Monitorday.com–Pemerintah Indonesia melalui konferensi pers resmi mengumumkan kebijakan strategis terbaru terkait harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi dan sektor transportasi udara. Kebijakan ini diambil sebagai respons atas dinamika harga energi global dan bertujuan menjaga stabilitas ekonomi nasional serta daya beli masyarakat di tengah ketidakpastian global.

Dalam kebijakan tersebut, pemerintah memastikan bahwa harga BBM bersubsidi jenis Pertalite dan Solar tidak akan mengalami kenaikan hingga Desember 2026. Menurut sumber yang dikutip dari konferensi pers pemerintah, keputusan ini didasarkan pada simulasi harga minyak dunia yang diperkirakan mencapai 100 dolar AS per barel, dengan anggaran subsidi yang dinilai masih mencukupi untuk menahan gejolak harga di tingkat konsumen.

Selain itu, pemerintah juga menetapkan pembatasan pembelian BBM bersubsidi bagi kendaraan pribadi, yakni maksimal 50 liter per hari. Kebijakan ini diterapkan untuk memastikan distribusi subsidi lebih tepat sasaran dan tidak disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak berhak. Langkah ini sekaligus menjadi bagian dari reformasi subsidi energi yang lebih efisien dan berkeadilan.

Di sektor transportasi udara, pemerintah merespons kenaikan harga avtur global dengan serangkaian kebijakan mitigasi. Salah satunya adalah penyesuaian fuel surcharge menjadi 38 persen, meningkat dari sebelumnya 10 persen untuk pesawat jet dan 25 persen untuk pesawat baling-baling. Meski demikian, pemerintah memberikan insentif berupa Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) sebesar 11 persen untuk tiket pesawat kelas ekonomi domestik.

Lebih lanjut, untuk menekan biaya operasional maskapai, pemerintah juga menghapus bea masuk suku cadang pesawat menjadi 0 persen. Dengan kombinasi kebijakan tersebut, pemerintah menargetkan kenaikan harga tiket pesawat di tingkat masyarakat dapat ditekan hanya pada kisaran 9 hingga 13 persen, sehingga tetap terjangkau bagi publik.

Dari sisi ketahanan fiskal, Menteri Keuangan menegaskan bahwa kondisi anggaran negara saat ini berada dalam posisi yang kuat. Hal ini ditopang oleh cadangan anggaran sebesar Rp420 triliun dalam bentuk Sisa Anggaran Lebih (SAL), yang dapat digunakan sebagai buffer jika terjadi guncangan ekonomi global. Sementara itu, defisit anggaran tetap terjaga di kisaran 2,8 hingga 2,9 persen.

Pemerintah juga menegaskan bahwa seluruh kebijakan ini akan terus dievaluasi secara berkala setiap dua bulan, dengan mempertimbangkan perkembangan situasi geopolitik global, khususnya di kawasan Timur Tengah. Langkah ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam menjaga keseimbangan antara stabilitas ekonomi, keberlanjutan fiskal, dan perlindungan terhadap masyarakat.

Monitorday.com-Perusahaan kecerdasan buatan OpenAI tengah berada dalam fase ekspansi agresif dengan kebutuhan modal yang sangat besar. Berdasarkan laporan berbagai sumber, perusahaan ini diproyeksikan mengalami kerugian bersih hingga 14 miliar dolar AS pada 2026, meskipun pertumbuhan pendapatannya termasuk yang tercepat dalam sejarah industri teknologi.

Menurut laporan yang dikutip dari berbagai media seperti Reuters dan Forbes, kondisi ini dipicu oleh lonjakan biaya operasional, terutama untuk pengembangan model AI generasi terbaru. OpenAI diperkirakan mencatat pendapatan tahunan sekitar 20 hingga 25 miliar dolar AS pada awal 2026, namun beban biaya komputasi dan infrastruktur masih jauh lebih besar, sehingga profitabilitas baru ditargetkan tercapai pada 2029 atau 2030.

Salah satu faktor utama pembengkakan biaya adalah kebutuhan komputasi untuk melatih model AI canggih. Proses ini membutuhkan ribuan chip berperforma tinggi seperti yang diproduksi oleh Nvidia, dengan harga per unit mencapai puluhan ribu dolar. Selain itu, OpenAI juga menyiapkan investasi infrastruktur jangka panjang hingga 600 miliar dolar AS sampai 2030 untuk memastikan skalabilitas layanan mereka.

Tidak hanya itu, perusahaan juga menghadapi tantangan efisiensi produk. Salah satu contohnya adalah penghentian proyek video AI “Sora” yang dilaporkan menghabiskan biaya operasional hingga 1 juta dolar per hari namun tidak diimbangi dengan tingkat penggunaan yang tinggi. Keputusan ini menunjukkan bahwa bahkan inovasi canggih pun harus tunduk pada kalkulasi bisnis yang ketat.

Untuk menopang ekspansi, OpenAI berhasil mengamankan pendanaan jumbo sebesar 122 miliar dolar AS pada April 2026. Pendanaan ini melibatkan sejumlah investor besar seperti Amazon dan SoftBank, yang mendorong valuasi perusahaan melonjak hingga 852 miliar dolar AS. Langkah ini sekaligus menjadi fondasi menuju rencana penawaran saham perdana (IPO) yang diperkirakan dapat terjadi paling cepat pada akhir 2026.

Di tengah tekanan finansial yang besar, strategi OpenAI mencerminkan pertaruhan jangka panjang dalam perlombaan global kecerdasan buatan. Dengan akumulasi kerugian yang diprediksi mencapai 115 miliar dolar AS hingga 2029, perusahaan ini tampaknya memilih untuk “membakar uang” demi mengamankan posisi dominan dalam ekosistem AI masa depan.

Monitorday.com–Sebuah studi terbaru dari peneliti UCLA mengungkap bahwa sistem kecerdasan buatan (AI) modern masih memiliki kelemahan mendasar karena tidak memiliki apa yang disebut sebagai “internal embodiment” atau kesadaran terhadap kondisi internalnya sendiri. Temuan ini menjadi sorotan penting dalam pengembangan AI yang lebih aman dan dapat dipercaya di masa depan.

Menurut laporan yang dikutip sebagai sumber, penelitian ini dipublikasikan dalam jurnal Neuron dan dipimpin oleh peneliti dari UCLA Health. Mereka menyoroti bahwa AI saat ini hanya mengandalkan pola data tanpa memiliki pengalaman tubuh seperti manusia, sehingga berpotensi menghasilkan respons yang tampak meyakinkan tetapi tidak benar-benar memahami konteks manusia.

Secara konseptual, “internal embodiment” merujuk pada kemampuan untuk memantau kondisi internal seperti ketidakpastian, kelelahan, atau tingkat kepercayaan diri dalam pengambilan keputusan. Berbeda dengan manusia yang menggunakan sinyal biologis untuk mengatur perilaku dan emosi, AI tidak memiliki mekanisme serupa, sehingga tidak memiliki “rem internal” dalam bertindak.

Penelitian ini juga menjelaskan perbedaan antara “external embodiment” dan “internal embodiment”. External embodiment berkaitan dengan kemampuan AI berinteraksi dengan dunia fisik, sementara internal embodiment lebih pada kesadaran diri terhadap kondisi internal yang memengaruhi perilaku. Selama ini, pengembangan AI lebih fokus pada aspek eksternal, sementara aspek internal masih belum dikembangkan secara serius.

Dari sisi keamanan, ketiadaan mekanisme internal ini dinilai berisiko. AI dapat menghasilkan jawaban yang terlalu percaya diri, sulit menolak manipulasi, dan tidak konsisten dalam berbagai situasi. Tanpa adanya “biaya internal” atau batasan alami, sistem AI tidak memiliki alasan intrinsik untuk berhati-hati atau menghindari kesalahan fatal.

Sebagai solusi, para peneliti mengusulkan kerangka “dual-embodiment”, yaitu kombinasi antara kemampuan interaksi eksternal dan pemodelan kondisi internal. Mereka juga mendorong pengembangan metode evaluasi baru untuk mengukur apakah AI mampu memahami dan mengelola kondisi internalnya sendiri, bukan hanya menyelesaikan tugas eksternal.

Temuan ini menjadi penting di tengah meningkatnya penggunaan AI dalam berbagai sektor kritis seperti kesehatan, pendidikan, dan keamanan. Tanpa penguatan pada aspek internal, AI berisiko menjadi sistem yang tampak cerdas tetapi tidak stabil, sehingga dapat menimbulkan dampak yang tidak diinginkan dalam kehidupan nyata.

Monitorday.com–Langkah Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) menerapkan Work From Home (WFH) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) setiap hari Jumat bukan sekadar kebijakan administratif, melainkan pernyataan arah baru dalam tata kelola pendidikan nasional. Di tengah tuntutan efisiensi, digitalisasi, dan krisis energi global, kebijakan ini menjadi ujian konkret: mampukah birokrasi Indonesia bekerja lebih cerdas tanpa kehilangan kualitas layanan publik?

Transformasi budaya kerja yang diusung Kemendikdasmen bertumpu pada tiga fondasi penting—pemerataan akses, relevansi masa depan, dan partisipasi semesta. Namun, di balik rumusan normatif tersebut, tantangan implementasi menjadi hal yang tidak sederhana. WFH, misalnya, berpotensi meningkatkan fleksibilitas kerja, tetapi juga membuka celah bagi penurunan disiplin jika tidak diawasi secara sistemik. Di sinilah urgensi membangun ekosistem kerja berbasis kinerja, bukan sekadar kehadiran fisik.

Di sisi lain, kebijakan ini patut diapresiasi sebagai bagian dari upaya efisiensi energi dan pengurangan beban mobilitas ASN. Pengurangan perjalanan dinas, optimalisasi transportasi publik, hingga dorongan penggunaan kendaraan secara kolektif mencerminkan kesadaran baru bahwa birokrasi tidak boleh lagi boros sumber daya. Dalam konteks ini, WFH bukan hanya soal bekerja dari rumah, tetapi tentang merumuskan ulang hubungan antara produktivitas dan keberlanjutan.

Namun demikian, sektor pendidikan memiliki karakteristik yang berbeda dibanding sektor administratif lainnya. Kehadiran guru di ruang kelas tetap menjadi elemen kunci yang tidak tergantikan oleh kebijakan fleksibilitas kerja. Komitmen Kemendikdasmen untuk memastikan guru tetap hadir saat kegiatan belajar berlangsung menunjukkan adanya batas yang jelas antara inovasi kebijakan dan kebutuhan pedagogis. Ini penting agar transformasi tidak mengorbankan kualitas pembelajaran yang bersifat langsung dan interaktif.

Lebih jauh, kebijakan ini juga mengandung dimensi kultural yang tidak kalah penting. Gerakan hemat energi dan inisiatif seperti Indonesia ASRI menuntut perubahan perilaku, bukan sekadar aturan formal. Di sinilah letak tantangan terbesar: mengubah kebiasaan lama menjadi praktik baru yang lebih efisien dan berkelanjutan. Transformasi sejati tidak terjadi di atas kertas kebijakan, tetapi dalam keseharian para pelaksananya.

Pada akhirnya, kebijakan WFH dan hemat energi ini harus dibaca sebagai eksperimen besar dalam reformasi birokrasi pendidikan. Keberhasilannya tidak hanya diukur dari penghematan biaya atau penurunan konsumsi energi, tetapi dari sejauh mana layanan pendidikan tetap hadir, merata, dan berkualitas. Jika berhasil, ini bisa menjadi model baru birokrasi adaptif di Indonesia. Namun jika gagal, ia hanya akan menjadi kebijakan simbolik tanpa dampak substantif.

Monitorday.com—Perdebatan antara mobil listrik (EV) dan mobil konvensional berbahan bakar bensin (ICE) semakin relevan pada 2026, seiring meningkatnya kesadaran efisiensi dan perubahan gaya hidup masyarakat. Pilihan kendaraan kini bukan sekadar soal teknologi, tetapi juga menyangkut kebutuhan mobilitas, biaya jangka panjang, serta kesiapan infrastruktur. Menurut berbagai sumber otomotif dan industri energi, perbandingan keduanya menunjukkan keunggulan yang saling melengkapi.

Dari sisi biaya operasional, mobil listrik jelas lebih unggul. Biaya pengisian daya hanya sekitar 25% dibandingkan pengisian bensin untuk jarak yang sama. Selain itu, kendaraan listrik tidak memerlukan penggantian oli, busi, maupun filter bahan bakar, sehingga biaya perawatan rutin jauh lebih rendah. Bahkan, pajak tahunan kendaraan listrik di Indonesia juga mendapat insentif signifikan. Menurut sumber yang dikutip, efisiensi ini menjadi alasan utama konsumen urban mulai beralih ke EV.

Namun, dari aspek performa dan pengalaman berkendara, mobil listrik juga tidak kalah bahkan cenderung unggul. Torsi instan memberikan akselerasi cepat sejak awal, sementara kabin yang lebih senyap meningkatkan kenyamanan berkendara. Selain itu, banyak model EV terbaru telah dilengkapi teknologi canggih seperti sistem bantuan pengemudi (ADAS) dan fitur infotainment modern. Menurut sumber yang dikutip, dominasi produsen kendaraan listrik, khususnya dari Asia, turut mempercepat inovasi ini.

Meski demikian, tantangan utama mobil listrik masih terletak pada jarak tempuh dan infrastruktur. Mobil bensin masih unggul karena dapat menempuh hingga 800 km dengan sekali isi bahan bakar dan hanya membutuhkan waktu beberapa menit untuk pengisian. Sebaliknya, mobil listrik rata-rata memiliki jarak tempuh 300–500 km dan membutuhkan waktu pengisian 30–60 menit (fast charging), atau bahkan semalaman untuk pengisian di rumah. Menurut sumber yang dikutip, keterbatasan stasiun pengisian kendaraan listrik umum (SPKLU) masih menjadi kendala utama, terutama untuk perjalanan lintas daerah.

Dari sisi nilai ekonomi jangka panjang, mobil listrik menawarkan penghematan operasional, tetapi masih menghadapi tantangan depresiasi nilai jual kembali. Di sisi lain, mobil konvensional memiliki pasar yang lebih matang dan nilai jual kembali yang relatif stabil. Selain itu, daya tahan baterai EV yang berkisar 10–15 tahun juga menjadi pertimbangan tersendiri bagi konsumen.

Dengan demikian, siapa yang paling diuntungkan? Jawabannya bergantung pada kebutuhan pengguna. Untuk penggunaan harian di dalam kota dengan jarak tempuh terbatas, mobil listrik adalah pilihan paling efisien dan ekonomis. Namun, untuk mobilitas tinggi, perjalanan jarak jauh, atau daerah dengan infrastruktur terbatas, mobil konvensional masih menjadi pilihan yang lebih praktis. Pilihan akhir bukan soal mana yang lebih baik, tetapi mana yang paling sesuai dengan gaya hidup dan kebutuhan mobilitas Anda.

Monitorday.com – Kenaikan harga bahan kebutuhan pokok yang sering disebut masyarakat sebagai bahan makanan dan kebutuhan harian bukan sekadar persoalan ekonomi. Ia telah menjelma menjadi krisis sosial yang diam-diam menggerogoti fondasi keluarga, khususnya di Jawa Barat.

Salah satu indikator paling nyata adalah meningkatnya angka perceraian, yang secara tidak langsung melahirkan semakin banyak perempuan berstatus janda dalam waktu relatif singkat.

Data terbaru menunjukkan bahwa Jawa Barat menjadi provinsi dengan angka perceraian tertinggi di Indonesia, mencapai sekitar 98.903 kasus sepanjang 2025. Ini bukan angka kecil ini adalah potret rapuhnya ketahanan keluarga di tengah tekanan ekonomi.

Lebih mengkhawatirkan lagi, sekitar 105.727 kasus perceraian di tingkat nasional dipicu langsung oleh faktor ekonomi, menjadikannya penyebab terbesar kedua setelah konflik berkepanjangan. 

Jika ditarik ke level daerah, gambaran itu semakin konkret. Di Kota Bandung saja, tercatat lebih dari 7.119 perkara perceraian sepanjang 2025, dengan ribuan kasus dipicu oleh masalah ekonomi. Bahkan di Kabupaten Bandung, angka perceraian mencapai sekitar 8.400 perkara dalam satu tahun. Ini menunjukkan bahwa persoalan ekonomi bukan lagi faktor tambahan, melainkan inti dari konflik rumah tangga.

Kenaikan harga kebutuhan pokok memainkan peran krusial dalam situasi ini. Ketika harga beras, minyak, dan kebutuhan harian terus naik sementara pendapatan stagnan, rumah tangga menghadapi tekanan ganda: finansial dan psikologis. Studi terbaru menunjukkan bahwa lonjakan harga kebutuhan hidup membuat konflik kecil dalam rumah tangga membesar dan berujung pada perceraian. Dalam kondisi seperti ini, komunikasi pasangan melemah, kepercayaan terkikis, dan rasa aman dalam keluarga hilang.

Yang menarik dan sekaligus mengkhawatirkan adalah fakta bahwa mayoritas perceraian diajukan oleh pihak perempuan (cerai gugat). Ini mengindikasikan bahwa perempuan tidak lagi bertahan dalam hubungan yang secara ekonomi maupun emosional tidak stabil. Namun di sisi lain, fenomena ini juga melahirkan persoalan baru: meningkatnya jumlah janda yang harus bertahan hidup sendiri, sering kali dengan beban ekonomi dan anak di pundak mereka.

Di Jawa Barat, fenomena ini tidak bisa dilepaskan dari struktur sosial yang masih rentan: tingginya angka pernikahan dini, rendahnya literasi keuangan keluarga, serta terbatasnya akses pekerjaan layak. Ketika harga kebutuhan naik, kelompok ini menjadi yang paling terdampak dan perceraian menjadi “jalan keluar” yang pahit.

Dengan demikian, mengaitkan kenaikan harga kebutuhan pokok dengan meningkatnya angka perceraian bukanlah asumsi kosong, melainkan realitas empiris. Namun, penting untuk digarisbawahi bahwa ekonomi bukan satu-satunya faktor. Ia berkelindan dengan pendidikan, budaya, dan kesiapan mental dalam membangun rumah tangga.

Jika pemerintah serius ingin menekan angka perceraian, maka stabilisasi harga pangan harus dipandang sebagai kebijakan sosial, bukan sekadar ekonomi. Sebab pada akhirnya, setiap kenaikan harga tidak hanya memengaruhi pasar tetapi juga bisa menghancurkan rumah tangga.

Monitorday.com – Gugurnya prajurit TNI dalam serangan yang dikaitkan dengan Israel di wilayah Lebanon bukan sekadar insiden militer biasa, melainkan ujian serius bagi arah politik luar negeri Indonesia. Peristiwa ini menempatkan pemerintah, khususnya Presiden Prabowo Subianto, pada persimpangan antara menjaga kedaulatan nasional dan memainkan keseimbangan diplomatik global.

Di satu sisi, publik menuntut sikap tegas atas jatuhnya korban dari pasukan perdamaian. Namun di sisi lain, kedekatan personal dan politik Prabowo dengan Donald Trump memunculkan pertanyaan: sejauh mana keberanian Indonesia akan diuji ketika berhadapan dengan kepentingan blok Barat yang selama ini memiliki relasi strategis dengan Israel?

Situasi ini memperlihatkan paradoks klasik: Indonesia dikenal vokal membela Palestina dan menentang agresi, tetapi dalam praktik geopolitik, langkah konkret seringkali tersandera oleh kalkulasi diplomatik dan ekonomi. Jika respons pemerintah terlalu lunak, legitimasi moral Indonesia di mata dunia bisa tergerus. Sebaliknya, jika terlalu keras, konsekuensi geopolitik tidak bisa diabaikan.

Diketahui, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengonfirmasi dua prajurit TNI yang tergabung dalam misi perdamaian United Nations Interim Force in Lebanon (UNIFIL) gugur akibat serangan di Lebanon selatan. Keduanya tewas dalam insiden ledakan yang terjadi pada Senin (30/3/2026). 

Juru bicara UNIFIL, Kandice Ardiel, menyatakan bahwa peristiwa tersebut merupakan bagian dari dua insiden terpisah yang saat ini masih dalam penyelidikan. Ledakan yang belum diketahui asalnya menghancurkan kendaraan yang ditumpangi prajurit TNI di dekat wilayah Bani Hayyan. 

Militer Israel menyatakan tengah meninjau laporan tersebut untuk memastikan penyebab insiden, termasuk kemungkinan keterlibatan kelompok Hizbullah atau aktivitas militer di wilayah konflik. 

Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres menegaskan bahwa serangan terhadap pasukan penjaga perdamaian merupakan pelanggaran serius hukum humaniter internasional dan berpotensi dikategorikan sebagai kejahatan perang. PBB juga mengecam keras insiden tersebut dan menegaskan bahwa pasukan penjaga perdamaian tidak boleh menjadi target serangan. 

Insiden ini terjadi sehari setelah seorang prajurit TNI lainnya dilaporkan gugur akibat ledakan proyektil di dekat posisi UNIFIL di wilayah Adchit al-Qusayr, Lebanon selatan. Dengan demikian, total tiga prajurit TNI dilaporkan meninggal dalam dua hari terakhir, sementara beberapa lainnya mengalami luka-luka. 

Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri menyampaikan kecaman keras atas serangan tersebut dan menyerukan penyelidikan menyeluruh serta transparan. Indonesia juga mendesak semua pihak menghentikan eskalasi konflik dan kembali pada jalur diplomasi untuk menjaga stabilitas kawasan.

Publik sangat menantikan ketegasan Prabowo yang tidak hanya bisa melontarkan kecaman-kecaman seperti pemimpin negera-negara arab. ini soal nyawa yang hilang akibat kebengisan Israel. Terlebih Prabowo dengan bangganya bergabung dengan Board of Peace besutan Trump, meyakini bisa menjadi mediator. Saat ini, nyali sang mediator di uji sehingga ucapan-ucapan keras Prabowo sangat dinantikan wujudnya.

Monitorday.com – Kesombongan seorang pemimpin bukan sekadar cacat karakter, melainkan bibit kehancuran yang perlahan tumbuh menjadi tragedi. Sejarah berulang kali mencatat, ketika kekuasaan membuat seseorang lupa diri, menutup telinga dari kritik, dan memandang rakyat hanya sebagai alat, maka saat itulah awal dari akhir mulai ditulis. Pemimpin yang dikuasai ego cenderung bertindak sewenang-wenang, menindas, dan mengabaikan keadilan. Namun, roda waktu tak pernah berhenti berputar—dan ia selalu membawa konsekuensi.

Tak sedikit penguasa yang dulu dielu-elukan, akhirnya jatuh dalam kehinaan, bahkan tewas secara tragis. Kekejaman mungkin memberi kemenangan sesaat, tetapi tidak pernah melahirkan kemenangan sejati. Sebab pada akhirnya, kebenaran menemukan jalannya, dan rakyat menemukan suaranya.

Sosok pemimpin kejam dan bengis saat ini di alamatkan pada dua manusia terlaknat yakni Donald Trump, Presiden Amerika Serikat dan Benjamin Nyetanyahu, Perdana Menteri Israel.

Desas-desus kematian Benjamin Nyetanyahu terkuak dengan beredarnya video Al-jajera yang kemudian ditepis oleh media pemerintah israel bahwa Pemimpin genosida itu baik-baik saja.

Soal genosida, Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan bahkan sampai menyebut metode genosida Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu akan membuat Adolf Hitler iri.

“Netanyahu telah mencapai tingkat yang membuat Hitler iri dengan metode genosidanya. Kita berbicara tentang Israel yang menyasar ambulans, menyerang titik distribusi makanan, dan menembaki konvoi bantuan,” kata Erdogan .

Erdogan mempertanyakan bagaimana mungkin bisa menyaksikan apa yang telah dilakukan Israel terhadap rakyat Gaza selama berbulan-bulan dan menganggap tindakan Israel untuk membom rumah sakit dapat dibenarkan.

Masih membandingkan dengan Hitler, Erdogan menyebut Israel juga membunuh anak-anak, menindas warga sipil, dan membuat orang-orang yang tidak bersalah kelaparan, kehausan, dan kekurangan obat-obatan dalam berbagai bentuk alasan.

“Apa yang dilakukan Hitler di masa lalu? Dia menindas dan membunuh orang-orang di kamp konsentrasi,” ucapnya.

Lebih lanjut Erdogan menuturkan bahwa Gaza berubah menjadi penjara terbuka tidak hanya setelah 7 Oktober, tapi juga bertahun-tahun sebelumnya.

“Bukankah orang-orang di sana dikurung dalam sumber daya yang terbatas selama bertahun-tahun, hampir seperti kamp konsentrasi? Siapa yang bertanggung jawab atas pembunuhan massal paling brutal dan sistematis di Gaza setelah 7 Oktober?” tuturnya.

Kemudian, Iblis Trump , sang pencetus Board of Peace yang paradoks itu pun sangat diharapkan hancur oleh warga dunia karena terkenal dengan kebohongannya.

Bahkan, Maryanne Trump Barry, yang merupakan kakak perempuan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump, terungkap pernah menyebut adiknya kejam dan pembohong yang tidak punya prinsip, atau yang berarti dia tidak bisa dipercaya. Hal ini terungkap dalam rekaman rahasia yang diungkap ke publik baru-baru ini.

Seperti dilansir AFP, Senin (24/8/2020), rekaman rahasia itu diungkap ke publik pada Sabtu (22/8) waktu setempat. Barry yang seorang mantan hakim federal AS, mengecam kebijakan imigrasi Trump yang memisahkan anak-anak dari orang tua mereka di perbatasan dan dikirimkan ke pusat-pusat tahanan.

“Semua yang ingin dia lakukan hanyalah mengesankan basis pendukungnya,” sebut Barry dalam rekaman suara yang didapatkan media terkemuka AS, The Washington Post.

Testimony lainnya datang dari Musisi senior dan aktor legendaris Amerika Serikat, Ice-T, yang membandingkan Trump dengan sosok iblis atau Satan adalah sebuah kesalahan besar. Baginya, karakter dan kebijakan yang dijalankan oleh Trump tersebut jauh lebih merusak dan “jahat” daripada citra kegelapan yang selama ini di takuti orang. Artinya karakter Trump lebih iblis dari iblis itu sendiri.

Kedua iblis ini yang memulai menyerang Iran, kemudian saat Iran menyerang balik. Lantas Trump dan Nyetanyahu mengajak sekutu Eropa menyerang Iran, bahkan mengklaim iran sebagai teroris. Dan betapa bodohnya 12 negara Arab masih saja meminta perlindungan dari Amerika, negara-negara penghasil minyak ini dengan tidak ada malunya yang dikenal sebagai budak Amerika juga ikut melabeli Iran teroris. Ya Allah hancurkan Nyetanyahu, Trump dan Pemimpin negara-negara Arab. Segerakan persatuan umat untuk melawan ketidakadilan dan kehinaan ini.

Monitorday.com– Penggunaan teknologi Conversational AI (CAI) dalam dunia pendidikan terus meningkat seiring pesatnya integrasi kecerdasan buatan generatif. Studi berjudul Umbrella Review of Conversational AI in Education mengungkap bahwa meskipun adopsinya semakin luas, pemanfaatan teknologi ini masih terkonsentrasi pada aspek pedagogi dan belum merata di seluruh fungsi pendidikan.

Penelitian ini menggunakan metode umbrella review dengan menganalisis 34 artikel review dari lima basis data utama. Proses seleksi dilakukan menggunakan kerangka PRISMA untuk memastikan transparansi dan validitas data. Menurut studi yang dikutip sebagai sumber, pendekatan ini bertujuan memberikan gambaran komprehensif terkait tren, tantangan, dan implikasi CAI dalam pendidikan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa CAI paling banyak digunakan untuk mendukung kegiatan pembelajaran, seperti bantuan pengajaran, peningkatan keterlibatan psikologis siswa, serta pengembangan kemampuan metakognitif. Namun, pemanfaatannya dalam fungsi administratif, riset akademik, dan pelatihan khusus masih tergolong terbatas dan belum berkembang optimal.

Dari sisi tantangan, studi ini menemukan bahwa keterbatasan teknis dan dampak nyata terhadap hasil pendidikan masih menjadi perdebatan utama. Selain itu, isu etika menjadi perhatian serius, terutama terkait hubungan manusia dengan AI, integritas akademik, serta perlindungan data pribadi pengguna yang semakin krusial di era digital.

Lebih jauh, penelitian ini juga mengidentifikasi sejumlah celah dalam pengembangan CAI, seperti belum adanya panduan desain menyeluruh (end-to-end), lemahnya metode usability khusus CAI, ketidakjelasan strategi implementasi di kelas, serta rendahnya dukungan terhadap literasi AI bagi pendidik dan peserta didik.

Sebagai penutup, menurut studi yang dikutip sebagai sumber, diperlukan roadmap implementasi CAI yang beretika dan terarah. Penelitian ini juga menekankan pentingnya penguatan literasi AI, pengembangan kerangka pedagogis yang jelas, serta peningkatan riset lanjutan agar teknologi ini benar-benar memberikan dampak positif dan merata dalam sistem pendidikan global.

Monitorday.com – Langkah Polda Riau mengusung program “Sedekah Ekologis” pada momentum Idulfitri 1447 H patut diapresiasi luas oleh publik. Di tengah tradisi Lebaran yang kerap identik dengan konsumsi dan seremoni, terobosan ini justru menghadirkan makna baru: ibadah yang tidak hanya berdimensi sosial, tetapi juga ekologis.

Alih-alih menggelar open house mewah, Polda Riau memilih membagikan ribuan bibit pohon kepada masyarakat sebagai “THR Hijau”. Kegiatan ini bukan sekadar simbolis, melainkan bagian dari komitmen nyata menjaga kelestarian lingkungan. Sebanyak 1.000 bibit pohon disebarkan kepada masyarakat dan anggota, sebagai bentuk ajakan konkret untuk menanam dan merawat kehidupan .

Program ini menjadi relevan karena dilaksanakan bertepatan dengan peringatan Hari Hutan Sedunia. Momentum tersebut dimanfaatkan secara cerdas oleh Polda Riau untuk mengedukasi masyarakat bahwa menjaga alam adalah tanggung jawab bersama. Sedekah tidak lagi dimaknai sebatas pemberian materi, tetapi juga kontribusi jangka panjang bagi bumi. 

Lebih dari itu, konsep “Sedekah Ekologis” mencerminkan pendekatan baru dalam tata kelola kepolisian yang humanis dan progresif. Melalui pendekatan green policing, institusi kepolisian tidak hanya hadir sebagai penegak hukum, tetapi juga agen perubahan sosial dan lingkungan. Ini merupakan lompatan paradigma yang patut didukung.

Di wilayah seperti Riau, yang kerap menghadapi tantangan serius terkait deforestasi, kebakaran hutan, dan degradasi lingkungan, gerakan ini memiliki nilai strategis. Pembagian bibit pohon bukan sekadar aksi seremonial, melainkan investasi ekologis jangka panjang. Jika ditanam dan dirawat dengan baik, pohon-pohon tersebut akan memberikan manfaat ekonomi, sosial, dan lingkungan bagi masyarakat di masa depan .

Respons masyarakat pun menunjukkan antusiasme yang tinggi. Warga melihat kegiatan ini sebagai sesuatu yang bermanfaat dan berbeda dari biasanya. Bahkan, kegiatan ini mampu memperkuat hubungan emosional antara polisi dan masyarakat, karena dilakukan dalam suasana kebersamaan dan nilai-nilai keagamaan yang kuat .

Publik perlu melihat terobosan ini sebagai contoh praktik baik (best practice) yang layak direplikasi oleh institusi lain. Ketika aparat negara mampu menghadirkan inovasi yang menyentuh kebutuhan lingkungan sekaligus sosial, maka kepercayaan publik pun akan meningkat.

Namun demikian, apresiasi tidak boleh berhenti pada seremoni. Tantangan berikutnya adalah memastikan keberlanjutan program ini. Edukasi, pendampingan, dan monitoring perlu dilakukan agar bibit yang dibagikan benar-benar tumbuh dan memberi dampak nyata.

Pada akhirnya, “Sedekah Ekologis” bukan hanya tentang menanam pohon, tetapi menanam kesadaran. Kesadaran bahwa menjaga bumi adalah ibadah, dan bahwa perubahan besar bisa dimulai dari langkah sederhana. Untuk itu, publik tidak hanya wajib mengapresiasi, tetapi juga ikut berpartisipasi agar gerakan ini menjadi budaya kolektif bangsa.