Monitorday.com – Gerakan Nelayan Tani Indonesia (GNTI) menyelenggarakan kegiatan Panen Raya Jagung GNTI 2026 di Desa Sinar Jati, Kecamatan Tegineneng, Kabupaten Pesawaran, Provinsi Lampung, pada Sabtu (30/5/2026).

Kegiatan ini menjadi momentum penting dalam memperkuat ketahanan pangan nasional sekaligus mendorong peningkatan kesejahteraan petani melalui penerapan teknologi pertanian modern.

Panen raya dilaksanakan di lahan jagung produktif dengan memanfaatkan Combine Harvester sebagai alat panen modern yang mampu meningkatkan efisiensi, mempercepat proses panen, serta mengurangi kehilangan hasil produksi.

Selain itu, dalam proses budidaya sebelumnya, petani juga telah memanfaatkan drone pertanian untuk kegiatan pemupukan sehingga penggunaan pupuk menjadi lebih tepat sasaran, efisien, dan ramah lingkungan.

Kegiatan ini dihadiri oleh ketua umum GNTI Prof. Rokhmin Dahuri dan sejumlah tokoh penting, antara lain I Ketut Suwendra anggota komisi 4 DPR RI, Mukhlis Basri anggota komisi 5 DPR RI, Hj. Winarti Ketua DPD PDI Perjuangan Provinsi Lampung, Hj. Nanda Indira Bupati Pesawaran, Aria Guna Wakil Ketua DPRD Kabupaten Pesawaran, gabungan kelompok tani, tokoh masyarakat, dan pengurus GNTI dari berbagai wilayah.

Dalam sambutannya, Ketua Umum GNTI yang sekaligus ketua DPP PDI Perjuangan Prof. Rokhmin Dahuri menegaskan bahwa modernisasi pertanian merupakan langkah strategis untuk meningkatkan produktivitas pertanian nasional sekaligus menarik minat generasi muda untuk terjun ke sektor pertanian.

“Penggunaan teknologi seperti drone dan combine harvester merupakan bukti bahwa petani Indonesia mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman tanpa meninggalkan kearifan lokal yang telah menjadi bagian dari budaya pertanian”, paparnya.

“Ketahanan pangan tidak hanya berbicara mengenai ketersediaan pangan, tetapi juga tentang bagaimana petani memperoleh nilai ekonomi yang layak dari hasil usahanya. Oleh karena itu, modernisasi pertanian harus menjadi bagian dari upaya meningkatkan kesejahteraan petani,” tegasnya.

Panen Raya Jagung GNTI 2026 juga menjadi sarana memperkuat sinergi antara pemerintah, legislatif, organisasi tani, akademisi, dan pelaku usaha dalam membangun sektor pertanian yang lebih maju, mandiri, dan berkelanjutan.

Sekretaris Jenderal GNTI Sutrisno menambahkan “Melalui penerapan teknologi pertanian modern, GNTI optimistis produktivitas jagung nasional dapat terus meningkat sehingga mampu mendukung program ketahanan pangan nasional sekaligus memperkuat posisi petani sebagai pelaku utama pembangunan ekonomi pedesaan.” pungkasnya.

Kegiatan ditutup dengan panen simbolis menggunakan combine harvester, demonstrasi pemanfaatan drone pertanian, serta sebelumnya penandatanganan komitmen bersama antara GNTI dengan Petani untuk memperkuat modernisasi pertanian dan meningkatkan kesejahteraan petani Indonesia.

“Petani Sejahtera, Pangan Berdaulat, Indonesia Kuat.”

Monitorday.com– Realisasi program Penyelarasan Penerimaan Negara hingga akhir Mei 2026 mencatat sejumlah langkah penting dalam penertiban aset, reformasi kelembagaan, dan optimalisasi target fiskal. Agenda ini menjadi bagian dari upaya pemerintah memperkuat ruang fiskal negara untuk membiayai program prioritas nasional, sekaligus menutup celah kebocoran penerimaan dari sektor sumber daya alam, perpajakan, dan transaksi ekonomi strategis.

Salah satu capaian menonjol terjadi pada 13 Mei 2026, saat Presiden Prabowo Subianto menyaksikan penyerahan denda administratif, penerimaan hasil pajak, serta lahan kawasan hutan hasil penguasaan kembali negara di Kompleks Kejaksaan Agung RI, Jakarta. Sekretariat Kabinet mencatat total penerimaan negara yang dihimpun mencapai Rp10.270.051.886.464. Selain itu, negara juga menerima kembali lahan kawasan hutan seluas 2.373.171,75 hektare sebagai bagian dari penertiban pemanfaatan kawasan hutan.

Penertiban kawasan hutan tersebut menjadi sinyal bahwa pemerintah tidak hanya mengejar penerimaan melalui pajak, tetapi juga memperkuat Penerimaan Negara Bukan Pajak atau PNBP dari pengelolaan aset dan sumber daya alam. Presiden Prabowo menegaskan bahwa penyerahan denda administratif dan lahan kawasan hutan bukan sekadar seremoni, melainkan bukti komitmen pemerintah dalam menyelamatkan uang dan kekayaan negara agar kembali digunakan untuk kepentingan rakyat.

Di sisi lain, pemerintah juga mulai memperketat pengawasan terhadap transaksi ekspor komoditas strategis. Salah satu perhatian utama adalah dugaan manipulasi harga atau underinvoicing pada komoditas ekspor seperti crude palm oil atau CPO. Dalam konteks ini, Danantara disebut akan dioptimalkan untuk memperkuat tata kelola ekspor dan menutup celah kebocoran penerimaan negara dari transaksi komoditas bernilai besar.

Langkah penertiban transaksi ekspor tersebut penting karena kebocoran penerimaan dapat terjadi ketika nilai transaksi yang dilaporkan lebih rendah dari harga sebenarnya. Jika tidak ditutup, praktik semacam ini berpotensi mengurangi penerimaan pajak, bea keluar, dan devisa negara. Karena itu, penataan ekspor komoditas strategis melalui mekanisme yang lebih terkonsolidasi dinilai menjadi bagian dari agenda besar penyelarasan penerimaan negara.

Selain pengawasan transaksi ekspor, pemerintah juga memperkuat pemantauan aliran dana melalui koordinasi bersama Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK. Koordinasi ini diarahkan untuk memperketat pengawasan terhadap transaksi keuangan negara, mencegah praktik korupsi fiskal, serta memastikan penggunaan anggaran berjalan lebih transparan dan tepat sasaran.

Penguatan penerimaan negara juga tercermin dalam desain APBN 2026. Kementerian Keuangan mencatat pendapatan negara dalam APBN 2026 ditargetkan mencapai Rp3.147,7 triliun, dengan belanja negara sebesar Rp3.786,5 triliun dan defisit Rp638,8 triliun atau 2,48 persen terhadap Produk Domestik Bruto. Target tersebut menunjukkan bahwa pemerintah membutuhkan basis penerimaan yang kuat agar pembiayaan program nasional tetap terjaga tanpa memperlebar risiko fiskal secara berlebihan.

Dari sisi kelembagaan, pemerintah juga menyiapkan pembentukan Badan Penerimaan Negara sebagai bagian dari reformasi fiskal jangka menengah. Seknas FITRA mencatat rencana pembentukan lembaga tersebut masuk dalam Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025, dengan sasaran meningkatkan rasio penerimaan negara terhadap PDB hingga 23 persen.

Badan Penerimaan Negara dirancang untuk menyatukan dan memperkuat fungsi pengelolaan penerimaan, mulai dari pajak, bea cukai, hingga PNBP. Dengan integrasi tersebut, pemerintah berharap pengumpulan penerimaan negara menjadi lebih efektif, basis pajak lebih luas, dan koordinasi antarinstansi tidak lagi berjalan terfragmentasi. Namun, pembentukan lembaga baru ini tetap membutuhkan desain tata kelola yang hati-hati agar tidak menimbulkan tumpang tindih kewenangan.

Dengan rangkaian langkah tersebut, program Penyelarasan Penerimaan Negara memasuki fase penting. Penertiban aset negara, pengawasan transaksi ekspor, koordinasi PPATK, target APBN 2026, dan rencana pembentukan Badan Penerimaan Negara menjadi fondasi awal reformasi penerimaan. Tantangan berikutnya adalah memastikan kebijakan ini tidak hanya kuat di level pusat, tetapi juga konsisten di lapangan, transparan, dan berdampak langsung pada pembiayaan program prioritas nasional.

Monitorday.com – Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menginstruksikan perluasan pembelajaran bahasa Prancis di seluruh jenjang pendidikan di Indonesia sebagai bagian dari penguatan kerja sama strategis dengan Prancis di bidang pendidikan dan kebudayaan.

Pernyataan tersebut disampaikan Presiden Prabowo saat melakukan pertemuan bilateral dengan Presiden Prancis Emmanuel Macron di Istana Élysée, Paris, Kamis waktu setempat.

“Di bidang pendidikan kita ingin lebih ditingkatkan lagi. Sekarang saya sudah instruksikan bahwa semua tingkatan sekolah-sekolah Indonesia harus belajar bahasa Prancis, melihat perkembangan dunia ke depan,” ujar Prabowo dalam sambutannya yang disiarkan melalui kanal YouTube Sekretariat Presiden.

Menurut Prabowo, penguasaan bahasa asing, termasuk bahasa Prancis, menjadi penting untuk mempersiapkan generasi muda menghadapi dinamika global yang terus berkembang.

Ia menilai hubungan Indonesia dan Prancis saat ini semakin erat di berbagai sektor, mulai dari pendidikan, sains, teknologi, hingga kerja sama strategis internasional.

Presiden Prabowo juga menyoroti perkembangan positif kolaborasi kedua negara dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Menurutnya, Indonesia dan Prancis memiliki peran penting dalam menjaga stabilitas dunia di tengah situasi global yang penuh ketidakpastian.

Selain itu, Prabowo menegaskan bahwa kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan membuat dunia semakin saling terhubung sehingga konflik dan perang tidak lagi memberikan manfaat bagi negara mana pun.

Dalam kesempatan tersebut, Prabowo juga menyebut Indonesia dan Prancis memiliki banyak kesamaan pandangan terkait berbagai isu internasional.

Ia turut mengapresiasi dukungan Presiden Emmanuel Macron yang dinilai berperan besar dalam mempererat hubungan bilateral kedua negara.

“Dalam beberapa hal, Indonesia dan Prancis memiliki sikap yang sama, dan saat ini hubungan bilateral kita sangat baik. Ini tidak lain karena dukungan langsung dari Presiden Macron,” kata Prabowo.

Kunjungan Presiden Prabowo ke Prancis dilakukan untuk memenuhi undangan resmi Presiden Macron yang sebelumnya sempat tertunda.

Sejumlah agenda strategis dibahas dalam pertemuan bilateral tersebut, di antaranya kerja sama pertahanan, energi bersih, pendidikan, riset, hingga pembahasan Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif Indonesia-Uni Eropa atau Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (I-EU CEPA).

Monitorday.com– Program Melanjutkan Pembangunan Infrastruktur Desa dan Rumah Murah menunjukkan akselerasi besar hingga akhir Mei 2026. Pemerintah memperkuat pembangunan hunian bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah atau MBR melalui perluasan basis data perumahan nasional, penambahan kuota pembiayaan rumah subsidi, serta penataan regulasi daerah agar akses masyarakat terhadap rumah layak semakin mudah.

Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman mencatat sebanyak 994.146 unit rumah telah masuk dalam basis data program perumahan nasional. Jumlah tersebut mencakup pembangunan unit hunian baru serta peningkatan kualitas rumah melalui program bedah rumah atau Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya. Di sisi pembiayaan, pemerintah juga menyiapkan kuota Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan atau FLPP sebanyak 350.000 unit pada 2026 untuk memperluas akses kepemilikan rumah bersubsidi.

Akselerasi program rumah murah tidak hanya dilakukan melalui penambahan kuota, tetapi juga lewat skema cicilan yang lebih terjangkau. Pemerintah mendorong subsidi cicilan KPR tunai sebesar Rp600.000 per bulan agar beban angsuran masyarakat dapat ditekan. Dengan skema tersebut, cicilan yang semula berada di kisaran Rp1,55 juta per bulan dapat turun menjadi sekitar Rp950.000 per bulan, sehingga lebih mudah dijangkau oleh buruh, petani, nelayan, dan pekerja informal.

Selain itu, pemerintah juga membuka opsi perpanjangan tenor KPR rumah subsidi hingga maksimal 30 tahun. Kebijakan ini diproyeksikan dapat meringankan nilai angsuran bulanan sekaligus memperluas kelompok masyarakat yang mampu mengakses pembiayaan perumahan. Dengan tenor lebih panjang, kepemilikan rumah tidak lagi hanya bergantung pada besarnya pendapatan bulanan, tetapi juga pada kemampuan membayar secara bertahap dalam jangka waktu yang lebih longgar.

Di wilayah perkotaan, pemerintah mulai mengarahkan pembangunan rumah murah ke konsep hunian vertikal dan kawasan berbasis transit atau Transit Oriented Development. Salah satu proyek yang menjadi perhatian adalah pengembangan hunian vertikal di kawasan Manggarai, Jakarta, melalui kolaborasi Bank BTN dan PT KAI. Kawasan ini diproyeksikan menjadi hunian yang terintegrasi dengan transportasi publik, sehingga masyarakat dapat tinggal lebih dekat dengan pusat mobilitas dan aktivitas ekonomi.

Pemerintah juga mendorong pengembangan hunian vertikal bersubsidi di kawasan padat penduduk seperti Bekasi, termasuk melalui proyek rumah susun subsidi di kawasan Meikarta. Model ini menjadi bagian dari upaya mengatasi keterbatasan lahan di kota-kota besar, sekaligus menjawab kebutuhan masyarakat terhadap hunian yang lebih dekat dengan tempat kerja, transportasi, dan fasilitas layanan publik.

Di tingkat perencanaan nasional, pemerintah menyiapkan cetak biru pembentukan 10 kota baru di wilayah dengan backlog perumahan yang dinilai paling mendesak. Strategi ini tidak hanya diarahkan untuk menyediakan hunian, tetapi juga membangun pusat pertumbuhan baru agar tekanan penduduk di kota besar dapat dikurangi. Dengan begitu, program rumah murah menjadi bagian dari agenda penataan wilayah, pemerataan pembangunan, dan penguatan infrastruktur permukiman.

Namun, percepatan program rumah murah masih menghadapi tantangan birokrasi di daerah. Pemerintah pusat mencatat masih banyak kabupaten/kota yang belum menetapkan regulasi pembebasan Persetujuan Bangunan Gedung khusus untuk perumahan MBR. Selain itu, sejumlah besar daerah juga belum mengeksekusi kebijakan pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan atau BPHTB bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

Hambatan regulasi tersebut menjadi penting karena biaya PBG dan BPHTB dapat memengaruhi harga akhir rumah yang dibeli masyarakat. Jika pembebasan biaya daerah berjalan optimal, harga rumah MBR berpotensi lebih terjangkau dan proses kepemilikan dapat berlangsung lebih cepat. Karena itu, sinkronisasi kebijakan pusat dan daerah menjadi salah satu kunci keberhasilan program rumah murah.

Dengan berbagai capaian dan tantangan tersebut, program Melanjutkan Pembangunan Infrastruktur Desa dan Rumah Murah memasuki fase penting. Pemerintah telah menyiapkan kuota pembiayaan, subsidi cicilan, tenor panjang, hunian vertikal, serta pengembangan kota baru. Tantangan berikutnya adalah memastikan implementasi di lapangan benar-benar cepat, tepat sasaran, dan mampu menjawab kebutuhan rumah layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

Monitorday.com– Program prioritas Peningkatan Produktivitas Lahan Pertanian yang digawangi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto mencatat sejumlah capaian penting hingga akhir Mei 2026. Salah satu capaian paling menonjol adalah meningkatnya cadangan beras pemerintah yang disebut menembus 5,37 juta ton di gudang Perum Bulog per 18 Mei 2026.

Menurut Detik Finance, Wakil Menteri Pertanian Sudaryono menyampaikan bahwa posisi cadangan beras pemerintah tersebut merupakan level tertinggi sepanjang sejarah Indonesia. Capaian itu tidak lepas dari penyerapan Bulog yang sejak awal 2026 hingga pertengahan Mei telah mencapai sekitar 2,8 juta ton, atau sekitar 70 persen dari target penyerapan tahun ini sebesar 4 juta ton.

Kenaikan stok beras tersebut juga diperkuat oleh proyeksi produksi dalam negeri. Menurut ANTARA, Badan Pusat Statistik memperkirakan produksi beras nasional sepanjang Januari hingga Juni 2026 mencapai 19,31 juta ton. Angka itu menunjukkan bahwa panen raya nasional menjadi salah satu faktor penting dalam menjaga pasokan beras di dalam negeri.

Di tengah pasokan yang dinilai memadai, pemerintah juga menjaga komitmen untuk tidak melakukan impor beras sejak 2025 hingga berjalan pada Mei 2026. Bahkan, Indonesia mulai membuka peluang ekspor beras ke sejumlah negara. Menurut CNBC Indonesia, beberapa negara seperti Malaysia, Papua Nugini, Timor Leste, dan Aljazair disebut masuk dalam daftar negara yang berminat terhadap pasokan beras dari Indonesia.

Selain memperkuat stok beras, pemerintah juga melanjutkan program cetak sawah rakyat sebagai bagian dari strategi memperluas basis produksi pangan nasional. Menurut Komdigi, pemerintah telah membuka sekitar 225 ribu hektare sawah baru, dengan target perluasan hingga 480 ribu hektare pada 2026. Program ini diarahkan untuk memperkuat ketahanan pangan, terutama di wilayah yang selama ini masih bergantung pada distribusi dari daerah lain.

Gerakan tanam serempak juga diperkuat melalui Brigade Pangan dan pemanfaatan alat mesin pertanian modern di berbagai provinsi. Langkah ini dilakukan untuk mempercepat waktu tanam, memperluas area produksi, dan memastikan lahan yang sudah disiapkan dapat segera memberikan hasil bagi petani serta mendukung ketersediaan pangan nasional.

Perhatian pemerintah juga diarahkan ke wilayah timur Indonesia, termasuk Merauke dan sejumlah wilayah lain di Tanah Papua. Perluasan sawah di kawasan tersebut diproyeksikan tidak hanya menjadi bagian dari agenda produksi nasional, tetapi juga sebagai upaya mengurangi ketergantungan wilayah terpencil terhadap pasokan pangan dari pulau lain.

Di luar komoditas beras, pemerintah juga mengklaim kemajuan pada komoditas jagung untuk kebutuhan pakan ternak nasional. Presiden Prabowo Subianto menyebut Indonesia mulai mencatat keberhasilan dalam swasembada jagung, sehingga penguatan produktivitas lahan pertanian tidak hanya diarahkan pada beras, tetapi juga komoditas strategis lain yang berhubungan dengan stabilitas pangan dan industri peternakan.

Dengan capaian tersebut, agenda kemandirian pangan pemerintahan Prabowo memasuki fase pembuktian melalui kombinasi peningkatan produksi, penyerapan hasil petani, perluasan lahan, modernisasi pertanian, serta pembukaan peluang ekspor. Tantangan berikutnya adalah memastikan stok yang besar tetap diikuti distribusi yang merata, harga yang stabil, dan kesejahteraan petani yang terus terjaga.

Monitorday.com – Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto melakukan kunjungan kenegaraan ke Istana Élysée, Paris, Prancis, Kamis (28/5/2026). Dalam pertemuan bilateral tersebut, Presiden Prancis Emmanuel Macron menegaskan komitmen kedua negara untuk memperkuat hubungan strategis menuju kemitraan global yang lebih luas di tengah dinamika geopolitik dunia.

Dalam pernyataan pers bersama, Macron menyampaikan apresiasi atas kunjungan Presiden Prabowo yang berlangsung tepat satu tahun setelah dirinya melakukan kunjungan kenegaraan ke Indonesia.

Macron menilai Indonesia sebagai mitra strategis penting bagi Prancis di kawasan Indo-Pasifik. Menurutnya, kerja sama kedua negara memiliki peran besar dalam menjaga stabilitas kawasan dan memperkuat tatanan dunia yang damai.

“Indonesia adalah mitra strategis penting di Indo-Pasifik dan saya yakin ini juga bagian dari keyakinan Bapak Prabowo,” ujar Macron.

Di bidang pertahanan dan keamanan, Macron menyoroti semakin eratnya kerja sama kedua negara yang ditandai dengan tibanya pesawat tempur Rafale pertama di Indonesia. Kehadiran jet tempur tersebut disebut menjadi simbol konkret penguatan hubungan strategis Jakarta dan Paris.

“Kemarin pesawat tempur Rafale pertama tiba di Indonesia. Ini menjadi bukti hubungan strategis kedua negara dan keinginan untuk terus melanjutkan kerja sama di jalur ini,” katanya.

Selain sektor pertahanan, Macron juga menekankan pentingnya memperkuat hubungan ekonomi, perdagangan, dan investasi antara Indonesia, Prancis, serta Uni Eropa. Ia berharap perjanjian kemitraan ekonomi komprehensif Indonesia-Uni Eropa segera diberlakukan untuk mempercepat arus perdagangan dan investasi.

“Ini penting untuk menghapus hambatan perdagangan dan investasi, sekaligus mempercepat kerja sama di bidang transportasi, kesehatan, transisi energi, dan pertahanan,” ujar Macron.

Presiden Prancis itu juga menyambut baik dibukanya pasar Indonesia untuk produk peternakan sapi perah dan sapi daging asal Prancis. Selain itu, Macron mengapresiasi rencana investasi Danantara sebagai bagian dari penguatan hubungan ekonomi kedua negara.

Pada sektor budaya dan pendidikan, Indonesia dan Prancis sepakat memperdalam kolaborasi yang sebelumnya diperkuat melalui deklarasi strategi kebudayaan bersama di Candi Borobudur pada Mei 2025. Kerja sama tersebut mencakup bidang permuseuman, sastra, perfilman, mode, hingga penguatan kolaborasi ilmiah dan teknologi dalam program Tahun Inovasi Prancis-Indonesia 2026.

“Prancis ingin menyambut lebih banyak mahasiswa, peneliti, dan talenta dari Indonesia,” tutur Macron.

Selain membahas hubungan bilateral, kedua pemimpin juga bertukar pandangan mengenai berbagai isu internasional, termasuk konflik di Timur Tengah, perang Ukraina, hingga ketegangan di Laut China Selatan dan kawasan Asia Tenggara.

Macron memberikan penghormatan atas posisi Indonesia yang dinilai aktif mendorong perdamaian dunia, termasuk dukungan terhadap Palestina dan keterlibatan Indonesia dalam misi perdamaian di Lebanon.

“Saya ingin memberikan penghormatan atas posisi Bapak yang sangat berani untuk perdamaian di Timur Tengah dan pengakuan terhadap Palestina,” kata Macron.

Terkait kawasan Asia Tenggara, Macron menegaskan ASEAN memiliki posisi penting dalam strategi Indo-Pasifik Prancis dan Uni Eropa. Karena itu, Prancis siap terus memperkuat kerja sama dengan Indonesia dalam menghadapi tantangan global maupun regional.

“Pada semua level, kemitraan Indonesia dan Prancis sangat relevan dan akan memperkuat visi kedua negara terhadap perdamaian dan tatanan dunia saat ini,” ujar Macron.

Monitorday.com – Nilai tukar dolar Amerika Serikat (AS) terhadap rupiah bergerak liar dan semakin perkasa pada perdagangan Kamis (28/5/2026). Berdasarkan data pasar spot, mata uang Paman Sam tersebut bahkan sempat melesat tajam hingga menyentuh level tertinggi hariannya di angka Rp 17.949 per dolar AS. Pergerakan kurs sepanjang hari ini terpantau sangat fluktuatif, di mana nilai tukar bergerak melemah dalam rentang yang cukup lebar, yakni antara Rp 17.772 hingga mendekati ambang batas psikologis baru di Rp 17.995.

Merespons lonjakan yang mengkhawatirkan tersebut, Bank Indonesia (BI) menegaskan telah turun langsung ke pasar keuangan guna menjinakkan gejolak nilai tukar yang kian memanas. Pihak bank sentral menyatakan bahwa langkah intervensi telah dilakukan secara maksimal di pasar Domestic Non-Deliverable Forward (DNDF), pasar spot, hingga pasar Surat Berharga Negara (SBN). Meski demikian, BI mengakui bahwa tekanan pasar yang dihadapi rupiah saat ini memang tergolong sangat besar akibat faktor eksternal.

Pelemahan tajam rupiah ini disinyalir dipicu oleh kombinasi sentimen global dan kebutuhan musiman domestik. Dari sisi global, ketidakpastian arah kebijakan suku bunga bank sentral AS, The Fed, serta eskalasi ketegangan geopolitik di sejumlah kawasan dunia membuat para investor cenderung menarik modal mereka dari pasar negara berkembang (emerging markets). Investor global saat ini lebih memilih untuk mengalihkan aset mereka ke dalam bentuk dolar AS yang dinilai sebagai aset aman atau safe haven.

Sementara dari dalam negeri, tekanan terhadap rupiah semakin diperberat oleh tingginya permintaan valuta asing (valas) oleh korporasi domestik menjelang akhir bulan. Banyak perusahaan dalam negeri yang harus memenuhi kewajiban pembayaran utang luar negeri yang jatuh tempo serta melakukan repatriasi dividen, sehingga kebutuhan akan dolar AS melonjak signifikan dalam waktu singkat.

Meski rupiah sempat terdepresiasi parah hingga nyaris menyentuh level Rp 18.000, aksi intervensi yang agresif dari Bank Indonesia perlahan mampu menahan laju pelemahan yang lebih dalam. BI berkomitmen untuk terus berada di pasar demi menjaga stabilitas nilai tukar agar tidak mengganggu momentum pertumbuhan ekonomi nasional. Para pelaku pasar kini diimbau untuk tetap tenang, mengingat fundamental ekonomi Indonesia dinilai masih cukup kuat untuk meredam hantaman sentimen global ini. Para analis memprediksi pergerakan rupiah dalam beberapa hari ke depan masih akan sangat bergantung pada rilis data ekonomi AS terbaru serta efektivitas langkah taktis yang diambil oleh Bank Indonesia.

Monitorday.com – Peringatan Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) tahun ini menjadi momentum penting bagi Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) untuk menegaskan kembali komitmen untuk menghadirkan sekolah yang aman, nyaman, dan memanusiakan anak. Melalui seminar bertema “Budaya Sekolah Aman dan Nyaman dalam Rangka Penguatan Karakter dan Perlindungan Murid di Sekolah” yang digelar secara hibrida di Jakarta, beberapa waktu lalu, Kemendikdasmen mengajak seluruh elemen pendidikan bergerak bersama membangun lingkungan belajar yang lebih inklusif dan berempati.

Melalui seminar Hardiknas ini, Kemendikdasmen berharap lahir sebuah gerakan nasional yang tidak hanya menyentuh lingkungan sekolah, tetapi juga memperkuat hubungan antara sekolah, keluarga, dan masyarakat. Dengan dukungan regulasi yang kuat, peningkatan kapasitas pendidik, serta keterlibatan aktif orang tua, pemerintah optimistis setiap anak Indonesia dapat tumbuh dan belajar di ruang yang aman, nyaman, dan benar-benar memanusiakan.

Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti, menegaskan bahwa membangun budaya sekolah aman dan nyaman bukan hanya tentang upaya menjalankan aturan administratif. Lebih dari itu, kebijakan ini merupakan gerakan bersama untuk menghadirkan pendekatan pendidikan yang lebih manusiawi. Selain aspek sosial dan emosional, budaya sekolah yang aman juga mencakup dimensi spiritual. Setiap murid perlu merasa bebas menjalankan keyakinannya di lingkungan sekolah tanpa rasa takut ataupun diskriminasi.

Menurutnya, pendidikan karakter lahir dari cara sekolah membangun rasa hormat dan penghargaan terhadap setiap anak. Murid perlu diberi ruang untuk tumbuh sesuai bakat dan minatnya, sementara sekolah hadir untuk mendampingi dan memfasilitasi proses tersebut dengan sebaik-baiknya. Ia juga menekankan bahwa pendekatan dalam membangun disiplin di sekolah seharusnya tidak bertumpu pada hukuman semata. Guru didorong untuk lebih memahami latar belakang perilaku murid, bukan hanya melihat apa yang tampak di permukaan. Dalam pandangannya, sekolah yang aman dan nyaman adalah sekolah yang membuat murid merasa didengar, dihargai, dan diterima apa adanya. “Budaya sekolah yang aman dan nyaman bukan soal sanksi, tetapi bagaimana guru dan murid dapat saling mendengar dan saling menguatkan,” ujar Menteri Mu’ti dalam acara yang digelar secara hibrida di Jakarta, Senin (25/5),

Sekretaris Jenderal Kemendikdasmen, Suharti dalam laporannya menyampaikan bahwa seminar ini dirancang sebagai ruang berbagi praktik baik sekaligus memperkuat komitmen bersama lintas sektor. Ia menegaskan bahwa pendidikan sejatinya tidak hanya berorientasi pada capaian akademik, tetapi juga pada terciptanya ruang tumbuh yang sehat, aman, dan inklusif bagi setiap anak.

Ia berharap hasil diskusi dalam seminar ini dapat mendorong langkah nyata, baik dalam kebijakan maupun praktik di satuan pendidikan, sehingga seluruh murid di Indonesia dapat belajar dalam lingkungan yang mendukung tumbuh kembang mereka secara optimal.

Sementara itu, CEO Save the Children Indonesia, Dessy Kurniawaty Ukkar, mengajak seluruh insan pendidikan untuk bersama-sama menghadirkan sekolah yang benar-benar berpihak pada anak. Menurut Desi, perubahan budaya sekolah harus dimulai dari perubahan sikap orang dewasa di sekitar anak, baik guru maupun orang tua. Ia juga menekankan pentingnya menghadirkan lingkungan belajar yang membuat anak merasa aman, dihargai, dan dipercaya.

Seminar ini sekaligus memperkuat implementasi Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 6 Tahun 2026 tentang Budaya Sekolah Aman dan Nyaman beserta pedoman pelaksanaannya. Tidak sekadar menjadi agenda seremonial, kegiatan ini menjadi ruang kolaborasi lintas sektor untuk membicarakan masa depan pendidikan yang benar-benar berpihak pada anak.

Sekitar 100 peserta hadir secara langsung, terdiri atas perwakilan kementerian dan lembaga, dinas pendidikan wilayah Jabodetabek, mitra pembangunan, hingga komunitas pendidikan. Sementara itu, lebih dari 5.000 peserta mengikuti seminar secara daring melalui kanal YouTube Kemendikdasmen dan Save the Children Indonesia. Peserta daring mencakup kepala sekolah serta guru PAUD dan SD dari ratusan sekolah di berbagai daerah sasaran program Kreasi, mulai dari Sumatera Utara, Lampung, Kalimantan Barat, hingga Maluku Utara.

Monitorday.com – Di tengah upaya pemerintah memperketat penggunaan anggaran negara, satu hal dipastikan tetap berjalan: pelayanan gizi untuk masyarakat. Program Makan Bergizi Gratis (MBG), yang menjadi salah satu program strategis nasional pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, disebut tetap berada pada jalur prioritas.

Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Bidang Komunikasi Publik dan Investigasi, Nanik S. Deyang, menegaskan bahwa langkah efisiensi anggaran yang tengah dilakukan pemerintah bukanlah bentuk pengurangan komitmen terhadap program MBG. Sebaliknya, kebijakan tersebut diarahkan agar penggunaan anggaran negara semakin tepat sasaran dan berdampak lebih luas.

“BGN menghormati dan mengikuti arahan pemerintah, khususnya Kementerian Keuangan yang dipimpin Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, terkait langkah efisiensi anggaran negara. Penyesuaian ini lebih diarahkan pada belanja operasional agar penggunaan anggaran semakin efektif dan memberikan dampak maksimal,” ujar Nanik dalam keterangannya di Jakarta, Rabu, 27 Mei 2026.

Menurutnya, komunikasi dan koordinasi antara BGN dan Kementerian Keuangan berjalan intensif untuk memastikan keberlanjutan program tetap terjaga. Pemerintah, kata dia, ingin memastikan bahwa tata kelola anggaran dilakukan secara transparan, akuntabel, sekaligus berkelanjutan.

“Sinergi antara Kementerian Keuangan dan BGN menunjukkan komitmen bersama pemerintah dalam menjaga kualitas program MBG sekaligus memastikan tata kelola anggaran dilakukan secara transparan, akuntabel, dan berkelanjutan,” katanya.

Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026, Badan Gizi Nasional memperoleh pagu anggaran sebesar Rp268 triliun. Dana tersebut difokuskan untuk mendukung operasional program MBG melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang tersebar di berbagai daerah di Indonesia.

Program ini terus menunjukkan ekspansi yang signifikan. Hingga 24 Mei 2026, MBG telah menjangkau sekitar 62,4 juta penerima manfaat melalui 29.225 SPPG di seluruh Indonesia. Jumlah itu mencerminkan skala besar program yang kini menjadi salah satu tulang punggung intervensi pemerintah dalam pemenuhan gizi masyarakat.

Meski sejumlah pos operasional mengalami penyesuaian sebagai bagian dari efisiensi anggaran, pemerintah memastikan pelayanan kepada masyarakat tidak akan terganggu. Fokus utama justru diarahkan pada peningkatan kualitas pelaksanaan agar program semakin efektif.

Bagi BGN, efisiensi bukan sekadar penghematan anggaran, melainkan momentum untuk memperkuat kualitas tata kelola program. Dengan sistem yang lebih terukur dan penggunaan anggaran yang lebih cermat, manfaat program diharapkan dapat menjangkau lebih banyak masyarakat yang membutuhkan.

“Prinsip utama kami adalah memastikan pelayanan kepada penerima manfaat tetap optimal. Efisiensi bukan berarti mengurangi komitmen pemerintah terhadap program MBG, tetapi memperkuat efektivitas pelaksanaannya agar manfaatnya semakin luas dan berkelanjutan,” tutup Nanik.

Monitorday.com– Pemerintah Kabupaten Sumba Tengah tengah mempercepat implementasi program Dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk wilayah 3T, dengan fokus pada penguatan ekonomi lokal. Kebijakan ini menekankan penggunaan seluruh bahan baku dari produksi masyarakat setempat, menjadikan program tersebut tidak hanya sebagai inisiatif pemenuhan gizi, tetapi juga pendorong ekonomi daerah.

Sekretaris Daerah Kabupaten Sumba Tengah, Bernardus B. Gela, memimpin rapat pembahasan kesiapan di Waibakul pada Selasa (26/5/2026), menegaskan pentingnya program ini dalam mencapai kemandirian pangan. Sumba Tengah merupakan salah satu dari 37 lokasi pembangunan dapur 3T secara nasional, di mana 12 di antaranya telah terdaftar di portal Badan Gizi Nasional (BGN).

Ketentuan nasional yang ketat mewajibkan seluruh bahan baku untuk dapur MBG 3T tidak boleh berasal dari luar daerah. Aturan ini mendorong pemerintah daerah untuk membangun dan memperkuat rantai pasok pangan yang solid, agar dapur-dapur tersebut dapat sepenuhnya didukung oleh hasil pertanian masyarakat Sumba Tengah.

Untuk memastikan pasokan bahan baku yang berkelanjutan dan berbasis lokal, Program PK POM yang digagas Bupati Paulus S. K. Limu menjadi sorotan utama. Inisiatif ini dirancang untuk memperkuat ketersediaan pangan melalui pengelolaan kebun dan produksi pertanian masyarakat, dengan tujuan menjadi pemasok utama bagi kebutuhan dapur MBG.

Dalam rencana implementasinya, seluruh kebun yang dikelola melalui Program PK POM akan berfungsi sebagai sumber utama bahan baku untuk operasional dapur MBG. Strategi ini diharapkan dapat menciptakan peluang ekonomi baru bagi petani lokal sekaligus menjamin ketahanan pangan di tingkat komunitas secara mandiri.

Selain dapur 3T, rapat juga membahas kemajuan dapur aglomerasi yang dirancang untuk melayani ribuan penerima manfaat dengan skala produksi makanan yang lebih besar. Dari 12 titik yang direncanakan, baru satu dapur aglomerasi yang saat ini telah beroperasi, dengan pemerintah daerah mensyaratkan dapur-dapur tersebut bernaung di bawah satu yayasan agar dapat terdaftar dalam sistem BGN. Target penyelesaian pembangunan dan operasional dapur adalah 45 hari setelah verifikasi.