Monitorday.com – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mempercepat penguatan ekosistem inovasi teknologi sektor keuangan, aset keuangan digital, dan aset kripto (IAKD). Langkah itu ditegaskan dalam Digital Financial Innovation Day (OJK Digination Day) 2026 di Jakarta, Kamis (27/8/2026).

Forum tersebut mempertemukan regulator, pemerintah, parlemen, pelaku industri, investor, akademisi, dan masyarakat untuk mendorong pengembangan keuangan digital yang inovatif sekaligus aman, inklusif, berintegritas, dan berkelanjutan.

Wakil Ketua Dewan Komisioner OJK Hernawan Bekti Sasongko menegaskan inovasi keuangan digital kini telah menjadi bagian dari sistem keuangan nasional. Karena itu, sektor tersebut harus tunduk pada prinsip tata kelola, manajemen risiko, dan pelindungan konsumen yang setara dengan sektor keuangan lainnya.

“Same activity, same risk, same regulation,” kata Hernawan.

OJK juga memperkenalkan OJK Fintech Startup Accelerator sebagai penghubung perusahaan rintisan dengan industri jasa keuangan, investor, dan regulator. Program ini diperkuat melalui demo day dan business matching untuk membuka akses inovator terhadap pendanaan serta kemitraan industri.

Di sisi regulasi, OJK menyiapkan kerangka yang lebih adaptif terhadap perkembangan kecerdasan artifisial, tokenisasi aset, blockchain, dan aset kripto. Arah kebijakan tersebut akan dituangkan dalam Peta Jalan IAKD 2026–2031, sejalan dengan penyempurnaan kerangka hukum sektor keuangan melalui Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2026.

Pertumbuhan transaksi digital juga terus berlanjut. Hingga Juli 2026, OJK mencatat jumlah akun konsumen perdagangan aset keuangan digital mencapai 22,93 juta akun.

Pada periode yang sama, nilai transaksi aset kripto mencapai Rp20,52 triliun, sementara transaksi derivatif tercatat Rp3,41 triliun.

Aktivitas tersebut ditopang infrastruktur pasar yang terdiri atas dua bursa aset keuangan digital, dua lembaga kliring penjaminan dan penyelesaian, dua pengelola tempat penyimpanan, serta 26 pedagang aset keuangan digital berizin.

Di sektor inovasi teknologi keuangan, OJK mencatat delapan penyelenggara pemeringkat kredit alternatif dan 16 penyelenggara agregasi jasa keuangan. Seluruhnya telah membangun 1.357 kemitraan dengan Lembaga Jasa Keuangan (LJK).

Ketua Komisi XI DPR RI Misbakhun menilai perkembangan IAKD dan aset kripto berpotensi membuka sumber pembiayaan baru sekaligus memperluas inklusi keuangan. Namun, peluang tersebut harus diimbangi regulasi yang adaptif, akses pendanaan, peningkatan kapasitas, dan penguatan talenta digital.

Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nezar Patria menambahkan, pengembangan ekosistem digital membutuhkan sinergi antara Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) dan OJK. Komdigi berfokus pada infrastruktur, kebijakan kecerdasan artifisial, dan talenta digital, sedangkan OJK memastikan inovasi tetap berjalan dengan prinsip kehati-hatian, pelindungan konsumen, dan stabilitas sistem keuangan.

Selain mendorong industri, OJK memperkuat sisi edukasi dan pelindungan konsumen dengan meluncurkan Buku Saku 2.0 Aset Keuangan Digital dan Aset Kripto.

Publikasi yang disusun bersama industri tersebut ditujukan untuk membantu masyarakat memahami karakteristik, manfaat, sekaligus risiko aset keuangan digital dan aset kripto.

Kepala Eksekutif Pengawas IAKD OJK Adi Budiarso mengatakan literasi dan kecerdasan finansial menjadi fondasi penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Ke depan, OJK memusatkan pengembangan IAKD pada tiga agenda: deepening, untuk memperdalam ekosistem yang sudah terbentuk; widening, untuk memperluas jangkauan dan pemanfaatan inovasi; serta safeguarding, untuk memperkuat pelindungan konsumen dan mitigasi risiko.

OJK menegaskan Digination Day 2026 bukan sekadar agenda seremonial. Forum tersebut diarahkan menjadi ruang kerja bersama untuk menyelaraskan kebijakan dan memperkuat fondasi keuangan digital nasional.

Dengan regulasi yang adaptif, inovasi yang bertanggung jawab, dan pelindungan konsumen yang kuat, OJK menargetkan ekosistem keuangan digital Indonesia tumbuh lebih inklusif, aman, kompetitif, dan berkelanjutan.

Monitorday.com –  Kebutuhan industri yang bergerak cepat menuntut arah baru dalam pembangunan sumber daya manusia di Indonesia. Menjawab tantangan tersebut, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) melalui Direktorat Kursus dan Pelatihan mengadakan Gebyar Kursus 2026, mengusung tema “Connecting Skills, Creating Futures“, di Jakarta, Sabtu (29/8). 

Dalam acara tersebut, sebanyak 4.021 alumni lembaga kursus dan pelatihan (LKP) dilepas untuk bekerja di 11 negara. Capaian ini menjadi bukti bahwa keterampilan yang diperoleh melalui pendidikan nonformal dapat membuka jalan menuju dunia kerja, bahkan hingga mancanegara.

Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen), Abdul Mu’ti, menyampaikan bahwa pelepasan ribuan alumni tersebut menunjukkan peran penting pendidikan nonformal dalam memberikan keterampilan kepada anak-anak Indonesia agar dapat memperoleh pekerjaan di sektor-sektor profesional, baik di dalam maupun luar negeri.

“Mereka adalah diaspora-diaspora Indonesia yang ke luar negeri bukan semata-mata untuk mencari rezeki, tetapi mereka adalah duta-duta Indonesia yang membawa misi Indonesia, membawa misi untuk memperkuat jalinan kerja sama dan bahkan jaringan bisnis antara Indonesia dengan negara-negara lain di mana mereka berada.”

Mendikdasmen juga memberikan apresiasi kepada forum LKP dan Direktorat Kursus dan Pelatihan yang telah menyelenggarakan Gebyar LKP 2026. Menurutnya, pemerintah terus berupaya menghadirkan layanan pendidikan yang fleksibel, mudah dijangkau, dan terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat. 

“Hal ini selaras dengan arahan Bapak Presiden. Selain program SMK Go Global dan juga SMK 3 + 1, program ini juga menjadi salah satu contoh nyata bagaimana pendidikan formal dan nonformal berperan penting dalam membekali anak-anak Indonesia dengan kecakapan hidup untuk mendapatkan penghidupan dan kehidupan yang layak, baik untuk mereka secara pribadi maupun dalam konteks yang lebih besar untuk kepentingan bangsa dan negara,” tambahnya.  

Direktur Jenderal Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus, Tatang Muttaqin, menegaskan bahwa pelepasan ini bukan sekadar seremoni pemberangkatan kerja, melainkan bagian dari misi besar menghubungkan keterampilan dengan kesempatan.

“Hari ini kita tidak sekadar melepas 4.021 alumni, tetapi kita melepas talenta Indonesia yang membawa keterampilan, karakter, dan nama bangsa ke panggung dunia. Dengan Connecting Skills, Creating Futures, kita hubungkan keterampilan mereka, kita buka kesempatannya, dan bersama kita ciptakan masa depan yang lebih baik,” ujar Tatang.

Dukungan juga datang dari Ketua Komisi X DPR RI, Agung Widyantoro, yang mengapresiasi Gebyar Kursus 2026. Pihaknya menekankan pentingnya responsivitas LKP terhadap kebutuhan pasar kerja yang dinamis.

“LKP harus mampu membaca perubahan pasar kerja agar program pelatihannya tidak tertinggal dari perkembangan industri. Hubungan antara lembaga kursus, pemerintah, dan dunia usaha/dunia industri (DUDI) perlu terus diperkuat. LKP diharapkan tidak hanya berfokus pada sertifikasi, tetapi memastikan akses pekerjaan yang nyata. Keterampilan teknis juga perlu dilengkapi dengan kemampuan digital, manajemen usaha, pemasaran, literasi keuangan, hingga pembuatan jejaring agar lulusan didorong menjadi pencipta lapangan kerja,”  jelasnya.

Sementara itu, Ketua Forum Pengelola Lembaga Kursus dan Pelatihan (PLKP) Indonesia, Zulkifli M. Adam, menegaskan bahwa lulusan LKP memiliki daya serap yang luas, baik di pasar kerja domestik, internasional, maupun jalur kewirausahaan.

“Ini adalah salah satu wujud konkret lembaga kursus bersama pemerintah dalam rangka menuntaskan masalah pengangguran dan kemiskinan,” ujar Zulkifli.

Sektor perhotelan dan kuliner (hospitality) serta tenaga pengasuh (caregiver) menjadi bidang utama yang menyerap banyak lulusan di luar negeri. Pada pelepasan kali ini, para alumni LKP memperoleh kesempatan berkarier di berbagai negara, antara lain Jepang, Malaysia, Bulgaria, Thailand, Albania, Singapura, dan Turki.

Rangkaian Gebyar Kursus 2026 juga dimeriahkan dengan kompetisi keterampilan, pameran/ekspo, promosi program unggulan LKP, hingga sesi business matching. Melalui kegiatan ini, Kemendikdasmen berkomitmen dalam perluasan akses pendidikan keterampilan dan penguatan kemitraan strategis dengan para pemangku kepentingan. Hal ini dikarenakan perubahan dunia yang cepat, tidak hanya membutuhkan tenaga kerja yang siap pakai, tetapi juga SDM yang terus belajar.

Monitorday.com — Pollux Hotels resmi menjalin kolaborasi dengan PT Citas Otis Elevator (OTIS) melalui penunjukan OTIS sebagai mitra elevator untuk proyek Fraser Residence. Kolaborasi ini menjadi kerja sama perdana antara Pollux Hotels dan OTIS Elevator, sekaligus menjadi langkah strategis dalam mendukung pengembangan Fraser Residence dengan infrastruktur transportasi vertikal yang mengedepankan aspek keselamatan, kenyamanan, keandalan, dan teknologi.

Penandatanganan kerja sama berlangsung pada Jumat, 21 Agustus 2026, di WorldCapital Tower, Jakarta, dan dihadiri oleh Joseph Hasnan, President Director PTCitas Otis Elevator; M. Fajar Hermansyah, Operations Leader; P&L Responsible; serta Nurzaman Khairudin, Modernization & Full Replacement Sales Engineer OTIS.

Dari jajaran manajemen Pollux Hotels, turut hadir Teny Siti Febriyani, President Commissioner, dan Aswin Desmonda Rosidi, Director.

Dalam kesempatan tersebut, Teny Siti Febriyani, President Commissioner Pollux Hotels, menyampaikan harapannya agar kerja sama ini dapat berkembang menjadi partnership jangka panjang yang memberikan manfaat bagi kedua perusahaan.

“Kami berharap kerja sama ini dapat menjadi partnership jangka panjang yang saling memberikan manfaat, baik dalam pengembangan properti baru maupun dalam modernization dan improvement terhadap existing properties kami. Semoga kerja sama ini dapat terus berkembang dan memberikan value yang positif bagi kedua perusahaan.”

”Penunjukan OTIS untuk proyek Fraser Residence merupakan bagian dari komitmen Pollux Hotels dalam menghadirkan kualitas infrastruktur yang mendukung standar keselamatan dan kenyamanan bagi para penghuni. Sebagai pengembangan hunian yang bekerja sama dengan Frasers Hospitality, Fraser Residence diharapkan dapat memberikan pengalaman tinggal yang aman, nyaman, dan berkualitas.

Sementara itu, Joseph Hasnan, President Director PT Citas Otis Elevator, menyampaikan bahwa OTIS merasa bangga dapat menjadi bagian dari pengembangan Fraser Residence bersama Pollux Hotels.

Joseph menjelaskan bahwa OTIS merupakan salah satu perusahaan elevator terbesar di dunia dengan sejarah panjang dalam industri transportasi vertikal. Berdiri sejak 1853, OTIS dikenal sebagai pionir dalam pengembangan safety elevator dan telah menjadi bagian dari berbagai bangunan ikonik di dunia, termasuk Burj Khalifa, Menara Eiffel, dan Petronas Twin Towers.

Dengan pengalaman lebih dari satu abad, OTIS terus mengembangkan teknologi dan solusi elevator yang mengutamakan keselamatan, reliability, dan inovasi.

Joseph juga menyampaikan bahwa terdapat keselarasan antara visi OTIS dan Pollux Hotels, sehingga diharapkan kolaborasi ini dapat berkembang menjadi kerja sama jangka panjang.

“Merupakan suatu kebanggaan bagi kami dapat berkolaborasi dengan Pollux Hotels. Kami melihat bahwa visi OTIS dan Pollux memiliki alignment yang baik. Kami berharap kerja sama ini dapat menjadi partnership jangka panjang dan memberikan value yang positif bagi kedua perusahaan.”

Selain mengedepankan aspek keselamatan dan keandalan, OTIS juga menghadirkan solusi teknologi yang mendukung konektivitas digital dan pengelolaan elevator secara lebih pintar.

Salah satunya melalui Otis ONE™, solusi berbasis Internet of Things (IoT) yang memungkinkan kondisi dan performa elevator dipantau secara real-time. Teknologi ini membantu mengidentifikasi potensi masalah sejak dini sehingga proses pemeliharaan dapat dilakukan secara lebih proaktif.

OTIS juga memiliki Otis eCall™ Plus, yang memungkinkan pengguna memanggil elevator melalui smartphone tanpa harus menyentuh tombol fisik. Selain itu, integrasi berbasis cloud dan API memungkinkan sistem elevator terhubung dengan sistem manajemen gedung, termasuk sistem keamanan maupun perangkat pintar lainnya.

Penerapan teknologi tersebut sejalan dengan kebutuhan properti modern yang tidak hanya menuntut kenyamanan dan estetika, tetapi juga safety, reliability, efficiency,dan digital connectivity.

Kolaborasi ini turut mendapat apresiasi dari Efendy Susanto, Director of Business Development for Frasers Hospitality, yang menekankan pentingnya kualitas infrastruktur dan mitra yang andal dalam mendukung pengalaman penghuni maupun tamu.

“At Frasers Hospitality, we believe that quality infrastructure and reliable partnersare important in supporting a safe and comfortable experience for our guests. Weappreciate Pollux’s continued commitment to the development of Fraser Residenceand congratulate the team on this milestone with Otis.”

”Penunjukan OTIS sebagai mitra elevator untuk Fraser Residence menjadi langkah awal dalam hubungan strategis antara Pollux Hotels dan OTIS Elevator. Ke depan, kerjasama ini diharapkan dapat terus berkembang, tidak hanya dalam mendukung proyek Fraser Residence, tetapi juga membuka peluang kolaborasi dalam pengembangan properti baru maupun modernization and improvement terhadap existing properties Pollux Hotels.

Melalui kolaborasi ini, Pollux Hotels dan OTIS optimistis dapat menghadirkan solusi transportasi vertikal yang mendukung standar keselamatan, kenyamanan, dan kualitas yang dibutuhkan oleh properti modern, sekaligus menciptakan long-term partnership yang memberikan nilai positif bagi kedua perusahaan.

Monitorday.com– Sebuah dokumenter terbaru dari program Four Corners mengungkap secara mendalam dinamika perlombaan teknologi kecerdasan buatan global yang sarat akan implikasi sosial, ekonomi, dan keamanan. Perusahaan teknologi raksasa seperti OpenAI, Anthropic, dan Google DeepMind dilaporkan terlibat dalam kompetisi besar-besaran untuk menciptakan sistem superintelligence yang melampaui kecerdasan manusia. Persaingan ini didorong oleh aliran investasi yang nilainya telah mencapai triliunan dolar, menandai era baru dominasi teknologi yang mengubah lanskap industri dunia.

Di balik ambisi tersebut, para ahli memperingatkan adanya risiko eksistensial yang nyata akibat hilangnya kendali atas sistem AI yang semakin otonom atau dikenal sebagai agentic AI. Teknologi ini memiliki kemampuan untuk menulis kode pemrogramannya sendiri serta mereplikasi diri tanpa intervensi manusia secara langsung. Kondisi ini membuka peluang penyalahgunaan yang serius, termasuk potensi pemanfaatan AI untuk mengembangkan ancaman biologis maupun serangan siber yang sulit dilacak dan dikendalikan oleh otoritas keamanan global.

Dampak ekonomi dan sosial dari percepatan pengembangan AI juga mulai terasa secara nyata di pasar tenaga kerja. Gelombang pemutusan hubungan kerja di sektor teknologi telah terjadi, disertai kekhawatiran jangka panjang mengenai hilangnya pekerjaan kerah putih tingkat pemula. Selain itu, masalah keamanan produk semakin mencuat ke permukaan melalui sejumlah kasus hukum yang melibatkan chatbot berbahaya. Insiden yang mendorong perilaku menyakiti diri sendiri pada pengguna muda menyoroti absennya perlindungan pengguna yang memadai dalam pengembangan produk AI komersial.

Ekspansi teknologi ini juga meninggalkan jejak fisik dan lingkungan yang masif melalui pembangunan pusat data dalam skala besar. Di Amerika Serikat dan kini merambah ke Australia, pembangunan fasilitas infrastruktur AI ini memicu penolakan keras dari masyarakat setempat. Warga mengeluhkan dampak negatif berupa kebisingan, polusi, serta konsumsi air dan energi listrik yang sangat besar, yang dinilai mengancam keberlanjutan lingkungan dan kualitas hidup di sekitar lokasi pembangunan.

Menanggapi berbagai risiko tersebut, lanskap politik dan regulasi AI dipenuhi ketegangan antara kebutuhan mendesak akan keamanan publik dan kuatnya pengaruh lobi dari perusahaan teknologi. Di Australia, pemerintah sempat merencanakan penerapan aturan yang ketat untuk mengawasi perkembangan AI, namun kebijakan tersebut kemudian melunak akibat tekanan industri. Langkah mundur ini memicu kritik tajam dari para ahli dan aktivis yang menilai bahwa keselamatan masyarakat dikorbankan demi kepentingan komersial segelintir korporasi teknologi global.

Monitorday.com – Pemerintah mendorong program Cek Kesehatan Gratis (CKG) Sekolah tidak berhenti pada pemeriksaan kondisi kesehatan siswa. Hasil skrining harus ditindaklanjuti menjadi program kesehatan sekaligus kebiasaan hidup sehat di lingkungan sekolah.

Hal itu mengemuka saat Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Fajar Riza Ul Haq, Wakil Menteri Kesehatan Dante Saksono Harbuwono, dan Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Veronica Tan meninjau pelaksanaan CKG Sekolah di SMP Negeri 5 Kota Bogor, Jawa Barat, Jumat (28/8/2026).

Fajar menilai Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) dapat menjadi penghubung utama antara sekolah dan fasilitas kesehatan, terutama puskesmas yang menjalankan pemeriksaan CKG. Keberadaan penanggung jawab atau person in charge (PIC) di sekolah juga dinilai penting agar hasil pemeriksaan tidak berhenti sebagai data.

“Tadi saya sampaikan kepada Pak Wamenkes ini, bagaimana kita mengoptimalkan peran UKS. Karena UKS ini menjadi semacam jangkar di sekolah yang menghubungkan dengan Puskesmas,” ujar Fajar.

Menurut dia, kesehatan siswa berkaitan langsung dengan kesiapan mengikuti pembelajaran. Kondisi fisik yang baik akan membantu siswa berkonsentrasi dan menjaga motivasi belajar.

“CKG itu akan menunjang readiness, tingkat kesiapan anak-anak kita mengikuti proses pembelajaran. Jadi, itu juga berkorelasi langsung dengan motivasi belajar,” katanya.

SMP Negeri 5 Kota Bogor menjadi salah satu contoh sekolah yang telah mengembangkan budaya hidup sehat. Sekolah tersebut pernah meraih Juara I Lomba Sekolah Sehat tingkat Provinsi Jawa Barat.

Pembiasaan hidup sehat dilakukan melalui sejumlah kegiatan, antara lain Segar atau Senam Bugar, Markisa atau Mari Kita Sarapan, serta Cermin Sehatku. Program itu berjalan seiring dengan Gerakan 7 Kebiasaan Anak Indonesia Hebat (7 KAIH), termasuk olahraga rutin dan konsumsi makanan bergizi melalui prinsip Isi Piringku.

Namun, membangun budaya sehat bukan perkara sekali jalan. Guru IPS sekaligus Koordinator Duta SMP Negeri 5 Kota Bogor, Rahmalia, menyebut konsistensi menjadi tantangan terbesar.

“Banyak banget manfaatnya. Alhamdulillah karena kita bekerja sama. Yang susah itu ya konsistennya, konsisten dari kita sebagai guru dan anak-anak,” ujarnya.

Sekolah juga melibatkan 18 Duta Siswa untuk menggerakkan berbagai program, mulai dari Duta Cegah Stunting, Duta Kesehatan, Duta Remako atau Remaja Antirokok, Duta Antiperundungan, hingga Duta Sekolah Ramah Anak.

Dari sisi kesehatan, Dante menegaskan CKG harus menghasilkan langkah nyata setelah pemeriksaan. Hasil skrining akan menjadi pijakan bagi kementerian dan lembaga terkait untuk menyusun program bersama.

“CKG tidak hanya diperiksa kesehatannya, tetapi kemudian hasilnya diimplementasikan dalam bentuk program bersama di antara lintas kementerian,” kata Dante.

Senada, Veronica melihat CKG sebagai pintu masuk untuk membentuk perilaku sehat sejak anak berada di bangku sekolah. Menurut dia, perubahan yang hendak didorong bukan sekadar kesadaran terhadap kondisi kesehatan, tetapi juga pola hidup sehari-hari.

“CKG ini sebenarnya program untuk entry point. Tapi apa sih mindset yang kita harus ubah? Adalah pola hidup sehatnya,” ujarnya.

Bagi siswa, pemeriksaan kesehatan juga memberi manfaat langsung. Rafiandi, siswa kelas IX SMP Negeri 5 Kota Bogor, mengatakan CKG membuatnya lebih memahami kondisi tubuh dan pentingnya memenuhi kebutuhan gizi.

“Menumbuhkan semangat belajar. Jadi, kita bisa mengetahui kondisi diri kita untuk bisa lebih fokus belajar ke depannya,” kata Rafiandi.

Fajar menegaskan kesehatan siswa merupakan bagian tak terpisahkan dari pendidikan berkualitas. Proses belajar, kata dia, tidak akan optimal tanpa kesiapan fisik peserta didik.

“Kalau kita bicara pendidikan yang berkualitas, bukan hanya proses pembelajarannya, tapi kesiapan anak kita untuk mengikuti proses pembelajaran,” ujarnya.

Monitorday.com– Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti menilai persoalan terbesar pendidikan Indonesia bukan semata-mata terletak pada regulasi, melainkan pada budaya dan pola pikir yang berkembang di masyarakat. Pandangan tersebut disampaikan dalam diskusi bersama Lensamu Podcast yang membahas tantangan pendidikan, pembelajaran mendalam, digitalisasi, hingga arah kepemimpinan pendidikan di Indonesia.

Menurut Abdul Mu’ti, perubahan pendidikan pada akhirnya merupakan perubahan perilaku manusia. Regulasi dapat menjadi instrumen untuk mengarahkan perubahan, tetapi efektivitasnya sangat bergantung pada kesiapan guru, peserta didik, orang tua, dan masyarakat untuk mengubah cara berpikir. Karena itu, reformasi pendidikan perlu menyentuh aspek budaya, bukan hanya menghasilkan aturan atau program baru.

Salah satu gagasan yang menjadi perhatian adalah pembelajaran mendalam (deep learning). Pendekatan ini ditempatkan sebagai alternatif terhadap proses belajar yang hanya berada pada tingkat permukaan (surface-level processing) atau sekadar menghafal informasi. Pembelajaran mendalam mendorong peserta didik untuk berpikir kritis, membandingkan berbagai informasi, menghubungkan konsep dengan pengalaman, serta memahami keterkaitan antara materi pelajaran dan persoalan kehidupan nyata.

Di tengah perkembangan teknologi digital dan kecerdasan artifisial, Abdul Mu’ti juga menilai teknologi tidak seharusnya ditolak. Internet dan AI justru dapat menjadi alat pembelajaran apabila digunakan untuk memperkuat kemampuan berpikir dan memahami informasi. Tantangannya adalah menjaga agar kemudahan memperoleh jawaban tidak membuat peserta didik kehilangan kemampuan membaca secara mendalam, menalar, bertanya, dan memverifikasi informasi.

Perspektif tersebut juga berkaitan dengan warisan pendidikan K.H. Ahmad Dahlan. Abdul Mu’ti menyoroti setidaknya tiga pembaruan penting dalam tradisi pendidikan Muhammadiyah, yakni pembaruan kurikulum, kelembagaan, dan pembelajaran. Pendidikan tidak dipisahkan secara kaku antara ilmu agama dan ilmu umum, lembaga pendidikan menggabungkan unsur modern dan pesantren, sementara peserta didik didorong untuk aktif bertanya dan berdiskusi.

Ia juga menolak dikotomi antara ilmu agama dan sains. Matematika, misalnya, bukan ilmu yang terpisah dari kebutuhan keagamaan. Kemampuan matematika dapat digunakan dalam praktik ibadah dan kehidupan umat, seperti menentukan arah kiblat maupun menghitung pembagian warisan. Cara pandang integratif semacam ini dinilai penting untuk membangun generasi yang memiliki kemampuan akademik sekaligus pemahaman keagamaan.

Dalam aspek kepemimpinan, Abdul Mu’ti menyampaikan keinginan agar dirinya dikenang sebagai menteri yang sederhana dan tidak elitis. Ia menekankan pentingnya membangun kultur kepemimpinan yang mudah dijangkau dan berorientasi pada pelayanan masyarakat. Pesan tersebut memperlihatkan bahwa transformasi pendidikan tidak hanya menyangkut kurikulum dan teknologi, tetapi juga membutuhkan perubahan budaya birokrasi dan kepemimpinan.

Diskusi tersebut menegaskan bahwa masa depan pendidikan Indonesia sangat ditentukan oleh kemampuan mengubah budaya belajar. Teknologi, AI, kurikulum, dan regulasi dapat menjadi instrumen penting, tetapi tujuan akhirnya tetap membangun manusia yang mampu berpikir, memahami, bertanya, bekerja sama, dan mengambil keputusan secara bertanggung jawab. Dalam kerangka itu, pembelajaran mendalam menjadi salah satu pendekatan untuk menggeser pendidikan Indonesia dari budaya hafalan menuju budaya penalaran dan pemahaman.

Monitorday.com – Tim Medis Darurat (Emergency Medical Team/EMT) Muhammadiyah yang terverifikasi oleh WHO, telah dikerahkan ke Dampek, Kabupaten Manggarai Timur, Nusa Tenggara Timur (NTT), untuk memperkuat layanan kesehatan esensial pascagempa bumi berkekuatan magnitudo 7,7 yang mengguncang Flores pada 15 Agustus 2026.

Emergency Medical Team (EMT) Muhammadiyah pada Program Indonesia Siaga, khususnya respons bencana yang didukung penuh Lazismu telah mendirikan tenda Rumah Sakit (RS) Lapangan di Dampek, Lamba Leda Utara, Manggarai Timur, NTT, pada Rabu (26/8/2026). Pendirian rumah sakit lapangan ini untuk mendukung pelayanan kesehatan masyarakat yang terdampak gempa. 

Ketua EMT Muhammadiyah, Dokter Corona Rintawan, pada Kamis, (27/8/2006), mengatakan penugasan ini merupakan langkah nyata komitmen Muhammadiyah dalam mempertahankan kualitas dan standar paska verifikasi oleh WHO sekaligus mencerminkan prinsip WHO EMT.

“Tim medis darurat sudah seharusnya hadir untuk memperkuat, bukan menggantikan sistem kesehatan lokal, sembari tetap terus menjaga peningkatan kualitas perawatan, koordinasi dan kemandirian operasional dalam layanan kesehatan”, tandasnya.

Untuk EMT Muhammadiyah, sambung Dokter Corona, misinya sangat jelas yaitu kami tidak datang ke Dampek untuk menggantikan Puskesmas yang ada. Justeru kami di sini hadir untuk membantu memastikan Puskesmas bisa terus berfungsi dengan optimal pascagempa.

Ia mengatakan misi ini menunjukkan bagaimana EMT nasional yang telah terverifikasi bisa menerjemahkan standar global. Bahkan menjadi dukungan yang terintegrasi secara lokal dan membantu menjaga kelangsungan layanan kesehatan penting selama kondisi darurat.

Keberadaan EMT tersebut menjadi signifikan terkait perkembangannya dalam laporan tampilan visual antarmuka digital BNPB sampai hari ini (28/8/2026), di Nusa Tenggara Timur terdapat 118 fasilitas layanan kesehatan yang terdampak. Sementara itu, jumlah orang yang sakit atau luka-luka sebanyak 1.674 jiwa.

Direncanakan Tim Medis Darurat Muhammadiyah akan menjalani tugasnya di masa tanggap darurat minimal selama 30 hari yang didukung oleh dua rosterlist. Rosterlist tersebut memuat sekelompok orang dalam tim medis berdasarkan peran dan tugasnya masing-masing di lapangan.

Adapun masing-masing rosterlist terdiri dari 25 orang yang terdiri dari dokter, perawat, bidan, apoteker, psikilog, safety and security officer dan logistik. Pada prinsipnya layanan kesehatan ini ada komposisi peralatan dan sumber daya manusianya yang sesuai standar WHO.

Monitorday.com– Perkembangan kecerdasan artifisial (AI) mulai membawa perubahan pada ekonomi di tingkat lokal. Teknologi ini menawarkan efisiensi produktivitas bagi pelaku usaha dan pemerintah daerah, tetapi juga menciptakan transisi ekonomi baru yang menyentuh dunia kerja, penerimaan daerah, properti komersial, hingga kebutuhan energi dan infrastruktur digital.

Bagi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), AI generatif berpotensi menciptakan level playing field dengan perusahaan yang lebih besar. Pelaku usaha dapat memanfaatkan AI untuk layanan pelanggan, pembuatan materi pemasaran, analisis administrasi, hingga pekerjaan back-office dengan biaya relatif rendah. Efisiensi tersebut dapat menekan biaya operasional sekaligus meningkatkan kemampuan usaha lokal bersaing dengan jaringan bisnis nasional.

AI juga dapat meningkatkan efisiensi rantai pasok dan persediaan. Analisis prediktif memungkinkan toko dan produsen lokal memperkirakan permintaan secara lebih akurat. Dengan demikian, kelebihan stok, pemborosan produk, serta biaya transportasi dapat ditekan. Bagi sektor perdagangan dan produksi daerah, kemampuan memprediksi pola permintaan menjadi salah satu manfaat ekonomi AI yang paling konkret.

Namun, manfaat produktivitas tersebut berjalan bersamaan dengan pergeseran pasar tenaga kerja. Pekerjaan administratif tingkat awal, layanan pelanggan, dan pemrosesan rutin merupakan sejumlah fungsi yang berpotensi mengalami penurunan kebutuhan tenaga kerja. Sebaliknya, permintaan meningkat terhadap pekerja yang mampu mengimplementasikan AI, mengelola data, mengawasi sistem, serta menjalankan pekerjaan teknis dan lapangan yang lebih sulit diotomatisasi.

Perubahan tersebut berpotensi menciptakan polarisasi upah. Pekerja profesional yang mampu menggunakan AI untuk meningkatkan produktivitas dapat memperoleh keuntungan berupa peningkatan nilai pekerjaan dan pendapatan. Sementara itu, pekerja berkeahlian rendah hingga menengah menghadapi risiko tekanan upah dan kebutuhan untuk melakukan reskilling atau upskilling. Karena itu, dampak AI terhadap ekonomi lokal tidak hanya berkaitan dengan teknologi, tetapi juga kesiapan sistem pendidikan dan pelatihan tenaga kerja.

Dari sisi pemerintah daerah, perubahan struktur pekerjaan dapat memengaruhi basis penerimaan pajak. Perubahan tingkat dan jenis pekerjaan dapat berdampak pada penerimaan pajak penghasilan daerah di wilayah yang menerapkannya, sementara perubahan kebutuhan ruang perkantoran dapat memengaruhi nilai dan pemanfaatan properti komersial. Di sisi lain, pemerintah dapat memanfaatkan AI untuk meningkatkan efisiensi layanan publik, seperti optimalisasi lalu lintas, percepatan proses perizinan tata ruang, pengelolaan pengaduan utilitas, dan pemeliharaan infrastruktur.

Dampak lainnya muncul pada properti dan energi. Wilayah yang menjadi lokasi pusat data dapat memperoleh investasi besar, menciptakan lapangan kerja konstruksi, dan meningkatkan penerimaan daerah. Namun, pusat data juga membutuhkan listrik dan air dalam jumlah besar sehingga pemerintah daerah perlu mengantisipasi kapasitas jaringan listrik, ketersediaan air, serta dampak terhadap lingkungan.

Pada saat yang sama, kombinasi kerja hibrida dan otomatisasi berbasis AI dapat mengurangi kebutuhan terhadap ruang kantor tradisional. Kondisi tersebut berpotensi mengubah pasar properti komersial di sejumlah kawasan perkotaan. Gedung perkantoran yang sebelumnya menjadi pusat aktivitas ekonomi dapat menghadapi kebutuhan untuk beradaptasi menjadi ruang multifungsi, hunian, fasilitas pendidikan, atau layanan lainnya.

Dengan demikian, dampak ekonomi AI di tingkat lokal bersifat dua sisi: meningkatkan produktivitas dan membuka peluang investasi, tetapi juga menuntut strategi menghadapi disrupsi pekerjaan serta kebutuhan infrastruktur baru. Pemerintah daerah perlu menyiapkan kebijakan yang tidak hanya mendorong adopsi AI, tetapi juga memastikan pekerja dan pelaku UMKM memperoleh akses terhadap pelatihan, teknologi, pembiayaan, dan infrastruktur digital agar manfaat ekonomi AI dapat tersebar lebih merata.

Monitorday.com – Pertumbuhan ekonomi Indonesia menunjukkan angka yang menggembirakan di tengah tekanan global, namun kekhawatiran muncul terkait sumber pendanaan konsumsi masyarakat yang menjadi penopang utama pertumbuhan tersebut. Sejumlah kalangan menduga bahwa konsumsi kini semakin ditopang oleh pinjaman, alih-alih pendapatan riil masyarakat.

Data terbaru dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia (BI) mencatat total saldo pinjaman yang mencakup pinjaman daring (pindar), kartu kredit, dan paylater telah mencapai Rp 160,7 triliun per Mei 2026. Angka ini melonjak signifikan sebesar 26,4 persen secara tahunan, memicu kewaspadaan terhadap mesin pertumbuhan ekonomi yang berpotensi rapuh.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto sebelumnya memastikan ekonomi tumbuh mencapai 5,4 persen, menepis kekhawatiran pelambatan. ”Data mengatakan ekonomi tidak melambat, tumbuh hingga 5,4 persen. Kemarin (triwulan pertama) di angka 5,61 persen. Artinya Indonesia bisa mempertahankan ekonomi meski situasi global melambat,” kata Airlangga seusai pembukaan Rakerkornas Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) di Makassar, Sulawesi Selatan, Selasa (4/8/2026).

Badan Pusat Statistik (BPS) pada 5 Agustus 2026 turut mengumumkan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,29 persen secara tahunan (year on year). Kendati demikian, proporsi konsumsi rumah tangga masih menyumbang 53 persen hingga 54 persen dari total Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia, menjadikannya variabel penentu yang krusial.

Porsi terbesar pinjaman berasal dari pindar dengan saldo Rp 103,7 triliun, atau sekitar 54,3 persen dari total gabungan ketiga pembiayaan tersebut. Lebih lanjut, pembiayaan paylater menunjukkan pertumbuhan tertinggi mencapai 42,04 persen secara tahunan, mengindikasikan pergeseran signifikan dalam pola konsumsi masyarakat yang bergantung pada fasilitas kredit.

Kewaspadaan mendalam diperlukan jika pinjaman, yang seharusnya untuk tujuan produktif, kini digunakan untuk menutup biaya konsumsi sehari-hari. Situasi ini mengancam fundamental ekonomi karena mesin pertumbuhan yang bertumpu pada konsumsi dapat berdiri di atas fondasi yang sangat rapuh dan berbahaya.

Monitorday.com– Guru Besar Matematika Institut Teknologi Bandung (ITB) Prof. Iwan Pranoto menyoroti sejumlah persoalan mendasar dalam sistem pendidikan Indonesia, khususnya pembelajaran matematika. Dalam diskusi bersama Cania Citta, ia menilai pembelajaran tidak seharusnya berhenti pada kemampuan siswa menghafal rumus dan mengerjakan soal secara berulang, tetapi harus membangun kemampuan berpikir dan memecahkan masalah.

Salah satu kritik utama Prof. Iwan adalah praktik “drill and kill”, yakni pembelajaran yang terlalu bertumpu pada latihan berulang untuk memperoleh jawaban benar. Menurutnya, pendekatan tersebut perlu diarahkan menjadi “thrill and will”, yaitu pembelajaran yang mampu menghadirkan pengalaman menarik sehingga siswa memiliki rasa ingin tahu dan kemauan untuk terus belajar.

Ia juga menekankan pentingnya quick win dalam proses belajar. Siswa perlu memperoleh pengalaman keberhasilan kecil secara bertahap sebelum menghadapi persoalan yang lebih kompleks. Pola tersebut dinilai serupa dengan desain permainan digital yang memberikan tantangan secara bertingkat, sehingga pemain tetap termotivasi untuk melanjutkan ke level berikutnya.

Dalam konteks matematika, Prof. Iwan menegaskan bahwa matematika pada dasarnya adalah aktivitas berpikir. Kemampuan matematika tidak semata-mata diukur dari seberapa banyak rumus yang dapat dihafalkan atau seberapa cepat siswa mendapatkan jawaban akhir, tetapi dari kemampuan melakukan penalaran (reasoning), melihat hubungan antarkonsep, serta mencari solusi terhadap persoalan.

Persoalan lain yang disoroti adalah kecenderungan menerapkan pendekatan “one size fits all” dalam pendidikan. Indonesia memiliki kondisi geografis, sosial, budaya, ekonomi, dan karakteristik peserta didik yang sangat beragam. Karena itu, kebijakan pendidikan yang terlalu seragam berisiko mengabaikan kebutuhan dan potensi lokal masing-masing daerah.

Prof. Iwan juga mengingatkan bahwa pendidikan seharusnya membangun manusia secara utuh, bukan hanya kemampuan akademik. Empat dimensi kecerdasan yang perlu dikembangkan mencakup kecerdasan fisik, akal, sosial-emosional, dan spiritual. Pendekatan tersebut menempatkan sekolah bukan sekadar sebagai tempat transfer pengetahuan, tetapi sebagai ruang pembentukan manusia.

Salah satu tantangan terbesar yang perlu diubah adalah budaya takut salah. Dalam pembelajaran yang sehat, kesalahan semestinya dipandang sebagai bagian dari proses menemukan pengetahuan. Ketika siswa takut salah, mereka cenderung memilih diam dan menghindari tantangan. Sebaliknya, ketika kesalahan diperlakukan sebagai bahan refleksi, siswa memiliki ruang untuk bereksperimen dan mengembangkan keberanian berpikir.

Perubahan pendidikan, menurut gagasan yang disampaikan Prof. Iwan, tidak selalu harus menunggu program besar atau pelatihan formal yang membutuhkan biaya tinggi. Inovasi dapat dimulai dari tingkat paling bawah melalui praktik sederhana, kolaborasi antarguru, serta berbagi konten pembelajaran melalui kanal digital seperti WhatsApp dan TikTok. Transformasi pendidikan pada akhirnya bukan hanya persoalan teknologi, tetapi perubahan cara memandang proses belajar.

Gagasan tersebut relevan dengan arah Pembelajaran Mendalam, yang menempatkan pemahaman konseptual, nalar, pengalaman belajar yang bermakna, dan refleksi sebagai bagian penting dari pembelajaran. Tantangannya adalah bagaimana prinsip tersebut diterjemahkan menjadi praktik kelas yang konkret—termasuk dalam matematika—sehingga siswa tidak hanya mampu menjawab “berapa hasilnya?”, tetapi juga mampu menjelaskan “mengapa jawabannya demikian?”.