Connect with us

News

Raffi Ahmad Minta Maaf, Siapkan Rp15 Miliar untuk Korban Bencana

Hendi Firdaus

Published

on

Monitorday.com – Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni, Raffi Ahmad, menyampaikan permohonan maaf kepada publik terkait polemik kerja sama dengan dua kementerian yang nilainya mencapai Rp14,7 miliar. Sebagai bentuk tanggung jawab sosial, Raffi bersama tiga rekannya berkomitmen mengalokasikan dana Rp15 miliar untuk membantu masyarakat terdampak bencana di Indonesia.

Permintaan maaf tersebut disampaikan Raffi melalui video yang diunggah di akun Instagram @ukp_mudaseni_raffiahmad dan berkolaborasi dengan akun @raffinagita1717, Senin.

“Dalam video ini tidak ada pembelaan, dan saya meminta maaf,” kata Raffi.

Kerja sama yang menjadi sorotan melibatkan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) serta Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) selama periode 2024–2026. Total nilai pengadaan jasa dari kedua kementerian tersebut mencapai Rp14,7 miliar.

Menanggapi persoalan itu, Raffi menyatakan dirinya bersama Ariel, Desta, dan Gading yang tergabung dalam kelompok The Dudas Minus One berkomitmen mengalokasikan dana Rp15 miliar untuk membantu masyarakat yang membutuhkan, khususnya korban bencana.

“Pertama, saya bersama sahabat saya, Ariel, Desta, dan Gading yang tergabung dalam The Dudas Minus One berkomitmen mengalokasikan dana sebesar Rp15 miliar untuk membantu masyarakat Indonesia yang membutuhkan, terutama untuk saudara-saudara kita yang terdampak bencana,” ujarnya.

Raffi menegaskan dana bantuan tersebut tidak akan diambil dari honor kru produksi, pelaku UMKM lokal, maupun kelompok masyarakat yang terlibat dalam pembuatan konten kerja sama dengan kedua kementerian.

Ia memastikan bantuan bersumber dari dana pribadinya serta honor yang diterima bersama rekan-rekannya, yakni Ariel, Gading, dan Desta.

“Dana bantuan itu berasal dari dana pribadi saya, dan semua honor yang diterima oleh sahabat saya, Ariel, Gading, dan Desta,” katanya.

Menurut Raffi, dana tersebut akan digunakan untuk berbagai kebutuhan masyarakat terdampak bencana, mulai dari bantuan logistik hingga pembangunan bendungan. Pelaksanaannya akan disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan di lapangan serta dikoordinasikan dengan pihak terkait.

Penyaluran bantuan, kata dia, telah mulai dilakukan dengan menyasar dua wilayah di Aceh, yakni Pidie Jaya dan Gayo Lues. Tidak menutup kemungkinan bantuan diperluas ke daerah lain yang membutuhkan.

“Saat ini, penyaluran bantuan kami fokuskan di dua wilayah, yaitu Pidie Jaya dan Gayo Lues. Tidak menutup kemungkinan, bantuan juga akan kami salurkan ke daerah-daerah lain yang membutuhkan,” ujarnya.

Sebelumnya, Indonesia Corruption Watch (ICW) pada 9 November 2026 mengungkap temuan pengadaan jasa pemengaruh atau influencer di dua kementerian tersebut.

ICW mencatat terdapat lima paket pengadaan jasa influencer di Kemendikbudristek pada 2024 serta tiga paket di Kementerian Kelautan dan Perikanan sepanjang 2025–2026. Total nilai delapan paket pengadaan itu mencapai Rp14,7 miliar dengan PT Rans Animasi Indonesia sebagai penyedia jasa.

Pengadaan tersebut mencakup penayangan konten di akun Instagram, TikTok, dan kanal YouTube RANS Entertainment, serta keterlibatan Raffi dalam sejumlah kegiatan kementerian.

ICW juga menyoroti dugaan pengadaan yang hanya mengarah kepada satu penyedia jasa. Kondisi tersebut dinilai berpotensi menutup kesempatan bagi penyedia jasa lain untuk ikut bersaing dalam proses pengadaan.

News

Momen Unik! Prabowo Naik ‘Bajaj’ Tricycle di KTT ASEAN ke-49 Manila

Hendi Firdaus

Published

on

Monitorday.com – Presiden RI Prabowo Subianto mencuri perhatian saat menghadiri upacara pembukaan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN ke-49 di Manila, Filipina, Minggu (15/11/2026). Prabowo bersama sejumlah pemimpin negara lainnya diantar menuju lokasi acara menggunakan kendaraan roda tiga atau tricycle, moda transportasi khas Filipina.

Momen tersebut terbilang unik karena para kepala negara biasanya menggunakan kendaraan mewah dengan pengamanan khusus saat menghadiri agenda kenegaraan.

Berdasarkan tayangan langsung di kanal YouTube Sekretariat Presiden, Prabowo sebelumnya tiba di Philippine International Convention Center (PICC), Pasay City, sekitar pukul 08.30 waktu setempat menggunakan sedan Mercedes-Benz S-Class.

Kedatangan Prabowo disambut langsung oleh Presiden Filipina Ferdinand R. Marcos Jr. bersama Ibu Negara Liza Araneta Marcos.

Setelah menjalani prosesi penyambutan, Prabowo bersama para pemimpin negara lainnya kemudian diarahkan menuju lokasi upacara pembukaan menggunakan kendaraan roda tiga yang telah dihias secara khusus.

Kendaraan yang bentuknya menyerupai bajaj di Indonesia tersebut memiliki tampilan warna-warni dengan berbagai gambar dekoratif pada bagian bodi. Atapnya juga dilepas, sementara bendera Filipina terpasang di bagian depan kendaraan.

Dalam perjalanan menuju lokasi acara, Prabowo terlihat duduk di bagian belakang sebelah kiri bersama Perdana Menteri Vietnam Le Minh Hung.

Penggunaan tricycle tersebut merupakan bagian dari penyambutan khas yang disiapkan pemerintah Filipina untuk para pemimpin dan delegasi negara peserta KTT ASEAN ke-49.

Sebagai informasi, tricycle merupakan salah satu moda transportasi yang sangat populer di Filipina. Kendaraan roda tiga ini banyak digunakan masyarakat untuk menunjang aktivitas sehari-hari.

Filipina menjadi tuan rumah KTT ASEAN ke-49 yang berlangsung pada 15-17 November 2026. Pertemuan tersebut menjadi forum penting bagi para pemimpin negara anggota ASEAN untuk membahas penguatan kerja sama kawasan serta berbagai tantangan regional dan global.

Departemen Luar Negeri Filipina menyebut sedikitnya 19 pemimpin dunia dan kepala lembaga internasional diperkirakan menghadiri rangkaian pertemuan tersebut.

Selain itu, Presiden Amerika Serikat Donald Trump dijadwalkan menghadiri KTT khusus ASEAN-Amerika Serikat pada 17 November 2026.

Continue Reading

News

MPR Verifikasi 22 Syarat Cawapres Pengganti Gibran

Hendi Firdaus

Published

on

Monitorday.com – Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI menyiapkan proses verifikasi terhadap 22 persyaratan calon wakil presiden (wapres) pengganti untuk mengisi jabatan yang saat ini kosong. Presiden Prabowo Subianto diwajibkan mengajukan dua nama kandidat beserta dokumen pendukung paling lambat 25 November 2026.

Ketua MPR RI Ahmad Muzani mengatakan, pihaknya telah membentuk tim verifikasi untuk memeriksa kelengkapan administrasi kedua kandidat sebelum mengikuti proses pemilihan dan penetapan dalam sidang paripurna.

Menurut Muzani, setiap calon harus memenuhi sejumlah persyaratan yang telah ditentukan. Presiden juga harus menyerahkan dokumen pendukung bersamaan dengan pengajuan dua nama kandidat kepada MPR.

“Presiden pada saat menyerahkan dua nama tersebut disertai dengan syarat-syarat kelengkapan yang diperlukan. Jumlah syaratnya kalau enggak salah ada 22 syarat yang harus dipenuhi,” kata Muzani dalam konferensi pers di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (16/11/2026).

Meski menyebut terdapat 22 persyaratan, Muzani belum merinci seluruh dokumen yang wajib disiapkan para kandidat. Penjelasan lebih terperinci akan disampaikan oleh tim verifikasi yang bertugas memeriksa berkas pencalonan.

Tim verifikasi tersebut dikoordinasikan Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat dan diketuai Ketua Fraksi Gerindra MPR RI Habiburokhman. Salah satu dokumen yang menjadi perhatian dalam pemeriksaan adalah ijazah calon.

“Tim verifikasi itu nanti akan menjelaskan secara detail, termasuk ijazah dan seterusnya,” ujar Muzani.

Selain membentuk tim verifikasi, Rapat Gabungan MPR RI juga menyepakati pembentukan panitia ad hoc untuk mempersiapkan proses pemilihan dan penetapan wakil presiden. Panitia tersebut dipimpin Wakil Ketua MPR RI Bambang Wuryanto dengan melibatkan 26 anggota.

Panitia ad hoc bertugas mempersiapkan pelaksanaan sidang paripurna, termasuk menyusun mekanisme teknis pemilihan agar seluruh tahapan pengisian jabatan wakil presiden berjalan sesuai prosedur.

Dalam rapat yang sama, MPR juga menyepakati perubahan jadwal sidang paripurna untuk memilih dan menetapkan wakil presiden pengganti. Semula, agenda tersebut direncanakan berlangsung pada 2 Desember 2026, tetapi kemudian diundur menjadi Rabu, 9 Desember 2026.

Keputusan perubahan jadwal itu diambil setelah MPR menerima surat dari Presiden Prabowo Subianto.

“Rapat menyetujui agar tanggal 9 Desember 2026, hari Rabu, adalah hari yang sudah kita sepakati untuk menjadi hari pelaksanaan sidang paripurna dalam rangka mengisi kekosongan jabatan wakil presiden,” kata Muzani.

Dengan perubahan tersebut, Presiden Prabowo harus menyerahkan dua nama kandidat beserta seluruh dokumen persyaratan kepada MPR paling lambat 25 November 2026, atau 14 hari sebelum sidang paripurna digelar.

Selanjutnya, MPR akan melakukan pemeriksaan administrasi terhadap kedua kandidat sebelum melanjutkan proses pemilihan dan penetapan wakil presiden pengganti melalui sidang paripurna.

Continue Reading

News

Prabowo: Potensi Ekonomi Digital ASEAN Bisa Tembus US$2 Triliun

Hendi Firdaus

Published

on

Monitorday.com – Presiden RI Prabowo Subianto menilai Perjanjian Kerangka Kerja Ekonomi Digital ASEAN atau ASEAN Digital Economy Framework Agreement (DEFA) memiliki potensi besar dalam mendorong pertumbuhan ekonomi digital kawasan Asia Tenggara. Perjanjian tersebut diproyeksikan mampu membuka peluang ekonomi digital senilai 2 triliun dolar AS pada 2030.

Hal itu disampaikan Prabowo dalam sesi pleno Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-49 ASEAN di Philippine International Convention Center (PICC), Manila, Filipina, Minggu.

Menurut Prabowo, DEFA menjadi peluang strategis bagi negara-negara ASEAN untuk memastikan pertumbuhan ekonomi di masa depan melalui penguatan kerja sama dan integrasi ekosistem digital.

“ASEAN Digital Economy Framework Agreement merupakan kesempatan besar untuk memastikan pertumbuhan di masa depan, dengan potensi untuk membuka ekonomi digital senilai 2 triliun dolar AS pada tahun 2030,” ujar Prabowo.

Ia mengatakan, implementasi perjanjian tersebut diharapkan memberikan manfaat nyata bagi dunia usaha, memperluas prospek pekerjaan, serta memberdayakan generasi muda di kawasan ASEAN.

DEFA resmi ditandatangani oleh negara-negara anggota ASEAN di Manila pada Sabtu (14/11), dalam rangkaian pertemuan ASEAN Economic Community Council (AECC).

Kerangka kerja sama ini merupakan gagasan Indonesia saat memegang keketuaan ASEAN pada 2023. Melalui DEFA, negara-negara anggota diharapkan dapat membangun ekosistem ekonomi digital yang lebih terintegrasi sekaligus memperkuat posisi ASEAN sebagai salah satu pusat pertumbuhan ekonomi global.

Selain menyoroti potensi ekonomi digital, Prabowo juga menekankan pentingnya memperkuat ketahanan kawasan melalui pemanfaatan kekayaan sumber daya alam, lahan produktif, pertumbuhan industri, serta besarnya pasar domestik negara-negara ASEAN.

Menurutnya, penguatan potensi tersebut semakin penting di tengah dinamika global yang memengaruhi pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan persaingan dalam pemenuhan kebutuhan sumber daya.

Prabowo menegaskan, kerja sama yang selaras antarnegara ASEAN dapat meningkatkan produksi regional, memperkuat cadangan pangan, serta menjamin ketersediaan pasokan energi yang andal.

“Jika digabungkan, kekuatan-kekuatan ini dapat meningkatkan produksi regional, mengamankan cadangan pangan, dan menjamin pasokan energi yang andal. Namun, kita harus bekerja sama secara selaras,” kata Prabowo.

Continue Reading

News

Jadwal Resmi Pemilihan Wapres Pengganti Gibran: Sidang Paripurna MPR Digelar Awal Desember 2026

Ma'ruf Mutaqin

Published

on

Jakarta [MONITORDAY] – Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) menjadwalkan pelaksanaan Sidang Paripurna pada Rabu (2/12/2026) untuk memilih serta melantik Wakil Presiden baru pengganti Gibran Rakabuming Raka. Agenda mendesak ini ditetapkan guna mengisi kekosongan kursi wakil presiden setelah Gibran resmi mengundurkan diri pada Kamis (12/11/2026).

Ketua MPR Ahmad Muzani menjelaskan, keputusan tersebut merupakan hasil Rapat Gabungan (Ragab) antara Pimpinan MPR, pimpinan fraksi, dan Kelompok DPD yang digelar di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Jumat (13/11/2026). Dalam sidang paripurna mendatang, MPR akan memilih satu dari dua nama kandidat yang diajukan oleh Presiden Prabowo Subianto.

“Rapat gabungan hari ini memutuskan empat hal penting. Pertama, pelaksanaan Rapat Paripurna MPR dengan agenda mengisi kekosongan jabatan wakil presiden, yakni pemilihan, pelantikan, dan pengesahan calon wakil presiden terpilih akan dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 2 Desember 2026 di Gedung Senayan ini,” ujar Muzani dalam keterangan persnya usai rapat.

Selain menetapkan jadwal sidang, Muzani merinci tiga keputusan strategis lainnya dari hasil Rapat Gabungan MPR:

  1. Permintaan Nama Kandidat: Pimpinan MPR langsung mengirimkan surat resmi kepada Presiden Prabowo pada Jumat (13/11/2026). Presiden diberikan tenggat waktu maksimal 14 hari untuk menyetor dua nama calon wakil presiden.
  2. Pembentukan Tim Verifikasi: MPR membentuk tim beranggotakan 36 orang yang dipimpin salah satu pimpinan MPR guna memeriksa seluruh kelengkapan syarat para kandidat.
  3. Pembentukan Tim Ad Hoc: MPR membentuk tim ad hoc beranggotakan 36 orang dari unsur fraksi dan kelompok DPD yang diketuai tiga Wakil Ketua MPR. Tim ini bertugas menyusun ketetapan MPR terkait pengangkatan wakil presiden terpilih.

Meskipun konstitusi memberikan batas waktu paling lama 60 hari untuk mengisi kekosongan jabatan tersebut, Muzani menegaskan bahwa pimpinan MPR, DPR, DPD, dan Presiden sepakat agar proses ini dirampungkan secepat mungkin demi kelancaran pemerintahan.

Sebelumnya, Gibran Rakabuming Raka mendatangi Gedung Nusantara III MPR pada Kamis (12/11/2026) pukul 11.26 WIB untuk menyerahkan langsung surat pengunduran dirinya. Dalam surat yang juga ditembuskan kepada Presiden Prabowo itu, Gibran menyatakan mundur atas permintaan sendiri tanpa menyebutkan alasan spesifik.

“Keputusan ini saya ambil penuh kesadaran demi kepentingan bangsa dan negara serta kelancaran penyelenggaraan pemerintahan. Saya meyakini negara dan masyarakat Indonesia perlu dijaga melebihi dari diri saya sendiri,” demikian petikan surat pengunduran diri Gibran yang dibacakan oleh Muzani.

Melalui surat tersebut, Gibran turut menyampaikan terima kasih kepada masyarakat Indonesia dan meminta MPR segera memproses pengunduran dirinya sesuai ketentuan Pasal 8 Ayat (2) UUD 1945.

Continue Reading

News

Sejumlah Nama Ramaikan Bursa Cawapres Pengganti Gibran, Siapa Saja?

Hendi Firdaus

Published

on

Monitorday.com – Peta pencalonan Wakil Presiden pengganti Gibran Rakabuming Raka mulai mengerucut. Partai-partai politik pendukung pemerintahan Presiden Prabowo Subianto sepakat menyerahkan usulan kandidat kepada Partai Gerindra.

Kesepakatan tersebut disampaikan Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan atau Zulhas. Ia mengatakan, seluruh ketua umum partai koalisi telah sepakat untuk tidak mengusulkan kader masing-masing dan mendukung figur dari Gerindra.

“Kemarin sudah saya sampaikan, PAN tidak mengusulkan calon. Kita akan mendukung calon dari Gerindra. Nah, kemarin sudah dipanggil Pak Presiden, kita sudah sepakat,” ujar Zulhas seusai mendampingi Prabowo dalam pembukaan Tanwir dan Milad ke-114 Muhammadiyah di Palu, Sulawesi Tengah, Sabtu (14/11/2026).

Menurut Zulhas, pimpinan partai politik koalisi, yakni Gerindra, Golkar, PAN, dan Demokrat, diberikan waktu satu minggu untuk membahas dan menyepakati satu nama kandidat. Nama tersebut nantinya akan dipadukan dengan satu kandidat usulan Presiden Prabowo sebelum diajukan kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).

“Hampir semua ketum parpol tidak mengajukan kadernya. Kita sepakat dari Gerindra. Dan serahkan sepenuhnya kepada Pak Presiden, siapa yang beliau nyaman, siapa yang beliau setuju, itu kita serahkan sepenuhnya kepada Pak Presiden,” katanya.

Seiring menguatnya dukungan partai koalisi terhadap kader Gerindra, tiga nama elite partai tersebut mulai mencuat sebagai kandidat potensial pengganti Gibran.

Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia sebelumnya menyebut delapan tokoh politik yang dinilai memiliki pengalaman di pemerintahan maupun parlemen dan layak dipertimbangkan Presiden Prabowo.

Dari internal Gerindra, tiga nama yang masuk dalam daftar tersebut adalah Ketua Harian DPP Gerindra Sufmi Dasco Ahmad, Sekretaris Jenderal Gerindra Sugiono, serta Ketua Dewan Kehormatan Gerindra Ahmad Muzani.

Selain itu, Doli juga menyebut lima tokoh dari partai politik lain, yakni Puan Maharani dari PDI Perjuangan, Bahlil Lahadalia dari Golkar, Muhaimin Iskandar dari PKB, Zulkifli Hasan dari PAN, serta Agus Harimurti Yudhoyono dari Partai Demokrat.

Meski sejumlah nama telah masuk dalam bursa pembicaraan, mayoritas pimpinan partai politik menyatakan menyerahkan keputusan akhir kepada Presiden Prabowo.

Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menegaskan partainya tidak akan mengajukan kandidat. Sikap tersebut diambil setelah dirinya berkonsultasi dengan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono.

Sikap serupa disampaikan Partai Golkar. Ahmad Doli Kurnia menegaskan partainya akan mendukung siapa pun kandidat yang dipilih Presiden Prabowo, baik berasal dari partai koalisi, partai di luar pemerintahan, maupun kalangan nonpartai.

“Apakah itu dari kalangan Partai Politik, baik yang tergabung dalam koalisi ataupun di luar koalisi pemerintah saat ini, atau tokoh dari kalangan di luar Partai Politik sekalipun, Golkar akan mendukung keputusan Pak Presiden,” tegas Doli.

Dari kubu nonkoalisi, Ketua DPP PDI Perjuangan Bambang Wuryanto atau Bambang Pacul juga menyatakan bahwa pengusulan dua nama calon pengganti Gibran merupakan kewenangan konstitusional Presiden.

Gibran Rakabuming Raka resmi mengundurkan diri dari jabatan Wakil Presiden pada Kamis (12/11/2026). Menyusul pengunduran diri tersebut, Presiden Prabowo memiliki kewenangan mengusulkan dua nama calon wakil presiden kepada MPR.

Kedua kandidat tersebut nantinya akan dipilih melalui sidang paripurna MPR untuk mengisi kekosongan jabatan Wakil Presiden hingga berakhirnya masa jabatan pemerintahan periode 2024-2029.

Zulhas memperkirakan pembahasan di tingkat partai politik dan Presiden akan menghasilkan nama-nama kandidat yang semakin mengerucut dalam waktu satu pekan ke depan.

Continue Reading

News

Kelakar Prabowo: Saya Jenderal Bintang 4, Presiden RI tapi Anggota Muhammadiyah

Hendi Firdaus

Published

on

Monitorday.com – Presiden RI Prabowo Subianto mencairkan suasana dalam acara Tanwir dan Milad ke-114 Muhammadiyah di Palu, Sulawesi Tengah, Sabtu (14/11/2026). Dalam pidatonya, Prabowo berkelakar bahwa meski menjabat sebagai Presiden RI dan jenderal bintang empat, posisinya di Muhammadiyah hanyalah seorang anggota.

Candaan tersebut disampaikan Prabowo saat memberikan sambutan dalam pembukaan Tanwir dan Milad ke-114 Muhammadiyah. Ucapannya sontak mengundang tawa para tokoh dan peserta yang hadir.

“Ini jenderal bintang empat, Presiden Indonesia, tapi anggota Muhammadiyah,” ujar Prabowo.

Prabowo kemudian kembali melontarkan kelakar saat hendak membuka acara secara resmi. Ia menyinggung posisi Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti yang juga menjabat sebagai Sekretaris Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah.

Menurut Prabowo, terdapat perbedaan hierarki antara pemerintahan dan organisasi Muhammadiyah. Dalam pemerintahan, Abdul Mu’ti merupakan menteri yang berada di bawah kepemimpinannya. Namun, di Muhammadiyah, Prabowo justru menjadi anggota organisasi.

“Jadi dapat perintah lagi saya. Jadi ini hierarki ada macam-macam di Indonesia ini. Beliau (Abdul Mu’ti) menteri saya, saya presiden, hanya di Muhammadiyah saya anggota,” kata Prabowo.

Tak hanya itu, Prabowo juga menceritakan permintaan Abdul Mu’ti terkait pembangunan jembatan di Madura. Dengan nada bercanda, ia menyebut jembatan tersebut diberi nama Shiratal Mustaqim.

“Beliau bilang, ‘Pak Prabowo, kami sedang bangun jembatan di Madura, jembatan namanya Shiratal Mustaqim.’ Siap,” ucapnya yang kembali disambut tawa hadirin.

Di balik sejumlah kelakar tersebut, Prabowo turut menyampaikan komitmennya sebagai anggota Muhammadiyah untuk ikut menyukseskan Muktamar ke-49 organisasi tersebut.

Prabowo kemudian secara resmi membuka kegiatan Tanwir Muhammadiyah 2026 sekaligus menyampaikan ucapan selamat atas Milad ke-114 Muhammadiyah.

“Pada siang hari ini, Sabtu, 14 November 2026, dengan memohon rahmat Allah SWT, saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, dengan ini secara resmi saya buka Tanwir Muhammadiyah Tahun 2026 dan selamat Milad ke-114 Muhammadiyah,” ujar Prabowo.

Momen tersebut memperlihatkan suasana akrab Prabowo bersama keluarga besar Muhammadiyah. Meski menyandang jabatan sebagai kepala negara, Prabowo menegaskan bahwa di lingkungan Muhammadiyah dirinya tetap menempatkan diri sebagai anggota organisasi.

Continue Reading

News

Prabowo Singgung Shiratal Mustaqim Saat Sapa Raja Juli di Tanwir Muhammadiyah

Hendi Firdaus

Published

on

Monitorday.com – Presiden Prabowo Subianto menyapa Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni dalam acara Tanwir dan Milad ke-114 Muhammadiyah di Palu, Sulawesi Tengah, Sabtu (14/11/2026). Momen tersebut diwarnai candaan Prabowo yang menyinggung istilah shiratal mustaqim.

Awalnya, Prabowo menyapa sejumlah pejabat dan tamu undangan yang hadir. Di antaranya Menko Pangan Zulkifli Hasan, Menko PMK Sugiono, Menko Hilirisasi Bahlil Lahadalia, Mensesneg Prasetyo Hadi, serta Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto.

Saat menyebut nama Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, Prabowo terlihat disambut respons dari para hadirin. Raja Juli pun berdiri dan mengatupkan kedua tangannya ke arah Presiden.

“Menteri Kehutanan Saudara Raja Juli Antoni,” kata Prabowo dalam acara tersebut.

Prabowo kemudian menanggapi reaksi hadirin yang langsung tertawa setelah dirinya menyebut nama Raja Juli.

“Aku belum ngomong apa-apa kalian udah ketawa,” ujar Prabowo disambut suasana hangat.

Presiden selanjutnya menjelaskan bahwa dirinya teringat sambutan Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir yang sebelumnya menyinggung istilah shiratal mustaqim.

“Nggak, saya ingat tadi, apa itu, sambutan Pak Haedar, shiratal mustaqim. Muhammadiyah ini intelektual semua pemikirannya jauh,” tutur Prabowo.

Mendengar ucapan tersebut, Raja Juli kembali terlihat mengatupkan kedua tangannya ke arah Prabowo.

Continue Reading

News

Prabowo Beri Waktu Parpol Koalisi Sepekan Setor Cawapres

Hendi Firdaus

Published

on

Monitorday.com – Presiden RI Prabowo Subianto memberikan waktu satu pekan kepada partai-partai politik pengusung untuk membahas calon pengganti Gibran Rakabuming Raka sebagai wakil presiden. Arahan tersebut disampaikan dalam pertemuan tertutup bersama sejumlah pimpinan partai koalisi di Istana Bogor, Jawa Barat, Jumat (13/11/2026) malam.

Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan mengungkapkan, Prabowo meminta setiap partai melakukan pembahasan internal sebelum menyampaikan usulan nama calon wakil presiden. Meski demikian, keputusan akhir mengenai sosok yang akan menduduki posisi tersebut tetap berada di tangan Presiden.

“Tadi beliau menyampaikan dikasih waktu satu minggu nanti untuk mendiskusikan di internal siapa kira-kira usulan, walaupun semua terserah Bapak Presiden,” kata Zulhas kepada wartawan seusai pertemuan.

Zulhas menegaskan, PAN tidak akan mengusulkan kadernya untuk mengisi kursi wakil presiden. Partainya memilih menyerahkan sepenuhnya keputusan kepada Prabowo dan mendukung siapa pun sosok yang nantinya ditetapkan.

“Kalau PAN itu diserahkan kepada Presiden sepenuhnya. Siapa nanti yang akan menjadi wakil presiden terserah beliau. Partai Amanat Nasional tidak ada kadernya yang maju, enggak ada,” ujarnya.

Sebelum pertemuan berlangsung, Zulhas juga menyampaikan bahwa Prabowo memiliki kewenangan penuh untuk menentukan calon pendampingnya. Menurut dia, Presiden berhak memilih sosok yang dinilai paling cocok dan nyaman untuk bekerja sama dalam menjalankan pemerintahan hingga 2029.

Sementara itu, pengumuman calon wakil presiden pengganti Gibran dipastikan belum akan dilakukan dalam waktu dekat. Prabowo dijadwalkan terlebih dahulu melakukan kunjungan kerja ke Palu, Sulawesi Tengah, untuk menghadiri Tanwir Muhammadiyah. Setelah itu, Presiden akan melanjutkan perjalanan ke Manila, Filipina, guna menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN.

Zulhas mengatakan, setelah rangkaian agenda tersebut selesai, para pimpinan partai koalisi akan kembali diundang ke pertemuan berikutnya sekitar satu pekan kemudian. Dalam pertemuan lanjutan itu, masing-masing partai diharapkan telah memiliki hasil pembahasan internal mengenai sosok yang dinilai layak diusulkan kepada Presiden.

“Nah, pulang dari itu kita akan diundang lagi satu minggu kemudian untuk mendiskusikan internal kira-kira yang layak siapa nanti akan diserahkan kepada beliau di Minggu depan ya,” jelasnya.

Pertemuan di Istana Bogor tersebut turut dihadiri sejumlah petinggi partai politik koalisi, di antaranya Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon, Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad, serta Wakil Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Faisol Riza.

Continue Reading

News

Prabowo Anugerahkan Bintang Jasa dan Jaminan Pendidikan untuk Anak Relawan

Hendi Firdaus

Published

on

Monitorday.com – Presiden Prabowo Subianto menganugerahkan Tanda Kehormatan Bintang Jasa kepada 23 relawan dan tenaga kesehatan yang berkorban dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) serta bencana, sekaligus memastikan pemberian santunan dan jaminan pendidikan hingga jenjang tertinggi bagi anak-anak para penerima yang gugur dalam menjalankan tugas kemanusiaan. Penganugerahan berlangsung dalam suasana khidmat di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, pada Jumat (13/11/2026).

Rangkaian acara dimulai dengan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Setelah itu, acara dilanjutkan dengan mengheningkan cipta yang dipimpin oleh Presiden Prabowo.

“Saudara-saudara sekalian, bapak-bapak ibu-ibu yang saya hormati, marilah kita menundukkan kepala kita sejenak mengheningkan cipta untuk mengenang dan menghormati para relawan dan para petugas penanggulangan kebakaran hutan yang telah gugur, yang telah memberi segala-galanya demi keselamatan bangsa dan rakyat Indonesia. Juga para tenaga kesehatan di manapun dari negara Indonesia yang kita cintai yang telah mengalami musibah, yang telah bekerja keras demi keselamatan demi seluruh rakyat Indonesia. Mengheningkan cipta, mulai,” ujar Presiden Prabowo.

Pada kesempatan tersebut, Sekretaris Militer Presiden Mayjen TNI Wahyu Yudhayana membacakan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 94/TK/Tahun 2026 tanggal 13 November 2026 yang menjadi dasar penganugerahan. Selepas itu, Presiden Prabowo menyerahkan langsung tanda kehormatan kepada 23 penerima yang terdiri atas 15 penerima Bintang Jasa Pratama dan delapan penerima Bintang Jasa Nararya.

Adapun 15 penerima Bintang Jasa Pratama, yaitu:

1. Almarhum Ahmadin, berjasa luar biasa dalam penanganan karhutla di kabupaten/kota Waringin Barat, Kalimantan Tengah;

2. Letkol Cpn (Anumerta) Dudi Firmansyah, berjasa luar biasa sebagai kapten pilot helikopter MI-17V5 dalam penanggulangan bencana karhutla di Kalimantan Tengah;

3. Almarhum Aries Sutio Luthfil Hadi, berjasa luar biasa dalam menjalankan tugas kemanusiaan sebagai Masyarakat Peduli Api dalam upaya pemadaman dan perlindungan kawasan hutan di wilayah Kotawaringin Barat, Kalimantan Tengah;

4. Almarhum Nurdin (Amang Udin), berjasa luar biasa dalam bidang kemanusiaan dan penanggulangan bencana melalui pengabdian tanpa pamrih sebagai relawan Barisan Pemadam Kebakaran di Barito Kuala, Kalimantan Selatan;

5. Almarhum Sukaris, berjasa luar biasa dalam bidang perlindungan dan pelestarian lingkungan melalui pengabdian tanpa kenal lelah menjaga kawasan konservasi Taman Nasional Bromo Tengger Semeru;

6. Almarhum Suraji, berjasa luar biasa dalam pelestarian lingkungan melalui pengabdian sebagai petugas keamanan yang turut berjuang melindungi kawasan konservasi Taman Nasional Bromo Tengger Semeru;

7. Almarhum Akhmad Rizani, berjasa luar biasa dalam penanggulangan kebakaran dan karhutla di Kota Palangkaraya sebagai relawan pemadam kebakaran;

8. Almarhum Munawi, berjasa luar biasa dalam pelestarian lingkungan melalui pengabdian sebagai anggota Masyarakat Mitra Polhut dengan turut berjuang memadamkan karhutla;

9. Almarhum Padayya, berjasa luar biasa dalam pelestarian lingkungan melalui pengabdian sebagai personel Manggala Agni KPH Saddang II yang berjuang memadamkan karhutla di Toraja Utara, Sulawesi Selatan;

10. Kapten Cpn (Anumerta) Nurhafiz Akbar R.H., S.H., M.H., berjasa luar biasa sebagai kopilot helikopter MI-17V5 dalam penanggulangan bencana karhutla di Kalimantan Tengah;

11. Almarhum Wisnu Yuda Pratama, berjasa luar biasa dalam bidang pelestarian lingkungan dengan mendukung pemadaman karhutla di Taman Nasional Bromo Tengger Semeru;

12. Almarhum Hendra Rony Wagiyanata, berjasa luar biasa dalam bidang kemanusiaan dan pelestarian lingkungan di Taman Nasional Bromo Tengger Semeru;

13. Sertu (Anumerta) Heri Prasetyo, berjasa luar biasa sebagai kru helikopter MI-17V5 dalam penanggulangan bencana karhutla di Kalimantan Tengah;

14. Almarhum Sefriel Ardiansyah, berjasa luat biasa dalam bidang pelestarian lingkungan dengan turut mendukung pemadaman karhutla di Taman Nasional Bromo Tengger Semeru; dan

15. Almarhum Yayan Supyansuri, berjasa luar biasa dalam bidang kemanusiaan dan penanggulangan karhutla sebagai Helicopter Landing Officer (HLO) helikopter Super Puma H225/VH-HGM Badan Nasional Penanggulangan Bencana.

Sementara itu, delapan penerima Bintang Jasa Nararya, yaitu:

1. Muhamad Lutpi Fariddudin, S.Tr.AP., berjasa luar biasa dalam bidang kesehatan dan kemanusiaan sebagai tenaga kesehatan di Kecamatan Serak, Aceh Tamiyang;

2. Maria Atriany Juman, S.Kep., Ns., berjasa luar biasa dalam bidang pelayanan kesehatan dan kemanusiaan melalui pengabdian sebagai perawat saat gempa bumi di RSUD Ruteng, Manggarai;

3. dr. Yona Sarah Pardede, Sp.OG., berjasa luar biasa dalam bidang kesehatan dan kemanusiaan melalui pelayanan kesehatan darurat pada gempa Flores di RSUD Nagekeo;

4. dr. Maria Yosepha Pramithasari Jo, Sp.A., berjasa luar biasa dalam bidang kesehatan dan kemanusiaan melalui pelayanan kesehatan darurat pada gempa Flores di RSUD Nagekeo;

5. dr. Melinda Anastasya Irene Bella, berjasa luar biasa dalam bidang kesehatan dan kemanusiaan melalui pelayanan kesehatan darurat kepada masyarakat terdampak bencana di Nusa Tenggara Timur;

6. Inayati Muharini, A.M.Keb., berjasa luar biasa dalam bidang kesehatan dan kemanusiaan sebagai tenaga kebidanan yang tetap menjalankan tugas di rumah sakit serta pelayanan di Posko Rumah Oksigen;

7. Situah Kami, A.M.K., berjasa luar biasa dalam bidang kesehatan dan kemanusiaan melalui kesigapan memberikan pertolongan persalinan dan pelayanan kesehatan di Aceh Tamiyang; dan

8. dr. Siti Tari Salsa, berjasa luar biasa dalam bidang kesehatan dan kemanusiaan melalui aksi cepat pemberian pelayanan kesehatan darurat kepada korban banjir di Aceh Tamiyang.

Penghargaan tersebut diberikan sebagai bentuk penghormatan negara kepada para penerima. Mereka dinilai telah menunjukkan keberanian luar biasa, pengorbanan tanpa pamrih, serta keteguhan jiwa dengan mempertaruhkan keselamatan demi melindungi sesama dan kelestarian alam.

Penganugerahan tersebut sebelumnya telah melalui pertimbangan Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan. Pemberian Bintang Jasa berpedoman pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan.

Sesuai ketentuan tersebut, Tanda Kehormatan Bintang Jasa diberikan kepada mereka yang berjasa besar dalam suatu bidang atau peristiwa tertentu yang bermanfaat bagi keselamatan, kesejahteraan, serta kebesaran bangsa dan negara. Penghargaan juga diberikan atas pengabdian, pengorbanan, dan darmabakti yang manfaatnya diakui secara luas di tingkat nasional.

Penganugerahan Bintang Jasa tersebut menjadi bentuk penghormatan negara atas keberanian dan pengabdian para penerima dalam menjalankan tugas kemanusiaan. Melalui penghargaan ini, pengorbanan mereka diharapkan terus dikenang sekaligus menjadi teladan tentang keberanian, kepedulian, dan pengabdian kepada bangsa dan negara.

Continue Reading

News

Bayar Via QRIS Kena Rp 1.000, BI Buka Suara

Hendi Firdaus

Published

on

Monitorday.com – Praktik pungutan tambahan Rp500 hingga Rp1.000 kepada konsumen yang membayar menggunakan Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) masih ditemukan di sejumlah warung dan toko. Fenomena ini menuai keluhan warganet di Threads setelah harga barang mendadak naik ketika konsumen memilih pembayaran digital.

Padahal, Bank Indonesia (BI) secara tegas melarang pedagang membebankan biaya transaksi QRIS kepada pembeli. Biaya tersebut dikenal sebagai Merchant Discount Rate (MDR), yakni biaya jasa yang dikenakan penyelenggara jasa pembayaran kepada pedagang atas setiap transaksi QRIS.

Sejak 1 Oktober 2026, BI memperluas kebijakan MDR 0 persen. Untuk usaha mikro, transaksi hingga Rp500.000 dikenakan MDR 0 persen, sedangkan transaksi di atas nilai tersebut dikenakan tarif 0,3 persen.

Sementara itu, usaha kecil, menengah, dan besar mendapatkan MDR 0 persen untuk transaksi hingga Rp100.000. Transaksi di atas batas tersebut dikenakan tarif 0,7 persen.

Dengan ketentuan ini, transaksi kecil seperti pembelian minuman seharga Rp5.000 atau makanan Rp15.000 tidak dikenakan MDR. Pedagang pun tidak memiliki alasan untuk menaikkan harga hanya karena konsumen menggunakan QRIS.

Larangan membebankan biaya tambahan kepada konsumen tercantum dalam Pasal 52 ayat (1) Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 23/6/PBI/2021 tentang Penyedia Jasa Pembayaran. Aturan tersebut melarang penyedia barang dan jasa mengenakan biaya tambahan atau surcharge kepada pengguna atas biaya yang dibebankan penyedia jasa pembayaran kepada pedagang.

Namun, aturan tersebut belum sepenuhnya dipahami pelaku usaha. Sejumlah pedagang mengaku menganggap potongan MDR sebagai pajak karena minimnya sosialisasi dari bank maupun penyelenggara pembayaran.

Kesalahpahaman itu kemudian berujung pada praktik pengalihan biaya kepada pembeli. Konsumen diminta membayar tambahan secara tunai dengan alasan adanya potongan dari transaksi QRIS.

Praktik serupa bahkan ditemukan di luar Jakarta. Di Bandung, sejumlah pedagang masih meminta tambahan Rp500 untuk pembayaran menggunakan QRIS, meski kebijakan BI secara tegas melarang pembebanan biaya tersebut kepada konsumen.

Nilainya memang terlihat kecil. Namun, jika terjadi berulang kali dalam transaksi sehari-hari, pungutan tersebut tetap merugikan konsumen.

Ketua Forum Konsumen Berdaya Indonesia (FKBI) Tulus Abadi menilai praktik tersebut sebagai tindakan yang merugikan konsumen dan berpotensi dikategorikan sebagai pungutan liar oleh pedagang. Ia mendesak BI memperkuat sosialisasi sekaligus menjatuhkan sanksi kepada pelaku usaha yang masih membebankan biaya MDR kepada pembeli.

Konsumen yang menemukan praktik tersebut berhak mempertanyakan dan menolak pungutan tambahan. Mereka juga dapat melaporkannya melalui kanal pengaduan resmi BI, penyelenggara jasa pembayaran terkait, maupun lembaga perlindungan konsumen.

Untuk memperkuat laporan, konsumen disarankan menyimpan bukti transaksi, struk pembayaran, foto pemberitahuan biaya tambahan, hingga tangkapan layar pembayaran.

Kemudahan QRIS seharusnya tidak justru menjadi celah bagi pedagang untuk menarik pungutan di luar ketentuan. Kepatuhan terhadap aturan dan pengawasan yang tegas menjadi kunci agar sistem pembayaran digital benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.

Continue Reading
LakeyBanget3 jam ago

Gantikan Daniel Craig, Robert Pattinson Resmi Jadi James Bond

News3 jam ago

Raffi Ahmad Minta Maaf, Siapkan Rp15 Miliar untuk Korban Bencana

LakeyBanget3 jam ago

Cristian Chivu Raih Panchina d’Oro Usai Bawa Inter Juara Ganda

Review4 jam ago

Dasco dan Kebutuhan Kepemimpinan yang Saling Menguatkan

News12 jam ago

Momen Unik! Prabowo Naik ‘Bajaj’ Tricycle di KTT ASEAN ke-49 Manila

LakeyBanget13 jam ago

Kontra Shan United, Peralta Harap Dukungan Besar Bobotoh

LakeyBanget13 jam ago

Peluang Marquez Kunci Gelar Juara di MotoGP Portugal, Catat Jadwalnya

News13 jam ago

MPR Verifikasi 22 Syarat Cawapres Pengganti Gibran

News1 hari ago

Prabowo: Potensi Ekonomi Digital ASEAN Bisa Tembus US$2 Triliun

News1 hari ago

Jadwal Resmi Pemilihan Wapres Pengganti Gibran: Sidang Paripurna MPR Digelar Awal Desember 2026

LakeyBanget1 hari ago

Usai 11 Tahun Pensiun, Ronaldinho Comeback Merumput Bareng Ravenna

News1 hari ago

Sejumlah Nama Ramaikan Bursa Cawapres Pengganti Gibran, Siapa Saja?

Review1 hari ago

AI Mengubah Industri Tradisional

Review1 hari ago

Masa Depan Layar Berteknologi Printed OLED

News2 hari ago

Kelakar Prabowo: Saya Jenderal Bintang 4, Presiden RI tapi Anggota Muhammadiyah

News2 hari ago

Prabowo Singgung Shiratal Mustaqim Saat Sapa Raja Juli di Tanwir Muhammadiyah

LakeyBanget3 hari ago

Resmi! Manchester United Tunjuk Mauricio Pochettino, Misi Berat Menanti di Anfield

News3 hari ago

Prabowo Beri Waktu Parpol Koalisi Sepekan Setor Cawapres

LakeyBanget3 hari ago

Jensen Huang Resign dari Jabatan CEO NVIDIA, Ada Apa?

LakeyBanget4 hari ago

Pensiun di Timnas Portugal, Ronaldo Rambah Industri Hiburan