Monitorday.com — Presiden Prancis Emmanuel Macron menegaskan rencana kerja sama dengan sejumlah negara untuk menjalankan operasi damai guna membuka kembali akses di Selat Hormuz yang terdampak konflik kawasan.

Pernyataan tersebut disampaikan Macron saat berbicara di Universitas Yonsei dalam kunjungannya ke Korea Selatan, Jumat (3/4). Ia menekankan pentingnya menjaga jalur pelayaran internasional tetap aman dan terbuka.

“Kami ingin membuka kembali Selat Hormuz,” ujar Macron di hadapan mahasiswa.

Menurutnya, Prancis tengah berkoordinasi dengan berbagai negara untuk merancang misi damai yang bertujuan mengawal kapal tanker dan kapal kargo yang melintasi jalur tersebut. Operasi ini dirancang untuk memastikan keamanan pelayaran di salah satu rute energi paling vital di dunia.

Macron menambahkan, pelaksanaan operasi akan sangat bergantung pada mekanisme dekonfliksi dengan Iran, terutama setelah tercapainya gencatan senjata atau ketika situasi kawasan mulai stabil.

Ia juga menegaskan bahwa kerja sama internasional tersebut bertujuan mendorong gencatan senjata serta membuka ruang negosiasi yang komprehensif. Selain itu, upaya ini diharapkan mampu memastikan pengawasan yang memadai terhadap aktivitas nuklir, balistik, serta jaringan proksi Iran di kawasan.

Ketegangan di Selat Hormuz meningkat setelah Amerika Serikat dan Israel melancarkan serangan terhadap Iran. Situasi ini berdampak signifikan terhadap distribusi energi global, mengingat sekitar 20 persen pasokan minyak dunia melewati jalur tersebut.

Di sisi lain, Presiden AS Donald Trump mengeluarkan pernyataan yang beragam terkait langkah Washington dalam merespons situasi di kawasan itu. Meski demikian, Trump turut menyerukan keterlibatan negara-negara lain, termasuk Prancis, untuk menjaga keamanan jalur pelayaran strategis tersebut.

Upaya membuka kembali Selat Hormuz dinilai krusial bagi stabilitas ekonomi global, khususnya dalam menjaga pasokan energi dan meredam lonjakan harga minyak dunia.

Monitorday.com – Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya melakukan kunjungan silaturahmi Idul Fitri 1447 Hijriah dengan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka di Istana Wakil Presiden, Jakarta, Kamis (2/4) malam.

Pertemuan yang berlangsung dalam suasana Lebaran tersebut tidak hanya menjadi ajang saling bermaafan, tetapi juga dimanfaatkan untuk membahas berbagai perkembangan terkini di Indonesia.

Dalam keterangan resmi yang disampaikan melalui akun Sekretariat Kabinet, disebutkan bahwa pertemuan berlangsung hangat selama kurang lebih 1,5 jam di tengah nuansa bulan Syawal, yang identik dengan tradisi mempererat hubungan melalui silaturahmi.

Selain bertukar kabar, kedua pejabat negara itu turut mendiskusikan sejumlah isu strategis dan dinamika terbaru yang tengah berkembang di Tanah Air.

Sebelumnya, Teddy diketahui mendampingi Presiden Prabowo Subianto dalam rangkaian kegiatan Lebaran, termasuk kunjungan ke wilayah terdampak bencana di Aceh Tamiang, serta perjalanan kerja ke Jepang dan Korea Selatan.

Sementara itu, Wapres Gibran mengisi momen Idul Fitri dengan bersilaturahmi ke sejumlah pondok pesantren di Jawa Tengah, serta menghadiri berbagai agenda resmi di Istana Wakil Presiden.

Pertemuan ini mencerminkan semangat kebersamaan dan koordinasi antarpejabat negara dalam menjaga stabilitas serta merespons berbagai isu nasional, khususnya di momen Lebaran.

Monitorday.com–Presiden Prabowo Subianto menegaskan ambisinya untuk mendorong penggunaan kendaraan listrik secara menyeluruh, mencakup sepeda motor hingga truk, sebagai strategi utama untuk mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap energi berbasis minyak.

Kebijakan ini dinilai oleh Managing Director Energy Shift Institute, Putra Adhiguna, sebagai langkah strategis yang tepat untuk mengantisipasi potensi krisis minyak dan gas (migas) global, meskipun ia menekankan pentingnya komitmen kebijakan yang kuat dan konsisten agar implementasinya berjalan optimal.

Adhiguna menjelaskan, lonjakan harga minyak dunia yang dapat melampaui 100 dolar AS per barel berpotensi memberikan tekanan besar terhadap anggaran negara, bahkan menambah beban fiskal dalam jumlah signifikan setiap harinya jika tidak ada langkah antisipasi.

Menurutnya, pemerintah perlu memperkuat pembangunan infrastruktur pengisian kendaraan listrik serta meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat agar adopsi kendaraan listrik dapat berjalan optimal. Selain itu, pengembangan industri kendaraan listrik juga perlu diawasi agar tidak bergantung pada impor, serta mampu memberikan nilai tambah bagi industri domestik.

Di sisi lain, akademisi menilai bahwa elektrifikasi kendaraan merupakan langkah strategis dalam transisi energi dan dekarbonisasi. Namun, transisi ini masih menghadapi berbagai tantangan, termasuk keterbatasan infrastruktur, kesiapan sistem kelistrikan, serta daya beli masyarakat yang harus diperhatikan.

Presiden Prabowo menyampaikan pandangannya terkait potensi besar dari kebijakan ini. “Presiden Prabowo menyatakan bahwa penggunaan kendaraan listrik dapat menekan biaya energi masyarakat secara signifikan dan menjadi “game changer” dalam sistem energi nasional.”

Monitorday.com– Presiden terpilih Prabowo Subianto melakukan kunjungan diplomatik ke Korea Selatan, ditandai dengan perpaduan pembahasan serius dan momen hangat yang mencuri perhatian publik. Pertemuan dengan Presiden Korea Selatan Lee Jae Myung tidak hanya membahas isu kenegaraan, tetapi juga diwarnai gestur persahabatan seperti simbol jari hati dan interaksi santai yang disebut sebagai diplomasi ‘anabul’.

Kunjungan tersebut berlangsung pada Rabu, 1 Maret 2026, di Istana Kepresidenan Republik Korea, Cheong Wa Dae. Agenda resmi dimulai dengan upacara kenegaraan menyambut Prabowo, dilanjutkan dengan pertemuan bilateral antar kedua pemimpin serta jamuan makan siang yang menjadi panggung bagi interaksi personal tersebut.

Salah satu momen ikonik terjadi saat jamuan makan siang, di mana hadir Carmen, anggota grup K-pop Hearts2Hearts asal Indonesia. Kehadiran Carmen menarik perhatian kedua presiden. Mereka bertiga lantas mengabadikan foto bersama dengan kompak melakukan simbol jari hati (finger heart), pose yang digunakan para idola K-pop bagi para penggemarnya.

Dalam kesempatan lain, Presiden Prabowo juga memberikan hadiah berupa kerajinan unggulan UMKM Indonesia kepada Presiden Lee Jae Myung. Hadiah tersebut mencakup keris Bali dan guci keramik khas Jawa Timur. Pemberian ini merefleksikan kekayaan budaya Indonesia sekaligus menjadi wujud diplomasi ekonomi kreatif untuk memperkenalkan produk lokal ke kancah internasional.

Tidak hanya untuk pemimpin negara, Prabowo turut memberikan hadiah untuk anjing peliharaan Presiden Lee. Ia menghadiahi syal dan kalung kepada anjing bernama Bobby, yang memiliki kesamaan nama dengan kucing peliharaan Prabowo sendiri. Momen ini terjadi saat keduanya berbincang santai dalam Friendship Event di Garden of Sangchungjae.

Pendekatan diplomatik yang ditunjukkan Prabowo dinilai melampaui batas formalitas hubungan antarnegara. Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya mengungkapkan, “pendekatan diplomasi yang dilakukan Prabowo tidak semata untuk hubungan kedua negara, tapi juga menyentuh kedekatan personal.”

Monitorday.com–Popularitas kendaraan listrik di Indonesia terus meningkat signifikan seiring berbagai insentif pemerintah dan kekhawatiran akan fluktuasi harga bahan bakar minyak (BBM) konvensional. Fenomena ini mendorong banyak masyarakat untuk mempertimbangkan beralih ke moda transportasi yang lebih ramah lingkungan dan hemat energi.

Peningkatan minat ini tercermin dalam data resmi Gaikindo yang mencatat penjualan mobil listrik pada tahun 2025 mencapai 103.931 unit, melonjak drastis sekitar 10 kali lipat dibandingkan tahun 2022 yang hanya sebesar 10.327 unit. Angka ini mengindikasikan semakin banyaknya pengguna kendaraan listrik di Indonesia.

Meskipun demikian, bagi pengemudi pemula atau mereka yang baru berniat beralih, terdapat beberapa aspek penting yang kerap menjadi kesulitan untuk dipahami. Hal-hal tersebut mencakup cara kerja dasar mobil listrik, prosedur pengisian daya, serta estimasi biaya perawatan yang diperlukan.

Mobil listrik beroperasi menggunakan motor listrik sebagai tenaga penggerak utama yang disuplai oleh energi dari baterai. Sistem ini tidak membutuhkan bahan bakar minyak untuk berfungsi, melainkan memanfaatkan daya listrik yang diisi ulang melalui mekanisme pengecasan khusus.

Penting untuk diketahui bahwa kendaraan elektrifikasi memiliki beragam jenis, di antaranya Battery Electric Vehicle (BEV), Hybrid Electric Vehicle (HEV), Plug-in Hybrid Electric Vehicle (PHEV), hingga Fuel Cell Hybrid Electric Vehicle (FCHEV). Setiap jenis memiliki karakteristik dan keunggulan tersendiri, sehingga penyesuaian dengan kebutuhan berkendara sangat dianjurkan.

Proses pengisian daya mobil listrik umumnya relatif mudah dan menawarkan dua opsi utama bagi pengguna. Pilihan pertama adalah pengecasan yang dapat dilakukan secara mandiri di rumah, sementara opsi kedua memanfaatkan fasilitas stasiun pengisian umum seperti Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU).

Monitorday.com – Presiden Prabowo Subianto menggagas rencana ambisius untuk mengonversi seluruh kendaraan berbahan bakar fosil di Indonesia menjadi kendaraan listrik. Di tengah krisis energi global, ia menyebut langkah tersebut sebagai “game changer” yang diyakini mampu mengurangi ketergantungan pada bahan bakar minyak (BBM).

Dalam sebuah diskusi bersama pimpinan media nasional, Prabowo menegaskan visinya untuk elektrifikasi total sektor transportasi. “Saya ingin total kendaraan listrik. Semua motor, mobil, truk, hingga traktor harus berbasis listrik,” ujarnya.

Dari sisi ekonomi, Prabowo juga menyinggung skema pembebanan harga energi. Ia mengisyaratkan bahwa penggunaan BBM nantinya akan mengikuti harga pasar global, terutama bagi kalangan mampu. Sementara itu, ia menargetkan sumber listrik ke depan berasal dari energi terbarukan, khususnya tenaga surya.

Presiden bahkan menargetkan pembangunan pembangkit listrik tenaga surya dengan kapasitas hingga 100 gigawatt (GW) dalam dua tahun ke depan.

Di sisi lain, peralihan ke kendaraan listrik mulai dirasakan sebagian masyarakat. Haliman (55), pengemudi ojek daring di Jakarta, mengaku biaya operasionalnya turun drastis sejak beralih ke motor listrik.

“Dulu bensin bisa Rp60.000 per hari, sekarang ngecas cuma sekitar Rp8.000,” ujarnya.

Namun, ia tetap harus membayar cicilan harian sekitar Rp55.000 selama 1,5 tahun. Selain itu, kekhawatiran muncul terkait biaya penggantian baterai yang bisa mencapai puluhan juta rupiah setelah masa garansi berakhir.

Saat ini, jumlah kendaraan listrik di Indonesia masih jauh tertinggal dibandingkan kendaraan berbahan bakar fosil. Sepeda motor listrik tercatat sekitar 236.000 unit, sementara motor konvensional mencapai lebih dari 139 juta unit. Mobil listrik pun baru sekitar 123.000 unit, dibandingkan lebih dari 20 juta mobil berbahan bakar minyak.

Kondisi ini menunjukkan bahwa jalan menuju elektrifikasi total masih panjang.

Salah satu tantangan utama adalah keterbatasan infrastruktur pengisian daya. Rasio Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) saat ini sekitar 1:26, masih di bawah angka ideal 1:17.

Pemerintah melalui Perusahaan Listrik Negara (PLN) telah mengoperasikan ribuan SPKLU dan menargetkan peningkatan signifikan hingga 2030. Selain itu, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menyebut konversi motor listrik bisa ditekan hingga Rp5–6 juta dengan teknologi terbaru.

Namun, menurut Bhima Yudhistira dari CELIOS, persoalan tidak berhenti pada kendaraan dan infrastruktur saja.

“Bagaimana dengan suku cadang, terutama baterai? Apakah ada subsidi atau fasilitas daur ulang? Ini belum jelas,” ujarnya.

Indonesia sendiri hingga kini belum memiliki sistem pengolahan limbah baterai kendaraan listrik yang memadai.

Organisasi lingkungan WALHI menilai kebijakan ini berpotensi menjadi “solusi semu”. Mereka menyoroti dampak ekologis dari rantai pasok kendaraan listrik, termasuk eksploitasi sumber daya alam dan deforestasi.

Koordinator WALHI, Uli Arta Siagian, menilai peningkatan produksi kendaraan listrik justru bisa memperbesar tekanan terhadap lingkungan.

“Kebutuhan bahan baku akan meningkat, dan ini berisiko memperluas kerusakan ekologis,” ujarnya.

Tantangan lain datang dari sisi pasokan energi. Saat ini, listrik di Indonesia masih didominasi pembangkit berbasis batu bara, dengan porsi lebih dari 60 persen. Sementara energi terbarukan seperti tenaga surya masih sangat kecil.

Hal ini memunculkan kritik bahwa kendaraan listrik belum sepenuhnya ramah lingkungan jika sumber energinya masih berasal dari fosil.

“Kalau sumber listriknya masih batu bara, maka masalah utamanya belum terselesaikan,” kata Bhima.

Sejumlah pengamat menilai solusi jangka panjang yang lebih efektif adalah memperkuat transportasi publik. Saat ini, sekitar 52% konsumsi BBM nasional berasal dari sektor transportasi, dan sebagian besar digunakan oleh kendaraan pribadi.

Minimnya pengembangan transportasi umum dinilai menjadi akar masalah tingginya konsumsi energi.

“Subsidi transportasi publik dan pembangunan infrastrukturnya harus jadi prioritas,” ujar Bhima.

Ambisi besar Presiden Prabowo untuk elektrifikasi total kendaraan dinilai sebagai langkah progresif, namun penuh tantangan. Mulai dari infrastruktur, biaya, ekosistem industri, hingga sumber energi, semuanya perlu dibenahi secara menyeluruh.

Tanpa perencanaan matang dari hulu ke hilir, para pengamat menilai kebijakan ini berisiko menjadi solusi parsial yang belum mampu menjawab persoalan energi secara fundamental.

Monitorday.Com — Kenaikan harga minyak dunia dinilai berpotensi memberikan tekanan besar terhadap anggaran negara sekaligus menurunkan daya beli masyarakat. Jika tidak diantisipasi dengan tepat, kondisi ini dapat berkembang menjadi risiko sosial yang lebih luas.

Ekonom Senior INDEF, Aviliani, dalam wawancara di program Rosi pada Kamis (malam), menjelaskan bahwa tren kenaikan harga minyak akan semakin membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), terutama melalui peningkatan subsidi energi.

“Kalau harga minyak terus naik, tekanan terhadap APBN pasti semakin besar, karena subsidi energi ikut meningkat. Ini yang perlu diantisipasi,” ujarnya.

Menurut Aviliani, dampak kenaikan harga minyak tidak hanya dirasakan pada sisi fiskal, tetapi juga menjalar ke sektor riil. Dunia usaha menghadapi kenaikan biaya produksi dan distribusi, yang pada akhirnya berdampak pada kenaikan harga barang dan jasa.

Kondisi tersebut, lanjutnya, akan langsung dirasakan masyarakat melalui melemahnya daya beli. Ia menegaskan bahwa persoalan utama bukan semata pada besaran subsidi, melainkan pada kemampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari.

“Isu utamanya bukan hanya subsidi, tetapi daya beli masyarakat. Kalau daya beli turun, itu akan berdampak ke seluruh sektor ekonomi,” kata Aviliani.

Ia juga mengingatkan bahwa tekanan ekonomi yang tidak tertangani dapat memicu dampak lanjutan, termasuk potensi gejolak sosial. Oleh karena itu, diperlukan langkah mitigasi yang tidak hanya bersifat jangka pendek.

Salah satu solusi yang didorong adalah percepatan penciptaan lapangan kerja, khususnya melalui proyek infrastruktur dan program pembangunan di daerah.

“Pembangunan proyek infrastruktur atau program lain di daerah perlu dipercepat untuk membuka peluang kerja. Ini penting sebagai bantalan ekonomi,” ujarnya.

Aviliani menekankan bahwa kebijakan yang diambil pemerintah harus mampu menjaga keseimbangan antara stabilitas fiskal dan perlindungan daya beli masyarakat, agar tekanan akibat kenaikan harga minyak tidak berkembang menjadi krisis yang lebih luas.

Monitorday.com – Lonjakan harga energi global akibat konflik di Timur Tengah mendorong sejumlah negara mengambil langkah strategis untuk menekan konsumsi bahan bakar. Salah satu kebijakan yang banyak diterapkan adalah sistem kerja dari rumah atau work from home (WFH) guna mengurangi mobilitas harian masyarakat.

Kondisi ini tidak hanya berdampak pada sektor industri, tetapi juga mengubah pola kerja di berbagai negara. Pemerintah di sejumlah wilayah bahkan mulai menerapkan kebijakan WFH secara luas sebagai bagian dari upaya efisiensi energi. Indonesia pun mulai mengadopsi langkah serupa sebagai respons terhadap situasi global.

Berikut sejumlah negara yang telah menerapkan kebijakan WFH:

1. Pakistan
Pemerintah Pakistan di bawah kepemimpinan Shahbaz Sharif memberlakukan kebijakan WFH bagi 50 persen pekerja. Selain itu, masa libur sekolah juga diperpanjang sejak awal Maret.

Langkah ini diambil untuk menekan konsumsi bahan bakar di tengah lonjakan harga minyak global. Kenaikan harga BBM di Pakistan bahkan mencapai 55 rupee per liter, yang disebut sebagai salah satu kenaikan terbesar dalam sejarah negara tersebut.

2. Thailand
Di Thailand, kebijakan WFH diberlakukan bagi pegawai negeri sejak 3 Maret oleh Anutin Charnvirakul. Namun, aturan ini tidak berlaku bagi sektor pelayanan publik.

Selain WFH, pemerintah juga mengeluarkan berbagai imbauan hemat energi, seperti mengatur suhu AC pada 26–27 derajat Celsius, mengenakan pakaian kerja yang lebih santai, mematikan perangkat listrik saat tidak digunakan, hingga mengurangi penggunaan lift.

3. Vietnam
Pemerintah Vietnam melalui Kementerian Perdagangan mengimbau pelaku usaha untuk menerapkan sistem WFH. Kebijakan ini bertujuan mengurangi mobilitas dan konsumsi BBM.

Vietnam menjadi salah satu negara yang terdampak signifikan akibat ketergantungan impor energi dari Timur Tengah, terutama setelah terganggunya distribusi energi global.

4. Sri Lanka
Di Sri Lanka, pemerintah menerapkan WFH sekaligus memangkas hari kerja menjadi empat hari dalam sepekan. Kebijakan ini diumumkan oleh Prabath Chandrakeerthi selaku Komisaris Jenderal Layanan Esensial.

Sejak 18 Maret, hari Rabu ditetapkan sebagai hari libur tambahan. Kebijakan ini juga berlaku untuk sekolah dan universitas sebagai bagian dari langkah penghematan energi nasional.

5. Mesir
Pemerintah Mesir resmi menerapkan kebijakan WFH mulai April 2026, dengan aturan satu hari kerja dari rumah setiap pekan bagi para pekerja.

Namun, sektor vital seperti rumah sakit, sekolah, dan pabrik tetap beroperasi normal. Selain itu, pemerintah juga mewajibkan toko, restoran, dan kafe tutup lebih awal sebelum pukul 21.00 waktu setempat sejak 28 Maret.

Kebijakan-kebijakan tersebut mencerminkan upaya global dalam menghadapi tekanan krisis energi. Dengan membatasi mobilitas dan aktivitas operasional, negara-negara berharap konsumsi energi dapat ditekan sekaligus menjaga stabilitas ekonomi di tengah ketidakpastian global.

Monitorday.com – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mengambil langkah tegas menghentikan sementara operasional enam perusahaan di wilayah Pantai Utara (Pantura) Tegal, Jawa Tengah, pada Rabu dan Kamis tanggal 1 dan 2 April 2026.

Penindakan ini dilakukan lantaran keenam entitas usaha tersebut melakukan pemanfaatan ruang laut total seluas 3,75 hektare (Ha) tanpa mengantongi dokumen persyaratan dasar Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL).

“Langkah ini dilakukan sebagai peringatan keras bagi pelaku usaha bahwa KKP menerapkan zero tolerance (tanpa toleransi) terhadap praktik bisnis yang mengabaikan daya dukung lingkungan pesisir,” tegas Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP), Pung Nugroho Saksono (Ipunk) dalam siaran resmi di Jakarta, Kamis (1/4).

Berdasarkan hasil pengawasan di lapangan, dari enam entitas usaha yang dihentikan sementara, sebanyak 5 (lima) industri bergerak di bidang usaha galangan kapal, yaitu PT. SMU (0,46 Ha), PT. TTM (0,12 Ha), PT. TSU (0,47 Ha), PT. CBS (0,06 Ha), dan CV. DA (1,35 Ha). Sedangkan, satu perusahaan bergerak di bidang usaha budi daya tambak udang, yaitu CV. PPU (1,29 Ha).

Keenam perusahaan tersebut diduga kuat melanggar Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tentang Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang.

Meski bertindak tegas, Ipunk menampik bahwa penertiban ini akan mematikan usaha. Langkah ini justru merupakan wujud keadilan restoratif, di mana negara mendorong pelaku usaha untuk tunduk pada regulasi sebelum kerusakan lingkungan terjadi lebih parah.

“Penyegelan ini bukan berarti usaha mereka kami stop selamanya. Kami minta mereka berhenti sementara agar tertib administrasi. Begitu PKKPRL diurus dan terbit, silakan beroperasi kembali. Semua harus taat hukum,” imbuhnya.

Sejalan dengan komitmen tersebut, Direktur Pengawasan Sumber Daya Kelautan, Sumono Darwinto, telah menginstruksikan aparat di lapangan untuk memantau ketat keenam lokasi pasca penyegelan. Sumono memberikan ultimatum keras kepada para pelaku usaha untuk tidak mencoba melakukan aktivitas secara sembunyi-sembunyi selama masa penghentian sementara ini diberlakukan.

Hal ini sesuai dengan arahan Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono, yang menekankan bahwa tindakan tegas terhadap segala bentuk pemanfaatan ruang laut yang tidak sesuai peraturan merupakan langkah mutlak guna mewujudkan Ekonomi Biru yang berkelanjutan.

Monitorday.com] – Pesepakbola nasional Pratama Arhan berpeluang mencatat sejarah sebagai lulusan pertama Universitas Dian Nuswantoro (Udinus) yang memperoleh ijazah berbasis teknologi blockchain.

Rektor Udinus, Pulung Nurtantio Andono, menyampaikan bahwa Arhan dijadwalkan mengikuti wisuda pada April 2026, berdasarkan data dari Biro Akademik kampus tersebut. Ia menegaskan bahwa Arhan bersama angkatannya akan menjadi pelopor penerapan sistem ijazah digital berbasis blockchain di Udinus.

Menurut Pulung, penerapan teknologi ini merupakan langkah strategis untuk menjawab tantangan era digital, terutama dalam mencegah pemalsuan dokumen akademik. Dengan sistem blockchain, ijazah tidak lagi sekadar dokumen fisik, tetapi memiliki rekam jejak digital yang transparan, aman, dan tidak dapat dimanipulasi.

Dalam implementasinya, Udinus bekerja sama dengan sejumlah lembaga internasional, yakni Dubai Blockchain Center, Indonesia Blockchain Center (IBC), serta Sealbound UAE.

Rektor juga menyampaikan apresiasi terhadap dedikasi Arhan yang mampu menyeimbangkan karier sebagai atlet profesional dengan pendidikan akademik. Ia bahkan mendukung rencana pemain tersebut untuk melanjutkan studi ke jenjang magister (S2) di Udinus.

Arhan, yang kini memperkuat klub Bangkok United, baru saja menyelesaikan sidang skripsi di Program Sarjana Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Udinus pada 1 April 2026. Pemain kelahiran Blora itu mengaku sempat merasa tegang sebelum menjalani sidang, namun akhirnya berhasil menyelesaikannya dengan baik.

Ia dinyatakan lulus dengan revisi dan bertekad segera menyelesaikan perbaikan agar dapat mengikuti wisuda tahun ini. Dalam penelitiannya, Arhan mengangkat topik mengenai peran brand ambassador, pemasaran media sosial, dan brand familiarity dalam meningkatkan penjualan sepatu sepak bola merek Mizuno.

Selama menjalani studi, Arhan mengaku mendapat dukungan penuh dari dosen pembimbing dan rekan-rekannya di lingkungan kampus. Ia juga telah merencanakan untuk melanjutkan pendidikan S2 dengan mengambil jurusan Ilmu Komunikasi melalui program beasiswa yang disediakan Udinus.

Sementara itu, dosen pembimbingnya, Mahmud, menyatakan bahwa Arhan mampu menjalani proses sidang dengan lancar dan menjelaskan hasil penelitiannya secara baik. Ia menambahkan bahwa revisi yang diberikan merupakan hal wajar dan akan segera diselesaikan dengan pendampingan lebih lanjut.