Monitorday.com – Anggota Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih menilai alokasi anggaran pendidikan sebesar 20 persen dari APBN dapat menjadi sumber pembiayaan pendidikan gratis, mulai dari sekolah dasar hingga perguruan tinggi.

Fikri mengatakan, perhitungan Fraksi PKS menunjukkan anggaran pendidikan berpotensi tidak hanya membiayai pendidikan di sekolah negeri, tetapi juga satuan pendidikan yang dikelola swasta.

“Dengan 20 persen anggaran pendidikan dari APBN sebagaimana amanat konstitusi kita, Fraksi PKS sudah menghitung dari SD sampai perguruan tinggi (PT), bahkan tidak hanya negeri, tapi swasta juga bisa gratis,” kata Fikri di Jakarta, Senin (21/9/2026).

Gagasan tersebut muncul di tengah rencana pemerintah memperluas akses pendidikan tanpa pungutan biaya. Presiden Prabowo Subianto sebelumnya menyatakan biaya pendidikan di sekolah negeri, mulai SD hingga perguruan tinggi negeri, harus diupayakan gratis.

Pernyataan itu disampaikan Prabowo saat menghadiri peringatan HUT ke-28 Partai Amanat Nasional (PAN) di Jakarta, Jumat (18/9/2026). Ia mengatakan akan menggelar rapat terbatas untuk membahas pelaksanaan kebijakan tersebut.

“Saya sangat setuju, saya akan segera mengadakan ratas (rapat terbatas) atau pokoknya biaya pendidikan negeri harus gratis,” ujar Prabowo.

Prabowo juga menyebut pengembalian uang negara hasil korupsi dapat menjadi salah satu sumber pembiayaan. “Uangnya yang dikorupsi, yang nyolong, yang dicuri,” katanya.

Dalam RAPBN 2027, pemerintah mengalokasikan anggaran pendidikan sebesar Rp820,9 triliun. Kementerian Keuangan menyebut angka tersebut memenuhi amanat konstitusi yang mewajibkan alokasi anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20 persen dari APBN.

Anggaran tersebut diarahkan untuk sejumlah program, antara lain Program Indonesia Pintar, KIP Kuliah, renovasi sekolah, pembangunan Sekolah Rakyat, serta Sekolah Unggul Garuda.

Dari sisi hukum, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 3/PUU-XXII/2024 memperluas kewajiban negara dalam pembiayaan wajib belajar pada jenjang pendidikan dasar. MK menegaskan pemerintah dan pemerintah daerah wajib menjamin pendidikan dasar tanpa memungut biaya, baik pada satuan pendidikan yang diselenggarakan pemerintah maupun masyarakat.

Namun, putusan tersebut berlaku untuk pendidikan dasar. Gagasan pendidikan gratis hingga perguruan tinggi memiliki cakupan lebih luas sehingga membutuhkan kebijakan, pengaturan, dan skema pembiayaan tersendiri.

MK juga telah mengatur bahwa dukungan pemerintah bagi sekolah atau madrasah swasta diberikan kepada satuan pendidikan yang memenuhi persyaratan tertentu, termasuk terkait standar pendidikan, tata kelola, dan akuntabilitas penggunaan anggaran.

Fikri menilai arah kebijakan tersebut dapat mulai tercermin dalam postur APBN 2027. Menurut dia, pemerintah perlu memastikan anggaran pendidikan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat, baik dalam memperluas akses maupun mengurangi beban biaya pendidikan.

Pemerintah dan Badan Anggaran DPR sebelumnya juga menyepakati pentingnya mempertahankan alokasi pendidikan sebesar 20 persen dalam APBN 2027, sekaligus memperkuat program bantuan dan afirmasi pendidikan untuk mendukung percepatan pencapaian wajib belajar.

Monitorday.com –  Kabar terbaru soal status guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu menemui titik terang. Komisi X DPR RI memastikan perubahan status menjadi PPPK penuh waktu tidak melalui tes.

Wakil Ketua Komisi X DPR RI Lalu Hadrian Irfani mengatakan, keputusan tersebut merupakan hasil pembahasan DPR bersama pemerintah dan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti.

“Ini barusan kami bahas di dalam dengan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah bahwa tegas, kesepakatan pemerintah dengan DPR, pengalihan paruh waktu menjadi PPPK penuh waktu itu tanpa tes,” kata Lalu di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (21/9/2026).

Menurut Lalu, proses pengalihan status akan mulai berjalan pada Januari 2027 dan berlangsung hingga 2029. Sekitar 240 ribu guru PPPK paruh waktu disebut masuk dalam skema tersebut.

DPR dan pemerintah juga telah menyepakati anggaran sekitar Rp23 triliun untuk mendukung kebijakan pengalihan status itu. Dengan demikian, guru PPPK paruh waktu tidak perlu mengikuti seleksi ulang untuk menjadi PPPK penuh waktu.

Pernyataan tersebut sekaligus meluruskan informasi sebelumnya yang menyebut adanya tes bagi guru PPPK paruh waktu yang hendak beralih menjadi PPPK penuh waktu.

Mendikdasmen Abdul Mu’ti sebelumnya juga menyatakan perubahan status tersebut dilakukan secara otomatis tanpa tes mulai Januari 2027. Pemerintah saat ini melakukan pendataan melalui pemerintah daerah sebagai bagian dari persiapan pelaksanaan kebijakan.

Tes tetap diperlukan bagi PPPK penuh waktu yang ingin beralih status menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS). Jalur tersebut berbeda dengan proses pengalihan PPPK paruh waktu menjadi PPPK penuh waktu.

Perbedaan informasi sebelumnya muncul setelah Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian pada 17 September 2026 menyebut lebih dari 172 ribu guru masuk dalam pembahasan penataan status PPPK. Saat itu, Tito mengatakan mereka diupayakan mengikuti tes untuk kemudian menjadi pegawai Kemendikdasmen jika dinyatakan lulus.

Namun, keterangan terbaru Komisi X DPR dan penegasan Mendikdasmen menyebut pengalihan PPPK paruh waktu menjadi penuh waktu tidak menggunakan tes. Seleksi berlaku untuk jalur berbeda, yakni bagi PPPK yang hendak menjadi PNS.

Anggota Komisi X DPR Abdul Fikri Faqih sebelumnya juga menyebut sekitar 230 ribu guru PPPK paruh waktu akan diangkat menjadi PPPK penuh waktu tanpa tes dengan pembiayaan melalui APBN 2027.

Adanya perbedaan angka antara keterangan para pejabat membuat jumlah final guru yang masuk dalam skema pengangkatan masih perlu mengacu pada data pemerintah dan ketentuan resmi pelaksanaan.

Dengan skema tersebut, pemerintah menyiapkan pengalihan status guru PPPK paruh waktu menjadi penuh waktu mulai 2027, sementara jalur seleksi tersendiri tetap tersedia bagi PPPK yang ingin berstatus PNS.

Monitorday.com –  Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menerbitkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13 Tahun 2026 tentang Pemegang Saham Bursa Efek (POJK 13 Tahun 2026) yang telah berlaku sejak tanggal diundangkan pada 17 September 2026.

Penerbitan POJK 13 Tahun 2026 merupakan tindak lanjut amanat Angka 63 angka 3a Pasal 8 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan yang memberikan mandat kepada OJK untuk mengatur lebih lanjut mengenai pemegang saham Bursa Efek dalam bentuk Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK).

POJK 13 Tahun 2026 ini menjadi landasan hukum bagi Bursa Efek untuk melakukan langkah-langkah Demutualisasi Bursa Efek, yang akan mengubah struktur kepemilikan atas saham Bursa Efek dari yang semula terbatas hanya dimiliki oleh anggota Bursa Efek (mutual) menjadi dapat dimiliki oleh orang perseorangan dan/atau badan hukum Indonesia baik anggota Bursa Efek maupun bukan anggota Bursa Efek (demutual).

Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon OJK Hasan Fawzi, menyatakan bahwa Demutualisasi Bursa Efek merupakan bagian penting dari rencana aksi percepatan reformasi integritas di Pasar Modal Indonesia, mengingat langkah transformatif ini tidak hanya mengubah struktur kepemilikan Bursa Efek, tetapi juga akan membangun Bursa Efek yang lebih transparan, efisien, dan inovatif.

“Struktur Demutualisasi Bursa Efek yang memungkinkan kepemilikan secara luas oleh anggota bursa, investor strategis, dan publik akan mendorong peningkatan kualitas tata kelola,  membuka akses permodalan yang lebih luas, dan percepatan pengembangan bagi Bursa Efek,” kata Hasan dalam siaran pers pada Senin (21/9/2026).

POJK 13 Tahun 2026 memuat pokok-pokok pengaturan yang meliputi saham Bursa Efek, pemisahan kepemilikan dan keanggotaan Bursa Efek, pelaksanaan Demutualisasi Bursa Efek, pemisahan fungsi pengaturan, pengawasan, dan bisnis, pembagian dividen, dan laporan Bursa Efek.

POJK 13 Tahun 2026 juga memuat sejumlah substansi pengaturan untuk menjamin independensi Bursa Efek dan penguatan pengawasan oleh OJK, diantaranya:

Pemegang saham, Direksi dan Dewan Komisaris Bursa Efek dalam pelaksanaan tugas dan kewenangannya tunduk pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Pasar Modal.

Demutualisasi Bursa Efek dilaksanakan dengan tetap mempertahankan independensi Bursa Efek, integritas pasar, dan fungsi pengaturan serta pengawasan Bursa Efek oleh OJK.

Kepemilikan Bursa Efek oleh pihak selain Anggota Bursa Efek dilakukan dengan tetap mempertahankan independensi Bursa Efek.  

Kepemilikan saham Bursa Efek oleh pemegang saham Bursa Efek dipisahkan dari keanggotaan Bursa Efek.

Pemegang saham Bursa Efek dapat memiliki saham Bursa Efek paling banyak 5% (lima persen) dari jumlah saham Bursa Efek yang telah dikeluarkan.

Persetujuan Otoritas Jasa Keuangan untuk kepemilikan saham lebih dari 5% (lima persen) dari jumlah saham Bursa Efek yang telah dikeluarkan dimaksudkan untuk mencegah dominasi, konsentrasi kepemilikan saham, dan/atau pengendalian oleh satu Pihak, sehingga independensi Bursa Efek tetap terjaga.

Setiap Pihak dilarang memiliki saham Bursa Efek secara mayoritas (lebih dari lima puluh persen) baik secara langsung maupun tidak langsung termasuk melalui afiliasinya.

Direksi dan Dewan Komisaris Bursa Efek dipilih dan wajib terlebih dahulu melalui Penilaian Uji Kemampuan dan Kepatutan oleh OJK.

CERITA KECIL sering kali menyimpan rahasia dari sebuah lompatan besar sejarah. Kita mungkin mengenal Al-Khawarizmi sebagai bapak aljabar yang jenius, namun bagi masyarakat Baghdad abad ke-8, ia mulanya hanyalah seorang bocah imigran yang gemar memperhatikan cara orang menghitung di pasar. 

Lahir sekitar tahun 780 M di Khwarazm, sebuah kota oasis subur di Uzbekistan, masa kecilnya dipenuhi dengan dinamika lingkungan yang kelak membentuk cara berpikirnya dalam mengubah dunia matematika. Tumbuh di salah satu pusat perdagangan terpenting Jalur Sutra membuat Al-Khawarizmi kecil terbiasa melihat dunia dari sudut pandang yang sangat luas dan multikultural sejak dini.

Bagi Al-Khawarizmi kecil, hiruk-pikuk pasar di tanah kelahirannya bukanlah sekadar tempat bertemunya penjual dan pembeli, melainkan sebuah laboratorium ide yang hidup. Di sana, ia sering berdiri terpaku memperhatikan karavan pedagang yang datang dari Tiongkok, India, hingga Persia. 

Keberagaman tersebut membakar rasa ingin tahunya ketika menyadari bahwa setiap bangsa memiliki metode tersendiri untuk menghitung hasil bumi dan komoditas dagang mereka. Pengamatan visual terhadap transaksi sehari-hari ini perlahan bertransformasi menjadi sebuah obsesi yang mendalam terhadap pola angka dan logika.

Namun, kedamaian masa kecil di kota oasis itu harus terusik ketika ketegangan politik melanda wilayah Khwarazm. Keluarganya terpaksa mengambil keputusan berat untuk bermigrasi jauh ke selatan menuju Baghdad, yang kala itu merupakan megapolitan terhebat di dunia Islam. Perjalanan sebagai pendatang baru tentu tidak mudah bagi seorang anak, tetapi Al-Khawarizmi justru menemukan oase baru di tengah kota yang penuh dengan buku dan ilmuwan tersebut. 

Alih-alih merasa minder sebagai imigran, atmosfer intelektual Baghdad yang begitu hidup justru menyalakan api pembelajar yang jauh lebih besar di dalam dirinya. Di pasar-pasar Baghdad inilah, sebuah momen magis terjadi yang kelak mengubah jalannya sejarah sains dunia. 

Al-Khawarizmi pertama kali bersinggungan langsung dengan sistem bilangan yang dibawa oleh para pedagang dari India. Ia sangat terpesona oleh efisiensi sistem sepuluh angka tersebut, terutama ketika ia diperkenalkan pada konsep ruang kosong yang kita kenal sebagai angka nol. Pertemuan emosional dengan angka India ini menjadi titik balik krusial yang mengobsesi seluruh sisa hidupnya untuk menyempurnakan sistem perhitungan manusia.

Kejeniusan Al-Khawarizmi yang mulai mekar di Baghdad bukanlah sekadar bakat alami yang muncul tanpa arah, melainkan buah dari pola pendidikan yang sangat terstruktur dan adaptif pada Zaman Keemasan Islam. Langkah awal pembentukan intelektualnya dimulai dari penguasaan bahasa. Sejak muda, ia mempelajari bahasa Arab, Yunani, dan Sanskerta secara mendalam. 

Pola pendidikan asimilasi ilmu ini memungkinkannya untuk membaca manuskrip geometri Yunani yang kaku seperti karya Euclid, lalu mengawinkannya secara fleksibel dengan sistem numerik India. Kemampuan multibahasa ini memberinya jembatan untuk menarik kesimpulan yang melampaui sekat-sekat budaya zamannya.

Selain kaya akan teori lintas peradaban, pola belajar Al-Khawarizmi juga sangat menekankan pada metode pemecahan masalah nyata atau problem-based learning. Ia tidak pernah mengurung diri dalam menara gading teori yang mati di atas kertas, melainkan turun langsung ke lapangan untuk mengamati kerumitan konkret yang dihadapi oleh masyarakat sehari-hari. 

Ia mempelajari bagaimana hukum waris Islam yang rumit dibagi secara adil, bagaimana para arsitek kerajaan mengukur luas lahan untuk pembangunan saluran air, serta bagaimana para saudagar menghitung keuntungan dagang mereka. Kegelisahan melihat masalah praktis inilah yang memicunya menciptakan metode sistematis untuk menyamakan dua sisi persamaan, yang ia tuangkan dalam kitab legendarisnya, Al-Jabar.

Puncak dari seluruh perjalanan pendidikan Al-Khawarizmi terjadi ketika bakat luar biasanya tercium oleh Khalifah Al-Ma’mun, pemimpin Dinasti Abbasiyah yang sangat mencintai ilmu pengetahuan. Al-Khawarizmi kemudian diangkat menjadi anggota utama di Bayt al-Hikmah (Rumah Kebijaksanaan), sebuah pusat riset dan perpustakaan terbesar di dunia pada masa itu. Di bawah atap institusi megah ini, pola pendidikannya berubah menjadi riset mandiri yang merdeka. Tanpa dikekang oleh kurikulum yang kaku, ia diberikan fasilitas tanpa batas, akses ke seluruh manuskrip kuno dunia, serta ruang untuk berdiskusi dengan para pemikir terbaik di zamannya.

Perpaduan antara kerasnya pengalaman hidup sebagai pengembara, ketajaman observasi lapangan, dan ekosistem belajar yang merdeka di Bayt al-Hikmah akhirnya berhasil melahirkan aljabar dan algoritma. Al-Khawarizmi telah membuktikan kepada dunia bahwa kecerdasan sejati selalu bermula dari sebuah cerita kecil tentang rasa penasaran seorang anak yang dirawat oleh pola pendidikan yang tepat.

Monitorday.com – Pemerintah Kabupaten Bangkalan mengapresiasi dukungan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) melalui program Revitalisasi Satuan Pendidikan yang dinilai memberikan manfaat bagi sekolah-sekolah yang membutuhkan. Bangkalan menjadi salah satu wilayah dengan alokasi revitalisasi terbesar di Jawa Timur sebagai bagian dari upaya pemerintah meningkatkan pemerataan dan kualitas layanan pendidikan.

Bupati Bangkalan, Lukman Hakim, menyampaikan apresiasi kepada Kemendikdasmen, yang dinilai memberikan harapan bagi sekolah-sekolah di Bangkalan untuk meningkatkan kualitas layanan pendidikan dan mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia di daerah.

“Program Revitalisasi Satuan Pendidikan yang dilaksanakan oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah memberikan harapan dan manfaat bagi sekolah-sekolah yang membutuhkan. Atas dukungan ini kami menyampaikan apresiasi karena yang setinggi-tingginya kepada Bapak Wamen atau dalam hal ini Kemendikasmen yang sangat luar biasa memperhatikan Kabupaten Bangkalan,” ungkap Bupati Lukman.

Pada kesempatan ini, Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Wamendikdasmen), Fajar Riza Ul Haq, menyampaikan bahwa Kabupaten Bangkalan merupakan salah satu wilayah penerima alokasi revitalisasi terbesar di Jawa Timur saat melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Bangkalan, Kamis (17/9). Peningkatan dukungan revitalisasi bagi Bangkalan merupakan bagian dari komitmen pemerintah untuk mengatasi ketimpangan pendidikan melalui pemerataan akses pendidikan yang berkualitas, sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto untuk mempercepat peningkatan kualitas layanan pendidikan di seluruh Indonesia.

“Meningkatnya bantuan Revitalisasi untuk Kabupaten Bangkalan sebenarnya wujud dari komitmen pemerintah pusat oleh Bapak Presiden, untuk mengatasi ketimpangan pendidikan. Karena kita awali dari pemerataan akses yang berkualitas dan tentu ke depan harapannya ada dampak yang lebih, dari perbaikan sekolah yang kita lakukan tadi, ke mutunya. Maka antara perbaikan fisik dengan nonfisik itu harus berkorelasi,” jelas Wamendikdasmen Fajar Riza Ul Haq.

Dalam pelaksanaan program Revitalisasi Satuan Pendidikan, Kemendikdasmen menerapkan prinsip utama swakelola dan pemberdayaan masyarakat. Setiap proyek rata-rata melibatkan 10 hingga 15 tenaga kerja lokal serta menggunakan material bangunan dari daerah setempat, sehingga program tidak hanya mendukung perbaikan fasilitas sekolah, tetapi juga turut menggerakkan perekonomian masyarakat.

“Tahun lalu kami evaluasi, itu tahun 2025 ya, itu kita bisa merekrut tenaga kerja di atas 200 ribu orang, dengan anggaran bervariasi tergantung tingkat kerusakan, ada yang Rp100 juta sampai juga di atas Rp1 miliar,” tutur Wamendikdasmen.

Untuk memastikan manfaat revitalisasi berlangsung berkelanjutan, Bupati Lukman mengimbau kepala sekolah penerima program bantuan revitalisasi untuk merawat sarana yang telah diperbaiki yakni dengan memanfaatkan anggaran pemeliharaan seperti Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). “Tugasnya kita semua untuk menjaga yang sudah dibangun itu, jangan sampai 1 tahun sudah buram catnya. Paling tidak sudah ada di anggaran BOS kan, jadi untuk perawatan juga harus diperhatikan. Saya minta 10 tahun tidak boleh rusak ini, harus di rawat sehingga kenyamanan di dalam proses belajar mengajar anak-anak kita bisa berjalan dengan baik,” tutup Bupati Bangkalan.

Monitorday.com– Perkembangan terbaru pendidikan vokasi menunjukkan bahwa penguatan hubungan antara SMK dan dunia industri semakin tinggi. Pada 16 September 2026, PT Mitsubishi Motors Krama Yudha Indonesia menyerahkan enam kendaraan praktik berteknologi terbaru kepada enam SMK binaannya. Dukungan tersebut ditujukan untuk memperkuat pembelajaran praktik agar semakin sesuai dengan perkembangan teknologi kendaraan dan kebutuhan dunia kerja.

Di tingkat internasional, Indonesia mengirimkan 20 kompetitor dan 17 expert untuk mengikuti WorldSkills Competition ke-48 di Shanghai, China. Para kompetitor merupakan talenta yang akan bertanding dalam 17 bidang keahlian. Direktorat SMK menyebut ajang tersebut juga menjadi kesempatan untuk membandingkan kompetensi pendidikan vokasi Indonesia dengan perkembangan keterampilan dan teknologi di tingkat global.

Penguatan kompetensi tidak hanya diarahkan kepada murid. Sebanyak 50 guru SMK pada 2026 mengikuti program magang luar negeri di Jerman selama tiga bulan. Program yang melibatkan LPDP, Technische Universität Dresden, dan Festo tersebut diarahkan untuk memperkuat pengalaman guru terhadap praktik pendidikan dan teknologi industri berstandar internasional.

Sementara itu, Direktorat SMK juga memperkuat kemampuan dasar murid. Pada September 2026 diterbitkan dukungan pembelajaran literasi dan numerasi secara asinkron bagi murid kelas XII yang sedang menjalani Praktik Kerja Lapangan (PKL). Kebijakan ini menunjukkan bahwa pelaksanaan PKL tetap perlu berjalan berdampingan dengan penguatan kompetensi akademik.

Perhatian terhadap bukti kompetensi lulusan juga semakin besar. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti mengingatkan pentingnya bagi lulusan SMK untuk memiliki ijazah sekaligus sertifikat pelatihan. Menurutnya, keterampilan tertentu tidak selalu dapat diperoleh secara lengkap di sekolah karena keterbatasan waktu dan pilihan peminatan.

Perkembangan tersebut memperlihatkan arah pendidikan SMK yang tidak hanya berorientasi pada kelulusan, tetapi juga pada kompetensi yang dapat dibuktikan, pengalaman industri, sertifikasi, literasi dasar, dan kemampuan mengikuti perubahan teknologi. Bagi SMK, tantangannya adalah memastikan kurikulum, guru, fasilitas praktik, dan kemitraan industri bergerak dengan kecepatan yang sejalan dengan perubahan dunia kerja. 🚀

Monitorday.com– Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) berpotensi bergerak volatil pada perdagangan Senin, 21 September 2026. Pada penutupan Jumat (18/9), IHSG turun 0,33 persen ke level 6.441,16. Secara mingguan, indeks terkoreksi 1,53 persen dari posisi 6.541,38 pada pekan sebelumnya.

Tekanan pasar masih berkaitan dengan perubahan ekspektasi kebijakan moneter global. The Fed menaikkan suku bunga 25 basis poin menjadi 3,75%–4% dan proyeksi akhir 2026 menunjukkan masih terdapat kemungkinan kenaikan lanjutan. Kondisi tersebut ikut meningkatkan perhatian investor terhadap arah suku bunga di negara berkembang, termasuk Indonesia.

Dari sisi aliran dana, investor asing mencatatkan net sell Rp1,79 triliun pada perdagangan Jumat. Secara kumulatif sepanjang 2026, nilai jual bersih investor asing disebut telah mencapai Rp74,36 triliun. Aktivitas perdagangan juga mengalami penurunan, dengan rata-rata nilai transaksi harian pekan lalu turun 6,95 persen menjadi Rp15,22 triliun.

Perhatian investor hari ini juga tertuju pada Bank Indonesia. RDG BI dijadwalkan berlangsung pada 22–23 September 2026 dan keputusan mengenai suku bunga acuan menjadi salah satu faktor penting bagi pergerakan rupiah dan pasar saham. Konsensus yang dikutip sejumlah media memperkirakan BI Rate masih berada di 5,75 persen.

Secara teknikal, sejumlah analis melihat IHSG masih menghadapi risiko menguji area 6.290–6.370. MNC Sekuritas menempatkan support di sekitar 6.279 dan 6.201, sementara area resistance berada pada 6.585–6.633. Di sisi lain, analis KISI melihat peluang penguatan lanjutan setelah bursa saham Amerika Serikat ditutup menguat pada perdagangan terakhir.

Dengan demikian, arah IHSG hari ini akan dipengaruhi kombinasi sentimen bursa global, pergerakan rupiah, arus dana asing, serta ekspektasi terhadap keputusan BI. Investor juga akan mencermati perkembangan harga komoditas dan dinamika suku bunga global sebagai faktor yang dapat memengaruhi sektor-sektor saham di BEI.

Monitorday.com – Perdana Menteri Australia Anthony Albanese mendesak Amerika Serikat dan China bekerja sama menyusun kesepakatan global untuk mengendalikan perkembangan kecerdasan buatan (AI) yang melaju pesat.

Seruan itu disampaikan Albanese saat mengunjungi markas Apple di Cupertino, California, dalam perjalanan menuju New York untuk menghadiri Sidang Majelis Umum PBB pekan depan.

Albanese mengusulkan kerangka internasional yang menyerupai Perjanjian Non-Proliferasi Nuklir (NPT), yang mulai berlaku pada 1970 untuk membatasi penyebaran senjata nuklir.

“Faktanya, mereka adalah dua raksasa utama di bidang ini, jadi kami ingin melihat adanya kerja sama,” kata Albanese, Minggu.

Ia mengatakan akan memanfaatkan agenda di Majelis Umum PBB untuk membahas kebutuhan akan aturan global yang dapat mengikuti perkembangan AI sekaligus memastikan teknologi tersebut tetap berada di bawah kendali manusia.

Menurut Albanese, AI telah menjadi “fenomena global” sehingga negara-negara tidak bisa sekadar menjadi penonton.

“Diperlukan diskusi mengenai kerangka kerja global untuk penerapan AI, karena perkembangannya sangat cepat, dan kita harus memastikan bahwa manusia tetap memegang kendali,” ujarnya.

Dorongan Albanese muncul di tengah perdebatan mengenai perlu tidaknya memperlambat pengembangan AI secara terkoordinasi.

CEO Anthropic, Dario Amodei, sebelumnya menyerukan perlambatan pengembangan AI. Seruan tersebut mendapat dukungan dari CEO OpenAI Sam Altman dan Elon Musk dari SpaceX.

Namun, Presiden AS Donald Trump menolak gagasan tersebut. Trump berpendapat bahwa perlambatan pengembangan AI justru dapat memberikan keuntungan strategis bagi China, yang dipandang Washington sebagai pesaing utama AS dalam teknologi tersebut.

Menjelang rencana pertemuannya dengan Presiden China Xi Jinping di Gedung Putih, Trump kembali menegaskan pendekatan tersebut. Ia juga mengumumkan pembentukan satuan tugas “AI Force” yang ditujukan untuk melindungi industri AI Amerika dari upaya yang dinilai dapat menghambat atau merusak perkembangannya.

Di tengah persaingan teknologi Washington-Beijing itu, Albanese mendorong kedua negara untuk mencari titik temu melalui kerangka global. Menurutnya, kecepatan perkembangan AI membuat kebutuhan terhadap aturan internasional semakin mendesak.

Monitorday.com –  Olimpiade Sains Nasional (OSN) Jenjang Pendidikan Menengah 2026 resmi berakhir di Universitas Muhammadiyah Malang (UMM), Kota Malang, Jawa Timur, Sabtu (19/9/2026). DKI Jakarta keluar sebagai juara umum setelah mengoleksi 82 medali.

Kontingen DKI Jakarta meraih 21 emas, 26 perak, dan 35 perunggu. Torehan tersebut menempatkan Ibu Kota di posisi teratas klasemen perolehan medali OSN 2026.

OSN 2026 diikuti 566 talenta sains dari berbagai daerah. Mereka berkompetisi dalam sembilan cabang, yakni astronomi, biologi, ekonomi, fisika, geografi, informatika, kebumian, kimia, dan matematika.

Sebanyak 270 peserta berhasil meraih medali, dengan rincian 45 emas, 90 perak, dan 135 perunggu.

Kompetisi tahun ini juga menghadirkan Eksibisi Kompetisi Kecerdasan Artifisial (EKKA). Dari ajang tersebut, 12 peserta meraih medali, terdiri atas dua emas, empat perak, dan enam perunggu.

Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti menegaskan, OSN tidak semata-mata mengejar perolehan medali. Menurut dia, kompetisi tersebut merupakan bagian dari upaya menemukan sekaligus mengembangkan talenta akademik generasi muda Indonesia.

“Teruslah belajar untuk meraih cita-cita dan teruslah belajar agar kalian menjadi saintis Indonesia, ilmuwan Indonesia yang berkepribadian Pancasila, berakhlak mulia, dan akan membawa bangsa Indonesia meraih kemajuan dan kejayaan dengan kemajuan sains dan teknologi yang kalian kembangkan,” ujar Abdul Mu’ti.

Ia juga mengingatkan agar pengembangan sains dan teknologi tetap berpijak pada kekayaan Indonesia, baik alam, hayati, sosial maupun budaya. Penguasaan teknologi, termasuk kecerdasan artifisial, kata dia, perlu berjalan seiring dengan nilai, moralitas, integritas, dan karakter.

Sementara itu, Kepala Pusat Prestasi Nasional (Puspresnas) Maria Veronica Irene Herdjiono mengatakan partisipasi OSN 2026 meningkat dibandingkan tahun sebelumnya.

Data Puspresnas mencatat jumlah pendaftar mencapai 297.955 peserta, naik 12,33 persen dari 265.251 peserta pada 2025.

Irene mengatakan capaian dalam OSN bukan menjadi akhir perjalanan peserta. Pemerintah menyiapkan pembinaan lanjutan, termasuk kesempatan mengikuti seleksi kompetisi internasional dan dukungan pendidikan bagi peserta berprestasi.

“Tidak hanya medali, tidak hanya uang pembinaan, namun juga serangkaian upaya pengembangan prestasi berkelanjutan,” kata Irene.

Selain medali, para pemenang OSN 2026 mendapatkan uang pembinaan. Peraih emas memperoleh Rp25 juta, perak Rp20 juta, sedangkan perunggu Rp15 juta.

Berakhirnya OSN 2026 sekaligus membuka tahap berikutnya bagi para talenta muda. Prestasi di tingkat nasional diharapkan menjadi pijakan untuk pengembangan kemampuan, inovasi, dan peluang mewakili Indonesia dalam berbagai kompetisi sains internasional.

Monitorday.com –  Biaya perang Amerika Serikat (AS) di Iran telah mencapai US$45,1 miliar atau sekitar Rp803,3 triliun. Angka tersebut disampaikan Pentagon kepada Kongres dan mencakup biaya operasi militer serta tambahan kebutuhan bahan bakar.

Dua sumber yang mengetahui laporan tersebut mengatakan kepada CNN, angka US$45,1 miliar terdiri atas US$43,6 miliar atau sekitar Rp776,6 triliun hingga 3 September dan tambahan US$1,5 miliar atau sekitar Rp26,7 triliun untuk bahan bakar.

Namun, angka itu belum menggambarkan total biaya perang AS secara keseluruhan.

Estimasi Pentagon tidak memasukkan biaya perbaikan pangkalan dan bangunan yang rusak. Pentagon juga belum memberikan rincian biaya tidak langsung operasi militer yang diminta sejumlah anggota Kongres.

Congressional Budget Office (CBO) bahkan menolak menjumlahkan seluruh estimasi biaya perang karena keterbatasan data. Dalam surat kepada Kongres yang dirilis Selasa (15/9), CBO menyatakan setiap estimasi menggunakan data, metode, periode waktu, dan tingkat ketidakpastian yang berbeda sehingga tidak dapat dibandingkan atau dijumlahkan secara langsung.

Estimasi terbaru Pentagon lebih tinggi dibandingkan sejumlah perhitungan sebelumnya.

CBO sebelumnya memperkirakan biaya perang mencapai sekitar US$38 miliar atau Rp676,9 triliun hingga 1 Agustus. Angka tersebut juga belum memasukkan biaya perbaikan fasilitas militer AS yang rusak.

Sementara itu, Menteri Pertahanan AS Pete Hegseth menyebut biaya perang mencapai US$37,5 miliar atau sekitar Rp668 triliun hingga 21 Juli dalam kesaksiannya di Komite Angkatan Bersenjata Senat.

Menurut CBO, sebagian besar biaya perang berasal dari pengadaan dan penggantian munisi. Hingga 1 Agustus, biaya untuk mengganti persediaan munisi yang digunakan selama konflik diperkirakan mencapai US$21,7 miliar atau sekitar Rp386,5 triliun.

CBO memperkirakan pemulihan stok munisi AS dapat membutuhkan waktu setidaknya lima tahun.

Beban perang juga diperkirakan terus bertambah. Setelah 1 Agustus, konflik diproyeksikan menguras sekitar US$2 miliar hingga US$3 miliar atau Rp35,6 triliun-Rp53,4 triliun per bulan. Pengeluaran dapat meningkat ketika intensitas pertempuran naik.

Dampak konflik tidak berhenti pada anggaran pertahanan. CBO memperkirakan perang akan menambah inflasi AS sekitar 0,5 poin persentase pada kuartal I 2027.

Kenaikan tersebut terutama dipicu lonjakan biaya energi. CBO mengaitkannya dengan berkurangnya pengiriman minyak dan gas alam melalui Selat Hormuz serta gangguan pelayaran di Laut Merah.

Tekanan terhadap jalur perdagangan tersebut disebut semakin meningkat setelah analisis dasar CBO diselesaikan.

Estimasi CBO dirilis atas permintaan Demokrat di Komite Anggaran DPR AS yang meminta transparansi lebih besar mengenai biaya perang.

Anggota teratas Demokrat di komite tersebut, Brendan Boyle, menyoroti besarnya beban yang harus ditanggung pemerintah AS.

“Di luar korban manusia itu, laporan CBO yang nonpartisan ini menegaskan bahwa perang tersebut juga telah menghabiskan uang pembayar pajak Amerika puluhan miliar dolar dan terus bertambah, sambil terus mendorong kenaikan biaya,” kata Boyle kepada CNN.

Dengan biaya resmi yang telah menembus US$45 miliar dan sejumlah komponen pengeluaran yang belum sepenuhnya dihitung, total tagihan perang AS di Iran berpotensi lebih besar dari angka yang saat ini disampaikan Pentagon.