Monitorday.com – Anggota Ombudsman RI Hery Susanto menegaskan bahwa Ibu Kota Nusantara (IKN) merupakan investasi jangka panjang bangsa Indonesia dalam menghadapi kondisi global ke depan.
“Pembangunan infrastruktur di IKN dilakukan dengan proyeksi jangka panjang untuk pemerataan pembangunan wilayah di Indonesia,” kata Hery dalam Konsinyering Keasistenan Utama V Ombudsman RI terkait Rencana Kajian Sistemik IKN kepada Pemerintah Daerah di Jakarta, Rabu (6/3).
Hery menilai pembangunan IKN akan menciptakan pertumbuhan ekonomi di Pulau Kalimantan dan sekaligus pemerataan pembangunan wilayah di Indonesia. IKN juga akan memposisikan Indonesia secara strategis dalam sistem perdagangan dunia, rantai pasok logistik, aliran investasi, dan pengembangan teknologi.
Oleh karena itu, Hery berharap IKN bisa menjadi pemicu pertumbuhan ekonomi yang merata dan pelayanan publik prima di Indonesia. Di sisi lain, pembangunan IKN, menurutnya, juga harus memperkuat sosial budaya bangsa.
“IKN mendorong peradaban bangsa yang modern dengan kota hijau yang berkelanjutan,” kata Hery.
Hery menegaskan bahwa Ombudsman RI tidak hanya melakukan kajian yang melibatkan wilayah IKN saja, tetapi juga provinsi lain yang menjadi wilayah penyangga dan juga internasional.
Sementara itu, Inspektur Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Budi menyampaikan bahwa pemerintah harus memperhatikan proses pembangunan lokasi infrastruktur di IKN. Pasalnya, masih terdapat gejolak antara pemerintah dengan masyarakat terkait pembangunan bandara dan jalan tol.
“Hal tersebut harus diperhatikan secara serius oleh pemerintah sehingga gejolak yang timbul di masyarakat bisa diatasi,” ucap Budi.
Di sisi lain, Inspektur Daerah Pemerintah Kota Balikpapan Silvia menilai pembangunan IKN di Pulau Kalimantan mendapatkan respons yang positif dari masyarakat lantaran IKN akan berdampak signifikan terhadap masyarakat, terutama dalam aspek ekonomi.
Pembangunan IKN diharapkan dapat membantu Indonesia menghadapi berbagai tantangan global di masa depan, serta meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Indonesia.
