Monitorday.com– Nilai tukar rupiah menguat dan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) melonjak hampir 2 persen pada perdagangan Rabu (11/2/2026), di tengah tekanan yang dialami dolar Amerika Serikat (AS). Penguatan ini terjadi seiring meningkatnya ekspektasi pasar terhadap kemungkinan penurunan suku bunga global serta optimisme terhadap kondisi ekonomi domestik.

Pada perdagangan spot Rabu (11/2), rupiah menguat Rp25 atau 0,15 persen ke posisi Rp16.786 per dolar AS. Namun, kurs referensi Jakarta Interbank Spot Dollar Rate (Jisdor) justru tercatat melemah Rp18 atau 0,11 persen menjadi Rp16.781 per dolar AS. Pergerakan ini mencerminkan dinamika pasar valas yang masih dipengaruhi sentimen eksternal, terutama arah kebijakan moneter Amerika Serikat.

Deputi Gubernur Bank Indonesia, Destry Damayanti, menyampaikan bahwa masih terdapat ruang bagi penurunan suku bunga acuan. Menurutnya, pelonggaran suku bunga dapat dilakukan jika inflasi tetap rendah, stabilitas ekonomi domestik terjaga, dan nilai tukar rupiah semakin terkendali. Pernyataan ini memperkuat keyakinan pasar bahwa kebijakan moneter nasional akan tetap akomodatif guna menjaga momentum pertumbuhan.

Secara regional, mayoritas mata uang Asia juga menguat terhadap dolar AS. Yen Jepang memimpin penguatan sebesar 0,75 persen, disusul won Korea 0,56 persen dan baht Thailand 0,49 persen. Dolar Taiwan dan peso Filipina masing-masing naik 0,40 persen, sementara dolar Singapura dan ringgit Malaysia menguat 0,20 persen. Hanya rupee India yang tercatat melemah 0,17 persen. Di sisi global, indeks dolar AS turun 0,21 persen ke level 96,59 dan melemah untuk hari keempat berturut-turut.

Tekanan terhadap dolar AS dipicu meningkatnya ekspektasi investor global terhadap potensi penurunan suku bunga Federal Reserve. Kekhawatiran menjelang rilis data penggajian AS serta data inflasi yang akan diumumkan dalam pekan ini membuat pelaku pasar mengurangi eksposur terhadap dolar. Kondisi ini menjadi faktor utama yang mendorong penguatan mata uang emerging markets, termasuk rupiah.

Di pasar saham, IHSG ditutup melonjak 159,23 poin atau 1,96 persen ke level 8.290,9. Aktivitas perdagangan tercatat ramai dengan nilai transaksi mencapai Rp29,7 triliun. Sebanyak 570 saham menguat, 168 saham melemah, dan 220 saham stagnan. Volume perdagangan mencapai 58,1 miliar saham dengan frekuensi 3,31 juta kali transaksi.

Mayoritas sektor mencatat penguatan, dengan sektor energi memimpin kenaikan sebesar 5,95 persen, diikuti barang konsumen primer 5,34 persen dan perindustrian 3,92 persen. Satu-satunya sektor yang melemah adalah sektor keuangan sebesar 0,49 persen. Sejumlah saham seperti PIPA hingga IFSH bahkan melesat antara 25 hingga 34 persen.

Menurut Pilarmas Investindo Sekuritas, penguatan IHSG ditopang oleh berlanjutnya pertemuan regulator pasar modal dengan MSCI serta kenaikan saham emiten konglomerasi. Dari sisi makroekonomi, Wakil Menteri Keuangan menyatakan optimisme bahwa pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) kuartal I-2026 berpotensi melampaui capaian kuartal IV-2025 sebesar 5,39 persen. Kombinasi sentimen global dan domestik inilah yang mendorong pasar keuangan Indonesia bergerak positif pada hari ini.

Monitorday.Com – Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin menegaskan bahwa 120 ribu pasien penyakit katastropik yang sebelumnya tercatat sebagai Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JK) dan terdampak pemutakhiran data, tetap akan memperoleh layanan dan penanganan medis.

Dalam rapat kerja bersama DPR di Jakarta, Rabu, Budi menyampaikan bahwa Kementerian Kesehatan telah mengirimkan surat kepada sejumlah rumah sakit agar tetap melayani para pasien tersebut tanpa jeda. Ia menjelaskan, di antara pasien yang kepesertaannya sempat dinonaktifkan terdapat penderita yang membutuhkan cuci darah rutin, terapi obat untuk stroke dan penyakit jantung, kemoterapi, hingga transfusi darah bagi pengidap talasemia. Karena itu, menurutnya, layanan medis tidak boleh terhenti demi mencegah risiko fatal.

“Kami di Kementerian Kesehatan saya rasa sama seperti Komisi IX, fokus kita, kita tidak mau layanan kesehatan terutama bagi masyarakat kita yang berisiko ini berhenti sehari pun ya. Sehari pun,” kata Budi.

Ia menerangkan, status nonaktif terjadi akibat perubahan dalam Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN). Sejumlah peserta terdorong ke kelompok desil 6–10 yang dikategorikan lebih mampu, sehingga kepesertaan PBI mereka dihentikan.

Untuk memastikan keberlanjutan layanan, Kementerian Kesehatan juga telah berkoordinasi dengan Kementerian Sosial agar segera menerbitkan Surat Keputusan (SK) sebagai dasar pembayaran klaim rumah sakit.

“Nah, 120 ribu pasien-pasien (penyakit) katastropik ini sudah disetujui oleh pemerintah dan DPR akan segera direaktivasi kembali PBI-nya melalui SK Kementerian Sosial,” katanya.

Selama masa reaktivasi tiga bulan tersebut, Budi menyebut BPJS Kesehatan, Badan Pusat Statistik (BPS), Kementerian Sosial, dan pemerintah daerah akan memperbaiki data 11 juta peserta PBI JK yang saat ini nonaktif.

“Karena total yang berpindah itu ada 11 juta. Yang pindah dari PBI menjadi tidak PBI. Supaya desil-desil yang tinggi ini jangan masuk ke sana. Karena masih ada lagi desil 1 sampai 5 yang belum bisa masuk ke PBI. Nah itu kita akan rapikan,” katanya.

Ia mengingatkan, kuota PBI JK sebenarnya mencapai 96,8 juta orang. Namun masih ditemukan 1.824 orang pada desil 10—kelompok ekonomi tertinggi—yang tercatat sebagai peserta PBI JK.

“Sambil itu ada waktu 3 bulan kita review kembali. Sehingga kita bisa menghimbau teman-teman yang masuk di PBI tapi sebenarnya desilnya desil 10 kita akan jelaskan. ‘Yuk teman-teman, Bapak kan bisa lah keluarin 42 ribu sebulan. Supaya porsinya itu bisa diisi dengan orang-orang yang benar tidak mampu,” katanya.

Terkait kebutuhan anggaran, Budi menjelaskan bahwa iuran sebesar Rp42 ribu per orang untuk sekitar 120 ribu peserta membutuhkan dana sekitar Rp5 miliar per bulan, atau kurang lebih Rp15 miliar untuk tiga bulan. Ia menilai angka tersebut relatif kecil dibandingkan risiko kematian yang dapat terjadi apabila pasien penyakit katastropik terlambat memperoleh penanganan, bahkan hanya dalam hitungan minggu.

Monitorday.com – Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya menegaskan arah baru pembangunan berbasis agromaritim dalam Seminar Pembangunan Agromaritim yang digelar di Aula Lantai 3 Setda, Rabu (11/2). Seminar menghadirkan pakar kelautan dan perikanan nasional, Prof Rokhmin Dahuri, yang memaparkan strategi transformasi ekonomi daerah menuju kesejahteraan berkelanjutan.

Dalam forum tersebut, Prof Rokhmin menekankan bahwa kekuatan Aceh Jaya terletak pada sektor pertanian, kelautan, perikanan, perkebunan, dan kehutanan. Dengan garis pantai sepanjang 221,95 kilometer dan 34 pulau, Aceh Jaya memiliki fondasi kuat untuk mengembangkan ekonomi biru (blue economy) yang ramah lingkungan dan bernilai tambah tinggi.

“Transformasi ekonomi harus bergerak dari berbasis bahan mentah menuju inovasi dan industri hilir. Tanpa hilirisasi, kita akan terus berada pada ekonomi berpendapatan rendah,” tegas Prof Rokhmin.

Data 2024 menunjukkan sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan menyumbang 33,04 persen terhadap PDRB Aceh Jaya yang mencapai Rp3,6 triliun. Pertumbuhan ekonomi daerah tercatat 3,83 persen, relatif stabil dalam tiga tahun terakhir. Produksi padi melonjak menjadi 94.739 ton, sementara kelapa sawit tetap menjadi komoditas perkebunan unggulan dengan produksi 130.982 ton.

Di sektor perikanan tangkap, potensi wilayah perairan yang masuk WPP 572 mencapai 1,22 juta ton per tahun. Namun tingkat pemanfaatannya masih sekitar 26 persen, membuka ruang besar bagi peningkatan produksi dan investasi. Sementara itu, potensi budidaya perikanan seluas 7.176 hektare baru dimanfaatkan 1,65 persen hingga 2024.

Prof Rokhmin juga menyoroti pentingnya peningkatan kualitas sumber daya manusia. Saat ini, lebih dari 54 persen tenaga kerja Aceh Jaya berpendidikan maksimal SMP. Kondisi ini dinilai menjadi tantangan dalam mendorong produktivitas dan inovasi.

Tingkat kemiskinan Aceh Jaya pada 2025 tercatat 10,37 persen, lebih baik dibanding rata-rata Provinsi Aceh. Namun, mayoritas pekerja masih berada di sektor informal, mencapai 63,73 persen. Pemerintah daerah didorong untuk memperkuat industrialisasi berbasis komoditas lokal guna memperluas lapangan kerja formal.

Seminar ini juga menekankan kolaborasi pentahelix antara pemerintah, akademisi, pelaku usaha, komunitas, dan media. Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya menyatakan komitmennya menjadikan agromaritim sebagai mesin pertumbuhan baru menuju daerah yang maju, mandiri, dan berdaya saing tinggi.

Monitorday.com – Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas), Mohammad Syafii, menerima kunjungan akademisi dan jurnalis dalam sebuah forum dialog yang membahas riset kebencanaan dan penguatan sistem pencarian serta pertolongan di Indonesia. Pertemuan ini tidak sekadar menjadi ajang silaturahmi kelembagaan, tetapi juga ruang strategis untuk memperkuat kolaborasi antara negara, dunia akademik, dan media dalam membangun sistem respons bencana yang lebih tangguh, cepat, dan berbasis pengetahuan.

Dalam pertemuan tersebut, Mohammad Syafii menegaskan bahwa Basarnas tidak dapat bekerja sendiri. Kompleksitas medan, dinamika cuaca, serta keterbatasan waktu dalam operasi pencarian dan pertolongan menuntut koordinasi yang solid lintas sektor. Salah satu contoh yang membanggakan adalah keberhasilan operasi penanganan kecelakaan pesawat ATR milik Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) yang terjadi belum lama ini. Operasi tersebut menjadi bukti nyata kapasitas dan profesionalisme Basarnas dalam merespons situasi darurat dengan cepat dan terukur.

Syafii menekankan bahwa keberhasilan tersebut merupakan hasil sinergi kuat antara Basarnas dengan TNI, POLRI, pemerintah daerah, relawan, serta unsur masyarakat lainnya. Setiap elemen memiliki peran penting: TNI dengan dukungan alutsista dan personel lapangan, POLRI dalam pengamanan dan identifikasi, pemerintah daerah dalam koordinasi wilayah, serta masyarakat dan relawan yang membantu pencarian di titik-titik krusial. Kolaborasi ini menunjukkan bahwa penanganan bencana adalah kerja kolektif, bukan kerja sektoral.

Lebih jauh, Syafii mengapresiasi peran akademisi dalam mengembangkan penelitian berbasis data dan teknologi kebencanaan. Ia membuka ruang kerja sama riset untuk meningkatkan sistem peringatan dini, pemetaan risiko, hingga pengembangan metode pencarian berbasis teknologi terkini seperti drone, artificial intelligence, dan sistem navigasi terpadu. “Ilmu pengetahuan harus hadir dalam setiap operasi kemanusiaan. Data dan riset akan membuat keputusan di lapangan semakin presisi,” ujarnya.

Kehadiran jurnalis dalam forum tersebut juga dinilai strategis. Media memiliki peran penting dalam menyampaikan informasi yang akurat kepada publik, mencegah disinformasi, serta membangun literasi kebencanaan di masyarakat. Transparansi informasi, menurut Syafii, merupakan bagian dari akuntabilitas lembaga sekaligus wujud kepercayaan publik terhadap negara dalam situasi krisis.

Pertemuan ini merefleksikan paradigma baru dalam tata kelola kebencanaan nasional: berbasis kolaborasi, riset, dan komunikasi publik yang efektif. Basarnas tidak hanya diposisikan sebagai institusi respons darurat, tetapi juga sebagai simpul koordinasi kemanusiaan yang mengintegrasikan kekuatan negara dan masyarakat.

Dengan pengalaman operasi seperti penanganan kecelakaan pesawat ATR KKP, Basarnas menunjukkan bahwa profesionalisme dan sinergi adalah kunci keberhasilan. Ke depan, penguatan jejaring akademik dan media diharapkan semakin memperkokoh sistem pencarian dan pertolongan Indonesia, sehingga setiap nyawa yang terancam dapat diselamatkan dengan lebih cepat, tepat, dan bermartabat.

Monitorday.com – Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti dengan tegas menyatakan bahwa hasil Tes Kemampuan Akademik (TKA) tidak akan digunakan sebagai alat pemeringkatan sekolah secara nasional. Pernyataan penting ini disampaikan pada Pembukaan Konsolidasi Nasional Pendidikan Dasar dan Menengah 2026 di Gedung PPSDM Kemendikdasmen, Kota Depok, Jawa Barat, Senin (9/2/2026). Mu’ti menekankan bahwa fokus utama TKA adalah sebagai instrumen perbaikan mutu pendidikan, bukan sebagai ajang kompetisi antar lembaga.

Mu’ti lebih lanjut menjelaskan bahwa tujuan hakiki dari TKA adalah untuk menjadi bahan refleksi dan perbaikan proses pembelajaran di satuan pendidikan. “Hasil TKA ini tidak diharapkan berujung pada skor, apalagi ranking, namun menjadi bahan refleksi dan perbaikan proses pembelajaran,” ujarnya. Penegasan ini mengindikasikan pergeseran paradigma dari sekadar pengukuran kinerja menjadi pendorong peningkatan kualitas pendidikan yang berkelanjutan di seluruh tingkatan.

Khusus untuk jenjang SMA/SMK sederajat, TKA diharapkan dapat memperkuat objektivitas dan standarisasi penilaian prestasi akademik untuk jalur Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP) dalam penerimaan mahasiswa baru di Perguruan Tinggi Negeri (PTN). Meskipun demikian, Mendikdasmen Mu’ti menegaskan bahwa hasil TKA tidak akan menggantikan peran rapor dan prestasi siswa lainnya. Ia juga menambahkan bahwa siswa yang tidak mengikuti atau tidak memiliki nilai TKA tetap memiliki peluang luas untuk masuk PTN melalui jalur seleksi nasional berdasarkan tes maupun jalur mandiri.

Sementara itu, pada jenjang SD hingga SMP, hasil TKA akan dimanfaatkan sebagai bahan untuk peningkatan dan pemetaan mutu pendidikan di daerah. Selain itu, TKA juga akan menjadi instrumen penilaian jalur prestasi pada Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) 2026. Nilai TKA akan menjadi salah satu aspek penilaian dalam jalur prestasi tersebut, namun tidak akan meniadakan nilai rapor dan prestasi non-akademik lainnya yang telah dicapai oleh murid.

Dengan demikian, Mendikdasmen Abdul Mu’ti memastikan bahwa TKA adalah bagian integral dari upaya penyempurnaan sistem pendidikan nasional yang bertujuan untuk peningkatan dan pemetaan mutu secara menyeluruh. Ini bukan semata-mata alat untuk menciptakan peringkat atau kompetisi antar sekolah, melainkan sebuah sarana untuk mendukung pendidikan yang lebih baik dan proses penilaian yang lebih komprehensif bagi seluruh peserta didik di Indonesia.

Monitorday.com – Presiden terpilih Prabowo Subianto baru-baru ini menggelar pertemuan penting dengan lima pengusaha nasional terkemuka di kediamannya di Hambalang, Bogor, pada Selasa (10/2) malam. Pertemuan yang berlangsung lebih dari 4,5 jam ini menjadi forum diskusi strategis mengenai percepatan pembangunan ekonomi nasional. Para konglomerat yang hadir antara lain Prajogo Pangestu dari Barito Pacific Group, Anthony Salim dari Salim Group, Franky Widjaja dari Sinar Mas Group, Boy Thohir dari Adaro Energy, serta Sugianto Kusuma atau Aguan dari Agung Sedayu Group.

Dalam pertemuan yang berlangsung dari pukul 19.00 hingga sekitar 23.30 WIB tersebut, Prabowo menekankan pentingnya semangat “Indonesia Incorporated”. Konsep ini menggarisbawahi kolaborasi erat antara pemerintah, dunia usaha, dan seluruh pemangku kepentingan. Tujuannya adalah untuk memperkuat daya saing nasional serta mempercepat roda pembangunan ekonomi di berbagai sektor.

Prabowo mengutarakan harapannya agar para pengusaha dapat bersinergi dengan berbagai sektor untuk mencapai tujuan pembangunan. Penekanan pada kolaborasi ini dianggap krusial demi menciptakan ekosistem bisnis yang lebih kuat dan berkelanjutan, serta mampu memberikan dampak positif yang signifikan bagi kemajuan bangsa secara menyeluruh.

Para pengusaha yang hadir menyambut baik dan menyatakan komitmen solid mereka untuk mendukung visi dan misi pemerintah. Mereka berkomitmen penuh terhadap program-program strategis seperti pemenuhan makan bergizi, peningkatan akses pendidikan tinggi, pelayanan kesehatan, penyediaan rumah subsidi, pengembangan koperasi dan kampung nelayan, hingga kedaulatan pangan dan energi, yang merupakan pilar penting dalam agenda pembangunan nasional.

Lebih lanjut, Prabowo secara khusus mengajak para pengusaha untuk bersama-sama menciptakan lapangan pekerjaan. Fokus utama adalah di sektor riil, guna mendorong pengembangan industri dalam negeri serta penguatan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Inisiatif ini diharapkan dapat membuka lebih banyak peluang kerja dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif serta merata di seluruh lapisan masyarakat.

Monitorday.com – Pemerintah Indonesia tengah mempersiapkan rencana pengiriman sekitar 8.000 anggota pasukan perdamaian ke Jalur Gaza, Palestina. Hal ini ditegaskan oleh Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi, yang menyatakan bahwa pembahasan mendalam mengenai komitmen ini sedang berlangsung. Prasetyo Hadi mengkonfirmasi potensi jumlah pasukan tersebut kepada wartawan seusai jumpa pers di Stasiun Gambir pada Selasa, 10 Februari 2026.

Mensesneg Prasetyo Hadi, yang akrab disapa Pras, menambahkan bahwa pasukan dari Indonesia nantinya akan bergabung dengan kontingen perdamaian dari negara-negara lain. Meski demikian, detail mengenai lokasi penempatan spesifik pasukan Indonesia belum dapat disampaikan. “Kita baru mempersiapkan diri saja kalau sewaktu-waktu sudah dicapai kesepakatan dan kita harus mengirim pasukan perdamaian tentu itu sebagai sebuah komitmen itu akan kita lakukan,” jelas Pras.

Langkah ini merupakan bagian integral dari komitmen Indonesia untuk mengakui dan memperjuangkan kemerdekaan Palestina. Pras juga menyoroti peran strategis Indonesia dalam Board of Peace (BOP), sebuah wadah yang melibatkan beberapa negara untuk upaya perdamaian di kawasan. Keanggotaan Indonesia dalam BOP ini menegaskan dukungan kuat terhadap Palestina dan komitmennya terhadap perdamaian global.

Pras melanjutkan bahwa Indonesia, bersama dengan tujuh negara muslim lainnya, telah memutuskan untuk bergabung dalam BOP dengan tujuan utama membantu masyarakat di Gaza. Harapan besar ditumpukan pada upaya ini untuk meminimalisasi konflik yang berkepanjangan dan penderitaan yang dialami warga Palestina. Inisiatif ini adalah manifestasi nyata dari solidaritas kemanusiaan Indonesia serta upaya berkelanjutan untuk mencapai perdamaian yang berkelanjutan di Timur Tengah.

Monitorday.com – Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) RI Abdul Mu’ti meninjau langsung pelaksanaan Program Cek Kesehatan Gratis (CKG) di SMP Kristen IPEKA Sunter, Jakarta Utara, Selasa (10/2/2026). Kunjungan ini merupakan bagian dari evaluasi satu tahun program prioritas Presiden RI Prabowo Subianto yang menyasar kesehatan anak-anak sekolah di seluruh Indonesia.

Di lokasi, Abdul Mu’ti menyaksikan proses pemeriksaan kesehatan yang dilakukan tim Puskesmas Tanjung Priok kepada para siswa. Ia menegaskan, program CKG bertujuan melakukan deteksi dini kondisi kesehatan peserta didik, bukan untuk memberi label sakit, melainkan membantu siswa memahami kondisi tubuhnya agar proses belajar dapat berjalan optimal.

“Program ini bagian dari prioritas Presiden untuk pemeriksaan kesehatan gratis bagi anak sekolah. Tujuannya tracing atau deteksi dini kesehatan anak-anak kita di sekolah,” ujar Mu’ti.

Berdasarkan data yang dipaparkan, program CKG telah menjangkau sekitar 25 juta siswa di 202.284 sekolah di berbagai daerah. Hasil pemeriksaan tersebut menjadi bekal penting bagi siswa untuk mengetahui tingkat kebugaran fisiknya. Dengan kondisi tubuh yang sehat, diharapkan proses belajar semakin maksimal dan prestasi meningkat.

Sejumlah siswa merasakan langsung manfaat program ini. Nathan Emmanuel Winoto, pelajar SMP IPEKA Sunter, mengaku pemeriksaan kesehatan membantunya mengetahui gangguan penglihatan yang semakin bertambah. Ia pun disarankan untuk memeriksakan diri ke dokter mata.

“Dari sini saya tahu minus mata saya bertambah cukup banyak. Itu sangat membantu karena membuat saya lebih nyaman saat belajar,” ujar Nathan.

Hal serupa disampaikan Calissta Hendarto. Ia mengaku terbantu dengan program yang telah dua kali diikutinya. “Terima kasih banyak. Program ini sangat membantu saya,” ucapnya.

Sementara itu, Kepala Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan Kementerian Kesehatan, Asnawi Abdullah, memaparkan hasil evaluasi satu tahun pelaksanaan CKG. Dari temuan di lapangan, masalah gigi dan gejala hipertensi mulai banyak ditemukan pada anak usia sekolah.

“Tahun ini tidak hanya cek kesehatan, tetapi juga tindak lanjutnya. Kami ingin hingga 130 juta masyarakat terlayani untuk menekan beban penyakit katastropik di masa depan,” jelas Asnawi.

Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Veronica Tan yang turut hadir menekankan pentingnya kesadaran preventif di masyarakat. Ia mengajak orang tua dan siswa membiasakan pemeriksaan kesehatan rutin sejak dini.

“Periksa lebih cepat, lebih baik,” tegas Veronica.

Monitorday.com – Pelayanan publik sejatinya adalah landing page sebuah institusi. Ia menjadi kesan pertama, bahkan penentu utama, dalam membangun kepercayaan masyarakat. Di lembaga mana pun terlebih di institusi pendidikan pelayanan bukan sekadar aktivitas administratif, melainkan cerminan nilai, budaya kerja, dan komitmen terhadap publik. Sayangnya, realitas pelayanan di banyak institusi negara, mulai dari rumah sakit hingga perguruan tinggi milik negara, masih sangat jauh dari kata layak.

Di era digital saat ini, pelayanan berbasis teknologi seharusnya hadir untuk menjawab persoalan jarak dan efisiensi. Digitalisasi pelayanan memang penting, khususnya bagi “customer” yang berada jauh dari lokasi institusi. Mahasiswa di luar kota, pasien rujukan, atau masyarakat di daerah terpencil tentu sangat terbantu dengan layanan daring yang cepat, jelas, dan transparan.

Pelayanan on the spot

Namun, ketika seseorang datang langsung ke institusi, maka pelayanan wajib diberikan di lokasi. Prinsip ini sederhana, namun sering diabaikan. Dalam konteks perguruan tinggi, misalnya, mahasiswa yang datang meminta surat keterangan untuk keperluan pembayaran SPP. Ini bukan permintaan yang rumit, bukan pula layanan eksklusif. Namun, alih-alih dilayani di tempat, mahasiswa kerap diminta mengisi akses, yang akses itu juga trouble.

Padahal, jika mahasiswa sudah hadir secara fisik, maka petugas setempat semestinya melayani langsung di tempat, cepat dan jelas.

Fenomena ini tidak hanya terjadi di kampus, tetapi juga di rumah sakit negara dan lembaga pemerintahan lainnya. Prosedur berbelit, sikap petugas yang defensif, serta kecenderungan melempar tanggung jawab menjadi potret buram pelayanan publik. Publik seolah diposisikan sebagai beban, bukan sebagai pihak yang harus dilayani.

Padahal, pelayanan adalah inti dari keberadaan institusi negara. Negara hadir bukan untuk mempersulit, melainkan memudahkan. Pendidikan tinggi, sebagai ruang pembentukan karakter dan peradaban, semestinya menjadi teladan dalam pelayanan yang berkeadaban. Digitalisasi harus dibarengi dengan etika pelayanan, kehadiran empati, dan kesadaran bahwa setiap orang yang datang membawa kebutuhan yang nyata.

Pelayanan publik seharusnya tidak bergantung pada seberapa halus nada suara pemohon. Ia harus berdiri di atas sistem yang adil dan cepat. Kritikan juga harus diikuti dengan kualitas pelayanan, jangan anti kritik. Setiap masukan dari siapapun itu baik untuk kemajuan Institusi, terlebih Perguruan Tinggi.

Negeri ini sudah defisit orang jujur, jangan sampai minus etika, pelayanan juga sederet mental destructif lainnya. Jika tidak, ganti SDM yang lebih cepat, tanggap dan punya insting melayani masalah dengan solusi bukan dengan masalah.

Jika pelayanan terus diperlakukan layaknya culture “oh sudah seperti ini sejak dulu”, maka humor tentang lambannya birokrasi akan terus hidup. Sayangnya, itu bukan humor yang membanggakan, melainkan cermin kegagalan kita memanusiakan pelayanan.

Monitorday.com — Ibu Kota Nusantara (IKN) yang dibangun di sebagian wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, kian siap menyambut pemindahan aparatur sipil negara (ASN) sebagai pusat pemerintahan baru Indonesia.

Staf Khusus Bidang Komunikasi Publik Otorita IKN, Troy Pantouw, mengatakan fasilitas pelayanan dasar di IKN terus dilengkapi guna mendukung aktivitas ASN beserta keluarganya.

“Fasilitas pelayanan dasar di IKN semakin lengkap dan siap menyambut pemindahan ASN dengan rasa aman, nyaman, dan percaya diri dalam menyongsong pusat pemerintahan baru Indonesia,” ujar Troy, Selasa, saat dimintai keterangan di Sepaku, Penajam Paser Utara.

Ia menegaskan, pelayanan dasar merupakan hak konstitusional warga negara yang wajib disediakan pemerintah, termasuk bagi ASN yang akan bermukim dan bekerja di IKN. Karena itu, Otorita IKN terus mempercepat penyediaan layanan dasar agar proses pemindahan ASN berjalan sesuai rencana.

Menurut Troy, sebanyak 16 kementerian dan lembaga dijadwalkan mulai melakukan aktivitas rutin di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) IKN, Kecamatan Sepaku. Aktivasi IKN sebagai pusat kerja pemerintahan akan dilakukan secara bertahap sepanjang 2026.

“Pelayanan dasar menjadi kunci agar ASN dapat pindah dan bekerja dengan tenang di IKN,” katanya.

Sementara itu, Direktur Pelayanan Dasar Otorita IKN Suwito menjelaskan, saat ini telah tersedia empat rumah sakit di KIPP IKN. Tiga di antaranya sudah beroperasi dan melayani masyarakat, yakni Rumah Sakit Hermina Nusantara, Rumah Sakit Mayapada Nusantara, dan Rumah Sakit Umum Pusat (RSUP) Kementerian Kesehatan.

Layanan BPJS Kesehatan juga telah tersedia di Rumah Sakit Hermina Nusantara dan Rumah Sakit Mayapada Nusantara. Selain itu, layanan BPJamsostek untuk kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja telah dapat diakses di wilayah KIPP IKN.

Di sektor pendidikan, Otorita IKN menyiapkan operasional sekolah terpadu di KIPP mulai dari jenjang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) hingga Sekolah Menengah Atas (SMA), yang ditargetkan mulai beroperasi pada tahun ajaran 2026/2027.

Sejumlah sekolah juga akan segera beroperasi, antara lain Sekolah Taruna Nusantara, Sekolah Garuda, sekolah terpadu Kementerian Agama, serta sekolah internasional seperti Nusantara Intercultural School (NIS), Australian Independent School Nusantara, Sekolah Islam Al-Azhar, Summarecon Nusantara, dan Sekolah Bina Bangsa Nusantara. Selain itu, Otorita IKN turut melakukan pendampingan mutu terhadap 43 sekolah yang telah beroperasi di wilayah KIPP.

Di bidang keagamaan, Masjid Negara IKN ditargetkan mulai beroperasi pada Ramadan 1447 Hijriah atau 2026 Masehi. Otorita IKN juga mengoordinasikan pelayanan ibadah di 12 masjid dan 37 musala di wilayah KIPP, baik di kawasan perkantoran, hunian pekerja konstruksi, maupun rumah susun, serta pelayanan ibadah bagi umat Kristiani.

Dengan kesiapan fasilitas pelayanan dasar tersebut, Otorita IKN berharap pemindahan ASN, TNI, Polri, serta masyarakat ke IKN dapat berjalan lancar dan mendorong terbentuknya ekosistem kota pemerintahan yang nyaman dan berkelanjutan.