Monitorday.com – Isu jabatan presiden 3 periode kembali mengemuka setelah politisi PDIP, Adian Napitupulu menyebut hal itu menjadi penyebab Gibran Rakabuming Raka diusung oleh Presiden Jokowi menjadi cawapres Prabowo Subianto. Pasalnya permintaan Jokowi 3 periode ditolak PDIP.
Hal ini diperkuat oleh Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto. Ia mengungkap bahwa ketum-ketum partai diminta oleh ‘pak lurah’ atau presiden agar mendukung perpanjangan jabatan 3 periode.
“Dikonfirmasi bahwa sikap-sikap ketua umum beberapa partai yang menyuarakan (jabatan 3 periode) saat itu dikatakan sebagai permintaan Pak Lurah, kami mendengar itu,” ujar Hasto, di Jakarta, Jumat (27/10).
Ia mengungkap bahwa memang ada upaya dari ketum-ketum partai untuk menggulirkan cawana perpanjangan jabatan presiden. Hasto pun berani mempertanggung jawabkan pernyataan ini di hadapan hukum dan dihadapan tuhan.
“Jadi berbagai upaya yang dilakukan berbagai Ketum, saat itu yang saya dapat informasinya, ini bisa di-crosscheck. Saya pertanggungjawabkan secara politik hukum, dan juga di hadapan Tuhan Yang Maha Esa dan rakyat Indonesia, bahwa itu memang ada,” terangnya.
Hasto menyebut wacana perpanjangan masa jabatan presiden tiga periode benar adanya dan disuarakan oleh beberapa ketum partai. Namun PDIP tegak lurus dengan konstitusi.
“Melalui pihak-pihak lain yang kemudian juga disuarakan ke PDIP, tetapi sikap kami adalah konsisten di dalam menempatkan konstitusi sebagai rule of the game yang sangat fundamental yang harus kita ikuti,” ucap Hasto.
Hasto menyebut perpanjangan masa jabatan Presiden itu ditolak partainya. Hasto tak menampik ada usulan itu yang diketahui oleh PDIP atas konfirmasi menteri bersangkutan.
“Jadi saya sendiri mengalami itu, jadi ketika saya sedang nyekar di Makam Bung Karno, di Blitar, tiba-tiba muncul berita salah satu menteri yang mengatakan berdasarkan big data-nya, itu ada cukup banyak yang mendorong perpanjangan jabatan atau tiga periode,” kata Hasto.
Hasto mengatakan sebelum hal itu mengemuka dirinya sudah bertemu dengan menteri terkait. Dalam percakapan itu, sang menteri, menyebut ketua umum beberapa partai menyuarakan isu tiga periode sebagai permintaan Pak Lurah atau Presiden.
