Monitorday.com – Presiden Prabowo Subianto menggagas rencana ambisius untuk mengonversi seluruh kendaraan berbahan bakar fosil di Indonesia menjadi kendaraan listrik. Di tengah krisis energi global, ia menyebut langkah tersebut sebagai “game changer” yang diyakini mampu mengurangi ketergantungan pada bahan bakar minyak (BBM).

Dalam sebuah diskusi bersama pimpinan media nasional, Prabowo menegaskan visinya untuk elektrifikasi total sektor transportasi. “Saya ingin total kendaraan listrik. Semua motor, mobil, truk, hingga traktor harus berbasis listrik,” ujarnya.

Dari sisi ekonomi, Prabowo juga menyinggung skema pembebanan harga energi. Ia mengisyaratkan bahwa penggunaan BBM nantinya akan mengikuti harga pasar global, terutama bagi kalangan mampu. Sementara itu, ia menargetkan sumber listrik ke depan berasal dari energi terbarukan, khususnya tenaga surya.

Presiden bahkan menargetkan pembangunan pembangkit listrik tenaga surya dengan kapasitas hingga 100 gigawatt (GW) dalam dua tahun ke depan.

Di sisi lain, peralihan ke kendaraan listrik mulai dirasakan sebagian masyarakat. Haliman (55), pengemudi ojek daring di Jakarta, mengaku biaya operasionalnya turun drastis sejak beralih ke motor listrik.

“Dulu bensin bisa Rp60.000 per hari, sekarang ngecas cuma sekitar Rp8.000,” ujarnya.

Namun, ia tetap harus membayar cicilan harian sekitar Rp55.000 selama 1,5 tahun. Selain itu, kekhawatiran muncul terkait biaya penggantian baterai yang bisa mencapai puluhan juta rupiah setelah masa garansi berakhir.

Saat ini, jumlah kendaraan listrik di Indonesia masih jauh tertinggal dibandingkan kendaraan berbahan bakar fosil. Sepeda motor listrik tercatat sekitar 236.000 unit, sementara motor konvensional mencapai lebih dari 139 juta unit. Mobil listrik pun baru sekitar 123.000 unit, dibandingkan lebih dari 20 juta mobil berbahan bakar minyak.

Kondisi ini menunjukkan bahwa jalan menuju elektrifikasi total masih panjang.

Salah satu tantangan utama adalah keterbatasan infrastruktur pengisian daya. Rasio Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) saat ini sekitar 1:26, masih di bawah angka ideal 1:17.

Pemerintah melalui Perusahaan Listrik Negara (PLN) telah mengoperasikan ribuan SPKLU dan menargetkan peningkatan signifikan hingga 2030. Selain itu, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menyebut konversi motor listrik bisa ditekan hingga Rp5–6 juta dengan teknologi terbaru.

Namun, menurut Bhima Yudhistira dari CELIOS, persoalan tidak berhenti pada kendaraan dan infrastruktur saja.

“Bagaimana dengan suku cadang, terutama baterai? Apakah ada subsidi atau fasilitas daur ulang? Ini belum jelas,” ujarnya.

Indonesia sendiri hingga kini belum memiliki sistem pengolahan limbah baterai kendaraan listrik yang memadai.

Organisasi lingkungan WALHI menilai kebijakan ini berpotensi menjadi “solusi semu”. Mereka menyoroti dampak ekologis dari rantai pasok kendaraan listrik, termasuk eksploitasi sumber daya alam dan deforestasi.

Koordinator WALHI, Uli Arta Siagian, menilai peningkatan produksi kendaraan listrik justru bisa memperbesar tekanan terhadap lingkungan.

“Kebutuhan bahan baku akan meningkat, dan ini berisiko memperluas kerusakan ekologis,” ujarnya.

Tantangan lain datang dari sisi pasokan energi. Saat ini, listrik di Indonesia masih didominasi pembangkit berbasis batu bara, dengan porsi lebih dari 60 persen. Sementara energi terbarukan seperti tenaga surya masih sangat kecil.

Hal ini memunculkan kritik bahwa kendaraan listrik belum sepenuhnya ramah lingkungan jika sumber energinya masih berasal dari fosil.

“Kalau sumber listriknya masih batu bara, maka masalah utamanya belum terselesaikan,” kata Bhima.

Sejumlah pengamat menilai solusi jangka panjang yang lebih efektif adalah memperkuat transportasi publik. Saat ini, sekitar 52% konsumsi BBM nasional berasal dari sektor transportasi, dan sebagian besar digunakan oleh kendaraan pribadi.

Minimnya pengembangan transportasi umum dinilai menjadi akar masalah tingginya konsumsi energi.

“Subsidi transportasi publik dan pembangunan infrastrukturnya harus jadi prioritas,” ujar Bhima.

Ambisi besar Presiden Prabowo untuk elektrifikasi total kendaraan dinilai sebagai langkah progresif, namun penuh tantangan. Mulai dari infrastruktur, biaya, ekosistem industri, hingga sumber energi, semuanya perlu dibenahi secara menyeluruh.

Tanpa perencanaan matang dari hulu ke hilir, para pengamat menilai kebijakan ini berisiko menjadi solusi parsial yang belum mampu menjawab persoalan energi secara fundamental.

Monitorday.Com — Kenaikan harga minyak dunia dinilai berpotensi memberikan tekanan besar terhadap anggaran negara sekaligus menurunkan daya beli masyarakat. Jika tidak diantisipasi dengan tepat, kondisi ini dapat berkembang menjadi risiko sosial yang lebih luas.

Ekonom Senior INDEF, Aviliani, dalam wawancara di program Rosi pada Kamis (malam), menjelaskan bahwa tren kenaikan harga minyak akan semakin membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), terutama melalui peningkatan subsidi energi.

“Kalau harga minyak terus naik, tekanan terhadap APBN pasti semakin besar, karena subsidi energi ikut meningkat. Ini yang perlu diantisipasi,” ujarnya.

Menurut Aviliani, dampak kenaikan harga minyak tidak hanya dirasakan pada sisi fiskal, tetapi juga menjalar ke sektor riil. Dunia usaha menghadapi kenaikan biaya produksi dan distribusi, yang pada akhirnya berdampak pada kenaikan harga barang dan jasa.

Kondisi tersebut, lanjutnya, akan langsung dirasakan masyarakat melalui melemahnya daya beli. Ia menegaskan bahwa persoalan utama bukan semata pada besaran subsidi, melainkan pada kemampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari.

“Isu utamanya bukan hanya subsidi, tetapi daya beli masyarakat. Kalau daya beli turun, itu akan berdampak ke seluruh sektor ekonomi,” kata Aviliani.

Ia juga mengingatkan bahwa tekanan ekonomi yang tidak tertangani dapat memicu dampak lanjutan, termasuk potensi gejolak sosial. Oleh karena itu, diperlukan langkah mitigasi yang tidak hanya bersifat jangka pendek.

Salah satu solusi yang didorong adalah percepatan penciptaan lapangan kerja, khususnya melalui proyek infrastruktur dan program pembangunan di daerah.

“Pembangunan proyek infrastruktur atau program lain di daerah perlu dipercepat untuk membuka peluang kerja. Ini penting sebagai bantalan ekonomi,” ujarnya.

Aviliani menekankan bahwa kebijakan yang diambil pemerintah harus mampu menjaga keseimbangan antara stabilitas fiskal dan perlindungan daya beli masyarakat, agar tekanan akibat kenaikan harga minyak tidak berkembang menjadi krisis yang lebih luas.

Monitorday.com – Lonjakan harga energi global akibat konflik di Timur Tengah mendorong sejumlah negara mengambil langkah strategis untuk menekan konsumsi bahan bakar. Salah satu kebijakan yang banyak diterapkan adalah sistem kerja dari rumah atau work from home (WFH) guna mengurangi mobilitas harian masyarakat.

Kondisi ini tidak hanya berdampak pada sektor industri, tetapi juga mengubah pola kerja di berbagai negara. Pemerintah di sejumlah wilayah bahkan mulai menerapkan kebijakan WFH secara luas sebagai bagian dari upaya efisiensi energi. Indonesia pun mulai mengadopsi langkah serupa sebagai respons terhadap situasi global.

Berikut sejumlah negara yang telah menerapkan kebijakan WFH:

1. Pakistan
Pemerintah Pakistan di bawah kepemimpinan Shahbaz Sharif memberlakukan kebijakan WFH bagi 50 persen pekerja. Selain itu, masa libur sekolah juga diperpanjang sejak awal Maret.

Langkah ini diambil untuk menekan konsumsi bahan bakar di tengah lonjakan harga minyak global. Kenaikan harga BBM di Pakistan bahkan mencapai 55 rupee per liter, yang disebut sebagai salah satu kenaikan terbesar dalam sejarah negara tersebut.

2. Thailand
Di Thailand, kebijakan WFH diberlakukan bagi pegawai negeri sejak 3 Maret oleh Anutin Charnvirakul. Namun, aturan ini tidak berlaku bagi sektor pelayanan publik.

Selain WFH, pemerintah juga mengeluarkan berbagai imbauan hemat energi, seperti mengatur suhu AC pada 26–27 derajat Celsius, mengenakan pakaian kerja yang lebih santai, mematikan perangkat listrik saat tidak digunakan, hingga mengurangi penggunaan lift.

3. Vietnam
Pemerintah Vietnam melalui Kementerian Perdagangan mengimbau pelaku usaha untuk menerapkan sistem WFH. Kebijakan ini bertujuan mengurangi mobilitas dan konsumsi BBM.

Vietnam menjadi salah satu negara yang terdampak signifikan akibat ketergantungan impor energi dari Timur Tengah, terutama setelah terganggunya distribusi energi global.

4. Sri Lanka
Di Sri Lanka, pemerintah menerapkan WFH sekaligus memangkas hari kerja menjadi empat hari dalam sepekan. Kebijakan ini diumumkan oleh Prabath Chandrakeerthi selaku Komisaris Jenderal Layanan Esensial.

Sejak 18 Maret, hari Rabu ditetapkan sebagai hari libur tambahan. Kebijakan ini juga berlaku untuk sekolah dan universitas sebagai bagian dari langkah penghematan energi nasional.

5. Mesir
Pemerintah Mesir resmi menerapkan kebijakan WFH mulai April 2026, dengan aturan satu hari kerja dari rumah setiap pekan bagi para pekerja.

Namun, sektor vital seperti rumah sakit, sekolah, dan pabrik tetap beroperasi normal. Selain itu, pemerintah juga mewajibkan toko, restoran, dan kafe tutup lebih awal sebelum pukul 21.00 waktu setempat sejak 28 Maret.

Kebijakan-kebijakan tersebut mencerminkan upaya global dalam menghadapi tekanan krisis energi. Dengan membatasi mobilitas dan aktivitas operasional, negara-negara berharap konsumsi energi dapat ditekan sekaligus menjaga stabilitas ekonomi di tengah ketidakpastian global.

Monitorday.com] – Pesepakbola nasional Pratama Arhan berpeluang mencatat sejarah sebagai lulusan pertama Universitas Dian Nuswantoro (Udinus) yang memperoleh ijazah berbasis teknologi blockchain.

Rektor Udinus, Pulung Nurtantio Andono, menyampaikan bahwa Arhan dijadwalkan mengikuti wisuda pada April 2026, berdasarkan data dari Biro Akademik kampus tersebut. Ia menegaskan bahwa Arhan bersama angkatannya akan menjadi pelopor penerapan sistem ijazah digital berbasis blockchain di Udinus.

Menurut Pulung, penerapan teknologi ini merupakan langkah strategis untuk menjawab tantangan era digital, terutama dalam mencegah pemalsuan dokumen akademik. Dengan sistem blockchain, ijazah tidak lagi sekadar dokumen fisik, tetapi memiliki rekam jejak digital yang transparan, aman, dan tidak dapat dimanipulasi.

Dalam implementasinya, Udinus bekerja sama dengan sejumlah lembaga internasional, yakni Dubai Blockchain Center, Indonesia Blockchain Center (IBC), serta Sealbound UAE.

Rektor juga menyampaikan apresiasi terhadap dedikasi Arhan yang mampu menyeimbangkan karier sebagai atlet profesional dengan pendidikan akademik. Ia bahkan mendukung rencana pemain tersebut untuk melanjutkan studi ke jenjang magister (S2) di Udinus.

Arhan, yang kini memperkuat klub Bangkok United, baru saja menyelesaikan sidang skripsi di Program Sarjana Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Udinus pada 1 April 2026. Pemain kelahiran Blora itu mengaku sempat merasa tegang sebelum menjalani sidang, namun akhirnya berhasil menyelesaikannya dengan baik.

Ia dinyatakan lulus dengan revisi dan bertekad segera menyelesaikan perbaikan agar dapat mengikuti wisuda tahun ini. Dalam penelitiannya, Arhan mengangkat topik mengenai peran brand ambassador, pemasaran media sosial, dan brand familiarity dalam meningkatkan penjualan sepatu sepak bola merek Mizuno.

Selama menjalani studi, Arhan mengaku mendapat dukungan penuh dari dosen pembimbing dan rekan-rekannya di lingkungan kampus. Ia juga telah merencanakan untuk melanjutkan pendidikan S2 dengan mengambil jurusan Ilmu Komunikasi melalui program beasiswa yang disediakan Udinus.

Sementara itu, dosen pembimbingnya, Mahmud, menyatakan bahwa Arhan mampu menjalani proses sidang dengan lancar dan menjelaskan hasil penelitiannya secara baik. Ia menambahkan bahwa revisi yang diberikan merupakan hal wajar dan akan segera diselesaikan dengan pendampingan lebih lanjut.

H. Erdy Nasyrul, M.I.Kom
Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Jakarta

Monitorday.com – Langit sejarah kerap mempertemukan hal-hal yang tak pernah benar-benar saling bersentuhan. Ia tidak mempertemukan tokoh dalam ruang dan waktu yang sama, tetapi mempertemukan makna, dalam bentuk simbol yang hidup, berpindah, dan menemukan resonansinya kembali di zaman yang berbeda.

Di tanah Jawa abad ke-19, Pangeran Diponegoro memimpin sebuah perlawanan yang tidak hanya bertumpu pada kekuatan senjata, tetapi juga pada jaringan kultural yang halus dan nyaris tak terlihat. Dalam gerak gerilya yang senyap itu, pohon, terutama sawo kecik, menjadi lebih dari sekadar tanaman. Ia hadir sebagai penanda, sebagai kode, sebagai bahasa diam yang hanya dimengerti oleh mereka yang berada dalam lingkar perjuangan.

Pohon itu tidak berbicara, tetapi ia memberi tahu. Ia tidak berteriak, tetapi ia menghubungkan.

Dalam lanskap yang berbeda, berabad kemudian, simbol yang sama kembali muncul, kali ini di tengah gejolak Timur Tengah. Mojtaba Khamenei, sebagaimana diberitakan Kantor Berita Tasnim, menyerukan rakyat Iran untuk menanam pohon di seluruh negeri, sebagai penghormatan kepada para martir yang gugur dalam konflik.

Seruan itu bukan sekadar ajakan ekologis. Ia adalah narasi. Ia adalah upaya membangun memori kolektif, menanam harapan di atas tanah yang baru saja menyerap luka. Setiap bibit yang ditanam diposisikan sebagai simbol kehidupan yang tidak tunduk pada kematian, sebagai tanda bahwa bangsa yang diserang masih memiliki masa depan.

Di titik ini, sejarah seperti berbisik pelan, ada sesuatu yang sama.

Namun kesamaan itu bukanlah hubungan langsung. Tidak ada garis sejarah yang menghubungkan Diponegoro dengan Iran modern. Tidak ada warisan yang berpindah secara literal. Yang ada adalah perjumpaan simbolik, dua peradaban yang, dalam tekanan dan krisisnya masing-masing, menemukan bahasa yang sama untuk mengekspresikan perlawanan.

Pada masa Diponegoro, pohon bekerja dalam kesunyian. Ia menjadi bagian dari strategi, penanda lokasi, simpul komunikasi, sekaligus identitas kultural yang mengikat para pengikutnya. Dalam tradisi Jawa, sawo kecik sendiri tidak berdiri sebagai objek biasa. Ia dimaknai sebagai sarwo becik, lambang kebaikan, keteguhan, dan keselarasan hidup.

Dengan demikian, pohon dalam konteks Diponegoro bukan hanya alat, tetapi juga nilai. Ia menyatukan dimensi spiritual dan perlawanan dalam satu simbol yang sederhana.

Di Iran, makna itu mengalami transformasi. Pohon tidak lagi tersembunyi sebagai kode, melainkan tampil di ruang publik sebagai ekspresi kolektif. Ia menjadi ritual nasional, ditanam untuk mengenang, sekaligus untuk menegaskan bahwa kematian tidak mengakhiri narasi sebuah bangsa.

Jika dalam perang Diponegoro pohon adalah “jejak yang ditinggalkan”, maka dalam konteks Iran pohon adalah “masa depan yang ditanam”.

Perbedaan ini justru memperjelas satu hal, simbol yang sama dapat hidup dalam bentuk yang berbeda, tetapi tetap membawa pesan yang serupa.

Baik di Jawa maupun di Iran, pohon menjadi metafora tentang waktu. Ia tumbuh perlahan, berakar dalam, dan bertahan lama. Ia tidak memberikan kemenangan instan, tetapi menjanjikan keberlanjutan.

Dalam dunia yang sering kali mengukur kekuatan dari kecepatan dan daya hancur, simbol ini menawarkan perspektif lain, bahwa ketahanan sejati justru dibangun dari sesuatu yang tumbuh, bukan yang menghancurkan.

Di tengah konflik global, termasuk ketegangan antara Amerika Serikat, Israel, dan Iran, pertanyaan tentang “siapa yang menang” sering kali terdengar terlalu tergesa. Sejarah menunjukkan bahwa kemenangan militer tidak selalu menjadi penentu akhir dari sebuah peradaban. Bahkan, dalam banyak kasus, pihak yang tampak kalah justru meninggalkan jejak yang lebih dalam dan lebih bertahan lama.

Penyair Romawi Horace pernah menulis, Graecia capta ferum victorem cepit. Artinya, Yunani yang ditaklukkan justru menaklukkan penakluknya yang buas. Kekuasaan boleh datang dengan pedang, tetapi pengaruh sering kali datang melalui budaya, melalui nilai, melalui simbol yang hidup lebih lama dari kemenangan itu sendiri.

Pengalaman Nusantara memberi cermin yang serupa. Secara kasat mata, negeri ini pernah ditaklukkan oleh Belanda. Namun dalam perjalanan waktu, interaksi itu tidak berjalan satu arah. Banyak jejak Nusantara justru hidup dalam ruang budaya Belanda, baik dalam kuliner, bahasa, maupun kebiasaan sosial. Sebuah pengingat bahwa relasi penakluk dan yang ditaklukkan tidak pernah sesederhana hitam dan putih.

Dalam konteks itulah, simbol pohon menemukan maknanya yang paling dalam. Ia bukan sekadar metafora ekologis, tetapi representasi dari sesuatu yang lebih besar, bahwa peradaban yang berakar kuat tidak mudah ditaklukkan, bahkan ketika secara militer ia ditekan.

Kadang, perlawanan justru tumbuh dari sesuatu yang paling sunyi, sebuah bibit yang ditanam, akar yang menembus tanah, dan keyakinan bahwa kehidupan akan terus berlanjut.

Dari Jawa hingga Iran, pohon mengajarkan hal yang sama, bahwa perlawanan bukan hanya tentang bertahan dari hari ini, tetapi tentang memastikan bahwa masa depan tetap memiliki tempat untuk tumbuh.

Mungkin, di situlah makna terdalam dari simbol ini, bahwa setiap pohon yang ditanam adalah bentuk perlawanan paling tenang, tetapi juga paling panjang umur.

Monitorday.com–Sebuah studi terbaru yang dipublikasikan dalam jurnal Psychology of Religion and Spirituality mengungkapkan bagaimana sistem keyakinan pribadi seseorang membentuk pandangan mereka tentang hubungan antara sains dan agama. Penelitian ini menemukan pola yang berbeda: individu dengan keyakinan agama yang kuat cenderung melihat sains dan agama sebagai dua entitas yang saling melengkapi, sementara mereka yang sangat percaya pada sains lebih mungkin menganggap keduanya bertentangan.

Temuan ini memberikan perspektif baru mengenai bagaimana kerangka pemahaman yang berbeda memengaruhi persepsi seseorang tentang hubungan yang kompleks antara sains dan agama. Hasil studi ini menambah dimensi pada perdebatan global yang telah berlangsung selama berabad-abad mengenai kompatibilitas kedua domain tersebut.

Perdebatan mengenai hubungan antara sains dan agama memang telah berlangsung lama. Ada kelompok yang berpendapat bahwa keduanya adalah jalur yang saling melengkapi untuk memahami dunia dan realitas, sementara kelompok lain beranggapan bahwa keduanya pada dasarnya tidak selaras dan saling bertentangan.

Studi-studi sebelumnya seringkali fokus pada situasi di mana sains dan agama dibandingkan atau dipertentankan secara langsung. Akibatnya, masih ada pertanyaan yang belum terjawab tentang bagaimana keyakinan pada salah satu bidang, baik sains atau agama, memengaruhi persepsi tentang kompatibilitas keduanya, terlepas dari perbandingan langsung tersebut.

Untuk mengatasi kesenjangan penelitian ini, para peneliti dalam studi terbaru ini bertujuan untuk menyelidiki sejauh mana keyakinan pada sains dan keyakinan agama, sebagai sistem makna yang terpisah, dapat memprediksi apakah seseorang akan melihat sains dan agama sebagai kompatibel atau bertentangan.

Dengan melibatkan 684 partisipan dari berbagai latar belakang budaya dan agama di Inggris, Belanda, dan Kazakhstan, para peneliti berusaha untuk mendapatkan pemahaman yang lebih luas tentang bagaimana keyakinan-keyakinan ini berinteraksi dalam konteks yang beragam.

Monitorday.com — Gempa bumi berkekuatan magnitudo 7,6 yang mengguncang perairan Bitung, Sulawesi Utara, pada Kamis (2/4), berpotensi memicu tsunami di sejumlah wilayah di Sulawesi Utara dan Maluku Utara. Informasi ini disampaikan oleh Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) berdasarkan hasil pemodelan terkini.

BMKG menetapkan sejumlah daerah dalam status Siaga dan Waspada dengan estimasi waktu kedatangan gelombang tsunami yang berbeda-beda. Wilayah berstatus Siaga diimbau untuk segera melakukan evakuasi, sementara daerah berstatus Waspada diminta menjauhi kawasan pesisir dan aliran sungai.

Berikut rincian wilayah terdampak:

Status Siaga:

• Kota Ternate, Maluku Utara (estimasi tiba 06:53:14 WITA)
• Halmahera, Maluku Utara (06:54:14 WITA)
• Kota Tidore, Maluku Utara (06:56:14 WITA)
• Kota Bitung, Sulawesi Utara (07:12:14 WITA)
• Minahasa Bagian Selatan, Sulawesi Utara (07:17:14 WITA)
• Minahasa Selatan Bagian Selatan, Sulawesi Utara (07:18:14 WITA)
• Minahasa Utara Bagian Selatan, Sulawesi Utara (07:18:14 WITA)

Status Waspada:

• Kepulauan Sangihe, Sulawesi Utara (07:14:14 WITA)
• Minahasa Utara Bagian Utara, Sulawesi Utara (07:15:14 WITA)
• Bolaang Mongondow Bagian Selatan, Sulawesi Utara (07:21:14 WITA)

BMKG juga mengingatkan bahwa pemerintah daerah di wilayah berstatus Siaga perlu segera mengarahkan masyarakat untuk melakukan evakuasi. Sementara itu, masyarakat di wilayah Waspada diminta tetap waspada dan menjauhi pantai serta tepian sungai guna menghindari potensi bahaya.

Hingga saat ini, perkembangan situasi masih terus dipantau oleh otoritas terkait. Masyarakat diimbau untuk tetap tenang dan mengikuti informasi resmi dari BMKG serta instansi pemerintah setempat.

Monitorday.com – Menjelang pelaksanaan Tes Kemampuan Akademik (TKA) 2026 untuk jenjang SD dan SMP, Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Wamendikdasmen) Fajar Riza Ul Haq melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Karangasem, Bali, Rabu (1/4/2026). Kunjungan ini bertujuan memastikan kesiapan sekolah sekaligus memberikan motivasi kepada siswa agar menghadapi TKA dengan percaya diri.

Dalam dialog terbuka bersama siswa, Fajar menegaskan bahwa TKA bukan sekadar ujian berbasis angka, melainkan bagian dari proses pembelajaran yang lebih luas. Ia menekankan pentingnya memahami tujuan dan pola soal yang mengedepankan logika, penalaran, serta penerapan dalam kehidupan sehari-hari.

“Jika siswa sudah memahami tujuan TKA, itu berarti mereka sudah berhasil. Soal-soalnya dirancang lebih kritis, logis, dan aplikatif. Ini bukan hanya tentang nilai, tetapi untuk mengukur kemampuan secara menyeluruh,” ujarnya.

Fajar juga memastikan bahwa TKA tidak menjadi penentu kelulusan siswa. Oleh karena itu, ia mengimbau peserta didik agar tidak merasa terbebani. Menurutnya, hasil TKA dapat dimanfaatkan sebagai salah satu indikator dalam seleksi jalur prestasi ke jenjang pendidikan berikutnya, sekaligus sebagai alat verifikasi capaian pembelajaran yang tercermin dalam rapor.

“Yang penting adalah percaya diri. TKA membantu kita melihat kemampuan secara objektif,” tambahnya.

Ia juga mendorong siswa untuk mengikuti simulasi TKA sebagai bagian dari persiapan. Pembiasaan terhadap pola soal berbasis logika dinilai dapat membantu siswa lebih siap saat ujian berlangsung.

Dari sisi sekolah, SMP Negeri 2 Amlapura menyatakan kesiapan pelaksanaan TKA, baik secara teknis maupun akademik. Kepala sekolah Kadek Irawan mengungkapkan bahwa pihaknya telah menambah perangkat komputer melalui dana BOS untuk mendukung pelaksanaan berbasis digital. Selain itu, penguatan literasi dan numerasi dilakukan melalui kegiatan kokurikuler serta integrasi dalam pembelajaran di kelas. Tahun ini, sebanyak 426 siswa akan mengikuti TKA di sekolah tersebut.

“Kami juga mendapat pendampingan dari dinas pendidikan dan pengawas. Harapannya, pelaksanaan TKA berjalan lancar dan hasilnya dapat menjadi pertimbangan siswa dalam melanjutkan pendidikan,” katanya.

Upaya serupa dilakukan SMP Muhammadiyah Karangasem. Kepala sekolah Budiman menyebutkan pihaknya telah mengadakan pelatihan guru melalui seminar TKA, sosialisasi kepada orang tua, serta penyusunan soal latihan internal. Bimbingan khusus juga diberikan kepada siswa kelas 9, terutama pada mata pelajaran Bahasa Indonesia dan Matematika.

Sementara itu, para siswa menyambut pelaksanaan TKA dengan optimisme. Abi Yudita Putra, siswa SMP Negeri 2 Amlapura, menilai TKA membantu dirinya memahami potensi akademik. “TKA ini bermanfaat karena kita jadi tahu kemampuan kita,” ujarnya.

Pendapat serupa disampaikan Ni Made Cheryl Adha Putri yang mengaku tertantang dengan model soal berbasis logika. “Materinya sudah pernah dipelajari, tetapi cara soalnya lebih menuntut penalaran,” katanya.

Melalui peninjauan ini, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah menegaskan komitmennya untuk memastikan pelaksanaan TKA 2026 berjalan optimal, baik dari sisi infrastruktur maupun kesiapan mental siswa. Pendekatan berbasis pemahaman dan penalaran diharapkan mampu mendorong siswa mengenali potensi diri serta meningkatkan motivasi belajar menuju jenjang pendidikan yang lebih tinggi.

Monitorday.com – Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menerima penghargaan kehormatan tertinggi dari Pemerintah Republik Korea, The Grand Order of Mugunghwa, yang dianugerahkan langsung oleh Presiden Republik Korea Lee Jae Myung, dalam sebuah Friendship Event yang berlangsung di Garden of Sangchungjae, Istana Kepresidenan Republik Korea, Rabu (01/04/2026). Penganugerahan tersebut menjadi bagian dari rangkaian kunjungan kenegaraan Presiden Prabowo ke Republik Korea.

The Grand Order of Mugunghwa merupakan penghargaan nasional tertinggi Republik Korea yang secara khusus dianugerahkan kepada Presiden Republik Korea beserta pasangan, serta para Kepala Negara atau mantan Kepala Negara dari negara sahabat beserta pasangan. Penghargaan ini diberikan atas jasa yang luar biasa dalam mendukung pembangunan dan keamanan Republik Korea.

Dalam kesempatan tersebut, Pemerintah Republik Korea menganugerahkan penghargaan kepada Presiden Prabowo sebagai bentuk apresiasi atas kontribusi dan peran dalam memperkuat hubungan bilateral Indonesia dan Republik Korea, termasuk dalam meningkatkan status kemitraan kedua negara menjadi Special Comprehensive Strategic Partnership.

Penghargaan yang diterima Presiden Prabowo terdiri atas sejumlah atribut kehormatan, yakni badge berupa pita, collar (kalung), star (bros), serta lapel badge (pin), yang seluruhnya dibuat dari logam mulia dan dihiasi batu permata.

Sejak pertama kali dianugerahkan pada tahun 1949, The Grand Order of Mugunghwa telah diberikan kepada lebih dari 100 tokoh dunia, baik dari dalam maupun luar negeri.

Sejumlah tokoh besar yang pernah menerima penghargaan ini antara lain Presiden pertama Republik Korea Syngman Rhee (1949), Raja Jordan Hussein of Jordan (1983), Ratu Inggris Elizabeth II (1986), Emir Qatar Hamad bin Khalifa Al Thani (2007), Presiden Prancis Emmanuel Macron (2018), dan Raja Belanda Willem-Alexander (2003).

Penganugerahan ini semakin menegaskan eratnya hubungan persahabatan dan kerja sama strategis antara Indonesia dan Republik Korea yang terus berkembang dan memberikan manfaat nyata bagi kedua negara serta kawasan.

Monitorday.com – Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Mu’ti, menegaskan bahwa kebijakan penyesuaian sistem kerja aparatur sipil negara (ASN) tidak berdampak pada kegiatan belajar mengajar di sekolah. Proses pembelajaran tetap berlangsung lima hari seperti biasa.

Penegasan tersebut disampaikan untuk meluruskan persepsi publik terkait penerapan work from home (WFH) di lingkungan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. “Pembelajaran tetap lima hari dan dilaksanakan sebagaimana biasa,” ujar Abdul Mu’ti dalam acara Pencanangan Bulan Pemberdayaan Perempuan melalui Pendidikan di Kantor Badan Bahasa, Rabu (1/4/2026).

Ia menjelaskan, penyesuaian hanya berlaku bagi pegawai kementerian melalui skema empat hari bekerja di kantor dan satu hari bekerja dari rumah, yakni setiap Jumat. Kebijakan ini, menurutnya, tetap menjaga efektivitas kerja tanpa mengganggu layanan publik maupun kegiatan pendidikan.

Abdul Mu’ti juga menekankan perbedaan antara konsep WFH dan work from anywhere (WFA). Ia menegaskan bahwa kebijakan yang diterapkan adalah bekerja dari rumah, bukan dari lokasi bebas. Hal ini penting untuk memastikan pegawai tetap siap hadir secara langsung jika dibutuhkan.

“Kalau bekerja dari mana saja, pegawai bisa berada di lokasi yang sulit dijangkau. Sementara bekerja dari rumah memungkinkan mereka tetap responsif ketika ada agenda mendesak yang membutuhkan kehadiran fisik,” jelasnya.

Lebih lanjut, ia menyebut tidak semua pekerjaan dapat dilakukan secara daring. Sejumlah agenda strategis tetap membutuhkan pertemuan tatap muka, sehingga kebijakan WFH dirancang fleksibel namun tetap efektif.

Kebijakan ini juga sejalan dengan arahan Presiden Republik Indonesia dalam membangun budaya kerja dan lingkungan pendidikan yang asri, aman, sehat, bersih, dan nyaman. Implementasinya diperkuat melalui Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 6 Tahun 2026 tentang pembangunan budaya sekolah.

Melalui regulasi tersebut, pemerintah mendorong sekolah menjadi ruang yang aman, inklusif, dan berfungsi sebagai “rumah kedua” bagi peserta didik serta tenaga pendidik. Selain itu, budaya hidup bersih dan sehat terus diintegrasikan dalam kegiatan pendidikan, termasuk melalui pembiasaan perilaku higienis dan pengelolaan lingkungan berkelanjutan.

Abdul Mu’ti menambahkan, kebijakan efisiensi energi juga menjadi bagian dari transformasi budaya tersebut. “Ini bukan sekadar efisiensi ekonomi, tetapi upaya membangun budaya hidup sederhana, bersih, dan hemat energi sebagai bentuk kepedulian terhadap lingkungan,” ujarnya.

Dalam pelaksanaannya, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah tetap menerapkan pengawasan berbasis kinerja. Pegawai yang menjalankan WFH diwajibkan memenuhi target kerja terukur, sebagaimana praktik pada masa COVID-19.

Ia juga mengingatkan bahwa WFH bukan berarti libur. Sistem penghargaan dan sanksi tetap diberlakukan untuk menjaga profesionalisme ASN. Di sisi lain, layanan publik seperti Unit Layanan Terpadu (ULT) dan layanan keamanan tetap berjalan normal melalui pengaturan jadwal kerja bergiliran.

“Kami pastikan layanan yang dibutuhkan masyarakat tetap tersedia. Akan ada pegawai dan pejabat yang standby agar tidak terjadi kekosongan layanan,” tegasnya.

Melalui kebijakan ini, pemerintah berupaya menjaga keseimbangan antara produktivitas kerja, kualitas layanan publik, serta penguatan budaya kerja dan lingkungan pendidikan yang berkelanjutan.