Monitorday.com– Keberadaan jasa dukun di Indonesia disebut tak terpisahkan dari kontestasi politik, bahkan di era modern yang didominasi lembaga survei sebagai tolak ukur demokrasi. Fenomena perdukunan ini, sebagai bagian dari dinamika sosial, telah lama menjadi elemen tersembunyi dalam perjuangan kekuasaan.

Dukun dipahami sebagai individu yang dipercaya memiliki kekuatan magis, digunakan secara rahasia untuk kepentingan pribadi atau permintaan orang lain, baik untuk menolong maupun menimbulkan kerugian. Peran mereka dalam politik menjanjikan keuntungan dan kemenangan bagi para pengguna.

Sebagai fenomena politik, dukun telah ada seiring berkembangnya demokrasi pasca kemerdekaan. Dalam era Orde Baru, meskipun pola rekrutmen politik relatif sederhana, peran dukun tetap mendapatkan tempat khusus dan tersembunyi.

Mereka dianggap sebagai pembisik handal yang melicinkan jalan dalam memperoleh “restu” kekuasaan. Tidak jarang, dukun juga dimanfaatkan untuk menyingkirkan lawan atau kawan politik yang berpotensi menjadi ancaman.

“Ki Gendeng Pamungkas, seorang dukun santet terkemuka, mengaku bahwa dia sering diminta oleh para politisi dan lingkaran dalam kekuasaan untuk menyantet dan menghilangkan nyawa lawan politik, bahkan terhadap kawan yang potensial ‘menggunting dalam lipatan’.”

Kepemimpinan Soeharto, misalnya, disebut-sebut sangat kental dengan wilayah abu-abu ini, bahkan secara sengaja menyandarkan diri pada penasihat spiritual dan mistis. Sejumlah dukun loyal diyakini “memagari” kepemimpinannya, dengan laporan adanya “seribu dukun” di belakang Soeharto dari berbagai penjuru negeri. Beberapa nama penasihat spiritual seperti Romo Marto Pangarso, Romo Diat, dan Soedjono Hoemardani turut disebut. Selain itu, legitimasi kekuasaan Soeharto juga didukung kepemilikan benda-benda gaib seperti ageman dan pulung, serta kekuatan mistis. Ia diyakini memiliki setidaknya 113 pusaka yang berkontribusi pada kepemimpinan politiknya yang kokoh. Integrasi antara dukun, pusaka, dan kekuasaan pemimpin menunjukkan bahwa elemen mistis tetap menjadi bagian tak terpisahkan dari politik Indonesia.

Monitorday.com– Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melaporkan fondasi fiskal Indonesia tetap kuat per 31 Maret 2026. Penerimaan negara pada periode tersebut mencapai Rp 574,9 triliun, tumbuh 10,5 persen secara tahunan (year on year/yoy), dengan defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tercatat 0,93 persen.

Capaian ini didukung oleh pertumbuhan signifikan pada penerimaan perpajakan, meskipun penerimaan kepabeanan dan cukai mengalami kontraksi. Sementara itu, realisasi belanja negara menunjukkan akselerasi cepat sejak awal tahun, mencapai Rp 815,0 triliun atau tumbuh 31,4 persen yoy, untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi nasional.

Dari sisi penerimaan perpajakan, total mencapai Rp 462,7 triliun atau tumbuh 14,3 persen yoy. Di dalamnya, penerimaan pajak terealisasi Rp 394,8 triliun atau 16,7 persen dari target APBN, dengan pertumbuhan mencapai 20,7 persen yoy.

“Pertumbuhan ini didukung oleh perbaikan aktivitas usaha, harga komoditas yang tetap mendukung, peningkatan kepatuhan wajib pajak, serta transformasi digital administrasi perpajakan yang terus diperkuat,” tulis keterangan dari Kemenkeu.

Penerimaan kepabeanan dan cukai mencapai Rp 67,9 triliun atau 20,2 persen dari target APBN, mengalami kontraksi 12,6 persen yoy. Selain itu, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) tercatat Rp 112,1 triliun atau 24,4 persen dari target APBN, memberikan kontribusi penting dalam menopang penerimaan negara dan mendukung pengelolaan perdagangan.

Realitas belanja negara yang mencapai Rp 815,0 triliun atau tumbuh 31,4 persen yoy menunjukkan APBN bergerak cepat sejak awal tahun. Belanja Pemerintah Pusat (BPP) terealisasi Rp 610,3 triliun atau 19,4 persen dari target APBN, mencerminkan percepatan pelaksanaan program kerja prioritas nasional, belanja Kementerian/Lembaga, perlindungan sosial, serta berbagai program yang langsung menyentuh masyarakat, yang disampaikan Kemenkeu melalui keterangan tertulis pada 30 April 2026.

Monitorday.com–Bulan Dzulhijjah, bulan ke-12 dan terakhir dalam penanggalan Hijriyah, memiliki makna istimewa bagi umat Islam di seluruh dunia. Bulan ini menjadi penanda puncak ibadah tahunan, di mana serangkaian peristiwa penting seperti ibadah haji dan perayaan Idul Adha dilaksanakan.

Sebagai salah satu bulan suci dalam Islam, Dzulhijjah kaya akan keutamaan dan menawarkan pahala besar bagi setiap amalan, baik sunah maupun wajib, yang ditunaikan. Keistimewaan ini menjadikan Dzulhijjah sebagai momentum penting bagi umat Muslim untuk meningkatkan ketakwaan dan memperbanyak ibadah.

Berbagai sumber ajaran Islam menegaskan posisi Dzulhijjah yang setara dengan bulan Ramadan dalam hal ganjaran ibadah. Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wasallam disebutkan pernah bersabda bahwa pahala yang diperoleh dari ibadah di bulan ini memiliki kedudukan yang sama dengan pahala yang dijanjikan pada bulan puasa.

Dari Abu Bakrah radhiyallahu ‘anhu, Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda yang artinya: “Ada dua bulan yang pahala amalnya tidak akan berkurang. Keduanya dua bulan hari raya: bulan Ramadhan dan bulan Dzulhijjah.” (HR. Bukhari 1912 dan Muslim 1089)

Dzulhijjah termasuk dalam empat bulan mulia atau asyhurul hurum, sebuah periode di mana umat Islam dianjurkan untuk lebih meningkatkan kualitas ibadahnya. Penekanan khusus diberikan pada 10 hari pertama bulan ini, yang dianggap memiliki keutamaan luar biasa untuk melaksanakan berbagai amalan saleh.

Dengan berbagai keistimewaan dan anjuran ibadah tersebut, Dzulhijjah menjadi waktu yang sangat dinanti dan dimaksimalkan oleh umat Islam untuk mengumpulkan pahala, membersihkan diri, dan mendekatkan diri kepada Allah SWT melalui berbagai bentuk ketaatan.

Monitorday.com– Presiden Donald Trump menyatakan status negosiasi dengan Iran hanya diketahui oleh dirinya dan segelintir orang lain, mengisyaratkan kemajuan meskipun ada kesan kebuntuan. Pernyataan ini muncul di tengah ketegangan yang meningkat antara Amerika Serikat dan sekutu Eropa serta kritik terhadap upaya Kongres untuk membatasi kekuasaan perangnya.

Di sisi lain, Senator Demokrat AS Richard Blumenthal mengungkapkan bahwa “serangan militer yang akan segera terjadi sangat mungkin terjadi” berdasarkan informasi dari beberapa pengarahan dan sumber lain. Hal ini menambah kekhawatiran di tengah spekulasi bahwa Iran mungkin akan mengajukan proposal perdamaian yang direvisi.

“Saya mendapat kesan dari beberapa pengarahan yang telah saya terima, serta sumber-sumber lain bahwa serangan militer yang akan segera terjadi sangat mungkin terjadi,” kata Blumenthal, menambahkan bahwa hal itu “sangat mengganggu, karena itu bisa saja melibatkan putra dan putri Amerika dalam bahaya dan potensi korban massal.”

Blumenthal melanjutkan, “Saya tidak bisa lebih spesifik, karena saya menerima setidaknya salah satu dari pengarahan ini, beberapa di antaranya, dalam pengaturan rahasia. Tapi saya tidak mengatakan dengan kepastian kapan itu akan terjadi, tetapi sangat mungkin terjadi sebagai rencana potensial.”

Ia menambahkan bahwa ia tidak berpikir hal itu “harus mengejutkan siapa pun, karena para pemimpin militer yang terlibat dalam upaya ini telah membicarakannya selama beberapa waktu.” Sementara itu, Trump dijadwalkan menerima pembaruan opsi militer untuk Iran dari pejabat Pentagon.

Ketegangan antara AS dan sekutu Eropa atas isu ini juga mencapai puncaknya, dengan Trump mengancam akan menarik pasukan AS dari Jerman, Italia, dan Spanyol. Trump sendiri telah mengkritik upaya Kongres yang bertujuan membatasi kekuasaan perangnya, di mana para legislator dan pejabat AS tidak sepakat mengenai batas waktu hukum penggunaan kekuatan militer tanpa otorisasi kongres. Presiden AS terus menekan Teheran untuk menyetujui kesepakatan.

Monitorday.com– Kota Philadelphia bersiap menghadapi penutupan jalan dan pengalihan lalu lintas pada hari Jumat, 1 Mei, sebagai respons terhadap unjuk rasa May Day yang dijadwalkan berlangsung di seluruh kota. Demonstrasi ini merupakan bagian dari gerakan pekerja secara nasional untuk mengkritik para miliarder dan mendukung hak-hak buruh lokal.

Acara yang bertepatan dengan Hari Buruh Internasional ini, bertujuan memperingati berbagai kemenangan dan perjuangan dalam gerakan buruh. Para penyelenggara akan memanfaatkan hari ini untuk memprotes apa yang mereka sebut sebagai korupsi kapitalis dan penyalahgunaan kekuasaan oleh para miliarder, serta isu-isu sosial-politik lainnya termasuk ketidakpuasan terhadap Presiden Donald Trump.

Unjuk rasa utama May Day di Philadelphia dijadwalkan berlangsung dari pukul 16.00 hingga 18.00 waktu setempat di Balai Kota Philadelphia. Acara ini diselenggarakan oleh Philadelphia Council AFL-CIO dan akan diikuti oleh pawai, seperti yang disampaikan melalui pesan dari pemerintah kota. Demonstrasi lainnya juga akan diadakan di Temple University, Drexel University, dan di Dahlak Restaurant di Philadelphia Barat.

Secara historis, Hari Buruh telah digunakan sebagai hari untuk menyuarakan protes terhadap ketidakadilan ekonomi dan sosial. Dalam beberapa tahun terakhir, hari ini secara khusus menjadi platform untuk menyoroti dugaan praktik korupsi oleh kapitalis dan penyalahgunaan wewenang oleh pihak-pihak berkekuatan besar, mencerminkan ketidakpuasan mendalam terhadap sistem yang ada.

Di seluruh negeri, serikat pekerja dan berbagai organisasi lainnya juga akan berpartisipasi dalam hari protes dan demonstrasi ini, mendorong masyarakat untuk tidak bekerja, sekolah, atau berbelanja. Baik bagi mereka yang berpartisipasi dalam unjuk rasa maupun hanya berusaha berkeliling kota pada Jumat malam, acara ini dipastikan akan mengganggu perjalanan dan rutinitas.

Menyikapi rencana unjuk rasa tersebut, Kantor Acara Khusus Kota Philadelphia telah mengeluarkan pemberitahuan mengenai penutupan jalan dan pembatasan parkir. Langkah ini diambil untuk mengelola lalu lintas dan memastikan keamanan selama berlangsungnya pawai dan demonstrasi pada 1 Mei.

Monitorday.com – Penantian panjang ribuan siswa di seluruh Indonesia segera berakhir. Hasil Tes Kemampuan Akademik (TKA) 2026 untuk jenjang SD dan SMP dijadwalkan diumumkan secara serentak pada 26 Mei 2026. Momen ini menjadi krusial, terutama bagi siswa yang menjadikan TKA sebagai pijakan untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang berikutnya.

Pelaksanaan TKA sendiri telah berlangsung pada April 2026. Selama beberapa hari, para siswa mengikuti ujian yang dirancang untuk mengukur kemampuan akademik dasar, mulai dari literasi hingga numerasi.

Berdasarkan keterangan resmi Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, hasil TKA tidak hanya digunakan sebagai nilai individu, tetapi juga menjadi indikator penting dalam pemetaan mutu pendidikan nasional serta bahan evaluasi bagi sekolah.

TKA dinilai bukan sekadar ujian biasa. Dalam praktiknya, hasil tes ini kerap dijadikan bahan pertimbangan dalam proses seleksi masuk ke jenjang pendidikan selanjutnya, khususnya di sekolah-sekolah unggulan.

Tak heran, pengumuman hasil TKA selalu disambut dengan campuran rasa harap dan cemas oleh siswa maupun orang tua. Pihak sekolah pun kerap mengingatkan bahwa hasil tersebut merupakan bagian dari proses panjang pembelajaran, bukan akhir dari segalanya.

Seiring dengan digitalisasi sistem pendidikan, hasil TKA 2026 akan diumumkan secara online. Peserta dapat mengakses nilai melalui portal resmi pemerintah maupun melalui sekolah masing-masing.

Sistem ini diharapkan mampu mempermudah akses informasi sekaligus menghindari kerumunan saat hari pengumuman. Meski demikian, siswa dan orang tua diminta memastikan kesiapan data login agar tidak mengalami kendala teknis saat sistem diakses secara bersamaan.

Menjelang pengumuman, tekanan psikologis menjadi tantangan tersendiri bagi banyak siswa. Rasa cemas terhadap hasil yang akan diterima sering kali muncul, terutama bagi mereka yang memiliki target tinggi.

Pakar pendidikan Damar P menyarankan agar orang tua memberikan dukungan emosional yang cukup. Menurutnya, fokus tidak seharusnya hanya pada nilai, tetapi juga pada proses belajar yang telah dilalui siswa.

Pendekatan ini dinilai penting untuk menjaga kesehatan mental sekaligus membangun pola pikir positif dalam menghadapi hasil apa pun.

TKA merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam meningkatkan kualitas pendidikan nasional melalui sistem evaluasi berbasis kompetensi. Berbeda dengan ujian konvensional, TKA lebih menekankan kemampuan berpikir kritis dan pemahaman konsep dibandingkan sekadar hafalan.

Dengan pendekatan tersebut, diharapkan sistem pendidikan Indonesia mampu melahirkan generasi yang lebih adaptif dan siap menghadapi tantangan masa depan.

Menjelang pengumuman pada 26 Mei 2026, perhatian siswa, orang tua, dan sekolah kini tertuju pada hasil yang akan dirilis. Bagi para peserta, TKA bukan hanya tentang angka, tetapi juga menjadi langkah awal dalam menentukan arah perjalanan pendidikan selanjutnya.

Monitorday.com – Presiden Prabowo Subianto memberikan taklimat kepada para Komandan Satuan TNI Tahun 2026 dalam sebuah acara yang digelar di Universitas Pertahanan, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, pada Kamis (30/04/2026). Kegiatan tersebut dihadiri oleh sekitar 1.500 peserta dari seluruh matra TNI serta unsur terkait lainnya.

Kehadiran Presiden Prabowo di lokasi acara disambut penuh semangat oleh para Komandan Satuan TNI melalui lantunan lagu perjuangan “Maju Tak Gentar” dan “Garuda Pancasila”. Suasana khidmat kemudian mengiringi seluruh rangkaian acara yang diawali dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya.

Memasuki inti kegiatan, para peserta bersama-sama menyanyikan Mars TNI serta mars masing-masing matra—TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Laut, dan TNI Angkatan Udara—yang semakin menegaskan semangat soliditas dan kebanggaan korps. Acara dilanjutkan dengan doa bersama sebagai bentuk harapan akan kelancaran tugas dan pengabdian TNI kepada bangsa dan negara.

Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto kemudian menyampaikan laporannya kepada Presiden Prabowo. Acara ini diikuti oleh sekitar 1.500 peserta yang terdiri atas personel Mabes TNI, personel TNI Angkatan Darat, personel TNI Angkatan Laut, personel TNI Angkatan Udara, serta peserta dari unsur non-struktural. 

Kegiatan tersebut turut dihadiri oleh jajaran pimpinan TNI dari tingkat tertinggi hingga level komando satuan di seluruh Indonesia, mulai dari para Kepala Staf Angkatan, Panglima Komando Utama, hingga para Komandan Satuan setingkat Komandan Batalyon.

Sejumlah menteri, wakil menteri, serta pejabat setingkat menteri juga tampak hadir, mencerminkan sinergi kuat antara sektor pertahanan dan unsur pemerintahan dalam menjaga stabilitas nasional.

Kegiatan ditutup dengan jamuan santap siang bersama Presiden Prabowo, menjadi simbol kedekatan pemimpin dengan para komandan lapangan, sekaligus memperkuat kohesi dan semangat kebersamaan dalam mengemban tugas negara. 

Monitorday.com – Wacana penutupan program studi (prodi) oleh Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendiktisaintek) pada April 2026 memantik diskursus luas di kalangan akademisi, mahasiswa, dan pembuat kebijakan. Langkah ini diklaim sebagai upaya strategis untuk mengatasi ketimpangan antara jumlah lulusan perguruan tinggi dengan kebutuhan riil dunia kerja yang terus berubah, terutama di tengah disrupsi teknologi.

Salah satu alasan utama kebijakan ini adalah fenomena oversupply lulusan di sejumlah bidang. Data menunjukkan, program studi kependidikan meluluskan sekitar 490.000 orang setiap tahun, sementara kebutuhan tenaga kerja hanya berkisar 20.000 posisi. Ketimpangan ini memperlihatkan adanya mismatch struktural antara sistem pendidikan tinggi dan daya serap industri. Selain itu, sejumlah prodi dinilai belum adaptif terhadap perkembangan sektor strategis seperti kecerdasan buatan (AI), ekonomi digital, dan industri berbasis inovasi.

Di sisi lain, pemerintah juga menimbang aspek efisiensi anggaran. Prodi yang minim peminat, berbiaya tinggi, namun tidak memberikan kontribusi signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja dinilai membebani sistem pendidikan tinggi. Dalam konteks ini, penutupan dianggap sebagai opsi rasional, meskipun disebut sebagai langkah terakhir setelah pembinaan dan transformasi kurikulum tidak membuahkan hasil.

Namun, kebijakan ini tidak lepas dari kritik. DPR RI menegaskan bahwa perguruan tinggi tidak semestinya direduksi menjadi sekadar “pabrik tenaga kerja”. Fungsi pendidikan tinggi mencakup pengembangan ilmu pengetahuan, pelestarian budaya, serta pembentukan karakter bangsa. Kritik juga datang dari ENLMND yang menilai akar persoalan justru terletak pada ketimpangan akses, fasilitas, dan pendanaan antarwilayah, bukan semata jumlah prodi.

Kekhawatiran juga muncul dari kalangan mahasiswa dan pengelola kampus. Sejumlah perguruan tinggi seperti Universitas Indonesia menegaskan tidak ada rencana penutupan mendadak tanpa kajian mendalam. Sebaliknya, pendekatan yang lebih didorong adalah transformasi kurikulum agar lebih relevan dengan kebutuhan zaman, termasuk penguatan pendekatan interdisipliner dan koneksi dengan potensi lokal.

Dalam perspektif jangka panjang, wacana ini mencerminkan dilema klasik dalam kebijakan pendidikan: antara tuntutan pragmatis ekonomi dan idealisme akademik. Jika tidak dikelola secara hati-hati, kebijakan penutupan prodi berpotensi menggerus keragaman ilmu pengetahuan. Namun, jika diabaikan, ketimpangan antara lulusan dan lapangan kerja akan terus menjadi beban struktural bagi negara.

Pada akhirnya, tantangan terbesar bukan sekadar menutup atau mempertahankan prodi, melainkan merancang ulang ekosistem pendidikan tinggi yang adaptif, inklusif, dan visioner. Kebijakan ini akan menjadi ujian penting bagi arah masa depan pendidikan Indonesia di tengah kompetisi global yang semakin ketat.

Monitorday.com– Posisi Selat Hormuz begitu vital. Setidaknya 20% lalu lintas energi dunia melalui celah itu. Blokade di perairan sempit itu bak kolesterol yang menyumbat nadi ekonomi dunia. Banyak negara megap-megap sesak nafas kekurangan pasokan energi.

Ketegangan antara Amerika Serikat dan Iran kembali memanas menyusul desakan Presiden AS Donald Trump agar Teheran menghentikan ambisi nuklirnya. Seruan ini datang di tengah kenaikan harga minyak global dan berlanjutnya kebuntuan di Selat Hormuz.

Di sisi lain, juru bicara Iran menanggapi seruan tersebut dengan nada mencemooh, meremehkan kampanye blokade dan tekanan ekonomi Washington yang diterapkan terhadap negaranya.

Trump sebelumnya mendesak Iran dengan menyatakan, “Iran harus meninggalkan ambisi nuklirnya seiring melonjaknya harga gas di AS.”

Menanggapi hal tersebut, juru bicara Iran menyikapi kampanye blokade dan tekanan ekonomi yang diinisiasi oleh Trump dengan ejekan. Pernyataan ini muncul di tengah lonjakan harga minyak dan berlanjutnya kebuntuan di Selat Hormuz.

Kenaikan harga minyak dunia dan harga gas di Amerika Serikat menjadi salah satu dampak langsung dari kebuntuan geopolitik ini. Situasi di Selat Hormuz, jalur pelayaran vital untuk minyak dunia, juga semakin memperkeruh ketegangan.

Kedua negara terus terlibat dalam perang urat saraf di mana Washington berupaya menekan Teheran melalui sanksi, sementara Iran tetap menolak tuntutan tersebut, menandakan bahwa konfrontasi ini masih jauh dari kata usai.