Monitorday.com – Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, mengapresiasi langkah Pengadilan Negeri Medan yang mengabulkan permohonan penangguhan penahanan terhadap Amsal Sitepu, terdakwa dalam kasus dugaan penggelembungan anggaran proyek di Kabupaten Karo, Sumatera Utara.

Habiburokhman menilai keputusan tersebut mencerminkan kepekaan lembaga peradilan terhadap rasa keadilan yang berkembang di masyarakat. Ia menegaskan bahwa Komisi III DPR RI sebelumnya turut mengajukan permohonan penangguhan penahanan bagi Amsal.

“Kami mengapresiasi penangguhan penahanan Amsal Sitepu oleh Pengadilan Negeri Medan,” ujar Habiburokhman saat dihubungi dari Jakarta, Selasa.

Lebih lanjut, ia berharap Amsal dapat memperoleh keadilan dalam sidang putusan yang dijadwalkan berlangsung pada Rabu (1/4). Ia juga menyampaikan harapan agar terdakwa bisa mendapatkan putusan yang meringankan, bahkan bebas dari seluruh tuntutan.

Sementara itu, PN Medan resmi mengabulkan permohonan penangguhan penahanan Amsal pada Selasa. Sidang pembacaan vonis terhadap Amsal dijadwalkan digelar sehari setelahnya.

Sebelumnya, Komisi III DPR RI telah menyerukan agar majelis hakim mempertimbangkan putusan bebas atau setidaknya vonis ringan, dengan memperhatikan fakta persidangan serta nilai-nilai hukum dan rasa keadilan di masyarakat.

Sebagai bentuk dukungan, Komisi III DPR RI juga menyatakan kesiapannya menjadi penjamin dalam pengajuan penangguhan penahanan Amsal Sitepu.

Monitorday.com — Direktur Utama PT Agrinas Pangan Nusantara, Joao Angelo De Sousa Mota, mengungkapkan bahwa pengadaan 160 ribu kendaraan pikap untuk operasional koperasi desa/kelurahan Merah Putih tidak hanya berasal dari India, tetapi juga dari China dan Jepang.

“Semua kendaraan sudah dilakukan pengadaannya, sebanyak 160 ribu unit,” ujar Joao saat ditemui di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Jakarta, Selasa (31/3).

Joao menjelaskan, keputusan impor diambil karena kendaraan pikap dengan sistem penggerak empat roda (4×4) belum diproduksi di dalam negeri. Menurutnya, seluruh kendaraan dengan spesifikasi tersebut masih bergantung pada pasokan luar negeri.

“Semua mobil 4×4 yang ada saat ini masih impor, tidak ada produksi lokal,” katanya.

Ia merinci, kendaraan tersebut berasal dari berbagai pabrikan otomotif global. Dari Jepang, terdapat 13.600 unit Mitsubishi, 10 ribu unit Hino, dan 900 unit Isuzu. Sementara dari China, sebanyak 13 ribu unit dipasok oleh Foton. Adapun sisanya didatangkan dari India.

Secara keseluruhan, kendaraan yang diimpor mencakup pikap dan truk untuk mendukung distribusi dan operasional koperasi desa/kelurahan Merah Putih di seluruh Indonesia.

Joao menambahkan, total anggaran pengadaan kendaraan tersebut mencapai Rp200 triliun. Dana tersebut berasal dari alokasi pembangunan sebesar Rp3 miliar untuk masing-masing koperasi desa/kelurahan.

Meski demikian, ia mengaku belum memiliki data pasti terkait jumlah unit yang sudah tiba di Indonesia dan siap didistribusikan.

Program ini diharapkan dapat memperkuat infrastruktur logistik di tingkat desa serta meningkatkan efisiensi distribusi barang melalui koperasi lokal.

Monitorday.com – Pemerintah memastikan belum ada kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM), baik subsidi maupun nonsubsidi, per 1 April 2026. 

Hal itu disampaikan Menteri Sekretaris Negara (Mesnesneg) Prasetyo Hadi merespons ramainya informasi keliru bahwa harga BBM nonsubsidi bakal naik drastis.

“Pertamina belum akan melakukan penyesuaian harga, baik untuk BBM subsidi maupun BBM nonsubsidi,” ujar Mensesneg dalam pernyataannya, Selasa (31/03/2026). 

Mensesneg menambahkan, keputusan tersebut diambil setelah adanya koordinasi antara pemerintah dengan Pertamina serta adanya petunjuk dari Presiden Prabowo Subianto untuk selalu mengedepankan kepentingan rakyat dalam setiap pengambilan keputusan.

“Kami berharap dengan pernyataan ini masyarakat dapat mendapatkan informasi yang lebih jelas, yang lebih akurat,” imbuhnya.

Lebih lanjut, Mensesneg juga memastikan ketersediaan BBM serta mengimbau masyarakat untuk tetap tenang.

“Kami berharap masyarakat tidak perlu panik, tidak perlu resah karena ketersediaan BBM kita jamin dan harga tidak terjadi penyesuaian,” tegas Mensesneg

Monitorday.com– Konsep hubungan suami istri dalam Islam tidak hanya dipahami sebagai aktivitas biologis, melainkan sebagai ibadah yang sarat nilai spiritual. Dalam konteks ini, istilah mawaddah dan rahmah menjadi fondasi utama yang membentuk kualitas hubungan intim pasangan. Menurut berbagai sumber kajian keislaman yang dikutip, kedua konsep ini bukan hanya teori, tetapi harus terwujud nyata dalam kehidupan rumah tangga sehari-hari, termasuk di ranjang.

Secara konseptual, mawaddah merujuk pada cinta yang penuh gairah, ketulusan, dan keinginan untuk membahagiakan pasangan. Apa maknanya dalam praktik? Mawaddah tercermin dalam upaya suami istri untuk saling memberi kepuasan secara halal (what), dengan cara yang penuh kehangatan dan komunikasi emosional (how). Kapan hal ini dilakukan? Dalam setiap momen kebersamaan yang dilandasi niat ibadah (when). Siapa yang terlibat? Tentu kedua pasangan yang sah (who). Di mana? Dalam ruang privat pernikahan (where). Mengapa penting? Karena hal ini menjadi sarana menjaga keharmonisan dan menjauhkan diri dari penyimpangan (why), sebagaimana dijelaskan menurut media yang dikutip sebagai sumber.

Lebih jauh, mawaddah juga mengandung unsur keaktifan dan kreativitas dalam membangun kedekatan. Suami dan istri tidak hanya menjadi penerima, tetapi juga pemberi kebahagiaan. Bahasa cinta, sentuhan lembut, serta perhatian kecil menjadi bagian dari “pupuk” yang menjaga keintiman tetap hidup. Dengan demikian, hubungan intim tidak menjadi rutinitas kosong, melainkan ekspresi cinta yang terus diperbarui.

Di sisi lain, rahmah hadir sebagai penyeimbang dari mawaddah. Rahmah adalah kasih sayang yang berakar pada empati dan kelembutan hati. Dalam praktiknya, rahmah berarti memahami kondisi pasangan, seperti saat lelah atau sakit, serta tidak memaksakan kehendak. Menurut media yang dikutip sebagai sumber, konsep ini sejalan dengan filosofi Al-Qur’an yang menyebut suami istri sebagai “pakaian” satu sama lain—saling melindungi, menjaga kehormatan, dan menutupi kekurangan.

Rahmah juga menuntut penerimaan fisik dan emosional pasangan apa adanya. Dalam konteks ini, hubungan intim menjadi ruang aman yang bebas dari perbandingan, tekanan, atau ekspektasi yang tidak realistis. Hal ini penting untuk membangun rasa percaya diri dan keamanan emosional dalam pernikahan, sehingga hubungan menjadi lebih sehat dan berkelanjutan.

Ketika mawaddah dan rahmah berjalan beriringan, maka lahirlah sakinah, yaitu ketenangan dalam rumah tangga. Bagaimana dampaknya? Hubungan intim tidak hanya menjadi sarana pemenuhan kebutuhan, tetapi juga alat meredam konflik, mempererat ikatan batin, dan menjaga kesetiaan. Menurut media yang dikutip sebagai sumber, pasangan yang mampu mengelola dua aspek ini akan lebih tahan terhadap godaan eksternal serta memiliki hubungan yang lebih harmonis dan bermakna.

Dengan demikian, Islam memandang hubungan suami istri sebagai ibadah yang utuh—menggabungkan cinta, gairah, empati, dan tanggung jawab. Mawaddah menghidupkan api cinta, rahmah menenangkan jiwa, dan keduanya bersama-sama mengantarkan pasangan menuju sakinah dalam kehidupan rumah tangga.

Monitorday.com – Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, secara terbuka mengungkap ambisinya untuk menguasai sumber minyak Iran, termasuk mempertimbangkan pengambilalihan pusat ekspor utama negara tersebut, Pulau Kharg.

Pernyataan kontroversial ini disampaikan Trump pada Senin (30/3/2026) dan langsung memicu perhatian publik internasional.

“Sejujurnya, hal favorit saya adalah mengambil minyak di Iran,” ujar Trump. Ia bahkan menyebut kritik dari sebagian warga AS terhadap rencana tersebut sebagai pandangan “bodoh”.

Trump membandingkan rencana itu dengan langkah AS sebelumnya di Venezuela, menyusul penangkapan Presiden Nicolas Maduro pada Januari 2026. Menurutnya, pendekatan serupa dapat diterapkan terhadap Iran sebagai bagian dari strategi geopolitik dan energi.

Lebih lanjut, Trump menyebut Pulau Kharg sebagai salah satu opsi utama yang tengah dipertimbangkan. “Mungkin kita merebut Pulau Kharg, mungkin juga tidak. Kita punya banyak pilihan,” katanya.

Pulau Kharg sendiri merupakan titik vital dalam sistem energi Iran. Terletak sekitar 25 kilometer dari daratan utama di Teluk Persia, pulau ini menangani hampir 90 persen ekspor minyak mentah Iran dan menjadi tulang punggung ekonomi negara tersebut. 

Setiap hari, jutaan barel minyak dari ladang besar seperti Ahvaz, Marun, dan Gachsaran dialirkan ke pulau ini sebelum diekspor ke pasar global. Iran sendiri menyumbang sekitar 4–5 persen pasokan minyak dunia, menjadikan stabilitas fasilitas ini sangat krusial bagi ekonomi global.

Dalam perkembangan terbaru, ancaman Trump terhadap infrastruktur energi Iran, termasuk Pulau Kharg, juga disertai opsi militer jika konflik tidak mereda. Bahkan, ia sebelumnya telah mengisyaratkan kemungkinan penghancuran fasilitas energi Iran sebagai bentuk tekanan terhadap Teheran. 

Pulau Kharg dikenal sebagai kawasan dengan pengamanan militer ketat dan kerap dijuluki “pulau terlarang”. Sejak lama, fasilitas di sana disebut sebagai aset paling vital bagi keberlangsungan ekonomi Iran, bahkan sejak era Perang Iran-Irak.

Pernyataan Trump ini menambah ketegangan geopolitik di kawasan Timur Tengah, sekaligus memicu kekhawatiran akan dampak besar terhadap stabilitas energi global dan potensi eskalasi konflik terbuka antara kedua negara.

Monitorday.com – Kunjungan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto ke Tokyo, Jepang, menghasilkan langkah konkret dalam mempercepat investasi strategis, khususnya di sektor energi dan hilirisasi. Fokus utama kunjungan tersebut mencakup percepatan transisi energi nasional serta pengembangan proyek Blok Masela.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengungkapkan bahwa dirinya mendapat arahan langsung dari Presiden Prabowo untuk memastikan dua agenda utama dalam kunjungan tersebut berjalan optimal.

“Atas arahan Bapak Presiden Prabowo, saya itu ditugaskan untuk melakukan dua hal dalam kunjungan di Jepang. Pertama adalah memastikan percepatan tentang investasi di transisi energi. Yang kedua adalah menyangkut INPEX, Blok Masela,” ujar Bahlil dalam keterangan persnya kepada awak media di Tokyo, pada Senin (30/03/2026).

Bahlil menjelaskan bahwa proyek Blok Masela kini telah mencapai kepastian besar setelah melalui proses panjang selama puluhan tahun. Menurutnya, nilai dasar pengembangan proyek (DPOD) mencapai sekitar 20 miliar dolar AS, dengan tambahan sekitar 1 miliar dolar AS untuk teknologi penangkapan dan penyimpanan karbon (CCS) agar lebih ramah lingkungan.

“Atas arahan Bapak Presiden di tahun 2025, kami melakukan pertemuan intensif dan alhamdulillah sudah selesai, total project-nya 20,9 miliar US dolar karena dia tambah CCS 1 miliar, DPOD-nya itu 20 miliar. Tetapi dengan perkembangan geopolitik yang seperti ini kemungkinan besar akan nambah. Jadi total investasi kita kurang lebih sekitar 300 triliun (rupiah) lebih,” ungkap Bahlil.

Lebih lanjut, Bahlil menegaskan bahwa Presiden Prabowo menginstruksikan percepatan implementasi proyek tersebut, mengingat perannya yang strategis dalam memperkuat ketahanan energi nasional.

“Kalau ini mampu kita lakukan maka ketahanan energi kita di sektor migas itu akan semakin kuat dan sekaligus menjadikan Indonesia sebagai salah satu pemain gas di dunia,” tegasnya.

Selain Blok Masela, pemerintah juga memperkuat komitmen dalam mempercepat transisi menuju energi baru terbarukan. Bahlil menegaskan bahwa Indonesia akan mengoptimalkan seluruh potensi energi yang dimiliki di tengah ketidakpastian global.

“Memang kita lagi dorong untuk mempergunakan seluruh potensi energi lain selain fosil yang kita punya. Kenapa? Karena geopolitik ini kita gak pernah tahu kapan selesai. Jadi mau geotermal, mau air, mau matahari, mau angin, selama ada teknologi harganya efisien, kita akan dorong,” ujarnya.

Menurut Bahlil, capaian tersebut tidak terlepas dari koordinasi yang solid antarkementerian dan lembaga dalam kunjungan ke Jepang. “Ini adalah bagian daripada upaya untuk melakukan itu, dan semua ini sudah tentu bisa terjadi karena koordinasi yang baik yang dilakukan oleh Pak Seskab sebagai ketua kelas dalam mengoordinasi urusan-urusan ini di Jepang,” tandasnya. 

Monitorday.com – Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Wamendikdasmen) Fajar Riza Ul Haq menegaskan pentingnya pembiasaan disiplin dan penguatan karakter siswa setelah libur panjang Hari Raya Idul Fitri dan Hari Raya Nyepi.

Hal tersebut disampaikan saat dirinya menjadi pembina upacara di Taman Siswa, Bogor, Senin, dengan membacakan amanat Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti.

Dalam sambutannya, Fajar menegaskan kehadiran pemerintah sebagai bentuk dukungan terhadap seluruh satuan pendidikan, baik negeri maupun swasta.

“Kehadiran kami di sini adalah pesan bahwa pemerintah hadir untuk semua. Baik sekolah negeri maupun swasta, semuanya memiliki peran penting dan harus terus didukung,” ujarnya.

Ia menyampaikan bahwa pemerintah terus mendorong penguatan pembelajaran tatap muka, pembentukan karakter, serta pembiasaan kebiasaan positif sebagai fondasi menciptakan generasi yang sehat dan berdaya saing. Selain itu, pelaksanaan upacara bendera secara rutin juga ditekankan sebagai upaya memperkuat rasa nasionalisme siswa.

Fajar menambahkan, nilai-nilai positif harus ditanamkan secara konsisten agar menjadi budaya yang melekat sejak dini. Ia juga menyoroti pentingnya kesinambungan sistem pendidikan antar-jenjang sebagai bagian dari pembinaan karakter.

Menurutnya, pengembangan sekolah terintegrasi menjadi salah satu arahan Presiden Prabowo Subianto guna memperkuat kesinambungan pembelajaran.

“Skemanya sedang disiapkan pemerintah dan praktik seperti di Taman Siswa ini menjadi referensi penting,” katanya.

Usai upacara, Fajar berdialog langsung dengan para siswa dari berbagai jenjang. Dalam kesempatan tersebut, siswa menyampaikan manfaat yang dirasakan dari Program Makan Bergizi Gratis (MBG), termasuk meningkatnya semangat belajar, penghematan uang jajan, serta kondisi ruang belajar yang lebih nyaman.

Salah satu siswa SMA Taman Siswa, Asmiranda, mengungkapkan bahwa program tersebut berdampak positif bagi keseharian mereka di sekolah.

“Alhamdulillah, adanya MBG dan perbaikan sekolah kami makin semangat belajar, hemat jajan, dan ruangan menjadi lebih nyaman dan terang,” ujarnya.

Para siswa juga berharap program MBG dapat terus dilanjutkan karena dinilai berkontribusi pada kesehatan dan motivasi belajar. Selain itu, Program Revitalisasi Sekolah turut dirasakan manfaatnya dalam menciptakan lingkungan belajar yang lebih kondusif.

Monitorday.com — Menteri Komunikasi dan Digital, Meutya Hafid, menyatakan pemerintah akan memanggil dua raksasa teknologi, Meta Platforms dan Google, terkait dugaan pelanggaran aturan implementasi PP Tunas yang mengatur pembatasan akses media sosial bagi anak di bawah usia 16 tahun.

Dalam keterangan resmi yang disampaikan pada Senin (30/3), Meutya mengungkapkan bahwa berdasarkan hasil pemantauan selama dua hari sejak kebijakan diberlakukan, masih terdapat platform digital yang belum memenuhi ketentuan yang diwajibkan pemerintah.

“Aturan ini mewajibkan delapan platform berisiko tinggi untuk menonaktifkan akun anak. Namun kami mencatat ada dua entitas bisnis yang tidak mematuhi hukum, yaitu Meta dan Google,” ujarnya.

Meta diketahui menaungi sejumlah platform populer seperti Facebook, Instagram, dan Threads, sementara Google mengelola YouTube. Keduanya dinilai belum menjalankan kewajiban sesuai Permen Nomor 9 Tahun 2026 yang merupakan turunan dari PP Tunas.

Sebagai tindak lanjut, Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) telah mengirimkan surat pemanggilan kepada kedua perusahaan tersebut sebagai bagian dari penerapan sanksi administratif.

“Kepada keduanya, pemerintah hari ini mengirimkan surat pemanggilan sebagai bagian dari penerapan sanksi administratif sesuai ketentuan yang berlaku,” kata Meutya.

Lebih lanjut, Meutya menegaskan bahwa kebijakan ini merupakan langkah strategis untuk melindungi anak-anak di ruang digital, mengingat Indonesia termasuk salah satu negara dengan jumlah pengguna media sosial terbesar di dunia. Diperkirakan terdapat sekitar 70 juta anak di bawah usia 16 tahun yang berpotensi terdampak oleh penggunaan platform digital.

Ia mengakui bahwa implementasi kebijakan ini tidak dapat dilakukan secara instan. Namun, pemerintah tetap meyakini bahwa langkah tersebut merupakan arah yang tepat, terlebih karena kebijakan serupa juga telah diterapkan di berbagai negara di kawasan Asia, Asia Pasifik, Eropa, hingga Timur Tengah.

“Kami mengajak seluruh orang tua dan juga anak-anak untuk ikut mengawal, mengawasi, serta menegur platform yang tidak patuh,” ujarnya.

Pemerintah berharap, melalui penegakan aturan ini, ekosistem digital di Indonesia dapat menjadi lebih aman dan ramah bagi anak-anak.

Monitorday.com – Menteri Luar Negeri RI, Sugiono, mengecam keras serangan militer Israel di wilayah Lebanon Selatan yang menewaskan seorang prajurit TNI yang tengah menjalankan misi perdamaian dunia.

Prajurit yang gugur diketahui bernama Farizal Rhomadhon. Ia tewas setelah sebuah proyektil menghantam pos pasukan penjaga perdamaian di Adchit Al Qusayr, area penugasan dalam misi United Nations Interim Force in Lebanon (UNIFIL).

“Kami mengecam keras insiden ini dan serangan-serangan yang dilakukan oleh Israel di wilayah Lebanon Selatan,” ujar Sugiono dalam keterangan resmi, Senin (30/3).

Selain korban tewas, tiga prajurit TNI lainnya dilaporkan mengalami luka-luka. Satu di antaranya dalam kondisi kritis dan koma, sementara dua lainnya mengalami luka ringan.

Sugiono juga menyampaikan belasungkawa mendalam atas gugurnya prajurit tersebut. “Kami, atas nama pemerintah Republik Indonesia, menyampaikan duka cita yang sedalam-dalamnya kepada keluarga yang ditinggalkan,” katanya.

Pemerintah Indonesia mendesak semua pihak untuk segera menahan diri dan menurunkan eskalasi konflik yang terus meningkat dalam beberapa waktu terakhir. Ia menekankan bahwa dampak konflik di kawasan tersebut sudah sangat besar dalam satu bulan terakhir.

Sementara itu, pemerintah masih menunggu hasil investigasi dari pihak UNIFIL terkait pihak yang bertanggung jawab atas serangan tersebut.

Kementerian Luar Negeri juga telah menginstruksikan Kedutaan Besar Republik Indonesia di Beirut untuk memantau kondisi prajurit Indonesia di lapangan serta menyiapkan proses pemulasaraan jenazah almarhum.

Selain itu, Perwakilan Tetap Indonesia untuk PBB di New York dijadwalkan bertemu dengan pejabat tinggi PBB yang membidangi operasi penjaga perdamaian guna membahas pemulangan jenazah, mendorong investigasi menyeluruh, serta menyerukan deeskalasi konflik.

Insiden ini kembali menyoroti tingginya risiko yang dihadapi pasukan penjaga perdamaian di tengah memanasnya situasi keamanan di kawasan Timur Tengah.

Monitorday.com – Pemerintah memperkuat pelaksanaan upacara bendera di sekolah melalui penerbitan Surat Edaran Bersama (SEB) lintas kementerian. Kebijakan ini melibatkan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Agama, serta Kementerian Dalam Negeri guna memastikan pelaksanaannya berjalan terstruktur dan berkelanjutan di seluruh Indonesia.

Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Mu’ti, menegaskan bahwa kebijakan ini merupakan bagian dari upaya penguatan karakter dan penanaman nilai cinta tanah air di kalangan pelajar.

“Upacara bendera menanamkan nilai disiplin, kerja sama, rasa percaya diri, dan tanggung jawab yang mendorong lahirnya sikap berbangsa dan bernegara,” ujar Abdul Mu’ti di Jakarta, Senin (30/3/2026).

Dalam SEB tersebut, pemerintah menetapkan bahwa upacara bendera wajib dilaksanakan di satuan pendidikan formal maupun pendidikan keagamaan minimal pada:

• Setiap hari Senin pagi
• Peringatan Hari Kemerdekaan RI setiap 17 Agustus
• Hari besar nasional lainnya

Aturan ini berlaku secara seragam bagi sekolah umum dan madrasah. Dengan diterbitkannya kebijakan baru ini, sejumlah aturan sebelumnya resmi dicabut agar tidak terjadi tumpang tindih regulasi.

Salah satu poin penting dalam kebijakan ini adalah kewajiban pembacaan Ikrar Pelajar Indonesia dalam setiap upacara. Ikrar tersebut memuat lima komitmen utama, mulai dari keimanan, penghormatan kepada orang tua dan guru, semangat belajar, kerukunan antarsesama, hingga kecintaan terhadap tanah air.

Langkah ini dinilai strategis untuk membangun kesadaran kolektif pelajar terhadap nilai kebangsaan dan etika sosial sejak dini.

Penguatan upacara bendera juga sejalan dengan kebijakan pendidikan nasional, termasuk implementasi Kurikulum Merdeka yang menekankan pembentukan karakter melalui Profil Pelajar Pancasila, seperti religiusitas, gotong royong, kemandirian, dan nasionalisme.

Selain itu, pemerintah mendorong pendekatan kultural dengan menganjurkan siswa menyanyikan atau mendengarkan lagu bertema persatuan setelah upacara hari Senin, guna memperkuat nilai kebersamaan secara lebih kontekstual.

Implementasi kebijakan ini juga melibatkan pemerintah daerah. Gubernur serta Bupati/Wali Kota melalui dinas pendidikan dan kantor wilayah Kementerian Agama diminta aktif melakukan sosialisasi dan pengawasan di wilayah masing-masing.

Sinergi ini memperkuat pelaksanaan kebijakan pendidikan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Pemerintah menilai, upacara bendera bukan sekadar kegiatan seremonial, melainkan instrumen penting dalam pendidikan karakter jika dilakukan secara konsisten dan bermakna.

Melalui kebijakan ini, diharapkan nilai kedisiplinan, nasionalisme, serta tanggung jawab sosial semakin tertanam kuat dalam diri pelajar Indonesia di tengah tantangan global yang terus berkembang.