Monitorday.com – Pemerintah menyiapkan langkah strategis untuk merespons lonjakan harga plastik yang dipicu ketegangan geopolitik global, terutama yang berdampak pada jalur distribusi bahan baku utama.

Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), Maman Abdurrahman, mengungkapkan bahwa sekitar 70 persen distribusi nafta—bahan baku utama plastik—melewati Selat Hormuz yang saat ini terdampak konflik geopolitik.

“Kondisi ini mendorong kenaikan harga plastik secara signifikan dan berdampak langsung pada pelaku UMKM, khususnya sektor makanan dan minuman,” ujar Maman dalam keterangan resmi, Jumat (10/4/2026).

Ia menambahkan, ketergantungan Indonesia terhadap impor bahan baku plastik masih tinggi, mencapai sekitar 55 persen.

Untuk mengatasi kondisi tersebut, pemerintah bersama Kementerian Perdagangan Republik Indonesia menyiapkan langkah jangka pendek dengan membuka alternatif pasokan nafta dari kawasan yang relatif stabil, seperti Afrika, India, dan Amerika.

“Proses administrasi sedang disiapkan agar distribusi bahan baku dari wilayah alternatif dapat segera berjalan,” kata Maman.

Dalam jangka panjang, pemerintah melihat situasi ini sebagai momentum untuk mengurangi ketergantungan impor dari wilayah berisiko tinggi sekaligus memperkuat ketahanan industri nasional melalui diversifikasi sumber bahan baku.

Selain diversifikasi pasokan, pemerintah juga mendorong penggunaan bahan baku alternatif yang lebih ramah lingkungan. Bahan seperti bambu, rumput laut, dan singkong dinilai memiliki potensi besar untuk dikembangkan menjadi bioplastik.

“Ini bukan hanya solusi atas krisis pasokan, tetapi juga peluang untuk membangun industri hijau berbasis potensi lokal,” ujar Maman.

Menurutnya, bahan seperti rumput laut dan singkong sebenarnya telah dimanfaatkan sebagai alternatif plastik, namun keterbatasan pasar membuat biaya produksi masih relatif tinggi.

Pemerintah berharap melalui kebijakan yang tepat, permintaan terhadap bioplastik dapat meningkat sehingga biaya produksi menjadi lebih efisien. Sejumlah pelaku UMKM bahkan telah memproduksi plastik berbasis rumput laut dan berhasil menembus pasar ekspor.

Untuk mempercepat transisi tersebut, pemerintah tengah mengkaji berbagai kebijakan pendukung, mulai dari subsidi penggunaan bioplastik, penguatan rumah kemasan bersama, hingga pelatihan dan pendampingan bagi pelaku usaha.

Selain itu, masyarakat juga diimbau untuk berperan aktif dengan mengurangi penggunaan plastik dan meningkatkan praktik daur ulang.

Langkah ini diharapkan tidak hanya mengurangi ketergantungan terhadap impor bahan baku, tetapi juga mendukung upaya pelestarian lingkungan secara berkelanjutan.

Monitorday.com – Presiden Masoud Pezeshkian memperingatkan bahwa eskalasi serangan Israel ke Lebanon berpotensi menggagalkan negosiasi gencatan senjata yang tengah berlangsung antara Iran dan Amerika Serikat.

Dalam pernyataannya di platform X, Kamis, Pezeshkian menegaskan bahwa kelanjutan serangan akan membuat upaya diplomasi menjadi sia-sia.

“Berlanjutnya serangan akan membuat negosiasi sia-sia; jari kami tetap berada di pelatuk, dan Iran tidak akan meninggalkan saudaranya di Lebanon,” ujarnya.

Pernyataan senada disampaikan Ketua Parlemen Iran, Mohammad Bagher Ghalibaf, yang menegaskan bahwa Lebanon dan kelompok yang disebut sebagai “Poros Perlawanan” merupakan bagian tak terpisahkan dari kesepakatan gencatan senjata.

Ia mengutip sikap Perdana Menteri Pakistan, Shehbaz Sharif, yang disebut telah secara tegas menyoroti pentingnya memasukkan Lebanon dalam kerangka perjanjian.

“Lebanon dan seluruh Poros Perlawanan, sebagai sekutu Iran, adalah bagian tak terpisahkan dari gencatan senjata,” kata Ghalibaf.

Ia juga memperingatkan bahwa setiap pelanggaran terhadap gencatan senjata akan dibalas dengan keras. “Pelanggaran gencatan senjata bermakna ada harga yang harus dibayar dan akan ada balasan yang kuat,” ujarnya.

Ketegangan meningkat setelah pasukan Israel memperluas serangan udara ke wilayah Lebanon sejak Rabu (8/4), meski sebelumnya telah tercapai gencatan senjata sementara selama dua pekan antara Amerika Serikat dan Iran, dengan Pakistan sebagai mediator.

Menurut otoritas pertahanan sipil Lebanon, serangan tersebut menyebabkan sedikitnya 254 orang tewas dan 1.165 lainnya terluka.

Gencatan senjata itu sebelumnya membuka peluang bagi kesepakatan permanen untuk mengakhiri konflik yang melibatkan Washington dan Tel Aviv terhadap Teheran sejak 28 Februari 2026.

Namun, terdapat perbedaan pandangan terkait cakupan kesepakatan. Pihak Islamabad dan Teheran menilai gencatan senjata juga mencakup Lebanon, sementara Washington dan Tel Aviv menolak interpretasi tersebut.

Sementara itu, sumber pemerintah Pakistan mengonfirmasi bahwa delegasi Amerika Serikat dan Iran dijadwalkan menggelar perundingan langsung di Islamabad pada Sabtu (11/4) guna membahas kemungkinan gencatan senjata permanen.

Negosiasi tersebut diperkirakan berlangsung lebih dari satu hari, seiring upaya meredakan ketegangan yang terus meningkat di kawasan Timur Tengah.

Monitorday.com – Hasil sementara Tes Kemampuan Akademik (TKA) jenjang SMP tahun 2026 menunjukkan capaian yang belum menggembirakan. Pemerintah menilai persoalan literasi dan numerasi siswa masih menjadi tantangan besar dalam sistem pendidikan nasional.

Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Mu’ti, mengungkapkan bahwa pola hasil TKA SMP tidak jauh berbeda dengan capaian TKA SMA tahun sebelumnya.

“Hasil dua hari pelaksanaan TKA SMP sudah bisa diketahui dan tidak jauh berbeda dengan hasil TKA SMA,” ujar Mu’ti di Gedung A Kemendikdasmen, Jakarta Pusat, Kamis (9/4/2026).

Data tersebut dihimpun oleh Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan (BSKAP) dan dipaparkan oleh kepala lembaga tersebut, Toni Toharudin. Meski pelaksanaan TKA SMP masih berlangsung hingga 16 April 2026, tren capaian awal terutama pada mata pelajaran matematika sudah terlihat.

Mu’ti mengakui bahwa kemampuan numerasi siswa masih tertinggal. Dari 30 soal matematika yang diujikan, tingkat jawaban benar dinilai belum memuaskan.

“Masalah kita memang belum terselesaikan. Ini harus menjadi alarm bagi negara,” tegasnya.

Menurut Mu’ti, hasil TKA tersebut sejalan dengan capaian Indonesia dalam Programme for International Student Assessment (PISA) 2022. Dalam laporan itu, skor matematika siswa Indonesia tercatat 366, membaca 359, dan sains 383.

Secara global, Indonesia masih berada di peringkat bawah, yakni posisi ke-71 untuk literasi membaca dan ke-70 untuk matematika. Kondisi ini mencerminkan tantangan mendasar dalam penguasaan kemampuan dasar siswa.

Data TKA SMA 2025 juga menunjukkan tren serupa, dengan rata-rata nilai Matematika 36,10, Bahasa Inggris 24,93, dan Bahasa Indonesia 55,38.

Mu’ti menilai kondisi ini tidak lepas dari dampak learning loss dan learning poverty yang terjadi dalam beberapa tahun terakhir.

“Kita belum sepenuhnya pulih dari persoalan rendahnya literasi dan numerasi,” ujarnya.

Sebagai langkah perbaikan, Kemendikdasmen meluncurkan program penguatan kapasitas guru. Sebanyak 1.500 guru dari 500 sekolah dasar di enam daerah akan mendapatkan pelatihan intensif.

Program ini melibatkan sejumlah lembaga internasional, seperti Tanoto Foundation, Bill & Melinda Gates Foundation, dan UNICEF.

Pendekatan yang digunakan adalah deep learning, kebijakan yang mulai diterapkan sejak Oktober 2024. Model ini menekankan pembelajaran yang lebih mendalam, termasuk perbaikan strategi mengajar, optimalisasi buku teks, serta penguatan praktik literasi dan numerasi di kelas.

Mu’ti berharap pendekatan tersebut dapat mempercepat pemulihan kualitas pendidikan nasional.

“Dengan deep learning, kita ingin menyelesaikan persoalan fundamental secara lebih sistematis,” katanya.

Hasil akhir TKA SMP 2026 akan diumumkan setelah seluruh rangkaian ujian selesai. Namun, sinyal awal yang muncul sudah cukup jelas: penguatan literasi dan numerasi harus menjadi prioritas utama untuk meningkatkan daya saing sumber daya manusia Indonesia di tingkat global.

Monitorday.com – Pemerintah Indonesia menjatuhkan “rapor merah” kepada perusahaan teknologi Google sebagai pemilik platform digital YouTube karena dinilai belum menunjukkan iktikad mematuhi ketentuan Peraturan Pemerintah tentang pelindungan anak di ruang digital (PP Tunas).

Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid menyatakan, hasil pemeriksaan Direktorat Jenderal Pengawasan Ruang Digital pada 7 April 2026 menemukan YouTube belum memenuhi kewajiban kepatuhan serta belum menyampaikan komitmen untuk segera mengikuti regulasi yang berlaku.

“Pemerintah memberikan catatan merah kepada pihak Google yang menaungi YouTube karena belum menunjukkan kepatuhan terhadap aturan,” ujar Meutya di Kantor Kementerian Komdigi, Jakarta Pusat, Kamis.

Pelanggaran tersebut berkaitan dengan ketidakpatuhan terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang Pelindungan Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Pelindungan Anak (PP Tunas). Pemerintah pun menegaskan akan menjatuhkan sanksi sesuai ketentuan perundang-undangan.

Mengacu pada Peraturan Menteri Komdigi Nomor 9 Tahun 2026 sebagai aturan turunan, sanksi bagi platform yang melanggar meliputi teguran administratif, penghentian akses sementara, hingga pemutusan akses.

Sebagai langkah awal, pemerintah telah memberikan teguran resmi kepada Google melalui surat dari Direktur Jenderal Pengawasan Ruang Digital.

“Sanksi diberikan secara bertahap, dengan harapan ada perubahan sikap dari pihak Google. Untuk saat ini, kami memberikan surat teguran,” kata Meutya.

Di sisi lain, pemerintah mengapresiasi kepatuhan perusahaan teknologi Meta Platforms yang menaungi Instagram, Facebook, dan Threads. Meta dinilai telah memenuhi ketentuan dengan membatasi akses bagi pengguna di bawah usia 16 tahun.

Selain Meta, dua platform lain yang telah mematuhi penuh aturan hingga Kamis sore adalah X dan Bigo Live.

PP Tunas sendiri resmi diberlakukan pada 28 Maret 2026 dan pada tahap awal menyasar delapan platform digital, yakni Instagram, Facebook, Threads, X, Bigo Live, YouTube, TikTok, serta Roblox.

Monitorday.com–Perusahaan teknologi Meta, pengelola platform media sosial Facebook, Threads, dan Instagram, akhirnya mematuhi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Pelindungan Anak atau PP Tunas. Kepatuhan ini mencakup pembatasan akses bagi anak-anak di bawah umur ke platform-platform mereka, sebuah langkah yang disambut baik oleh Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) pada Kamis, 9 April.

Perubahan signifikan ini mengharuskan pengguna di Indonesia untuk berusia minimal 16 tahun untuk dapat mengakses Facebook, Instagram, dan Threads, meningkat dari sebelumnya 13 tahun. Pembatasan akses bagi pengguna berusia di bawah 16 tahun ini mulai diberlakukan sejak Kamis, 9 April, menyusul pemberlakuan PP Tunas secara penuh mulai 28 Maret 2026.

Menteri Komunikasi dan Digital, Meutya Hafid, menyatakan apresiasinya dalam jumpa pers di Jakarta. “Hari ini kami cukup bersuka cita memberikan apresiasi kepada Meta yang menaungi Instagram, Facebook, dan Threads, yang setelah pemeriksaan kemarin dilakukan, Hari Senin lalu, kemudian menunjukkan sikap kepatuhan dalam menyelaraskan produk fitur dan layanan mereka dengan hukum di Indonesia,” kata Meutya.

Meta telah memperbarui ketentuan dalam Panduan Komunitas pada platform media sosialnya untuk mencerminkan batasan usia baru. Selain pembatasan akses, Meta juga berkomitmen untuk melakukan de-aktivasi akun-akun milik pengguna di bawah 16 tahun secara bertahap, mengingat jumlah pengguna di Indonesia mencapai lebih dari 100 juta. Pembaruan bertahap ini diharapkan selesai pada Jumat, 10 April. Fitur pengawasan orang tua, perlindungan privasi, dan pembatasan pesan juga disertakan untuk menjaga keselamatan pengguna.

Meutya menilai bahwa komitmen kepatuhan Meta ini membuktikan bahwa kendala teknis bukan menjadi penghalang utama. “Masalah teknis sebetulnya bukan menjadi kendala. Ini masalah kemauan, masalah iktikad dari platform-platform besar untuk patuh kepada hukum di Indonesia,” ujarnya.

Hingga Kamis, 9 April, platform digital yang telah sepenuhnya mematuhi PP Tunas meliputi Meta (Threads, Instagram, Facebook), X, dan Bigo Live. Sementara itu, TikTok dan Roblox dinilai sudah mematuhi sebagian ketentuan, dan Google selaku pemilik YouTube dinilai belum menunjukkan itikad baik untuk mematuhi peraturan tersebut.

Monitorday.com–Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti menyerukan agar materi pelajaran matematika untuk tingkat dasar, khususnya Taman Kanak-kanak (TK) serta Sekolah Dasar (SD) kelas satu dan dua, dibuat tidak terlalu kompleks. Permintaan ini bertujuan untuk lebih mengedepankan pengasahan logika berpikir anak-anak dibandingkan menekankan pada hitungan rumit sejak dini.

Penekanan pada penyederhanaan ini disampaikan dalam peluncuran program Pencanangan Kolaborasi Multipihak untuk Penguatan Literasi dan Numerasi Nasional di Jakarta. Abdul Mu’ti menyoroti perbedaan pendekatan pendidikan matematika di Indonesia dengan negara lain seperti Australia, yang umumnya masih fokus pada permainan untuk mengembangkan logika anak.

Ia mengungkapkan keprihatinannya atas materi matematika kompleks yang diajarkan terlalu dini di Indonesia, seperti perkalian dan pembagian yang sudah dikenalkan sejak kelas dua SD, bahkan TK. “Padahal harusnya masa-masa awal itu yang penting ditekankan adalah logic-nya. Karena logic-nya, maka seringkali itu hanya bermain-main saja. Sementara di sini sudah ditekankan pada hitung-hitungan matematika sudah pakai rumus-rumus begitu, yang itu seharusnya tidak diberikan pada masa awal,” kata Abdul Mu’ti.

Abdul Mu’ti berpendapat bahwa pengenalan soal matematika yang rumit tanpa mempertimbangkan kesiapan logika anak dapat menumbuhkan rasa takut terhadap pelajaran tersebut. Kondisi ini berpotensi menimbulkan dampak jangka panjang pada jenjang pendidikan selanjutnya, menciptakan persepsi negatif terhadap matematika.

“Dan kemudian kesulitan yang mereka hadapi ketika belajar matematika di masa awal itu akan terdampak terus dalam jenjang berikutnya. Sehingga ada yang bicara ‘math’ itu identik dengan ‘dead’, sehingga ada yang bilang matematika itu ‘mati-matian’,” ujarnya menambahkan.

Menyikapi hal tersebut, Kemendikdasmen berkolaborasi dengan berbagai pihak untuk menyelenggarakan Program Pencanangan Kolaborasi Multipihak untuk Penguatan Literasi dan Numerasi Nasional. Program ini akan dilaksanakan di enam kabupaten/kota yang tersebar di empat provinsi, mencakup Sumatera Utara (Kota Medan dan Kota Pematangsiantar), Jambi (Kabupaten Batang Hari), Jawa Tengah (Kabupaten Tegal), dan Nusa Tenggara Timur (Kabupaten Sikka dan Kabupaten Ende).

Monitorday.com–Presiden Prabowo Subianto menyatakan Indonesia menargetkan produksi mobil sedan listrik secara besar-besaran mulai tahun 2028. Pernyataan ini disampaikan Prabowo saat meresmikan pabrik perakitan kendaraan listrik VKTR di Magelang, Jawa Tengah.

Menurutnya, langkah yang dilakukan VKTR saat ini, dengan memproduksi bus dan truk listrik, menjadi fondasi penting bagi pengembangan industri kendaraan listrik nasional. Pemerintah berencana untuk membentuk perusahaan sendiri guna memproduksi sedan listrik sebagai produk utama.

Dalam sambutan virtual pada Kamis (9/4/2026), Prabowo mengungkapkan, “Rencana kita saya harap di 2028 kita akan produksi besar-besaran mobil sedan dari listrik sekarang ini kan sudah ada bus listrik, truk listrik dengan kemampuan besar, membanggakan.”

Prabowo juga melaporkan bahwa VKTR memiliki kapasitas untuk memproduksi 10.000 bus listrik dengan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) sekitar 40%.

Menindaklanjuti inisiatif tersebut, Prabowo menegaskan komitmen pemerintah. “Kita juga akan bentuk perusahaan untuk produksi sedan, sedan dari listrik. Saya sudah putuskan,” tegas Prabowo.

Pembentukan perusahaan khusus untuk memproduksi sedan listrik ini menandai langkah serius pemerintah dalam mendorong kemandirian dan daya saing industri otomotif listrik di Indonesia.

VKTR atau PT VKTR Teknologi Mobilitas Tbk merupakan pemain baru namun strategis dalam industri kendaraan listrik Indonesia. Berada di bawah naungan Bakrie Group, perusahaan ini tidak menyasar pasar mobil penumpang, melainkan kendaraan listrik komersial seperti bus dan truk. Fokus ini menunjukkan pendekatan yang lebih realistis dan berdampak langsung, terutama dalam mendukung transportasi publik dan sektor logistik yang menjadi tulang punggung mobilitas nasional.

Meski berstatus sebagai perusahaan Indonesia, VKTR tidak berjalan sendiri. Mereka membangun ekosistem berbasis kolaborasi global, terutama dengan mitra dari China yang sudah lebih matang dalam teknologi kendaraan listrik. Salah satu kemitraan paling penting adalah dengan BYD Auto, produsen kendaraan listrik terbesar di dunia. Melalui kerja sama ini, VKTR menghadirkan bus listrik yang kini sudah beroperasi di layanan publik seperti Transjakarta. Dalam skema ini, teknologi inti seperti sasis dan sistem penggerak disuplai oleh BYD, sementara proses perakitan dilakukan di dalam negeri dengan melibatkan karoseri lokal.

Kemitraan VKTR tidak berhenti di kendaraan utuh, tetapi juga menyentuh aspek paling krusial dalam ekosistem EV: baterai dan motor listrik. Untuk pengembangan baterai, VKTR bekerja sama dengan Gotion High-Tech, salah satu produsen baterai besar dunia. Sementara itu, dalam pengembangan motor listrik dan konversi kendaraan konvensional menjadi listrik, VKTR menggandeng Suzhou Synland Technology. Bahkan untuk segmen khusus seperti truk tambang listrik, VKTR berkolaborasi dengan Yutong, memperluas jangkauan bisnisnya ke sektor industri berat.

Di sisi domestik, VKTR mulai membangun fondasi manufaktur melalui fasilitas perakitan di Magelang, Jawa Tengah, yang dikelola oleh anak usahanya, PT VKTR Sakti Industries. Pabrik ini mengadopsi skema Completely Knocked Down (CKD), di mana komponen utama diimpor lalu dirakit di Indonesia. Strategi ini bukan sekadar efisiensi biaya, tetapi juga bagian dari upaya memenuhi target Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) yang ditetapkan pemerintah, sekaligus mendorong tumbuhnya industri pendukung lokal.

Pada akhirnya, VKTR mencerminkan model industrialisasi baru Indonesia: bukan membangun dari nol, tetapi mengakselerasi kemampuan nasional melalui kemitraan strategis global. Dengan menggabungkan teknologi asing dan kapasitas produksi dalam negeri, VKTR berada di posisi penting dalam transisi energi dan elektrifikasi transportasi. Tantangan ke depan tentu tidak ringan—mulai dari peningkatan TKDN, efisiensi biaya, hingga daya saing produk—namun langkah awal yang dibangun menunjukkan arah yang cukup menjanjikan bagi masa depan industri kendaraan listrik Indonesia.

Monitorday.com – Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) memperkuat upaya peningkatan daya saing lulusan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) agar mampu menembus pasar kerja internasional. Salah satunya melalui program sertifikasi kompetensi dan penguasaan bahasa asing yang didukung anggaran ratusan miliar rupiah pada 2026.

Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Fajar Riza Ul Haq, menyampaikan bahwa pemerintah mengalokasikan lebih dari Rp112,5 miliar untuk sertifikasi kompetensi dan Rp75 miliar untuk sertifikasi bahasa asing bagi siswa SMK.

“Lulusan SMK harus memiliki hard skill dan soft skill yang kuat, mentalitas kompetitif, serta daya adaptasi tinggi. Dunia kerja kini bergerak cepat dan lintas negara,” ujar Fajar saat membuka Bimbingan Teknis (Bimtek) Program Sertifikasi Kompetensi dan Sertifikasi Bahasa Asing Murid SMK 2026 di Tangerang, Banten.

Menurutnya, perubahan pola pikir menjadi kunci utama. Lulusan SMK, meskipun bekerja di daerah, dituntut memiliki perspektif global agar mampu masuk dalam rantai pasok talenta dunia, baik sebagai tenaga profesional, teknisi industri, maupun wirausaha.

Sementara itu, Direktur Jenderal Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus Kemendikdasmen, Tatang Muttaqin, menegaskan bahwa penguasaan bahasa asing menjadi pintu masuk utama ke pasar kerja internasional. Program sertifikasi tahun 2026 mencakup berbagai bahasa strategis seperti Inggris, Jepang, Mandarin, Prancis, dan Jerman yang sesuai kebutuhan industri global.

Pada tahun ini, target penerima manfaat program meningkat signifikan menjadi 250 ribu siswa dari sebelumnya sekitar 100 ribu siswa. Langkah ini diharapkan mampu memperluas akses sertifikasi sekaligus mendorong pemerataan kualitas lulusan SMK di seluruh Indonesia.

Penguatan pendidikan vokasi ini sejalan dengan agenda revitalisasi SMK yang menjadi prioritas nasional. Data Badan Pusat Statistik menunjukkan lulusan SMK masih menghadapi tantangan dalam memasuki dunia kerja, sehingga sertifikasi berbasis kompetensi dan kemampuan bahasa asing dinilai krusial untuk meningkatkan daya saing dan mobilitas kerja lintas negara.

Selain membuka peluang kerja di luar negeri, pemerintah juga mendorong lulusan SMK untuk mengembangkan kewirausahaan. Sertifikasi dinilai mampu meningkatkan kredibilitas usaha sekaligus memperluas jaringan bisnis global.

Kegiatan Bimtek ini juga menjadi forum strategis bagi para kepala sekolah untuk menyelaraskan implementasi program agar sesuai standar nasional, sekaligus berbagi praktik terbaik antar-SMK dalam membangun ekosistem pembelajaran yang adaptif terhadap kebutuhan industri.

Dengan kombinasi keterampilan teknis, penguasaan bahasa asing, dan mentalitas global, pemerintah optimistis lulusan SMK Indonesia dapat mengisi posisi strategis di industri internasional serta berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi nasional.

Monitorday.com — Pemerintah melalui Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) menegaskan bahwa Pemerintah Arab Saudi tidak menerbitkan visa haji furoda pada penyelenggaraan haji tahun ini. Masyarakat pun diminta meningkatkan kewaspadaan terhadap berbagai tawaran keberangkatan haji menggunakan visa tersebut.

Wakil Menteri Haji dan Umrah, Dahnil Anzar Simanjuntak, menyatakan bahwa satu-satunya visa yang sah untuk ibadah haji adalah visa haji resmi.

“Tidak ada visa haji furoda tahun ini. Yang jelas, visa yang legal itu adalah visa haji,” ujar Dahnil di Jakarta.

Ia mengingatkan, maraknya promosi haji tanpa antrean yang beredar di media sosial patut dicurigai. Tawaran semacam itu berpotensi menjadi modus penipuan atau praktik haji ilegal.

Untuk mengantisipasi hal tersebut, Kemenhaj bersama Kepolisian RI akan membentuk Satuan Tugas (Satgas) Pencegahan Haji Ilegal. Satgas ini bertugas menindak berbagai modus pemberangkatan haji non-prosedural.

“Ini yang ingin kita cegah. Jika masih berulang, maka pihak kepolisian akan melakukan penindakan pidana,” tegasnya.

Dahnil juga menegaskan bahwa hanya terdapat dua jalur resmi untuk menunaikan ibadah haji bagi masyarakat Indonesia, yakni haji reguler dan haji khusus. Di luar kedua jalur tersebut dipastikan tidak sesuai ketentuan.

“Tidak ada haji tanpa antre. Haji itu pasti antre,” ujarnya.

Saat ini, masa tunggu haji reguler berkisar sekitar 26 tahun, lebih singkat dibandingkan sebelumnya yang bisa mencapai hampir 50 tahun di beberapa daerah. Sementara itu, masa tunggu haji khusus berada di kisaran enam tahun.

Ia menambahkan, klaim keberangkatan cepat tanpa antrean—yang kerap disebut sebagai “Haji Tenol”—merupakan indikasi praktik ilegal yang harus dihindari.

Pemerintah, lanjut Dahnil, terus melakukan pembenahan tata kelola penyelenggaraan haji sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto, termasuk upaya menekan masa tunggu agar lebih rasional.

Pemerintah pun mengimbau masyarakat untuk tidak mudah tergiur tawaran yang tidak sesuai prosedur dan memastikan proses pendaftaran dilakukan melalui jalur resmi guna menghindari kerugian serta potensi masalah hukum.