Monitorday.com – Presiden Prabowo Subianto kembali menegaskan komitmen Indonesia dalam mendukung perjuangan rakyat Palestina serta mendorong penerapan solusi dua negara (two-state solution) sebagai jalan menuju perdamaian yang berkelanjutan di Timur Tengah.

Penegasan tersebut disampaikan Prabowo setelah menerima sambungan telepon dari Presiden Palestina Mahmoud Abbas pada Senin (15/6) malam. Dalam percakapan tersebut, kedua pemimpin membahas perkembangan terkini situasi di kawasan Timur Tengah.

“Hari ini saya berbicara dengan Presiden Mahmoud Abbas dari Negara Palestina mengenai perkembangan terkini di Timur Tengah,” tulis Prabowo melalui akun media sosial X miliknya.

Dalam pembicaraan itu, Abbas menyampaikan apresiasi kepada Indonesia atas dukungan yang secara konsisten diberikan kepada rakyat Palestina selama ini.

“Presiden Abbas menyampaikan apresiasinya terhadap dukungan setia Indonesia terhadap masyarakat Palestina,” ujar Prabowo.

Presiden Prabowo menegaskan bahwa Indonesia tetap berpegang pada solusi dua negara sebagai satu-satunya jalan yang dapat mewujudkan perdamaian yang adil dan berkelanjutan bagi Palestina dan Israel.

“Saya menegaskan komitmen teguh Indonesia bahwa solusi dua negara adalah satu-satunya jalan menuju perdamaian berkelanjutan di Palestina,” kata Prabowo.

Dukungan terhadap Palestina merupakan bagian dari kebijakan luar negeri Indonesia yang telah berlangsung sejak lama. Pemerintah Indonesia secara konsisten menyuarakan pentingnya kemerdekaan dan kedaulatan penuh bagi Palestina dalam berbagai forum internasional.

Sejalan dengan hal tersebut, Prabowo dalam berbagai kesempatan juga terus menekankan pentingnya penyelesaian konflik melalui pendekatan damai yang menjamin hak-hak rakyat Palestina serta stabilitas kawasan Timur Tengah.

Hubungan Indonesia dan Palestina selama ini dikenal erat, tidak hanya dalam konteks diplomatik, tetapi juga karena adanya ikatan historis yang telah terjalin sejak masa awal perjuangan kemerdekaan Indonesia. Kedekatan antara Prabowo dan Mahmoud Abbas turut memperkuat hubungan bilateral kedua negara dalam mendukung upaya perdamaian dan kemanusiaan.

Indonesia hingga kini tetap berada di garis depan dalam mendorong terwujudnya perdamaian yang adil, bermartabat, dan berkelanjutan bagi rakyat Palestina.

Monitorday.com – Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Agustina Arumsari, menegaskan bahwa seluruh pegawai BGN tidak diperbolehkan memiliki maupun terafiliasi dengan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Larangan tersebut diterapkan untuk mencegah terjadinya konflik kepentingan dalam proses pengambilan kebijakan.

Pernyataan itu disampaikan Agustina di Kompleks Parlemen, Jakarta Pusat, Senin (15/6), saat menjelaskan langkah penataan SPPG menyusul terungkapnya dugaan keterlibatan sejumlah pejabat dan pegawai BGN dalam pengelolaan yayasan mitra dapur MBG yang kini tengah diselidiki Kejaksaan Agung (Kejagung).

“Pegawai BGN sebagai pihak yang mengambil keputusan dan kebijakan tidak boleh memiliki SPPG,” ujar Agustina.

Menurutnya, keterlibatan pegawai BGN dalam pengelolaan dapur MBG berpotensi memengaruhi berbagai keputusan strategis yang berkaitan dengan operasional program. Ia mencontohkan perubahan sejumlah kebijakan, mulai dari skema insentif hingga standar teknis dapur, yang rentan dipengaruhi apabila terdapat kepentingan pribadi.

“Karena mereka mengambil kebijakan. Misalnya terkait insentif SPPG yang menjadi Rp6 juta flat, atau perubahan standar luas dapur dari 400 meter menjadi 150 meter. Itu berpotensi menimbulkan konflik kepentingan,” katanya.

Agustina menegaskan bahwa fokus utama BGN saat ini bukan memperbanyak jumlah dapur MBG, melainkan memastikan program benar-benar menjangkau kelompok masyarakat yang membutuhkan intervensi gizi.

Menurut dia, pendekatan tersebut berbeda dengan pola sebelumnya yang lebih berorientasi pada penambahan jumlah dapur.

“Fokus kami adalah penerima manfaat terlebih dahulu. Setelah itu baru berbicara mengenai dapur. Kami tidak ingin hanya mengejar jumlah dapur, tetapi memastikan program tepat sasaran,” ujarnya.

Saat ini, BGN tengah melakukan penataan ulang atau refocusing penerima manfaat dengan melibatkan Kementerian Kesehatan, para ahli gizi, serta berbagai pemangku kepentingan lainnya. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan efektivitas program dan ketepatan sasaran intervensi gizi.

Setelah pemetaan penerima manfaat selesai dilakukan, BGN akan mengevaluasi seluruh SPPG yang saat ini beroperasi. Agustina memastikan dapur yang memenuhi standar teknis dan kualitas tetap dapat beroperasi.

“Kami akan menyusun indeks dan standar baru. Selama dapur memenuhi persyaratan dan standar kualitas yang ditetapkan, maka dapat terus beroperasi,” jelasnya.

Namun demikian, BGN tidak menutup kemungkinan melakukan penggabungan maupun penutupan sejumlah SPPG apabila hasil audit menunjukkan dapur tersebut tidak layak beroperasi.

“Bisa saja ada SPPG yang digabungkan atau bahkan ditutup jika hasil audit menyatakan tidak layak,” kata Agustina.

Pernyataan tersebut muncul di tengah penyidikan dugaan korupsi dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis oleh Kejaksaan Agung. Dalam kasus tersebut, penyidik telah menetapkan sejumlah tersangka, termasuk mantan Kepala BGN Dadan Hindayana, Lodewyk Pusung, dan Sony Sonjaya.

Direktur Penyidikan Jampidsus Kejagung, Syarief Sulaeman Nahdi, sebelumnya mengungkap adanya dugaan sejumlah yayasan mitra SPPG yang terafiliasi dengan pejabat maupun pegawai BGN. Yayasan-yayasan tersebut diduga tetap memperoleh penunjukan sebagai mitra meski tidak memenuhi persyaratan.

Selain dugaan pengaturan mitra dapur, penyidik juga tengah mengusut indikasi penyimpangan dalam berbagai pengadaan barang dan jasa pendukung program MBG, seperti motor listrik, sepatu, tablet, hingga televisi yang diduga tidak sesuai kebutuhan dan mengandung unsur penggelembungan harga (mark up).

Monitorday.com – Presiden Republik Federal Jerman, Frank-Walter Steinmeier, menyampaikan apresiasi atas sambutan hangat yang diberikan Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, dalam kunjungan kenegaraannya ke Indonesia. Dalam pernyataan pers bersama di Istana Merdeka, Jakarta, pada Senin (15/06/2026), Presiden Steinmeier menegaskan bahwa kunjungannya mencerminkan pentingnya hubungan Indonesia dan Jerman yang terus berkembang di berbagai bidang strategis.

“Saya gembira bisa kembali berkunjung ke Indonesia. Ini merupakan keempat kalinya saya berkunjung ke sini. Jumlah kunjungan ini menunjukkan betapa pentingnya hubungan dengan Indonesia bagi kami di Jerman,” ucapnya.

Dalam kesempatan tersebut, Presiden Steinmeier menekankan pentingnya memperdalam kemitraan kedua negara. Menurutnya, fondasi hubungan tersebut telah terjalin kuat sejak Deklarasi Jakarta tahun 2012 dan memiliki potensi besar untuk terus dikembangkan di berbagai sektor melalui kolaborasi yang makin luas.

“Tadi Anda sudah katakan betapa pentingnya keanekaragaman topik yang kita bicarakan dan betapa banyak perkembangannya selama beberapa tahun akhir ini, dan betapa besarnya potensi untuk bisa dikembangkan lagi,” katanya.

Dalam pernyataannya, Presiden Steinmeier menilai ASEAN memiliki peran penting dalam membangun arsitektur keamanan regional.

“Indonesia merupakan faktor stabilitas penting di dalam kawasan ASEAN dan kami melihat bahwa Indonesia tidak hanya yakin akan peran itu, tetapi juga terus mengembangkan peran pentingnya,” katanya.

Di bidang ekonomi, Presiden Steinmeier menyampaikan harapan agar perundingan Indonesia–Uni Eropa Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU-CEPA) yang telah ditandatangani dapat segera diratifikasi oleh Jerman. Ia meyakini perjanjian tersebut akan membuka peluang investasi baru, memperkuat kerja sama inovasi, serta memberikan manfaat bagi dunia usaha di kedua negara.

“Perjanjian ini mengandung potensi yang sangat besar. Dan dengan itu dimungkinkan investasi baru dan juga memberi peluang bagi perusahaan kecil dan menengah dari Jerman untuk mereka dibuka jalan untuk mengadakan investasi di Indonesia,” lanjut Presiden Steinmeier.

“Bapak Presiden, Yang Mulia, saya rasa itu menguntungkan bagi kedua belah pihak, bagi kedua negara kita,” tambahnya.

Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) mencatatkan tren positif pada Senin (15/6) pagi, menunjukkan kenaikan signifikan. Bursa mencapai level 6.216,07, meningkat 3,47% atau 208,42 poin dibandingkan penutupan pada Jumat pekan lalu.

Kenaikan ini dinilai sebagai bentuk keberhasilan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) bersama pemerintah dan lembaga terkait dalam mengembalikan kepercayaan pasar. Penguatan IHSG ini didorong oleh penguatan fundamental ekonomi Indonesia yang menarik perhatian para investor, serta meredanya ketegangan geopolitik global.

Chief Operating Officer (COO) Danantara Indonesia sekaligus Kepala BP BUMN, Dony Oskaria, menyatakan bahwa penaikan level IHSG adalah indikator utama penguatan fundamental ekonomi Indonesia yang ditangkap oleh para investor.

"Kita tentu berterima kasih kepada seluruh investor yang menunjukkan kepercayaan terhadap fundamental ekonomi kita maupun fundamental perusahaan-perusahaan Indonesia. Kinerja yang baik tersebut membuat IHSG menguat cukup signifikan, termasuk rupiah yang juga menunjukkan penguatan," ujar Dony.

Sejumlah faktor internal dan eksternal turut mendorong penguatan IHSG. Di sisi internal, perhatian pasar terhadap Rapat Dewan Gubernur (RDG) Bank Indonesia dan gelombang pembelian kembali (buyback) saham emiten besar menjadi penopang psikologis pasar. Sementara itu, meredanya konflik antara Amerika Serikat dan Iran, yang berujung pada rencana pembukaan Selat Hormuz, menyebabkan bursa Asia kompak menguat. Konflik ini mereda setelah Presiden AS Donald Trump mengumumkan kesepakatan gencatan senjata pada Minggu, serta izin pembukaan kembali Selat Hormuz tanpa biaya dan pencabutan blokade laut AS terhadap pelabuhan Iran.

"Kapal-kapal di seluruh dunia, nyalakan mesin kalian. Biarkan minyak kembali mengalir!" tulis Trump di Truth Social. Dewan Keamanan Nasional Tertinggi Iran dan Wakil Menteri Luar Negeri Kazem Gharibabadi telah mengkonfirmasi hal tersebut. Perdana Menteri Pakistan Shehbaz Sharif, yang turut menengahi kesepakatan itu, mengatakan penandatanganan resmi akan berlangsung di Swiss pada Jumat mendatang.

Monitorday.com – Upaya meningkatkan kualitas pendidikan nasional agar mampu bersaing di tingkat global terus dilakukan pemerintah. Salah satu langkah konkret diwujudkan melalui peluncuran International Class Program (ICP) di SD Aisyiyah Multilingual Darussalam, Kudus, Jawa Tengah, yang diresmikan langsung oleh Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Mu’ti, Sabtu (13/6/2026).

Program tersebut menjadi terobosan dalam pendidikan dasar dengan menghadirkan sistem pembelajaran berstandar internasional melalui kerja sama dengan Cambridge University Press and Assessment. Kehadiran ICP diharapkan dapat memperkuat kompetensi global peserta didik sejak usia dini.

Dalam sambutannya, Abdul Mu’ti menegaskan bahwa pengembangan kelas internasional sejalan dengan kebijakan pemerintah untuk menghadirkan pendidikan bermutu yang merata dan tetap terjangkau bagi seluruh masyarakat.

“Kami berharap dibukanya kelas internasional di sekolah ini dapat menjadi solusi dan inspirasi bagi anak-anak Indonesia untuk mencapai cita-cita mereka, serta menyiapkan diri sejak dini dengan berbagai kemampuan yang dibutuhkan, khususnya kemampuan berbahasa dan kompetensi global lainnya,” ujar Abdul Mu’ti.

Ia menambahkan, inovasi pendidikan seperti International Class Program merupakan bagian dari upaya memperkuat mutu pendidikan nasional tanpa mengesampingkan prinsip pemerataan akses bagi seluruh peserta didik.

Peluncuran kelas internasional tersebut juga dinilai sebagai implementasi nyata semangat Partisipasi Semesta dalam dunia pendidikan. Pemerintah memandang keterlibatan lembaga pendidikan swasta memiliki peran strategis dalam meningkatkan kualitas layanan pendidikan di Indonesia.

Menurut Abdul Mu’ti, kolaborasi antara pemerintah dan sektor swasta dapat mempercepat peningkatan mutu pendidikan secara nasional.

“Program-program seperti ini, yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan swasta, sangat membantu program pemerintah. Sesuai visi Pendidikan Bermutu untuk Semua, masyarakat dapat berpartisipasi dan berkontribusi melalui penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas,” katanya.

Sementara itu, Country Head Cambridge University Press and Assessment Indonesia, Sonya Tobing, menyampaikan bahwa peluncuran ICP merupakan bagian dari komitmen jangka panjang Cambridge dalam mendukung peningkatan kualitas pendidikan di Indonesia.

Menurutnya, tantangan masa depan menuntut adanya kolaborasi lintas negara untuk membekali peserta didik dengan keterampilan global yang relevan.

“Kami merasa terhormat dapat memperkuat kolaborasi ini dan mendukung visi sekolah dalam menghadirkan pendidikan internasional yang berkualitas. Kami optimistis kemitraan ini akan memberikan manfaat jangka panjang bagi peserta didik, guru, orang tua, dan masyarakat,” ujar Sonya.

Ia juga menekankan pentingnya menjaga keseimbangan antara penguasaan kompetensi global dan penguatan nilai-nilai lokal agar peserta didik tetap memiliki identitas kebangsaan yang kuat.

Kepala SD Aisyiyah Multilingual Darussalam Kudus, Amrina Faatihatun Nisa, menjelaskan bahwa tantangan pendidikan saat ini tidak hanya berkaitan dengan pencapaian akademik, tetapi juga kemampuan komunikasi lintas budaya, literasi digital, kreativitas, serta penguatan karakter.

Karena itu, International Class Program dirancang untuk menjawab kebutuhan tersebut sejak jenjang sekolah dasar tanpa mengabaikan nilai-nilai kebangsaan.

“Program ini kami hadirkan bukan sekadar agar peserta didik mampu berbahasa asing, tetapi juga agar mereka memiliki wawasan global tanpa kehilangan identitas dan kecintaan terhadap tanah air,” kata Amrina.

Peluncuran kelas internasional di Kudus menjadi salah satu contoh transformasi pendidikan yang mulai diarahkan pada penguatan daya saing global sejak pendidikan dasar. Dengan dukungan pemerintah, institusi pendidikan, dan mitra internasional, program ini diharapkan mampu melahirkan generasi yang unggul secara akademik sekaligus adaptif terhadap perkembangan dunia.

Ke depan, model pembelajaran seperti International Class Program berpotensi menjadi inspirasi bagi sekolah-sekolah lain di Indonesia dalam mengembangkan pendidikan berwawasan global yang tetap berakar pada nilai-nilai lokal dan kebangsaan.

Monitorday.com – Aktivis 98 sekaligus mantan Komandan Relawan Prabowo-Gibran, Haris Rusly Moti, menilai sejumlah narasi yang berkembang belakangan seperti “Indonesia Bangkrut”, “Sale Indonesia”, “Indonesia Gelap”, “Kabur dari Indonesia”, hingga “Buang Rupiah” merupakan bentuk anomali dalam tradisi gerakan sosial di Indonesia.

Menurut Haris, gerakan sosial sejak masa perjuangan kemerdekaan hingga era reformasi selalu menghadirkan gagasan alternatif dan optimisme untuk perubahan, bukan narasi yang merendahkan bangsa sendiri.

“Jika kita perhatikan narasi Indonesia Bangkrut, Sale Indonesia, Indonesia Gelap, Kabur dari Indonesia, Buang Rupiah. Narasi sampah anti kemandirian Indonesia seperti ini sangat anomali dan tidak pernah dikenal dalam tradisi gerakan sosial,” kata Haris.

Ia membandingkan kondisi tersebut dengan sejarah pergerakan nasional. Pada 1928, Mohammad Hatta menyampaikan pledoi Indonesia Merdeka di hadapan pengadilan kolonial Belanda. Dua tahun kemudian, Soekarno membacakan pledoi Indonesia Menggugat di Bandung.

Menurut Haris, kedua tokoh bangsa itu menghadirkan antitesis terhadap kolonialisme melalui gagasan tentang kemerdekaan dan kedaulatan nasional.

“Kita prihatin, 80 tahun setelah Indonesia merdeka, justru muncul narasi sampah anti kemandirian Indonesia seperti Indonesia Bangkrut, Sale Indonesia, dan lainnya. Sangat menyakitkan karena narasi seperti ini justru digerakkan oleh sejumlah intelektual dan kelompok mahasiswa yang mengatasnamakan gerakan sosial,” ujarnya.

Haris menilai Presiden Prabowo Subianto justru menghidupkan kembali semangat kemandirian ekonomi yang dahulu menjadi bagian penting dari narasi perjuangan bangsa. Menurutnya, isu mengenai kedaulatan ekonomi dan penguasaan sumber daya alam yang sebelumnya berkembang di kalangan aktivis kini menjadi bagian dari agenda pemerintahan.

Ia menyebut berbagai kebijakan Presiden Prabowo diarahkan untuk memperkuat ekonomi nasional yang berdikari sebagaimana dicita-citakan para pendiri bangsa.

“Ketika para pengkritik menuntut pemberantasan korupsi, Presiden Prabowo justru duluan melangkah lebih mendasar, yaitu memberantas kebocoran penerimaan negara, under invoicing, dan transfer pricing. Sebelumnya KPK hanya menyentuh korupsi belanja negara yang nilainya kecil,” katanya.

Haris juga menilai sebagian kelompok pengkritik pemerintah tidak mampu menghadirkan gagasan tandingan terhadap arah kebijakan yang dijalankan saat ini.

“Sepertinya mereka tidak punya kapasitas intelektual untuk mengantitesis pandangan dan kebijakan Presiden Prabowo. Makanya yang mereka lakukan adalah cari-cari masalah dengan melakukan intrik dan menghina pribadi Presiden Prabowo,” ujar Haris.

Ia menduga kritik yang bersifat personal tersebut bertujuan memancing respons represif dari pemerintah sehingga dapat digunakan untuk membangun narasi bahwa pemerintahan saat ini bersifat otoriter dan anti-demokrasi.

Lebih lanjut, Haris menegaskan bahwa tradisi gerakan sosial selalu dibangun melalui penyusunan gagasan alternatif terhadap kondisi yang dianggap bermasalah. Ia mencontohkan gerakan antikorupsi, gerakan demokratisasi pada era Orde Baru, hingga kritik terhadap kebijakan neoliberalisme pada awal reformasi.

Menurut Haris, sikap sebagian kelompok yang menolak program-program pemerintah seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), kampung nelayan, dan sekolah rakyat justru bertentangan dengan karakter gerakan sosial yang selama ini memperjuangkan kepentingan rakyat.

“Gerakan sosial yang anti alokasi APBN untuk rakyat, menolak MBG, kampung nelayan, sekolah rakyat, dan lain-lain adalah anomali paling ekstrem dalam tradisi gerakan sosial. Saya yakin gerakan seperti ini tidak akan pernah mendapat simpati dan dukungan luas rakyat,” katanya.

Haris menegaskan apabila ditemukan praktik korupsi dalam pelaksanaan program-program tersebut, maka yang harus diberantas adalah pelaku korupsinya, bukan menghentikan program yang ditujukan untuk masyarakat.

“Bahkan sejumlah program bantuan sosial pemerintah yang sudah berlangsung lama saja masih dikorupsi. Apalagi program MBG yang baru dirintis dan merupakan pengalaman pertama negara kita mengelola makan bergizi gratis untuk pelajar,” ujarnya.

Menutup pernyataannya, Haris menantang para pengkritik pemerintah untuk menyampaikan konstruksi pemikiran yang dapat menjadi antitesis terhadap gagasan dan kebijakan Presiden Prabowo.

“Saya tidak yakin mereka tidak punya kapasitas intelektual untuk meng-anti tesis pandangan dan kebijakan Presiden Prabowo,” kata Haris.

Monitorday.com – Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) sekaligus Kepala Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara Rosan Roeslani untuk menyampaikan berbagai data positif terkait perkembangan investasi di Indonesia secara terbuka kepada publik.

Arahan tersebut disampaikan Presiden Prabowo saat memanggil sejumlah anggota Kabinet Merah Putih ke kediamannya di Kertanegara, Jakarta, pada Minggu (14/05/2026). Pertemuan tersebut turut dihadiri Menteri Energi dan Sumber Daya Manusia (ESDM) Bahlil Lahadahlia, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Brian Yuliarto, Kepala Badan Pengaturan BUMN Dony Oskaria, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, serta Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya.

Seskab menjelaskan bahwa dalam pertemuan tersebut Presiden Prabowo menerima laporan dari Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roeslani mengenai hasil kunjungan kerjanya ke Amerika Serikat serta sejumlah negara di Eropa dan Asia.

Berdasarkan laporan tersebut, terdapat fakta dan data yang menunjukkan meningkatnya kepercayaan dunia internasional terhadap Indonesia. Kepercayaan tersebut tercermin dari tingginya minat investor global dan masuknya investasi ke berbagai sektor strategis nasional.

“Laporan tersebut menunjukkan fakta dan data valid meningkatnya kepercayaan dunia internasional terhadap Indonesia, yang tercermin dari tingginya minat dan masuknya investasi ke berbagai sektor strategis nasional,” ujar Seskab.

Menindaklanjuti laporan tersebut, Presiden Prabowo menekankan pentingnya penyampaian informasi yang transparan kepada masyarakat. Kepala Negara menilai publik perlu memperoleh gambaran yang utuh dan berbasis fakta mengenai kondisi investasi nasional serta prospek ekonomi Indonesia ke depan.

“Presiden juga memerintahkan Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roeslani agar data positif tersebut disampaikan kepada publik secara terbuka pada besok siang, Senin, 15 Juni 2026, di Istana Merdeka, sebagai bagian dari komitmen pemerintah untuk menghadirkan informasi yang utuh dan berbasis fakta kepada masyarakat,” pungkasnya. 

Monitorday.com–Peta teknologi global tengah mengalami perubahan besar yang ditandai oleh bergesernya pusat kekuatan pasar modal, meningkatnya pengawasan terhadap kecerdasan buatan (AI), serta percepatan pengembangan teknologi komputasi generasi berikutnya. Dalam beberapa bulan terakhir, perhatian investor dan regulator dunia tertuju pada perusahaan-perusahaan teknologi yang menjadi motor utama transformasi digital global.

Di sektor pasar modal, momentum terbesar datang dari SpaceX yang disebut mencetak sejarah melalui penawaran umum perdana (IPO) dengan valuasi yang menembus lebih dari 2 triliun dolar AS. Fenomena ini turut memunculkan istilah baru di Wall Street, yakni “MANGOS”, yang dianggap mewakili generasi baru raksasa teknologi dunia. Akronim tersebut merujuk pada Microsoft dan Meta, Anthropic, Nvidia, Google, OpenAI, serta SpaceX. Pergeseran ini menunjukkan bahwa dominasi perusahaan berbasis AI dan komputasi canggih semakin menggantikan era FAANG atau F = Facebook (sekarang Meta) A = Apple A = Amazon N = Netflix dan G = Google (Alphabet) yang selama satu dekade terakhir menjadi simbol saham teknologi unggulan.

Di sisi regulasi, perkembangan AI menghadapi pengawasan yang semakin ketat. Pemerintah Amerika Serikat disebut memperluas kontrol terhadap model AI canggih dengan alasan keamanan nasional. Salah satu dampaknya adalah pembatasan akses terhadap model-model tertentu yang dikembangkan Anthropic. Pada saat yang sama, OpenAI juga menghadapi penyelidikan terkait potensi risiko terhadap pengguna. Pemerintah AS bahkan mulai mengarah pada kebijakan yang mewajibkan pengujian keamanan siber terhadap model AI mutakhir sebelum diluncurkan secara luas ke masyarakat.

Transformasi besar juga terjadi pada dunia komputasi dan sistem operasi. Microsoft memperkenalkan konsep komputasi berbasis agen (agent-first computing) melalui Project Solara, yang menempatkan AI Agent sebagai pusat interaksi pengguna lintas perangkat. Sementara itu, Apple memperkuat strategi Apple Intelligence melalui pembaruan Siri dan peningkatan kemampuan produktivitas pada sistem operasinya. Perubahan ini menandakan bahwa masa depan perangkat digital tidak lagi berfokus pada aplikasi semata, melainkan pada agen AI yang mampu menjalankan tugas secara otomatis dan kontekstual.

Persaingan menuju era komputasi kuantum juga semakin intensif. IBM menggelontorkan investasi miliaran dolar untuk membangun fasilitas manufaktur chip kuantum komersial yang diklaim mendekati kondisi bebas kesalahan. Di sisi lain, Microsoft menargetkan hadirnya chip kuantum praktis dalam beberapa tahun mendatang. Jika berhasil diwujudkan, teknologi ini berpotensi merevolusi sektor farmasi, keuangan, logistik, hingga keamanan siber dengan kemampuan komputasi yang jauh melampaui komputer konvensional.

Di Indonesia, transformasi digital pemerintah juga terus dipercepat melalui pengembangan GovTech dan integrasi data nasional. Pemanfaatan AI mulai diarahkan untuk membersihkan dan menyelaraskan basis data lintas instansi guna meningkatkan kualitas layanan publik. Bersamaan dengan itu, wacana pembentukan regulasi khusus AI semakin menguat sebagai respons terhadap pesatnya perkembangan teknologi global. Langkah tersebut dinilai penting agar Indonesia dapat memanfaatkan peluang ekonomi digital sekaligus meminimalkan risiko yang muncul dari penggunaan AI di berbagai sektor strategis.

Airnya biru. Biru sekali. Namanya Ninivala.

Letaknya di perut Pulau Seram. Maluku Tengah. Untuk ke sana, fisik harus kuat. Mental juga harus seperti baja. 

Dari Amahai saja tiga jam. Dari Tehoru masih satu setengah jam lagi. Mendaki. Menanjak. Membelah hutan yang rimbunnya minta ampun.

Tapi begitu sampai di Desa Piliana, lelah itu seperti hilang. Menguap.

Di gerbang masuk, saya bertemu penjaganya. Orang-orang Nahulu. Penampilan mereka khas: kain merah terikat di kepala. Gagah. Mereka adalah penjaga adat yang teguh. Menjaga pintu masuk menuju surga yang tersembunyi itu.

Tiketnya? Hanya Rp 10 ribu. Terlalu murah untuk sebuah keajaiban alam.

Saya turun ke bawah. Mendekat ke air. Di sana, saya melihat fenomena aneh. Ada gelembung-gelembung udara kecil yang muncul dari dasar danau. Dari sela-sela akar pohon purba. Persis air mendidih. Banyak sekali.

Refleks, saya ingin menjauh. Takut panas. Tapi orang lokal hanya tersenyum. Saya coba celupkan tangan. Nyesss!

Ternyata dingin. Sangat dingin.

Itu bukan uap panas. Itu napas bumi. Mata air yang keluar dengan tekanan dari bawah tanah. Menciptakan pemandangan yang magis. Jernihnya luar biasa. Segar sekali.

Masyarakat menyebutnya “Kali Jodoh”. Mitosnya, siapa yang mandi di situ, urusan hatinya bakal dimudahkan. Entah benar atau tidak. Tapi suasananya memang romantis. Menenangkan.

Saking asyiknya menikmati Ninivala, ada kejadian lucu. Sepatu kawan saya hanyut sebelah. Ditelan arus, hilang di sela akar. Dia harus pulang ke Jakarta hanya dengan sebelah sepatu.

Orang-orang di Piliana bilang: itu tanda. Kalau ada yang tertinggal, artinya sang pemilik harus kembali lagi. Ninivala seperti tidak mau dilepaskan begitu saja. Ia ingin kita pulang untuk kedua kalinya.

Bagi saya, Ninivala bukan sekadar tempat wisata. Ia adalah bukti betapa kayanya pedalaman Maluku. Air yang mendidih tapi dingin. Keindahan yang tersembunyi di balik jalan terjal.

Siapa pun yang pernah ke sana, pasti setuju: Maluku itu bukan cuma soal laut. Di tengah hutannya pun, ada permata yang biru sekali.