Monitorday.com– Perdagangan komoditas berjangka menjadi salah satu instrumen yang berkembang dalam sistem keuangan modern, tetapi mekanismenya menimbulkan pertanyaan mengenai kesesuaiannya dengan prinsip syariah. Menurut Dewan Syariah Nasional–Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), transaksi jual beli harus memenuhi ketentuan syariah, termasuk kejelasan objek, akad, harga, serta terhindar dari unsur riba, gharar, dan maisir. Karena itu, hukum komoditas berjangka perlu dilihat berdasarkan struktur dan mekanisme transaksi yang digunakan.

Dasar umum dalam muamalah terdapat dalam QS Al-Baqarah ayat 275, yang menegaskan bahwa Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Al-Qur’an juga memberikan prinsip penting mengenai transaksi tidak tunai dalam QS Al-Baqarah ayat 282, yang memerintahkan agar transaksi utang piutang untuk jangka waktu tertentu dicatat dengan jelas. Kedua ayat tersebut menjadi landasan bahwa perdagangan pada dasarnya diperbolehkan, tetapi mekanisme dan akadnya harus memenuhi ketentuan syariah.

Dalil lain yang relevan adalah hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan HR Muslim, “Barang siapa membeli makanan, janganlah ia menjualnya hingga ia menerimanya.” Hadis tersebut menjadi salah satu dasar penting dalam pembahasan kepemilikan dan qabdh (penguasaan) barang sebelum barang dijual kembali. Dalam konteks komoditas berjangka, persoalan apakah komoditas benar-benar dimiliki dan dikuasai oleh pihak yang menjual menjadi salah satu aspek yang perlu diperhatikan.

Masalah muncul apabila kontrak berjangka hanya menjadi sarana spekulasi atas perubahan harga tanpa adanya transaksi komoditas yang memenuhi ketentuan syariah. Jika transaksi mengandung gharar (ketidakjelasan yang terlarang), maisir (spekulasi/perjudian), atau riba, maka terdapat persoalan syariah yang serius. Allah SWT melarang maisir dalam QS Al-Ma’idah ayat 90, sementara Rasulullah SAW melarang transaksi yang mengandung gharar sebagaimana diriwayatkan oleh HR Muslim.

Namun, konsep perdagangan berjangka tidak serta-merta identik dengan perjudian. Dalam fikih muamalah terdapat akad-akad yang memungkinkan transaksi dengan penyerahan barang pada waktu kemudian, dengan persyaratan tertentu. Salah satunya adalah akad salam, yaitu pembayaran dilakukan di muka sedangkan barang diserahkan kemudian dengan spesifikasi yang jelas. Rasulullah SAW membolehkan akad salam dengan ketentuan ukuran, timbangan, dan waktu penyerahan harus diketahui, sebagaimana hadis riwayat HR Bukhari dan Muslim.

Perbedaan tersebut menunjukkan pentingnya membedakan antara komoditas berjangka yang memiliki struktur akad syariah dan kontrak futures konvensional yang mekanismenya tidak memenuhi ketentuan syariah. Dalam praktik pasar modern, aspek seperti margin, leverage, penyelesaian secara tunai (cash settlement), kepemilikan aset, serta mekanisme short selling dapat memengaruhi penilaian hukumnya.

Di Indonesia, perdagangan komoditas berjangka berada dalam kerangka regulasi Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti). Sementara dari perspektif syariah, penilaian tidak cukup hanya melihat nama instrumennya, tetapi harus memeriksa akad, objek transaksi, mekanisme pembayaran, penyerahan, serta risiko yang ditanggung para pihak. Dengan pendekatan tersebut, transaksi yang memenuhi prinsip jual beli syariah dapat dibedakan dari transaksi yang dominan mengandung spekulasi.

Karena itu, umat Islam yang ingin bertransaksi komoditas berjangka perlu memahami akad dan mekanisme produknya secara rinci, bukan hanya melihat label “komoditas” atau “syariah”. Menurut DSN-MUI, prinsip dasar muamalah adalah kebolehan transaksi selama tidak terdapat dalil yang melarangnya dan selama unsur-unsur yang dilarang syariah dapat dihindari. Dengan demikian, hukum komoditas berjangka bersifat kasuistis, bergantung pada bentuk akad dan praktik transaksinya.

Catatan: Pembahasan ini merupakan perspektif umum fikih muamalah, bukan fatwa untuk kontrak tertentu. Untuk menentukan status syariah suatu produk futures secara spesifik, kontrak dan mekanisme produknya perlu diperiksa berdasarkan fatwa DSN-MUI serta ketentuan regulator yang berlaku.

Monitorday.com– Data terbaru Pew Research Center menunjukkan bahwa Muslim merupakan sekitar 6% penduduk Eropa pada 2020, dengan jumlah sekitar 46 juta jiwa. Angka tersebut meningkat 16% dibandingkan 2010. Namun, gambaran demografi keagamaan Eropa perlu ditempatkan secara lebih tepat: Muslim merupakan kelompok agama terbesar kedua setelah Kristen, tetapi kelompok religiously unaffiliated atau tidak beragama juga jauh lebih besar, sekitar 25% populasi Eropa.

Perubahan paling besar selama 2010–2020 justru terjadi pada kelompok Kristen dan masyarakat yang tidak berafiliasi dengan agama. Jumlah Kristen turun 9% menjadi sekitar 505 juta, sedangkan kelompok tidak beragama meningkat 37% menjadi sekitar 190 juta. Proporsi Kristen turun menjadi 67%, sementara kelompok tidak beragama meningkat menjadi 25%. Pew mencatat perubahan tersebut terutama berkaitan dengan proses religious switching, ketika orang yang dibesarkan sebagai Kristen kemudian mengidentifikasi diri sebagai tidak beragama.

Dari sisi demografi, Muslim merupakan kelompok agama dengan median usia paling muda di Eropa, yakni sekitar 34 tahun. Sebagai perbandingan, median usia Kristen sekitar 45 tahun dan Yahudi sekitar 53 tahun. Struktur usia yang lebih muda menjadi salah satu faktor yang membuat populasi Muslim memiliki potensi pertumbuhan lebih besar dibandingkan sejumlah kelompok agama yang lebih tua.

Migrasi juga menjadi faktor penting. Pew memperkirakan bahwa dari peningkatan sekitar 6,2 juta jumlah Muslim di Eropa antara 2010 dan 2020, sekitar 3,5 juta merupakan Muslim yang lahir di luar Eropa. Hampir 1 juta di antaranya berasal dari Suriah. Pertumbuhan karena migrasi terutama terlihat di negara seperti Swedia, Austria dan Jerman yang menerima banyak pengungsi Suriah.

Angka 46 juta Muslim tersebut juga perlu dipahami sebagai estimasi untuk tahun 2020, bukan angka aktual 2026. Studi Pew yang diterbitkan pada 2025 menggunakan data sensus dan survei hingga 2020; Pew tidak menyajikan angka resmi 2026 yang dapat langsung menggantikan estimasi tersebut. Karena itu, klaim bahwa jumlah Muslim Eropa pada 2026 sudah mencapai 46–50 juta sebaiknya disebut sebagai perkiraan, bukan angka resmi terbaru Pew.

Sementara itu, proyeksi Pew yang sering dikutip mengenai 2050 masih menggunakan skenario yang dibuat berdasarkan kondisi 2016. Dalam skenario tanpa migrasi, proporsi Muslim diproyeksikan mencapai 7,4%; dalam skenario migrasi menengah menjadi 11,2%; dan dalam skenario migrasi tinggi mencapai 14%. Pew menekankan bahwa ketiga angka tersebut merupakan skenario, bukan prediksi pasti, karena kebijakan migrasi, kondisi ekonomi, dan arus pengungsi sangat sulit dipastikan dalam jangka panjang.

Dengan demikian, transformasi demografi keagamaan Eropa bukan semata-mata cerita tentang pertumbuhan Islam. Fenomena yang lebih besar adalah kombinasi pertumbuhan Muslim, penurunan proporsi Kristen, dan meningkatnya kelompok tidak beragama. Perubahan tersebut akan memengaruhi kebijakan pendidikan, migrasi, integrasi sosial, kebebasan beragama, serta hubungan antar-komunitas di Eropa dalam beberapa dekade mendatang.

Monitorday.com – Program Revitalisasi Satuan Pendidikan dan Digitalisasi Pembelajaran tidak hanya menghadirkan perbaikan sarana dan prasarana pendidikan, tetapi juga membawa perubahan yang dirasakan langsung oleh satuan pendidikan di berbagai daerah. Ruang belajar yang lebih nyaman, fasilitas yang semakin layak, serta pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran menjadi bagian dari perubahan yang terjadi setelah program dilaksanakan.

Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti mengatakan, pada 2025 program revitalisasi telah menjangkau 16.167 satuan pendidikan. Pada tahun yang sama, pemerintah juga mendistribusikan Interactive Flat Panel (IFP) ke sekolah-sekolah sebagai bagian dari percepatan digitalisasi pembelajaran.

“Alhamdulillah tahun 2025 revitalisasi 16.167 satuan pendidikan berjalan dengan lancar, demikian pula distribusi IFP ke sekolah-sekolah. Budaya sekolah yang aman dan nyaman merupakan kebijakan Kemendikdasmen dalam rangka menumbuhkan iklim belajar yang humanis, inklusif, dan partisipatif. Dan program revitalisasi juga merupakan bagian dari fasilitas yang tidak terpisahkan dengan gerakan yang dicanangkan Bapak Presiden yaitu membangun budaya ‘ASRI’ (Aman, Sehat, Resik, dan Indah),” ujar Mendikdasmen.

Dampak program juga dirasakan di Kabupaten Keerom, Provinsi Papua. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Keerom, Deivy Regar, mengatakan revitalisasi menciptakan suasana belajar yang lebih nyaman, sementara digitalisasi membuka akses dan pengalaman pembelajaran baru bagi peserta didik di wilayah Tertinggal, Terdepan, Terluar (3T). Menurutnya, keberlanjutan digitalisasi perlu diiringi peningkatan kapasitas guru agar teknologi dapat dimanfaatkan secara optimal.

“Program revitalisasi pendidikan ini sangat bermanfaat dan sangat terasa sekali untuk satuan pendidikan yang ada di kabupaten kami, program ini menciptakan suasana belajar yang lebih nyaman untuk guru maupun peserta didik di sekolah kami, digitalisasi juga itu membawa dampak yang sangat baik, membawa suasana yang baru untuk anak-anak kami khususnya kami di daerah 3T. Dengan adanya bantuan digitalisasi ini membuat peserta didik kami lebih belajar dan membuka akses serta suasana baru dengan yang selama ini pembelajarannya bersifat konvensional, sekarang dengan adanya digitalisasi anak-anak kami bisa lebih mengikuti perkembangan zaman di era digitalisasi,” ujar Deivy.

Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah, Muhammad Reza Prabowo, mengatakan program revitalisasi dan digitalisasi menjadi harapan baru untuk meningkatkan pemerataan kualitas pembelajaran. “Program revitalisasi dan digitalisasi pendidikan ini adalah harapan baru bagi kita, khususnya anak-anak pedalaman di Kalimantan Tengah. Di mana dengan adanya program revitalisasi dan digitalisasi itu bisa menyamaratakan kualitas pembelajaran antara yang di kota, pedesaan, maupun pedalaman,” ujar Reza.

Salah satu praktik yang dikembangkan adalah Kelas Digital Huma Betang untuk mengatasi keterbatasan guru melalui pembelajaran hibrida. Didukung konektivitas internet dan perangkat Starlink yang diberikan pemerintah provinsi, guru dapat mengajar peserta didik dari lokasi berbeda, termasuk untuk mata pelajaran yang sebelumnya kekurangan tenaga pengajar.

Di Provinsi Banten, perubahan program revitalisasi terlihat dari kondisi fisik sekolah yang sebelumnya mengalami kerusakan atau belum memiliki ruang kelas yang memadai. Setelah mendapatkan revitalisasi, peserta didik dapat belajar dalam lingkungan yang lebih nyaman dan kondusif. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Banten, Jamaluddin, mengatakan revitalisasi memberikan perubahan nyata bagi sejumlah sekolah di wilayahnya. Pemanfaatan IFP turut mendukung pembelajaran interaktif di sekolah-sekolah Banten, termasuk menghubungkan guru dengan peserta didik yang belajar dari rumah.

“Provinsi Banten Alhamdulillah di tahun kemarin mendapatkan 110 sekolah penerima manfaat revitalisasi. Saya cukup bangga melihat sekolah-sekolah yang tadinya di daerah selatan seperti Lebak, Pandeglang, termasuk di kota juga, sekolah yang rusak, tidak punya RKB (Ruang Kelas Baru), sekarang anak-anak kita sekolah dengan nyaman dan kondusif. Pak Gubernur sangat mendukung terkait dengan program revitalisasi ini, bahkan didukung juga dengan kegiatan dari APBD Provinsi Banten,” ujar Jamaluddin.

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Intan Jaya, Papua, Ertinus, mengatakan revitalisasi menjadi harapan bagi sekolah-sekolah di wilayahnya, terutama setelah daerah tersebut menghadapi konflik berkepanjangan. Menurut Ertinus, pengembangan digitalisasi di Intan Jaya masih menghadapi tantangan jaringan internet dan ketersediaan listrik. Karena itu, dukungan terhadap digitalisasi perlu disesuaikan dengan kondisi lapangan agar teknologi yang diberikan dapat benar-benar digunakan oleh satuan pendidikan.

Monitorday.com –  Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengusulkan pagu anggaran Tahun Anggaran (TA) 2027 sebesar Rp49,80 triliun. Anggaran tersebut diarahkan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Keuangan dalam menjaga stabilitas fiskal, memperkuat kualitas pelayanan publik, serta mendorong transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Usulan pagu tersebut disampaikan Menteri Keuangan (Menkeu), Purbaya Yudhi Sadewa dalam Rapat Kerja Komisi XI DPR RI dengan Menteri Keuangan dengan agenda Pengantar Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Kementerian Keuangan Tahun Anggaran 2027 di Jakarta, Senin (7/9/2026).

Menkeu Purbaya menjelaskan, pagu anggaran Kementerian Keuangan TA 2027 dirancang berdasarkan kebutuhan pelaksanaan tugas kementerian dalam menjalankan fungsi pengelolaan keuangan negara sekaligus mendukung pencapaian prioritas pembangunan nasional.  “Pagu Anggaran Kementerian Keuangan TA 2027 diusulkan sebesar Rp49,801 triliun,” ujar Menkeu Purbaya.

Berdasarkan fungsi, alokasi anggaran tersebut terdiri atas fungsi pelayanan umum sebesar Rp45,504 triliun, fungsi ekonomi sebesar Rp300,44 miliar, serta fungsi pendidikan sebesar Rp3,996 triliun.

Alokasi terbesar pada fungsi pelayanan umum mencerminkan peran Kementerian Keuangan dalam memastikan penyelenggaraan pengelolaan keuangan negara berjalan efektif, akuntabel, dan mampu memberikan dukungan terhadap penyelenggaraan pemerintahan serta pelayanan kepada masyarakat.

Sementara itu, alokasi pada fungsi ekonomi diarahkan untuk mendukung pelaksanaan kebijakan yang berkaitan dengan penguatan perekonomian nasional. Adapun fungsi pendidikan mendukung pelaksanaan program dan kegiatan Kementerian Keuangan di bidang pendidikan sesuai dengan tugas dan kewenangannya.

Menurut Menkeu, penyusunan pagu anggaran tersebut merupakan bagian dari upaya memastikan kapasitas Kementerian Keuangan dalam menjalankan fungsi strategisnya, terutama dalam menjaga kesehatan dan stabilitas fiskal di tengah dinamika perekonomian. “Alokasi ini diperlukan untuk mendukung pelaksanaan tugas Kementerian Keuangan dalam menjaga stabilitas fiskal, memperkuat layanan publik, serta mewujudkan transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan,” kata Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa.

Kementerian Keuangan selanjutnya akan terus memperkuat kualitas perencanaan dan penganggaran agar setiap alokasi belanja memberikan manfaat optimal bagi perekonomian dan masyarakat. Pengelolaan anggaran juga diarahkan untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas penggunaan keuangan negara.

Dalam rapat kerja tersebut, Kementerian Keuangan memohon persetujuan Komisi XI DPR RI terhadap usulan Pagu Anggaran Kementerian Keuangan TA 2027 sebesar Rp49.801.124.984.000, yang terdiri atas fungsi pelayanan umum sebesar Rp45.504.233.048.000, fungsi ekonomi sebesar Rp300.440.932.000, dan fungsi pendidikan sebesar Rp3.996.451.004.000.

Pembahasan dan persetujuan anggaran tersebut menjadi bagian penting dalam rangka memastikan pelaksanaan tugas Kementerian Keuangan pada 2027 berjalan optimal dan selaras dengan arah kebijakan pembangunan nasional.

Kementerian Keuangan menyampaikan apresiasi kepada pimpinan dan anggota Komisi XI DPR RI atas perhatian, dukungan, dan kerja sama dalam proses pembahasan RKA Kementerian Keuangan TA 2027.

Monitorday.com – Pemerintah terus memantau perkembangan erupsi Gunung Anak Krakatau sekaligus mempercepat penanganan dampaknya terhadap masyarakat dan aktivitas penerbangan. Berdasarkan laporan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Suharyanto dan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Teuku Faisal Fathani, aktivitas erupsi menunjukkan kecenderungan menurun, sementara penanganan sebaran abu vulkanik terus dilakukan secara terpadu.

Hal tersebut disampaikan dalam rapat terbatas mengenai perkembangan penanganan bencana alam yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto dari Istana Merdeka, Jakarta, melalui konferensi video pada Senin (07/09/2026).

Kepala BNPB Suharyanto melaporkan bahwa kondisi erupsi Anak Krakatau per hari ini telah menurun. Berdasarkan pengamatan BNPB, tingkat erupsi saat ini juga lebih rendah dibandingkan peristiwa erupsi pada 2018.

“Menurut kami BNPB per hari ini, untuk kondisi erupsinya ini sudah menurun. Kami membandingkan kondisi 2026 ini dengan erupsi 2018, di mana di 2018 itu terjadi sama, hampir sama, tetapi tingkat erupsinya lebih tinggi daripada 2026,” ujarnya.

Meski demikian, sebaran abu vulkanik sempat berdampak terhadap empat provinsi, yakni DKI Jakarta, Jawa Barat, Lampung, dan Sumatera Selatan, serta mengganggu operasional penerbangan. BNPB mencatat delapan bandara terdampak penutupan akibat sebaran abu Anak Krakatau. Di sisi lain, hingga saat laporan disampaikan tidak terdapat korban jiwa, kerusakan, maupun daerah yang menetapkan status kedaruratan.

Untuk mengurangi dampak abu vulkanik, BNPB bersama BMKG menyiapkan operasi modifikasi cuaca (OMC) guna memicu hujan agar abu dapat lebih cepat luruh. Operasi disiapkan dari sejumlah titik, termasuk Pondok Cabe, Kertajati, serta Semarang sebagai alternatif apabila kondisi penerbangan di wilayah sekitar Selat Sunda belum memungkinkan.

Dalam kesempatan yang sama, Kepala BMKG Teuku Faisal Fathani menyampaikan perkembangan positif dari pola angin. Pada berbagai lapisan ketinggian, arah angin telah bergeser ke barat, barat laut, dan barat daya sehingga tidak lagi mengarah ke tenggara seperti sebelumnya. BMKG juga memprakirakan adanya potensi awan dan hujan ringan hingga sedang pada 9–12 September 2026 yang akan diperkuat melalui OMC bersama BNPB.

“Kami sudah memantau bahwa kira-kira di tanggal 9 hingga 12 September 2026 ini akan ada potensi awan dan juga hujan dengan intensitas ringan hingga sedang, khususnya di wilayah terdampak erupsi Gunung Anak Krakatau. Untuk itu nanti akan kami pertebal dengan OMC bersama dengan BNPB,” ujar Kepala BMKG.

BMKG juga terus berkoordinasi secara intensif dengan Volcanic Ash Advisory Center (VAAC) Darwin, Australia, yang ditunjuk oleh International Civil Aviation Organization (ICAO), sebagai bagian dari pemantauan dan penyesuaian informasi meteorologi penerbangan.

Pemantauan di lapangan juga menunjukkan perkembangan positif. Hasil paper test di empat bandara, yakni Soekarno-Hatta, Halim Perdanakusuma, Husein Sastranegara, dan Budiarto Curug, telah menunjukkan hasil negatif terhadap debu vulkanik.

“Untuk Soekarno-Hatta ini empat kali berturut-turut paper test-nya telah menunjukkan hasil negatif, artinya tidak ada debu vulkanik yang terpantau dari paper test ini. Hal ini terus kami komunikasikan dengan VAAC yang ada di Darwin agar sigmetnya (significant meteorological information) dapat dipulihkan,” ungkapnya.

Selain dampak terhadap penerbangan, BMKG juga terus memantau potensi tsunami. Sebanyak 20 perangkat pemantauan tsunami telah dipasang di sekitar Selat Sunda dan hingga saat ini tidak ditemukan anomali kenaikan muka air laut yang berkaitan dengan erupsi Anak Krakatau. Pemantauan turut diperkuat dengan sensor seismograf dan high frequency radar untuk mendeteksi kemungkinan perubahan kondisi laut secara cepat.

Di sektor pelayaran, koordinasi juga dilakukan dengan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan. Notice to mariners telah diterbitkan dengan pembatasan aktivitas kapal dalam radius tiga kilometer dari kawah Gunung Anak Krakatau selama status gunung masih berada pada Level III atau Siaga.

Pemerintah memastikan seluruh perkembangan Gunung Anak Krakatau terus dipantau secara intensif. Keselamatan masyarakat menjadi prioritas, bersamaan dengan upaya menjaga keamanan penerbangan dan pelayaran serta memastikan sistem peringatan dini tsunami tetap bekerja optimal.

Melalui OMC, pemantauan selama 24 jam, dan koordinasi lintas lembaga, pemerintah terus berupaya menekan dampak erupsi sekaligus mempercepat pemulihan aktivitas masyarakat di wilayah terdampak.

Monitorday.com – Sebagai bagian dari rangkaian acara Pangandaran Airshow 2026, Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Wamendikdasmen), turut Fajar Riza Ul Haq meresmikan Susi Environmental School (SES). Pada kesempatan ini, Wamen Fajar mengapresiasi langkah besar SES memajukan mutu pendidikan di Pangandaran dengan mendorong murid untuk mencintai alam dan bidang dirgantara.

“Atas nama Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) kami menyampaikan terima kasih atas kepedulian dan investasi besar ibu Susi Pudjiastuti dalam bidang pembangunan sumber daya manusia. Dengan aktivitas murid yang sebagian besar di luar ruang, kami berharap akan tumbuh rasa kecintaan mereka terhadap lingkungan, alam, dan berimplikasi pada kemajuan Pangandaran di masa mendatang,” ungkap Wamendikdasmen, Fajar Riza Ul Haq, saat meresmikan SES, di Pangandaran, Sabtu (5/9).

Dalam sambutannya, Wamen Fajar menilai kehadiran SES menjadi kontribusi dari masyarakat dunia swasta untuk membangun pusat keunggulan pendidikan di Pangandaran. Ia menyebut, saat ini sangat penting menumbuhkan rasa kecintaan alam dan lingkungan kepada murid di tengah perkembangan teknologi serta bahaya pengaruh negatif smartphone. “Selamat untuk ibu Susi dan tim, semoga sekolah ini menjadi warna baru dan pendorong mutu pendidikan di Jawa Barat, khususnya Pangandaran,” terang Wamen Fajar.

Sementara itu, selaku Pendiri SES, Susi Pudjiastuti, mengucapkan terima kasih atas perhatian penuh Kemendikdasmen dalam proses pendirian dan peresmian SES. Baginya, Indonesia memiliki banyak keindahan dan potensi sumber daya yang dapat dimaksimalkan dengan menyambungkan antar pulau melalui bidang kedirgantaraan.

“Dengan peresmian ini, pekerjaan kami tentunya masih panjang dan banyak. Keinginan saya ke depan agar para murid kamu tidak hanya belajar tentang alam, lingkungan, dan kedirgantaraan, namun juga bidang lainnya seperti aviation engginering dan pelayaran,” papar Susi.

Peresmian ini turut dimeriahkan dengan penampilan murid SES yang menyanyikan lagu Nenek Moyangku. Selain itu, acara ini juga menampilkan murid SES yang mempresentasikan hasil pembelajaran terkait pemahaman alam melalui jenis-jenis hewan.

Monitorday.com – Presiden Prabowo Subianto menggelar pertemuan strategis di kediamannya di Hambalang, Jawa Barat, pada Jumat (4/9), bersama Menteri Investasi Rosan Roeslani dan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia. Agenda utama diskusi meliputi percepatan hilirisasi dan penataan serta perampingan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) secara signifikan.

Salah satu poin penting yang dibahas adalah rencana ambisius pemerintah untuk membubarkan 700 BUMN tambahan hingga akhir Desember 2026. Langkah ini merupakan kelanjutan dari restrukturisasi yang telah berjalan, di mana 290 BUMN sebelumnya telah ditutup, diklaim menghemat anggaran negara hingga Rp50 triliun.

Pertemuan tersebut mengidentifikasi percepatan hilirisasi sebagai langkah strategis vital. Tujuannya adalah untuk meningkatkan nilai tambah sumber daya alam di dalam negeri, memperkuat iklim investasi, dan pada akhirnya menciptakan manfaat ekonomi yang lebih besar bagi Indonesia secara keseluruhan.

Lebih lanjut, dibahas pula kemajuan pelaksanaan instruksi Presiden terkait penataan dan perampingan BUMN. Sekretariat Kabinet melalui informasi yang diunggah di akun Instagram mereka menyatakan bahwa hingga saat ini, sebanyak 290 BUMN telah ditutup sebagai bagian dari upaya konsolidasi.

Pembahasan juga berfokus pada target pemerintah untuk menutup 700 BUMN lainnya. Penutupan ini diharapkan selesai pada akhir Desember 2026, sebagai bagian integral dari proses perampingan dan konsolidasi BUMN yang lebih luas demi efisiensi operasional.

Melalui restrukturisasi BUMN yang berkesinambungan ini, Presiden Prabowo Subianto berharap negara dapat mencapai efisiensi anggaran hingga Rp100 triliun. Target ini menyoroti komitmen pemerintah untuk meningkatkan tata kelola dan produktivitas entitas milik negara.

Monitorday.com – Garuda Indonesia membatalkan sementara seluruh penerbangan dari dan menuju Jakarta, Bandung, dan Lampung hingga Senin (7/9/2026) pukul 12.00 WIB. Keputusan ini diambil setelah sebaran abu vulkanik Gunung Anak Krakatau mengganggu operasional sejumlah bandara.

Garuda Indonesia menyatakan seluruh penerbangan yang terdampak pembatalan meliputi rute dari dan menuju Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Jakarta; Bandara Husein Sastranegara, Bandung; serta Bandara Radin Inten II, Lampung.

“Seluruh penerbangan Garuda Indonesia dari dan menuju Jakarta, Bandung, serta Lampung yang terjadwal hingga 7 September 2026 pukul 12.00 WIB dibatalkan,” demikian keterangan Garuda Indonesia melalui akun Instagram resminya, Minggu (6/9).

Penerbangan yang dijadwalkan setelah pukul 12.00 WIB pada Senin (7/9) akan kembali dilayani secara bertahap. Namun, pelaksanaannya bergantung pada kondisi masing-masing bandara, arahan otoritas, serta terpenuhinya seluruh persyaratan keselamatan penerbangan.

Garuda meminta penumpang dengan penerbangan terdampak untuk memantau status penerbangan secara berkala sebelum berangkat ke bandara. Maskapai juga menyediakan pilihan perubahan jadwal perjalanan atau pengembalian dana penuh sesuai ketentuan yang berlaku.

Sebaran abu vulkanik Anak Krakatau sebelumnya membuat delapan bandara di sekitar wilayah terdampak menghentikan sementara operasional dengan durasi berbeda.

Direktur Meteorologi Penerbangan BMKG Achadi Subarkah Raharjo menyampaikan status penutupan delapan bandara hingga Minggu (6/9) pukul 18.35 WIB.

• Bandara Soekarno-Hatta (CGK): ditutup pukul 02.08-23.59 WIB.
• Bandara Halim Perdanakusuma (HLP): ditutup pukul 07.20-23.59 WIB.
• Bandara Radin Inten II (TKG): ditutup pukul 04.18-23.59 WIB.
• Bandara Husein Sastranegara (BDO): ditutup pukul 12.07 hingga Senin (7/9) pukul 06.00 WIB.
• Bandara Budiarto Curug (RTO): ditutup pukul 06.48 hingga Senin (7/9) pukul 06.59 WIB.
• Bandara Pondok Cabe (PCB): ditutup pukul 10.05-23.59 WIB.
• Bandara Taufik Kiemas (TFY): ditutup pukul 11.30-23.59 WIB.
• Bandara Atung Bungsu (PXA): ditutup pukul 13.34-17.00 WIB.

Untuk mengantisipasi dampak penutupan bandara, Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi menyiapkan tiga bandara alternatif bagi maskapai yang membutuhkan lokasi pendaratan.

Ketiga bandara tersebut adalah Bandara Kertajati di Majalengka, Jawa Barat; Bandara Ahmad Yani di Semarang, Jawa Tengah; dan Bandara Internasional Juanda di Surabaya, Jawa Timur.

Penutupan sejumlah bandara ini dilakukan sebagai langkah keselamatan menyusul sebaran abu vulkanik yang berpotensi mengganggu penerbangan. Operasional akan kembali disesuaikan dengan perkembangan kondisi dan keputusan otoritas terkait.

Jakarta; Monitorday.com – Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) memberikan arahan terkait keberlangsungan pembelajaran setelah erupsi Gunung Anak Krakatau di Selat Sunda. Sekolah yang berada di wilayah dengan dampak abu vulkanik berat dapat menerapkan Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) atau pembelajaran daring.

Sementara itu, sekolah di wilayah yang terdampak ringan tetap dapat menyelenggarakan pembelajaran secara tatap muka dengan menerapkan protokol kesehatan dan keselamatan secara ketat.

Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti mengatakan keselamatan dan kesehatan murid serta pendidik menjadi prioritas dalam penyelenggaraan pendidikan di tengah situasi darurat.

“Keselamatan bagi murid dan kesehatan bagi murid dan para pendidik serta pendidikan itu menjadi prioritas utama. Jadi karena prioritas, maka kalau memang dinyatakan oleh otoritas yang berwenang bahwa daerah itu memang sangat berbahaya, ya jangan dilakukan pembelajaran di sekolah,” kata Mu’ti dalam konferensi pers Update Situasi Terkini Pascaerupsi Gunung Anak Krakatau, yang disiarkan melalui kanal YouTube Badan Komunikasi Pemerintah RI, Minggu (6/9/2026).

Wilayah terdampak berat

Kemendikdasmen menyebut sejumlah wilayah mengalami dampak signifikan akibat abu vulkanik. Wilayah tersebut meliputi Kabupaten Serang, Tanggamus, Bandar Lampung, dan Lampung Selatan.

Sekolah di wilayah dengan dampak berat tersebut dianjurkan mengalihkan kegiatan belajar ke rumah melalui sistem daring atau PJJ. Pembelajaran juga dapat dilakukan di lokasi tertentu yang dinilai aman dengan memanfaatkan sarana pembelajaran daring.

“Di daerah yang terdampak berat, maka pembelajaran dapat dilaksanakan melalui pembelajaran di rumah melalui daring atau dilaksanakan di tempat tertentu yang aman melalui sarana pembelajaran yang daring atau PJJ,” ujar Mu’ti.

Arahan tersebut mengacu pada Permendikbud Nomor 33 Tahun 2019 tentang Satuan Pendidikan Aman Bencana serta Surat Edaran Mendikdasmen Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pembelajaran dalam Situasi Darurat.

Wilayah terdampak ringan tetap belajar di sekolah

Berbeda dengan wilayah yang terdampak berat, satuan pendidikan di daerah yang tidak terdampak secara langsung masih dapat melaksanakan kegiatan pembelajaran di sekolah.

Namun, sekolah diminta menerapkan protokol kesehatan secara ketat. Di antaranya dengan mewajibkan penggunaan masker, menutup pintu dan jendela, serta meniadakan aktivitas pembelajaran maupun kegiatan lain di luar ruangan.

Kebijakan tersebut mempertimbangkan kondisi angin yang dinamis dan berpotensi membawa material vulkanik ke wilayah lain. Karena itu, pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk menentukan pelaksanaan kebijakan sesuai kondisi di wilayah masing-masing.

Jam belajar dapat disesuaikan

Dalam situasi darurat tersebut, sekolah tidak diwajibkan memenuhi durasi jam belajar seperti kondisi normal.

Alokasi dan durasi pembelajaran dapat disesuaikan dengan kondisi masing-masing daerah, sehingga satuan pendidikan memiliki fleksibilitas dalam mengatur kegiatan belajar.

Siswa mendapat materi mitigasi bencana

Selain materi dalam kurikulum reguler, peserta didik juga akan mendapatkan materi mengenai mitigasi bencana.

Materi tersebut diberikan untuk membantu siswa memahami langkah-langkah yang diperlukan dalam menghadapi kondisi darurat, sekaligus menjaga ketenangan, keselamatan, dan kesehatan diri.

Adapun pelaksanaan PJJ diserahkan kepada pemerintah daerah. Menurut Mu’ti, pemerintah daerah merupakan pihak yang paling mengetahui kondisi aktual serta perkembangan sebaran abu vulkanik di wilayahnya.

“Jadi mulainya besok ya, mulainya besok (Senin, 7 September 2026). Dan memang yang paling tahu keadaan di daerah adalah otoritas pemerintah yang ada di daerah,” kata Mu’ti.

Monitorday.com – Erupsi Gunung Anak Krakatau mulai mengganggu aktivitas pendidikan. Sekolah di wilayah yang terdampak abu vulkanik cukup berat diminta mengalihkan kegiatan belajar mengajar ke Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ).

Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) RI Abdul Mu’ti menyampaikan arahan tersebut dalam Konferensi Pers Pembaruan Informasi Layanan Pendidikan Pascaerupsi Krakatau yang digelar secara daring dari Jakarta, Minggu (6/9/2026).

Menurut Abdul Mu’ti, PJJ dapat dilakukan secara daring dari rumah. Sekolah juga dapat memindahkan kegiatan belajar ke lokasi lain yang dinilai aman dengan memanfaatkan sarana pembelajaran daring.

Wilayah yang menjadi perhatian pemerintah antara lain Kabupaten Serang di Banten serta Kabupaten Tanggamus, Bandar Lampung, dan Lampung Selatan di Lampung. Daerah-daerah tersebut dilaporkan mengalami paparan abu vulkanik cukup tinggi.

Sementara itu, sekolah yang masih berada dalam kondisi aman diperbolehkan menggelar pembelajaran tatap muka. Namun, penerapan protokol kesehatan dan keselamatan diperketat.

Sekolah diminta mewajibkan penggunaan masker, menghentikan aktivitas di luar kelas, serta menutup pintu dan jendela untuk mengurangi paparan abu vulkanik. Kegiatan belajar juga harus disesuaikan dengan kondisi lingkungan dan keselamatan siswa maupun guru.

Pemerintah memberikan fleksibilitas kepada sekolah terkait durasi pembelajaran. Jam belajar tidak harus berlangsung penuh seperti dalam kondisi normal apabila situasi erupsi membuat lingkungan sekolah kurang aman.

Selain menjaga keselamatan, guru juga diminta memasukkan materi pendidikan kebencanaan dalam pembelajaran. Materi tersebut diharapkan membekali siswa dengan pengetahuan dan keterampilan menghadapi situasi darurat.

Pemerintah pusat tidak menetapkan batas waktu pelaksanaan PJJ. Keputusan mengenai durasi pembelajaran daring diserahkan kepada pemerintah daerah yang dinilai paling mengetahui perkembangan kondisi dan sebaran abu vulkanik di wilayahnya.

Abdul Mu’ti meminta pemerintah daerah segera memberikan keputusan dan informasi yang jelas kepada masyarakat, terutama di wilayah yang terdampak erupsi.

Hingga Minggu (6/9/2026), pemerintah belum menerima laporan korban jiwa dari kalangan murid maupun guru. Tidak ada pula laporan kerusakan infrastruktur sekolah di wilayah terdampak, termasuk Banten dan Lampung.

Meski demikian, pemerintah menegaskan keselamatan warga sekolah menjadi prioritas. Aktivitas pendidikan harus terus berjalan, tetapi pelaksanaannya wajib menyesuaikan kondisi di lapangan agar proses belajar tidak mengorbankan kesehatan dan keselamatan siswa maupun tenaga pendidik.