News
Prof Rokhmin: Syarat Kalbar Berdaulat di Pangan
Published
2 years agoon
By
Natsir Amir
Monitorday.com – Kalimantan Barat memiliki luas lahan yang cukup besar dan subur untuk pertanian. Berbagai jenis tanaman pangan seperti padi, jagung, kedelai, dan sayuran dapat tumbuh dengan baik di wilayah ini. Selain itu, potensi perikanan dari sungai-sungai besar seperti Sungai Kapuas juga merupakan sumber daya yang dapat dimanfaatkan.
Demikian pandangan Penasehat Menteri Kelautan dan Perikanan Prof Rokhmin Dahuri yang melukiskan Kalimantan Barat layaknya penggalan surga yang jatuh di bumi nusantara dengan segala sumber daya alam yang di milikinya.
Hal ini disampaikan Prof Rokhmin di Focus Group Discussion “Disemninasi Gerakan Konsumsi Pangan Lokal” Dinas Ketahanan Pangan, Pemprov, Kalimantan Barat, Pontianak, Kalimantan Barat, 17 Mei 2024.
Guru Besar IPB University ini pun mengawali dengan pantun, Dari Kapuas Hulu hujannya lebat, Sampai Sekayam hujannya gerimis, Bahagia rasanya di Kalimantan Barat, Negerinya tentram, makmur dan harmonis.
” Harus pantun-pantun dulu jika ke Kalbar, tapi saya Bahagia sekali bisa Bersama dengan seluruh Pemprov Kalbar yang sholeh, sholeha, pintar-pintar, baik-baik semua,” ujar Ketua Dulur Cirebonan.
Ketua Umum Masyarakat Akuakultur Indonesia ini mengatakan masyarakat Kalbar harus bersyukur kepada Allah SWT bahwasanya daerah ini dianugerahi iklim tropis yang mendukung pertumbuhan tanaman sepanjang tahun. Curah hujan yang relatif tinggi dan suhu yang hangat sepanjang tahun menciptakan kondisi ideal untuk pertanian.
Artinya, Kalbar benar-benar bisa berdaulat dan mandiri, bahkan menjadi surganya pangan dunia.
Bandingkan dengan sejumlah negara di luar sana, Krisis pangan global akibat konflik, permasalahan ekonomi, perubahan iklim ekstrem, dan tingginya harga pupuk melanda berbagai negara pada 2023. Program Pangan Dunia atau World Food Programme (WFP) mencatat, lebih dari 333 juta orang di 78 negara menghadapi kerawanan pangan tingkat akut. Jumlah itu meningkat hampir 200 juta orang dibandingkan dengan tingkat kerawanan pangan sebelum pandemi Covid-19.
Menurut WFP, krisis pangan ini disebabkan oleh kombinasi berbagai faktor yang mematikan. Konflik masih menjadi penyebab kelaparan terbesar. Sebanyak 70 persen orang di dunia yang menderita kelaparan tinggal di wilayah terdampak perang dan kekerasan. Krisis iklim juga menjadi salah satu penyebab utama meningkatnya kelaparan global. Perubahan iklim ekstrem menghancurkan kehidupan, tanaman dan mata pencarian, serta melemahkan kemampuan masyarakat untuk mencari makan. Selain itu, harga pupuk global meningkat drastis.
Dampak perang di Ukraina mengganggu produksi dan ekspor pupuk global sehingga mengurangi pasokan, menaikkan harga, dan mengancam panen. Harga pupuk yang tinggi dapat mendorong terjadinya krisis ketersediaan pangan, dengan produksi jagung, beras, kedelai, dan gandum semuanya turun pada tahun 2022.
Soekarno dan pangan
Presiden Soekarno pada Peletakan Batu Pertama Pembangunan Gedung Fakultas Pertanian, IPB di Bogor, 27 April 1952 berujar “Urusan pangan adalah hidup-matinya sebuah bangsa”. Suatu negara dengan penduduk lebih dari 100 juta jiwa tidak mungkin bisa maju, sejahtera, dan berdaulat, bila kebutuhan pangannya bergantung pada impor
(FAO, 2000). Sektor pertanian/pangan (pertanian, kehutanan, dan perikanan) menyerap sekitar 36% total angkatan kerja (142 juta orang, usia 15 – 64 tahun), dan menyumbangkan sekitar 15% PDB (Kementan,
2022).
Sebagai negara maritim dan agraris tropis terbesar di dunia, Indonesia sejatinya memiliki potensi sangat besar untuk berdaulat pangan, dan bahkan feeding the world (pengekspor pangan utama).
Peran Kalbar di bidang pangan
Profesor Kehormatan (emeritus) dari Department of International Development Cooperation Shinhan University, Korea Selatan ini pun memaparkan, Kalbar yang dilalui oleh garis Khatulistiwa (garis lintang 00) tepatnya di atas Kota Pontianak. Berbatasan darat langsung dengan Sarawak dan Malaysia di bagian utara, selatan ada laut jawa dan Kalimantan tengah, timur dengan Kaltim dan barat, terdapat laut natuna dan selat karimata.
Kalbar bagi Prof Rokhmin diberkahi dengan pertanian, kehutanan, peternakan, kelutan dan perikanan.
Diketahui, Kalbar menjadi penyedia berbagai produk pangan seperti beras, jagung, dan sayuran untuk memenuhi kebutuhan nasional. Dengan optimalisasi produksi pertanian dan perikanan, Kalimantan Barat dapat berkontribusi dalam menjaga ketersediaan pangan di tingkat nasional.
Mengutip Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalbar, Florentinus Anum yang menyebutkan realisasi produksi di Kalbar sejak Januari hingga April 2024 sudah mencapai 406.920 ton Gabah Kering Giling (GKG). Terkait target produksi padi di Kalbar selama 2024 sendiri sebanyak 1,06 juta ton GKG. Untuk mencapai target produksi tersebut, kabarnya dilakukan dengan perluasan panen mencapai 346.555 hektare selama 2024.
Kalbar sendiri,mempunyai 5 Top Produsen komoditas hortikultura seperti padi, kelapa sawit, sayuran, buah-buahan dan bawang merah dan bawang putih.
Disampaikan pula, produksi bawang merah dan bawang putih juga cukup signifikan di Kalbar. Tanaman ini umumnya ditanam di lahan-lahan kecil oleh petani-petani lokal untuk memenuhi kebutuhan pasar lokal maupun regional.
Langkah strategis
Selanjutnya, Prof Rokhmin mengimbau Pemerintah daerah untuk langkah-langkah strategis seperti mengalokasikan anggaran untuk pembangunan infrastruktur pertanian, seperti irigasi, jalan, dan penyediaan sarana transportasi. Infrastruktur yang memadai akan memudahkan petani dalam mengakses lahan, input pertanian, dan pasar.
Selain itu, pendidikan pertanian harus ditingkatkan baik dalam bentuk formal maupun non-formal. Pelatihan, workshop, dan penyuluhan kepada petani tentang praktik pertanian modern, manajemen usaha tani, dan penerapan teknologi pertanian yang tepat perlu diberikan secara berkala.
Penggunaan teknologi pertanian modern, seperti sistem irigasi tetes, penanaman berbasis pola tanam yang sesuai dengan karakteristik lahan, dan pemupukan yang tepat sasaran, dapat meningkatkan produktivitas dan efisiensi pertanian di Kalimantan Barat.
Pemprov juga dapat membantu petani dalam mengakses pasar yang lebih luas dan memberikan dukungan dalam pengembangan nilai tambah produk pertanian, misalnya dengan membantu dalam proses pengolahan, pemasaran, dan sertifikasi produk.
Melalui program-program pemberdayaan petani, seperti penyediaan modal usaha, pendampingan teknis, dan pembentukan koperasi atau kelompok tani, petani dapat lebih mandiri dan mampu mengelola usaha pertaniannya dengan baik.
Kehutanan
Anggota DPR RI terpilih Dapil 8 Jabar dari PDIP ini menuturkan, Kalimantan Barat memiliki kawasan hutan seluas 8.389.600 ha atau mencapai 57,14% dari jumlah total luas wilayah Provinsi ± 14.680.790 ha. Hutan dengan luasan yang cukup besar dan tersebar di seluruh wilayah Kabupaten/Kota di Kalimantan Barat. Dimana kawasan hutan tersebut diharapkan dapat memberikan manfaat ekonomi, ekologi dan sosial yang sebesar-besarnya bagi masyarakat. Untuk mewujudkan hal tersebut tidak hanya sekedar butuh energi yang besar, namun juga perlu anggaran yang tidak sedikit.
Untuk itu, pemprov tidak bisa sendiri menangani soal luasnya hutan, namun perlu melibatkan masyarkat agar pemulihan perekonomian di daerah melalui mekanisme Padat Karya, bantuan sarana produksi, atau bantuan bibit.
Sejumlah upaya seperti pemberdayaan masyarakat dan perhutanan sosial, operasionalisasi Kesatuan Pengelolaan Hutan, pengendalian kebakaran hutan dan lahan, perlindungan dan pengamanan hutan, pengembangan perbenihan tanaman hutan, hingga penyuluhan kehutanan dan kegiatan strategis lainnya jeatinya menjadi concern sehingga
kebermanfaatan hutan sepenuhnya dirasakan oleh masyarakat Kalbar sendiri.
Perlu disadari, tantangan ke depan tidaklah mudah. Obyektivitas dalam mengambil kebijakan dari setiap masalah dan membangun artikulasi penyelesaian masalah merupakan pijakan kolaborasi yang sangat penting dalam pengelolaan sumber daya hutan menyeluruh dan berkesinambungan.
” Sekali lagi kolaborasi, tidak boleh sendiri-sendiri,” pesan Prof Rokhmin.
Peternakan
Dewan Pakar ICMI ini menerangkan bahwa populasi ternak di Kalbar terdapat ayam ras pedaging mencapai 43.615.680, Ayam Buras (6.166.67), Ayam Ras Petelur (2.840.105), Itik/ Itik Manila (531.38), Kambing (113.809), Babi (75.180) Sapi (73.733), Kerbau (998), Domba (217) dan Sapi Perah (21).
Pada 2023, Populasi Ternak di Kalbar didominasi oleh AyamRas Pedaging, Ayam Buras, dan Ayam Ras Petelur
Melihat data-data diatas menjadi kabar baik, kendati demikian, Prof Rokhmin mengimbau agar ada langkah-langkah komprehensif untuk mengoptimalkan hasil peternakan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
Kebijakan bisa denan mendorong penggunaan teknologi pertanian yang modern dan ramah lingkungan dalam peternakan, seperti sistem pengelolaan sampah organik, penggunaan energi terbarukan, dan penggunaan sensor untuk pemantauan kesehatan ternak, mendorong diversifikasi produk ternak, seperti pengembangan produk susu olahan, daging olahan, dan produk-produk turunan lainnya.
Lebih urgen lagi, membangun atau memperluas pasar ternak lokal untuk memudahkan peternak dalam pemasaran produk-produk ternak mereka. Ini bisa melalui pembangunan fasilitas pasar ternak modern, pelatihan pemasaran, dan promosi produk.
Pemprov Kalbar, minta Prof Rokhmin, agar memperhatikan kemitraan dengan sektor swasta.
” Kita dorong kemitraan antara peternak lokal dengan perusahaan swasta, baik dalam hal pembiayaan, pemasaran, maupun pengembangan teknologi. Ikhtiar ini bisa membantu meningkatkan akses peternak terhadap sumber daya dan pasar,” pesan Prof Rokhmin.
Perikanan dan Kelautan
Provinsi Kalbar memiliki potensi laut dan perikanan yang sangat besar karena memiliki wilayah yang sangat luas. Luas areal perairan Kalbar sampai Laut Cina Selatan seluas 26.000 km persegi, meliputi 2.004.000 hektare perairan umum, 26.700 hektare perairan budi daya tambak, dan 15.500 hektare laut. Dengan luasnya perairan umum itu potensi ikan di wilayah Kalbar mencapai 1 juta ton setiap tahun. Garis pantai tersebut melewati beberapa kabupaten di Kalbar yang memiliki potensi sumber daya kelautan dan perikanan yang besar.
Bicara soal perikanan dan kelautan,Prof Rokhmin juga meminta semua stakeholder agar bersinergi mengoptimalkan ektor perikanandan kelautan mengingat dampaknya sangat dirasakan masyarakat.
Pemprov Kalbar, perlu melakukan identifikasi dan mengelola zona penangkapan, menetapkan kuota penangkapan yang sesuai, dan melaksanakan praktik penangkapan yang berkelanjutan. Mendorong pengembangan budidaya perikanan seperti budidaya ikan air tawar, budidaya udang, dan budidaya keramba ikan di perairan darat. Ini akan membantu meningkatkan produksi perikanan secara terkontrol dan berkelanjutan.
Fokus poin juga menyasar pada pemberdayaan masyarakat pesisir melalui pelatihan dan pendampingan dalam hal manajemen perikanan yang berkelanjutan, pengelolaan sumber daya perikanan lokal, dan pengembangan usaha perikanan skala kecil yang berkelanjutan.
Diperlukan juga untuk membangun atau meningkatkan infrastruktur perikanan seperti pelabuhan perikanan, tempat penyimpanan dan pengolahan ikan, serta fasilitas pemasaran. Infrastruktur yang baik akan membantu meningkatkan efisiensi penangkapan, pengolahan, dan distribusi hasil perikanan.
Faktor lain yang seringkali tak menjadi atensi, Pemprov sejatinya mendorong penerapan teknologi perikanan yang modern, seperti penggunaan jaring insang, sistem penangkapan ikan yang ramah lingkungan, dan teknologi pemantauan dan manajemen perikanan yang berbasis sensor.
” Jika komponen-komponen penting sudah dilakukan, maka pengembangan potensi ekowisata perikanan dan kelautan di Kalimantan Barat untuk meningkatkan pendapatan masyarakat lokal sambil menjaga kelestarian sumber daya laut dan pesisir bisa terwujud,” tandas Prof Rokhmin.
” Saya juga berharap adanya kolaborasi antara pemerintah daerah, lembaga penelitian, lembaga swadaya masyarakat, dan sektor swasta dalam pengembangan dan implementasi program-program perikanan dan kelautan yang berkelanjutan.
“Pooin terakhir, pengawasan yang ketat terhadap pencemaran lingkungan, termasuk pencemaran air dan limbah industri, yang dapat merusak ekosistem laut dan mengganggu produktivitas perikanan,” kata Prof Rokhmin.
Mungkin Kamu Suka
News
Rismon Klarifikasi, Sains Mengoreksi Diri?
Klarifikasi Rismon Sianipar menunjukkan bahwa dalam sains, kebenaran adalah proses yang terus diuji, bukan kesimpulan instan.
Published
5 hours agoon
21/03/2026
Monitorday.com– Fenomena klarifikasi yang dilakukan Rismon Sianipar atas analisis ijazah Presiden ke-7 Joko Widodo menjadi sorotan publik dalam beberapa waktu terakhir. Peristiwa ini terjadi di tengah derasnya arus informasi di media sosial yang sering kali mendahului proses verifikasi ilmiah. Menurut berbagai sumber media yang mengulas kasus ini, perdebatan bermula dari analisis awal yang menimbulkan keraguan publik, sebelum akhirnya dikoreksi oleh penelitinya sendiri.
Kasus ini bermula ketika Rismon melakukan analisis terhadap dokumen ijazah Joko Widodo. Temuan awalnya memunculkan spekulasi di ruang publik mengenai keaslian dokumen tersebut. Namun, dalam perkembangan selanjutnya, Rismon kembali melakukan penelitian ulang dengan metode yang lebih komprehensif dan menyatakan bahwa kesimpulan awalnya tidak tepat. Klarifikasi ini menjadi momen penting yang jarang terjadi di ruang publik digital.
Dalam kajian ilmiah, khususnya bidang Digital Image Processing, sebuah citra tidak hanya dilihat sebagai gambar statis, melainkan hasil interaksi kompleks antara cahaya, sudut pengambilan, resolusi, dan perangkat perekam. Perubahan kecil pada variabel-variabel tersebut dapat menghasilkan interpretasi yang berbeda. Menurut penjelasan yang dikutip dari berbagai analisis media, kesalahan awal diduga terjadi karena keterbatasan dalam mengontrol variabel seperti pencahayaan dan resolusi, yang menyebabkan fenomena false negative—yakni objek yang sebenarnya ada tetapi tidak terdeteksi.
Setelah melakukan perbaikan metode, Rismon menggunakan pendekatan yang lebih menyeluruh, seperti analisis gradien, rekonstruksi citra, serta verifikasi multi-metode. Hasilnya menunjukkan bahwa elemen-elemen yang sebelumnya dianggap tidak ada, seperti watermark dan emboss, justru dapat teridentifikasi dengan jelas. Hal ini menegaskan bahwa perubahan hasil bukan berasal dari objek yang dianalisis, melainkan dari cara analisis itu dilakukan.
Peristiwa ini menjadi contoh konkret bagaimana sains bekerja melalui mekanisme koreksi diri. Kesalahan dalam penelitian bukanlah kegagalan akhir, melainkan bagian dari proses menuju pemahaman yang lebih akurat. Namun, di sisi lain, dinamika media sosial sering kali mempercepat penyebaran kesimpulan awal dibandingkan klarifikasi yang lebih valid.
Kasus ini juga membuka pertanyaan lebih luas tentang literasi publik dalam memahami proses ilmiah. Di era digital, masyarakat dihadapkan pada pilihan antara mempercayai informasi secara instan atau menunggu proses verifikasi yang lebih mendalam. Peristiwa ini menunjukkan bahwa kebenaran ilmiah membutuhkan waktu, metode, dan keterbukaan untuk dikoreksi.
Pada akhirnya, klarifikasi Rismon Sianipar bukan hanya soal satu kasus, melainkan refleksi tentang bagaimana masyarakat memaknai kebenaran. Pertanyaannya kini, apakah publik siap memahami bahwa kebenaran dalam sains adalah proses yang terus diuji, bukan sesuatu yang selesai dalam satu kesimpulan.
News
Investasi Aset Digital Menurut Islam
Langkah ini menjadi respons terhadap perkembangan pesat teknologi finansial dan meningkatnya minat masyarakat terhadap aset kripto
Published
6 hours agoon
21/03/2026
Fatwa Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah menegaskan bahwa kripto sebagai aset digital belum memenuhi kriteria syariah, baik sebagai alat tukar maupun instrumen investasi. Kripto dinilai tidak sah digunakan sebagai mata uang karena tidak memiliki otoritas resmi, stabilitas nilai, serta mengandung unsur gharar (ketidakjelasan) dan maysir (spekulasi) yang tinggi. Selain itu, kripto juga dianggap tidak memiliki underlying asset yang jelas dan tidak terhubung langsung dengan sektor riil yang produktif.
Meskipun di Indonesia kripto diakui sebagai komoditas oleh negara, fatwa tersebut menegaskan bahwa legalitas formal tidak otomatis menjadikannya halal secara syariah. Tingginya volatilitas dan potensi manipulasi pasar memperkuat risiko yang melekat pada kripto. Karena itu, Muhammadiyah mengimbau umat Islam untuk berhati-hati dan cenderung menghindari praktik investasi spekulatif, serta mengarahkan pilihan pada instrumen yang lebih jelas, produktif, dan sesuai dengan prinsip keadilan dalam Islam.Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah dikabarkan telah mengeluarkan fatwa mengenai status mata uang kripto sebagai aset digital. Keputusan ini diharapkan dapat memberikan panduan syariah bagi umat Islam di Indonesia terkait investasi dan transaksi menggunakan aset digital yang semakin populer.
Langkah ini menjadi respons terhadap perkembangan pesat teknologi finansial dan meningkatnya minat masyarakat terhadap aset kripto, yang selama ini masih menjadi perdebatan dalam berbagai perspektif, termasuk dari sisi agama dan hukum Islam. Fatwa ini diharapkan mengisi kekosongan panduan resmi dari salah satu organisasi Islam terbesar di Indonesia.
Penyusunan fatwa ini diduga melibatkan kajian mendalam dari berbagai aspek, mulai dari karakteristik teknologi blockchain, volatilitas nilai, hingga potensi risiko dan manfaatnya sesuai prinsip-prinsip syariah. Tujuannya adalah memastikan bahwa aktivitas ekonomi umat Islam selaras dengan nilai-nilai keagamaan.
Meskipun detail spesifik mengenai isi fatwa belum dirilis secara luas, publik menantikan kejelasan apakah aset kripto dikategorikan sebagai māl (harta) yang sah secara syariah, atau terdapat batasan-batasan tertentu dalam penggunaannya sebagai alat investasi atau tukar.
Keputusan Tarjih Muhammadiyah ini diperkirakan akan memiliki implikasi signifikan terhadap perilaku investasi dan ekonomi syariah di Indonesia. Ini juga dapat memicu diskusi lebih lanjut di kalangan ulama dan pakar ekonomi syariah mengenai adaptasi hukum Islam terhadap inovasi finansial modern.
Adanya fatwa ini menunjukkan komitmen Muhammadiyah dalam memberikan bimbingan keagamaan yang relevan dan kontekstual terhadap isu-isu kontemporer. Diharapkan, fatwa tersebut dapat menjadi rujukan penting bagi umat dalam mengambil keputusan finansial di era digital.
News
Jurus Prabowo Tangkis Dampak Perang Timur Tengah Pajak hingga WFH Disiapkan
Pemerintah siapkan langkah strategis dari pajak batu bara hingga skema WFH demi menjaga stabilitas ekonomi nasional.
Published
6 hours agoon
21/03/2026
Monitorday.com– Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat bersama sejumlah menteri Kabinet Merah Putih di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (19/3/2026), untuk merespons dampak dinamika global, khususnya perang di Timur Tengah yang berimbas pada kenaikan harga energi dan komoditas. Langkah ini diambil guna menjaga stabilitas ekonomi nasional agar tidak membebani masyarakat.
Dalam rapat tersebut, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan bahwa pemerintah menargetkan defisit APBN tetap berada di bawah 3 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Upaya ini dilakukan melalui efisiensi belanja kementerian dan lembaga (K/L) agar kondisi fiskal tetap terkendali di tengah tekanan global.
Salah satu kebijakan yang disiapkan adalah peningkatan produksi batu bara melalui penyesuaian Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB). Selain itu, pemerintah juga mengkaji penyesuaian pajak ekspor batu bara guna meningkatkan penerimaan negara, seiring tren kenaikan harga komoditas. Kebijakan ini diharapkan menjadi bantalan fiskal menghadapi ketidakpastian global.
Di sektor energi, pemerintah mendorong percepatan konversi pembangkit listrik tenaga diesel (PLTD) ke pembangkit listrik tenaga surya (PLTS). Langkah ini merupakan strategi efisiensi untuk mengurangi ketergantungan pada bahan bakar minyak yang harganya tengah melonjak akibat konflik geopolitik.
Tak hanya itu, pemerintah juga mengkaji penerapan skema Work From Home (WFH) satu hari dalam lima hari kerja. Kebijakan ini bertujuan menghemat konsumsi bahan bakar dari mobilitas harian. Rencana ini tidak hanya berlaku bagi ASN, tetapi juga diharapkan dapat diadopsi sektor swasta dan pemerintah daerah, dengan target implementasi setelah Idulfitri 2026.
Meski berbagai kebijakan disiapkan, pemerintah memastikan tidak akan menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM). Langkah-langkah tersebut menunjukkan respons adaptif pemerintah dalam menjaga daya beli masyarakat sekaligus memperkuat ketahanan energi nasional di tengah gejolak global yang masih berlangsung.
News
Prabowo Ajak Bangsa Eratkan Persatuan di Momen Lebaran
Published
12 hours agoon
20/03/2026By
Umar Satiri
Monitorday.Com – Presiden Prabowo Subianto menyampaikan ucapan selamat Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah kepada seluruh masyarakat Indonesia. Ia mengajak seluruh elemen bangsa menjadikan momen kemenangan ini sebagai ajang memperkuat persatuan nasional.
Dalam pesannya, Prabowo mengungkapkan rasa syukur atas pertemuan kembali umat Muslim dengan Idul Fitri, serta menyampaikan ucapan selamat atas nama pribadi, keluarga, dan pemerintah Republik Indonesia.
“Selamat Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Mari kita manfaatkan momen Idul Fitri ini untuk saling memaafkan, mempererat silaturahmi dan memperkuat persatuan sebagai satu bangsa di tengah berbagai tantangan yang kita hadapi,” ujar Prabowo.
Presiden menekankan pentingnya memanfaatkan Idul Fitri sebagai momentum untuk saling memaafkan dan mempererat silaturahmi. Menurutnya, kebersamaan dan persatuan merupakan kunci esensial dalam menghadapi berbagai tantangan bangsa di masa mendatang.
Prabowo juga menyoroti urgensi menjaga semangat gotong royong sebagai satu keluarga besar bangsa Indonesia.
Ia mengajak seluruh elemen masyarakat untuk terus bekerja keras dalam membangun negara yang lebih adil, sejahtera, dan kuat demi masa depan.
News
Pesan Idul Fitri 1447 H, Muchlas Rowi: Kedewasaan Umat Diuji dalam Perbedaan
Published
20 hours agoon
20/03/2026By
Umar Satiri
Monitorday.com, Bandung — Idul Fitri sering dipahami sebagai puncak kemenangan. Namun bagi Dr. M. Muchlas Rowi, kemenangan itu bukanlah akhir dari perjalanan, melainkan awal dari ujian yang lebih halus: bagaimana manusia menjaga kelapangan hati setelah sebulan ditempa.
Dalam khutbah Idul Fitri 1447 Hijriah di Kompleks Pendidikan Muhammadiyah Antapani, Kota Bandung pada Jum’at (20/3), Wakil Bendahara Majlis Diktilitbang PP Muhammadiyah ini mengajak jamaah melihat kembali satu peristiwa penting dalam sejarah Islam: Perang Uhud.
“Dari peristiwa Uhud kita belajar satu hal yang sangat penting: kemenangan dalam Islam bukan berarti perjalanan hidup tanpa ujian,” ujarnya.
Nada khutbahnya tidak meninggi, tetapi mengendap—seperti mengajak setiap orang bercermin.
Ramadhan, menurutnya, bukan sekadar ritual menahan lapar dan dahaga. Lebih dalam dari itu, ia adalah latihan pengendalian diri yang paling jujur.
“Ramadhan mengajarkan kita menahan diri—menahan amarah, menahan ego, menahan lisan dari kata-kata yang menyakiti orang lain,” kata Muchlas.
Namun refleksi itu tidak berhenti pada dimensi personal. Ia bergerak ke ruang sosial—ke sesuatu yang setiap tahun kembali hadir, dan setiap tahun pula menguji kedewasaan umat: perbedaan.
Dalam Ramadhan tahun ini, umat Islam di Indonesia kembali dihadapkan pada realitas yang sudah lama menjadi bagian dari kehidupan beragama: perbedaan dalam menentukan awal puasa dan hari Lebaran.
Sebagian memulai lebih awal. Sebagian menyusul. Sebagian merayakan hari ini. Sebagian lagi mungkin esok.
Bagi Staf Ahli Mendikdasmen Bidang Transformasi Digital dan Kecerdasan Artifisial ini, perbedaan itu bukan masalah. Cara menyikapinya lah yang menentukan kualitas keimanan.
“Namun perbedaan itu seharusnya tidak menjadikan hati kita sempit. Justru di situlah kedewasaan umat diuji,” tegasnya.
Ia menekankan bahwa takwa tidak hanya diukur dari intensitas ibadah, tetapi dari keluasan hati dalam menerima realitas yang tidak selalu seragam.
“Orang yang bertakwa bukan hanya yang rajin beribadah, tetapi juga yang lapang hatinya dalam menyikapi perbedaan,” ujarnya.
Di tengah masyarakat yang kerap mudah terbelah oleh perbedaan kecil, pesan itu terasa relevan—bahkan mendesak.
Idul Fitri, dalam tafsir Muchlas, bukan sekadar momentum kembali ke fitrah secara spiritual, tetapi juga kesempatan memperluas ruang batin: menerima, memahami, dan tetap bersaudara di tengah perbedaan.
Sebab mungkin, kemenangan sejati bukan ketika semua menjadi sama, melainkan ketika perbedaan tidak lagi melahirkan jarak.
News
Sekolah Bakal Terapkan Pembelajaran Hybrid Imbas Kebijakan Hemat Energi, Mulai Kapan?
Published
21 hours agoon
20/03/2026
Monitorday.com — Pemerintah memastikan kebijakan penghematan energi nasional akan berdampak langsung pada sistem kegiatan belajar mengajar di Indonesia. Mulai April 2026, sekolah di berbagai daerah akan menerapkan penyesuaian metode pembelajaran, termasuk kombinasi daring dan tatap muka.
Langkah ini diambil sebagai bagian dari strategi efisiensi energi nasional menyusul kenaikan harga minyak dunia. Sektor pendidikan menjadi salah satu fokus utama selain kesehatan dan layanan publik lainnya.
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Pratikno, menyatakan bahwa penyesuaian metode pembelajaran akan dilakukan secara fleksibel, menyesuaikan karakteristik setiap mata pelajaran.
“Penyesuaian metode pembelajaran daring dan luring akan dilakukan sesuai karakteristik mata pelajaran,” ujar Pratikno dalam keterangannya di Jakarta.
Ia menegaskan bahwa kegiatan pembelajaran yang membutuhkan praktik langsung tetap dilaksanakan secara tatap muka guna menjaga kualitas dan capaian kompetensi siswa.
Meski pembelajaran daring akan diperluas, pemerintah memastikan kualitas pendidikan tidak akan dikorbankan. Mata pelajaran berbasis praktikum akan tetap berlangsung secara langsung di sekolah.
Menurut Pratikno, kebijakan ini dirancang secara hati-hati agar tidak menimbulkan dampak negatif yang berlebihan di masyarakat. Pendekatan yang digunakan berbasis data konsumsi energi dan tingkat mobilitas di tiap sektor.
Kebijakan ini merupakan tindak lanjut dari arahan Presiden RI, Prabowo Subianto, yang meminta kementerian dan lembaga menyusun strategi penghematan energi lintas sektor secara responsif dan berbasis data.
Pembahasan teknis dilakukan melalui Rapat Koordinasi Teknis (Rakornis) Kebijakan Penghematan BBM yang digelar secara daring dan melibatkan sejumlah kementerian terkait.
Dalam rapat tersebut, pemerintah menyepakati lima strategi utama penghematan energi, yaitu:
- Penerapan skema kerja fleksibel bagi aparatur sipil negara (ASN)
- Optimalisasi platform digital dalam layanan publik
- Pembatasan mobilitas perjalanan dinas
- Efisiensi operasional gedung perkantoran dan sekolah
- Penyesuaian pembelajaran daring dan luring
Khusus sektor pendidikan, implementasi pembelajaran daring akan mempertimbangkan kebutuhan tiap jenjang serta jenis mata pelajaran.
Pemerintah juga mencermati sejumlah isu lanjutan, seperti kemungkinan penyesuaian distribusi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) apabila terjadi perubahan pola kehadiran siswa di sekolah.
Selain itu, opsi skema pembiayaan alternatif tengah dikaji guna memastikan akses internet bagi peserta didik tetap terjamin selama penerapan pembelajaran daring.
Koordinasi lintas kementerian disebut menjadi kunci keberhasilan implementasi kebijakan ini agar tidak mengganggu pelayanan publik.
Sebagai tindak lanjut, hasil rapat akan dirumuskan dalam laporan resmi kepada Presiden yang memuat analisis konsumsi energi sektor pembangunan manusia serta rekomendasi langkah penghematan dari masing-masing kementerian.
Pemerintah menargetkan kebijakan penghematan energi lintas sektor ini mulai diterapkan pada April 2026. Sejumlah kementerian yang terlibat antara lain Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, Kementerian Agama, Kementerian PAN-RB, Kementerian Kesehatan, serta Kementerian Pemuda dan Olahraga.
Dengan pendekatan berbasis data serta pengalaman pengaturan mobilitas selama pandemi COVID-19, pemerintah optimistis efisiensi energi dapat berjalan tanpa mengorbankan mutu pendidikan nasional.
News
Trump dan Putin Sampaikan Ucapan Idulfitri 2026, Tekankan Nilai Kebersamaan dan Spiritual
Published
22 hours agoon
20/03/2026
Monitorday.com – Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, menyampaikan ucapan selamat Hari Raya Idulfitri 2026 kepada umat Islam di negaranya. Dalam pernyataan resmi Gedung Putih yang dirilis pada Rabu (18/3), Trump menekankan bahwa Idulfitri merupakan momen penting untuk mempererat hubungan keluarga, sahabat, dan komunitas setelah menjalani ibadah selama bulan Ramadan.
Ia juga menyebut hari raya tersebut sebagai pengingat akan prinsip dasar Amerika Serikat, khususnya kebebasan beragama yang menurutnya terus diperjuangkan pemerintahannya.
“Saya dan Ibu Negara menyampaikan ucapan selamat terbaik kami kepada setiap warga Amerika yang merayakan Idulfitri. Kami juga mengirimkan salam hangat untuk Idulfitri yang penuh berkah kepada semua yang merayakan,” ujar Trump dalam pernyataannya.
Ucapan serupa juga datang dari Presiden Rusia, Vladimir Putin, yang menyampaikan pesan kepada umat Islam di negaranya melalui pernyataan resmi Kedutaan Besar Rusia di Indonesia. Putin menilai Idulfitri sebagai simbol upaya spiritual umat Islam dalam mencapai kesempurnaan moral, sekaligus menjunjung tinggi nilai kemurahan hati dan kasih sayang.
Ia menambahkan bahwa umat Islam di Rusia terus menjaga tradisi sejarah dan spiritual warisan leluhur serta merayakan hari raya tersebut secara luas, baik di lingkungan keluarga maupun komunitas.
Putin juga menyoroti berbagai kegiatan selama bulan Ramadan, seperti acara amal, budaya-edukatif, hingga kegiatan untuk anak-anak, yang dinilai telah menjadi tradisi positif. Menurutnya, organisasi-organisasi Islam di Rusia berperan penting dalam memperkuat institusi keluarga, membina generasi muda, serta membangun dialog konstruktif dengan negara dan masyarakat.
Lebih lanjut, Putin memberikan apresiasi khusus kepada umat Islam yang turut berkontribusi dalam membela negara dan mendukung keluarga para pahlawan.
Umat Islam di Amerika Serikat dan Rusia diketahui merayakan Idulfitri pada Jumat (20/3). Di AS, sejumlah masjid, termasuk yang dikelola oleh North American Foundation of Islamic Services di Chicago, menggelar salat Id berjamaah. Sementara itu, di Rusia, salat Id juga dilaksanakan secara serentak di berbagai wilayah, terutama di kawasan selatan yang mayoritas penduduknya Muslim.
Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Haedar Nashir, menyerukan kepada seluruh warga dan elite bangsa untuk menjadikan momentum Idulfitri 1447 H sebagai jalan mempererat persatuan nasional. Ia menekankan pentingnya menghadirkan nilai-nilai ihsan dalam setiap aspek kehidupan, baik personal maupun dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
Pesan ini disampaikan Haedar Nashir setelah menunaikan dan menyampaikan Khutbah Idulfitri 1447 H di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) pada Jumat, 20 Maret. Dalam seruannya, Haedar secara khusus mengimbau masyarakat untuk tidak mempertajam perbedaan penetapan Idulfitri, melainkan melihatnya sebagai hal yang biasa dan tidak perlu menjadi sumber konflik.
Mengenai perbedaan penetapan Idulfitri, Haedar menekankan pentingnya menahan diri. “Tidak perlu kita mempertajam perbedaan, apalagi mencari pembenaran diri dengan menyalahkan pihak lain. Baik dalam konteks kewargaan maupun pemerintahan, semua pihak harus menahan diri,” ujarnya.
Ia juga mengimbau tokoh agama dan elite bangsa untuk menghindari pernyataan atau ujaran yang dapat memperkeruh suasana di tengah masyarakat, menekankan Idulfitri harus dijalani dengan kekhusyukan ibadah dan kejernihan jiwa serta pikiran. “Jalani Idulfitri dengan khusyuk, baik yang merayakan pada 20 maupun 21 Maret, bahkan yang lebih dahulu, agar kita tidak terjebak dalam hasrat perbedaan yang justru meretakkan persatuan,” imbuhnya.
Haedar Nashir menyatakan keyakinannya bahwa bangsa Indonesia memiliki kedewasaan dalam menyikapi perbedaan. Ia juga menyampaikan harapan untuk masa depan dunia Islam agar dapat memiliki kalender global tunggal guna meminimalisasi perbedaan penetapan hari besar keagamaan. “Ke depan, insyaallah perbedaan itu dapat diminimalisasi, jika ada keterbukaan hati dan pikiran, serta didasarkan pada ilmu pengetahuan yang tinggi,” katanya.
Harapan ini mencerminkan visi Muhammadiyah untuk menciptakan harmoni dan meminimalkan potensi konflik yang timbul dari perbedaan penafsiran keagamaan, sekaligus memperkuat fondasi persatuan nasional di tengah keragaman.
News
Kemendikdasmen Perkuat Literasi dan Karakter Pelajar Melalui Pak Menteri Menyapa
Kemendikdasmen mendorong para pelajar untuk menanamkan “growth mindset” atau pola pikir bertumbuh dalam keseharian mereka
Published
1 day agoon
20/03/2026
Monitorday.com–Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) memperkuat karakter dan literasi digital pelajar melalui forum digital bertajuk “Pak Menteri Menyapa”. Kegiatan ini berlangsung di Jakarta pada Kamis, menjadi inisiatif strategis untuk mempersiapkan generasi muda menghadapi tantangan masa depan.
Acara tersebut menjadi ruang dialog produktif antara jajaran pimpinan kementerian dengan sekitar 4.000 pelajar dari berbagai komunitas dan organisasi di seluruh Indonesia, mengusung tema “Liburan Pelajar Edukatif dan Bermutu”.
Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti menyapa para pelajar yang tetap antusias mengikuti kegiatan di masa liburan. Dalam kesempatan itu, Abdul Mu’ti menekankan bahwa kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dan karakter generasi muda saat ini akan menentukan wajah Indonesia pada tahun 2045.
Sejalan dengan visi tersebut, Kemendikdasmen mendorong para pelajar untuk menanamkan “growth mindset” atau pola pikir bertumbuh dalam keseharian mereka. Hal ini dianggap krusial untuk menghadapi dinamika kehidupan dan tantangan global.
Mendikdasmen Abdul Mu’ti menyatakan, “Orang hebat bukan mereka yang tidak pernah jatuh, melainkan mereka yang mampu belajar dari setiap pengalaman yang pernah terjadi dalam dirinya.”
Penguatan literasi dan karakter melalui forum semacam ini diharapkan dapat membekali pelajar dengan kemampuan adaptasi dan resiliensi, memastikan mereka tumbuh menjadi individu yang kompeten dan berdaya saing tinggi.
News
Pesan Politik Di Balik Prabowo-Megawati Bertemu di Istana Merdeka
Pesan kuat terpancar dari keduanya bahwa hubungan mereka baik-baik saja.
Published
1 day agoon
20/03/2026
Monitorday.com–Presiden Prabowo Subianto menerima kunjungan Ketua Umum PDI Perjuangan sekaligus Presiden RI ke-5, Megawati Soekarnoputri, di Istana Merdeka, Jakarta. Pertemuan tersebut berlangsung dalam suasana hangat dan akrab.
Interaksi yang terjadi pada Kamis, 19 Maret 2026, turut dihadiri oleh Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad dari Partai Gerindra dan Ketua DPR RI Puan Maharani dari PDI Perjuangan. Kehadiran para tokoh tersebut menunjukkan dimensi penting dari pertemuan ini.
Prabowo, mengenakan baju safari berwarna cokelat, menyambut langsung Megawati sejak ia turun dari kendaraan. Ia kemudian menggandeng tangan Megawati saat menaiki tangga menuju Istana Merdeka. Di dalam istana, putra Prabowo, Didit Hediprasetyo, dan Sespri Prabowo, Rizky Irmansyah, juga turut menyambut kedatangan rombongan.
Megawati didampingi putrinya, Puan Maharani, yang keduanya kompak mengenakan batik bernuansa biru. Mereka kemudian terlihat mengobrol di ruangan tengah Istana Merdeka sebelum melanjutkan pertemuan formal. Prabowo, Megawati, Dasco, dan Puan terlihat duduk bersama di satu meja selama diskusi.
Terkait substansi pertemuan, Prabowo belum memberikan detail spesifik. Ia menyatakan bahwa pertemuan tersebut merupakan kelanjutan dari silaturahmi antarpemimpin bangsa. “Pada hari ke-29 bulan Ramadan menjelang Idul Fitri 1447 H, saya menerima Presiden Ke-5 RI, Ibu Hj. Megawati Soekarnoputri, di Istana Merdeka. Pertemuan ini melanjutkan silaturahmi antarpemimpin bangsa,” ujar Prabowo.
Momen pertemuan ini juga diunggah oleh Prabowo di akun Instagram pribadinya. Interaksi antara kedua pemimpin partai besar ini menjadi sorotan publik, mengingat dinamika politik nasional dan posisi kedua tokoh sebagai figur sentral dalam perpolitikan Indonesia. Pesan kuat terpancar dari keduanya bahwa hubungan mereka baik-baik saja.
Monitor Saham BUMN
Rismon Klarifikasi, Sains Mengoreksi Diri?
Investasi Aset Digital Menurut Islam
Jurus Prabowo Tangkis Dampak Perang Timur Tengah Pajak hingga WFH Disiapkan
Prabowo Ajak Bangsa Eratkan Persatuan di Momen Lebaran
Dialektika dalam Penetapan Awal dan Akhir Ramadhan: Keniscayaan atau Kelemahan
Pesan Idul Fitri 1447 H, Muchlas Rowi: Kedewasaan Umat Diuji dalam Perbedaan
Sekolah Bakal Terapkan Pembelajaran Hybrid Imbas Kebijakan Hemat Energi, Mulai Kapan?
Trump dan Putin Sampaikan Ucapan Idulfitri 2026, Tekankan Nilai Kebersamaan dan Spiritual
Haedar Nashir Imbau Elite Bangsa Beri Teladan
Kemendikdasmen Perkuat Literasi dan Karakter Pelajar Melalui Pak Menteri Menyapa
Pesan Politik Di Balik Prabowo-Megawati Bertemu di Istana Merdeka
PLN Siapkan Puluhan SPKLU di Jalur Mudik Trans Jawa
Meksiko Buka Peluang Jadi Tuan Rumah Laga Iran di Piala Dunia 2026
Pemerintah Tetapkan 1 Syawal 1447 H Bertepatan 21 Maret 2026
Hasto Beberkan Hasil Pertemuan Prabowo–Megawati di Istana
Umrah Tepat di Hari Ulang Tahun, Hamish Daud Bagikan Momen Haru dan Refleksi Hidup
Sambut FIFA Series 2026, Menpora Erick Tinjau Stadion GBK dan Madya
Sekolah 3T di NTT Rasakan Dampak Langsung Digitalisasi Pembelajaran
Pemerintah Salurkan Tunjangan untuk 1,6 Juta Guru ASND di Awal 2026, Berapa?
