Monitorday.com– Kelompok Kontak Menteri Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) untuk Rohingya menyerukan penyelesaian politik yang menyeluruh dan berkelanjutan atas krisis yang menimpa komunitas Muslim tersebut. Pertemuan berlangsung pada 20 September di sela Sidang Majelis Umum PBB di New York.

Sekretaris Jenderal OKI menyerukan koordinasi internasional yang lebih kuat untuk mencari jalan keluar atas krisis Rohingya. Ia juga mengapresiasi Gambia yang memimpin respons OKI dan Bangladesh yang menampung pengungsi.

Kelompok tersebut meminta pemerintah Myanmar menangani akar persoalan dan memulihkan hak-hak Rohingya, terutama hak atas kewarganegaraan penuh.

OKI juga mendesak perlindungan bagi komunitas Muslim Rohingya serta pemulangan pengungsi dan warga yang mengungsi ke rumah mereka di Rakhine State.

Pemulangan itu, menurut seruan kelompok kontak, harus berlangsung secara sukarela, aman, bermartabat, dan berkelanjutan.

Monitorday.com– International Grand Imams Conference 2026 digelar di Jakarta pada 25–28 September. Pertemuan ini mempertemukan pemuka agama Islam dari berbagai kawasan untuk membahas peran diplomasi keagamaan dalam merespons konflik global. 

Peserta konferensi berasal dari sejumlah wilayah, termasuk Timur Tengah, Asia Tenggara, Asia Timur, Eropa, dan Amerika. Forum ini juga melibatkan akademisi, pengamat perdamaian, serta tokoh lintas agama.

Penyelenggara menempatkan penderitaan warga Palestina di Gaza sebagai salah satu perhatian utama dalam pembahasan kemanusiaan.

Agenda konferensi mendorong pemuka agama menggunakan dialog dan pendekatan kemanusiaan untuk membantu meredakan ketegangan serta membangun saling pengertian.

Pertemuan di Jakarta ini menjadi ruang bagi para pemimpin agama untuk bertukar pandangan dan membahas kemungkinan kerja sama lintas negara dalam mendukung perdamaian. MUI – Majelis Ulama Indonesia

Monitorday.com–Indonesia dan Malaysia membentuk Malaysia-Indonesia Halal Council untuk memperkuat diplomasi dan kerja sama halal. Kepala BPJPH Ahmad Haikal Hassan menyebut kerja sama ini sebagai langkah menuju pembentukan Dewan Halal ASEAN. 

Dalam susunan awal, Indonesia akan memimpin dewan, sementara Malaysia menjadi sekretaris jenderal. Pertemuan pertama dijadwalkan berlangsung pada Oktober 2026.

Haikal mengatakan dewan bilateral itu diharapkan menjadi ruang untuk bertukar pengalaman dan memperluas kerja sama di bidang halal.

Tahap berikutnya yang dibidik adalah pembentukan Dewan Halal ASEAN dengan melibatkan negara-negara anggota kawasan. Haikal menyebut potensi pasar kawasan tersebut sangat besar.

Rencana menuju badan halal tingkat dunia masih berupa gagasan yang perlu dibahas bersama. Pembentukan dewan ASEAN dan cakupan kerja samanya akan bergantung pada kesepakatan negara-negara yang terlibat.

Buku adalah duta besar yang tidak pernah pensiun dan tidak perlu paspor untuk berbicara ke dunia luar. Ketika sebuah negara ingin mengenalkan jati diri terdalamnya, mereka tidak mengirim pejabat, namun aksara atau buku berusia ratusan tahun.

Di tahun 1973 misalnya, Negarakertagama pulang ke tanah air dalam kunjungan kenegaraan Ratu Juliana ke Indonesia. Kini naskah itu tersimpan di Perpustakaan Nasional RI dengan kode NB 9. Pada 2008, UNESCO menempatkannya dalam Memory of the World—sebuah pengakuan bahwa aksara lama itu menyimpan ingatan yang bernilai universal.Aksara lama itu pun menjelma duta yang melintasi zaman.

Langkah kultural inilah yang melatari peristiwa bersejarah di Marston Road, Inggris, saat jajaran rak buku Oxford Centre for Islamic Studies (OCIS) resmi menyambut dua buah pemikiran dari Indonesia. Ditulis oleh Abdul Mu’ti, buku ‘Kristen Muhammadiyah: Mengelola Pluralitas Agama dalam Pendidikan’ serta ‘Pluralisme Positif: Gagasan dan Pengalaman Muhammadiyah dalam Pendidikan’ menjadi karya Menteri Pendidikan Indonesia pertama yang berhasil dikatalogisasi ke dalam sistem Perpustakaan Global Universitas Oxford.

Dua buku tersebut tentu tak berhenti sebagai catatan tentang pengalaman Muhammadiyah dalam mengelola keberagamaan. Ia membawa pengalaman lokal memasuki percakapan akademik yang lebih luas. Ini adalah babak baru diplomasi buku kita: saat narasi inklusivitas madrasah dan sekolah Muhammadiyah bertransformasi menjadi bahan kajian para ilmuwan internasional. 

Masuknya kedua buku ini bukan sekadar urusan seremonial serah terima cendera mata. Perpustakaan Oxford, khususnya OCIS, dikenal memiliki standar kurasi yang sangat ketat. Sebuah karya harus memiliki kontribusi keilmuan yang signifikan agar dapat lolos dan terintegrasi ke dalam sistem SOLO (Search Oxford Libraries Online). Melalui proses ini, gagasan Abdul Mu’ti tentang bagaimana Islam dan pluralisme hidup berdampingan di Indonesia kini resmi diakui sebagai referensi ilmiah global.

Esensi KrisMuha

Dua buku yang ditulis Abdul Mu’ti juga membawa tesis kuat tentang keharmonisan yang organik, bukan sekadar toleransi pasif di atas kertas. Karena itu, esensi dari diplomasi buku ini terletak pada bobot pesan yang dibawanya.

Di buku ‘Kristen Muhammadiyah: Mengelola Pluralitas Agama dalam Pendidikan’ yang ditulisnya bersama Fajar Riza Ul Haq, Mu’ti memotret fenomena sosiologis unik di wilayah-wilayah perbatasan atau 3T (Tertinggal, Terdepan, dan Terluar), seperti di Nusa Tenggara Timur (NTT), Kristen di Ende, serta berbagai daerah di Papua.

Di wilayah-wilayah berpenduduk Muslim minoritas tersebut, banyak warga Kristen dan Katolik yang mempercayakan pendidikan anak-anak mereka di sekolah maupun perguruan tinggi Muhammadiyah. Fenomena ini melahirkan varian sosiologis yang populer disebut ‘KrisMuha’ (Kristen Muhammadiyah).

Buku ini secara empiris membuktikan bahwa lembaga pendidikan Islam mampu menjadi ruang aman bagi komunitas non-Muslim tanpa harus melakukan sinkretisme ataupun asimilisasi paksa. Para siswa Kristen tetap mendapatkan hak pendidikan agama sesuai keyakinan mereka sendiri, sejalan dengan mandat Undang-Undang Sistem Pendidikan nasional Indonesia.Identitas teologis masing-masing pihak tetap terjaga rapat, namun kolaborasi sosial kemanusiaan mereka berjalan lekat.

Sementara itu, dalam buku kedua, ‘Pluralisme Positif’, yang ditulis bersama Azaki Khoirudin, Mu’ti menawarkan sebuah reorientasi konseptual. Muhammadiyah tidak sekadar’membiarkan’ perbedaan (toleransi pasif), melainkan aktif membangun infrastruktur sosial-pendidikan yang merangkul semua golongan demi kemajuan bersama (pluralisme aktif).

Benang Merah Historis

Menariknya, ada momen emosional dan historis yang terekam dalam peristiwa diplomasi buku ini di Inggris. Direktur OCIS, Dr. Farhan Nizami, menyambut hangat saat melihat lembar kata pengantar dalam buku Kristen Muhammadiyah. Lembaran tersebut ditulis oleh almarhum Prof. Dr. Azyumardi Azra, tokoh intelektual Muslim Indonesia legendaris yang juga merupakan mantan Fellow Akademis di OCIS (1994-1995).

Azyumardi Azra juga merupakan anggota dewan penyunting Journal of Islamic Studies terbitan Oxford University Press. Pertemuan garis sejarah ini menegaskan bahwa apa yang telah dilakukan Abdul Mu’ti adalah kelanjutan dari estafet diplomasi intelektual yang telah dirintis para pemikir bangsa.

Secara global, fenomena koeksistensi unik di Indonesia ini sebenarnya telah memantik perhatian para peneliti internasional. Masuknya pemikiran Mu’ti ke Oxford menegaskan relevansi riset-riset terdalam mengenai Islam Indonesia. Contohnya, sosiolog ternama Robert W. Hefner dalam studinya bertajuk ‘Making Modern Muslims: The Prospects for Islamic Democracy in Indonesia” (2009) menyatakan bahwa organisasi kemasyarakatan Islam di Indonesia, seperti Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama, memiliki peran krusial dalam meletakan fondasi masyarakat sipil yang demokratis dan inklusif. Hefner menilai pola pendidikan Islam di Indonesia berhasil memadukan nilai keagamaan yang kokoh dengan kesadaran penuh terhadap realitas pluralitas bangsa.

Lebih spesifik lagi, riset kolega Oxford dari Universitas Birmingham, Stefanus Hendrianto (2020) dalam jurnal akademik mengenai hukum dan agama di Asia Tenggara, mencatat bahwa model akomodasi pendidikan berbasis agama di wilayah timur Indonesia memberikan pelajaran penting bagi Dunia Barat. Hendrianto berpendapat bahwa institusi pendidikan berbasis agama di Indonesia seringkali berfungsi sebagai jembatan sipil di daerah pasca-konflik atau daerah minoritas. Menurutnya, ini sebuah pencapaian yang jarang ditemukan dalam Diskursus Sekularisme Barat yang cenderung memisahkan agama dari ruang publik pendidikan.

Di tengah lanskap global yang sering kali melihat dunia Islam melalui lensa stereotip konflik, ketegangan geopolitik, atau radikalisme, Indonesia memamerkan alternatif yang menyegarkan. Di Indonesia, Islam tidak semata hadir sebagai identitas, tetapi sebagai kekuatan kultural yang mampu merawat perbedaan tanpa kehilangan akar keyakinan.

Diplomasi buku ala Abdul Mu’ti membuktikan dua poin strategis. Pertama, ekspor praktik baik. Indonesia tidak lagi sekadar menjadi konsumen pasif dari teori-teori Barat tentang multikulturalisme, melainkan bertransformasi menjadi eksportir model toleransi praktis di ranah akar rumput.

Kedua, soft power yang autentik. Pendidikan dan manajemen keberagaman adalah wajah terbaik dari soft powerIndonesia. Dunia internasional – khususnya ekosistem ilmiah barat, memerlukan dokumentasi tentangan bagaimana mayoritas muslim di Indonesia mampu mengelola perbedaan secara dewasa.

Kini, dua buku tersebut telah berdiri tegak di rak perpustakaan Marston Road, siap dipinjam, dibaca, dan dibedah oleh para peneliti, mahasiswa, serta pembuat kebijakan dari berbagai belahan dunia. Dari rak itulah, pengalaman Indonesia berpeluang memasuki percakapan yang jauh lebih luas: tentang agama, pendidikan, dan cara sebuah masyarakat merawat keberagaman.

Langkah akademis sekaligus politis dari Abdul Mu’ti ini mengingatkan kita semua bahwa diplomasi terbaik tidak selalu diteriakan di mimbar-mibar politik yang bising. Terkadang, ia bekerja dalam senyap, berbisik secara elegan melalui lembar demi lembar halaman buku yang dibaca di sudut perpustakaan, sambil perlahan merestrukturisasi cara dunia memandang peradaban Islam Indonesia.

Monitorday.com– Menurut International Journal of Noesantara Islamic Studies, perkembangan AI menghadirkan persoalan baru mengenai agensi moral dan tanggung jawab karena sistem kecerdasan buatan semakin mampu melakukan penalaran dan memengaruhi keputusan manusia. Kemampuan tersebut membuat batas antara alat teknologi dan pengambil keputusan semakin kompleks.

Menurut AI and Ethics, AI Agent dapat menjalankan aktivitas yang lebih kompleks dengan keterlibatan manusia yang minimal. Perkembangan ini memberikan peluang besar untuk otomatisasi pekerjaan, tetapi juga membawa risiko terhadap privasi, otonomi manusia, keadilan, transparansi dan akuntabilitas.

Dalam perspektif Islam, persoalan tersebut dapat dikaitkan dengan konsep amanah. Mesin dapat menjalankan instruksi dan menghasilkan keputusan berdasarkan algoritma, tetapi tidak memiliki kesadaran moral, niat dan tanggung jawab spiritual sebagaimana manusia. Karena itu, penggunaan AI tetap membutuhkan manusia sebagai pihak yang mengawasi dan mempertanggungjawabkan dampaknya.

Persoalan menjadi semakin penting ketika AI Agent digunakan dalam bidang strategis seperti kesehatan, keuangan, pendidikan, pemerintahan dan keamanan. Semakin besar kewenangan yang diberikan kepada AI, semakin besar pula kebutuhan terhadap mekanisme pengawasan manusia. Keputusan yang berdampak pada kehidupan manusia tidak cukup hanya dinilai dari akurasi algoritma, tetapi juga dari aspek keadilan dan kemaslahatan.

Dari perspektif Islam, kecerdasan mesin tidak otomatis berarti munculnya subjek moral baru. AI dapat menjadi alat yang sangat canggih, bahkan mampu mengambil keputusan secara otonom secara teknis, tetapi manusia tetap memegang amanah atas desain, penggunaan dan konsekuensi sistem tersebut.

Karena itu, perkembangan AI Agent seharusnya tidak hanya diarahkan untuk membuat mesin semakin otonom, tetapi juga membuat manusia semakin bertanggung jawab. Prinsip amanah, keadilan, kemaslahatan dan perlindungan terhadap martabat manusia dapat menjadi bagian penting dalam membangun tata kelola AI.

AI boleh semakin pintar dan semakin mandiri dalam menjalankan pekerjaan. Namun dalam perspektif Islam, otonomi teknis tidak sama dengan tanggung jawab moral. Ketika mesin semakin mampu bertindak, manusia justru harus semakin kuat memegang kendali etis.

CERITA KECIL sering kali menyimpan rahasia dari sebuah lompatan besar sejarah. Kita mungkin mengenal Al-Khawarizmi sebagai bapak aljabar yang jenius, namun bagi masyarakat Baghdad abad ke-8, ia mulanya hanyalah seorang bocah imigran yang gemar memperhatikan cara orang menghitung di pasar. 

Lahir sekitar tahun 780 M di Khwarazm, sebuah kota oasis subur di Uzbekistan, masa kecilnya dipenuhi dengan dinamika lingkungan yang kelak membentuk cara berpikirnya dalam mengubah dunia matematika. Tumbuh di salah satu pusat perdagangan terpenting Jalur Sutra membuat Al-Khawarizmi kecil terbiasa melihat dunia dari sudut pandang yang sangat luas dan multikultural sejak dini.

Bagi Al-Khawarizmi kecil, hiruk-pikuk pasar di tanah kelahirannya bukanlah sekadar tempat bertemunya penjual dan pembeli, melainkan sebuah laboratorium ide yang hidup. Di sana, ia sering berdiri terpaku memperhatikan karavan pedagang yang datang dari Tiongkok, India, hingga Persia. 

Keberagaman tersebut membakar rasa ingin tahunya ketika menyadari bahwa setiap bangsa memiliki metode tersendiri untuk menghitung hasil bumi dan komoditas dagang mereka. Pengamatan visual terhadap transaksi sehari-hari ini perlahan bertransformasi menjadi sebuah obsesi yang mendalam terhadap pola angka dan logika.

Namun, kedamaian masa kecil di kota oasis itu harus terusik ketika ketegangan politik melanda wilayah Khwarazm. Keluarganya terpaksa mengambil keputusan berat untuk bermigrasi jauh ke selatan menuju Baghdad, yang kala itu merupakan megapolitan terhebat di dunia Islam. Perjalanan sebagai pendatang baru tentu tidak mudah bagi seorang anak, tetapi Al-Khawarizmi justru menemukan oase baru di tengah kota yang penuh dengan buku dan ilmuwan tersebut. 

Alih-alih merasa minder sebagai imigran, atmosfer intelektual Baghdad yang begitu hidup justru menyalakan api pembelajar yang jauh lebih besar di dalam dirinya. Di pasar-pasar Baghdad inilah, sebuah momen magis terjadi yang kelak mengubah jalannya sejarah sains dunia. 

Al-Khawarizmi pertama kali bersinggungan langsung dengan sistem bilangan yang dibawa oleh para pedagang dari India. Ia sangat terpesona oleh efisiensi sistem sepuluh angka tersebut, terutama ketika ia diperkenalkan pada konsep ruang kosong yang kita kenal sebagai angka nol. Pertemuan emosional dengan angka India ini menjadi titik balik krusial yang mengobsesi seluruh sisa hidupnya untuk menyempurnakan sistem perhitungan manusia.

Kejeniusan Al-Khawarizmi yang mulai mekar di Baghdad bukanlah sekadar bakat alami yang muncul tanpa arah, melainkan buah dari pola pendidikan yang sangat terstruktur dan adaptif pada Zaman Keemasan Islam. Langkah awal pembentukan intelektualnya dimulai dari penguasaan bahasa. Sejak muda, ia mempelajari bahasa Arab, Yunani, dan Sanskerta secara mendalam. 

Pola pendidikan asimilasi ilmu ini memungkinkannya untuk membaca manuskrip geometri Yunani yang kaku seperti karya Euclid, lalu mengawinkannya secara fleksibel dengan sistem numerik India. Kemampuan multibahasa ini memberinya jembatan untuk menarik kesimpulan yang melampaui sekat-sekat budaya zamannya.

Selain kaya akan teori lintas peradaban, pola belajar Al-Khawarizmi juga sangat menekankan pada metode pemecahan masalah nyata atau problem-based learning. Ia tidak pernah mengurung diri dalam menara gading teori yang mati di atas kertas, melainkan turun langsung ke lapangan untuk mengamati kerumitan konkret yang dihadapi oleh masyarakat sehari-hari. 

Ia mempelajari bagaimana hukum waris Islam yang rumit dibagi secara adil, bagaimana para arsitek kerajaan mengukur luas lahan untuk pembangunan saluran air, serta bagaimana para saudagar menghitung keuntungan dagang mereka. Kegelisahan melihat masalah praktis inilah yang memicunya menciptakan metode sistematis untuk menyamakan dua sisi persamaan, yang ia tuangkan dalam kitab legendarisnya, Al-Jabar.

Puncak dari seluruh perjalanan pendidikan Al-Khawarizmi terjadi ketika bakat luar biasanya tercium oleh Khalifah Al-Ma’mun, pemimpin Dinasti Abbasiyah yang sangat mencintai ilmu pengetahuan. Al-Khawarizmi kemudian diangkat menjadi anggota utama di Bayt al-Hikmah (Rumah Kebijaksanaan), sebuah pusat riset dan perpustakaan terbesar di dunia pada masa itu. Di bawah atap institusi megah ini, pola pendidikannya berubah menjadi riset mandiri yang merdeka. Tanpa dikekang oleh kurikulum yang kaku, ia diberikan fasilitas tanpa batas, akses ke seluruh manuskrip kuno dunia, serta ruang untuk berdiskusi dengan para pemikir terbaik di zamannya.

Perpaduan antara kerasnya pengalaman hidup sebagai pengembara, ketajaman observasi lapangan, dan ekosistem belajar yang merdeka di Bayt al-Hikmah akhirnya berhasil melahirkan aljabar dan algoritma. Al-Khawarizmi telah membuktikan kepada dunia bahwa kecerdasan sejati selalu bermula dari sebuah cerita kecil tentang rasa penasaran seorang anak yang dirawat oleh pola pendidikan yang tepat.

Monitorday.com– Kementerian Perindustrian terus mendorong industri halal nasional agar tidak hanya kuat di pasar domestik, tetapi juga mampu meningkatkan daya saing di pasar internasional. Menurut ANTARA, penguatan tersebut dilakukan melalui pengembangan ekosistem halal, peningkatan akses pasar, fasilitasi sertifikasi, serta penguatan rantai nilai industri dari hulu hingga hilir.

Upaya tersebut dilakukan karena pasar produk halal global terus berkembang dan memberikan peluang bagi industri Indonesia. Kemenperin menilai industri halal dapat menjadi salah satu sumber pertumbuhan ekonomi sekaligus memperkuat posisi Indonesia dalam ekosistem ekonomi Islam global. Salah satu agenda yang disiapkan adalah Halal Indo 2026 pada 24-27 September 2026 di ICE BSD City, Tangerang, yang diarahkan untuk mempertemukan pelaku industri dengan pasar dan mitra potensial.

Menurut Kemenperin, peningkatan daya saing tidak cukup hanya dengan menghasilkan produk yang memenuhi ketentuan halal. Pelaku industri juga perlu memperkuat kualitas produk, inovasi, infrastruktur industri halal, sertifikasi, serta kemampuan memasuki rantai pasok global. Pemerintah juga mendorong pelaku industri kecil dan menengah agar mampu meningkatkan nilai tambah dan identitas produknya.

Dari sisi regulasi, pemerintah juga sedang memperkuat kepastian halal di dalam negeri. Menurut ANTARA, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) telah menerbitkan Peraturan BPJPH Nomor 4 Tahun 2026 mengenai pemastian kesesuaian produk halal luar negeri yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di Indonesia. Regulasi tersebut menjadi bagian dari persiapan penerapan kewajiban sertifikasi halal yang lebih luas mulai Oktober 2026.

Langkah Indonesia juga diarahkan pada penyelarasan standar halal secara internasional. Menurut ANTARA, Kepala BPJPH Ahmad Haikal Hasan sebelumnya menyerukan adanya standar tunggal produk halal dunia dan menyatakan Indonesia siap menjadi salah satu penggeraknya. Gagasan tersebut menunjukkan bahwa sertifikasi halal tidak hanya dipandang sebagai kewajiban domestik, tetapi juga sebagai instrumen untuk meningkatkan kepercayaan dan daya saing produk dalam perdagangan global.

Dengan demikian, strategi pengembangan industri halal Indonesia mencakup apa yang diproduksi, bagaimana standar dan sertifikasinya dipenuhi, serta ke mana produk tersebut dipasarkan. Tantangannya adalah memastikan pelaku industri, khususnya IKM, memiliki kemampuan memenuhi standar, menjaga kualitas, memperoleh sertifikasi, dan membangun jaringan pasar internasional secara berkelanjutan.

Monitorday.com– Lebih dari 100 masjid di berbagai wilayah Inggris membuka pintu bagi masyarakat pada 19 dan 20 September 2026 melalui program Visit My Mosque. Kegiatan tahunan yang digagas Muslim Council of Britain (MCB) ini mengundang masyarakat dari berbagai agama maupun yang tidak beragama untuk mengenal kehidupan Muslim dan aktivitas masjid secara langsung. Menurut The Guardian, kegiatan tersebut berlangsung di tengah kekhawatiran terhadap meningkatnya sentimen dan serangan anti-Muslim di Inggris.

Program tersebut menyediakan ruang pertemuan informal antara warga Muslim dan masyarakat sekitar. Pengunjung dapat mengikuti tur masjid, berdiskusi dengan imam dan anggota komunitas, menikmati makanan serta minuman, dan memperoleh penjelasan mengenai Islam, ibadah, serta berbagai kegiatan sosial yang dilakukan masjid. Menurut panduan resmi Visit My Mosque, masyarakat tidak perlu memeluk agama tertentu untuk mengikuti kegiatan tersebut dan acara terbuka untuk semua kalangan.

Menurut The Guardian, keterbukaan tersebut memiliki arti khusus karena sejumlah masjid di Inggris menghadapi berbagai bentuk gangguan dan serangan. Program Visit My Mosque kemudian menjadi salah satu cara komunitas Muslim membangun hubungan langsung dengan tetangga dan mengurangi kesalahpahaman yang dapat muncul ketika kehidupan Muslim hanya dikenal melalui pemberitaan atau media sosial.

Program Visit My Mosque telah berlangsung selama lebih dari satu dekade dan pada 2026 memasuki penyelenggaraan ke-11. Media Hyphen melaporkan lebih dari 115 masjid ikut serta pada tahun ini. Selama dua hari kegiatan, pengunjung diberi kesempatan untuk melihat langsung kehidupan komunitas Muslim, termasuk sejarah masjid, kegiatan pendidikan, pelayanan sosial, kegiatan pemuda, dan aktivitas kemasyarakatan.

Dari sisi sosial, kegiatan ini menunjukkan bagaimana masjid tidak hanya berfungsi sebagai tempat ibadah, tetapi juga sebagai ruang komunitas. Sejumlah masjid yang berpartisipasi memiliki program untuk anak-anak, pemuda, keluarga, kegiatan olahraga, pendidikan, dukungan sosial, hingga aktivitas lintas agama. Dengan membuka ruang tersebut kepada masyarakat luas, komunitas Muslim berupaya membangun komunikasi berdasarkan perjumpaan langsung.

Menurut The Guardian, kegiatan ini juga mempertemukan berbagai komunitas keagamaan dalam suasana yang lebih terbuka. Solidaritas dari sebagian pemimpin komunitas Yahudi turut muncul karena mereka juga menghadapi persoalan kebencian berbasis agama. Pesan yang dibawa kegiatan tersebut adalah bahwa dialog dan perjumpaan antarkomunitas dapat menjadi bagian dari upaya membangun kehidupan sosial yang lebih saling memahami.

Visit My Mosque 2026 pada akhirnya menjadi contoh pendekatan komunitas yang sederhana: membuka pintu, menyajikan ruang untuk bertanya, dan mempertemukan warga secara langsung. Di tengah meningkatnya perhatian terhadap hubungan antaragama di Inggris, kegiatan semacam ini memperlihatkan peran masjid sebagai bagian dari kehidupan sosial masyarakat yang lebih luas.

Monitorday.com– perkembangan Islam di Thailand memasuki fase baru dengan semakin kuatnya peran umat Muslim dalam pendidikan, ekonomi, kehidupan sosial, serta pembangunan perdamaian. Selain komunitas Muslim di Bangkok dan berbagai wilayah lain, kawasan Pattani, Yala, dan Narathiwat di Thailand selatan tetap menjadi pusat penting kehidupan masyarakat Muslim. Menurut Thailand.go.th, pemerintah bahkan mendorong Thailand menjadi pusat regional studi Islam melalui penguatan kerja sama antara lembaga pendidikan tinggi dan otoritas keislaman.

Salah satu perkembangan penting terjadi pada pendidikan Islam. Pada Januari 2026, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, Riset dan Inovasi Thailand bersama Kantor Sheikhul Islam menandatangani nota kesepahaman untuk membentuk Council of Muslim Scholars of Thailand dan Thailand Islamic Education Hub. Program ini dirancang untuk menghubungkan universitas, lembaga keagamaan, ulama, dan pemerintah sehingga pendidikan Islam dapat berkembang lebih terstruktur sekaligus memiliki keterhubungan dengan pendidikan tinggi. Menurut Thailand.go.th, langkah tersebut diarahkan untuk menjadikan Thailand sebagai salah satu pusat studi Islam regional.

Di bidang ekonomi, perkembangan Islam semakin erat dengan pertumbuhan industri halal. Thailand telah memiliki lebih dari 200.000 produk bersertifikat halal di bawah pengawasan Central Islamic Council of Thailand (CICOT). Pemerintah juga memperkuat hubungan perdagangan dengan negara-negara Organisasi Kerja Sama Islam (OKI). Menurut Thailand.go.th, ekspor makanan halal Thailand ke negara-negara anggota OKI mencapai US$4,872 miliar pada Januari–Oktober 2025, menunjukkan besarnya posisi ekonomi halal dalam hubungan Thailand dengan dunia Muslim.

Penguatan ekonomi halal berlanjut pada 2026 melalui penyelenggaraan Grand Halal Bangkok 2026 pada 15–17 Juli. Menurut Islamic Bank of Thailand, kegiatan tersebut mempertemukan sektor keuangan, pelaku usaha halal, dan lembaga sertifikasi untuk membangun ekosistem halal yang lebih kuat. Bank Islam Thailand juga mendorong konsep Value-Based Banking untuk mendukung industri makanan dan pertanian halal, pariwisata halal, serta usaha kecil dan menengah.

Dukungan terhadap pelaku usaha Muslim dan industri halal juga semakin konkret. Menurut EXIM Bank Thailand, program Halal Bridge Program 2026 melibatkan pengembangan kapasitas 60 perusahaan UKM, dukungan pengembangan kemasan untuk 30 perusahaan, serta kegiatan business matching dengan pembeli internasional. Pada pelaksanaan Grand Halal Bangkok, tercatat 198 pertemuan bisnis antara pelaku usaha Thailand dan pembeli dari lebih dari 40 negara. Kondisi ini memperlihatkan bahwa perkembangan Islam di Thailand memiliki dimensi ekonomi yang semakin luas, tidak hanya berkaitan dengan kebutuhan domestik umat Muslim.

Sementara itu, isu perdamaian di Thailand selatan tetap menjadi tantangan terbesar. Wilayah Pattani, Yala, dan Narathiwat merupakan kawasan dengan populasi Muslim yang kuat dan telah lama menghadapi konflik bersenjata. Pada Agustus 2026, pemerintah Thailand kembali melibatkan pemimpin Islam dan masyarakat lokal dalam pembahasan penyelesaian persoalan perbatasan selatan. Menurut Thai Rath, Perdana Menteri Anutin Charnvirakul menggelar dialog dengan pemimpin Buddha, pemimpin Islam, dunia pendidikan, sektor swasta, serta masyarakat untuk membahas keamanan, ekonomi, sosial, dan persoalan narkoba.

Upaya perdamaian tersebut menghadapi situasi yang masih kompleks. Menurut Reuters, konflik antara pemerintah Thailand dan kelompok separatis yang sebagian besar berasal dari komunitas Melayu-Muslim telah berlangsung selama lebih dari dua dekade dan menyebabkan lebih dari 7.800 orang meninggal sejak 2004. Pada Agustus 2026, pemerintah Thailand menyatakan keinginan untuk mengubah pendekatan perundingan dengan lebih menekankan penyelesaian persoalan politik, tata kelola, dan aspirasi masyarakat lokal, bukan semata-mata pertukaran konsesi dengan penghentian kekerasan.

Dengan demikian, perkembangan Islam di Thailand pada 2026 memperlihatkan dua wajah sekaligus. Di satu sisi, pendidikan Islam, ekonomi halal, keuangan syariah, dan hubungan dengan dunia Muslim semakin berkembang; di sisi lain, persoalan keamanan dan tuntutan politik di wilayah Muslim Thailand selatan masih menjadi pekerjaan besar. Jika penguatan pendidikan dan ekonomi dapat berjalan beriringan dengan dialog yang inklusif, Thailand berpeluang memperkuat posisinya sebagai pusat ekonomi halal dan studi Islam di Asia Tenggara sekaligus menciptakan ruang yang lebih luas bagi masyarakat Muslim untuk berkontribusi dalam pembangunan nasional.

[domain capital]- China semakin menunjukkan keseriusannya dalam mengembangkan ekosistem ekonomi syariah, terutama melalui perluasan pasar halal dan eksplorasi instrumen keuangan Islam. Dengan populasi Muslim yang mencapai sekitar 25 juta jiwa yang terkonsentrasi di wilayah seperti Xinjiang dan Ningxia, permintaan akan produk bersertifikasi halal terus mengalami peningkatan signifikan. Data terbaru menunjukkan bahwa pasar makanan halal di China telah bernilai lebih dari 77 miliar dolar AS pada tahun 2024 dan diproyeksikan tumbuh dengan laju 10,8 persen hingga tahun 2034.

Pertumbuhan ini tidak hanya didorong oleh konsumsi domestik, tetapi juga oleh strategi Beijing untuk menjadikan negara tersebut sebagai hub ekspor halal global. China secara aktif memperluas jaringannya dalam rantai pasok halal internasional, mencakup sektor daging, unggas, hingga produk farmasi. Langkah ini sejalan dengan upaya negara tersebut untuk memperkuat hubungan ekonomi dan perdagangan dengan negara-negara mayoritas Muslim di sepanjang jalur Belt and Road Initiative.

Di sektor keuangan, jejak sejarah pengembangan perbankan syariah di China ditandai oleh inisiatif perintis dari Bank of Ningxia. Bank yang berbasis di ibu kota Ningxia tersebut meluncurkan unit perbankan Islam pada tahun 2009 sebagai proyek percontohan untuk melayani masyarakat Muslim lokal sesuai prinsip syariah. Meskipun menghadapi tantangan regulasi dan skala pasar yang masih terbatas dibandingkan dengan pusat keuangan global lainnya, inisiatif ini membuka jalan bagi diskusi lebih lanjut mengenai penerbitan sukuk atau obligasi syariah berdenominasi yuan di masa depan.

Tantangan utama yang masih dihadapi oleh ekosistem ekonomi syariah di China adalah harmonisasi standar sertifikasi halal dan keterbatasan literasi keuangan Islam di tingkat nasional. Sistem sertifikasi yang terfragmentasi seringkali menjadi hambatan bagi investor asing yang ingin masuk ke pasar ini. Namun, pemerintah China terus berupaya memperbaiki kerangka regulasi untuk memastikan kepatuhan yang lebih baik dan membangun kepercayaan dari konsumen maupun mitra dagang internasional.

Ke depan, integrasi China dalam pasar keuangan syariah global diprediksi akan semakin mendalam seiring dengan meningkatnya kebutuhan akan diversifikasi instrumen investasi. Dengan kombinasi kekuatan manufaktur, infrastruktur logistik yang maju, dan basis konsumen Muslim yang mapan, China berpotensi menjadi pemain kunci yang tidak hanya memenuhi kebutuhan domestik, tetapi juga memengaruhi dinamika industri halal dan keuangan syariah di tingkat dunia pada tahun-tahun mendatang.