Monitorday.com – Pemerintah resmi akan memberlakukan mandatori biodiesel B50 secara nasional mulai 1 Juli 2026. Kebijakan ini menjadi langkah strategis untuk memperkuat ketahanan energi nasional, mengurangi ketergantungan pada bahan bakar impor, sekaligus mendukung transisi menuju energi yang lebih ramah lingkungan.

Menjelang penerapan penuh B50, PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI telah menyelesaikan serangkaian uji coba penggunaan bahan bakar tersebut pada lokomotif dan kereta pembangkit. Hasil pengujian menunjukkan performa yang positif dan dinilai siap untuk diimplementasikan secara lebih luas.

Direktur Pengelolaan Sarana dan Prasarana KAI, Heru Kuswanto, mengatakan pengujian dilakukan secara bertahap dengan tetap mengutamakan aspek keselamatan, keandalan, dan kinerja operasional.

“Uji coba penggunaan B50 pada lokomotif dan genset kereta api dilakukan secara bertahap dan terukur, dengan tetap mengedepankan aspek keselamatan, keandalan, dan kinerja operasional,” ujarnya.

Pengujian dilakukan di dua lokasi utama, yakni Depo Sidotopo Surabaya untuk menguji performa mesin lokomotif dan konsumsi bahan bakar, serta Depo Kereta Yogyakarta untuk memantau kinerja genset kereta pembangkit melalui evaluasi berkala setiap 300 jam operasi.

Manager Humas KAI Daop 8 Surabaya, Mahendro Trang Bawono, menjelaskan bahwa uji dinamis pada lokomotif CC206 15 12 yang digunakan untuk perjalanan KA Sembrani relasi Surabaya Pasar Turi–Gambir menunjukkan hasil memuaskan. Biodiesel B50 dapat digunakan tanpa mengganggu performa maupun keandalan operasional kereta.

Selain mendukung pengurangan emisi, penerapan B50 juga diproyeksikan memberikan manfaat ekonomi yang signifikan. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, menegaskan bahwa Indonesia tidak lagi perlu mengimpor solar setelah kebijakan B50 berlaku penuh.

Langkah tersebut diperkirakan mampu menghemat devisa negara hingga Rp154 triliun per tahun. Angka tersebut lebih tinggi dibanding penghematan saat implementasi B40 yang mencapai sekitar Rp134 triliun.

Sekretaris Jenderal Ikatan Ahli Teknik Perminyakan Indonesia (IATMI), Hadi Ismoyo, menyebut peningkatan penghematan tersebut berasal dari semakin besarnya porsi bahan bakar nabati dalam campuran biodiesel nasional.

Sementara itu, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman memastikan kebutuhan minyak sawit mentah (CPO) untuk mendukung program B50 tidak akan mengganggu pasokan minyak goreng domestik. Menurutnya, produksi CPO nasional masih mencukupi dan tetap menyisakan surplus meskipun sebagian dialokasikan untuk program energi.

Pemerintah juga menilai implementasi B50 akan memperkuat upaya pengurangan emisi karbon di sektor transportasi. Kereta api selama ini dikenal sebagai salah satu moda transportasi paling efisien dari sisi emisi dibanding kendaraan pribadi.

Data menunjukkan rata-rata emisi kereta api berkisar 15 hingga 40 gram CO₂ per penumpang-kilometer, jauh lebih rendah dibanding kendaraan pribadi yang dapat mencapai 120 hingga 250 gram CO₂ per penumpang-kilometer.

Dengan peningkatan kandungan biodiesel menjadi 50 persen, emisi gas rumah kaca diperkirakan akan semakin berkurang dan mendukung target nasional menuju Net Zero Emission.

Meski kebijakan B50 akan mulai diterapkan pada Juli mendatang, pemerintah bersama Kementerian ESDM, LEMIGAS, dan PT KAI tetap melakukan pemantauan dan evaluasi lanjutan hingga Oktober 2026 untuk memastikan implementasi berjalan optimal.

Keberhasilan uji coba pada sektor perkeretaapian menjadi salah satu indikator penting bahwa Indonesia siap memasuki era baru kemandirian energi melalui pemanfaatan bahan bakar nabati yang lebih berkelanjutan dan bernilai ekonomi tinggi.

Monitorday.com – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengaku penasaran dengan sosok di balik lagu viral My Little Bolu Ketan yang belakangan ramai diperbincangkan di media sosial. Bahkan, Bahlil menyatakan keinginannya untuk mengundang sang kreator makan bersama sebagai bentuk apresiasi atas kreativitas yang ditunjukkan.

Pernyataan tersebut disampaikan Bahlil saat berbincang dengan Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni, Raffi Ahmad, dalam sebuah konten yang diunggah melalui akun Instagram @raffinagita1717.

“Kalau yang bersangkutan berkenan, saya ingin mengundang untuk berbincang-bincang sekaligus makan. Saya juga penasaran siapa orangnya. Bahkan saat sedang ibadah pun, hampir setiap pagi saya mendengar lagu itu. Anak saya sampai ikut menertawakan saya,” ujar Bahlil sambil tersenyum.

Lagu My Little Bolu Ketan atau yang lebih dikenal dengan sebutan “MBG Mas Bahlil Ganteng” viral di berbagai platform media sosial karena liriknya yang unik dan mengandung permainan kata yang mengaitkan nama Bahlil. Salah satu bagian yang paling banyak dikutip warganet berbunyi, “Mas Bahlil Ganteng, buah apa yang paling manis? Buah-lil.”

Dalam perbincangan tersebut, Raffi Ahmad mengungkapkan bahwa konten sebelumnya bersama Bahlil berhasil menarik perhatian publik dan ditonton hingga jutaan kali. Banyak warganet yang menitipkan pertanyaan mengenai tanggapan Bahlil terhadap lagu yang tengah viral tersebut.

“Banyak yang mengirim pesan dan meminta saya bertanya langsung kepada Pak Bahlil tentang perasaannya setelah namanya dijadikan lagu yang viral di media sosial,” kata Raffi.

Menanggapi fenomena tersebut, Bahlil menegaskan dirinya menghargai kreativitas generasi muda dan para pengguna media sosial. Namun, ia mengingatkan agar kebebasan berekspresi tetap dilakukan secara bertanggung jawab.

“Saya menghargai kreativitas anak-anak muda dan masyarakat. Tetapi saya berharap kreativitas itu tetap digunakan secara terukur dan tidak masuk ke ranah yang sensitif, seperti isu SARA. Selama dilakukan dalam koridor yang baik dan benar, tentu harus dihargai,” ujarnya.

Bahlil juga menilai bahwa menjadi pejabat publik berarti harus siap menerima berbagai bentuk perhatian dan respons dari masyarakat, termasuk yang muncul dalam bentuk hiburan maupun karya kreatif.

“Risiko menjadi pejabat publik memang harus siap menerima segala bentuk respons dari masyarakat,” katanya.

Di akhir perbincangan, Bahlil kembali meminta bantuan Raffi Ahmad untuk menemukan sosok pencipta lagu tersebut.

“Tolong bantu carikan siapa pembuat lagu MBG itu. Saya benar-benar ingin memberikan apresiasi. Jujur saja, saya juga cukup kaget melihat lagu itu bisa viral seperti sekarang,” ujar Bahlil.

Lagu My Little Bolu Ketan sendiri diketahui semakin populer setelah dipopulerkan sejumlah kreator konten di media sosial. Salah satu video yang menggunakan lagu tersebut bahkan berhasil meraih puluhan juta tayangan dan jutaan tanda suka.

Berdasarkan penelusuran warganet, lagu tersebut dibuat dengan bantuan teknologi kecerdasan buatan (AI). Liriknya disebut berasal dari kumpulan komentar netizen yang kemudian dirangkai menjadi lagu bernuansa humor.

Fenomena viralnya lagu tersebut menjadi salah satu contoh bagaimana kreativitas digital dan teknologi AI semakin berperan dalam menciptakan tren baru di media sosial Indonesia.

Monitorday.com – PT Pertamina Patra Niaga melakukan penambahan penyaluran LPG 3 kg secara nasional sebanyak 9 juta tabung di momen libur panjang Iduladha. Hal ini untuk memastikan kebutuhan energi masyarakat tetap terpenuhi.

Penambahan fakultatif LPG 3 kg tersebut disalurkan secara bertahap di berbagai wilayah Indonesia dengan mempertimbangkan tren konsumsi dan kebutuhan masyarakat selama masa libur panjang Iduladha yang diperkirakan mengalami peningkatan.

Corporate Secretary PT Pertamina Patra Niaga, Roberth MV. Dumatubun mengatakan bahwa langkah penambahan penyaluran ini merupakan komitmen Pertamina Patra Niaga dalam menjaga ketahanan stok dan kelancaran distribusi energi, khususnya LPG subsidi bagi masyarakat yang berhak.

“Pertamina Patra Niaga menambah penyaluran LPG 3 kg sebanyak 9 juta tabung secara nasional selama periode libur panjang Iduladha. Penambahan ini kami lakukan untuk mengantisipasi peningkatan kebutuhan masyarakat sekaligus memastikan LPG subsidi tetap tersedia dan mudah diakses,” ujar Roberth dalam siaran persnya, Jumat (29/5/2026).

Ia menambahkan, Pertamina Patra Niaga terus berkoordinasi dengan pemerintah daerah, Hiswana Migas, agen, hingga pangkalan LPG untuk memastikan distribusi berjalan optimal dan tepat sasaran.

“Kami mengimbau masyarakat agar membeli LPG 3 kg di pangkalan resmi Pertamina karena stoknya dipastikan tersedia sesuai ketentuan Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan pemerintah daerah. Masyarakat juga diharapkan membeli sesuai kebutuhan dan tidak melakukan panic buying,” tambahnya.

Selain menambah penyaluran, Pertamina Patra Niaga juga melakukan monitoring secara intensif terhadap penyaluran LPG dan menyiagakan layanan distribusi selama masa libur guna memastikan kebutuhan energi masyarakat tetap terpenuhi.

Monitorday.com – Pemerintah Israel memutuskan menghentikan seluruh hubungan dengan Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Antonio Guterres, setelah negara tersebut dan militer Israel (IDF) dimasukkan ke dalam daftar pihak yang diduga terlibat dalam kekerasan seksual di wilayah konflik.

Keputusan tersebut disampaikan Duta Besar Israel untuk PBB, Danny Danon, melalui unggahan di media sosial X pada Kamis (28/5). Danon mengungkapkan bahwa Israel telah menerima pemberitahuan resmi dari kantor Sekretaris Jenderal PBB terkait pencantuman Israel dalam daftar tersebut.

“Keputusan politis yang jauh dari fakta dan kenyataan,” tulis Danon dalam pernyataannya.

Ia menegaskan bahwa Israel menolak keputusan tersebut dan memutuskan untuk menghentikan seluruh hubungan dengan kantor Sekretaris Jenderal PBB.

Menurut Danon, Israel juga akan menangguhkan hubungan dengan Sekretariat PBB hingga terpilihnya sekretaris jenderal yang baru, mengingat masa jabatan Antonio Guterres dijadwalkan berakhir tahun ini.

Pencantuman Israel dalam daftar hitam PBB terjadi di tengah meningkatnya sorotan internasional terhadap dugaan pelanggaran hak asasi manusia terhadap warga Palestina yang ditahan oleh pasukan Israel. Sejumlah laporan dari organisasi hak asasi manusia internasional menyebut adanya dugaan pelecehan dan kekerasan seksual terhadap tahanan Palestina di berbagai fasilitas penahanan, termasuk di Sde Teiman.

Laporan tersebut menyebut korban terdiri dari perempuan dan laki-laki yang berasal dari Jalur Gaza maupun Tepi Barat.

Selain Israel, PBB juga memasukkan kelompok Hamas ke dalam daftar yang sama. Organisasi tersebut dituduh menggunakan kekerasan seksual sebagai bagian dari strategi dalam konflik bersenjata.

Danon menolak keras keputusan tersebut dan menilai tidak tepat menempatkan Israel dalam kategori yang sama dengan Hamas. Ia juga menuduh Guterres bersikap tidak netral serta gagal melakukan investigasi yang menyeluruh terhadap tuduhan yang diarahkan kepada Israel.

Ketegangan antara Israel dan PBB sebenarnya telah berlangsung dalam beberapa tahun terakhir. Pada 2024, Menteri Luar Negeri Israel, Israel Katz, menetapkan Guterres sebagai persona non grata, yang berarti tidak diperkenankan memasuki wilayah Israel.

Menanggapi langkah Israel, juru bicara PBB, Stephane Dujarric, menyebut keputusan tersebut lebih bersifat simbolis dan tidak akan memengaruhi aktivitas maupun kemitraan PBB dengan negara anggota.

“Kami berpandangan bahwa negara-negara anggota harus tetap terlibat dan terus menjalin komunikasi. Keterlibatan selalu menjadi solusi yang lebih baik daripada tidak terlibat,” ujar Dujarric.

Keputusan Israel ini diperkirakan akan semakin memperuncing hubungan antara Tel Aviv dan PBB, yang dalam beberapa tahun terakhir kerap berselisih terkait berbagai isu konflik di Timur Tengah dan penanganan krisis kemanusiaan Palestina.

Monitorday.com – Presiden Prabowo Subianto bersama Presiden Prancis Emmanuel Macron resmi meluncurkan France–Indonesia High Level Business Council atau Dewan Bisnis Tingkat Tinggi Indonesia–Prancis dalam kunjungan kenegaraan di Paris. Peluncuran forum strategis tersebut langsung menghasilkan empat kesepakatan komersial baru senilai US$3,5 miliar atau sekitar Rp62,3 triliun.

Pembentukan dewan bisnis tersebut menjadi salah satu agenda ekonomi utama dalam rangkaian kunjungan Presiden Prabowo ke Prancis. Forum ini dirancang sebagai wadah kolaborasi antara pemerintah dan pelaku usaha kedua negara guna memperkuat hubungan ekonomi, perdagangan, investasi, serta kerja sama strategis jangka panjang.

Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Rosan Roeslani mengatakan dewan bisnis tersebut diharapkan menjadi motor penggerak berbagai proyek kerja sama yang telah disepakati Indonesia dan Prancis.

“Forum ini tidak hanya menjadi wadah dialog antara pelaku usaha, tetapi juga menjadi mesin penggerak untuk mendorong investasi, perdagangan, dan kerja sama strategis yang memberikan manfaat nyata bagi kedua negara,” ujar Rosan dalam keterangan resminya.

Forum bisnis tingkat tinggi itu mempertemukan sekitar 30 pimpinan perusahaan dan pelaku industri terkemuka dari Indonesia maupun Prancis. Total kapitalisasi pasar gabungan perusahaan yang tergabung dalam forum tersebut mencapai sekitar US$1,3 triliun.

Dewan bisnis dipimpin bersama oleh CEO Danone sekaligus Chair France–Indonesia Business Council MEDEF International, Antoine de Saint-Affrique, dan Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, Anindya Bakrie.

Salah satu hasil konkret dari peluncuran forum tersebut adalah tercapainya empat kesepakatan komersial baru dengan nilai mencapai US$3,5 miliar. Kerja sama itu mencakup sektor energi, perdagangan, dan pertahanan yang dinilai menjadi bidang strategis bagi kedua negara.

Menurut Rosan, capaian tersebut mencerminkan meningkatnya kepercayaan dunia usaha Prancis terhadap Indonesia sebagai tujuan investasi yang menjanjikan.

“Kesepakatan yang tercapai menunjukkan bahwa Indonesia dipandang sebagai mitra strategis yang memiliki prospek pertumbuhan jangka panjang dan iklim investasi yang semakin kompetitif,” katanya.

Selain mendorong investasi baru, dewan bisnis tersebut juga akan berfungsi mengawal implementasi berbagai komitmen kerja sama yang telah disepakati sebelumnya.

Rosan mengingatkan bahwa saat kunjungan Presiden Macron ke Indonesia pada Mei 2025, kedua negara telah menandatangani 27 nota kesepahaman (MoU) dengan total nilai lebih dari US$11 miliar.

Karena itu, keberadaan forum bisnis ini dinilai penting untuk memastikan seluruh komitmen tersebut dapat direalisasikan secara optimal.

“Forum ini akan menjadi sarana untuk mengidentifikasi hambatan, mempercepat penyelesaian berbagai kendala, dan memastikan investasi berjalan sesuai rencana,” ujarnya.

Ke depan, Dewan Bisnis Indonesia–Prancis menargetkan peningkatan nilai perdagangan bilateral hingga tiga kali lipat pada 2035. Pemerintah Indonesia dan Prancis bersama Kadin Indonesia serta MEDEF International juga berkomitmen memperluas kerja sama di berbagai sektor strategis lainnya.

Rosan optimistis kolaborasi yang semakin erat antara pemerintah dan dunia usaha kedua negara akan menciptakan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, membuka lapangan kerja baru, serta memperkuat daya saing Indonesia dan Prancis di tengah tantangan ekonomi global.

Peluncuran Dewan Bisnis Indonesia–Prancis menjadi salah satu pencapaian penting dalam kunjungan kenegaraan Presiden Prabowo ke Paris. Selain menghadiri forum ekonomi tersebut, Presiden Prabowo juga melakukan pertemuan bilateral dengan Presiden Macron untuk membahas penguatan kerja sama strategis di bidang pertahanan, pendidikan, energi, investasi, dan berbagai isu global lainnya.

Monitorday.com – Presiden Prabowo Subianto resmi menunjuk Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), sebagai Ketua Komite Kereta Cepat Jakarta-Bandung. Penunjukan tersebut menggantikan posisi yang sebelumnya dipegang Luhut Binsar Panjaitan pada era pemerintahan Presiden Joko Widodo.

Perubahan itu tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 29 Tahun 2026 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 107 Tahun 2015 mengenai Percepatan Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Kereta Cepat Jakarta-Bandung.

Perpres tersebut ditetapkan Presiden Prabowo pada 12 Mei 2026 dan mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Melalui aturan baru itu, pemerintah melakukan penyesuaian susunan Komite Kereta Cepat Jakarta-Bandung agar selaras dengan struktur kementerian dan lembaga dalam Kabinet Merah Putih.

Berdasarkan Pasal 3A, AHY yang kini menjabat Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan ditetapkan sebagai ketua komite. Sementara posisi wakil ketua diemban Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto.

Komite tersebut juga beranggotakan sejumlah pejabat tinggi negara, antara lain Menteri Luar Negeri Sugiono, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi, Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Rosan Roeslani, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Nusron Wahid, Kepala Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara, serta Kepala Badan Pengelola Investasi BUMN.

Selain mengubah susunan kepengurusan, pemerintah juga memperluas tugas dan kewenangan komite dalam mengawal proyek strategis nasional tersebut.

Dalam aturan terbaru, komite memiliki tugas untuk menyepakati maupun menetapkan langkah-langkah yang diperlukan dalam mengatasi persoalan kewajiban perusahaan patungan apabila terjadi kenaikan biaya proyek atau cost overrun. Kewenangan tersebut mencakup pengaturan perubahan porsi kepemilikan hingga penyesuaian syarat dan jumlah pinjaman yang diperlukan.

Komite juga diberi kewenangan menentukan bentuk dukungan pemerintah guna mengatasi berbagai kendala pembiayaan proyek.

Dukungan tersebut dapat berupa usulan penyertaan modal negara (PMN) kepada konsorsium BUMN yang terlibat maupun pemberian jaminan pemerintah apabila diperlukan untuk memenuhi kebutuhan pendanaan.

Perpres terbaru juga mengubah ketentuan dalam Pasal 15 terkait koordinasi pelaksanaan proyek. Dengan aturan baru ini, seluruh koordinasi penyelenggaraan prasarana dan sarana Kereta Cepat Jakarta-Bandung berada di bawah tanggung jawab AHY.

Sebelumnya, melalui Perpres Nomor 93 Tahun 2021, Presiden Joko Widodo menunjuk Luhut Binsar Panjaitan sebagai Ketua Komite Kereta Cepat Jakarta-Bandung. Saat itu, Luhut yang menjabat Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi bertugas mengoordinasikan percepatan proyek serta menerima laporan berkala dari konsorsium BUMN pelaksana proyek.

Penunjukan AHY menandai babak baru pengelolaan proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung di bawah pemerintahan Presiden Prabowo, sekaligus memperkuat koordinasi lintas sektor dalam pengembangan infrastruktur strategis nasional.

Monitorday.com – Gerakan Nelayan Tani Indonesia (GNTI) menyelenggarakan kegiatan Panen Raya Jagung GNTI 2026 di Desa Sinar Jati, Kecamatan Tegineneng, Kabupaten Pesawaran, Provinsi Lampung, pada Sabtu (30/5/2026).

Kegiatan ini menjadi momentum penting dalam memperkuat ketahanan pangan nasional sekaligus mendorong peningkatan kesejahteraan petani melalui penerapan teknologi pertanian modern.

Panen raya dilaksanakan di lahan jagung produktif dengan memanfaatkan Combine Harvester sebagai alat panen modern yang mampu meningkatkan efisiensi, mempercepat proses panen, serta mengurangi kehilangan hasil produksi.

Selain itu, dalam proses budidaya sebelumnya, petani juga telah memanfaatkan drone pertanian untuk kegiatan pemupukan sehingga penggunaan pupuk menjadi lebih tepat sasaran, efisien, dan ramah lingkungan.

Kegiatan ini dihadiri oleh ketua umum GNTI Prof. Rokhmin Dahuri dan sejumlah tokoh penting, antara lain I Ketut Suwendra anggota komisi 4 DPR RI, Mukhlis Basri anggota komisi 5 DPR RI, Hj. Winarti Ketua DPD PDI Perjuangan Provinsi Lampung, Hj. Nanda Indira Bupati Pesawaran, Aria Guna Wakil Ketua DPRD Kabupaten Pesawaran, gabungan kelompok tani, tokoh masyarakat, dan pengurus GNTI dari berbagai wilayah.

Dalam sambutannya, Ketua Umum GNTI yang sekaligus ketua DPP PDI Perjuangan Prof. Rokhmin Dahuri menegaskan bahwa modernisasi pertanian merupakan langkah strategis untuk meningkatkan produktivitas pertanian nasional sekaligus menarik minat generasi muda untuk terjun ke sektor pertanian.

“Penggunaan teknologi seperti drone dan combine harvester merupakan bukti bahwa petani Indonesia mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman tanpa meninggalkan kearifan lokal yang telah menjadi bagian dari budaya pertanian”, paparnya.

“Ketahanan pangan tidak hanya berbicara mengenai ketersediaan pangan, tetapi juga tentang bagaimana petani memperoleh nilai ekonomi yang layak dari hasil usahanya. Oleh karena itu, modernisasi pertanian harus menjadi bagian dari upaya meningkatkan kesejahteraan petani,” tegasnya.

Panen Raya Jagung GNTI 2026 juga menjadi sarana memperkuat sinergi antara pemerintah, legislatif, organisasi tani, akademisi, dan pelaku usaha dalam membangun sektor pertanian yang lebih maju, mandiri, dan berkelanjutan.

Sekretaris Jenderal GNTI Sutrisno menambahkan “Melalui penerapan teknologi pertanian modern, GNTI optimistis produktivitas jagung nasional dapat terus meningkat sehingga mampu mendukung program ketahanan pangan nasional sekaligus memperkuat posisi petani sebagai pelaku utama pembangunan ekonomi pedesaan.” pungkasnya.

Kegiatan ditutup dengan panen simbolis menggunakan combine harvester, demonstrasi pemanfaatan drone pertanian, serta sebelumnya penandatanganan komitmen bersama antara GNTI dengan Petani untuk memperkuat modernisasi pertanian dan meningkatkan kesejahteraan petani Indonesia.

“Petani Sejahtera, Pangan Berdaulat, Indonesia Kuat.”

Monitorday.com– Realisasi program Penyelarasan Penerimaan Negara hingga akhir Mei 2026 mencatat sejumlah langkah penting dalam penertiban aset, reformasi kelembagaan, dan optimalisasi target fiskal. Agenda ini menjadi bagian dari upaya pemerintah memperkuat ruang fiskal negara untuk membiayai program prioritas nasional, sekaligus menutup celah kebocoran penerimaan dari sektor sumber daya alam, perpajakan, dan transaksi ekonomi strategis.

Salah satu capaian menonjol terjadi pada 13 Mei 2026, saat Presiden Prabowo Subianto menyaksikan penyerahan denda administratif, penerimaan hasil pajak, serta lahan kawasan hutan hasil penguasaan kembali negara di Kompleks Kejaksaan Agung RI, Jakarta. Sekretariat Kabinet mencatat total penerimaan negara yang dihimpun mencapai Rp10.270.051.886.464. Selain itu, negara juga menerima kembali lahan kawasan hutan seluas 2.373.171,75 hektare sebagai bagian dari penertiban pemanfaatan kawasan hutan.

Penertiban kawasan hutan tersebut menjadi sinyal bahwa pemerintah tidak hanya mengejar penerimaan melalui pajak, tetapi juga memperkuat Penerimaan Negara Bukan Pajak atau PNBP dari pengelolaan aset dan sumber daya alam. Presiden Prabowo menegaskan bahwa penyerahan denda administratif dan lahan kawasan hutan bukan sekadar seremoni, melainkan bukti komitmen pemerintah dalam menyelamatkan uang dan kekayaan negara agar kembali digunakan untuk kepentingan rakyat.

Di sisi lain, pemerintah juga mulai memperketat pengawasan terhadap transaksi ekspor komoditas strategis. Salah satu perhatian utama adalah dugaan manipulasi harga atau underinvoicing pada komoditas ekspor seperti crude palm oil atau CPO. Dalam konteks ini, Danantara disebut akan dioptimalkan untuk memperkuat tata kelola ekspor dan menutup celah kebocoran penerimaan negara dari transaksi komoditas bernilai besar.

Langkah penertiban transaksi ekspor tersebut penting karena kebocoran penerimaan dapat terjadi ketika nilai transaksi yang dilaporkan lebih rendah dari harga sebenarnya. Jika tidak ditutup, praktik semacam ini berpotensi mengurangi penerimaan pajak, bea keluar, dan devisa negara. Karena itu, penataan ekspor komoditas strategis melalui mekanisme yang lebih terkonsolidasi dinilai menjadi bagian dari agenda besar penyelarasan penerimaan negara.

Selain pengawasan transaksi ekspor, pemerintah juga memperkuat pemantauan aliran dana melalui koordinasi bersama Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK. Koordinasi ini diarahkan untuk memperketat pengawasan terhadap transaksi keuangan negara, mencegah praktik korupsi fiskal, serta memastikan penggunaan anggaran berjalan lebih transparan dan tepat sasaran.

Penguatan penerimaan negara juga tercermin dalam desain APBN 2026. Kementerian Keuangan mencatat pendapatan negara dalam APBN 2026 ditargetkan mencapai Rp3.147,7 triliun, dengan belanja negara sebesar Rp3.786,5 triliun dan defisit Rp638,8 triliun atau 2,48 persen terhadap Produk Domestik Bruto. Target tersebut menunjukkan bahwa pemerintah membutuhkan basis penerimaan yang kuat agar pembiayaan program nasional tetap terjaga tanpa memperlebar risiko fiskal secara berlebihan.

Dari sisi kelembagaan, pemerintah juga menyiapkan pembentukan Badan Penerimaan Negara sebagai bagian dari reformasi fiskal jangka menengah. Seknas FITRA mencatat rencana pembentukan lembaga tersebut masuk dalam Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025, dengan sasaran meningkatkan rasio penerimaan negara terhadap PDB hingga 23 persen.

Badan Penerimaan Negara dirancang untuk menyatukan dan memperkuat fungsi pengelolaan penerimaan, mulai dari pajak, bea cukai, hingga PNBP. Dengan integrasi tersebut, pemerintah berharap pengumpulan penerimaan negara menjadi lebih efektif, basis pajak lebih luas, dan koordinasi antarinstansi tidak lagi berjalan terfragmentasi. Namun, pembentukan lembaga baru ini tetap membutuhkan desain tata kelola yang hati-hati agar tidak menimbulkan tumpang tindih kewenangan.

Dengan rangkaian langkah tersebut, program Penyelarasan Penerimaan Negara memasuki fase penting. Penertiban aset negara, pengawasan transaksi ekspor, koordinasi PPATK, target APBN 2026, dan rencana pembentukan Badan Penerimaan Negara menjadi fondasi awal reformasi penerimaan. Tantangan berikutnya adalah memastikan kebijakan ini tidak hanya kuat di level pusat, tetapi juga konsisten di lapangan, transparan, dan berdampak langsung pada pembiayaan program prioritas nasional.

Monitorday.com – Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menginstruksikan perluasan pembelajaran bahasa Prancis di seluruh jenjang pendidikan di Indonesia sebagai bagian dari penguatan kerja sama strategis dengan Prancis di bidang pendidikan dan kebudayaan.

Pernyataan tersebut disampaikan Presiden Prabowo saat melakukan pertemuan bilateral dengan Presiden Prancis Emmanuel Macron di Istana Élysée, Paris, Kamis waktu setempat.

“Di bidang pendidikan kita ingin lebih ditingkatkan lagi. Sekarang saya sudah instruksikan bahwa semua tingkatan sekolah-sekolah Indonesia harus belajar bahasa Prancis, melihat perkembangan dunia ke depan,” ujar Prabowo dalam sambutannya yang disiarkan melalui kanal YouTube Sekretariat Presiden.

Menurut Prabowo, penguasaan bahasa asing, termasuk bahasa Prancis, menjadi penting untuk mempersiapkan generasi muda menghadapi dinamika global yang terus berkembang.

Ia menilai hubungan Indonesia dan Prancis saat ini semakin erat di berbagai sektor, mulai dari pendidikan, sains, teknologi, hingga kerja sama strategis internasional.

Presiden Prabowo juga menyoroti perkembangan positif kolaborasi kedua negara dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Menurutnya, Indonesia dan Prancis memiliki peran penting dalam menjaga stabilitas dunia di tengah situasi global yang penuh ketidakpastian.

Selain itu, Prabowo menegaskan bahwa kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan membuat dunia semakin saling terhubung sehingga konflik dan perang tidak lagi memberikan manfaat bagi negara mana pun.

Dalam kesempatan tersebut, Prabowo juga menyebut Indonesia dan Prancis memiliki banyak kesamaan pandangan terkait berbagai isu internasional.

Ia turut mengapresiasi dukungan Presiden Emmanuel Macron yang dinilai berperan besar dalam mempererat hubungan bilateral kedua negara.

“Dalam beberapa hal, Indonesia dan Prancis memiliki sikap yang sama, dan saat ini hubungan bilateral kita sangat baik. Ini tidak lain karena dukungan langsung dari Presiden Macron,” kata Prabowo.

Kunjungan Presiden Prabowo ke Prancis dilakukan untuk memenuhi undangan resmi Presiden Macron yang sebelumnya sempat tertunda.

Sejumlah agenda strategis dibahas dalam pertemuan bilateral tersebut, di antaranya kerja sama pertahanan, energi bersih, pendidikan, riset, hingga pembahasan Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif Indonesia-Uni Eropa atau Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (I-EU CEPA).

Monitorday.com– Program Melanjutkan Pembangunan Infrastruktur Desa dan Rumah Murah menunjukkan akselerasi besar hingga akhir Mei 2026. Pemerintah memperkuat pembangunan hunian bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah atau MBR melalui perluasan basis data perumahan nasional, penambahan kuota pembiayaan rumah subsidi, serta penataan regulasi daerah agar akses masyarakat terhadap rumah layak semakin mudah.

Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman mencatat sebanyak 994.146 unit rumah telah masuk dalam basis data program perumahan nasional. Jumlah tersebut mencakup pembangunan unit hunian baru serta peningkatan kualitas rumah melalui program bedah rumah atau Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya. Di sisi pembiayaan, pemerintah juga menyiapkan kuota Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan atau FLPP sebanyak 350.000 unit pada 2026 untuk memperluas akses kepemilikan rumah bersubsidi.

Akselerasi program rumah murah tidak hanya dilakukan melalui penambahan kuota, tetapi juga lewat skema cicilan yang lebih terjangkau. Pemerintah mendorong subsidi cicilan KPR tunai sebesar Rp600.000 per bulan agar beban angsuran masyarakat dapat ditekan. Dengan skema tersebut, cicilan yang semula berada di kisaran Rp1,55 juta per bulan dapat turun menjadi sekitar Rp950.000 per bulan, sehingga lebih mudah dijangkau oleh buruh, petani, nelayan, dan pekerja informal.

Selain itu, pemerintah juga membuka opsi perpanjangan tenor KPR rumah subsidi hingga maksimal 30 tahun. Kebijakan ini diproyeksikan dapat meringankan nilai angsuran bulanan sekaligus memperluas kelompok masyarakat yang mampu mengakses pembiayaan perumahan. Dengan tenor lebih panjang, kepemilikan rumah tidak lagi hanya bergantung pada besarnya pendapatan bulanan, tetapi juga pada kemampuan membayar secara bertahap dalam jangka waktu yang lebih longgar.

Di wilayah perkotaan, pemerintah mulai mengarahkan pembangunan rumah murah ke konsep hunian vertikal dan kawasan berbasis transit atau Transit Oriented Development. Salah satu proyek yang menjadi perhatian adalah pengembangan hunian vertikal di kawasan Manggarai, Jakarta, melalui kolaborasi Bank BTN dan PT KAI. Kawasan ini diproyeksikan menjadi hunian yang terintegrasi dengan transportasi publik, sehingga masyarakat dapat tinggal lebih dekat dengan pusat mobilitas dan aktivitas ekonomi.

Pemerintah juga mendorong pengembangan hunian vertikal bersubsidi di kawasan padat penduduk seperti Bekasi, termasuk melalui proyek rumah susun subsidi di kawasan Meikarta. Model ini menjadi bagian dari upaya mengatasi keterbatasan lahan di kota-kota besar, sekaligus menjawab kebutuhan masyarakat terhadap hunian yang lebih dekat dengan tempat kerja, transportasi, dan fasilitas layanan publik.

Di tingkat perencanaan nasional, pemerintah menyiapkan cetak biru pembentukan 10 kota baru di wilayah dengan backlog perumahan yang dinilai paling mendesak. Strategi ini tidak hanya diarahkan untuk menyediakan hunian, tetapi juga membangun pusat pertumbuhan baru agar tekanan penduduk di kota besar dapat dikurangi. Dengan begitu, program rumah murah menjadi bagian dari agenda penataan wilayah, pemerataan pembangunan, dan penguatan infrastruktur permukiman.

Namun, percepatan program rumah murah masih menghadapi tantangan birokrasi di daerah. Pemerintah pusat mencatat masih banyak kabupaten/kota yang belum menetapkan regulasi pembebasan Persetujuan Bangunan Gedung khusus untuk perumahan MBR. Selain itu, sejumlah besar daerah juga belum mengeksekusi kebijakan pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan atau BPHTB bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

Hambatan regulasi tersebut menjadi penting karena biaya PBG dan BPHTB dapat memengaruhi harga akhir rumah yang dibeli masyarakat. Jika pembebasan biaya daerah berjalan optimal, harga rumah MBR berpotensi lebih terjangkau dan proses kepemilikan dapat berlangsung lebih cepat. Karena itu, sinkronisasi kebijakan pusat dan daerah menjadi salah satu kunci keberhasilan program rumah murah.

Dengan berbagai capaian dan tantangan tersebut, program Melanjutkan Pembangunan Infrastruktur Desa dan Rumah Murah memasuki fase penting. Pemerintah telah menyiapkan kuota pembiayaan, subsidi cicilan, tenor panjang, hunian vertikal, serta pengembangan kota baru. Tantangan berikutnya adalah memastikan implementasi di lapangan benar-benar cepat, tepat sasaran, dan mampu menjawab kebutuhan rumah layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah.