Monitorday.com – Survei terbaru dari Indikator Politik Indonesia menunjukkan tingkat kepuasan publik yang luar biasa tinggi terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Angka kepuasan mencapai 79,9 persen, di mana responden menyatakan puas dan sangat puas. Salah satu faktor kunci yang dinilai sangat berkorelasi dengan tingginya angka kepuasan ini adalah kinerja Kejaksaan Agung (Kejagung) dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia.

Capaian kepuasan 79,9 persen ini bahkan melampaui tingkat kepuasan yang diraih oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada awal masa jabatan mereka. Hal ini mengindikasikan penerimaan publik yang sangat positif terhadap langkah-langkah dan kebijakan yang diambil oleh pemerintahan Prabowo di periode awal. Indikator Politik Indonesia, lembaga survei yang didirikan oleh pengamat politik Burhanuddin Muhtadi, menyoroti bagaimana Kejagung berperan sentral dalam persepsi positif ini.

Burhanuddin Muhtadi mengungkapkan bahwa tingkat kepercayaan publik terhadap Kejaksaan Agung mencapai angka fantastis 80 persen. Angka ini menempatkan Kejagung sebagai lembaga penegak hukum dengan tingkat kepercayaan tertinggi, jauh melampaui institusi lain seperti Mahkamah Konstitusi (MK), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), maupun Kepolisian Republik Indonesia (Polri). “Ada kaitan erat antara mereka yang puas dengan kinerja Presiden dengan mereka yang puas terhadap kinerja pemberantasan korupsi oleh Kejaksaan,” ujar Burhanuddin.

Survei tersebut lebih lanjut membeberkan bahwa sebanyak 48,7 persen publik menilai upaya pemberantasan korupsi saat ini sebagai “baik” atau “sangat baik”. Tren positif ini, menurut Burhanuddin, menunjukkan grafik yang stabil dan terus menguat dibandingkan periode survei sebelumnya. Tingginya kepuasan terhadap kinerja Kejagung dalam memberantas korupsi ini menjadi salah satu pilar utama yang menopang tingginya angka kepuasan publik secara keseluruhan terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Monitorday.com – Indonesia memiliki modal pembangunan yang sangat besar untuk menjadi negara maju, adil, dan berdaulat pada 2045. Namun, besarnya potensi tersebut belum sepenuhnya dikelola secara optimal sehingga belum mampu menghasilkan kesejahteraan yang merata. Hal itu disampaikan Prof. Dr. Ir. Rokhmin Dahuri, MS dalam Kuliah Umum (Studium Generale) di Universitas Syiah Kuala (USK), Banda Aceh, Senin (9/2).

Dalam pemaparannya, Prof. Rokhmin menjelaskan bahwa Indonesia dianugerahi kekayaan sumber daya alam darat dan laut, posisi geoekonomi dan geopolitik yang sangat strategis, serta bonus demografi dengan mayoritas penduduk berada pada usia produktif. Menurutnya, kombinasi tersebut merupakan modal kuat untuk mendorong pertumbuhan ekonomi tinggi dan berkelanjutan.

Namun, ia menilai kinerja pembangunan nasional masih menghadapi tantangan serius. Pertumbuhan ekonomi yang bertahan di kisaran lima persen dinilai belum cukup untuk menyerap tenaga kerja dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Struktur ekonomi yang didominasi sektor berproduktivitas rendah, tingginya pekerja informal, serta melemahnya industri manufaktur menjadi persoalan mendasar yang harus segera diatasi.

“Indonesia seharusnya mampu tumbuh lebih tinggi. Masalahnya bukan pada potensi, tetapi pada kualitas pengelolaan, inovasi, dan sumber daya manusianya,” ujarnya.

Prof. Rokhmin juga mengingatkan bahwa bonus demografi dapat berubah menjadi bencana demografi apabila negara gagal menciptakan lapangan kerja produktif dan meningkatkan kualitas tenaga kerja. Tanpa kesiapan tersebut, jutaan penduduk usia kerja justru berpotensi menambah angka pengangguran dan ketimpangan sosial.

Selain persoalan domestik, Indonesia juga dihadapkan pada tekanan global yang semakin kompleks, seperti konflik geopolitik, krisis iklim, perang dagang, serta disrupsi teknologi. Kondisi ini menuntut bangsa Indonesia untuk memiliki daya saing tinggi dan kemampuan beradaptasi yang kuat agar tidak tertinggal dalam persaingan global.

Dalam konteks tersebut, perguruan tinggi dinilai memiliki peran strategis dalam pembangunan nasional. Prof. Rokhmin menegaskan bahwa universitas harus menjadi pusat pencetak sumber daya manusia unggul sekaligus penghasil inovasi yang berdampak nyata. Perguruan tinggi tidak cukup hanya menghasilkan lulusan, tetapi juga harus melahirkan solusi atas persoalan bangsa.

Universitas Syiah Kuala, menurutnya, memiliki posisi penting dalam mendorong pembangunan berbasis keunggulan agro-maritim. Aceh sebagai wilayah pesisir dinilai memiliki potensi besar di sektor kelautan, perikanan, pertanian, dan ekonomi biru. Penguatan riset terapan, hilirisasi hasil penelitian, serta kolaborasi dengan pemerintah dan dunia usaha menjadi kunci agar potensi tersebut dapat dimanfaatkan secara optimal.

Ia juga menekankan pentingnya sinergi antara kampus, pemerintah, dan sektor industri dalam menciptakan lapangan kerja formal yang produktif. Kolaborasi tersebut diyakini mampu mempercepat transformasi ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

Kuliah umum ini dihadiri oleh sivitas akademika USK, termasuk dosen dan mahasiswa, serta sejumlah pemangku kepentingan. Kegiatan tersebut menjadi ruang refleksi bagi dunia pendidikan tinggi untuk memperkuat perannya dalam menjawab tantangan pembangunan nasional. Dengan SDM unggul, inovasi yang kuat, dan tata kelola yang baik, Indonesia diyakini mampu keluar dari jebakan negara berpendapatan menengah dan mewujudkan Indonesia Emas 2045.

Monitorday.com – Mendikdasmen Abdul Mu’ti mengungkapkan keprihatinannya yang mendalam terkait maraknya kasus kekerasan di dunia pendidikan. Ia mengaku kerap menerima kiriman video-video kekerasan di media sosial yang melibatkan siswa maupun guru di berbagai jenjang sekolah, sebuah fenomena yang menunjukkan adanya persoalan serius dalam moralitas generasi bangsa.

“Saya menerima banyak sekali kiriman video atau Instagram dan berbagai media sosial yang isinya berupa kekerasan – kekerasan di berbagai level dan jenis pendidikan,” ujar Abdul Mu’ti saat berpidato di hadapan ratusan santri tahfidz Qur’an dan orang tua di gedung GBK Klaten, Minggu (08/02). Bahkan, pada pagi hari sebelum kedatangannya ke Klaten, ia kembali menerima video serupa dari seorang mantan diplomat senior Indonesia, menegaskan bahwa masalah ini masih sangat nyata dan perlu perhatian serius.

Menanggapi persoalan tersebut, Abdul Mu’ti menegaskan bahwa penyelesaian masalah kekerasan di dunia pendidikan tidak dapat dilakukan secara parsial, melainkan harus melibatkan seluruh elemen bangsa. Kolaborasi antarberbagai pihak sangat diperlukan untuk menciptakan lingkungan pendidikan yang aman, nyaman, dan berbudaya positif bagi para peserta didik.

Dalam kesempatan itu, Abdul Mu’ti juga menyoroti peran institusi seperti MBS Klaten yang telah berhasil melahirkan para hafidz dan hafidzah. Menurutnya, mereka bukan hanya generasi penghafal Al-Qur’an, tetapi juga generasi yang diharapkan hadir di tengah masyarakat dengan akhlak Qur’ani. Kontribusi semacam ini dinilai sangat penting di tengah tantangan moralitas yang dihadapi generasi Z dan generasi Alfa saat ini.

Dengan hadirnya generasi yang menjunjung tinggi nilai-nilai keagamaan dan moralitas, Abdul Mu’ti berharap cahaya Al-Qur’an tidak hanya memajukan umat Islam, tetapi juga secara lebih luas dapat membawa kemajuan bagi seluruh masyarakat dan umat manusia. Ini menjadi harapan besar di tengah kompleksitas persoalan moral dan kekerasan yang masih membayangi dunia pendidikan.

Monitorday.com – Presiden Prabowo Subianto pada hari Senin, 9 Februari 2026, memimpin rapat pimpinan Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) di Istana Kepresidenan, Jakarta. Rapat penting ini diagendakan untuk membahas berbagai isu strategis nasional serta memberikan arahan langsung dari Kepala Negara kepada jajaran petinggi keamanan dan pertahanan. Acara tersebut menandai momen penting koordinasi antarlembaga negara dalam menjaga stabilitas dan kedaulatan Indonesia.

Sejumlah pejabat tinggi TNI dan Polri terlihat mulai berdatangan di Kompleks Istana Kepresidenan sekitar pukul 09.20 WIB, mengindikasikan kesiapan mereka untuk mengikuti rapat. Di antara para pimpinan yang hadir adalah Kepala Staf Angkatan Udara (KASAU) Marsekal TNI Mohamad Tonny Harjono, Wakil Kepala Kepolisian RI (Wakapolri) Komjen Dedi Prasetyo, Kepala Staf Angkatan Darat (KASAD) Jenderal Maruli Simanjuntak, serta Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Suharyanto, menunjukkan representasi penuh dari unsur keamanan dan pertahanan.

Letjen TNI Suharyanto, Kepala BNPB, saat tiba di lokasi, membenarkan agenda rapat tersebut kepada awak media. “Agenda rapat Rapim TNI-Polri. Akan ada arahan dari Bapak Presiden,” ujarnya singkat. Rapat dijadwalkan akan dimulai tepat pukul 10.00 WIB, menandakan dimulainya pembahasan krusial yang dipimpin langsung oleh Presiden untuk menyelaraskan visi dan misi antarlembaga.

Kepala Badan Keamanan Laut (Bakamla) RI Laksdya TNI Irvansyah juga mengonfirmasi adanya arahan khusus dari Presiden Prabowo dalam rapat tersebut. Meskipun belum dapat menjelaskan secara rinci materi arahan yang akan disampaikan, Irvansyah menekankan sifat pentingnya. “Pastilah (ada arahan khusus). Belum ada dugaan (apa yang disampaikan oleh Presiden). Pasti strategis dan untuk membangun Indonesia,” tegas Irvansyah, mengindikasikan bahwa instruksi yang akan diberikan akan sangat berpengaruh pada arah pembangunan dan keamanan nasional ke depan.

Monitorday.com – Partai Demokrat Liberal (LDP) yang dipimpin Perdana Menteri Jepang Sanae Takaichi meraih kemenangan telak dalam pemilihan umum majelis rendah parlemen yang digelar Minggu (8/2). Partai berkuasa tersebut berhasil mengamankan 316 dari total 465 kursi, jauh melampaui ambang batas mayoritas sederhana sebanyak 233 kursi.

Berdasarkan proyeksi media, kemenangan ini memastikan posisi Takaichi semakin kuat di parlemen. Kepada wartawan, ia menegaskan komitmennya untuk menjalankan kebijakan fiskal yang berimbang dan berorientasi jangka panjang.

“Kami secara konsisten menekankan pentingnya kebijakan fiskal yang bertanggung jawab dan proaktif. Kami akan memprioritaskan keberlanjutan kebijakan fiskal serta memastikan investasi yang diperlukan,” ujar Takaichi, seperti dikutip Al Jazeera.

Bersama mitra koalisinya, Partai Inovasi Jepang, LDP kini menguasai lebih dari dua pertiga kursi majelis rendah. Mayoritas super ini memungkinkan pemerintah meloloskan agenda legislatif dengan lebih mudah, termasuk mengesampingkan majelis tinggi yang belum sepenuhnya berada di bawah kendali koalisi.

LDP telah mendominasi politik Jepang selama hampir tujuh dekade, meski dalam beberapa tahun terakhir diguncang berbagai persoalan, mulai dari isu pendanaan hingga skandal yang melibatkan kelompok keagamaan. Takaichi muncul dengan citra lugas dan pekerja keras, yang dinilai berhasil menarik kembali kepercayaan pemilih.

Namun, sejumlah janji kampanyenya turut memicu kekhawatiran pasar. Rencana menangguhkan pajak penjualan sebesar delapan persen atas bahan makanan untuk membantu rumah tangga menghadapi lonjakan harga dinilai berisiko, mengingat Jepang merupakan negara dengan beban utang tertinggi di antara negara-negara maju. Investor meragukan kemampuan pemerintah membiayai kebijakan tersebut tanpa memperburuk kondisi fiskal.

Pemilu majelis rendah kali ini digelar lebih awal, sebelum parlemen mengesahkan anggaran fiskal 2026. Langkah tersebut menuai kritik dari partai oposisi yang menilai Takaichi lebih mengedepankan kepentingan politik ketimbang agenda pemerintahan. Waktu kampanye yang singkat juga dinilai membatasi kesempatan publik untuk menilai program para peserta pemilu.

Meski demikian, antusiasme pemilih tetap terlihat. Sejumlah warga dilaporkan harus menerobos salju tebal untuk memberikan suara, di tengah curah salju ekstrem yang memecahkan rekor di beberapa wilayah Jepang dan menyebabkan gangguan lalu lintas serta penutupan dini sejumlah tempat pemungutan suara.

Ketua federasi bisnis Jepang Keidanren, Yoshinobu Tsutsui, menyebut kemenangan Takaichi sebagai sinyal kembalinya stabilitas politik, apabila hasil tersebut dikonfirmasi secara resmi. Kemenangan ini sekaligus membalikkan keadaan LDP yang sebelumnya kehilangan kendali atas kedua majelis parlemen selama 15 bulan di bawah kepemimpinan perdana menteri sebelumnya, Shigeru Ishiba.

Di tingkat internasional, kemenangan Takaichi turut menjadi sorotan. Presiden Amerika Serikat Donald Trump secara terbuka menyatakan dukungannya melalui media sosial Truth Social. Sementara itu, China memantau perkembangan ini dengan cermat, menyusul ketegangan hubungan kedua negara akibat pernyataan kontroversial Takaichi terkait Taiwan.

Monitorday.com – Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen), melalui Pusat Data dan Teknologi Informasi (Pusdatin), terus memperkuat transformasi layanan digital melalui sistem Manajemen Layanan Infrastruktur Anda (MELIA). MELIA di proyeksikan sebagai tulang punggung pengelolaan layanan teknologi informasi guna melengkapi ekosistem digital pendidikan nasional, Super Aplikasi Rumah Pendidikan, yang telah diluncurkan sebagai bagian dukungan program digitalisasi sesuai dengan Asta Cita Presiden Prabowo Subianto.

Sistem MELIA dikembangkan dengan mengadopsi kerangka kerja IT Service Management berbasis praktik global. Hal ini mengubah pendekatan pengelolaan teknologi menjadi pengelolaan layanan yang berorientasi kepuasan pengguna. Setiap layanan infrastruktur di dalamnya akan memastikan disampaikan terukur, transparan, dan dapat dipantau satuan kerja pengguna.

Kepala Pusdatin Kemendikdasmen, Yudhistira Nugraha menegaskan bahwa MELIA menjadi instrumen penting dalam reformasi budaya kerja layanan teknologi informasi pemerintah. “MELIA kami bangun untuk memastikan setiap layanan infrastruktur tidak lagi bergantung pada komunikasi informal, tetapi dikelola secara profesional, transparan, dan berbasis standar layanan yang dapat diukur,” ujar Yudhistira.

Yudhistira menambahkan, MELIA berfokus pada empat modul utama yakni Katalog Layanan, Permintaan Layanan, Manajemen Insiden, dan Manajemen Pengetahuan. Ke empat modul tersebut saling terintegrasi dalam satu portal layanan yang memungkinkan pengelolaan tiket, percepatan pemulihan gangguan, serta pembelajaran institusional berkelanjutan melalui dokumentasi solusi dan basis pengetahuan terpusat.

Dengan mengintegrasikan Katalog Layanan, Manajemen Insiden, Permintaan, Pengetahuan, dan SLA dalam satu platform, Yudhistira menyebut MELIA tidak hanya mematuhi regulasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), namun juga meletakkan pengguna sebagai pusat dari ekosistem digital. Kehadiran MELIA juga memperkuat akuntabilitas kinerja layanan Pusdatin melalui penghitungan Service Level Agreement yang presisi. 

“Dengan MELIA, Kemendikdasmen membuktikan kinerja layanan berbasis data, meningkatkan kepercayaan pengguna, dan memastikan layanan digital pendidikan berjalan andal, responsif, serta berorientasi pada manusia,” pungkas Yudhistira.

Monitorday.com — Mayoritas masyarakat menyatakan puas terhadap program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dijalankan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Hal tersebut terungkap dalam hasil survei lembaga riset Indikator Politik Indonesia yang dilakukan pada awal 2026.

Founder sekaligus Peneliti Utama Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin Muhtadi, mengatakan survei tersebut melibatkan 1.220 responden warga negara Indonesia (WNI) yang diwawancarai secara langsung pada periode 15–21 Januari 2026. Hasilnya, sebanyak 72,8 persen responden menyatakan puas terhadap program MBG.

“Yang cukup puas ini sangat mungkin berubah sesuai kondisi, tergantung pada kemampuan Badan Gizi Nasional (BGN),” ujar Burhanuddin dalam konferensi pers di Jakarta, Minggu.

Berdasarkan tingkat kepuasan, responden yang menyatakan “sangat puas” tercatat sebesar 12,2 persen, sementara 60,6 persen menyebut “cukup puas”. Adapun responden yang merasa “kurang puas” mencapai 19,9 persen dan yang “tidak puas sama sekali” sebesar 4,5 persen.

“Jadi yang tidak puas per Januari 2026 itu kurang lebih seperempat responden,” kata Burhanuddin.

Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa tingkat kepuasan terhadap program MBG berimplikasi pada penilaian publik terhadap kinerja Presiden Prabowo Subianto. Meski demikian, survei juga menunjukkan adanya responden yang tidak puas terhadap MBG, tetapi tetap merasa puas dengan kinerja Presiden.

Di sisi lain, sekitar seperempat responden yang tidak puas terhadap program MBG cenderung juga memberikan penilaian negatif terhadap kinerja Presiden Prabowo. Menurut Burhanuddin, kondisi ini menjadi catatan penting bagi BGN untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan program MBG.

“BGN perlu memperbaiki kualitas program dan meminimalisir kasus-kasus negatif, seperti keracunan. Jika ketidakpuasan terhadap MBG meningkat, itu akan berdampak pada penilaian publik terhadap kinerja Pak Prabowo,” ujarnya.

Survei ini memiliki tingkat kepercayaan sebesar 95 persen dengan margin of error sekitar 2,9 persen, sehingga dinilai cukup representatif dalam menggambarkan persepsi publik terhadap program MBG.

Monitorday.com – Menteri Luar Negeri Greenland Vivian Motzfeldt dan Menteri Luar Negeri Denmark Lars Løkke Rasmussen menyatakan bahwa negosiasi yang tengah berlangsung dengan Amerika Serikat (AS) belum menunjukkan kemajuan signifikan. Keduanya menilai posisi saat ini “masih belum sesuai harapan,” menandakan bahwa kesepakatan akhir masih jauh dari tercapai.

Pernyataan tersebut disampaikan dalam konferensi pers trilateral bersama Kanada pada Sabtu (7/2), bertepatan dengan peresmian konsulat pertama Kanada di Nuuk, ibu kota Greenland.

Motzfeldt mengakui bahwa situasi diplomatik telah mengalami perbaikan dibandingkan sebulan sebelumnya, terutama dengan terbukanya jalur komunikasi langsung antara Greenland dan Washington. Namun, ia menegaskan bahwa substansi negosiasi belum memenuhi ekspektasi pemerintahnya.

“Posisi kami saat ini masih belum sesuai harapan. Jalan yang harus dilalui masih panjang, sehingga terlalu dini untuk membicarakan posisi akhir,” ujar Motzfeldt.

Senada dengan itu, Menlu Denmark Lars Løkke Rasmussen menegaskan bahwa sejak awal pihaknya telah menetapkan batasan yang tidak bisa dilanggar dalam proses negosiasi.

“Kami telah sangat jelas sejak awal bahwa setiap solusi harus menghormati garis merah kami,” kata Rasmussen. Ia menyatakan optimistis solusi semacam itu dapat dicapai, meski menolak mengungkapkan detail pembicaraan yang sedang berlangsung.

“Kami tidak melakukan negosiasi ini secara terbuka,” ujarnya, seraya menambahkan bahwa upaya terbesar saat ini adalah memastikan semua pihak dapat duduk bersama dan berdialog secara layak.

Greenland, pulau terbesar di dunia, merupakan wilayah otonom dalam Kerajaan Denmark, dengan Kopenhagen tetap memegang kendali atas pertahanan dan kebijakan luar negeri. Ketegangan meningkat sejak Presiden AS Donald Trump kembali menjabat pada 2025 dan berulang kali menyatakan keinginannya untuk “mendapatkan” Greenland—pernyataan yang memicu kecaman luas di Eropa.

Sebagai bentuk dukungan internasional, Kanada dan Prancis secara resmi membuka konsulat baru di Nuuk pada Jumat (6/2), yang disebut sebagai simbol solidaritas terhadap Greenland dan komunitas Inuit yang mendiami wilayah tersebut.Mn

Monitorday.com – Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmennya untuk menurunkan biaya haji bagi jamaah Indonesia melalui pembangunan Kampung Haji di Tanah Suci, Arab Saudi. Program tersebut diharapkan mampu meningkatkan kualitas layanan sekaligus menekan biaya yang selama ini menjadi beban jamaah.

Komitmen itu disampaikan Prabowo saat menghadiri Mujahadah Kubro dalam rangka peringatan Hari Lahir Satu Abad Nahdlatul Ulama (NU) di Stadion Gajayana, Malang, Jawa Timur, Minggu pagi.

“Nanti dijamin semua jamaah akan mendapat hunian yang layak, tempat yang baik. Tidak usah ragu-ragu lagi, tidak boleh ada macam-macam lagi. Pelayanannya akan terbaik dan saya bertekad menurunkan biaya haji untuk rakyat Indonesia,” ujar Prabowo dalam sambutannya.

Presiden mengungkapkan Indonesia memperoleh kehormatan dan hak untuk memiliki lahan di Kota Suci Mekkah. Lahan tersebut akan dimanfaatkan untuk membangun Kampung Haji yang dikhususkan bagi jamaah haji dan umrah asal Indonesia.

Menurut Prabowo, pembangunan Kampung Haji bertujuan menjamin ketersediaan hunian yang layak dan nyaman bagi jamaah. Pemerintah juga menargetkan peningkatan standar pelayanan agar fasilitas yang diterima jamaah selama beribadah semakin baik.

“Kita berharap dalam tiga tahun kita sudah punya Kampung Haji yang bagus. Dalam beberapa bulan ke depan saya kira kita akan punya kurang lebih seribu kamar, dan itu akan terus kita bangun,” kata Prabowo.

Mujahadah Kubro yang digelar pada 7–8 Februari 2026 tersebut merupakan puncak rangkaian peringatan Harlah Satu Abad NU yang diselenggarakan oleh PWNU Jawa Timur. Acara ini diperkirakan dihadiri sekitar 105 ribu orang, terdiri atas 77.541 peserta dari Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) se-Jawa Timur dan sekitar 27.000 warga Muslimat NU.

Para jamaah hadir menggunakan 1.183 bus, 6.465 mobil, serta 5.413 sepeda motor. Kegiatan tersebut turut dihadiri jajaran Kabinet Merah Putih, ulama dan kiai kharismatik, Pengurus Besar NU, Pengurus Wilayah NU Jawa Timur, serta puluhan ribu warga Nahdliyin dari berbagai daerah.

Monitorday.com – Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) Republik Indonesia memperkuat agenda peningkatan mutu pendidikan dasar dan menengah melalui penguatan kemitraan strategis bersama McGill University Kanada dan Uni Emirat Arab (UEA). Kolaborasi ini diarahkan untuk mempercepat penguatan kompetensi pendidik, pemimpin sekolah, dan sistem pendukungnya, sehingga layanan pendidikan bermutu, inklusif, dan berkelanjutan dapat menjangkau lebih banyak anak Indonesia.

Penguatan kemitraan tersebut mendapat dukungan hibah transformatif dari UEA melalui Khalifa Bin Zayed Al Nahyan Foundation kepada McGill University, untuk membentuk UAE–Indonesia Future Leaders Program. Program ini memobilisasi keahlian lintas disiplin dan beasiswa/keilmuan guna mendorong perubahan sosial serta merespons kebutuhan masa depan pada bidang-bidang seperti keberlanjutan, teknik, kesehatan, dan pendidikan guru.

Kemitraan trilateral ini dibangun di atas Memorandum Saling Pengertian (MSP) antara Kemendikdasmen dan McGill University yang telah ditandatangani di Jakarta pada 1 Desember 2025. MSP tersebut menjadi kerangka payung kerja sama yang mencakup pengembangan kepemimpinan pendidikan; pendidikan guru dan pengembangan profesional; kurikulum, asesmen, dan inovasi pembelajaran; riset, pemantauan, dan evaluasi; serta pertukaran pengetahuan dan pembangunan jejaring.

Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen), Abdul Mu’ti, menegaskan bahwa penguatan kualitas guru dan kepemimpinan sekolah merupakan investasi berdampak besar dan berjangka panjang. Melalui kolaborasi ini, Kemendikdasmen mendorong pengembangan profesional terstruktur yang berbasis bukti dan responsif terhadap realitas lokal, untuk memperkuat literasi, numerasi, kesejahteraan peserta didik, serta pembelajaran mendalam.

“Penguatan kualitas guru dan kepemimpinan sekolah adalah investasi yang berdampak besar dan berjangka panjang. Guru dan pemimpin sekolah yang berkualitas merupakan kunci daya ungkit perbaikan pendidikan yang berkelanjutan,” ujar Menteri Mu’ti dalam keterangan secara terpisah.

Dalam MSP tersebut, Kemendikdasmen dan Universitas Indonesia menjadi mitra strategis utama. McGill University juga berperan sebagai penghubung terbentuknya jejaring kolaborasi baru antara Universitas Indonesia dan sejumlah perguruan tinggi di UEA, termasuk United Arab Emirates University, University of Sharjah, Khalifa University, dan Zayed University, untuk memperkuat koneksi antarkomunitas Emirat dan Indonesia serta memperluas pertukaran pengetahuan dan praktik baik.

Program ini dirancang sebagai inisiatif lima tahun yang memperkuat pendidikan guru dan kepemimpinan sekolah, antara lain melalui program International Leadership in Education and Administrative Development (ILEAD) di Faculty of Education McGill. Sasaran utamanya meliputi widyaiswara, guru dalam jabatan, kepala sekolah, serta administrator pendidikan agar memiliki perangkat kepemimpinan di kelas, sekolah, dan struktur tata kelola pendidikan.

Selain sektor pendidikan, program ini juga mendukung peningkatan kapasitas nasional pada bidang-bidang strategis lain seperti kesehatan dan keberlanjutan. Bentuk dukungan mencakup fellowship, pendidikan lanjutan bagi guru, hibah riset, inisiatif berbagi pengetahuan, serta program pengembangan kepemimpinan. McGill juga membuka kesempatan bagi mahasiswa pascasarjana Indonesia sebagai peserta pelatihan riset untuk melaksanakan sebagian penelitian tesis di bawah supervisi profesor McGill.

“Kemitraan ini tidak hanya memperkuat sektor pendidikan, tetapi juga membuka jalur pengembangan talenta lintas sektor yang relevan dengan tantangan pembangunan Indonesia di masa depan,” tegas Menteri Mu’ti.

Kemendikdasmen menegaskan bahwa MSP Kemendikdasmen–McGill berfungsi sebagai naskah payung kerja sama. Implementasi teknis selanjutnya akan dituangkan melalui satu atau beberapa naskah pengaturan antara unit-unit yang ditunjuk, yang merinci tujuan dan keluaran, pembagian peran, jadwal implementasi, serta pengaturan keuangan dan administratif.