Program Makan Siang Gratis Prabowo-Gibran Mustahil Direalisasikan?

Monitorday.com – Program makan siang gratis bagi anak-anak sekolah yang didengungkan Capres Koalisi Indonesia Maju, Prabowo Subianto menarik untuk dikaji. Apakah program andalan Capres nomor 2 yang masuk dalam Asta Cita ini realistis mengingat kemampuan fiskal pemerintah relatif terbatas.

Prabowo menjelaskan program makan siang gratis bagi seluruh pelajar dari SD hingga SMA, dan Pesantren, serta bantuan gizi untuk ibu hamil dan balita itu diperkirakan membutuhkan anggaran hingga Rp400 triliun. Target penerimanya Anggaran jumbo ini 80 juta orang sampai tahun 2029.

Dalam Asta Cita termaktub, program ini dibuat karena ada permasalahan stunting atau gangguan pertumbuhan fisik anak akibat kekurangan gizi. Menurut Prabowo-Gibran, stunting merupakan masalah konkret dan mendesak yang harus segera ditangani secara langsung dan massal oleh pemerintah untuk meningkatkan kualitas SDM Indonesia. 

Permasalah stunting ini menjadi sorotan pasangan Prabowo-Gibran. Menurut data hasil Studi Status Gizi Indonesia (SSGI) di akhir tahun 2021 menunjukkan prevalensi stunting Indonesia berada di angka 24,4%. Pemerintahan Joko Widodo menargetkan angka prevalensi jadi 14% di tahun 2024.

Stunting dapat mengakibatkan hilangnya Gross Domestic Products (GDP) hingga 11%. Selain itu, pendapatan pekerja dewasa dapat berkurang hingga 20%.

Tak berhenti di sana, stunting juga bisa menyebabkan kesenjangan semakin lebar, sebab 10% total pendapatan seumur hidup dapat berkurang. Akibat jangka panjangnya kemiskinan yang berlanjut antargenerasi. Sebuah tantangan besar jika Indonesia ingin jadi negara maju dan lepas dari jebakan pendapatan menengah (Middle Income Trap).

Untuk itu, Prabowo-Gibran memprioritaskan pemberantasan stunting pada anak usia di bawah dua tahun merupakan langkah awal yang sangat penting. Namun juga harus didukung dengan pemberian makanan bergizi setelahnya agar pembangunan sumber daya manusia (SDM) bisa berjalan maksimal.

“Strategi kita adalah memberikan makan siang kepada seluruh anak Indonesia termasuk mereka masih dalam kandungan ibunya. Ibu hamil kita tunjang dan ini adalah strategi jangka panjang menghilangkan stunting menghilangkan dan mengurangi beban rakyat miskin” kata Prabowo dalam acara Sarasehan 100 Ekonom 2023 yang digelar INDEF, Rabu 8 November lalu.

Dalam Sarasehan 100 Ekonom, Prabowo  menunjukkan keyakinannya terhadap keberhasilan program makan siang gratis meskipun memiliki skala yang besar. Menurutnya, keberhasilan program ini bisa dicapai karena saat ini pemerintah telah mengalokasikan anggaran yang signifikan untuk sektor pendidikan sekitar Rp600 triliun dan untuk perlindungan sosial sebesar Rp500 triliun.

“Saya sangat optimistis bahwa program makan siang gratis ini dapat kita lakukan. Saat ini pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar Rp 400 triliun hingga Rp 500 triliun. Sebenarnya, daripada saat ini kita tidak memiliki kejelasan yang pasti terkait penggunaan dana tersebut, lebih baik kita langsung fokus pada akar masalah yang ada,” ujar Prabowo.

Dengan menyoroti anggaran yang signifikan yang telah dialokasikan untuk pendidikan dan perlindungan sosial, Prabowo menegaskan bahwa program makan siang gratis merupakan langkah nyata yang dapat dilakukan untuk menyelesaikan persoalan yang ada.

Keyakinan Prabowo dalam mengimplementasikan program makan siang gratis ini diharapkan mampu memberikan manfaat yang signifikan bagi masyarakat, khususnya di sektor pendidikan dan perlindungan sosial di Indonesia.

Lantas bagaimana implementasinya? Yang paling mungkin adalah dengan mengefektifkan Dana BOS dan Dana Desa untuk Pemberantasan Stunting dan Pemberdayaan Ekonomi Pedesaan

Karena itu, strategi penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang mengalokasikan sebagian dana untuk pemberantasan stunting merupakan langkah yang cukup efektif.

Salah satu pendekatan yang bisa ditempuh adalah mendorong masyarakat tidak mampu, tetapi produktif, untuk terlibat dalam kegiatan peternakan dan pertanian, seperti beternak ayam. 

Di sini, pemerintah desa dapat berperan sebagai Off Taker, membeli produk telur dan daging ayam dari masyarakat menggunakan dana desa. Produk-produk ini kemudian dapat digunakan sebagai bahan lauk dalam program makan siang gratis di wilayah desa.

Program ini bukan hanya membantu dalam menangani masalah stunting pada anak-anak usia dini, tetapi juga memberdayakan ekonomi masyarakat pedesaan. Dengan mendorong kegiatan produktif seperti ini, program ini bisa menekan angka pengangguran serta menggerakkan roda ekonomi di desa.

Namun, dalam pemanfaatan dana desa, perlu perhatian terhadap aspek keberlanjutan. Program padat karya desa yang memanfaatkan dana desa harus diarahkan untuk memenuhi kebutuhan riil di masyarakat desa. 

Banyak program yang terkesan tidak efektif, misalnya pembangunan saluran air tanpa sumber air yang cukup, sehingga perlu adanya evaluasi dan pengalokasian yang tepat guna agar dana desa betul-betul memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat desa.

Berdasarkan catatan Kantor Staf Presiden, sejak 2015 hingga 2023, sebanyak Rp 538 triliun anggaran pemerintah dialokasikan untuk dana desa. Konvergensi program masih menjadi fokus pemerintah.

Prabowo-Gibran telah memberikan gagasan yang menarik terkait pemanfaatan dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah) dan dana desa untuk meningkatkan efektivitas program-program pembangunan di tingkat desa, khususnya dalam upaya pemberantasan stunting dan pemberdayaan ekonomi masyarakat pedesaan.

Dengan pendekatan yang tepat dan pengelolaan dana yang bijaksana, keterlibatan dana BOS dan dana desa dalam program-program pembangunan di tingkat desa dapat memberikan dampak yang signifikan bagi pemberantasan stunting, pemberdayaan ekonomi masyarakat pedesaan, dan terciptanya program padat karya desa yang berkelanjutan serta berdampak positif bagi seluruh lapisan masyarakat desa.