Pada masa lalu, kita mungkin terbiasa berbelanja di pasar tradisional seperti Tanah Abang, tempat pedagang lokal menjual beragam barang dagangan. Namun, era digital telah mengubah cara kita berbelanja, dengan kemunculan platform e-commerce seperti TikTok Shop. Sayangnya, pemerintah Indonesia baru-baru ini melarang TikTok Shop dengan alasan melindungi UMKM lokal. Tindakan ini, meskipun bermaksud baik, memunculkan pertanyaan apakah larangan TikTok Shop adalah solusi terbaik untuk mendukung pedagang lokal dan mempromosikan ekonomi digital yang sehat.
Sekilas, larangan TikTok Shop dapat memberikan perlindungan bagi pedagang pasar tradisional, namun itu juga menghambat inovasi dan mengekang pilihan konsumen. Era digital membawa perubahan yang tak terhindarkan dalam perilaku belanja, dengan lebih banyak orang beralih ke platform online untuk kenyamanan dan beragam pilihan produk. Melarang TikTok Shop berarti melarang akses konsumen terhadap berbagai produk dan penjual yang ada di platform ini. Hal ini mempersempit pilihan konsumen, yang seharusnya merupakan hak mereka dalam ekonomi yang sehat.
Selain itu, larangan tersebut menghambat peluang bagi para pelaku UMKM untuk tumbuh dan bersaing di dunia digital. Banyak pedagang kecil yang telah menggunakan TikTok Shop sebagai wadah untuk memasarkan produk mereka secara efisien. Ini adalah bentuk inovasi yang seharusnya didukung oleh pemerintah, bukan dilarang.
Dari pada melarang TikTok Shop, apa gak sebaiknya pemerintah fokus pada cara meningkatkan daya saing pedagang pasar tradisional. Ini dapat dicapai melalui berbagai upaya, seperti memberikan pelatihan untuk memahami dan memanfaatkan teknologi digital, membantu mereka membangun kehadiran online mereka sendiri, dan mempromosikan produk-produk lokal dengan cara yang lebih efektif.
Kasus negara-negara lain seperti Vietnam dan Malaysia dapat memberikan wawasan yang berharga tentang bagaimana mendukung pedagang tradisional sambil memungkinkan perkembangan ekonomi digital. Vietnam, misalnya, telah menerapkan program pelatihan dan pendampingan bagi pedagang tradisional untuk membantu mereka beradaptasi dengan teknologi. Malaysia juga telah mengambil langkah serupa dengan memberikan pelatihan dalam pemasaran digital dan e-commerce kepada pedagang tradisional.
Regulasi Yang Tidak Efisien
Salah satu alasan mengapa pedagang tradisional mungkin merasa terancam oleh platform e-commerce adalah karena berbagai kewajiban pajak dan regulasi yang lebih ketat yang mereka hadapi. Alih-alih melarang platform e-commerce, pemerintah harus bekerja untuk menciptakan lingkungan yang lebih adil dan setara antara pedagang tradisional dan online.
Dalam upaya untuk memerangi ketidaksetaraan ini, pemerintah dapat memperbarui dan menyederhanakan regulasi pajak dan perizinan untuk pedagang tradisional. Ini akan membantu mendorong formalisasi bisnis dan memungkinkan mereka untuk bersaing dengan lebih baik di pasar digital.
Pemerintah juga memiliki peran penting dalam menyediakan dukungan teknologi dan sosial kepada pedagang tradisional. Program pelatihan dan pendampingan yang terfokus pada pemasaran digital, manajemen persediaan, dan layanan pelanggan dapat membantu pedagang tradisional untuk sukses dalam ekonomi digital. Yang terpenting dari itu semua adalah mempertimbangkan untuk negosiasi dengan negara pemasok utama produk impor. Upaya bersama dengan negara-negara tersebut dapat membantu memastikan persaingan yang lebih sehat, adil dan mengatasi praktik dumping yang merugikan ekonomi dalam negeri.
Pengaturan Algoritma Yang Adil
Untuk menjaga adilnya algoritma dalam platform e-commerce seperti TikTok Shop, diperlukan transparansi dan regulasi yang ketat. Misalnya soal transparansi algoritma, pemilik platform harus wajib memberikan transparansi mengenai bagaimana algoritma mereka beroperasi. Ini termasuk penjelasan tentang bagaimana produk ditampilkan kepada pengguna, bagaimana penilaian dan peringkat produk diberikan, serta faktor-faktor apa yang memengaruhi rekomendasi produk kepada pengguna. Ini akan membantu pengguna, pedagang, dan regulator memahami lebih baik bagaimana algoritma bekerja.
Pemerintah juga dapat mempertimbangkan untuk menetapkan badan independen yang bertanggung jawab memantau kerja algoritma platform secara rutin. Badan ini dapat memastikan bahwa algoritma tidak mendiskriminasi produk atau pedagang tertentu, serta memastikan kepatuhan terhadap regulasi yang ada. Pemerintah pun dapat mengeluarkan peraturan yang melarang algoritma e-commerce untuk mendiskriminasi produk berdasarkan asal negara atau produsen. Ini akan membantu memastikan bahwa semua produk, baik lokal maupun impor, memiliki peluang yang sama.
Larangan TikTok Shop, meskipun bermaksud baik untuk melindungi UMKM lokal, mungkin bukan solusi terbaik dalam jangka panjang. Sebaliknya, pemerintah seharusnya fokus pada upaya untuk meningkatkan daya saing pedagang tradisional melalui pelatihan, perubahan regulasi yang lebih adil, dan dukungan teknologi yang relevan. Dengan cara ini, Indonesia dapat membangun ekonomi digital yang sehat dan inklusif yang mendukung perkembangan UMKM lokal serta memberikan beragam pilihan kepada konsumen. Sementara itu, pengaturan yang lebih ketat terhadap algoritma e-commerce akan membantu memastikan bahwa platform tersebut beroperasi dengan adil dan transparan, tanpa diskriminasi terhadap produk atau produsen tertentu.
