Monitorday.com- Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa keterlibatan Indonesia dalam forum internasional Board of Peace tidak bersifat mutlak. Indonesia, kata Prabowo, siap menarik diri apabila forum tersebut tidak sejalan dengan prinsip dasar politik luar negeri dan kepentingan nasional.

Pernyataan itu disampaikan Presiden dalam pertemuan dengan sejumlah tokoh masyarakat dan tokoh Islam. Prabowo menekankan bahwa Indonesia tidak akan berkompromi terhadap isu kemanusiaan, khususnya terkait dukungan terhadap kemerdekaan Palestina dan keadilan global.

Menurut Presiden, partisipasi Indonesia di berbagai forum internasional harus memberi ruang bagi sikap independen dan tidak boleh menjadikan Indonesia sebagai alat kepentingan negara besar. Prinsip politik luar negeri bebas dan aktif tetap menjadi fondasi utama setiap langkah diplomasi.

Prabowo juga menyatakan bahwa pemerintah akan terus melakukan evaluasi terhadap setiap kerja sama internasional yang diikuti. Evaluasi ini penting agar posisi Indonesia tetap konsisten dengan konstitusi dan aspirasi rakyat.

Penegasan Presiden Prabowo tersebut bertujuan meredam polemik publik sekaligus menegaskan bahwa diplomasi Indonesia tetap berdiri di atas prinsip kedaulatan, keadilan, dan kepentingan nasional.

Monitorday.com– Indonesia memperkuat inisiatif B57+ sebagai langkah strategis memperdalam integrasi ekonomi halal global. Upaya ini ditegaskan dalam gelaran Indonesia Economic Summit (IES) 2026 yang mempertemukan pemerintah, pelaku usaha, dan investor dari berbagai negara Islam.

Inisiatif B57+ dirancang sebagai platform kerja sama perdagangan dan investasi bagi negara-negara Islam, khususnya di kawasan Asia-Pasifik dan sekitarnya. Melalui forum ini, Indonesia mendorong terciptanya konektivitas pasar, harmonisasi kebijakan, serta kolaborasi bisnis lintas negara berbasis prinsip syariah.

Pemerintah menilai B57+ dapat menjadi pengungkit penting dalam memperluas akses pasar produk halal, memperkuat rantai pasok global, serta meningkatkan arus investasi syariah. Fokus kerja sama mencakup sektor keuangan syariah, industri halal, logistik, pariwisata ramah muslim, hingga ekonomi digital Islam.

Dalam IES 2026, para pelaku usaha menyambut positif inisiatif tersebut karena dinilai mampu menjembatani kesenjangan antarnegara Islam dalam hal standar, pembiayaan, dan akses pasar. B57+ juga dipandang sebagai ruang dialog strategis antara pemerintah dan sektor swasta.

Indonesia memosisikan diri sebagai fasilitator utama dalam inisiatif ini, memanfaatkan kekuatan pasar domestik, stabilitas ekonomi, serta pengalaman dalam pengembangan ekosistem ekonomi syariah nasional. Peran ini sekaligus memperkuat posisi Indonesia di kancah ekonomi Islam global.

Menurut pemberitaan media ekonomi nasional yang meliput Indonesia Economic Summit 2026, penguatan B57+ menjadi salah satu agenda utama Indonesia untuk mendorong pertumbuhan ekonomi halal dunia yang lebih inklusif, terintegrasi, dan berkelanjutan.

Monitorday.com– Indonesia aktif mendorong integrasi pasar ekonomi Islam global dengan memperkuat ekosistem investasi halal nasional. Upaya ini ditujukan untuk menjadikan Indonesia sebagai tujuan utama investasi syariah dunia sekaligus simpul penting perdagangan ekonomi Islam lintas negara.

Dorongan tersebut terlihat dari capaian transaksi investasi halal sepanjang 2023 yang mencapai sekitar 40 transaksi dengan nilai total USD 1,6 miliar. Angka ini mencerminkan meningkatnya kepercayaan investor global terhadap stabilitas, regulasi, dan potensi pasar ekonomi syariah di Indonesia.

Pemerintah menilai integrasi pasar ekonomi Islam global menjadi kebutuhan strategis di tengah pertumbuhan populasi Muslim dunia dan meningkatnya permintaan produk serta jasa halal. Indonesia memposisikan diri bukan hanya sebagai pasar, tetapi juga sebagai produsen dan pusat distribusi dalam rantai nilai halal global.

Selain memperkuat regulasi dan insentif investasi, Indonesia juga mendorong kolaborasi lintas negara Islam melalui berbagai forum ekonomi internasional. Kerja sama ini mencakup sektor keuangan syariah, industri halal, logistik, hingga pengembangan sumber daya manusia ekonomi Islam.

Langkah tersebut sejalan dengan visi jangka menengah pemerintah untuk memperkuat daya saing ekonomi nasional berbasis nilai-nilai syariah yang inklusif dan berkelanjutan. Integrasi pasar dinilai mampu membuka akses pembiayaan lebih luas serta mempercepat pertumbuhan usaha halal domestik.

Menurut laporan dan data pemerintah yang dirujuk oleh KNEKS dan Kementerian Investasi, penguatan integrasi pasar ekonomi Islam global menjadi fondasi penting agar Indonesia mampu berperan sebagai pemain utama dalam peta ekonomi syariah dunia.

Monitorday.com- Presiden Prabowo Subianto menerima sejumlah tokoh nasional dari berbagai latar belakang di kediaman pribadinya di Kertanegara, Jakarta. Pertemuan tersebut membahas arah kebijakan strategis pemerintah di tengah dinamika politik, ekonomi, dan sosial nasional.

Dalam pertemuan itu, Presiden mendengarkan berbagai masukan terkait pengelolaan sumber daya alam, reformasi birokrasi, hingga penguatan ekonomi nasional. Dialog berlangsung terbuka dan mencerminkan pendekatan konsultatif yang ditempuh pemerintah dalam merumuskan kebijakan.

Beberapa tokoh yang hadir dikenal sebagai figur kritis terhadap pemerintah. Kehadiran mereka dinilai sebagai sinyal bahwa Presiden membuka ruang dialog lintas pandangan demi menjaga stabilitas dan kohesi nasional.

Prabowo menegaskan bahwa pemerintah membutuhkan perspektif yang beragam agar kebijakan yang diambil tidak terjebak pada pandangan sempit kekuasaan. Menurutnya, kritik dan masukan justru menjadi bagian penting dalam proses pengambilan keputusan.

Pertemuan dengan tokoh nasional ini mencerminkan upaya Presiden Prabowo membangun komunikasi politik yang inklusif serta menjaga legitimasi kebijakan pemerintah di mata publik.

Monitorday.com- Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa politik luar negeri bebas dan aktif tetap menjadi prinsip utama Indonesia dalam menghadapi dinamika global yang semakin kompleks. Penegasan tersebut disampaikan saat membuka Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pemerintah Pusat dan Daerah Tahun 2026.

Dalam arahannya, Presiden menyampaikan bahwa Indonesia tidak akan terjebak dalam blok kekuatan mana pun, baik militer maupun politik. Menurutnya, independensi sikap diplomasi merupakan modal utama Indonesia untuk menjaga kedaulatan dan stabilitas nasional.

Prabowo juga mengingatkan pemerintah daerah agar memahami konteks geopolitik global, karena dampaknya langsung terasa hingga ke level daerah, terutama dalam sektor energi, pangan, dan investasi. Sinergi pusat dan daerah dinilai penting agar kebijakan nasional dapat diimplementasikan secara konsisten.

Selain itu, Presiden menekankan pentingnya menjaga stabilitas dalam negeri sebagai fondasi utama diplomasi luar negeri. Tanpa stabilitas politik dan sosial di dalam negeri, posisi Indonesia di panggung internasional akan melemah.

Penegasan Presiden dalam Rakornas 2026 ini menjadi sinyal bahwa pemerintahan Prabowo akan tetap berhati-hati dalam menyikapi dinamika global, sambil memastikan kepentingan nasional tetap berada di garis terdepan.

Monitorday.com- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap tiga kepala daerah yang terpilih dalam Pilkada Serentak 2024. Penangkapan ini terjadi ketika para kepala daerah tersebut belum genap satu tahun menjabat.

OTT dilakukan di lokasi berbeda dan berkaitan dengan dugaan suap serta penyalahgunaan wewenang dalam proyek dan perizinan daerah. KPK menyita sejumlah barang bukti berupa uang tunai, dokumen, serta perangkat elektronik yang diduga terkait tindak pidana korupsi.

Kasus ini kembali menyoroti tingginya biaya politik dalam kontestasi pemilihan kepala daerah. Sejumlah pengamat menilai tekanan untuk mengembalikan modal politik sering kali menjadi pemicu praktik korupsi di tingkat daerah.

KPK menegaskan komitmennya untuk menindak tegas praktik korupsi tanpa pandang jabatan maupun afiliasi politik. Lembaga antirasuah juga mengingatkan partai politik agar lebih ketat dalam proses rekrutmen dan pembinaan kader yang diusung dalam Pilkada.

Penangkapan tiga kepala daerah ini menjadi sinyal kuat bahwa reformasi sistem politik daerah masih menjadi pekerjaan rumah besar, khususnya dalam menekan politik biaya tinggi dan memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih.

Monitorday.com- Isu independensi Kepolisian Republik Indonesia (Polri) kembali menjadi sorotan setelah pernyataan Kapolri dalam rapat kerja dengan DPR RI. Dalam forum tersebut, Kapolri menegaskan bahwa Polri berada di bawah Presiden sesuai dengan konstitusi dan sistem ketatanegaraan Indonesia.

Pernyataan tersebut memicu diskusi di kalangan anggota DPR, khususnya terkait mekanisme pengawasan dan profesionalisme kepolisian dalam sistem demokrasi. Sejumlah legislator menilai penegasan itu perlu diimbangi dengan penguatan kontrol sipil agar Polri tetap netral dan tidak terseret kepentingan politik praktis.

Di sisi lain, pemerintah menilai posisi Polri di bawah Presiden justru dimaksudkan untuk memastikan garis komando yang jelas serta akuntabilitas dalam menjaga keamanan dan ketertiban nasional. Pemerintah juga menegaskan komitmen untuk terus mendorong reformasi institusi kepolisian.

Pengamat hukum dan politik menilai polemik ini mencerminkan tantangan klasik dalam demokrasi, yakni mencari keseimbangan antara efektivitas penegakan hukum dan prinsip independensi institusi. Transparansi serta penguatan mekanisme pengawasan eksternal dinilai menjadi kunci.

Menghangatnya kembali isu independensi Polri menunjukkan bahwa reformasi sektor keamanan masih menjadi agenda penting dalam konsolidasi demokrasi Indonesia di era pemerintahan Presiden Prabowo.

Monitorday.com- Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan membuka Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pemerintah Pusat dan Daerah Tahun 2026. Forum ini menjadi ajang konsolidasi kebijakan strategis antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam menghadapi tantangan ekonomi dan geopolitik global.

Rakornas yang digelar di Jakarta tersebut dihadiri oleh para menteri kabinet, kepala lembaga, gubernur, bupati, dan wali kota dari seluruh Indonesia. Agenda utama Rakornas adalah penyelarasan program prioritas nasional dengan kebijakan daerah agar pembangunan berjalan lebih efektif dan terukur.

Dalam sambutannya, Presiden Prabowo menekankan pentingnya disiplin fiskal, percepatan kedaulatan pangan dan energi, serta penguatan industri nasional. Ia juga meminta pemerintah daerah untuk lebih adaptif dalam menerjemahkan kebijakan pusat sesuai dengan karakteristik wilayah masing-masing.

Presiden menyebut target pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 8 persen pada 2026 hanya dapat dicapai jika tidak ada ego sektoral antara pusat dan daerah. Sinergi lintas level pemerintahan dinilai krusial untuk memastikan anggaran negara benar-benar berdampak langsung pada kesejahteraan rakyat.

Rakornas ini juga menjadi ruang evaluasi awal pemerintahan Prabowo dalam mengimplementasikan janji-janji politiknya, sekaligus memperkuat koordinasi nasional di tengah dinamika global yang penuh ketidakpastian.

Monitorday.com – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa pendanaan untuk iuran keanggotaan Indonesia dalam Dewan Perdamaian Internasional (Board of Peace/BoP) akan dibebankan melalui anggaran Kementerian Pertahanan (Kemhan). Hal ini disampaikan Purbaya saat memberikan keterangan kepada wartawan di Jakarta, Selasa (3/2/2026).

Board of Peace merupakan forum perdamaian internasional yang digagas oleh Presiden Amerika Serikat dan telah diikuti Indonesia setelah Presiden Prabowo Subianto menandatangani Board of Peace Charter pada 22 Januari 2026 di Davos, Swiss, sebagai bagian dari rangkaian World Economic Forum (WEF) 2026.

Dalam kesempatan itu, Purbaya juga mengungkapkan bahwa besaran iuran yang harus disiapkan Indonesia mencapai sekitar USD 1 miliar atau setara sekitar Rp16,7–17 triliun. Ia memastikan, dana tersebut akan melalui jalur Kemhan sebagai kementerian yang menjadi penanggung jawab fiskal untuk komitmen keanggotaan internasional tersebut.

“Ya, nanti selalu lewat Kemenhan, kan? Pasti selalu lewat Kemenhan,” ujar Purbaya kepada wartawan, tanpa menjelaskan secara rinci mekanisme teknis alur anggaran tersebut.

Pernyataan Purbaya ini sekaligus mengonfirmasi bahwa pemerintah telah memutuskan skema pembiayaan kontribusi Indonesia dalam dewan internasional tersebut melalui pos belanja yang sudah ada, yakni anggaran Kemhan. Namun ia juga menegaskan bahwa manajemen fiskal tetap akan diperhatikan secara ketat.

Purbaya menyatakan bahwa jika anggaran yang tersedia di Kemhan tidak mencukupi untuk menutup kewajiban tersebut, pemerintah akan membuka opsi realokasi anggaran dari pos lain yang masih memungkinkan. “Kalau nggak cukup, kami reorientasi. Yang penting adalah kami akan menjaga anggarannya tetap prudent,” jelasnya.

Besaran anggaran Kemhan yang ditetapkan pada 2026 adalah sekitar Rp187,1 triliun, yang digunakan untuk berbagai fungsi termasuk belanja pegawai dan prajurit TNI, penguatan alat utama sistem senjata (alutsista), serta program strategis lainnya yang berkaitan dengan kedaulatan negara.

Meski demikian, pemerintah masih terus memantau dampak fiskal dari keputusan tersebut. Menkeu Purbaya menyatakan bahwa kontribusi tersebut tidak akan membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) secara signifikan, namun keputusan lebih jauh akan disesuaikan dengan kondisi realisasi anggaran ke depan.

Sementara itu, Menteri Luar Negeri Sugiono sebelumnya menyampaikan bahwa iuran tersebut bersifat sukarela dan bukan kewajiban wajib bagi negara anggota Board of Peace, dan bahwa kontribusi tersebut dapat mengukuhkan posisi Indonesia sebagai anggota tetap organisasi internasional itu selama tiga tahun.

Monitorday.com – ragedi memilukan seorang siswa Sekolah Dasar (SD) di Kabupaten Ngada, Nusa Tenggara Timur (NTT) yang mengakhiri hidupnya karena tidak mampu membeli buku dan pena, mendorong reaksi keras DPR RI dan pihak terkait untuk mendorong evaluasi sistem pendidikan nasional. Kejadian yang dialami oleh siswa kelas IV berinisial YBS (10) itu menjadi sorotan tajam setelah diduga berujung pada tindakan bunuh diri akibat tekanan ekonomi keluarga yang tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar pendidikan.

Ketua Komisi X DPR RI, Hetifah Sjaifudian, menyatakan tragedi itu lebih dari sekadar kabar duka. Menurutnya, peristiwa ini merupakan alarm keras bagi negara dan masyarakat bahwa sistem pendidikan serta perlindungan sosial belum sepenuhnya efektif dalam menjamin hak anak. Hetifah menekankan pendidikan dasar harus benar-benar gratis dan inklusif, termasuk menjamin pemenuhan perlengkapan sekolah bagi anak dari keluarga rentan.

Menurut Hetifah, anak usia 10 tahun idealnya dilindungi dan dibantu agar tidak merasa putus asa hanya karena tidak dapat membeli kebutuhan belajar yang sangat mendasar. Ia menyerukan perlunya koreksi menyeluruh terhadap sistem pendidikan, perlindungan sosial, serta kepedulian lingkungan sekitar agar tragedi serupa tidak terulang.

Wakil Ketua Komisi X DPR, Lalu Hadrian Irfani, juga menyatakan keprihatinan mendalam dan menilai insiden ini sebagai tamparan keras bagi dunia pendidikan nasional. Ia meminta koordinasi intensif antara Komisi X DPR dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah serta pemerintah daerah untuk menemukan akar permasalahan dan langkah penanganan yang efektif. Komisi X bahkan berencana memanggil Mendikdasmen untuk menjelaskan serta mempertanggungjawabkan upaya penanganan kasus ini.

Lalu menegaskan, pemerintah wajib memastikan setiap anak Indonesia tidak terbebani oleh kemiskinan sampai pada titik yang dapat menghentikan hak mereka memperoleh pendidikan. Pada saat yang sama, ia mendorong pemerintah daerah untuk lebih peduli dan responsif terhadap kebutuhan pendidikan di wilayah masing-masing.

Sorotan tak hanya datang dari Komisi X. Anggota Komisi VIII DPR RI, Ina Ammania, juga menilai tragedi ini sebagai alarm serius terkait pemenuhan hak pendidikan anak di Indonesia. Ia menekankan bahwa apabila negara hadir melindungi secara adil, insiden tragis seperti itu seharusnya tidak pernah terjadi, khususnya bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu.

Pimpinan DPR turut menyatakan keprihatinan dan mendesak investigasi menyeluruh terhadap peristiwa tersebut, agar dapat terungkap faktor penyebab secara komprehensif sekaligus memperkuat pencegahan masa depan.

Peristiwa ini telah membuka kembali perdebatan nasional mengenai pendidikan gratis sejati, efektivitas bantuan sosial, serta perlunya dukungan psikososial bagi siswa yang rentan secara ekonomi dan mental sebuah panggilan bagi semua pihak untuk memastikan tidak ada lagi anak Indonesia yang merasa sendirian menghadapi tekanan hidup.