Monitorday.com– Pemerintah bersama DPR tengah mempercepat pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Pusat Finansial Internasional Indonesia atau RUU PFII. Proyek tersebut disiapkan untuk menjadikan Indonesia sebagai salah satu tujuan utama aktivitas keuangan dan investasi global.

Pusat finansial tersebut diperkirakan mampu menarik investasi senilai Rp300 triliun hingga Rp500 triliun. Investasi berpotensi masuk melalui pembukaan kantor cabang bank asing, pendirian perusahaan baru, serta pengembangan berbagai layanan keuangan berorientasi internasional. Namun, pemerintah hingga kini belum menetapkan lokasi pembangunan kawasan tersebut.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan pembentukan PFII diarahkan untuk menarik modal asing sekaligus memperdalam pasar keuangan domestik. Indonesia ingin memiliki kawasan keuangan berstandar global tanpa menghilangkan kedaulatan hukum nasional.

Dalam rancangan yang sedang dibahas, PFII akan menjadi kawasan khusus yang tetap menjadi bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kawasan tersebut akan memiliki tata kelola tersendiri untuk mendukung industri jasa keuangan, usaha penunjang, dan kegiatan ekonomi lain yang berorientasi internasional.

Salah satu hal yang menarik perhatian adalah rencana pembentukan pengadilan khusus PFII. Pengadilan ini akan memiliki kewenangan untuk memeriksa dan menyelesaikan sengketa usaha di dalam kawasan, termasuk sengketa komersial internasional yang berkaitan dengan kegiatan PFII.

Pemerintah juga menyiapkan sejumlah kemudahan untuk meningkatkan daya tarik kawasan. Fasilitas yang sedang dirancang mencakup kemudahan perizinan, keimigrasian, ketenagakerjaan, dan residensi. Insentif perpajakan, termasuk kemungkinan pembebasan pajak penghasilan badan dan pajak pertambahan nilai tertentu, juga menjadi bagian yang dibicarakan dalam proses penyusunan regulasi.

Kehadiran pusat finansial internasional diharapkan memperluas akses pembiayaan bagi dunia usaha, menciptakan lapangan kerja baru, mendorong transfer pengetahuan, dan mempercepat pengembangan tenaga profesional di sektor keuangan. Pemerintah juga ingin memperkuat posisi Indonesia di tengah persaingan pusat keuangan regional seperti Singapura, Hong Kong, dan Dubai.

Meski demikian, DPR menilai PFII harus menawarkan keunggulan yang jelas agar tidak hanya menjadi kawasan keuangan yang meniru negara lain. Regulasi juga harus memastikan kepatuhan terhadap ketentuan pencegahan pencucian uang, pertukaran informasi, dan standar internasional tanpa mengurangi daya tarik bagi investor.

Koordinasi antara Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, Lembaga Penjamin Simpanan, dan Mahkamah Agung juga dinilai menjadi faktor penentu. Pembagian kewenangan yang tidak jelas berisiko menimbulkan tumpang tindih pengawasan dan ketidakpastian bagi lembaga keuangan yang beroperasi di kawasan tersebut.

Apabila dilaksanakan dengan tata kelola yang kuat, PFII dapat menjadi pintu masuk modal internasional sekaligus memperkuat industri keuangan dalam negeri. Namun, keberhasilannya tetap bergantung pada kepastian hukum, kualitas sumber daya manusia, stabilitas ekonomi, serta kemampuan Indonesia menawarkan keunggulan yang tidak dimiliki pusat finansial lainnya.

Monitorday.com – Presiden Prabowo Subianto menargetkan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat hingga Rp223 triliun per tahun melalui penguatan ekonomi desa dan efisiensi rantai distribusi barang.

Pernyataan tersebut disampaikan Prabowo saat menghadiri Puncak Peringatan Hari Koperasi Nasional (Harkopnas) ke-79 di Indonesia Arena, Gelora Bung Karno (GBK), Jakarta, Minggu (12/7).

“Kita proyeksikan KDKMP bisa meningkatkan kesejahteraan rakyat sebesar Rp223 triliun tiap tahun. Uang itu akan beredar di desa-desa, tidak keluar, tetapi menggerakkan ekonomi masyarakat desa,” kata Prabowo.

Selain meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pemerintah juga memproyeksikan KDKMP mampu menambah pendapatan para produsen hingga Rp202 triliun setiap tahun. Manfaat tersebut diharapkan dirasakan langsung oleh petani, peternak, dan nelayan melalui penguatan ekonomi berbasis desa.

Prabowo menjelaskan pemerintah telah merancang KDKMP sebagai pusat layanan ekonomi desa yang terintegrasi. Berbagai fasilitas akan disediakan, mulai dari kantor koperasi, toko sembako, layanan simpan pinjam, apotek desa, gudang logistik, hingga gudang pendingin untuk menjaga kualitas hasil pertanian dan perikanan.

Menurutnya, kehadiran apotek desa juga menjadi bagian dari upaya meningkatkan akses layanan kesehatan masyarakat. Apotek tersebut akan menyediakan obat-obatan generik dengan harga yang lebih terjangkau dibandingkan di perkotaan.

Dalam kesempatan itu, Prabowo juga menegaskan seluruh barang bersubsidi akan disalurkan melalui Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih agar distribusinya lebih tepat sasaran dan tidak disalahgunakan.

“Saya ambil keputusan, semua barang subsidi harus disalurkan kepada rakyat melalui Koperasi Desa Merah Putih. Barang subsidi rakyat tidak boleh diperdagangkan supaya yang membutuhkan benar-benar menerima,” tegasnya.

Tak hanya itu, pemerintah juga akan membentuk koperasi nelayan di berbagai wilayah pesisir. Koperasi tersebut akan dilengkapi fasilitas seperti gudang pendingin, pabrik es, hingga kapal penangkap ikan berukuran besar yang dikelola secara bersama oleh para nelayan.

Prabowo menjelaskan kapal-kapal tersebut tidak akan diberikan sebagai hibah, melainkan melalui skema cicilan yang dibayarkan secara bertahap menggunakan hasil tangkapan para nelayan.

Ia berharap skema tersebut mampu memperkuat kemandirian ekonomi masyarakat pesisir sekaligus menjadikan koperasi sebagai lembaga ekonomi yang berkelanjutan.

Menurut Prabowo, penguatan koperasi desa dan kelurahan merupakan salah satu strategi utama pemerintah untuk memperpendek rantai distribusi, meningkatkan nilai tambah produk masyarakat, serta memperkuat perekonomian desa secara menyeluruh.

Monitorday.com– Pakistan menjadi tuan rumah Konferensi Tingkat Menteri Organisasi Kerja Sama Islam atau OIC tentang Perempuan ke-9 yang digelar pada 12–13 Juli 2026 di Jinnah Convention Centre, Islamabad. Pertemuan ini menghadirkan delegasi dari negara-negara anggota OIC untuk membahas masa depan serta penguatan peran perempuan di dunia Islam.

Konferensi mengangkat tema “Pemberdayaan Sosial, Ekonomi, dan Politik Perempuan di Negara-Negara OIC: Tantangan dan Jalan ke Depan”. Tema tersebut menegaskan bahwa peningkatan peran perempuan tidak hanya berkaitan dengan perlindungan hak, tetapi juga akses pendidikan, pekerjaan, kepemimpinan, dan proses pengambilan keputusan.

Menjelang pelaksanaan konferensi, sejumlah delegasi internasional mulai berdatangan ke Islamabad. Pakistan sebagai tuan rumah memimpin pembahasan dan mendorong terciptanya kesepakatan bersama mengenai kebijakan yang dapat memperluas partisipasi perempuan dalam pembangunan negara-negara Islam.

Forum ini juga menjadi ruang bagi negara anggota OIC untuk mengevaluasi kemajuan kebijakan perempuan sekaligus membicarakan berbagai hambatan yang masih terjadi. Tantangan tersebut mencakup terbatasnya akses terhadap pendidikan dan pekerjaan, kesenjangan ekonomi, rendahnya keterwakilan politik, hingga kendala sosial dan budaya di sejumlah negara.

Pertemuan tingkat menteri ini dinilai penting karena OIC beranggotakan 57 negara dengan kondisi sosial dan ekonomi yang sangat beragam. Melalui konferensi tersebut, negara anggota diharapkan dapat bertukar pengalaman, mempelajari kebijakan yang berhasil, serta merumuskan program pemberdayaan perempuan yang sesuai dengan kebutuhan masing-masing masyarakat.

OIC sebelumnya telah memulai rangkaian pertemuan persiapan di Islamabad dengan kehadiran tingkat menteri yang besar. Pembahasan diarahkan pada penyusunan rekomendasi dan langkah konkret agar perempuan dapat memperoleh peluang lebih luas dalam sektor pendidikan, ekonomi, sosial, dan pemerintahan.

Hasil konferensi diharapkan tidak berhenti pada deklarasi diplomatik, tetapi diterjemahkan menjadi kebijakan nyata di negara-negara anggota. Dunia Islam menghadapi tantangan untuk memastikan perempuan memperoleh akses yang adil terhadap pendidikan, perlindungan, pekerjaan layak, serta kesempatan berkontribusi dalam pembangunan nasional.

Monitorday.com– Ribuan warga, keluarga korban, penyintas, serta pejabat dari berbagai negara berkumpul di Pusat Memorial Srebrenica–Potočari, Bosnia dan Herzegovina, Sabtu, 11 Juli 2026. Mereka memperingati 31 tahun Genosida Srebrenica, salah satu tragedi kemanusiaan paling kelam di Eropa setelah Perang Dunia II.

Peringatan tahun ini juga diiringi pemakaman sepuluh korban yang jasadnya baru berhasil diidentifikasi. Peti-peti jenazah dibawa ke kompleks pemakaman Potočari untuk disalatkan dan dimakamkan di dekat ribuan korban lainnya.

Genosida Srebrenica terjadi pada Juli 1995 ketika pasukan Serbia Bosnia mengambil alih wilayah Srebrenica yang sebelumnya dinyatakan sebagai zona aman Perserikatan Bangsa-Bangsa. Lebih dari 8.000 laki-laki dan anak laki-laki Muslim Bosnia atau Bosniak kemudian dibunuh secara sistematis.

Jasad para korban sempat dikuburkan di sejumlah kuburan massal. Sebagian jenazah bahkan dipindahkan ke lokasi lain untuk menyembunyikan bukti kejahatan. Akibatnya, proses pencarian dan identifikasi korban terus berlangsung hingga lebih dari tiga dekade setelah tragedi tersebut.

Dalam upacara peringatan, para penyintas dan keluarga korban kembali menyerukan pentingnya menjaga kebenaran sejarah. Mereka menilai penyangkalan terhadap genosida dapat membuka ruang bagi kebencian, perpecahan, dan pengulangan kejahatan kemanusiaan pada masa mendatang.

Tragedi Srebrenica telah dinyatakan sebagai genosida oleh pengadilan internasional. Mantan komandan militer Serbia Bosnia Ratko Mladić juga dijatuhi hukuman penjara seumur hidup atas perannya dalam genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, dan berbagai kejahatan perang selama konflik Bosnia.

Pada 2024, Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa menetapkan 11 Juli sebagai Hari Internasional untuk Mengenang dan Memperingati Genosida Srebrenica 1995. Peringatan tersebut menjadi pengingat bagi masyarakat dunia bahwa setiap korban harus dikenang dan setiap bentuk kebencian berbasis agama maupun etnis harus dilawan.

Monitorday.com– Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah untuk membangkitkan gerakan koperasi sebagai salah satu kekuatan utama ekonomi Indonesia. Pernyataan tersebut disampaikan dalam puncak peringatan Hari Koperasi Nasional ke-79 di Indonesia Arena, Gelora Bung Karno, Jakarta, Minggu, 12 Juli 2026.

Prabowo meyakini koperasi dapat menjadi kekuatan ekonomi yang mampu menjaga perputaran uang dan kekayaan tetap berada di dalam negeri. Berbeda dengan model usaha yang keuntungannya hanya terkonsentrasi pada kelompok tertentu, koperasi dinilai dapat membagikan manfaat ekonomi secara lebih luas kepada para anggotanya.

“Gerakan koperasi Indonesia akan bangkit menjadi kekuatan ekonomi Indonesia. Kekuatan ekonomi yang tidak akan bawa uang lari dari Indonesia,” kata Prabowo dalam acara yang mengusung tema “Koperasi Berdaya, Indonesia Berjaya” tersebut.

Dalam pidatonya, Prabowo mengibaratkan koperasi seperti sapu lidi. Satu batang lidi mudah dipatahkan, tetapi kumpulan lidi yang disatukan akan menjadi kuat. Filosofi tersebut menggambarkan pentingnya petani, nelayan, buruh, pedagang kecil, dan pelaku usaha mikro bergabung untuk meningkatkan daya tawar ekonomi mereka.

Menurut Prabowo, kebangkitan ekonomi nasional harus dimulai dari desa, kecamatan, dan kabupaten. Pemerintah ingin menciptakan ekosistem ekonomi yang membuat hasil usaha masyarakat tetap berputar di daerah, bukan hanya mengalir dan menumpuk di pusat-pusat ekonomi perkotaan.

“Kita akan buat petani, nelayan, buruh makmur. Ekonomi kita akan bangkit dari desa, kecamatan, kabupaten. Dan uangnya akan tinggal di desa, kecamatan, kabupaten,” tegas Prabowo. Ia juga menyatakan pemerintah ingin mengarahkan kebijakan ekonomi agar kekayaan nasional semakin banyak dirasakan langsung oleh rakyat.

Peringatan Harkopnas tahun ini sekaligus menjadi momentum dimulainya tahap operasional Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. Menteri Koperasi Ferry Juliantono sebelumnya menyebut sekitar 30.000 koperasi telah terbentuk dan pemerintah menargetkan jumlah tersebut mencapai sekitar 40.000 unit hingga akhir 2026.

Pemerintah juga ingin mengubah persepsi bahwa koperasi merupakan badan usaha yang tertinggal. Koperasi diarahkan menjadi badan usaha modern, profesional, berbasis teknologi, dan mampu menjadi instrumen pemerataan ekonomi. Generasi muda pun didorong terlibat dalam pengelolaan koperasi melalui inovasi digital, pengembangan produk, serta pemasaran yang lebih kreatif.

Kebangkitan koperasi tidak cukup hanya melalui pembentukan badan hukum dan pembangunan fasilitas. Keberhasilannya akan bergantung pada tata kelola yang transparan, profesionalisme pengurus, model bisnis yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, serta kemampuan koperasi membangun jaringan distribusi dan pasar yang berkelanjutan.

Dengan dukungan pemerintah dan partisipasi aktif masyarakat, koperasi diharapkan tidak lagi dipandang sebagai pelengkap perekonomian. Koperasi dapat menjadi mesin pertumbuhan dari bawah yang memperkuat usaha rakyat, menciptakan lapangan pekerjaan, dan mengurangi kesenjangan ekonomi antara desa dan kota.

Bank Indonesia (BI) memproyeksikan inflasi Indonesia pada tahun 2026 akan tetap terkendali, berada dalam kisaran sasaran 2,5±1%. Meskipun mencermati sejumlah risiko, lembaga moneter ini optimis target inflasi nasional sebesar 2,5% dengan deviasi ±1% atau rentang 1,5%-3,5% dapat tercapai.

Optimisme tersebut didukung oleh konsistensi kebijakan moneter BI, sinergi yang kuat antara Tim Pengendalian Inflasi Pusat dan Daerah (TPIP dan TPID) dengan pemerintah, serta penguatan program ketahanan pangan nasional yang terus digalakkan.

BI menegaskan bahwa inflasi inti tetap terjaga, sejalan dengan ekspektasi inflasi yang terkendali dengan baik. Hal ini juga didukung oleh nilai tukar rupiah yang relatif stabil serta kemampuan Bank Indonesia dalam menjaga keseimbangan antara stabilitas harga dan pertumbuhan ekonomi.

Inflasi kelompok _volatile food_ juga diperkirakan akan tetap terkendali. Strategi utama untuk mencapai tujuan ini adalah melalui penguatan pasokan pangan yang berkelanjutan dan koordinasi kebijakan yang efektif dengan pemerintah daerah di seluruh Indonesia.

Namun, BI tetap mencermati beberapa potensi risiko yang dapat memicu tekanan inflasi ke depan. Faktor-faktor tersebut meliputi dinamika harga pangan yang sensitif terhadap kondisi cuaca, perkembangan harga energi di pasar global, serta ketidakpastian ekonomi dunia yang dapat berdampak pada nilai tukar rupiah dan biaya impor.

Meskipun demikian, berbagai langkah kebijakan yang telah dan akan terus ditempuh diyakini mampu menjaga inflasi tetap berada dalam rentang target yang telah ditetapkan untuk tahun 2026 dan juga berlanjut hingga tahun 2027.

Monitorday.com – Suasana belajar di ruang kelas mulai berubah. Murid tidak lagi hanya menerima materi, tetapi diajak menghubungkan pelajaran dengan kehidupan sehari-hari, berdiskusi, bereksplorasi, dan membangun pemahaman yang lebih bermakna. Perubahan ini mulai dirasakan para guru setelah mengikuti Pelatihan Pembelajaran Mendalam dan Koding Kecerdasan Artifisial (PM-KKA) yang dikembangkan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen).

Salah satu guru yang merasakan manfaat pelatihan tersebut adalah Tri Oktinawati, guru TKIT SD Insan Madani. Menurutnya, pelatihan PM-KKA membuatnya memahami bahwa pembelajaran bukan sekadar membuat anak aktif, tetapi juga menghadirkan pengalaman belajar yang bermakna.

Tri menjelaskan bahwa materi yang dikembangkan untuk murid TK berfokus pada pengenalan cara berpikir komputasional, seperti dekomposisi, pengenalan pola, dan abstraksi. Fokus utamanya adalah membangun cara berpikir komputasional sejak dini. Pendekatan ini juga membantu mengurangi screen time anak karena proses pembelajaran tidak bergantung pada komputer atau gawai. 

“Misalnya saya ingin mengenalkan numerasi kepada anak. Kebetulan tema yang sedang dipelajari adalah bayam. Kalau sebelumnya mereka hanya menghitung daun bayam, sekarang dengan pendekatan Pembelajaran Mendalam kami menghubungkannya dengan tema yang sedang dipelajari. Kami juga memberikan afirmasi bahwa bayam menyehatkan tubuh dan mengandung zat besi,” ujar Tri.

Perubahan serupa juga dirasakan Muhammad Jiyad Prawira, guru SDN Batu Ampar 01 Jakarta Timur. Menurutnya, Pembelajaran Mendalam membuat suasana belajar lebih hidup karena materi pelajaran dikaitkan dengan lingkungan dan budaya yang dekat dengan keseharian murid. 

“Sekarang anak-anak tidak hanya menerima materi, tetapi memahami kaitannya dengan kehidupan sehari-hari. Saya menghubungkan budaya lokal dengan matematika maupun pelajaran lain sehingga mereka lebih aktif, antusias, dan mudah memahami pelajaran,” ungkap Jiyad.

Pengalaman Tri dan Jiyad menunjukkan bahwa pendekatan Pembelajaran Mendalam mulai diterapkan dalam praktik pembelajaran di kelas. Untuk memperluas dampaknya, Kemendikdasmen menghadirkan Pelatihan Mandiri PM-KKA agar semakin banyak guru dapat mengembangkan kompetensinya secara fleksibel.

Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan, Nunuk Suryani, menjelaskan bahwa pelatihan ini merupakan pengembangan dari program yang telah berjalan sejak 2025. Tahun ini, materi dan pendekatan pelatihan disempurnakan agar semakin relevan dengan kebutuhan guru di lapangan.

“Tahun ini ada tambahan modul. Selain pelatihan secara luring melalui KKG, MGMP, MKKS, dan Hari Belajar Guru, kami juga memberi kesempatan seluas-luasnya kepada guru untuk mengikuti pelatihan mandiri,” ujar Dirjen Nunuk usai peluncuran Pelatihan Mandiri PM-KKA di Jakarta, Kamis (9/7).

Ia menjelaskan bahwa pelatihan tahun 2026 disempurnakan melalui pendekatan Teacher Experimental Training (TET) yang menjadikan sekolah sebagai laboratorium pembelajaran. Dalam pendekatan ini, guru mengikuti pelatihan, menerapkannya langsung di kelas, kemudian melakukan refleksi bersama melalui forum Kelompok Kerja Guru (KKG) maupun Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP).

Menurut Dirjen Nunuk, implementasi pelatihan juga disesuaikan dengan karakteristik masing-masing mata pelajaran sehingga guru dapat berdiskusi dan berbagi praktik baik dengan rekan sejawat yang mengampu bidang yang sama.

Pada kesempatan yang sama, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti, menjelaskan bahwa Pembelajaran Mendalam menempatkan guru sebagai fasilitator yang aktif mendampingi murid dalam proses belajar melalui pendekatan 3P, yaitu Presage, Process, dan Product. “Guru menjadi fasilitator yang tetap terlibat dalam proses pembelajaran. Murid dapat menceritakan pengalamannya, saling berdiskusi, dan membangun engagement dalam proses belajar,” jelas Abdul Mu’ti.

Mendikdasmen menambahkan bahwa pendekatan Pembelajaran Mendalam akan diterapkan pada seluruh mata pelajaran sesuai dengan karakteristik masing-masing. Oleh karena itu, pelatihan diselenggarakan bagi seluruh guru mata pelajaran agar implementasinya lebih kontekstual.

Monitorday.com – Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) akan menggelar debat terbuka bagi seluruh kandidat sekretaris jenderal (sekjen) PBB pada 23 Juli 2026 di Aula Majelis Umum PBB (UNGA). Debat tersebut menjadi bagian dari proses pemilihan pemimpin baru organisasi internasional itu untuk masa jabatan yang dimulai pada 2027.

Juru bicara Presiden Majelis Umum PBB, La Neice Collins, mengatakan Presiden UNGA Annalena Baerbock telah mengirimkan surat kepada seluruh negara anggota PBB yang berisi pemberitahuan bahwa semua kandidat resmi telah diundang untuk mengikuti debat tersebut.

“Informasi lebih lanjut mengenai pelaksanaan debat, termasuk mekanisme registrasi, akan diumumkan pada waktunya,” ujar Collins dalam keterangan kepada media, Kamis.

Saat ini terdapat enam kandidat yang bersaing untuk menduduki jabatan sekretaris jenderal PBB. Dari jumlah tersebut, empat kandidat merupakan perempuan yang berasal dari kawasan Amerika Latin dan Karibia.

Pemilihan sekjen baru dilakukan karena masa jabatan sekretaris jenderal PBB saat ini akan berakhir pada akhir 2026. Kandidat yang terpilih nantinya dijadwalkan mulai menjabat pada 1 Januari 2027 sebagai pemimpin baru organisasi internasional tersebut.

Monitorday.com – Presiden Prabowo Subianto menegaskan optimisme bahwa Indonesia akan menjadi lumbung pangan dunia seiring dengan meningkatnya produksi pangan nasional dan pembangunan infrastruktur pendukung. Hal tersebut disampaikan Kepala Negara saat meresmikan pembangunan lima bendungan yang tersebar di sejumlah wilayah di Indonesia, di Bendungan Meninting, Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), Jumat (10/07/2026).

“Setiap rupiah uang rakyat harus dimanfaatkan dan dinikmati oleh rakyat Indonesia. Saya kira demikian yang ingin saya sampaikan. Saya yakin kita akan menjadi lumbung pangan dunia,” ucap Kepala Negara.

Presiden Prabowo menekankan bahwa bendungan yang dibangun harus dikelola secara profesional agar benar-benar mendukung produktivitas pertanian. Presiden juga mengingatkan bahwa petani merupakan produsen pangan yang memegang peran penting bagi keberlangsungan bangsa sehingga distribusi air dari bendungan harus sampai kepada para petani.

“Jaga bendungan-bendungan ini dengan baik, kelola dengan profesional, rawat dengan baik. Pastikan bahwa air yang dibutuhkan petani sampai ke petani. Para petani adalah produsen pangan. Tanpa pangan tidak ada negara,” tegas Presiden.

Presiden Prabowo menyampaikan bahwa Indonesia kini mulai menunjukkan kemajuan di sektor pangan. Menurut Presiden, kondisi yang sebelumnya bergantung pada impor mulai berubah menjadi negara yang mampu mengekspor pangan serta mendapat kepercayaan dari sejumlah negara untuk memasok kebutuhan pertanian mereka.

“Dari kita impor, impor, impor, sekarang kita sudah mulai ekspor. Ekspor pangan ke negara-negara lain, kita sekarang diminta bantuan. Negara-negara bahkan Australia minta bantuan. Mohon kita bisa jual urea ke mereka. Brazil, Filipina, India. Jadi Indonesia sekarang tanpa banyak gembar-gembor, kita menunjukkan bahwa Indonesia adalah negara yang sedang bangkit dan akan bangkit terus,” tuturnya.

Presiden Prabowo juga menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai investasi dalam menyiapkan generasi Indonesia yang sehat dan berkualitas. Menurut Presiden, program tersebut harus dijalankan secara konsisten agar anak-anak Indonesia memperoleh asupan gizi yang memadai sejak dini.

“Saya ingin Indonesia rakyatnya makmur. Saya ingin rakyat yang paling miskin senyum, karena dia ada harapan. Saya tidak ingin lihat rakyat miskin. Saya tidak ingin lihat anak-anak lapar. MBG kita teruskan,” ucapnya.

Dalam pelaksanaannya, Presiden Prabowo meminta seluruh kepala daerah, aparat pemerintah, hingga aparat keamanan ikut mengawasi penyelenggaraan MBG agar tidak terjadi penyimpangan. Presiden menegaskan bahwa setiap anggaran negara harus benar-benar dimanfaatkan untuk kepentingan rakyat.

“Saya minta gubernur, bupati, camat, kepala desa boleh periksa semua dapur MBG saudara periksa. Laporkan ke Kepala BGN, kalau perlu lapor langsung ke saya,” ucapnya.

Lebih lanjut, Presiden menegaskan bahwa bendungan yang diresmikan merupakan simbol dari pembangunan yang lebih besar untuk membawa Indonesia menjadi negara yang maju. Pemerintah, kata Presiden, akan terus membangun berbagai infrastruktur strategis guna mendukung ketahanan pangan, energi, dan kesejahteraan masyarakat.

“Kita perlu bendungan-bendungan lebih besar. Kita akan bangun nanti tenaga surya 100 gigawatt. Kita akan melaksanakan pembangunan besar-besaran. Orang-orang nanti akan lihat Indonesia yang bangkit itu bagaimana. Kita akan buktikan Indonesia akan bangkit menjadi negara yang hebat,” tandasnya.

Monitorday.com – Kesempatan guru Indonesia untuk meningkatkan kompetensi kini semakin terbuka. Jika selama ini pelatihan sering terkendala jarak, waktu, hingga biaya perjalanan, kini guru dari Sabang sampai Merauke dapat belajar langsung dari sekolah maupun rumah melalui Pelatihan Mandiri Pembelajaran Mendalam serta Koding dan Kecerdasan Artifisial (PM-KKA) yang tersedia di kanal Ruang GTK pada Aplikasi Rumah Pendidikan.

Melalui platform digital tersebut, guru dapat mengakses modul pembelajaran, video, hingga penguatan materi bersama fasilitator tanpa harus meninggalkan proses belajar mengajar di sekolah. Langkah ini menjadi bagian dari upaya Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) memperluas akses pengembangan kompetensi guru secara lebih merata demi mewujudkan Pendidikan Bermutu untuk Semua.

Peluncuran Pelatihan Mandiri PM-KKA dilakukan langsung oleh Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti, di Balai Guru dan Tenaga Kependidikan (BGTK) Provinsi DKI Jakarta, Kamis (9/7). Dalam sambutannya, Menteri Mu’ti menegaskan bahwa guru adalah agen pembelajaran dan agen peradaban. Oleh karena itu, peningkatan kompetensi merupakan hal yang penting untuk mendukung hadirnya guru yang profesional.

“Guru tidak hanya mengajar untuk mengembangkan kemampuan atau keterampilan motorik murid. Namun, materi yang diajarkan harus memiliki nilai dan arah yang membentuk karakter. Guru hebat bukan yang tahu segalanya, tapi yang mau belajar segalanya. Digitalisasi adalah arusnya, Ruang GTK adalah tempat peningkatan kompetensi guru,” tambah Menteri Mu’ti.

Dalam laporannya, Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan (Dirjen GTK) Kemendikdasmen, Nunuk Suryani, mengatakan pelatihan PM-KKA yang telah dimulai sejak 2025 kini mengalami penguatan. Bila pada tahap awal berfokus pada penyiapan dan percontohan, tahun ini fokus utamanya adalah memperkuat implementasi berbasis mata pelajaran. Pelatihan tahun ini juga mengoptimalkan peran Kelompok Kerja, seperti KKG dan MGMP, sebagai pusat inovasi pembelajaran.

“Kita ingin memastikan bahwa filosofi Pembelajaran Mendalam yang Berkesadaran, Bermakna, dan Menggembirakan benar-benar hadir di ruang-ruang kelas, bukan berhenti sebagai konsep di atas kertas,” ujar Dirjen Nunuk.

Pelatihan PM-KKA 2026 dilaksanakan melalui dua jalur utama. Pertama, jalur reguler dilakukan secara luring melalui forum Kelompok Kerja dengan metode Teacher Experimental Training (TET). Melalui pendekatan ini, sekolah dijadikan laboratorium pembelajaran, di mana guru merancang solusi atas tantangan nyata di kelas, mempraktikkannya, lalu melakukan refleksi kolektif bersama rekan sejawat. Pelaksanaan jalur ini memanfaatkan kebijakan Hari Belajar Guru yang diselenggarakan satu kali dalam seminggu.

Kedua, yaitu jalur daring melalui kanal Ruang GTK pada Aplikasi Rumah Pendidikan. Jalur ini terbagi menjadi dua bentuk akses. Bentuk pertama yaitu fitur Pelatihan Mandiri yang memungkinkan guru belajar secara mandiri kapan pun dan di mana pun melalui modul, video pembelajaran, dan penguatan materi oleh fasilitator melalui webinar.

Bentuk kedua yaitu Diklat Bauran yang diakses melalui Learning Management System (LMS) yang dirancang bagi guru yang membutuhkan pendampingan lebih terstruktur, memadukan pembelajaran mandiri di LMS dengan penguatan materi bersama fasilitator melalui webinar.

Dengan kombinasi kedua jalur ini, pelatihan PM-KKA 2026 ditargetkan menjangkau lebih dari 300.000 pendidik dan tenaga kependidikan dari 140.000 satuan pendidikan di seluruh Indonesia.

Kemendikdasmen berkomitmen untuk terus memperluas akses pengembangan kompetensi guru agar semakin merata dan berkualitas. Melalui pelatihan yang dapat diakses secara luring maupun daring, diharapkan guru-guru dapat menguasai fondasi konseptual PM-KKA yang bermuara pada peningkatan kualitas pembelajaran sehingga manfaatnya dapat dirasakan langsung di ruang-ruang kelas di Indonesia.