Monitorday.com – Wacana penutupan program studi (prodi) oleh Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendiktisaintek) pada April 2026 memantik diskursus luas di kalangan akademisi, mahasiswa, dan pembuat kebijakan. Langkah ini diklaim sebagai upaya strategis untuk mengatasi ketimpangan antara jumlah lulusan perguruan tinggi dengan kebutuhan riil dunia kerja yang terus berubah, terutama di tengah disrupsi teknologi.

Salah satu alasan utama kebijakan ini adalah fenomena oversupply lulusan di sejumlah bidang. Data menunjukkan, program studi kependidikan meluluskan sekitar 490.000 orang setiap tahun, sementara kebutuhan tenaga kerja hanya berkisar 20.000 posisi. Ketimpangan ini memperlihatkan adanya mismatch struktural antara sistem pendidikan tinggi dan daya serap industri. Selain itu, sejumlah prodi dinilai belum adaptif terhadap perkembangan sektor strategis seperti kecerdasan buatan (AI), ekonomi digital, dan industri berbasis inovasi.

Di sisi lain, pemerintah juga menimbang aspek efisiensi anggaran. Prodi yang minim peminat, berbiaya tinggi, namun tidak memberikan kontribusi signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja dinilai membebani sistem pendidikan tinggi. Dalam konteks ini, penutupan dianggap sebagai opsi rasional, meskipun disebut sebagai langkah terakhir setelah pembinaan dan transformasi kurikulum tidak membuahkan hasil.

Namun, kebijakan ini tidak lepas dari kritik. DPR RI menegaskan bahwa perguruan tinggi tidak semestinya direduksi menjadi sekadar “pabrik tenaga kerja”. Fungsi pendidikan tinggi mencakup pengembangan ilmu pengetahuan, pelestarian budaya, serta pembentukan karakter bangsa. Kritik juga datang dari ENLMND yang menilai akar persoalan justru terletak pada ketimpangan akses, fasilitas, dan pendanaan antarwilayah, bukan semata jumlah prodi.

Kekhawatiran juga muncul dari kalangan mahasiswa dan pengelola kampus. Sejumlah perguruan tinggi seperti Universitas Indonesia menegaskan tidak ada rencana penutupan mendadak tanpa kajian mendalam. Sebaliknya, pendekatan yang lebih didorong adalah transformasi kurikulum agar lebih relevan dengan kebutuhan zaman, termasuk penguatan pendekatan interdisipliner dan koneksi dengan potensi lokal.

Dalam perspektif jangka panjang, wacana ini mencerminkan dilema klasik dalam kebijakan pendidikan: antara tuntutan pragmatis ekonomi dan idealisme akademik. Jika tidak dikelola secara hati-hati, kebijakan penutupan prodi berpotensi menggerus keragaman ilmu pengetahuan. Namun, jika diabaikan, ketimpangan antara lulusan dan lapangan kerja akan terus menjadi beban struktural bagi negara.

Pada akhirnya, tantangan terbesar bukan sekadar menutup atau mempertahankan prodi, melainkan merancang ulang ekosistem pendidikan tinggi yang adaptif, inklusif, dan visioner. Kebijakan ini akan menjadi ujian penting bagi arah masa depan pendidikan Indonesia di tengah kompetisi global yang semakin ketat.

Monitorday.com– Posisi Selat Hormuz begitu vital. Setidaknya 20% lalu lintas energi dunia melalui celah itu. Blokade di perairan sempit itu bak kolesterol yang menyumbat nadi ekonomi dunia. Banyak negara megap-megap sesak nafas kekurangan pasokan energi.

Ketegangan antara Amerika Serikat dan Iran kembali memanas menyusul desakan Presiden AS Donald Trump agar Teheran menghentikan ambisi nuklirnya. Seruan ini datang di tengah kenaikan harga minyak global dan berlanjutnya kebuntuan di Selat Hormuz.

Di sisi lain, juru bicara Iran menanggapi seruan tersebut dengan nada mencemooh, meremehkan kampanye blokade dan tekanan ekonomi Washington yang diterapkan terhadap negaranya.

Trump sebelumnya mendesak Iran dengan menyatakan, “Iran harus meninggalkan ambisi nuklirnya seiring melonjaknya harga gas di AS.”

Menanggapi hal tersebut, juru bicara Iran menyikapi kampanye blokade dan tekanan ekonomi yang diinisiasi oleh Trump dengan ejekan. Pernyataan ini muncul di tengah lonjakan harga minyak dan berlanjutnya kebuntuan di Selat Hormuz.

Kenaikan harga minyak dunia dan harga gas di Amerika Serikat menjadi salah satu dampak langsung dari kebuntuan geopolitik ini. Situasi di Selat Hormuz, jalur pelayaran vital untuk minyak dunia, juga semakin memperkeruh ketegangan.

Kedua negara terus terlibat dalam perang urat saraf di mana Washington berupaya menekan Teheran melalui sanksi, sementara Iran tetap menolak tuntutan tersebut, menandakan bahwa konfrontasi ini masih jauh dari kata usai.

Monitorday.com–Presiden Prabowo Subianto pada Senin (2/12/2024) memimpin rapat kabinet di Istana Kepresidenan Jakarta, mengeluarkan arahan untuk kebijakan pangan berdaulat. Langkah ini bertujuan untuk mengamankan swasembada pangan dan mencerminkan komitmen kuat pemerintah dalam menjadikan Indonesia sebagai lumbung pangan dunia pada tahun 2028.

Target ini merupakan tujuan vital bagi pemerintah, yang diiringi dengan solusi realistis untuk berbagai masalah spesifik. Ini mencakup upaya mengurangi impor asing yang dapat memicu inflasi domestik tak terkendali dan bahkan kekurangan pangan, meningkatkan kesejahteraan petani lokal untuk mendongkrak nilai pasar mereka, serta mendorong standar gizi dan kesehatan masyarakat guna meningkatkan produktivitas Indonesia.

Namun, hambatan untuk mencapai kondisi tersebut semakin kompleks akibat masalah seperti kelebihan populasi, perubahan iklim, degradasi lahan, dan distribusi pangan yang buruk. Dalam menghadapi tantangan ini, bantuan dari subsistem lain seperti zakat, infak, sedekah, dan wakaf (ZISWAF) menjadi semakin diperlukan.

Zakat, sebagai salah satu pilar fundamental Islam, berfungsi sebagai mekanisme transfer kekayaan untuk mendorong kesejahteraan sosial. Sistem ini telah terbukti menguntungkan dalam berbagai proyek pemberdayaan yang berkontribusi pada pencapaian kedaulatan pangan. Pada tahun 2023, Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) berhasil mengumpulkan zakat sebesar Rp 33 triliun, dengan tambahan Rp 26 triliun hingga pertengahan 2024. Program pertama BAZNAS adalah bantuan amal melalui subsidi pangan bagi kelompok masyarakat yang kurang beruntung, sedangkan inisiatif kedua bertujuan untuk meningkatkan produksi pertanian petani kecil yang memiliki lahan kurang dari satu setengah hektar.

Selain zakat, infak dan sedekah juga memiliki peran penting dalam konteks ini, terutama selama keadaan langka seperti bencana alam. Kedua instrumen ini menyediakan dukungan cepat dan langsung bagi komunitas yang terdampak bencana, berupa bantuan makanan gratis, dapur umum, dan bantuan pangan mendasar lainnya.

Terakhir, wakaf menawarkan berbagai jenis properti produktif, baik bergerak maupun tidak bergerak, termasuk tanah wakaf untuk pembangunan fasilitas pertanian, serta model dana wakaf untuk usaha pertanian dan distribusi pangan. Pemanfaatan ZISWAF secara optimal diharapkan dapat mendukung upaya pemerintah mewujudkan ketahanan dan kedaulatan pangan nasional.

Monitorday.com – Pascasarjana Universitas Negeri Jakarta (UNJ) terus menunjukkan komitmennya dalam meningkatkan kualitas riset dan publikasi internasional. Hal ini dibuktikan melalui penyelenggaraan “Workshop on Article Writing: Effective Strategies for Scientific Manuscript Preparation” yang digelar secara luring dan intensif.

Kegiatan yang berlangsung pada Rabu (29/4) di Aula Lt. 5 Gedung Bung Hatta, Kampus Pascasarjana UNJ ini menghadirkan tokoh pakar dunia, yakni Prof. Dr. Shinya Maenosono. Ia merupakan Visiting Professor di UNJ yang berasal dari Japan Advanced Institute of Science and Technology (JAIST). Kehadiran Prof. Maenosono menjadi magnet tersendiri bagi para mahasiswa pascasarjana dan dosen yang ingin mendalami standar penulisan ilmiah global.

Direktur Pascasarjana UNJ, Prof. Dr. Dedi Purwana, M.Bus, dalam sambutannya menekankan bahwa kemampuan menulis artikel ilmiah bukan sekadar kewajiban akademik, melainkan instrumen vital dalam mendiseminasikan inovasi dan pemikiran ke komunitas global. Menurutnya, hambatan utama yang sering dihadapi peneliti bukan pada substansi riset, melainkan pada teknis pengemasan ide ke dalam struktur manuskrip yang memenuhi standar jurnal internasional.

“Publikasi di jurnal bereputasi adalah bukti rekognisi atas kualitas riset kita. Melalui workshop ini, kami ingin memberikan kompas bagi para mahasiswa dan dosen agar lebih taktis dalam menyusun manuskrip, mulai dari pemilihan novelty hingga strategi menembus proses peer-review yang ketat,” ujar Prof. Dedi di hadapan para peserta.

Membedah Anatomi Manuskrip

Workshop ini menitikberatkan pada pembedahan anatomi artikel ilmiah yang ideal. Para narasumber memaparkan bahwa sebuah artikel yang kuat harus memiliki alur logika yang runtut, terutama pada bagian introduksi yang mampu memotret research gap secara tajam.

Beberapa poin krusial yang dibahas dalam sesi strategi meliputi:

• Identifikasi Novelty: Cara menemukan unsur kebaruan yang menjadi daya tarik utama bagi editor jurnal.
• Visualisasi Data: Teknik menyajikan tabel dan grafik yang informatif dan estetis.
• Pemilihan Jurnal Target: Strategi menghindari jurnal predator dan memilih publisher yang sesuai dengan cakupan (scope) penelitian.
• Manajemen Referensi: Penggunaan aplikasi sitasi digital untuk menjaga akurasi dan kredibilitas daftar pustaka.

Komitmen Meningkatkan IKU

Kegiatan ini juga menjadi bagian dari komitmen Pascasarjana UNJ dalam mendukung pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) universitas, khususnya dalam hal luaran penelitian. Prof. Dedi menambahkan bahwa atmosfer akademik di lingkungan Pascasarjana harus terus dipacu agar produktivitas riset meningkat secara signifikan setiap tahunnya.

Antusiasme peserta terlihat cukup tinggi, terbukti dengan banyaknya diskusi interaktif mengenai kendala teknis penulisan dan cara merespons revisi dari reviewer secara elegan. Dengan adanya pelatihan intensif seperti ini, diharapkan gap antara hasil penelitian dan publikasi dapat diperkecil.

Acara ditutup dengan sesi simulasi penelaahan manuskrip secara langsung, di mana beberapa draf artikel peserta dibedah secara kolektif untuk mendapatkan masukan konstruktif. Melalui langkah konkret ini, UNJ optimis dapat terus mencetak akademisi yang tidak hanya cerdas dalam meneliti, tetapi juga piawai dalam menulis di panggung dunia.

Monitorday.com — Uni Emirat Arab (UEA) mengumumkan keputusan mengejutkan untuk keluar dari OPEC dan aliansi OPEC+. Keputusan tersebut disampaikan pada Selasa (28/4) dan akan berlaku efektif mulai 1 Mei 2026.

Langkah ini dinilai sebagai pukulan besar bagi OPEC serta pemimpin de facto-nya, Arab Saudi, terutama di tengah gejolak energi global yang dipicu konflik kawasan, termasuk ketegangan dengan Iran.

Menteri Energi UEA, Suhail Mohamed al-Mazrouei, menyatakan keputusan tersebut diambil setelah mempertimbangkan secara matang strategi energi nasional serta dinamika global terkait produksi minyak.

“Ini adalah keputusan kebijakan yang diambil setelah mempertimbangkan arah kebijakan saat ini dan masa depan terkait tingkat produksi,” ujarnya.

Mazrouei menegaskan bahwa keluar dari OPEC+ akan memberikan fleksibilitas lebih besar bagi UEA dalam menentukan kebijakan produksi energi tanpa terikat kuota kelompok. Hal ini juga dinilai penting untuk memastikan kemampuan negara dalam memenuhi kebutuhan energi global di masa mendatang, baik untuk minyak mentah, petrokimia, maupun gas.

Ia menambahkan bahwa perusahaan energi nasional, Abu Dhabi National Oil Company, kini beroperasi sebagai pemain global yang terlibat di seluruh rantai nilai industri energi.

Di sisi lain, keluarnya UEA berpotensi melemahkan soliditas OPEC dan memicu ketidakpastian di pasar minyak dunia. Apalagi, kawasan Teluk saat ini tengah menghadapi tantangan distribusi energi, terutama di Selat Hormuz—jalur vital yang dilalui sekitar seperlima pasokan minyak dan gas global—akibat meningkatnya ancaman keamanan.

Meski demikian, Mazrouei menilai dampak langsung terhadap pasar tidak akan terlalu signifikan dalam jangka pendek.

Keputusan ini juga dinilai sebagai keuntungan geopolitik bagi Donald Trump, yang selama ini menjadi kritikus keras OPEC dan menuduh organisasi tersebut berkontribusi terhadap tingginya harga minyak global.

Langkah UEA terjadi di tengah meningkatnya ketegangan regional, di mana negara tersebut sebelumnya mengkritik negara-negara Arab lain karena dinilai kurang memberikan perlindungan terhadap ancaman serangan dari Iran.

Dengan keluarnya salah satu anggota lama, masa depan OPEC kini menghadapi tantangan baru, sekaligus menandai babak penting dalam dinamika industri energi global yang semakin kompleks.

Monitorday.com — Presiden RI Prabowo Subianto menegaskan target pemerintah untuk mencapai swasembada energi paling lambat pada 2029. Hal tersebut disampaikannya saat meninjau perbaikan fasilitas di SMA Negeri 1 Cilacap, Rabu.

Dalam keterangannya, Presiden menyebut Indonesia memiliki potensi sumber daya energi yang sangat besar dan harus dimanfaatkan secara optimal demi kesejahteraan masyarakat.

“Swasembada energi target kita akhir 2029, paling lambat. Kalau bisa lebih dulu, kita akan bekerja cepat,” ujar Prabowo.

Ia menekankan bahwa kekayaan sumber daya alam Indonesia merupakan karunia besar yang perlu dikelola dengan baik. Menurutnya, keberhasilan memanfaatkan potensi tersebut sangat bergantung pada kemampuan dan komitmen bangsa dalam mengelolanya secara bijak.

Namun demikian, Prabowo mengingatkan bahwa kekayaan sumber daya alam juga dapat memicu konflik kepentingan global jika tidak dikelola dengan baik. Oleh karena itu, pemerintah berkomitmen menjaga dan mengelola potensi tersebut demi kepentingan nasional.

“Negara yang kaya sumber daya biasanya menjadi incaran banyak pihak,” katanya.

Selain menyoroti sektor energi, Presiden juga menegaskan komitmen pemerintah dalam meningkatkan kualitas pendidikan nasional. Ia menyampaikan bahwa pemerintah menargetkan renovasi sebanyak 288 ribu sekolah di seluruh Indonesia hingga 2028.

Peningkatan fasilitas pendidikan turut menjadi perhatian, termasuk rencana penambahan perangkat pembelajaran digital di setiap sekolah. Saat ini, pengadaan papan kelas digital atau smart class board masih terbatas, rata-rata satu unit per sekolah.

“Target kita masih tiap sekolah mungkin butuh tambahan tiga sampai empat unit lagi. Tahun ini kita perjuangkan penambahan tiga unit ke seluruh Indonesia,” jelasnya.

Dengan penguatan fasilitas digital tersebut, pemerintah berharap proses belajar mengajar menjadi lebih interaktif serta memudahkan akses materi pembelajaran secara digital bagi guru dan siswa.

Langkah ini diharapkan dapat mempercepat pemerataan kualitas pendidikan sekaligus mendukung transformasi digital di sektor pendidikan nasional.

Monitorday.com – Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah dalam meningkatkan kualitas fasilitas pendidikan nasional. Dalam keterangannya usai meninjau SMAN 1 Cilacap, Kabupaten Cilacap, Provinsi Jawa Tengah, Kepala Negara menyampaikan optimisme bahwa seluruh sekolah di Indonesia dapat diperbaiki secara bertahap hingga tuntas pada tahun 2028.

“Saya berharap semua sekolah akan selesai di tahun 2028. Kita kalau tidak salah punya 288 ribu sekolah. Kalau tahun ini berarti 87 ribu akan selesai akhir tahun, berarti kita masih punya 200 ribu. Kalau 100 ribu 2027, 100 ribu 2028 semua sekolah Indonesia sudah diperbaiki,” ucap Presiden pada Rabu (29/04/2026).

Namun demikian, upaya pemerintah tidak akan berhenti hanya pada perbaikan fisik bangunan. Presiden menaruh perhatian besar pada peningkatan kualitas pembelajaran melalui pemanfaatan teknologi digital di ruang kelas.

“Saya tidak mau berhenti di situ. Sekolah yang sudah diperbaiki pun harus kita tambah kualitasnya. Saya ingin semua ruang kelas punya layar digital, smart classroom. Sekarang baru satu per sekolah ya? Ada yang dua,” katanya.

Untuk mendukung hal tersebut, Kepala Negara pun menargetkan penambahan perangkat pembelajaran digital di setiap sekolah.

“Berarti target kita masih tiap sekolah mungkin 3, 4 lagi. Tahun ini kita perjuangkan 3 tambahan ke seluruh Indonesia. Dengan demikian interaktif, silabus-silabus ada di software membantu semua. Kalau murid atau guru ingin ulangi-ulangi bisa setiap saat diulangi pelajaran,” tambahnya.

Selain itu, Presiden juga mengungkapkan rencana pengembangan studio pembelajaran terpusat yang akan menghadirkan pengajar terbaik, termasuk penutur asli untuk bahasa asing. Melalui hal tersebut, pemerintah menargetkan peningkatan kemampuan bahasa siswa sejak dini.

“Nanti kita ada studio pusat di Jakarta. Guru-guru terbaik, umpamanya bahasa Inggris ya. Kita ambil native speaker, dia bisa ngajar ke semua yang perlu, bahasa Mandarin begitu. Kita mau tambah anak-anak sekolah kita harus bisa bahasa Inggris, Mandarin dan beberapa bahasa asing, mulai dari SD,” kata Presiden.

Kebijakan ini sekaligus menegaskan komitmen Presiden Prabowo bahwa masa depan Indonesia dibangun dari ruang-ruang kelas yang berkualitas dengan dilengkapi teknologi, diperkuat karakter, dan dibimbing oleh pengajar terbaik.

Monitorday.com — Pemerintah memastikan pelaksanaan Tes Kemampuan Akademik (TKA) nasional berlangsung tertib, terkendali, dan berintegritas melalui penguatan sistem pemantauan terpusat berbasis teknologi. Hal ini disampaikan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Mu’ti, saat meninjau langsung Command Center “Posko Pendampingan TKA” pada hari pertama pelaksanaan gelombang ketiga.

Dari pusat kendali tersebut, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah memantau pelaksanaan asesmen secara real time, mulai dari kesiapan sistem, jalannya ujian di satuan pendidikan, hingga penanganan cepat terhadap kendala teknis di berbagai daerah. Langkah ini menjadi bagian dari upaya menjaga kredibilitas serta transparansi pelaksanaan TKA secara nasional.

“Berdasarkan pemantauan dan dialog dengan penyelenggara di berbagai provinsi, pelaksanaan TKA gelombang ketiga berjalan lancar dan tertib. Ini menjadi dasar untuk terus meningkatkan kualitas asesmen ke depan,” ujar Abdul Mu’ti dalam keterangan tertulis, Rabu (29/4/2026).

Pemantauan terintegrasi juga menunjukkan koordinasi aktif antara pemerintah pusat dan daerah. Perwakilan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Maluku, Corneli Latupeirissa, melaporkan bahwa pelaksanaan secara umum berjalan lancar meskipun sempat terjadi gangguan jaringan di sejumlah sekolah pada sesi awal.

“Gangguan teknis terutama pada jaringan internet sempat terjadi di beberapa wilayah kabupaten, namun saat ini sudah dapat diatasi dan pelaksanaan kembali normal,” jelasnya.

Sementara itu, perwakilan Kantor Wilayah Kementerian Agama Kota Yogyakarta, Nurkhayati, menyampaikan bahwa pelaksanaan TKA di madrasah berlangsung optimal dengan tingkat partisipasi penuh.

“Pelaksanaan di Yogyakarta aman dan terkendali, jaringan juga mendukung. Untuk madrasah, baik MI maupun MTs, partisipasi mencapai 100 persen,” ungkap Nurkhayati.

Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah menegaskan bahwa keberadaan Command Center menjadi strategi kunci dalam memastikan seluruh tahapan asesmen berjalan sesuai standar. Sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, satuan pendidikan, hingga kementerian dan lembaga terkait menjadi fondasi utama dalam menjaga mutu pelaksanaan TKA.

Ke depan, pemerintah akan terus menyempurnakan sistem dan mekanisme asesmen berdasarkan pengalaman di lapangan. Upaya ini dilakukan untuk menghadirkan sistem evaluasi pendidikan yang lebih adaptif, akuntabel, serta berorientasi pada peningkatan kualitas pembelajaran nasional.