Kejaksaan Agung (Kejagung) meraih sukses dalam mediasi konflik antara PT Kawasan Berikat Nusantara (Persero) dan PT Karya Teknik Utama (KTU), mengakhiri pertikaian 12 tahun yang membebani pertumbuhan sektor maritim di Indonesia. Penyelesaian ini memberikan dorongan positif bagi investasi di sektor tersebut.

Menurut pengamat Maritim dari IKAL Strategic Centre, Marcellus Hakeng Jayawibawa, penyelesaian ini menunjukkan peran krusial lembaga hukum dalam memfasilitasi resolusi konflik bisnis, memberikan keyakinan kepada investor untuk melanjutkan investasi. Dengan nilai investasi sebesar Rp4,6 triliun, mediasi Kejagung hanya memakan waktu 4 bulan.

Kesepakatan yang menguntungkan kedua belah pihak juga menunjukkan bahwa kolaborasi antara pihak yang bersengketa dapat menghasilkan hasil positif bagi semua pihak. Lebih dari sekadar memperbaiki lingkungan bisnis, penyelesaian sengketa ini memiliki dampak yang lebih luas dalam mendukung pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan.

Hakeng menekankan bahwa dengan memberikan kepastian hukum kepada investor, pengembangan infrastruktur dan proyek terkait lainnya dalam sektor maritim dapat segera diimplementasikan, menjadi katalisator bagi pertumbuhan ekonomi yang lebih luas.

Pelabuhan Marunda memiliki peran penting dalam mendukung konektivitas maritim nasional, terutama di Tanjung Priok, Jakarta Utara. Untuk meningkatkan efisiensi operasional pelabuhan, perlu dilakukan investasi dalam infrastruktur, layanan, dan fasilitas pendukung.

Marcellus Hakeng Jayawibawa menyarankan agar PT Karya Citra Nusantara (KCN) melakukan langkah strategis seperti investasi dalam infrastruktur yang memadai, peningkatan layanan dan fasilitas pendukung, serta upaya pemasaran untuk menarik lebih banyak kapal dan pengusaha kargo.

Direktur Utama KCN, Widodo Setiadi, menegaskan bahwa Pelabuhan Marunda akan memperkuat program Tol Laut yang diusung Presiden Joko Widodo. Proyek pembangunan dermaga Pier 2 dan Pier 3 diharapkan rampung pertengahan 2025, lebih cepat dari target semula, sebagai kontribusi perusahaan terhadap pembangunan Indonesia.