Monitorday.com – Pemerintah resmi menetapkan pengemudi ojek online (ojol) sebagai pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di sektor transportasi daring. Kebijakan ini membuka akses bagi jutaan mitra pengemudi terhadap berbagai fasilitas yang selama ini diperuntukkan bagi pelaku usaha mikro, mulai dari pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR), insentif perpajakan, hingga program pemberdayaan usaha.

Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), Maman Abdurrahman, mengatakan pengemudi ojol akan memperoleh perlakuan yang setara dengan pelaku UMKM lainnya.

“Ke depan, teman-teman ojek online akan diperlakukan sebagai pengusaha mikro transportasi online. Artinya, mereka masuk dalam kategori pelaku usaha mikro dan berhak memperoleh seluruh insentif serta fasilitas yang diberikan pemerintah,” ujar Maman di Kantor Kementerian UMKM, Rabu (1/7/2026).

Salah satu manfaat utama dari kebijakan tersebut adalah terbukanya akses pembiayaan melalui program Kredit Usaha Rakyat (KUR). Pengemudi ojol dapat mengajukan pinjaman dengan plafon hingga Rp500 juta. Untuk pinjaman di bawah Rp100 juta, pemerintah tidak mewajibkan adanya agunan.

Selain itu, para pengemudi juga berpotensi memperoleh fasilitas pembebasan pajak penghasilan. Menurut Maman, sebagian besar pendapatan pengemudi ojol masih berada di bawah Rp500 juta per tahun sehingga memenuhi ketentuan tarif Pajak Penghasilan (PPh) final sebesar 0 persen.

“Karena rata-rata pendapatan mereka di bawah Rp500 juta per tahun, maka mereka dibebaskan dari pajak atau dikenakan tarif 0 persen,” jelasnya.

Selain akses permodalan, pemerintah juga menyiapkan berbagai program pemberdayaan bagi pengemudi ojol. Program tersebut meliputi pelatihan kewirausahaan, peningkatan kapasitas usaha, hingga pendampingan agar para pengemudi dapat mengembangkan usaha di luar sektor transportasi daring.

“Kami berharap mereka tidak hanya bergantung pada pekerjaan sebagai pengemudi ojek online, tetapi juga mampu mengembangkan usaha lain yang lebih produktif,” kata Maman.

Dalam tahap awal implementasi, status sebagai pelaku UMKM akan diberikan secara otomatis kepada seluruh pengemudi yang terdaftar di platform aplikasi. Pemerintah juga belum mewajibkan pengurusan Nomor Induk Berusaha (NIB) agar proses transisi dapat berjalan lebih mudah.

“Persyaratan terkait NIB belum menjadi prioritas pada tahap awal. Kami ingin memastikan proses transisi berjalan dengan baik terlebih dahulu,” ujar Maman.

Untuk sementara, kebijakan tersebut hanya berlaku bagi pengemudi layanan transportasi roda dua. Sementara itu, pengaturan bagi pengemudi taksi online maupun layanan kurir akan disusun pada tahap berikutnya.

Sebagai dasar pelaksanaan kebijakan, pemerintah tengah menyusun Peraturan Presiden (Perpres) yang mengatur status pengemudi ojol sebagai pelaku UMKM. Penyusunan regulasi dilakukan melalui koordinasi dengan perusahaan aplikator serta organisasi pengemudi agar kepentingan seluruh pihak dalam ekosistem transportasi daring tetap terakomodasi.

“Ini menyangkut kepentingan seluruh pihak dalam ekosistem. Karena itu pemerintah hadir dengan prinsip proporsionalitas dan keadilan untuk menjaga keseimbangan,” ujar Maman.

Kebijakan tersebut berjalan seiring dengan pemberlakuan skema baru pembagian pendapatan bagi pengemudi ojek online mulai 1 Juli 2026. Dalam aturan terbaru, mitra pengemudi berhak menerima 92 persen dari tarif perjalanan, sementara potongan yang dapat dikenakan oleh perusahaan aplikator dibatasi maksimal 8 persen.

Pemerintah berharap langkah ini dapat meningkatkan kesejahteraan pengemudi sekaligus memperluas akses mereka terhadap pembiayaan, perlindungan usaha, dan peluang pengembangan ekonomi di masa mendatang.

Monitorday.com – HUT ke-56, Jamkrindo Perluas Kontribusi bagi Perekonomian Jakarta – PT Jaminan Kredit Indonesia (Jamkrindo) memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke-56 dengan mengusung tema “Menjamin Lebih Luas, Berdampak Lebih Nyata”. Pada usia lebih dari lima dekade, Jamkrindo terus memperkuat perannya sebagai perusahaan penjaminan terbesar di Indonesia melalui transformasi organisasi, penguatan tata kelola, inovasi digital, serta peningkatan kontribusi dalam memperluas akses pembiayaan bagi Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Koperasi (UMKM-K) guna mendorong pertumbuhan ekonomi nasional yang inklusif dan berkelanjutan.

Direktur Utama PT Jaminan Kredit Indonesia (Jamkrindo) Abdul Bari mengatakan bahwa perjalanan panjang Jamkrindo selama 56 tahun merupakan hasil dari dedikasi seluruh insan perusahaan, para pendahulu, serta kepercayaan yang diberikan oleh pemerintah, regulator, pemegang saham, mitra usaha, dan masyarakat.

“Selama 56 tahun, Jamkrindo tidak hanya membangun sebuah perusahaan, tetapi juga membangun kepercayaan. Kepercayaan tersebut menjadi fondasi bagi kami untuk terus bertumbuh, bertransformasi, dan menghadirkan manfaat yang semakin luas bagi masyarakat serta perekonomian Indonesia. Memasuki usia ke-56, kami berkomitmen untuk terus memperkuat peran Jamkrindo dalam mendukung kemajuan UMKM-K sebagai tulang punggung perekonomian nasional,” ujar Abdul Bari.

Menurut Abdul Bari, peringatan HUT ke-56 berlangsung pada momentum yang sangat penting bagi industri penjaminan yang tengah memasuki fase transformasi melalui agenda pemurnian industri, penguatan tata kelola, peningkatan kapasitas kelembagaan, serta penguatan daya saing agar industri penjaminan semakin sehat, profesional, dan berkelanjutan. Sebagai perusahaan penjaminan terbesar di Indonesia, Jamkrindo memiliki tanggung jawab yang semakin strategis untuk terus memperkuat ekosistem industri penjaminan nasional.

Untuk menjawab tantangan tersebut, Jamkrindo terus memperkuat kapasitas organisasi melalui pengembangan kompetensi sumber daya manusia, peningkatan profesionalisme, penguatan budaya manajemen risiko, serta percepatan transformasi digital. Pemanfaatan data analytics, artificial intelligence, dan otomatisasi proses bisnis terus dikembangkan guna meningkatkan kualitas layanan, mempercepat proses bisnis, serta memperkuat daya saing perusahaan.

Di sisi bisnis, Jamkrindo juga terus mendorong pertumbuhan yang berkualitas melalui diversifikasi portofolio, pengembangan ekosistem bisnis, penguatan kemitraan strategis, serta penerapan tata kelola perusahaan yang baik. Perusahaan meyakini bahwa pertumbuhan yang berkelanjutan hanya dapat diwujudkan melalui keseimbangan antara ekspansi bisnis, pengelolaan risiko yang prudent, dan inovasi yang berorientasi pada kebutuhan para pemangku kepentingan.

Selama 56 tahun berkontribusi pada perekonomian nasional, Jamkrindo telah menjadi bagian penting dalam perjalanan pembangunan ekonomi nasional melalui perluasan aksesibilitas keuangan. Melalui layanan penjaminan yang diberikan, puluhan juta UMKM-K telah memperoleh akses pembiayaan. Akses tersebut membuka peluang bagi pelaku usaha dan koperasi untuk meningkatkan kapasitas produksi, memperluas pasar, memperkuat daya saing, menciptakan lapangan kerja, hingga mendorong UMKM-K naik kelas sebagai penggerak utama perekonomian Indonesia.

Bagi Jamkrindo, setiap penjaminan bukan sekadar mitigasi risiko pembiayaan, tetapi merupakan investasi bagi masa depan ekonomi bangsa. Di balik setiap pembiayaan yang dijamin terdapat pelaku usaha dan koperasi yang terus berkembang, masyarakat yang memperoleh kesempatan ekonomi yang lebih baik, serta lahirnya pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru di berbagai daerah.

“Inilah makna tema HUT ke-56, “Menjamin Lebih Luas, Berdampak Lebih Nyata”, yaitu memastikan setiap langkah bisnis perusahaan mampu menciptakan nilai ekonomi sekaligus nilai sosial yang berkelanjutan bagi Indonesia,” ujarnya.

Sebagai bagian dari peringatan HUT ke-56, Jamkrindo juga menyelenggarakan berbagai Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) yang berfokus pada peningkatan kualitas sumber daya manusia dan kesejahteraan masyarakat. Rangkaian kegiatan tersebut meliputi Program Keberlanjutan Edukasi Kesehatan Mental Keluarga bagi orang tua dan wali murid sekolah dasar sebagai upaya membangun lingkungan keluarga yang sehat dan suportif bagi tumbuh kembang anak, Program Edukasi Guru Berkualitas, Anak Indonesia Cerdas untuk memperkuat kapasitas tenaga pendidik dalam menciptakan pembelajaran yang berkualitas, serta peluncuran Mobil Pelayanan Empati, Literasi, dan Tumbuh Anak (PELITA) sebagai sarana edukasi bergerak yang memperluas akses literasi, edukasi, dan layanan pendampingan tumbuh kembang anak di berbagai daerah.

Selain itu, Jamkrindo juga menyelenggarakan kegiatan donor darah sebagai bentuk kepedulian terhadap kesehatan masyarakat. Seluruh rangkaian program TJSL tersebut merupakan wujud nyata komitmen perusahaan bahwa pertumbuhan bisnis harus berjalan beriringan dengan penciptaan nilai sosial yang berkelanjutan sehingga manfaat keberadaan perusahaan dapat dirasakan secara lebih luas oleh masyarakat.

“Keberhasilan Jamkrindo tidak hanya diukur dari pertumbuhan bisnis, tetapi juga dari seberapa besar manfaat yang mampu dihadirkan bagi masyarakat. Melalui layanan penjaminan dan berbagai program pemberdayaan, kami ingin memastikan keberadaan Jamkrindo terus memberikan dampak nyata bagi kemajuan UMKM-K, peningkatan kesejahteraan masyarakat, dan pembangunan ekonomi Indonesia,” ujar Abdul Bari.

Tentang Jamkrindo

PT Jaminan Kredit Indonesia atau PT Jamkrindo merupakan perusahaan penjaminan kredit yang tergabung dalam holding Indonesia Financial Group (IFG). Jamkrindo memiliki berbagai produk, baik produk penjaminan program maupun penjaminan non-program. Pada penjaminan program, Jamkrindo memiliki produk penjaminan KUR. Untuk non-program, produk penjaminan Jamkrindo adalah penjaminan kredit umum, penjaminan kredit mikro, penjaminan bank garansi, penjaminan kredit konstruksi dan pengadaan barang/jasa, penjaminan distribusi barang. Kemudian juga surety bond, customs bond, penjaminan supply chain financing (invoice financing), dan penjaminan kredit lainnya.

Monitorday.com – Presiden Prabowo Subianto menyampaikan enam pesan utama kepada seluruh jajaran Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) dalam upacara peringatan Hari Bhayangkara ke-80 yang digelar di Satuan Latihan (Satlat) Brimob Polri, Cikeas, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Rabu (1/7/2026).

Dalam amanatnya, Presiden menegaskan bahwa kepercayaan masyarakat merupakan fondasi utama yang harus dijaga oleh setiap anggota Polri dalam menjalankan tugas sebagai pelindung, pengayom, dan penegak hukum.

“Jagalah kepercayaan rakyat. Karena kepercayaan adalah senjata terkuat seorang polisi,” ujar Prabowo.

Pesan pertama yang disampaikan Presiden adalah pentingnya menjaga kepercayaan publik. Menurutnya, kepercayaan masyarakat menjadi modal utama bagi Polri untuk menjalankan tugas secara efektif.

Ia juga mengingatkan agar seluruh personel selalu hadir di tengah masyarakat dan memberikan pelayanan terbaik. Polisi, kata Prabowo, harus menjadi pelindung dan pengayom yang memberikan rasa aman, bukan sebaliknya menimbulkan kesulitan bagi masyarakat.

Presiden menegaskan bahwa seluruh fasilitas, kewenangan, dan penghasilan aparat negara berasal dari rakyat sehingga harus dipertanggungjawabkan melalui pengabdian yang tulus.

Dalam pesannya, Prabowo meminta anggota Polri menjalankan penegakan hukum secara adil tanpa pandang bulu. Ia menekankan pentingnya keberanian dalam membela kebenaran dan melindungi kelompok yang lemah.

“Jangan pernah takut kepada siapa pun. Kita hanya takut kepada Tuhan Yang Maha Esa,” tegasnya.

Presiden juga mendorong Polri untuk terus meningkatkan profesionalisme melalui penguasaan ilmu pengetahuan, teknologi, dan kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI).

Menurutnya, perkembangan kejahatan yang semakin kompleks menuntut aparat kepolisian memiliki kemampuan teknologi dan terus beradaptasi dengan perubahan zaman.

Selain peningkatan kapasitas, Prabowo menekankan pentingnya memperkuat kerja sama lintas sektor. Ia mengatakan Polri tidak dapat bekerja sendiri dalam menjaga keamanan nasional.

Karena itu, Polri diminta terus membangun sinergi dengan TNI, pemerintah, tokoh masyarakat, ulama, serta seluruh elemen bangsa untuk menghadapi berbagai tantangan.

Sebagai pesan penutup, Presiden mengingatkan agar Polri tidak berhenti melakukan pembenahan internal. Ia meminta seluruh anggota tetap rendah hati, terbuka terhadap kritik, dan terus memperbaiki diri.

“Jangan pernah berhenti memperbaiki diri. Jangan sombong. Semakin berisi, semakin menunduk. Rendah hati tidak berarti rendah diri, justru mereka yang kuat akan semakin sopan dan semakin berperilaku baik,” kata Prabowo.

Pada kesempatan tersebut, Presiden juga menyampaikan apresiasi kepada Polri atas berbagai upaya pembenahan organisasi yang telah dilakukan, termasuk peningkatan profesionalisme, disiplin, kualitas pelayanan publik, serta penguatan sinergi dengan berbagai komponen bangsa.

Enam pesan tersebut diharapkan menjadi pedoman bagi seluruh jajaran Polri dalam meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat sekaligus menjawab tantangan keamanan yang terus berkembang di era digital.

Monitorday.com – Presiden RI Prabowo Subianto menerima Medali Kehormatan Loka Praja Samrakshana dari Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) dalam upacara peringatan Hari Bhayangkara ke-80 yang digelar di Satuan Latihan (Satlat) Brimob Polri, Cikeas, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Rabu (1/7/2026).

Medali kehormatan tersebut disematkan langsung oleh Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo sebagai bentuk apresiasi atas dukungan Presiden Prabowo terhadap penguatan institusi Polri, khususnya dalam bidang perlindungan masyarakat, pelayanan publik, pengayoman, serta penegakan hukum untuk menjaga keamanan dan ketertiban nasional.

Penganugerahan medali menjadi salah satu agenda utama dalam peringatan Hari Bhayangkara ke-80 yang dihadiri jajaran pejabat negara, pimpinan TNI dan Polri, serta tamu undangan dari berbagai instansi.

Loka Praja Samrakshana merupakan istilah yang berasal dari bahasa Sanskerta yang bermakna perlindungan terhadap masyarakat, bangsa, dan negara. Penghargaan tersebut diberikan sebagai simbol penghormatan kepada tokoh yang dinilai memiliki kontribusi dalam mendukung tugas dan pengembangan institusi kepolisian.

Pemberian medali kepada Presiden Prabowo sekaligus mencerminkan apresiasi Polri atas sinergi antara pemerintah dan kepolisian dalam memperkuat pelayanan publik, menjaga keamanan, serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi penegak hukum.

Penghargaan serupa sebelumnya juga diberikan kepada Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, pada Oktober 2024 sebagai bentuk penghormatan atas dukungannya terhadap pengembangan organisasi Polri menjelang berakhirnya masa jabatan sebagai kepala negara.

Selain menganugerahkan medali kepada Presiden Prabowo, Polri juga memberikan Pangkat Kehormatan Republik Indonesia kepada tiga tokoh nasional yang merupakan purnawirawan Polri. Mereka adalah Irjen Pol (Purn) Sidarto Danusubroto, Irjen Pol (Purn) Taufiequrachman Ruki, dan Brigjen Pol (Purn) Taufiq Effendi.

Dalam kesempatan yang sama, Polri menyerahkan Tanda Kehormatan Samkaryanugraha Nugraha Sakanti kepada sejumlah satuan kerja dan kepolisian daerah yang dinilai berprestasi dalam pelaksanaan tugas.

Sejumlah personel Polri dari berbagai satuan juga menerima Bintang Bhayangkara Narariya sebagai bentuk penghargaan atas dedikasi, integritas, dan pengabdian mereka dalam menjalankan tugas kepolisian.

Peringatan Hari Bhayangkara ke-80 menjadi momentum bagi Polri untuk memberikan apresiasi kepada individu maupun satuan kerja yang dinilai berkontribusi dalam meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat, sekaligus memperkuat sinergi antara institusi kepolisian dan pemerintah dalam menjaga stabilitas serta keamanan nasional.

Monitorday.com – PT Pertamina Patra Niaga resmi menurunkan harga sejumlah bahan bakar minyak (BBM) non-subsidi mulai Rabu (1/7/2026). Penyesuaian harga berlaku untuk Pertamax Turbo, Dexlite, dan Pertamina Dex, seiring turunnya harga minyak dunia dalam beberapa pekan terakhir.

Vice President Corporate Communication Pertamina Patra Niaga, Kitty Andhora, mengatakan penyesuaian harga dilakukan sebagai bagian dari evaluasi berkala yang mengacu pada mekanisme penetapan harga BBM non-subsidi. Kebijakan tersebut mempertimbangkan dinamika harga minyak dunia, kondisi fiskal, serta daya beli masyarakat.

“Penyesuaian harga BBM non-subsidi mengacu pada dinamika harga pasar minyak dunia dan mengikuti regulasi yang berlaku. Langkah ini telah dikoordinasikan dengan pemerintah,” ujar Kitty dalam keterangan resmi.

Turunnya harga BBM dipengaruhi oleh meredanya ketegangan geopolitik di Timur Tengah. Kesepakatan damai antara Amerika Serikat dan Iran pada pertengahan Juni 2026 mendorong penurunan harga minyak mentah global. Rata-rata harga minyak Brent selama Juni tercatat turun sekitar 18,62 persen dibandingkan bulan sebelumnya.

Penyesuaian harga berlaku di wilayah Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur dengan rincian sebagai berikut:

• Pertamax Turbo (RON 98) turun dari Rp20.750 menjadi Rp19.300 per liter atau turun Rp1.450 (7 persen).
• Dexlite (CN 51) turun dari Rp23.000 menjadi Rp19.700 per liter atau turun Rp3.300 (14 persen).
• Pertamina Dex (CN 53) turun dari Rp24.800 menjadi Rp21.150 per liter atau turun Rp3.650 (15 persen).

Selain BBM kendaraan, Pertamina juga menurunkan harga avtur untuk penerbangan domestik di Bandara Soekarno-Hatta. Harga avtur kini menjadi Rp19.190 per liter dari sebelumnya Rp22.190 per liter, atau turun Rp3.000 (14 persen).

Di sisi lain, Pertamina memastikan harga beberapa jenis BBM tetap dipertahankan, yakni:

• Pertalite: Rp10.000 per liter
• Biosolar: Rp6.800 per liter
• Pertamax (RON 92): Rp16.250 per liter
• Pertamax Green 95 (RON 95): Rp17.000 per liter

Sebelumnya, harga Pertamax dan Pertamax Green 95 sempat mengalami penyesuaian naik pada 10 Juni 2026 sebagai dampak lonjakan harga minyak dunia akibat konflik di Timur Tengah.

Penurunan harga juga dilakukan sejumlah operator SPBU swasta. BP Indonesia menurunkan harga BP Ultimate Diesel menjadi Rp21.340 per liter dari sebelumnya Rp25.060 per liter. Sementara itu, Shell memangkas harga Shell V-Power Diesel menjadi Rp21.340 per liter dari sebelumnya sekitar Rp24.490 per liter.

Policy and Program Director Prasasti, Piter Abdullah, menilai penurunan harga BBM non-subsidi merupakan langkah yang tepat karena mengikuti tren pelemahan harga minyak dunia.

Menurutnya, pemerintah memiliki ruang untuk melakukan penyesuaian harga agar tetap sejalan dengan kondisi pasar tanpa harus kembali ke level harga sebelumnya.

Penurunan harga BBM non-subsidi ini diharapkan dapat mengurangi beban biaya operasional masyarakat dan pelaku usaha yang bergantung pada penggunaan bahan bakar non-subsidi, sekaligus memberikan dampak positif terhadap aktivitas ekonomi.

Monitorday.com – Komitmen Kemendikdasmen untuk membangun sekolah yang benar-benar ramah bagi semua peserta didik terus dilakukan. Namun, mewujudkan pendidikan bermutu untuk semua membutuhkan kerja sama banyak pihak. Berangkat dari semangat tersebut, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) menggandeng Pijar Foundation dan sejumlah mitra strategis untuk menghadirkan kelas yang lebih inklusif bagi murid Tuli melalui Program Pendidikan Bilingual untuk Tuli.

Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Wamendikdasmen) Fajar Riza Ul Haq, menegaskan bahwa pendidikan inklusif merupakan bagian dari komitmen pemerintah dalam menyediakan layanan pendidikan yang setara bagi seluruh anak Indonesia. Dukungan pemerintah, mitra pendidikan, komunitas Tuli, dan sektor swasta bagi murid Tuli diharapkan mampu membuka kesempatan yang sama bagi murid Tuli untuk memahami pelajaran, mengembangkan potensi, serta meraih masa depan dengan penuh percaya diri. Oleh karena itu, kolaborasi ini menjadi langkah nyata guna memastikan hak setiap anak, termasuk murid Tuli terpenuhi dengan baik. 

“Komitmen kami di pemerintah adalah mewujudkan pendidikan bermutu untuk semua. Makna ‘semua’ ini sangat inklusif, terlepas dari kemampuan fisik, sensorik, intelektual, sosial, emosional, maupun psikologis. Sudah menjadi kewajiban pemerintah memastikan ekosistem pendidikan kita betul-betul inklusif,” ujarnya.

Menurut Fajar, Kemendikdasmen tidak menganggap layanan bagi murid Tuli sebagai program tambahan. Sebaliknya, kementerian menempatkannya sebagai bagian penting dari ekosistem pendidikan nasional. Langkah tersebut menjadi semakin relevan karena semakin banyak anak berkebutuhan khusus memilih belajar di sekolah reguler. Dari lebih dari 381 ribu peserta didik berkebutuhan khusus, sekitar 217 ribu kini bersekolah di satuan pendidikan inklusif.

“Besarnya jumlah peserta didik di sekolah inklusif menunjukkan bahwa kita bergerak menuju paradigma pendidikan yang inklusif, bukan segregatif,” tambahnya.

Melalui kemitraan ini, Pijar Foundation menghadirkan model pembelajaran bilingual yang memadukan Bahasa Isyarat Indonesia (BISINDO) dengan bahasa Indonesia tulis dan lisan. Direktur Eksekutif Pijar Foundation, Cazadira Fediva Tamzil, menjelaskan bahwa pengakuan terhadap bahasa isyarat menjadi pintu masuk bagi murid Tuli untuk memahami pelajaran sekaligus membangun kemampuan berpikir dan berinteraksi.

Senada dengan itu, Ketua Tim Kurikulum dan Peneliti Bahasa Isyarat Pijar Foundation, Adhi Kusumo Bharoto, mengajak masyarakat melihat perbedaan sensorik sebagai bagian dari keberagaman potensi anak, bukan sebagai kekurangan.

Pada kesempatan ini, Executive Director The Nippon Foundation, Ichiro Kabasawa membagikan pengalaman berbagai negara di Asia Tenggara yang berhasil mengembangkan pendidikan bilingual bagi murid Tuli hingga mampu melahirkan lulusan yang mandiri dan menjadi pemimpin di komunitasnya.

Mengomentari kolaborasi ini, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Pratikno, menilai sinergi antara pemerintah, dunia filantropi, dan masyarakat sipil menjadi fondasi penting untuk memperluas akses pendidikan inklusif.

“Penandatanganan hari ini merupakan demonstrasi kuat tentang apa yang bisa dicapai ketika pemerintah, masyarakat sipil, dan mitra filantropis berkumpul di sekitar tujuan yang sama. Ini bukan sekadar perjanjian formal, tetapi komitmen bersama agar anak-anak Tuli memiliki kesempatan lebih luas untuk belajar, tumbuh, dan berkontribusi bagi masyarakat,”

Monitorday.com – Pemerintah bersama DPR RI mulai mengkaji rencana peningkatan program wajib belajar dari 12 tahun menjadi 13 tahun. Penambahan masa wajib belajar tersebut dilakukan dengan memasukkan satu tahun pendidikan anak usia dini (PAUD) ke dalam skema wajib belajar nasional sebagai bagian dari arah kebijakan pendidikan dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2027.

Pembahasan tersebut mengemuka dalam rapat kerja Badan Anggaran (Banggar) DPR RI bersama pemerintah dan Bank Indonesia terkait pembicaraan pendahuluan RAPBN 2027.

Ketua Banggar DPR RI, Said Abdullah, mengatakan kebijakan wajib belajar 13 tahun diperlukan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia. Menurutnya, komposisi angkatan kerja nasional saat ini masih didominasi lulusan sekolah dasar (SD) dan sekolah menengah pertama (SMP), sehingga perluasan akses pendidikan menjadi langkah strategis untuk meningkatkan daya saing tenaga kerja.

“Dalam Belanja Pemerintah Pusat ternyata menjadi 13 tahun,” ujar Said dalam rapat Banggar.

Skema wajib belajar yang diusulkan meliputi satu tahun PAUD, enam tahun pendidikan dasar, tiga tahun pendidikan menengah pertama, serta tiga tahun pendidikan menengah atas atau sekolah menengah kejuruan.

Menanggapi usulan tersebut, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan pemerintah siap mengkaji kebutuhan anggaran sebagai dasar implementasi kebijakan tersebut.

“Siap, kita akan kaji dari 12 ke 13 tahun,” kata Purbaya.

Said Abdullah juga meminta pemerintah tidak berhenti pada tahap kajian, tetapi segera menyiapkan langkah percepatan apabila hasil pembahasan menunjukkan program wajib belajar 13 tahun layak diterapkan mulai 2027.

Program tersebut telah masuk dalam arah kebijakan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2027. Pemerintah juga memastikan tetap memenuhi amanat konstitusi dengan mengalokasikan sedikitnya 20 persen anggaran pendidikan dalam APBN sebagai fondasi pembiayaan sektor pendidikan.

Sebagai bagian dari dukungan implementasi kebijakan, pemerintah akan melanjutkan berbagai program bantuan pendidikan, seperti Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP), Program Indonesia Pintar (PIP), serta Beasiswa Afirmasi Pendidikan Menengah (ADEM).

Selain itu, perluasan akses pendidikan juga akan diperkuat melalui sejumlah program prioritas, antara lain Sekolah Rakyat, Sekolah Unggul Garuda, dan Sekolah Nasional Terintegrasi. Sementara pada jenjang pendidikan tinggi, pemerintah akan melanjutkan dukungan melalui Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah dan Beasiswa Afirmasi Pendidikan Tinggi (ADik).

Peningkatan masa wajib belajar menjadi 13 tahun dinilai sejalan dengan target pembangunan sumber daya manusia dalam RKP 2027. Dengan memperluas akses pendidikan sejak usia dini hingga jenjang menengah, pemerintah berharap kualitas lulusan Indonesia semakin meningkat dan mampu memenuhi kebutuhan dunia kerja serta industri yang terus berkembang.

Meski demikian, pemerintah menegaskan pelaksanaan program tersebut masih bergantung pada hasil kajian kebutuhan anggaran dan pembahasan RAPBN 2027 bersama DPR RI. Hasil kajian tersebut akan menjadi dasar dalam menentukan kesiapan fiskal serta mekanisme implementasi wajib belajar 13 tahun secara nasional.

Monitorday.com – Pemerintah mengusulkan pembentukan Dewan Kawasan Industri Nasional (DKIN) sebagai lembaga baru yang akan dipimpin langsung oleh Presiden Prabowo Subianto. Pembentukan dewan tersebut bertujuan memperkuat koordinasi lintas sektor sekaligus mempercepat pengembangan kawasan industri di seluruh Indonesia.

Usulan tersebut disampaikan Direktur Jenderal Ketahanan, Perwilayahan, dan Akses Industri Internasional (KPAII) Kementerian Perindustrian, Tri Supondy, dalam rapat kerja bersama Komisi VII DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (29/6/2026).

“Dalam rangka mendukung penyelenggaraan kawasan industri secara nasional, perlu dibentuk Dewan Kawasan Industri Nasional atau DKIN,” kata Tri Supondy dalam rapat tersebut.

Berdasarkan paparan Kementerian Perindustrian, struktur kepemimpinan DKIN akan melibatkan pimpinan tertinggi negara. Presiden Prabowo Subianto diusulkan sebagai Ketua, didampingi Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka sebagai Wakil Ketua. Sementara itu, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita akan menjabat sebagai Ketua Harian.

Selain unsur pemerintah, DKIN juga akan melibatkan berbagai kementerian dan lembaga terkait, serta perwakilan dari kalangan akademisi, asosiasi kawasan industri, hingga sektor pendukung seperti ketenagalistrikan, lingkungan hidup, transportasi, dan logistik.

Tri Supondy mengatakan susunan keanggotaan tersebut dirancang untuk memperkuat koordinasi lintas sektor dalam mendukung pengembangan kawasan industri nasional.

DKIN nantinya akan memiliki sejumlah tugas strategis, antara lain merumuskan kebijakan percepatan pembangunan kawasan industri, menyelesaikan berbagai hambatan lintas sektor yang mengganggu investasi seperti persoalan perizinan, infrastruktur, dan tata ruang, serta menyusun strategi pengembangan sekaligus mengawasi pelaksanaan kebijakan di bidang kawasan industri.

Pembentukan DKIN merupakan bagian dari penguatan aspek kelembagaan dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Kawasan Industri yang saat ini masih dibahas bersama DPR RI. Pemerintah menilai keberadaan dewan tersebut penting untuk menjawab berbagai tantangan yang selama ini menghambat pertumbuhan kawasan industri, sekaligus meningkatkan daya saing industri nasional.

Untuk mendukung pelaksanaan tugasnya, DKIN akan memiliki sekretariat yang dipimpin secara ex officio oleh pejabat struktural di lingkungan Kementerian Perindustrian. Sekretariat tersebut akan bertugas memastikan sinkronisasi antara kebijakan yang ditetapkan dewan dengan implementasi program di lapangan.

Meski belum ditetapkan jadwal pembentukannya, rencana pembentukan DKIN dinilai sejalan dengan kebijakan pemerintah dalam mendorong hilirisasi dan industrialisasi nasional. Dengan koordinasi yang berada langsung di bawah Presiden, pemerintah berharap pengembangan kawasan industri dapat berlangsung lebih cepat, terintegrasi, dan mampu menarik investasi yang lebih besar.

Monitorday.com – Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) menegaskan pelaksanaan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) Ramah Tahun 2026 harus berlangsung aman, edukatif, dan bebas dari segala bentuk perpeloncoan. Salah satu aturan baru yang diberlakukan adalah larangan melibatkan alumni sebagai penyelenggara kegiatan MPLS di seluruh satuan pendidikan.

Ketentuan tersebut diatur dalam Pasal 21 Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Permendikdasmen) Nomor 12 Tahun 2026 tentang Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah.

Sekretaris Jenderal Kemendikdasmen, Suharti, mengatakan regulasi tersebut merupakan bagian dari komitmen pemerintah untuk memastikan setiap peserta didik baru memperoleh pengalaman pertama di sekolah yang positif, aman, dan bermakna.

“Permendikdasmen ini secara tegas melarang perpeloncoan, segala bentuk kekerasan, pungutan, penggunaan atribut yang tidak memiliki nilai edukatif, kegiatan yang tidak relevan dengan tujuan pendidikan, serta pelibatan alumni sebagai penyelenggara,” ujar Suharti, dikutip dari Antara, Rabu (24/6/2026).

Untuk mendukung penerapan aturan tersebut, Kemendikdasmen juga telah menerbitkan Surat Keputusan Menteri yang memuat panduan materi dan pelaksanaan MPLS Ramah.

Menurut Suharti, panduan tersebut disusun agar setiap sekolah menyelenggarakan MPLS yang berorientasi pada penguatan karakter, perlindungan anak, serta membangun budaya sekolah yang aman dan nyaman.

Ia menegaskan bahwa kegiatan MPLS bukan sekadar orientasi bagi siswa baru, melainkan bagian dari proses pendidikan yang harus menghadirkan pengalaman belajar yang berkesadaran, bermakna, dan menyenangkan.

“Setiap murid berhak memperoleh pengalaman pertama di sekolah yang positif sebagai fondasi untuk tumbuh, belajar, dan berkembang secara optimal,” katanya.

Kemendikdasmen juga mengajak seluruh pemangku kepentingan, termasuk sekolah, guru, orang tua, dan masyarakat, untuk mengawal pelaksanaan MPLS Ramah agar terbebas dari praktik kekerasan maupun budaya senioritas yang negatif.

Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Mu’ti, mengatakan paradigma pelaksanaan MPLS tahun ini mengalami perubahan mendasar. Jika sebelumnya hanya berfungsi sebagai kegiatan orientasi, kini MPLS diarahkan menjadi ruang membangun kebersamaan dan menciptakan lingkungan belajar yang inklusif.

Menurutnya, perubahan tersebut dilakukan seiring meningkatnya perhatian publik terhadap isu perundungan dan kesehatan mental anak.

“MPLS Ramah bukan sekadar perubahan istilah, tetapi perubahan cara pandang dalam menyambut murid baru. Dari kegiatan yang rentan dengan kekerasan dan perpeloncoan menjadi kegiatan yang penuh kasih sayang, memuliakan, serta menghadirkan budaya damai melalui pengalaman belajar yang bermakna dan menggembirakan,” ujar Abdul Mu’ti.

Ia menambahkan, MPLS Ramah bertujuan melebur perbedaan, menghilangkan kecemasan peserta didik baru, serta memastikan mereka merasakan sekolah sebagai rumah kedua yang aman, nyaman, dan inklusif sejak hari pertama.

Selain melarang alumni menjadi penyelenggara, regulasi baru juga secara tegas melarang segala bentuk perpeloncoan, kekerasan fisik maupun psikis, pungutan liar, serta penggunaan atribut yang tidak memiliki nilai edukatif.

Pemerintah juga berupaya memutus budaya senioritas yang negatif melalui pembatasan keterlibatan pihak di luar sekolah dalam penyelenggaraan MPLS.

Di sisi lain, partisipasi orang tua justru diperkuat. Sekolah diwajibkan memberikan sosialisasi kepada orang tua sebelum tahun ajaran baru dimulai agar mereka dapat mendukung proses adaptasi peserta didik selama mengikuti MPLS.

Melalui kebijakan ini, Kemendikdasmen berharap pelaksanaan MPLS Ramah 2026 benar-benar menjadi awal yang menyenangkan bagi seluruh murid baru sekaligus memperkuat budaya sekolah yang aman, inklusif, bebas kekerasan, dan berpihak pada kepentingan terbaik anak.

Monitorday.com – Pemerintah kembali memperluas akses kerja bagi lulusan perguruan tinggi melalui Program Pemagangan Nasional (MagangHub) Angkatan II Tahun 2026. Tahun ini, kuota peserta ditingkatkan secara signifikan dari 100 ribu menjadi 150 ribu orang sebagai bagian dari upaya mempercepat transisi lulusan menuju dunia kerja.

Peluncuran MagangHub Angkatan II dilakukan Menteri Ketenagakerjaan Yassierli bersama Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya di Jakarta, Senin (29/6/2026). Penambahan kuota tersebut merupakan tindak lanjut evaluasi pelaksanaan angkatan pertama yang dinilai berhasil mendukung penyerapan tenaga kerja dan mendapat respons positif dari dunia usaha.

Menteri Ketenagakerjaan Yassierli mengatakan peningkatan kuota merupakan bentuk komitmen pemerintah dalam membuka lebih banyak kesempatan kerja bagi lulusan perguruan tinggi.

“Ini tentu menjadi kabar baik bagi adik-adik kita yang baru lulus dari perguruan tinggi. Penambahan kuota ini merupakan bentuk komitmen pemerintah untuk memperluas kesempatan kerja sekaligus memperkuat transisi lulusan perguruan tinggi menuju dunia kerja,” ujar Yassierli.

Selain menambah jumlah peserta, pemerintah juga memperkuat kualitas pelaksanaan MagangHub agar lebih sesuai dengan kebutuhan dunia usaha dan industri.

Dalam skema terbaru, perusahaan, kementerian, dan lembaga mitra diwajibkan mengajukan kebutuhan posisi magang terlebih dahulu. Selanjutnya, Kementerian Ketenagakerjaan akan melakukan proses verifikasi untuk memastikan posisi yang tersedia sesuai dengan kompetensi dan latar belakang pendidikan calon peserta.

Menurut Yassierli, seleksi terhadap mitra penyelenggara juga diperketat sehingga peserta dapat memperoleh pengalaman kerja yang relevan sekaligus memiliki peluang lebih besar direkrut sebagai tenaga kerja setelah masa magang selesai.

Sebagai nilai tambah, seluruh peserta yang menyelesaikan program akan memperoleh sertifikasi kompetensi secara gratis sesuai bidang keahlian masing-masing. Sertifikat tersebut diharapkan mampu meningkatkan daya saing lulusan ketika memasuki pasar kerja.

“Kami menyampaikan apresiasi kepada kementerian, lembaga, dunia usaha, serta seluruh pihak yang telah mendukung pelaksanaan program ini. Pemagangan merupakan salah satu program prioritas yang mendapat arahan langsung dari Presiden. Karena itu, kami terus melakukan penyempurnaan agar manfaatnya dapat dirasakan semakin luas,” kata Yassierli.

Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menegaskan MagangHub Angkatan II dirancang lebih inklusif agar semakin banyak lulusan pendidikan tinggi memperoleh akses menuju dunia kerja.

Program ini tidak hanya diperuntukkan bagi lulusan baru jenjang sarjana, tetapi juga terbuka bagi lulusan pendidikan profesi serta penyandang disabilitas.

“Pemerintah ingin memastikan lulusan perguruan tinggi memiliki kesempatan yang lebih luas untuk memasuki dunia kerja. Karena itu, program ini tidak hanya memperkuat keterampilan dan pengalaman kerja, tetapi juga membuka akses yang lebih inklusif agar semakin banyak anak muda memperoleh peluang kerja yang layak,” ujar Teddy.

Menurutnya, langkah tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah menciptakan pasar kerja yang lebih terbuka, inklusif, dan mampu memenuhi kebutuhan tenaga kerja kompeten di berbagai sektor industri.

Kementerian Ketenagakerjaan telah menetapkan tahapan pelaksanaan MagangHub Angkatan II Tahun 2026.

Pendaftaran mitra penyelenggara sekaligus pengajuan lowongan melalui platform SIAPKerja dibuka mulai 29 Juni hingga 15 Juli 2026. Selanjutnya, pendaftaran peserta berlangsung pada 15–28 Juli 2026.

Proses seleksi dijadwalkan berlangsung pada 29 Juli hingga 5 Agustus 2026. Peserta yang lolos akan mulai menjalani program pemagangan pada 10 Agustus 2026, sedangkan Kick Off MagangHub Angkatan II Batch I akan dilaksanakan pada 11 Agustus 2026.

Melalui peningkatan kuota dan penyempurnaan mekanisme pelaksanaan, pemerintah berharap MagangHub semakin efektif menjadi jembatan antara dunia pendidikan dan dunia kerja. Program ini juga diharapkan mampu meningkatkan kesiapan lulusan menghadapi kebutuhan industri yang terus berkembang sekaligus memperkuat daya saing tenaga kerja Indonesia.