Monitorday.com – Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah, Haedar Nashir, menegaskan bahwa keteladanan merupakan kunci utama dalam keberhasilan pendidikan dan pembangunan karakter bangsa Indonesia.

Menurut Haedar, transformasi nilai di lembaga pendidikan tidak akan berjalan efektif jika hanya mengandalkan kurikulum formal tanpa adanya contoh nyata dari para pendidik dan pemimpin. Ia menekankan bahwa pendidikan sejatinya adalah proses penanaman nilai yang harus tercermin dalam perilaku sehari-hari, bukan sekadar transfer ilmu pengetahuan di dalam kelas.

Haedar menyoroti adanya tantangan serius berupa defisit keteladanan di ruang publik yang saat ini melanda tanah air. Ia menilai sering terjadi kontradiksi antara nilai etika yang diajarkan di sekolah dengan realitas perilaku para tokoh di tingkat nasional. Kondisi ini dianggap dapat membingungkan generasi muda dalam menyerap nilai-nilai moral.

Oleh karena itu, ia mendesak para orang tua, guru, hingga pemangku kebijakan untuk menjadi figur yang konsisten antara perkataan dan perbuatan guna memperkuat fondasi mentalitas bangsa.

Lebih lanjut, Haedar mengajak seluruh elemen masyarakat untuk mengembalikan etika sebagai ruh utama dalam setiap tindakan. Guru diharapkan tetap menjadi ujung tombak yang menginspirasi, sementara institusi keluarga dan lingkungan sosial harus bersinergi dalam menciptakan ekosistem pendidikan yang sehat.

Muhammadiyah berkomitmen untuk terus mengawal penguatan karakter ini, dengan visi melahirkan generasi yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga memiliki integritas moral yang kokoh demi masa depan Indonesia.

Monitorday.com – Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengungkapkan bahwa pemerintah melalui Danantara telah mengakuisisi sebagian saham perusahaan aplikator ojek online (ojol). Langkah ini dinilai menjadi pintu masuk bagi pemerintah untuk mengatur ulang berbagai kebijakan terkait ekosistem transportasi daring, termasuk status para pengemudi.

Pernyataan tersebut disampaikan Dasco saat menerima audiensi dari sejumlah organisasi buruh, seperti KASBI dan GEBRAK, di kompleks parlemen, Jumat (1/5). Ia menegaskan bahwa pemerintah akan melibatkan organisasi pengemudi ojol dalam pembahasan lanjutan, terutama terkait kejelasan status kerja mereka.

“Pembahasan mengenai apakah driver menjadi pekerja atau mitra masih dalam tahap simulasi. Organisasi ojol akan diajak berdialog karena pemerintah kini telah memiliki bagian saham di aplikator,” ujar Dasco.

Masuknya pemerintah melalui Danantara, lanjut Dasco, juga membuka peluang untuk menyesuaikan kebijakan secara bertahap, termasuk struktur biaya yang selama ini menjadi sorotan para pengemudi.

Salah satu langkah awal yang tengah dikaji adalah penurunan potongan yang diambil aplikator. Dari sebelumnya berkisar 10 hingga 20 persen, pemerintah menargetkan potongan tersebut turun menjadi sekitar 8 persen.

Sementara itu, Presiden Prabowo Subianto sebelumnya telah memastikan bahwa Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2026 telah resmi ditandatangani. Hal itu disampaikan saat peringatan Hari Buruh Internasional (May Day) 2026 di Monas, Jakarta.

Dalam pidatonya, Prabowo merespons aspirasi buruh yang meminta penurunan potongan aplikator hingga 10 persen. Namun, ia menegaskan bahwa angka tersebut masih terlalu tinggi.

“Ojol bekerja keras dan mempertaruhkan keselamatan setiap hari. Potongan harus di bawah 10 persen,” tegas Prabowo di hadapan massa buruh.

Ia juga menyampaikan sikap tegas terhadap perusahaan aplikator yang tidak ingin mengikuti aturan tersebut.

“Kalau tidak mau mengikuti ketentuan, tidak perlu beroperasi di Indonesia,” ujarnya.

Kebijakan ini disambut antusias oleh para buruh dan pengemudi ojol yang berharap adanya perubahan signifikan terhadap kesejahteraan mereka di tengah tuntutan kerja yang tinggi di lapangan.

Monitorday.com – Pemerintah resmi memberlakukan aturan baru yang membatasi praktik alih daya (outsourcing) hanya pada enam bidang pekerjaan tertentu. Kebijakan ini mulai berlaku pada 1 Mei 2026, bertepatan dengan peringatan Hari Buruh Internasional.

Aturan tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 7 Tahun 2026 tentang Pekerjaan Alih Daya. Regulasi ini ditandatangani oleh Menteri Ketenagakerjaan Yassierli pada 30 April 2026 sebagai tindak lanjut atas Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 168/PUU-XXI/2023 yang mengamanatkan pembatasan ruang lingkup outsourcing di Indonesia.

Menteri Ketenagakerjaan menyatakan bahwa kebijakan ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum, memperkuat perlindungan hak pekerja, serta menjaga keberlangsungan dunia usaha.

Sebelumnya, praktik outsourcing di Indonesia menuai kritik dari kalangan buruh. Hal ini disebabkan oleh tidak adanya batasan jelas dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja, sehingga hampir semua jenis pekerjaan dapat dialihdayakan. Kondisi tersebut dinilai membuka celah penyalahgunaan dan meningkatkan kerentanan pekerja.

Dalam Permenaker 7/2026, pemerintah menetapkan enam bidang pekerjaan yang diperbolehkan menggunakan sistem outsourcing, yaitu:

• Layanan kebersihan (cleaning service)
• Penyediaan makanan dan minuman (catering)
• Pengamanan (security)
• Penyediaan pengemudi dan angkutan pekerja
• Layanan penunjang operasional
• Pekerjaan penunjang di sektor pertambangan, perminyakan, gas, dan kelistrikan

Selain pembatasan bidang kerja, aturan ini juga menetapkan kewajiban baru bagi perusahaan pengguna jasa outsourcing. Perusahaan diwajibkan memiliki perjanjian tertulis dengan penyedia jasa yang memuat rincian pekerjaan, jangka waktu kontrak, lokasi kerja, jumlah tenaga kerja, serta hak dan kewajiban masing-masing pihak.

Di sisi lain, perusahaan penyedia outsourcing wajib memenuhi seluruh hak normatif pekerja sesuai peraturan perundang-undangan. Hak tersebut meliputi upah dan lembur, waktu kerja dan istirahat, cuti tahunan, keselamatan dan kesehatan kerja (K3), jaminan sosial, Tunjangan Hari Raya (THR), hingga perlindungan dalam kasus pemutusan hubungan kerja (PHK).

Pemerintah memberikan masa transisi selama maksimal dua tahun bagi perusahaan untuk menyesuaikan diri dengan ketentuan baru ini. Kebijakan ini diharapkan mampu menciptakan keseimbangan antara perlindungan pekerja dan kepentingan dunia usaha di Indonesia.

Monitorday.com – Prabowo Subianto mengumumkan rencana peluncuran Kredit Usaha Rakyat (KUR) dengan bunga maksimal 5 persen per tahun sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kebijakan tersebut disampaikan dalam pidatonya pada peringatan Hari Buruh Internasional di Monas, Jakarta Pusat, Jumat (1/5).

Dalam kesempatan itu, Presiden menyatakan telah menginstruksikan bank-bank milik negara untuk segera merealisasikan program tersebut. Ia optimistis penyaluran kredit berbunga rendah ini dapat segera dinikmati oleh masyarakat, khususnya pelaku usaha kecil.

“Sebentar lagi kita akan kucurkan kredit untuk rakyat, maksimal 5 persen satu tahun,” ujar Prabowo.

Presiden juga menyoroti kondisi saat ini, di mana masyarakat kecil masih kesulitan mengakses pinjaman dengan bunga terjangkau. Ia bahkan menyebut bunga pinjaman yang diterima sebagian masyarakat bisa mencapai angka yang sangat tinggi.

Selain program KUR, Prabowo turut menggagas program kepemilikan hunian bagi pekerja. Skema ini dirancang untuk mengalihkan pengeluaran bulanan buruh dari biaya kontrak rumah menjadi cicilan kepemilikan rumah.

Menurutnya, selama ini sekitar 30 persen penghasilan buruh habis untuk biaya kontrak. Melalui program tersebut, dana itu akan dialihkan menjadi cicilan rumah milik sendiri.

Presiden menambahkan bahwa tenor cicilan akan dibuat fleksibel, mulai dari 20 hingga 40 tahun, guna meringankan beban pekerja. Ia menilai skema ini aman karena kelompok buruh, petani, dan nelayan cenderung menetap dan memiliki stabilitas pekerjaan di wilayahnya.

Di sisi lain, pemerintah menargetkan pembangunan 1 juta rumah pada 2026. Hunian tersebut akan dibangun di dekat kawasan industri dan pusat pekerjaan, termasuk dalam bentuk rumah susun di kota-kota baru.

Prabowo menegaskan bahwa pembangunan kawasan hunian tersebut akan dilengkapi berbagai fasilitas pendukung seperti sekolah, sarana olahraga, tempat penitipan anak (daycare), hingga rumah sakit.

Tak hanya itu, akses transportasi juga menjadi perhatian utama pemerintah. Presiden menekankan pentingnya ketersediaan transportasi publik seperti kereta api ringan dan bus agar mobilitas pekerja menuju tempat kerja berjalan lancar.

Dengan berbagai program tersebut, pemerintah berharap dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat pekerja sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih merata.

Monitorday.com — Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) RI, Abdul Mu’ti, mencatat pengalaman unik saat melakukan kunjungan kerja di kawasan Krembangan, Surabaya, Jawa Timur, Jumat (1/5/2026). Di hadapan ratusan warga, ia mengaku baru pertama kali meresmikan program dalam jumlah terbanyak dalam satu kesempatan.

“Ini peresmian yang paling banyak yang saya alami,” ujar Abdul Mu’ti, disambut tawa hadirin, termasuk Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi yang turut mendampingi kegiatan tersebut.

Kunjungan ini merupakan bagian dari rangkaian agenda kerja di Jawa Timur. Setelah sebelumnya mengunjungi Kabupaten Bangkalan, rombongan melanjutkan perjalanan ke Pimpinan Cabang Muhammadiyah (PCM) Krembangan, yang dinilai berhasil mendorong perubahan sosial, khususnya di kawasan eks lokalisasi Bangunsari dan Tambakasri.

Setibanya di lokasi, Abdul Mu’ti disambut meriah oleh siswa TK ABA 4 Bangunsari melalui penampilan drum band dan demonstrasi memasak. Ia kemudian meninjau 13 stan program pendidikan, sosial, dan keagamaan yang dipamerkan di sepanjang Jalan Dupak Bangunsari.

Dalam sambutannya, Abdul Mu’ti mengapresiasi kemandirian PCM Krembangan yang mampu mengembangkan berbagai program tanpa bergantung pada bantuan pemerintah. Salah satu yang diresmikan adalah Muhlas Boarding Class (MBC), gedung pendidikan empat lantai dengan nilai pembangunan mencapai Rp3,1 miliar.

“Saya sangat bangga. Ini bukti bahwa masyarakat bisa bergerak mandiri, termasuk peran ibu-ibu Aisyiyah dalam mengembangkan pendidikan berbasis karakter,” ujarnya.

Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi juga menilai kiprah PCM Krembangan sebagai contoh nyata keberhasilan pendidikan dalam mengubah wajah lingkungan. Menurutnya, kawasan yang sebelumnya dikenal sebagai lokalisasi kini telah bertransformasi menjadi pusat kegiatan pendidikan dan sosial.

“Krembangan ini salah satu yang terbaik di Surabaya. Pendidikan di sini terbukti mampu mengubah lingkungan menjadi lebih baik,” kata Eri.

Hal senada disampaikan Wakil Ketua PD Muhammadiyah Surabaya, M. Arif An. Ia menegaskan bahwa keberhasilan tersebut tidak lepas dari komitmen menghadirkan pendidikan inklusif tanpa memandang latar belakang ekonomi maupun sosial.

“Pelayanan yang adil dan inklusif menjadi kunci kepercayaan masyarakat, sehingga mampu mendorong perubahan signifikan,” jelasnya.

Berikut Program Unggulan PCM Krembangan:

​A. Bidang Pendidikan (Transformasi & Diferensiasi)
1. ​SD Muhammadiyah 11: Peresmian Gedung MBC (Muhlas Boarding Class) dan Peluncuran Cambridge International Program (CIP).
2. ​SMP Muhammadiyah 11: Peresmian Program Peminatan dan Digitalisasi Pendidikan.
3. ​PAUD & TK Aisyiyah: Branding sekolah berbasis karakter (Entrepreneur Cilik, Skolastik-Tahfidz, Literasi, Smart-Berkarakter, dan Budaya Lokal).
4. Pendidikan Non-Formal: Peresmian PKBM Rumah Pintar Matahari (RPM). Shelter kemayoran & kampung 1001 malam

B. Bidang Kesehatan & Sosial 
1. Klinik Al-Azhar: Transformasi Pelayanan Medis digital melalui implementasi RME (Rekam Medis Elektronik) dan USG.
2. ​Pemberdayaan Masyarakat: Program pemberdayaan berkelanjutan bagi warga eks-lokalisasi Tambak Asri dan Bangunsari oleh PCA Krembangan.

​C. Bidang Panti Asuhan / LKSA
1. ​Panti Ahmad Dahlan: Program SiAGA (Mencetak Generasi Andalan Agama, Keluarga, dan Bangsa).
2. ​Panti Walidah: Program AMAN (Amanah Melindungi Anak Negeri).
3. RPM : program MAJU (Menjadikan Anak Jujur & Unggul) 

​D. Bidang Kemasjidan & Dakwah
1. ​Masjid Al-Muttaqin: Peresmian sebagai Masjid Ramah Musafir.
2. ​Masjid Al-Islam: Pengembangan masjid sebagai Pusat Pendidikan Al-Qur’an dan Pemberdayaan Masyarakat.
3. TPA Al-Mukhlis: Program Santri Ceria, Kader Berkemajuan. 
4. ​Literasi Dakwah: Peluncuran Buku Da’i Sejuta Parikan.

Kegiatan ini juga dihadiri sejumlah pejabat dan tokoh, di antaranya Ketua Dikdasmen PP Muhammadiyah Didik Suhardi, Sekretaris PWM Jawa Timur Biyanto, Kepala Dinas Pendidikan Jawa Timur Aries Agung Paewai, Sekretaris Kota Surabaya Lilik Arijanto, Ketua PDM Surabaya Ridlwan, serta Kepala Dinas Pendidikan Surabaya Febrina Kusumawati.

Peresmian ditutup dengan prosesi pengguntingan pita Gedung MBC oleh Mendikdasmen bersama Wali Kota Surabaya. Momentum ini menegaskan komitmen bersama dalam membangun pendidikan yang inklusif, mandiri, dan berdaya saing.

Transformasi Krembangan pun menjadi bukti nyata bahwa kolaborasi antara masyarakat, organisasi keagamaan, dan pemerintah mampu menghadirkan perubahan signifikan—dari kawasan yang dahulu termarjinalkan menjadi pusat kemajuan berbasis pendidikan dan nilai sosial.

Monitorday.com– Keberadaan jasa dukun di Indonesia disebut tak terpisahkan dari kontestasi politik, bahkan di era modern yang didominasi lembaga survei sebagai tolak ukur demokrasi. Fenomena perdukunan ini, sebagai bagian dari dinamika sosial, telah lama menjadi elemen tersembunyi dalam perjuangan kekuasaan.

Dukun dipahami sebagai individu yang dipercaya memiliki kekuatan magis, digunakan secara rahasia untuk kepentingan pribadi atau permintaan orang lain, baik untuk menolong maupun menimbulkan kerugian. Peran mereka dalam politik menjanjikan keuntungan dan kemenangan bagi para pengguna.

Sebagai fenomena politik, dukun telah ada seiring berkembangnya demokrasi pasca kemerdekaan. Dalam era Orde Baru, meskipun pola rekrutmen politik relatif sederhana, peran dukun tetap mendapatkan tempat khusus dan tersembunyi.

Mereka dianggap sebagai pembisik handal yang melicinkan jalan dalam memperoleh “restu” kekuasaan. Tidak jarang, dukun juga dimanfaatkan untuk menyingkirkan lawan atau kawan politik yang berpotensi menjadi ancaman.

“Ki Gendeng Pamungkas, seorang dukun santet terkemuka, mengaku bahwa dia sering diminta oleh para politisi dan lingkaran dalam kekuasaan untuk menyantet dan menghilangkan nyawa lawan politik, bahkan terhadap kawan yang potensial ‘menggunting dalam lipatan’.”

Kepemimpinan Soeharto, misalnya, disebut-sebut sangat kental dengan wilayah abu-abu ini, bahkan secara sengaja menyandarkan diri pada penasihat spiritual dan mistis. Sejumlah dukun loyal diyakini “memagari” kepemimpinannya, dengan laporan adanya “seribu dukun” di belakang Soeharto dari berbagai penjuru negeri. Beberapa nama penasihat spiritual seperti Romo Marto Pangarso, Romo Diat, dan Soedjono Hoemardani turut disebut. Selain itu, legitimasi kekuasaan Soeharto juga didukung kepemilikan benda-benda gaib seperti ageman dan pulung, serta kekuatan mistis. Ia diyakini memiliki setidaknya 113 pusaka yang berkontribusi pada kepemimpinan politiknya yang kokoh. Integrasi antara dukun, pusaka, dan kekuasaan pemimpin menunjukkan bahwa elemen mistis tetap menjadi bagian tak terpisahkan dari politik Indonesia.

Monitorday.com– Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melaporkan fondasi fiskal Indonesia tetap kuat per 31 Maret 2026. Penerimaan negara pada periode tersebut mencapai Rp 574,9 triliun, tumbuh 10,5 persen secara tahunan (year on year/yoy), dengan defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tercatat 0,93 persen.

Capaian ini didukung oleh pertumbuhan signifikan pada penerimaan perpajakan, meskipun penerimaan kepabeanan dan cukai mengalami kontraksi. Sementara itu, realisasi belanja negara menunjukkan akselerasi cepat sejak awal tahun, mencapai Rp 815,0 triliun atau tumbuh 31,4 persen yoy, untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi nasional.

Dari sisi penerimaan perpajakan, total mencapai Rp 462,7 triliun atau tumbuh 14,3 persen yoy. Di dalamnya, penerimaan pajak terealisasi Rp 394,8 triliun atau 16,7 persen dari target APBN, dengan pertumbuhan mencapai 20,7 persen yoy.

“Pertumbuhan ini didukung oleh perbaikan aktivitas usaha, harga komoditas yang tetap mendukung, peningkatan kepatuhan wajib pajak, serta transformasi digital administrasi perpajakan yang terus diperkuat,” tulis keterangan dari Kemenkeu.

Penerimaan kepabeanan dan cukai mencapai Rp 67,9 triliun atau 20,2 persen dari target APBN, mengalami kontraksi 12,6 persen yoy. Selain itu, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) tercatat Rp 112,1 triliun atau 24,4 persen dari target APBN, memberikan kontribusi penting dalam menopang penerimaan negara dan mendukung pengelolaan perdagangan.

Realitas belanja negara yang mencapai Rp 815,0 triliun atau tumbuh 31,4 persen yoy menunjukkan APBN bergerak cepat sejak awal tahun. Belanja Pemerintah Pusat (BPP) terealisasi Rp 610,3 triliun atau 19,4 persen dari target APBN, mencerminkan percepatan pelaksanaan program kerja prioritas nasional, belanja Kementerian/Lembaga, perlindungan sosial, serta berbagai program yang langsung menyentuh masyarakat, yang disampaikan Kemenkeu melalui keterangan tertulis pada 30 April 2026.

Monitorday.com– Pemerintah akan melakukan revisi terhadap ketentuan pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak atau restitusi pendahuluan, yang direncanakan akan berlaku mulai 1 Mei 2026. Pembaruan ini bertujuan untuk memperkuat kepastian hukum dan meningkatkan kualitas layanan perpajakan bagi wajib pajak.

Restitusi pendahuluan sendiri merupakan mekanisme pengembalian kelebihan pembayaran pajak kepada wajib pajak tertentu yang dilakukan tanpa melalui pemeriksaan awal, melainkan hanya melalui penelitian administratif. Ketentuan sebelumnya mengenai hal ini diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 39/PMK.03/2018, yang kemudian diubah dengan PMK Nomor 119 tahun 2024.

Saat ini, proses revisi ketentuan tersebut telah memasuki tahap harmonisasi antara beberapa kementerian terkait. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Keuangan, Kementerian Sekretariat Negara, dan Kementerian Hukum terlibat dalam proses ini.

Dalam rapat harmonisasi yang diselenggarakan pada tanggal 10-11 April 2026, pemerintah berfokus pada penyempurnaan substansi ketentuan. Penyesuaian ini dilakukan untuk memastikan bahwa rancangan aturan baru sejalan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Beberapa substansi perubahan penting akan diatur dalam Rancangan PMK yang baru. Ini mencakup, pertama, terkait dasar pengembalian restitusi. Kedua, mengenai penerbitan surat keputusan pengembalian pendahuluan kelebihan pajak. Ketiga, terkait penolakan permohonan restitusi pendahuluan dalam kondisi tertentu, seperti adanya pemeriksaan pajak atau proses penegakan hukum.

Melalui revisi ini, pemerintah berkomitmen untuk menyediakan kerangka hukum yang lebih jelas dan transparan. Harapannya, hal ini dapat mendukung penyediaan layanan perpajakan yang lebih baik serta memberikan kepastian bagi seluruh wajib pajak di Indonesia.

Monitorday.com–Bulan Dzulhijjah, bulan ke-12 dan terakhir dalam penanggalan Hijriyah, memiliki makna istimewa bagi umat Islam di seluruh dunia. Bulan ini menjadi penanda puncak ibadah tahunan, di mana serangkaian peristiwa penting seperti ibadah haji dan perayaan Idul Adha dilaksanakan.

Sebagai salah satu bulan suci dalam Islam, Dzulhijjah kaya akan keutamaan dan menawarkan pahala besar bagi setiap amalan, baik sunah maupun wajib, yang ditunaikan. Keistimewaan ini menjadikan Dzulhijjah sebagai momentum penting bagi umat Muslim untuk meningkatkan ketakwaan dan memperbanyak ibadah.

Berbagai sumber ajaran Islam menegaskan posisi Dzulhijjah yang setara dengan bulan Ramadan dalam hal ganjaran ibadah. Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wasallam disebutkan pernah bersabda bahwa pahala yang diperoleh dari ibadah di bulan ini memiliki kedudukan yang sama dengan pahala yang dijanjikan pada bulan puasa.

Dari Abu Bakrah radhiyallahu ‘anhu, Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda yang artinya: “Ada dua bulan yang pahala amalnya tidak akan berkurang. Keduanya dua bulan hari raya: bulan Ramadhan dan bulan Dzulhijjah.” (HR. Bukhari 1912 dan Muslim 1089)

Dzulhijjah termasuk dalam empat bulan mulia atau asyhurul hurum, sebuah periode di mana umat Islam dianjurkan untuk lebih meningkatkan kualitas ibadahnya. Penekanan khusus diberikan pada 10 hari pertama bulan ini, yang dianggap memiliki keutamaan luar biasa untuk melaksanakan berbagai amalan saleh.

Dengan berbagai keistimewaan dan anjuran ibadah tersebut, Dzulhijjah menjadi waktu yang sangat dinanti dan dimaksimalkan oleh umat Islam untuk mengumpulkan pahala, membersihkan diri, dan mendekatkan diri kepada Allah SWT melalui berbagai bentuk ketaatan.

Monitorday.com– Presiden Donald Trump menyatakan status negosiasi dengan Iran hanya diketahui oleh dirinya dan segelintir orang lain, mengisyaratkan kemajuan meskipun ada kesan kebuntuan. Pernyataan ini muncul di tengah ketegangan yang meningkat antara Amerika Serikat dan sekutu Eropa serta kritik terhadap upaya Kongres untuk membatasi kekuasaan perangnya.

Di sisi lain, Senator Demokrat AS Richard Blumenthal mengungkapkan bahwa “serangan militer yang akan segera terjadi sangat mungkin terjadi” berdasarkan informasi dari beberapa pengarahan dan sumber lain. Hal ini menambah kekhawatiran di tengah spekulasi bahwa Iran mungkin akan mengajukan proposal perdamaian yang direvisi.

“Saya mendapat kesan dari beberapa pengarahan yang telah saya terima, serta sumber-sumber lain bahwa serangan militer yang akan segera terjadi sangat mungkin terjadi,” kata Blumenthal, menambahkan bahwa hal itu “sangat mengganggu, karena itu bisa saja melibatkan putra dan putri Amerika dalam bahaya dan potensi korban massal.”

Blumenthal melanjutkan, “Saya tidak bisa lebih spesifik, karena saya menerima setidaknya salah satu dari pengarahan ini, beberapa di antaranya, dalam pengaturan rahasia. Tapi saya tidak mengatakan dengan kepastian kapan itu akan terjadi, tetapi sangat mungkin terjadi sebagai rencana potensial.”

Ia menambahkan bahwa ia tidak berpikir hal itu “harus mengejutkan siapa pun, karena para pemimpin militer yang terlibat dalam upaya ini telah membicarakannya selama beberapa waktu.” Sementara itu, Trump dijadwalkan menerima pembaruan opsi militer untuk Iran dari pejabat Pentagon.

Ketegangan antara AS dan sekutu Eropa atas isu ini juga mencapai puncaknya, dengan Trump mengancam akan menarik pasukan AS dari Jerman, Italia, dan Spanyol. Trump sendiri telah mengkritik upaya Kongres yang bertujuan membatasi kekuasaan perangnya, di mana para legislator dan pejabat AS tidak sepakat mengenai batas waktu hukum penggunaan kekuatan militer tanpa otorisasi kongres. Presiden AS terus menekan Teheran untuk menyetujui kesepakatan.