Hari-hari ini pembahasan hangat dalam Muktamar Ke-35 Nahdlatul Ulama (NU) adalah peran dan pembagian kewenangan antara Ahlul Halli wal ‘Aqdi (AHWA) dan muktamirin. Sejak awal kita mengerti bahwa AHWA jelas diatur pada wilayah dan fungsi keulamaan, yaitu memilih Rais ‘Aam sebagai pemegang otoritas moral dan keilmuan jam’iyyah. Sementara itu, Ketua Umum Tanfidziyah tetap dipilih secara langsung oleh muktamirin yang merepresentasikan PWNU, PCNU, dan PCINU. Pemisahan ini dimaksudkan untuk menjaga otoritas ulama sekaligus mempertahankan kedaulatan organisasi berbasis perwakilan wilayah.

Dalam Muktamar Ke-34, pembentukan AHWA dilakukan melalui usulan PWNU, PCNU, dan PCINU yang ditabulasi menjadi sembilan ulama dengan suara tertinggi. Kesembilan ulama tersebut kemudian bermusyawarah untuk menetapkan Rais ‘Aam secara mufakat. Mekanisme ini menunjukkan bahwa AHWA tidak berdiri otonom, melainkan lahir dari mandat muktamirin dan tetap memiliki basis legitimasi perwakilan.

Namun, pengaturan AHWA dalam AD/ART jelas diatur pembatasannga. Pada Pasal 40 ART hanya mengatur jumlah anggota, kualifikasi, dan tugas memilih Rais ‘Aam, tanpa ketentuan memadai mengenai masa kerja, akuntabilitas, transparansi, maupun mekanisme penyelesaian kebuntuan. Karena itu, perluasan kewenangan AHWA tanpa pembaruan regulasi berpotensi menimbulkan konsentrasi kewenangan tanpa kontrol yang memadai. Forum pra-Muktamar Ke-35 sendiri menegaskan urgensi amandemen ART terkait pelembagaan AHWA.

Wajah Desentralisasi-Keulamaan NU

Secara historis, NU tumbuh sebagai jejaring ulama, pesantren, dan komunitas Muslim tradisional, bukan organisasi yang bersifat sentralistik. Karena itu, PWNU dan PCNU tidak dapat dipahami hanya sebagai unit administratif, melainkan sebagai representasi langsung basis jamaah di tingkat wilayah.

Dalam kerangka tersebut, NU memiliki karakter sosiologis-federatif, di mana kekuatan organisasi bertumpu pada jaringan wilayah yang telah eksis sebelum struktur kepengurusan pusat terbentuk.

Sejalan dengan otoritas daerah, maka PWNU dan PCNU memiliki peran substantif dalam pemilihan Ketua Umum Tanfidziyah karena membawa aspirasi dan kebutuhan umat di daerah masing-masing. Pemilihan oleh muktamirin bukan sekadar prosedur organisatoris, melainkan bentuk akuntabilitas jam’iyyah kepada seluruh lapisan struktur perwakilan.

Dalam konstitusional NU, AD/ART jelas dan lugas telah menegaskan pembagian kewenangan tersebut. Pasal 40 membedakan secara eksplisit pemilihan Rais ‘Aam oleh AHWA dan pemilihan Ketua Umum oleh muktamirin dengan persetujuan Rais ‘Aam terpilih. Sementara itu, Pasal 73 menegaskan Muktamar sebagai forum permusyawaratan tertinggi yang melibatkan PBNU, PWNU, serta PCNU/PCINU.

Dengan demikian, desain konstitusional NU secara jelas memisahkan otoritas keulamaan (AHWA) dan otoritas organisasi (muktamirin), sekaligus menempatkan Muktamar sebagai forum tertinggi yang bersifat representatif. Bagimana juga hal ini sejalan dalam penjelasan Qanun Asasi sebagai cikal-bakal prinsip pendirian NU.

Dari perspektif pengelolaan badan kerja Tanfidzyah, Ketua Umum Tanfidziyah memimpin struktur pelaksana sehari-hari organisasi. Dimana mencakup bidang sosial, pendidikan, ekonomi, serta kaderisasi. Karena itu, legitimasi Ketua Umum perlu bersumber dari perwakilan wilayah agar tercipta rasa kepemilikan kolektif dan tanggung jawab organisasi yang merata.

Pemilihan Ketua Umum Tanfidzyah oleh muktamirin adalah cerminan dari kewenangan wilayah dan cabang yang memiliki otoritas pilihan sesuai Qannun Asasi maupun AD/ART. Dengan begitu harmonisasi dalam kepengurusan bisa menjadi solid dan efektif. Dikarenakan Ketua Umum yang terpilih memiliki mandat langsung dari seluruh unsur perwakilan organisasi.

Sebaliknya, pemusatan kewenangan pemilihan Ketua Umum pada Rais ‘Aam atau AHWA berpotensi mempersempit ruang musyawarah. Dalam skema tersebut, kandidat akan bergantung pada satu pusat penentu, sehingga akuntabilitas bergeser dari forum Muktamar kepada figur tertentu, sementara partisipasi PWNU dan PCNU menjadi terbatas.

Pemilihan Tanfidzyah Melalui AHWA

Penambahan kewenangan AHWA pada pemilihan Rais ‘Aam dan kemudian Rais’Aam memilih Tanfidzyah adalah kemunduran. Sebab, Rais’Aam harus berdiri diatas semua kepentingan para Kandidat Tanfidzyah. Jika, Rais’Aam memilih salah satu Kandidat Tanfidzyah, maka kandidat lain akan merasa tidak diakomodir. kelembagaan: ulama berperan sebagai penjaga arah moral dan keilmuan, sedangkan muktamirin memegang kedaulatan organisasi. Justru, akan memicu keretakan organisasi dan faksionalisasi dalam NU.

Musyawarah Nasional dan Konferensi Besar NU tahun 2021 juga menolak skema pemilihan Ketua Tanfidziyah melalui AHWA karena dinilai mengurangi representasi wilayah.

Dalam konteks abad kedua NU, kompleksitas organisasi menuntut perluasan partisipasi, peningkatan transparansi, dan penguatan akuntabilitas berbasis perwakilan. Risiko seperti politik uang harus diatasi melalui regulasi ketat dan pengawasan efektif, bukan dengan mengurangi hak suara muktamirin. Prinsip demokrasi permusyawaratan dan perwakilan perlu diperkuat, dalam rangka memajukan organisasi.

Dengan demikian, Muktamar Ke-35 perlu menegaskan kembali keseimbangan kelembagaan secara proporsional: AHWA memilih Rais ‘Aam, Rais ‘Aam memberikan legitimasi etik terhadap kepemimpinan, dan muktamirin memilih Ketua Umum Tanfidziyah. Skema ini menjaga otoritas keulamaan sekaligus kedaulatan jam’iyyah, sehingga kekuatan NU bertumpu pada keseimbangan antara ulama dan jamaah dalam sistem musyawarah yang utuh dan terstruktur.

Abi Rekso 
[Waketum 1 PP. Pengusaha dan Profesional Nahdliyin]

Agustus tiba. Merah putih berkibar di mana-mana. Megah sekali. Rasa bangga langsung bergetar di dada.

Namun, 17 Agustus bukan sekadar rutinitas tahunan. Bukan pula sekadar ramainya perlombaan. Lebih dari itu. Ini adalah monumen waktu yang sakral. Hari lahirnya bangsa yang merdeka dan berdaulat.

Di balik sejarah besar itu, berdiri kokoh Garuda Pancasila. Itulah lambang resmi negara kita. Keduanya bukan simbol mati tanpa jiwa. Keduanya adalah fondasi moral bangsa. Kompas pemandu arah untuk menghadapi tantangan zaman.

Makna 17 Agustus sangat dalam. Itulah kristalisasi keringat dan air mata. Juga tetesan darah pahlawan bangsa. Proklamasi 1945 adalah puncak perjuangan panjang. Bangsa ini menolak tunduk pada kolonialisme.

Saat Bung Karno membaca teks proklamasi, fajar baru Indonesia menyingsing. Kemerdekaan ini hak mutlak yang direbut dengan pengorbanan. Bukan hadiah cuma-cuma.

Maka, merayakan kemerdekaan berarti menyalakan api nasionalisme. Kita wajib menghargai jasa para pendahulu. Kita harus berkomitmen menjaga keutuhan Republik Indonesia dari perpecahan.

Para pendiri bangsa merumuskan Garuda Pancasila dengan matang. Tujuannya untuk mengabadikan semangat suci proklamasi. Menatap Garuda berarti membaca komitmen merdeka secara visual.

Susunan bulunya dirancang detail. Penuh makna historis. Ada 17 helai bulu pada masing-masing sayap. Itu tanggal kemerdekaan kita.

Lalu, ada 8 helai bulu pada ekor. Itu penanda abadi bulan Agustus.

Kombinasi 19 helai pada pangkal ekor dan 45 helai pada leher juga punya arti. Keduanya bersatu membentuk tahun keramat: 1945.

Visual ini sangat presisi. Indah. Identitas kemerdekaan terpahat abadi di tubuh sang Garuda. Ini pengingat penting. Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghidupkan sejarahnya sendiri.

Garuda Pancasila tidak hanya bicara angka. Ada misi ideologis yang hidup di dadanya. Sebuah perisai tergantung anggun di sana.

Perisai itu memuat lima simbol suci. Itulah Pancasila, panduan hidup bernegara kita.

Cahaya bintang menuntun spiritualitas. Rantai emas merajut kemanusiaan. Pohon beringin tempat bangsa bernaung. Kepala banteng lambang kekuatan musyawarah. Padi dan kapas demi keadilan sosial yang merata.

Semua itu adalah jangkar moral. Gunanya menjaga stabilitas negara agar tetap tegak berdiri.

Lihat pula cakar kuatnya. Cakar itu mencengkeram erat seutas pita putih. Tulisannya tegas: Bhinneka Tunggal Ika.

Semboyan ini adalah kekuatan terbesar kita. Sebuah penegasan yang indah. Walau berbeda suku, bahasa, dan agama, kita tetap satu kesatuan utuh. Kita tidak akan goyah oleh apa pun.

Kini zaman sudah modern. Tugas kita bukan lagi mengangkat senjata di medan perang. Tugas hari ini adalah mengisi kemerdekaan dengan karya nyata. Perlu kreativitas dan kontribusi positif.

Tantangan zaman terus datang. Ada degradasi moral. Ada polarisasi sosial. Ada pula ketidakpastian ekonomi global. Semua itu menuntut kita menghidupkan nilai Pancasila melalui tindakan.

Mari jadikan 17 Agustus momentum emas. Saatnya mempererat tali persaudaraan sesama anak bangsa. Singkirkan ego pribadi atau golongan. Kepentingan masa depan Indonesia jauh lebih besar.

Jadilah generasi yang adaptif dan inovatif. Namun, tetap pegang teguh akar budaya dan falsafah negara.

Mari satukan langkah. Rapatkan barisan. Kepakkan sayap optimisme setinggi burung Garuda terbang.

Jagalah nyala api proklamasi ini. Biarkan ia membakar semangat juang di dada setiap rakyat. Kemerdekaan ini amanah besar dari para pahlawan.

Merawatnya dengan baik adalah tugas suci kita bersama. Demi Indonesia yang maju, adil, berdaulat, dan sejahtera.

Selamat Hari Kemerdekaan. Tetaplah jaya negeriku. Merdeka!

Monitorday.com– Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) memperkuat pemanfaatan kecerdasan buatan atau AI dalam penerapan sport science. Teknologi tersebut diharapkan mendukung strategi latihan, peningkatan performa, dan pembinaan atlet nasional.

Deputi Bidang Sumber Daya Manusia Ilmu Pengetahuan dan Teknologi BRIN, Edy Giri Rachman Putra, mengatakan prestasi atlet tidak hanya bergantung pada bakat. Sistem pendukung berbasis ilmu pengetahuan juga diperlukan agar atlet mampu bersaing di tingkat dunia.

Penerapan sport science dapat mencakup analisis kondisi fisik, kebutuhan nutrisi, konsumsi suplemen, hingga pola makan atlet. Data yang dikumpulkan kemudian dapat dimanfaatkan untuk menyusun program latihan yang lebih sesuai dengan kondisi setiap individu.

Kecerdasan buatan juga berpotensi digunakan untuk menganalisis pergerakan, strategi pertandingan, dan perkembangan performa atlet. Hasil analisis tersebut dapat membantu pelatih mengambil keputusan berdasarkan data, bukan hanya pengamatan langsung.

Selain mendukung latihan dan pertandingan, kemajuan teknologi dapat diterapkan dalam pengembangan peralatan olahraga. Peralatan yang dirancang berdasarkan penelitian diharapkan mampu meningkatkan efektivitas latihan sekaligus mengurangi risiko cedera.

BRIN menyatakan siap berkolaborasi dengan Kementerian Pemuda dan Olahraga serta perguruan tinggi untuk mengembangkan ekosistem sport science. Kerja sama tersebut akan menjangkau pembinaan atlet usia muda hingga tingkat elite.

Kemenpora juga tengah menyelaraskan Manajemen Talenta Nasional dengan Desain Besar Olahraga Nasional. Penyelarasan meliputi pembinaan, kompetisi, peningkatan mutu tenaga olahraga, penyediaan sarana dan prasarana, serta pengelolaan data atlet.

Pemanfaatan AI diharapkan membuat pembinaan olahraga nasional menjadi lebih terukur dan berkelanjutan. Dengan dukungan riset, teknologi, serta kolaborasi lintas lembaga, Indonesia berpeluang mempercepat lahirnya atlet berprestasi di tingkat internasional.

“Sesungguhnya perkumpulan, saling mengenal, persatuan, dan kekompakan merupakan perkara yang manfaatnya tidak seorang pun tidak mengetahuinya.”
(Hadratussyekh K.H. M. Hasyim Asy’ari,  dalam Muqaddimah Qanun Asasi)

Empat puluh dua tahun silam, Situbondo menjadi saksi bahwa Nahdlatul Ulama dapat keluar dari lorong gelap perpecahan tanpa kehilangan adab dan persaudaraan. Muktamar ke-27 NU pada 8–12 Desember 1984 tidak berlangsung di ruang yang hampa. Saat itu, jam’iyah mengalami friksi panjang antara kubu Cipete yang berpusat pada K.H. Idham Chalid dan kubu Situbondo yang bertumpu pada keteguhan K.H.R. As’ad Syamsul Arifin. 

Akan tetapi, para masyayikh tidak membiarkan ikhtilaf berubah menjadi permusuhan. Mereka memilih ishlāh, saling memaafkan, lalu menandatangani Maklumat Keakraban sebagai jalan pulang menuju keutuhan jam’iyah.

Dalam keadaan genting itulah mekanisme Ahlul Halli wal Aqdi—AHWA—ditempuh sebagai jalan darurat yang disepakati muktamirin. Para kiai sepuh bermusyawarah, kemudian menetapkan K.H. Achmad Siddiq sebagai Rais Aam dan K.H. Abdurrahman Wahid sebagai Ketua Umum Tanfidziyah PBNU. Keputusan itu bukan kemenangan Situbondo dan bukan pula kekalahan Cipete. 

Hasil itu merupakan murni serta bukti kebesaran hati para ulama untuk meletakkan NU untuk kepentingan jami’yah. Secara jujur harus diakui, Muktamar 1984 tetap berlangsung di tengah kuatnya pengaruh politik Orde Baru. Karena itu, pelajaran terpentingnya bukan semata-mata  AHWA adalah representatif spiritual, melainkan bahwa kewibawaan ulama, kerelaan berkompromi, dan keberanian serta kepemimpinan yang tajdīd mampu menyelamatkan NU dari perpecahan. 

Sepanjang sejarahnya, NU mengenal beberapa mekanisme dalam proses Muktamar. Rais Aam pernah dipilih secara langsung dan pernah pula ditetapkan melalui musyawarah AHWA. Disisi yang lain, Ketua Umum Tanfidziyah pernah ditunjuk oleh Rais Aam berdasarkan permufakatan formatur seperti pada 1984, tetapi pada muktamar-muktamar berikutnya juga dipilih melalui pemungutan suara para utusan. Representasi AHWA memerlukan figur kiai yang merdeka dan berwibawa. Sehingga pemungutan suara mencerminkan peserta yang tulus ikhlas untuk NU dan kemaslahatan.

Secara etimologis, mu’tamar berasal dari akar kata amr—urusan atau perkara—kemudian melahirkan i’timār, yakni berunding dan bermusyawarah mengenai urusan bersama. Dengan demikian, mu’tamar bukan sekadar gelanggang menghitung dukungan, melainkan majelis untuk mencari ashlah al-umūr: keputusan yang paling baik bagi jam’iyah. 

Sebenarnya musyawarah yang kita kedepankan memiliki diferensifikasi dengan demokrasi barat. Voting hanyalah salah satu instrumen ketika mufakat belum tercapai. Artinya, Muktamar ke-35 kali ini jika para pimpinan wilayah dan cabang sudah mentekadkan dirinya pada sosok Gus Kikin, kita perlu menerima realitas itu secara kaffah dan lapang dada. Ujian dalam rangka menahan ambisi untuk masa depan organisasi.

Di dalam Muqaddimah Qanun Asasi, Hadratussyekh tidak merumuskan istilah tajrīd al-jamā‘ah secara eksplisit sebagai pasal tersendiri. Terminologi tersebut lebih tepat dipahami sebagai kontekstualisasi atas pesan etik beliau mengenai al-ijtimā‘, al-ta‘āruf, al-ta‘āwun, al-ittihād, dan al-ta’alluf. Tajrīd berarti menjernihkan dan memurnikan: membersihkan niat berorganisasi dari riya, ambisi pribadi, fanatisme kelompok, serta hasrat menjadikan agama sebagai tangga kekuasaan. 

Dengan demikian, tajrīd bukan memurnikan NU dari kehidupan dunia, melainkan memurnikan cara NU mengelola perkara dunia agar tetap menjadi ibadah dan khidmah.

Krisis tajrīd al-jamā‘ah terjadi ketika rumah besar umat dipersempit menjadi ruang keluarga, kelompok, jaringan bisnis, atau kendaraan politik seseorang. Politik dan ikhtiar ekonomi tidaklah diharamkan bagi NU; keduanya bahkan diperlukan untuk membela kaum mustadh‘afīn, memperkuat pesantren, dan mewujudkan keadilan sosial. 

Lantas persoalan kita adalah ketika nama besar jam’iyah Nahdliyin digadaikan untuk melindungi kedzoliman, membenarkan kekufuran, serta memperkaya segelintir orang. NU boleh hadir dekat dengan kekuasaan, tetapi tidak boleh kehilangan jarak moral untuk menyampaikan amar ma‘ruf nahi munkar.

Didaulatnya Gus Dur dalam Muktamar Situbondo 1984, memperlihatkan kerinduan Nahdliyin terhadap pembaruan yang tidak memutus sanad. Gus Dur bukan dipilih semata-mata karena nasabnya, melainkan karena kecerdasan, keberanian, keluasan pergaulan, dan kesanggupannya menerjemahkan Khittah 1926 ke dalam tantangan zaman. Di tangannya, tradisi tidak menjadi museum, tetapi mata air yang menghidupi demokrasi, kebudayaan, kemanusiaan, serta pembelaan terhadap mereka yang disisihkan. Pembaruan ala NU bukan mencabut akar, melainkan menumbuhkan cabang baru dari pohon yang sama.

Dalam konteks hari ini, nama K.H. Abdul Hakim Mahfudz—Gus Kikin—layak dipertimbangkan secara serius berdasarkan rekam khidmah dan gagasannya. Ia memikul amanah sebagai Pengasuh Pesantren Tebuireng dan Ketua PWNU Jawa Timur; ia juga secara terbuka menjadikan Qanun Asasi sebagai poros narasi pembenahan organisasi. 

Penugasannya sebagai calon Ketua Umum PBNU dinyatakan lahir dari pleno PWNU bersama 45 PCNU se-Jawa Timur. Semua itu merupakan modal penting, tetapi bukan cek kosong. Nasab adalah amanah, bukan surat suara; simbol harus dibuktikan melalui program mengenai kemandirian jam’iyah, transparansi keuangan, supremasi Syuriyah, kaderisasi, ekonomi umat, dan keberanian menjaga jarak dari kepentingan pragmatis. 

Kekhawatiran terhadap gangguan Muktamar ke-35 tidak boleh disepelekan. Manipulasi kepesertaan, provokasi di ruang sidang, disinformasi, transaksi dukungan, tekanan ekonomi, maupun usaha memengaruhi anggota AHWA merupakan ancaman terhadap marwah prosesi dan hasil Mu’tamar ke-35 di Jombang. 

Namun kewaspadaan tidak serta merta berubah menjadi tuduhan tanpa dalil. Fitnah tidak dapat dilawan dengan fitnah. Setiap informasi tentang ancaman terhadap pesantren, intervensi bantuan, atau intimidasi terhadap kiai harus diverifikasi, didokumentasikan, dan disampaikan melalui mekanisme organisasi maupun hukum yang sah.

*Amalan Keikhlasan, Jangan Memaksakan Syahwat Politik Dalam Organisasi Ulama*

Hari-hari ini tersimpan banyak harapan, penyelenggara Muktamar ke-35 di Pesantren Tambakberas, Jombang, pada 27–31 Agustus 2026 mengkokohkan pagar integritas kaum Nahdliyin yang terang. 

Mekanisme dan validasi peserta adalah yang utama, tata tertib yang dirumuskan bersama untuk menampung segala model bentuk aspirasi daerah. Tata tertib persidangan jangan justeru dijadikan alat kekacauan. Kita juga berharap pada sidang-sidang komisi mengutamakan adab serta ilmu pengetahuan sebagai tuntunan. Jangan kita biarkan komplotan begundal yang mengatasnaman Nahdlatul Ulama hanya untuk menjalankan kelicikannya serta syahwat politiknya yang buas.

Anggota AHWA perlu memperoleh ruang musyawarah yang bebas, tertutup, dan aman dari lobi yang melampaui adab. 

Para kandidat beserta seluruh timnya juga wajib melakukan riyāḍah al-nafs: menahan diri, menjaga lisan, tidak mengklaim dukungan yang belum dapat dibuktikan, dan menerima pilihan muktamirin dengan lapang dada. Dukungan kepada Gus Kikin ataupun calon lain hanya memiliki kemuliaan apabila diberikan secara merdeka. Siapa pun yang merasa telah diterima melalui proses ta‘āruf tetap harus menunggu keputusan mu’tamar dengan tawadhu.

Sebab dalam NU, amanah tidak perlu direbut dengan kegaduhan; ia diterima dengan kesiapan mempertanggungjawabkannya di hadapan jam’iyah dan Allah.

Pemerintah dan aparat penegak hukum diutamakan untuk menjaga keamanan, ketertiban, lalu lintas, keselamatan peserta, serta menindak setiap ancaman dan tindak pidana. Tetapi negara harus menjadi pagar di luar, bukan tangan di dalam ruang pemilihan. Banyak yang mengharapkan pihak Kepolisian, Pemerintah daerah dan Intelijen Negara untuk secara seksama menjaga kondusifitas dan keamanan prosesi Muktanar. Dengan begitu para Muktamirin, Kiai dan kelompok muda Nahdliyin bisa mengekspresikan aspirasinya secara baik, terhormat dan bermartabat.

Tentu kita semua mengharapkan mu’tamar berlangsung aman, bebas, jujur, dan penuh mahabbah, siapa pun yang terpilih hanyalah penerima amanah; pemenang sesungguhnya adalah Nahdlatul Ulama dan Umat Islam di Indonesia. Di sanalah ma‘ūnah dan barakah akan kembali menyertai khidmah kaum Nahdliyin.

Abi Rekso Panggalih
[Wakil Ketua Umum PP. Pengusaha dan Profesional Nahdliyin]

Monitorday.com– Kecerdasan buatan (AI) mencatat tonggak bersejarah dalam ilmu pengetahuan ketika Demis Hassabis dan John Jumper dari Google DeepMind bersama David Baker dari University of Washington dianugerahi Nobel Kimia 2024. Komite Nobel membagi penghargaan dengan setengah diberikan kepada Baker untuk computational protein design, sedangkan setengah lainnya diberikan bersama kepada Hassabis dan Jumper untuk protein structure prediction.

Penghargaan tersebut menunjukkan bahwa AI tidak lagi sekadar digunakan untuk mengolah bahasa, gambar, permainan, atau data bisnis. AI telah menjadi instrumen penelitian fundamental untuk memahami molekul yang menopang kehidupan. Protein berperan sebagai enzim, hormon, antibodi, sinyal biologis, hingga komponen berbagai jaringan. Bentuk tiga dimensinya sangat menentukan fungsi protein tersebut.

Teka-teki 50 Tahun Dipecahkan

Salah satu persoalan terbesar dalam biologi adalah memprediksi bagaimana rangkaian asam amino akan melipat menjadi struktur tiga dimensi protein. Para ilmuwan telah berusaha memecahkan persoalan tersebut sejak 1970-an. Terobosan besar terjadi pada 2020 ketika Hassabis, Jumper dan timnya memperkenalkan AlphaFold2.

Dengan AlphaFold2, struktur hampir seluruh 200 juta protein yang telah diidentifikasi peneliti dapat diprediksi. Menurut Nobel, hingga Oktober 2024 sistem tersebut telah digunakan lebih dari 2 juta orang di 190 negara. Sebelumnya, menentukan struktur protein tertentu dapat membutuhkan waktu bertahun-tahun atau bahkan tidak berhasil dilakukan; AlphaFold2 mampu menghasilkan prediksi dalam hitungan menit, meskipun hasilnya tetap perlu dipahami dan diverifikasi oleh peneliti.

Dari Memprediksi hingga Mendesain Protein

Jika Hassabis dan Jumper membantu menjawab pertanyaan “seperti apa bentuk protein ini?”, David Baker mengambil langkah berbeda: “bisakah kita merancang protein baru?”

Baker mengembangkan metode komputasional untuk merancang protein yang tidak ditemukan di alam. Laboratoriumnya menghasilkan berbagai protein dengan potensi aplikasi pada obat-obatan, vaksin, nanomaterial, serta sensor. Dengan demikian, dua pendekatan yang berbeda—memprediksi protein yang ada dan merancang protein baru—bertemu dalam satu revolusi komputasional.

Dampaknya mulai terlihat di berbagai bidang. AlphaFold2 telah digunakan untuk membantu penelitian farmasi, memahami resistensi antibiotik, serta penelitian lingkungan, termasuk identifikasi enzim yang berpotensi membantu menguraikan plastik. Nobel menyebut kemampuan memprediksi struktur protein sekaligus merancang protein baru memiliki potensi besar bagi kemanusiaan.

AI Mengubah Cara Ilmuwan Bekerja

Penghargaan ini juga memberikan pesan penting tentang masa depan penelitian. AI tidak menggantikan ilmuwan, tetapi memperbesar kemampuan ilmuwan untuk mengeksplorasi ruang kemungkinan yang sebelumnya terlalu besar untuk dihitung secara manual.

Dalam konteks AlphaFold2, jaringan saraf dilatih menggunakan informasi dalam basis data struktur protein dan urutan asam amino. Model kemudian belajar menemukan pola yang menghubungkan urutan tersebut dengan struktur tiga dimensinya. Nobel menyebut terobosan ini sebagai revolusi dalam biokimia struktural.

Karena itu, kisah Nobel Kimia 2024 memiliki hubungan erat dengan perjalanan DeepMind yang digambarkan dalam dokumenter The Thinking Game. Eksperimen AI yang sebelumnya dimulai dari permainan seperti Atari dan Go berkembang menjadi teknologi yang membantu menjawab persoalan ilmiah nyata. Dari permainan menuju protein, AI bergerak dari sekadar menunjukkan kecerdasan mesin menuju memperluas kemampuan manusia memahami kehidupan.

Pelajaran Besar bagi Indonesia

Fenomena ini seharusnya menjadi alarm sekaligus peluang bagi pendidikan dan riset Indonesia. Penguasaan AI tidak cukup berhenti pada kemampuan menggunakan chatbot atau membuat konten. Generasi muda perlu diarahkan untuk memahami matematika, pemrograman, data, sains, dan etika AI sehingga mampu menggunakan AI untuk menghasilkan pengetahuan baru.

Nobel Kimia 2024 menunjukkan bahwa batas antara disiplin ilmu semakin kabur. Kimia bertemu biologi, matematika bertemu komputer, dan sains bertemu kecerdasan buatan. Di sinilah tantangan pendidikan Indonesia: membangun generasi yang tidak hanya menjadi pengguna AI, tetapi mampu menjadi penemu, peneliti, perancang, dan pencipta teknologi berbasis AI.

Monitorday.com– The Thinking Game bukan sekadar dokumenter tentang kecanggihan teknologi, melainkan kisah perjalanan intelektual DeepMind dalam mengejar pertanyaan besar: apakah mesin dapat belajar, berpikir, dan menemukan solusi sebagaimana manusia? Film ini mengikuti perjalanan Demis Hassabis dan timnya membangun sistem AI yang tidak hanya unggul dalam satu tugas, tetapi mampu menghadapi berbagai persoalan kompleks.

Ambisi tersebut berangkat dari ketertarikan Hassabis terhadap cara kerja pikiran dan kecerdasan sejak usia muda. Dalam dokumenter, misi DeepMind digambarkan jauh lebih besar daripada sekadar menciptakan produk teknologi. Mereka ingin membangun mesin belajar umum yang pada akhirnya dapat membantu manusia memecahkan persoalan ilmiah paling sulit. Gagasan inilah yang kemudian menjadi salah satu fondasi pencarian menuju Artificial General Intelligence (AGI).

Langkah awal DeepMind justru dilakukan melalui permainan. Atari menjadi laboratorium eksperimental untuk menguji kemampuan mesin belajar dari pengalaman. Strategi ini kemudian mencapai momentum besar melalui AlphaGo, sistem AI yang berhasil mengalahkan juara dunia Go, Lee Sedol. Keberhasilan tersebut penting karena Go memiliki jumlah kemungkinan langkah yang sangat besar, sehingga kemenangan AI tidak sekadar menunjukkan kemampuan menghitung, tetapi juga kemampuan menemukan strategi yang sebelumnya sulit diprediksi manusia.

Namun, pencapaian terbesar DeepMind tidak berhenti di papan permainan. Setelah membuktikan kemampuan AI dalam lingkungan permainan, perhatian tim diarahkan kepada persoalan dunia nyata, salah satunya protein folding. Persoalan ini telah menjadi tantangan biologi selama sekitar lima dekade karena struktur tiga dimensi protein menentukan banyak fungsi biologisnya. Melalui AlphaFold, DeepMind berhasil membuat lompatan besar dalam memprediksi struktur protein.

Dampaknya kemudian melampaui dunia teknologi. AlphaFold membantu mempercepat penelitian biologi dan membuka peluang baru dalam memahami penyakit, pengembangan obat, serta penelitian berbagai organisme. Terobosan tersebut ikut mengantarkan Demis Hassabis dan John Jumper meraih Nobel Kimia 2024, bersama David Baker, atas kontribusi terhadap prediksi struktur protein dan desain protein. Dengan demikian, perjalanan dari Atari menuju AlphaFold memperlihatkan perubahan paradigma: AI bukan lagi sekadar alat untuk memenangkan permainan, tetapi instrumen untuk memperluas kemampuan ilmiah manusia.

Di balik optimisme tersebut, The Thinking Game juga memperlihatkan sisi lain dari revolusi AI: pertanyaan etika dan risiko. Semakin canggih kemampuan mesin, semakin besar pula pertanyaan mengenai siapa yang mengendalikan teknologi, bagaimana memastikan AI tetap aman, serta bagaimana manfaatnya didistribusikan secara adil. Karena itu, pencapaian teknis menuju AGI tidak dapat dipisahkan dari persoalan tata kelola, keselamatan, transparansi, dan tanggung jawab sosial.

Pelajaran penting dari dokumenter ini adalah bahwa inovasi besar sering lahir dari perpaduan rasa ingin tahu, eksperimen, kegagalan, dan ketekunan. DeepMind tidak langsung menghasilkan AlphaGo atau AlphaFold. Mereka membangun kemampuan secara bertahap, menguji hipotesis, mengalami kegagalan, lalu mengembangkan pendekatan baru.

Bagi dunia pendidikan, perjalanan tersebut memberikan pesan yang sangat relevan. AI seharusnya tidak hanya dipelajari sebagai alat untuk menghasilkan jawaban, tetapi sebagai sarana untuk melatih siswa bertanya, bereksperimen, memecahkan masalah, mengevaluasi hasil, dan memahami konsekuensi teknologi. Jika filosofi ini diterapkan dalam pembelajaran, AI dapat bergeser dari sekadar tool menjadi partner berpikir.

Pada akhirnya, The Thinking Game menyampaikan sebuah pertanyaan yang jauh lebih besar daripada “seberapa pintar AI?” Pertanyaannya adalah: untuk apa kecerdasan tersebut digunakan? Jika kemampuan AI terus berkembang menuju AGI, tantangan terbesar manusia mungkin bukan lagi membuat mesin semakin cerdas, melainkan memastikan kecerdasan itu digunakan untuk memperkuat ilmu pengetahuan, pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan manusia.

JOMBANG, 17 Agustus 1958. Pada hari ketika Indonesia merayakan kemerdekaannya, lahir seorang anak bernama Abdul Hakim Mahfudz—kelak akrab disapa Gus Kikin. Boleh jadi ini adalah sebuah pertanda zaman. Karena sejarah terkadang memang pandai memilih kalimat pembuka. 

Dari ayahnya, KH Mahfudz Anwar, ia mengenal agama melalui keteladanan, kedisiplinan, dan kehangatan pesantren. Sementara sekolah umum, pendidikan pelayaran, dan Ilmu Komunikasi mempertemukannya dengan dunia yang lebih luas. 

Gus Kikin pun tumbuh di antara dua ruang belajar: serambi pesantren yang menjaga nilai dan kehidupan modern yang menuntut keberanian membaca perubahan. Kelak, perjumpaan keduanya membentuk cara pandangnya—berakar kuat, tetapi tidak takut berlayar jauh.

Sanad dzuriyah Gus Kikin tersambung langsung kepada Hadratussyaikh KH Muhammad Hasyim Asy’ari. Ibundanya, Nyai Abidah Ma’shum, adalah putri KH Ma’shum Ali dan Nyai Khoiriyah Hasyim—putri sulung pendiri NU tersebut. Dari jalur ayah, ia bersambung dengan keluarga Pesantren Paculgowang. Maka dalam diri Gus Kikin bertemu tiga mata air pesantren: Tebuireng, Seblak, dan Paculgowang. Namun nasab bukan sekadar nama dalam silsilah; ia adalah anugrah sejarah, yang perlu terus kita jaga bersama.

Sebelum kembali sepenuhnya ke dunia pesantren, Gus Kikin menempuh jalan sebagai profesional muda. Ia pernah bekerja di PT Djakarta Lloyd pada 1980–1992, antara lain memimpin cabang Cilegon dan menjalankan kepemimpinan harian cabang Medan. Pada 1997 ia mendirikan BBS Group, kemudian aktif dalam dunia energi dan pernah memimpin bidang energi Kadin Jawa Timur. Jadi, Gus Kikin tidak hanya mengenal kitab dan ruang musyawarah; ia juga memahami kapal, logistik, neraca perusahaan, serta kenyataan bahwa tagihan usaha tidak dapat dilunasi hanya dengan kalimat “insyaallah”.

Jejak profesional itu tidak menjauhkannya dari NU, apalagi gerkan muda Nahdliyin kala itu. Ia mengabdi sebagai Wakil Ketua PWNU Jawa Timur pada 2008–2022, mendapat amanah di PBNU bidang ekonomi sejak 2022, menjadi Penjabat Ketua PWNU, lalu terpilih sebagai Ketua PWNU Jawa Timur masa khidmat 2024–2029. Setelah wafatnya KH Salahuddin Wahid, Gus Kikin menjadi Pengasuh Tebuireng kedelapan pada 2020. Amanah tersebut bukan turun begitu saja dari langit atau dari papan nama keluarga, melainkan telah dipersiapkan melalui musyawarah dzuriyah sejak 2016. Di Tebuireng, bahkan sebuah warisan pun harus melewati musyawarah.

Dari perjalanan itulah gagasan menghidupkan kembali Qanun Asasi memperoleh maknanya. Bagi Gus Kikin, Qanun Asasi bukan dokumen tua yang cukup disimpan rapi, dibacakan ketika seminar, lalu dilupakan setelah konsumsi dibagikan. Qanun adalah ruh, fondasi nilai, sekaligus kompas perjuangan NU. Di dalamnya terdapat paradigma keilmuan, kepemimpinan ulama, budaya organisasi, tradisi sanad, ukhuwah, serta orientasi pengabdian kepada agama, umat, bangsa, dan kemanusiaan. Tanpa ruh itu, organisasi besar bisa berubah menjadi kantor besar—banyak stempel, tetapi sedikit arah. 

Memurnikan gerakan NU bukan berarti sibuk mencari siapa yang dianggap paling NU dan siapa yang kurang NU. Pemurnian berarti mengembalikan pertanyaan paling mendasar: apakah keputusan organisasi benar-benar membawa kemaslahatan umat? Apakah kepemimpinan berdiri di atas ilmu dan amanah? Apakah perbedaan diselesaikan dengan ukhuwah Islamiyah atau dengan saling mengunci pintu? Dalam semangat Qanun Asasi, politik dan ekonomi harus tunduk kepada khidmah—bukan khidmah yang dipaksa menjadi pelayan politik dan ekonomi.

Tantangan zaman kini jauh lebih rumit. Peningkatan teknologi, kecerdasan buatan, ketidakpastian ekonomi, konflik geopolitik, krisis lingkungan, dan polarisasi politik bergerak lebih cepat daripada jeda waktu shalat. Dahulu kabar disampaikan melalui utusan dan kentongan; sekarang satu pesan WhatsApp yang belum tentu benar dapat merubah sebuah keputusan besar yang berdampak langsung pada rakyat. Karena itu NU tidak cukup hanya besar secara jumlah. NU harus tangguh secara penggunaan teknologi, membangun benteng ekonomi keunatan, serta kebijaksanaan dan negarawan dalam politik. Dengan kembali pada prinsip-prinsip Qanun Asasi gerakan kaum Nahdliyin menjadi sangat relevan dalam merespon situasi domestik nasional dan tantangan global internasional.

Dalam keadaan seperti itu, PBNU jangan sampai dipersempit menjadi alat politik untuk menjaga kepentingan-kepentingan hitam, atau merawat kepentingan elit yang hanya sesaat. Jam’iyyah sebesar NU terlalu rendah apabila hanya dijadikan bumper kepentingan segelintir orang, yang mengabaikan mayoritas Nahdliyin. PBNU harus menjadi rumah besar seluruh Nahdliyin: tempat ulama memberi arah, profesional menawarkan kemampuan, pengusaha memperkuat kemandirian, dan rakyat kecil merasakan manfaat. Kekuasaan boleh didekati, tetapi marwah tidak boleh ditinggalkan di ruang tunggu.

Gus Kikin perlu secara seksama kita pahami sebagai transformasi kharisma Hadratussyaikh KH Hasyim Asy’ari. Bukan, hanya karena sanad dzuriyah-nya, melaikan sejak dalam pikirannya memurnikan NU melalui Qanun Asasi.

Karena itu, NU ke depan harus kokoh, bersatu, dan kembali percaya kepada kekuatan kakinya sendiri. Politik penting agar NU tidak hanya menjadi penonton; bisnis penting agar NU tidak mudah dibeli; tetapi Qanun Asasi jauh lebih penting agar NU mengetahui untuk apa kekuasaan dan kekuatan ekonomi itu digunakan. 

Bersama Gus Kikin, semangat yang ditawarkan bukan NU yang menjauhi politik, melainkan NU yang tidak diperbudak politik; bukan NU yang alergi bisnis, melainkan NU yang menjadikan bisnis sebagai jalan kemaslahatan. Inilah NU yang berilmu, berukhuwah, berdaulat, dan tetap setia kepada ruh para muassis.

Abi Rekso Pangalih
[Wakil Ketua Umum PP. Pengusaha dan Profesional Nahdliyin]

Monitorday.com– Keikutsertaan Indonesia dalam World Summit on the Information Society (WSIS) 2026 tidak sekadar menjadi ajang diplomasi teknologi, tetapi juga menunjukkan perubahan arah kebijakan transformasi digital nasional. Jika pada dekade sebelumnya pembangunan lebih berorientasi pada penyediaan infrastruktur telekomunikasi dan perluasan akses internet, kini fokus mulai bergeser pada pembangunan ekosistem digital yang aman, inklusif, dan berkelanjutan.

Pemerintah memperkenalkan kerangka “Terhubung, Tumbuh, dan Terjaga” sebagai fondasi transformasi digital Indonesia. Pendekatan ini mencerminkan upaya menyeimbangkan tiga aspek utama, yaitu konektivitas digital, pertumbuhan ekonomi berbasis teknologi, serta perlindungan masyarakat melalui keamanan siber dan tata kelola kecerdasan artifisial (AI). Pergeseran tersebut sejalan dengan tren global yang menempatkan tata kelola AI sebagai isu strategis, bukan lagi sekadar isu teknis.

Dari perspektif kebijakan publik, perubahan ini menunjukkan bahwa indikator keberhasilan transformasi digital tidak lagi hanya diukur dari jumlah pengguna internet atau pembangunan pusat data. Ke depan, ukuran keberhasilan akan semakin bergantung pada kualitas layanan digital, tingkat adopsi masyarakat, interoperabilitas data antarlembaga, perlindungan data pribadi, serta kemampuan pemerintah memanfaatkan data untuk menghasilkan layanan yang lebih efektif.

Bagi Indonesia, pendekatan ini memiliki nilai strategis karena ekonomi digital nasional diproyeksikan terus tumbuh dalam beberapa tahun ke depan. Tanpa tata kelola yang kuat, percepatan digitalisasi berpotensi meningkatkan risiko serangan siber, penyalahgunaan AI, kebocoran data, hingga kesenjangan digital antarwilayah. Karena itu, investasi pada regulasi, literasi digital, dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia menjadi sama pentingnya dengan pembangunan infrastruktur.

Forum WSIS juga menjadi kesempatan bagi Indonesia untuk memperkuat posisinya dalam pembentukan standar global mengenai tata kelola AI dan transformasi digital. Selama ini, regulasi internasional banyak didominasi negara maju. Dengan aktif menyampaikan pengalaman nasional, Indonesia memiliki peluang untuk memperjuangkan kepentingan negara berkembang, khususnya terkait pemerataan akses teknologi dan pengembangan AI yang sesuai dengan kebutuhan lokal.

Meski demikian, implementasi di dalam negeri masih menghadapi sejumlah tantangan. Integrasi data antarkementerian, interoperabilitas layanan publik, keamanan infrastruktur digital, serta kesiapan talenta digital masih menjadi pekerjaan rumah yang perlu diselesaikan agar transformasi digital berjalan secara efektif. Selain itu, koordinasi lintas sektor akan menjadi faktor penentu keberhasilan pelaksanaan kebijakan.

Secara keseluruhan, langkah Indonesia di WSIS 2026 menunjukkan bahwa transformasi digital nasional memasuki fase yang lebih matang. Fokus tidak lagi sekadar membangun teknologi, tetapi memastikan teknologi tersebut memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, meningkatkan daya saing ekonomi, serta menghadirkan tata kelola digital yang aman, transparan, dan berpusat pada kepentingan publik.

Monitorday.com– OpenAI dan Hugging Face mengumumkan hasil awal investigasi terhadap insiden keamanan yang terjadi selama proses evaluasi model kecerdasan artifisial (AI). Kedua organisasi menegaskan bahwa insiden tersebut menjadi momentum untuk memperkuat prosedur keamanan dan tata kelola dalam pengembangan model AI berkemampuan tinggi.

Insiden terjadi pada lingkungan evaluasi (evaluation environment), yaitu tahap ketika model AI diuji untuk mengukur kemampuan, keandalan, serta potensi risiko sebelum digunakan secara lebih luas. Proses evaluasi ini menjadi bagian penting dalam memastikan model AI memenuhi standar keamanan dan tidak mudah disalahgunakan.

Sebagai tindak lanjut, OpenAI dan Hugging Face menerapkan serangkaian langkah pengamanan tambahan, termasuk peningkatan kontrol akses, pemantauan aktivitas secara real time, penguatan mekanisme audit, serta pembaruan prosedur pengujian terhadap model-model AI yang memiliki kemampuan lanjutan.

Kedua organisasi juga menekankan pentingnya kolaborasi antara pengembang AI, komunitas riset, dan pakar keamanan siber dalam mengidentifikasi potensi kerentanan sejak tahap awal pengembangan. Pendekatan ini diharapkan dapat mempercepat mitigasi risiko sebelum model AI dirilis kepada publik atau digunakan oleh organisasi.

Perkembangan teknologi AI yang semakin pesat membawa tantangan baru di bidang keamanan digital. Model AI canggih berpotensi dimanfaatkan untuk berbagai tujuan positif, seperti riset ilmiah, pendidikan, dan produktivitas. Namun, tanpa sistem pengamanan yang memadai, teknologi tersebut juga dapat disalahgunakan untuk serangan siber, penyebaran informasi palsu, maupun otomatisasi aktivitas berbahaya.

OpenAI menyatakan bahwa transparansi mengenai proses evaluasi dan pembelajaran dari setiap insiden merupakan bagian penting dalam membangun kepercayaan publik terhadap teknologi AI. Sementara itu, Hugging Face menegaskan komitmennya untuk terus mengembangkan ekosistem AI terbuka yang tetap mengedepankan prinsip keamanan dan penggunaan yang bertanggung jawab.

Langkah yang diambil kedua organisasi tersebut menunjukkan bahwa keamanan kini menjadi salah satu prioritas utama dalam pengembangan kecerdasan artifisial. Di tengah semakin luasnya adopsi AI di berbagai sektor, investasi pada tata kelola, evaluasi, dan perlindungan sistem diperkirakan akan menjadi fondasi penting bagi terciptanya inovasi AI yang aman, transparan, dan dapat dipercaya.

Monitorday.com– Uni Eropa mulai memberlakukan kewajiban pelabelan terhadap konten yang dihasilkan oleh kecerdasan artifisial (AI) sebagai bagian dari implementasi bertahap EU AI Act. Aturan yang berlaku mulai 2 Agustus 2026 ini ditujukan untuk meningkatkan transparansi sekaligus menekan penyebaran konten manipulatif seperti deepfake.

Kewajiban tersebut berlaku untuk berbagai jenis konten digital yang dibuat atau dimodifikasi menggunakan AI, termasuk gambar, video, audio, dan teks yang tampak realistis. Penyedia layanan AI diwajibkan memberikan penanda yang jelas agar masyarakat dapat membedakan konten hasil AI dengan konten autentik.

Regulasi ini merupakan bagian dari pendekatan berbasis risiko yang diterapkan Uni Eropa dalam mengatur perkembangan teknologi AI. Selain kewajiban pelabelan, penyedia model AI juga harus menerapkan dokumentasi teknis, mekanisme mitigasi risiko, serta perlindungan terhadap hak cipta dan hak-hak dasar pengguna.

Komisi Eropa menilai langkah tersebut penting untuk menjaga kepercayaan publik terhadap teknologi AI yang semakin banyak digunakan di berbagai sektor, mulai dari pendidikan, media, kesehatan, hingga layanan publik. Transparansi diharapkan menjadi fondasi agar inovasi AI berkembang secara bertanggung jawab.

Pelanggaran terhadap ketentuan ini dapat dikenai sanksi administratif yang signifikan, dengan besaran denda mencapai €15 juta atau 3% dari omzet tahunan global perusahaan, tergantung pada jenis pelanggaran yang dilakukan. Besaran sanksi tersebut menunjukkan keseriusan Uni Eropa dalam menegakkan tata kelola AI.

Sejumlah perusahaan teknologi global telah mulai menyesuaikan produknya dengan ketentuan baru tersebut, termasuk melalui penerapan watermark digital dan metadata pada konten hasil AI. Langkah ini diperkirakan akan menjadi acuan bagi negara-negara lain dalam menyusun regulasi serupa.

Pemberlakuan EU AI Act menandai babak baru tata kelola kecerdasan artifisial di tingkat global. Regulasi ini diharapkan mampu menciptakan keseimbangan antara mendorong inovasi teknologi dan melindungi masyarakat dari risiko penyalahgunaan AI, sekaligus memperkuat standar internasional mengenai penggunaan AI yang aman, transparan, dan bertanggung jawab.