Monitorday.com– Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara (Danantara) berencana merampingkan industri asuransi milik negara melalui merger besar-besaran. Sebanyak 15 perusahaan asuransi pelat merah akan dilebur menjadi tiga entitas utama, masing-masing dengan spesialisasi berbeda.

Langkah ini merupakan bagian dari restrukturisasi yang lebih luas terhadap seluruh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang akan mengurangi jumlah entitas secara signifikan. Chief Operating Officer (COO) BPI Danantara, Doni Oskaria, mengonfirmasi rencana tersebut dalam sebuah forum publik.

Doni Oskaria menjelaskan bahwa secara umum, jumlah anak hingga cucu perusahaan BUMN memang akan mengalami penyusutan drastis. Dari sekitar 1.043 entitas yang ada saat ini, targetnya adalah memangkasnya menjadi sekitar 300 entitas saja.

Sektor asuransi menjadi salah satu sektor kunci yang terdampak oleh kebijakan restrukturisasi ini. Oskaria memaparkan secara spesifik bagaimana pembentukan tiga entitas asuransi baru tersebut akan dilakukan.

“Asuransi dari 15 akan menjadi 3, kita akan punya satu life insurance, satu general insurance dan satu credit insurance,” kata dia dalam acara CNBC Indonesia Economic Outlook 2026, Rabu (11/2/2026).

Hampir seluruh sektor BUMN dipastikan akan merasakan dampak dari restrukturisasi tersebut, menunjukkan komitmen pemerintah untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas operasional perusahaan milik negara.

TUMPUKAN sampah yang menggunung di banyak kota Indonesia seakan berdiri sebagai metafora kegagalan kolektif kita mengelola sisa peradaban. Di tengah tekanan itu, Presiden Prabowo Subianto memimpin rapat terbatas di Istana Merdeka, Rabu (11/02/2026). Agenda yang dibahas bukan sekadar teknis. Ia menyentuh soal masa depan: bagaimana negeri ini mengurai bom waktu sampah.

Selama ini, publik lebih akrab dengan program Waste to Energy—gagasan mengubah sampah menjadi listrik. Namun, listrik butuh waktu, investasi besar, dan infrastruktur kompleks. Sementara sampah tak menunggu. Ia datang setiap hari. Ia lahir dari dapur, pasar, sekolah, dan perkantoran. Ia menumpuk tanpa kompromi.

Di ruang rapat itu, Presiden meminta percepatan pengembangan teknologi pengolahan sampah skala mikro. Bukan proyek raksasa, melainkan solusi yang bekerja dekat dengan sumbernya: kelurahan, desa, komunitas.

Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, Brian Yuliarto, menjelaskan arah tersebut kepada media. “Jadi Bapak Presiden memberikan arahan, selain tentu Waste to Energy yang tetap terus berjalan. Beberapa teknologi pengolahan sampah skala mikro yang memang sudah dikembangkan di beberapa kampus tadi diminta oleh Bapak Presiden untuk dilakukan percepatan,” ujarnya.

Di sinilah babak baru dimulai. Kampus—yang selama ini memproduksi jurnal, prototipe, dan purwarupa—diminta turun gelanggang. Inovasi tak lagi berhenti di laboratorium. Ia harus menjawab bau menyengat di gang-gang sempit dan TPS yang sesak.

Teknologi yang dibicarakan bukan pembangkit listrik. Ia tidak menjanjikan kilowatt. Ia menjanjikan pengurangan. Sampah diolah menjadi pasir atau debu yang bisa dicampur untuk trotoar dan semen. Sederhana, tetapi konkret. “Kalau yang ini tidak menghasilkan listrik, jadi ini hanya untuk menangani sampah menjadi pasir atau debu yang nanti bisa dipakai untuk dicampur pasir untuk trotoar, untuk semen dan sebagainya,” kata Brian.

Targetnya pun realistis: sekitar 10 ton per hari—volume rata-rata sampah di tingkat kelurahan atau desa. Angka itu mungkin kecil dibanding gunungan TPA kota besar, tetapi justru di situlah letak strateginya. Mengurai masalah dari unit terkecil. Menghentikan arus sebelum menjadi banjir.

Program ini akan berjalan terintegrasi dengan Danantara, memastikan keberlanjutan pembiayaan dan implementasi. Pemerintah juga menegaskan koordinasi dengan Kementerian Lingkungan Hidup agar teknologi yang dipilih tak menimbulkan masalah baru. Di negeri yang pernah belajar mahal dari kebijakan setengah matang, kehati-hatian bukan pilihan—ia keharusan.

Langkah ini seakan menandai pergeseran paradigma. Jika selama ini kita menunggu solusi besar, kini pendekatannya menjadi adaptif. Skala mikro sebagai pelengkap skala makro. Inovasi kampus sebagai mesin akselerasi kebijakan. Pemerintah pusat sebagai pengarah, pemerintah daerah sebagai pelaksana.

Darurat sampah bukan sekadar isu kebersihan. Ia isu kesehatan, ekonomi, bahkan martabat kota. Ketika sungai tersumbat dan udara tercemar, yang rusak bukan hanya lingkungan, tetapi kualitas hidup.

Uji coba akan dimulai tahun ini di sejumlah kelurahan. Jika berhasil, model ini bisa direplikasi secara luas. Tidak sensasional, tetapi sistematis. Tidak spektakuler, tetapi solutif.

Pada akhirnya, perang melawan sampah bukan hanya urusan teknologi. Ia soal konsistensi, kolaborasi, dan keberanian mengambil keputusan sebelum keadaan makin genting. Rapat di Istana mungkin berlangsung beberapa jam, tetapi pesan yang lahir darinya lebih panjang umurnya: inovasi harus bekerja untuk persoalan riil, dan negara tak boleh kalah oleh sampah yang kita hasilkan sendiri.

Darurat itu nyata. Pertanyaannya, seberapa cepat kita bergerak sebelum ia berubah menjadi krisis yang tak terkendali.

Monitorday.com– Kinerja ekonomi kawasan Asia-Pasifik dinilai tetap solid di tengah dinamika global, dengan investasi teknologi menjadi salah satu pendorong utama pertumbuhan. Hal ini disampaikan dalam forum Kerja Sama Ekonomi Asia-Pasifik atau Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC), sebagaimana dilaporkan oleh ANTARA.

Menurut laporan tersebut, pertumbuhan ekonomi di kawasan Asia-Pasifik masih berada pada jalur positif meskipun menghadapi tantangan perlambatan global, ketegangan geopolitik, serta tekanan inflasi di sejumlah negara. Investasi pada sektor teknologi, digitalisasi, dan inovasi dinilai mampu menjaga daya saing serta meningkatkan produktivitas di berbagai sektor, mulai dari manufaktur hingga jasa keuangan.

Secara keseluruhan, kawasan Asia-Pasifik disebut tetap menjadi kontributor utama pertumbuhan ekonomi dunia. Negara-negara anggota APEC dinilai berhasil memanfaatkan momentum transformasi digital, termasuk penguatan infrastruktur digital, pengembangan ekonomi berbasis data, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia di bidang teknologi.

Selain itu, APEC juga menekankan pentingnya kolaborasi lintas negara dalam memperkuat rantai pasok dan mendorong perdagangan yang inklusif dan berkelanjutan. Investasi teknologi tidak hanya berdampak pada efisiensi produksi, tetapi juga membuka peluang usaha baru, memperluas akses pasar, serta mendorong lahirnya inovasi di sektor UMKM.

Ke depan, forum APEC mendorong para anggotanya untuk terus memperkuat kebijakan yang mendukung inovasi, pengembangan talenta digital, serta integrasi ekonomi regional. Dengan strategi tersebut, kawasan Asia-Pasifik diharapkan mampu menjaga stabilitas dan mempercepat pertumbuhan ekonomi yang adaptif terhadap perubahan global.

Monitorday.com – Pengaduan warga Desa Tanah Karaeng, Kecamatan Manuju, Kabupaten Gowa, ke DPR RI terkait sengketa lahan pembangunan Bendungan Jenelata menyingkap persoalan klasik agraria yang terus berulang: proyek strategis negara berjalan, sementara hak warga justru terpinggirkan. Masuknya perkara ini ke ranah pengadilan seharusnya menjadi alarm keras bagi negara agar tidak sekadar berlindung di balik dalih kepentingan umum, tetapi benar-benar menegakkan keadilan agraria.

Persoalan utama sengketa ini terletak pada tumpang tindih klaim kepemilikan lahan. PTPN mengklaim lahan tersebut sebagai miliknya, namun hingga kini tidak mampu menunjukkan alas hak yang sah. Fakta ini diperkuat oleh keterangan BPN Kabupaten Gowa yang menyatakan bahwa baik eks PKG maupun PTPN XIV belum memiliki Sertipikat Hak Guna Usaha (HGU) atau sertipikat lain atas bidang tanah yang disengketakan. Dalam negara hukum, klaim tanpa bukti bukanlah dasar yang dapat dibenarkan, apalagi jika klaim tersebut berpotensi menggusur hak hidup masyarakat.

Di sisi lain, terdapat 26 kepala keluarga warga Desa Tanah Karaeng yang secara nyata menguasai dan memanfaatkan lahan tersebut. Mereka tidak hanya tinggal dan mengelola tanah, tetapi juga rutin membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang diterbitkan pemerintah daerah. Pembayaran PBB bukan sekadar kewajiban administratif, melainkan pengakuan negara—meski tidak langsung atas relasi warga dengan tanah tersebut. Mengabaikan fakta ini sama artinya dengan mengingkari tanggung jawab negara sendiri.

Lebih memprihatinkan lagi, proses mediasi di pengadilan telah berlangsung dua kali tanpa kehadiran pihak PTPN, bahkan tanpa keterangan yang jelas. Sikap absen ini menunjukkan ketimpangan relasi kuasa antara korporasi negara dan warga. Ketika masyarakat kecil dipaksa taat prosedur hukum, institusi besar justru terkesan abai. Padahal, mediasi adalah ruang penting untuk mencari solusi berkeadilan tanpa memperpanjang konflik sosial.

Pembangunan bendungan memang penting untuk ketahanan air, energi, dan pertanian. Namun, pembangunan tidak boleh mengorbankan prinsip keadilan dan kepastian hukum. Proyek strategis nasional yang dibangun di atas konflik agraria justru berisiko menciptakan luka sosial berkepanjangan dan delegitimasi negara di mata rakyatnya sendiri.

Kehadiran warga ke Badan Aspirasi Masyarakat DPR RI harus dimaknai sebagai seruan agar negara hadir secara adil, bukan sebagai ancaman terhadap pembangunan. DPR RI, pemerintah, dan lembaga terkait wajib memastikan bahwa setiap jengkal tanah yang digunakan benar-benar memiliki dasar hukum yang jelas, serta menjamin perlindungan hak warga terdampak.

Jika negara terus membiarkan klaim tanpa bukti mengalahkan fakta penguasaan dan penghidupan warga, maka yang dipertaruhkan bukan hanya lahan, tetapi juga kepercayaan publik terhadap hukum dan keadilan itu sendiri.

Monitorday.com – Dalam setiap organisasi , selalu ada ruang yang menentukan arah: sebuah meja tempat orang-orang duduk, berbagi cerita tentang kerja, kegelisahan, dan harapan. Briefing pekanan, pada hakikatnya, adalah ruang itu. Bukan sekadar pertemuan rutin yang mencatat target dan tenggat, melainkan denyut kesadaran kolektif bahwa kerja adalah proses yang harus dibaca bersama.

Pemimpin yang setiap pekan bertanya kepada anak buahnya, “Apa yang akan kamu kerjakan?” lalu dengan jujur menelaah, “Apa yang sudah dan belum terselesaikan?”, sesungguhnya sedang mempraktikkan kepemimpinan yang matang. Ia tidak berdiri di menara gading instruksi, tetapi turun ke meja tempa tempat kerja dibentuk, ditempa, dan disempurnakan.Briefing pekanan menjelma ruang perjumpaan.

Di sana, kata-kata tidak melayang sebagai laporan kosong, melainkan sebagai refleksi kerja nyata. Pemimpin mendengar, bukan sekadar menunggu giliran berbicara. Ia menyimak ritme timnya: siapa yang berlari terlalu cepat, siapa yang tertahan oleh beban, dan siapa yang membutuhkan uluran tangan.

Dari mendengar itulah lahir kebijakan yang berakar, bukan keputusan yang mengawang.Meja briefing bukan meja instruksi. Ia adalah meja kolaborasi. Di atasnya, ide-ide saling beradu bukan untuk saling mengalahkan, tetapi untuk saling menguatkan. Di sanalah pemimpin menimbang: tugas mana yang cukup diselesaikan sendiri, mana yang harus dipikul bersama. Kerja tidak lagi dipandang sebagai beban personal, melainkan sebagai tanggung jawab kolektif.

Dalam briefing, semua peran diberi ruang. Tidak ada kontribusi yang dianggap kecil, tidak ada suara yang ditelan hiruk-pikuk jabatan. Setiap sumbangsih diakui, setiap upaya dicatat. Dari sinilah tumbuh rasa memiliki bahwa organisasi bukan sekadar tempat bekerja, melainkan rumah gagasan dan pengabdian.Budaya briefing pekanan juga mengajarkan satu hal yang sering dilupakan: keberhasilan tidak pernah lahir dari satu sosok tunggal.

Tidak ada superman dalam kerja yang berkelanjutan. Yang ada adalah supertim sekumpulan manusia dengan kelebihan dan keterbatasan, yang bergerak dalam irama yang sama. Pemimpin bukan pahlawan tunggal, melainkan penjaga harmoni.

Pada akhirnya, briefing pekanan adalah cermin. Ia memantulkan apa adanya wajah organisasi: kejujurannya, kedewasaannya, dan kemampuannya belajar. Dan dari meja tempa itulah, kerja menemukan maknanya, bukan sekadar selesai, tetapi bernilai.

Monitorday.com – Pemerintah Republik Indonesia semakin serius mendorong kualitas hunian rakyat melalui program gentengisasi nasional yang digaungkan Presiden Prabowo Subianto. Inisiatif ini menjadi terobosan inovatif untuk menghadirkan hunian tropis yang nyaman, ramah lingkungan, sekaligus membuka peluang ekonomi baru, terutama di sektor industri genteng lokal.

Gentengisasi adalah gerakan mengganti atap rumah berbahan seng dengan genteng tanah liat berkualitas. Selain memperindah estetika permukiman, genteng memiliki keunggulan ekologis dan fungsional. Genteng tanah liat mampu menahan panas lebih baik daripada atap logam sehingga rumah tetap sejuk di cuaca tropis. Material ini bersifat alami, dapat diperbarui, dan memiliki jejak karbon lebih rendah dibanding produksi atap logam yang intensif energi.

Dari perspektif epistemologi, gentengisasi merupakan wujud pengetahuan lokal yang dikontekstualkan secara ilmiah: masyarakat belajar bahwa atap tradisional tanah liat tidak hanya estetis, tetapi juga adaptif terhadap iklim tropis. Pengetahuan ini menjadi dasar keputusan pemerintah untuk menerapkan kebijakan hunian yang ramah lingkungan dan berkelanjutan.

Dari sisi aksiologi, gentengisasi menekankan nilai-nilai sosial dan ekologis. Program ini bukan hanya soal mengganti material atap, tetapi juga soal meningkatkan kualitas hidup masyarakat, menjaga kesejahteraan termal rumah, serta menghormati kearifan lokal arsitektur Nusantara. Nilai-nilai ini mencerminkan komitmen pemerintah terhadap hunian yang sehat, estetis, dan selaras dengan lingkungan.

Sementara itu, dari ontologi, gentengisasi mencerminkan realitas fisik dan eksistensi hunian tropis yang ideal: hunian yang alami, tahan lama, dan harmonis dengan alam. Material tanah liat, sebagai entitas fisik dan simbol budaya, menegaskan hubungan manusia dengan lingkungannya, sekaligus membangun identitas arsitektur Indonesia yang autentik.

Dari sisi ekonomi, peluang bisnis genteng terbuka lebar. Skema gentengisasi diproyeksikan menumbuhkan industri kecil dan menengah (IKM) di berbagai daerah. Pemerintah mendorong keterlibatan koperasi desa, pelaku usaha lokal, dan generasi muda untuk memproduksi genteng berbasis bahan lokal. Hal ini menciptakan rantai nilai ekonomi berkelanjutan, mulai dari pengolahan tanah liat, produksi genteng, hingga distribusi ke konsumen.

Industri genteng lokal diprediksi dapat membuka ribuan lapangan kerja baru, memperkuat kapasitas industri desa, dan mendukung pengembangan keterampilan warga. Meningkatnya produksi genteng lokal juga akan menekan impor bahan bangunan dan meningkatkan kemandirian ekonomi nasional. Para pengusaha lokal bahkan dapat memanfaatkan tren hunian tropis sehat ini untuk ekspansi ke pasar properti dan renovasi rumah, sehingga peluang bisnis genteng diperkirakan akan terus tumbuh signifikan.

Para pengamat kebijakan publik menilai gentengisasi adalah kombinasi strategi sosial, ekologis, dan ekonomi yang efektif. Hunian rakyat menjadi lebih sehat dan nyaman, lingkungan lebih lestari, dan ekonomi lokal berkembang. Selain itu, program ini memberi nilai tambah bagi komunitas lokal yang dapat menghasilkan genteng secara mandiri dan kreatif, sekaligus memperkuat identitas budaya arsitektur Indonesia.

Dengan target Indonesia bebas atap seng dalam tiga tahun, gentengisasi tidak hanya menjadi program estetika atau renovasi, tetapi simbol transformasi hunian tropis yang alami, ramah lingkungan, bernilai, dan penuh peluang bisnis. Masyarakat, pelaku usaha, dan pemerintah diharapkan bersinergi menjadikan gentengisasi sebagai langkah konkret menuju hunian sehat, ekonomi produktif, dan lingkungan yang lebih hijau

Monitorday.com – Awal tahun 2026 dibuka dengan lanskap nasional yang penuh problematika. Harga kebutuhan pokok belum sepenuhnya stabil, lapangan kerja masih menjadi kecemasan publik, konflik agraria tak surut, sementara tekanan geopolitik global terus membayangi ekonomi domestik. Namun, di tengah daftar panjang persoalan tersebut, perhatian publik justru tersedot pada satu istilah yang mendadak naik panggung: gentengisasi.

Istilah itu mengemuka ketika Presiden Prabowo Subianto berbicara di lingkungan Kementerian Dalam Negeri. Alih-alih membahas isu strategis yang selama ini menghantui ruang publik, Presiden menyinggung pentingnya gentengisasi sebuah konsep yang terdengar teknis, lokal, sekaligus mengundang kebingungan. Dalam hitungan jam, istilah tersebut menjadi perbincangan luas, bukan karena urgensinya, melainkan karena kesan absurd yang melekat padanya.

Secara harfiah, gentengisasi merujuk pada penggunaan genteng sebagai penutup atap bangunan. Dalam konteks pembangunan, istilah ini sejatinya bukan hal baru. Namun, ketika disampaikan di level kebijakan nasional, di tengah kondisi negara yang sedang menghadapi tantangan struktural, publik pun bertanya-tanya: apakah ini prioritas, metafora, atau sekadar selip humor yang luput dari penjelasan?

Di ruang-ruang diskusi publik, gentengisasi segera ditarik ke berbagai tafsir. Ada yang mencoba memahaminya sebagai simbol kemandirian industri bahan bangunan lokal. Ada pula yang membaca sebagai upaya standardisasi pembangunan perumahan rakyat. Namun tak sedikit yang melihatnya sebagai contoh komunikasi kebijakan yang terlepas dari konteks krisis nyata yang sedang dihadapi masyarakat.

Nada satir pun tak terhindarkan. Di media sosial, genteng mendadak naik kelas dari sekadar material bangunan menjadi metafora negara. “Negeri bocor, solusinya genteng,” tulis seorang warganet. Yang lain berkelakar, sebelum berbicara tentang kecerdasan buatan, transisi energi, atau reformasi birokrasi, negara kini tampak sibuk memastikan atap tidak bocor.

Para pengamat kebijakan menilai, persoalan utamanya bukan pada istilah gentengisasi itu sendiri, melainkan pada momentum dan cara penyampaiannya. Dalam situasi ketika publik menunggu arah besar pemerintahan—tentang ekonomi, keadilan sosial, dan keberlanjutan—narasi yang muncul justru terkesan minor dan terfragmentasi.

“Komunikasi politik di masa krisis membutuhkan sensitivitas simbolik,” ujar seorang analis kebijakan publik. Menurutnya, setiap kata yang keluar dari kepala negara akan dibaca sebagai cerminan prioritas. Ketika simbol yang muncul terasa remeh, publik dengan mudah menilai negara sedang kehilangan fokus.

Hingga kini, belum ada penjelasan resmi yang komprehensif mengenai maksud strategis gentengisasi dalam kerangka kebijakan nasional. Di tengah ketidakjelasan itu, istilah tersebut terlanjur menjadi artefak awal tahun sebuah penanda bagaimana jarak antara bahasa kekuasaan dan kegelisahan rakyat bisa terasa semakin lebar.

Di saat negeri membutuhkan peta jalan yang kokoh, gentengisasi justru hadir sebagai ironi: atap dibicarakan panjang lebar, sementara fondasi persoalan bangsa masih retak di banyak sisi.

Monitorday.com—Untuk menopang lonjakan kebutuhan komputasi kecerdasan buatan yang kian ekstrem, NVIDIA memperkenalkan platform superkomputer terbarunya bernama Vera Rubin. Platform ini dirancang untuk menjawab tantangan scaling laws AI, di mana reasoning models dan simulasi fisika membutuhkan daya komputasi hingga lima kali lebih besar setiap tahunnya.

Nama Vera Rubin diambil untuk menghormati Vera Rubin, astronom yang menemukan bukti keberadaan materi gelap (dark matter). Menurut Jensen Huang, penamaan ini melambangkan peran platform tersebut sebagai “mesin tak terlihat” yang menopang revolusi AI modern, sebagaimana penemuan Rubin mengubah pemahaman manusia tentang alam semesta.

Berbeda dari generasi sebelumnya, Vera Rubin bukan sekadar chip baru, melainkan sebuah sistem komputasi terintegrasi yang terdiri dari enam chip revolusioner yang dirancang ulang sepenuhnya. Komponen utamanya mencakup CPU Vera dengan performa dua kali lipat pada batas daya yang sama, GPU Rubin yang menawarkan performa floating point lima kali lebih tinggi dibandingkan Blackwell, serta NVLink 6 Switch yang memungkinkan komunikasi penuh antar-GPU dengan lalu lintas data setara dua kali trafik internet global.

Selain itu, sistem ini diperkuat oleh teknologi jaringan ConnectX-9 dan BlueField 4 untuk mempercepat aliran data sekaligus meningkatkan keamanan. Salah satu terobosan penting lainnya adalah efisiensi energi. Meski memiliki tenaga dua kali lebih besar dari pendahulunya, Vera Rubin menggunakan pendingin cairan dengan air bersuhu 45 derajat Celsius, sehingga menghilangkan kebutuhan chiller boros energi di pusat data. NVIDIA memperkirakan pendekatan ini berpotensi menghemat sekitar 6 persen konsumsi daya pusat data global.

NVIDIA juga mengatasi hambatan memori AI dengan memperkenalkan context memory storage berbasis BlueField 4. Teknologi ini memungkinkan AI menyimpan dan mengingat konteks percakapan atau data dalam jangka sangat panjang tanpa membebani memori GPU utama, sebuah terobosan krusial bagi aplikasi AI yang membutuhkan “ingatan” jangka panjang.

Dalam presentasinya, Jensen Huang menegaskan bahwa NVIDIA kini bukan lagi sekadar produsen chip grafis, melainkan arsitek tumpukan komputasi masa depan. Mulai dari Vera Rubin yang mendukung confidential computing, jaringan Spectrum-X, simulasi Omniverse, hingga model AI terbuka seperti Cosmos dan Alpa Mayo, semuanya dirancang sebagai satu ekosistem terpadu.

Dengan kemampuan melatih model hingga empat kali lebih cepat dibandingkan Blackwell, NVIDIA memastikan batas kemampuan AI terus didorong lebih jauh. Visi akhirnya adalah dunia di mana setiap mobil, pabrik, dan perangkat lunak ditenagai AI yang mampu menalar dan berinteraksi langsung dengan dunia fisik. Menurut Jensen, revolusi tersebut bukan lagi wacana masa depan—melainkan telah tiba.

Monitorday.com – Suatu hari, sebuah percakapan WhatsApp singkat dengan Wakil Rektor I Universitas Negeri Jakarta, Prof. Ifan Iskandar, justru memantik renungan panjang tentang dunia akademik kita. Pesannya sederhana namun menggelitik: bagaimana mungkin sebuah ujian terbuka disertasi dapat dinyatakan selesai dengan paparan yang nyaris tanpa novelty, bersifat informatif, dengan scope penelitian yang kecil, bahkan jauh dari tuntutan KKNI Level 9?

Jawaban Prof. Ifan yang tidak saya ubah satu huruf pun ini terdengar ringan, namun menghantam tepat ke jantung persoalan: “Hehehehehehehe, then when everyone can become a doctor, the meaning of a doctor fades away and vanishes.” Sebuah kalimat yang mungkin terdengar seperti candaan, tetapi sesungguhnya menyimpan kritik epistemologis yang tajam.

Candaan ini mengingatkan pada humor klasik antara Presiden Soeharto dan Presiden Amerika Serikat Bill Clinton. Clinton, dengan bangga, menyatakan bahwa riset di negaranya telah menghasilkan teknologi yang mampu menembus luar angkasa. Soeharto pun menimpali dengan gaya khasnya: Indonesia juga bisa sampai ke luar angkasa jika seluruh skripsi, tesis, dan disertasi yang pernah ditulis dikumpulkan dan ditumpuk bersama. Bedanya, satu berisi kemajuan teknologi, yang lain lebih sering berisi kelengkapan administratif.

Di sinilah ironi akademik kita bermula. Pendidikan doktoral idealnya merupakan puncak produksi pengetahuan: melahirkan kebaruan, menawarkan perspektif baru, atau setidaknya memberikan kontribusi nyata bagi pemecahan masalah sosial. Namun dalam praktik, disertasi kerap direduksi menjadi ritual formal: yang penting selesai, bukan bermakna.

Maka lahirlah humor pahit di lorong-lorong kampus: “Disertasi yang baik adalah disertasi yang selesai.” Bahkan ditambah embel-embel, “ala kadarnya.” Candaan ini tentu tidak lahir dari ruang hampa. Ia muncul dari sistem yang lebih menghargai kelulusan tepat waktu, jumlah doktor, dan akreditasi, dibandingkan kebermanfaatan riset bagi masyarakat dan bangsa.

Kita perlu jujur mengakui bahwa inflasi gelar doktor berisiko menurunkan nilai simbolik dan substantif ilmu itu sendiri. Ketika semua orang bisa menjadi doktor tanpa tuntutan keilmuan yang ketat, maka doktor tidak lagi menjadi penanda kepakaran, melainkan sekadar status administratif.

Humor akademik ini seharusnya tidak hanya membuat kita tertawa, tetapi juga tersentak. Pertanyaannya bukan apakah kita terlalu serius meneliti, atau justru terlalu rakus mengejar gelar. Pertanyaannya lebih mendasar: untuk siapa dan untuk apa disertasi ditulis? Jika jawabannya hanya demi wisuda dan jabatan, mungkin benar kata Prof. Ifan, makna doktor perlahan akan memudar, lalu menghilang.

Monitorday.com – Menjelang 2029, publik kembali disuguhi satu penyakit lama dalam demokrasi Indonesia: elektabilitas dijadikan segalanya, sementara etikabilitas dan intelektualitas diletakkan di pinggir panggung. Siapa pun bisa maju Presiden, Wakil Presiden, hingga calon DPR asal surveinya tinggi. Soal moral, kapasitas berpikir, dan rekam jejak intelektual? Itu urusan nanti, bahkan sering kali tidak dianggap penting sama sekali.

Inilah paradoks demokrasi kita. Prosedurnya berjalan, tetapi substansinya pincang. Kita rajin memilih, namun abai menilai. Akibatnya, yang terpilih bukan selalu yang paling layak, melainkan yang paling dikenal. Popularitas menggantikan kompetensi. Pencitraan mengalahkan integritas.

Kemarahan publik bukan tanpa alasan. Masyarakat muak melihat pemangku kepentingan yang pendidikan dan kapasitasnya dipertanyakan, bahkan ada yang riwayat ijazahnya bermasalah. Ketika jabatan publik diisi oleh figur dengan bekal intelektual minim dan etika rapuh, kebijakan yang lahir pun sering tak lebih dari keputusan reaktif, populis, dan jauh dari kepentingan rakyat. Negara akhirnya dijalankan dengan logika coba-coba, bukan nalar kebijakan.

Perlu ditegaskan: pendidikan formal bukan satu-satunya ukuran kecerdasan dan moralitas. Banyak warga dengan latar SMA atau paket C yang jujur, berintegritas, dan bermoral tinggi. Namun persoalannya bukan di situ. Negara modern menghadapi persoalan yang kompleks: geopolitik, ekonomi global, teknologi, lingkungan, dan keadilan sosial. Semua itu menuntut kapasitas berpikir analitis, kemampuan membaca data, serta kecakapan merumuskan kebijakan berbasis pengetahuan. Tanpa intelektualitas yang memadai, kekuasaan justru menjadi alat coba-coba yang mahal bagi rakyat.

Akademisi etika kepemimpinan asal Amerika Serikat, Joanne B. Ciulla, menegaskan bahwa kepemimpinan tanpa etika adalah kontradiksi. Pemimpin yang efektif tetapi tidak bermoral, menurutnya, bukan solusi, melainkan masalah. Kekuasaan yang dilepaskan dari etika akan selalu cenderung disalahgunakan, betapapun tingginya legitimasi elektoral yang dimiliki.

Pandangan itu diperkuat oleh Arthur I. Applbaum dari Harvard University yang menekankan bahwa demokrasi tidak cukup hanya sah secara prosedural. Ia harus bernilai secara moral. Pemimpin terpilih tetap dapat kehilangan legitimasi ketika perilakunya bertentangan dengan kepentingan publik dan prinsip etika dasar. Dalam situasi seperti itu, pemilu hanya menjadi ritual lima tahunan tanpa makna substantif.

Indonesia hari ini sedang berada di persimpangan berbahaya. Ketika elektabilitas dijadikan satu-satunya pintu masuk kekuasaan, kita sedang menormalisasi mediokritas dan mengabaikan akal sehat. Lebih berbahaya lagi, kita sedang mengajarkan pada generasi muda bahwa untuk memimpin negara, yang penting terkenal, bukan berkualitas.

Pemilu 2029 seharusnya menjadi momentum koreksi besar. Sudah waktunya publik dan partai politik berhenti berpura-pura bahwa semua kandidat “sama saja”. Tidak. Ada yang layak, ada yang tidak. Ada yang beretika dan berkapasitas, ada pula yang hanya piawai memainkan emosi massa.

Jika demokrasi ingin diselamatkan dari kehancuran perlahan, maka urutannya harus dibalik: etikabilitas sebagai fondasi, intelektualitas sebagai prasyarat, dan elektabilitas sebagai hasil. Tanpa itu, kita hanya akan terus memproduksi pemimpin populer yang miskin gagasan—dan rakyat kembali menanggung ongkosnya.