Monitorday.com – SEAMEO Regional Centre for Early Childhood Care Education and Parenting (SEAMEO CECCEP) memperkuat kolaborasi regional untuk meningkatkan mutu pendidikan dan pengasuhan anak usia dini (PAUD) di Asia Tenggara. Langkah ini menjadi fokus Pertemuan Tahunan Governing Board ke-9 di Jakarta, Selasa (20/10/2026), yang mengevaluasi capaian program sekaligus menetapkan prioritas kerja sama ke depan.

Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen), Suharti, yang membuka pertemuan tersebut, menegaskan pentingnya peran SEAMEO CECCEP dalam mendorong layanan PAUD yang berkualitas dan sesuai dengan kebutuhan negara-negara anggota.

Menurut Suharti, penguatan PAUD menjadi semakin penting seiring penerapan kebijakan Wajib Belajar 13 Tahun yang mencakup satu tahun pendidikan prasekolah. Pemerintah juga memperluas akses pendidikan melalui Program Indonesia Pintar (PIP) bagi anak dari keluarga yang membutuhkan serta pendekatan Partisipasi Semesta yang melibatkan pemerintah, keluarga, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya.

Namun, perluasan akses harus diiringi peningkatan kompetensi pendidik dan penyediaan lingkungan belajar yang aman serta inklusif. Pemerintah menargetkan semakin banyak anak usia 5–6 tahun memperoleh layanan PAUD bermutu sebelum memasuki sekolah dasar.

Direktur SEAMEO CECCEP, Vina Adriany, memaparkan capaian lembaga sepanjang tahun fiskal 2025/2026, mulai dari penelitian dan pengembangan, peningkatan kapasitas tenaga pendidik, advokasi kebijakan, hingga penguatan kemitraan regional.

Di tingkat Asia Tenggara, SEAMEO CECCEP turut mendorong penyebarluasan ASEAN–SEAMEO Joint Roadmap on Early Childhood Care and Education in Southeast Asia. Kerangka tersebut menjadi acuan bersama untuk memperluas akses terhadap layanan pendidikan dan pengasuhan anak usia dini yang merata, inklusif, dan berkualitas.

Agenda riset lembaga juga mencakup etnoparenting atau praktik pengasuhan berbasis nilai dan kearifan lokal, pendidikan anti-bias, serta penguatan numerasi anak usia dini. Pemanfaatan kecerdasan buatan (AI) untuk mendukung kompetensi pendidik turut dieksplorasi, dengan tetap menempatkan kebutuhan dan kepentingan anak sebagai prioritas.

Penguatan kapasitas tenaga profesional dilakukan melalui berbagai program lintas negara. Di antaranya, pelatihan guru di Malaysia menggunakan modul Our Happy Neighbourhood, pelatihan calon dosen PAUD di Kamboja pada 2025, serta pelatihan pendidikan inklusif bersama Hiroshima University. Webinar dan lokakarya regional juga dimanfaatkan untuk memperluas pertukaran pengetahuan dan pengalaman.

Perwakilan Sekretariat SEAMEO, Alejandro Ibanez, menilai Pertemuan Governing Board berperan strategis dalam menerjemahkan prioritas regional menjadi langkah konkret. Menurut dia, penguatan kelembagaan, riset berbasis bukti, inovasi, kemitraan, dan pemantauan berkala menjadi kunci menjaga relevansi program di tengah perkembangan teknologi dan perubahan pola berbagi pengetahuan.

Vina juga mengapresiasi dukungan Direktur Pendidikan Anak Usia Dini Kemendikdasmen, Kurniawan, terhadap program SEAMEO CECCEP.

Melalui pertemuan tersebut, SEAMEO CECCEP berharap kolaborasi antarnegara dan mitra semakin kuat sehingga lebih banyak anak di Asia Tenggara mendapatkan kesempatan yang setara untuk belajar, tumbuh, dan berkembang secara optimal.

monitorday.com | DALAM dunia pasar modal, angka-angka tidak selalu menceritakan keseluruhan keadaan. Pergerakan harga saham memang dipengaruhi kinerja perusahaan, suku bunga, nilai tukar, dan kondisi ekonomi global. Namun, di balik berbagai indikator tersebut, terdapat faktor yang tidak kalah menentukan: kepercayaan.

Investor tidak hanya membeli saham berdasarkan apa yang terjadi hari ini. Mereka mengambil keputusan berdasarkan keyakinan terhadap apa yang mungkin terjadi esok hari. Ketika keyakinan menguat, keberanian mengambil risiko meningkat. Sebaliknya, ketika ketidakpastian membesar, bahkan perusahaan dengan fundamental yang baik dapat kehilangan daya tarik di mata investor.

Fenomena itu kembali terlihat di pasar modal Indonesia pada Oktober 2026. Pengumuman Morgan Stanley Capital International (MSCI) mengenai kemungkinan penurunan klasifikasi pasar Indonesia dari emerging market menjadi standalone market memicu tekanan besar terhadap Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG).

Pada perdagangan Jumat, 16 Oktober 2026, IHSG terpuruk 11,57 persen. Situasi tersebut tidak sekadar mencerminkan perubahan harga saham, tetapi juga meningkatnya kekhawatiran mengenai posisi Indonesia dalam peta investasi global.

Di tengah situasi itulah Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mendatangi Bursa Efek Indonesia (BEI). Ia hadir bersama pimpinan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Danantara Indonesia, dan Kepolisian Republik Indonesia. Kehadiran para pemangku kepentingan tersebut membawa pesan bahwa gejolak pasar menjadi perhatian serius berbagai lembaga negara.

Empat hari kemudian, pada 20 Oktober 2026, IHSG mencatat penguatan 5,65 persen atau 282,28 poin ke posisi 5.278,89. Pemulihan ini tentu dipengaruhi berbagai faktor, termasuk pembelian saham setelah koreksi tajam dan langkah otoritas bursa. Namun, rangkaian peristiwa tersebut kembali menghadirkan perbincangan mengenai fenomena yang mulai dikenal sebagai Dasco Effect.

Pertanyaannya, mengapa komunikasi seorang tokoh politik dapat memperoleh perhatian begitu besar dari pelaku pasar? Dan bagaimana kepercayaan yang terbentuk dari komunikasi politik dapat memberikan manfaat lebih luas bagi perekonomian Indonesia?

Lahirnya Dasco Effect

Istilah Dasco Effect menarik karena menggambarkan pertemuan antara dinamika politik dan psikologi pasar. Dalam sejumlah peristiwa, komunikasi Dasco mengenai kondisi ekonomi dan langkah koordinasi antarlembaga mendapat perhatian investor, terutama ketika pasar menghadapi tekanan.

Salah satu momentum penting terjadi pada 9 Juni 2026. Ketika saham-saham perbankan mengalami tekanan, Dasco mempertemukan pimpinan bank-bank yang tergabung dalam Himpunan Bank Milik Negara (Himbara), Danantara, dan sejumlah lembaga keuangan negara.

Pertemuan tersebut membahas kondisi fundamental perbankan serta kemungkinan pembelian kembali saham atau buyback. Dasco menyampaikan bahwa kinerja perbankan nasional masih menunjukkan perkembangan yang baik, meskipun harga sejumlah saham telah mengalami koreksi.

Pada hari yang sama, IHSG menguat 7,57 persen atau 404,51 poin ke level 5.746,65. Saham-saham berkapitalisasi besar, termasuk sektor perbankan, menjadi bagian penting dari penguatan pasar.

Kenaikan tersebut juga dipengaruhi kebijakan suku bunga Bank Indonesia dan perkembangan sentimen pasar lainnya. Namun, rencana pembelian kembali saham BUMN menjadi salah satu faktor yang secara khusus diperhatikan investor.

Peristiwa ini memberikan gambaran bagaimana pasar merespons informasi yang berkaitan dengan kemungkinan tindakan konkret. Ketika pemangku kepentingan menunjukkan koordinasi dan membuka pilihan kebijakan, investor memperoleh informasi baru untuk menilai risiko serta prospek investasinya.

Dalam konteks itulah Dasco Effect dapat dipahami. Ia bukan sekadar persepsi bahwa kehadiran seorang tokoh akan menaikkan harga saham. Fenomena tersebut lebih tepat dibaca sebagai respons pasar terhadap sinyal bahwa persoalan ekonomi sedang memperoleh perhatian dan koordinasi dari para pengambil keputusan.

Kekuatan Sinyal Politik

Untuk memahami fenomena tersebut, kita dapat menggunakan signaling theory yang dikembangkan Michael Spence dalam Job Market Signaling (1973).

Dalam teori ini, sinyal menjadi penting ketika terdapat ketimpangan informasi antara pihak-pihak yang terlibat dalam suatu keputusan ekonomi. Informasi yang kredibel dapat membantu pihak penerima sinyal memperkirakan kondisi yang belum sepenuhnya diketahui.

Di pasar modal, ketimpangan informasi selalu menjadi persoalan. Investor tidak memiliki kepastian mengenai seluruh keputusan yang akan diambil pemerintah, arah kebijakan regulator, maupun perkembangan ekonomi global. Mereka berusaha membaca berbagai informasi untuk memperkirakan risiko dan peluang.

Karena itu, komunikasi politik memiliki dimensi ekonomi yang nyata. Pernyataan seorang pejabat dapat memberikan petunjuk mengenai arah kebijakan. Pertemuan antarlembaga dapat menunjukkan adanya koordinasi. Sementara keputusan yang konkret dapat memperkuat keyakinan bahwa suatu persoalan sedang ditangani.

Posisi Dasco menarik dalam kerangka ini. Sebagai Wakil Ketua DPR RI sekaligus Ketua Harian Partai Gerindra, ia berada pada persimpangan antara kelembagaan legislatif dan komunikasi politik pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Kedudukan tersebut memungkinkan pernyataan dan langkah koordinasinya memperoleh perhatian dari berbagai pihak, termasuk pelaku pasar. Bagi investor, informasi tidak hanya dinilai berdasarkan isi pernyataan, tetapi juga berdasarkan kewenangan, kapasitas koordinasi, dan kemungkinan tindak lanjut dari pihak yang menyampaikannya.

Ketika Dasco hadir bersama pimpinan OJK dan Danantara di BEI, pesan yang muncul tidak berhenti pada pernyataan optimisme. Kehadiran lintas lembaga itu menunjukkan adanya ruang koordinasi antara pengawasan politik, otoritas pasar modal, dan pengelola investasi negara.

Meski demikian, sinyal baru memiliki nilai yang kuat apabila diikuti tindakan yang dapat diverifikasi. Koordinasi politik tidak menggantikan keputusan regulator, dan perhatian legislatif tidak menghapus kebutuhan terhadap mekanisme pasar yang transparan.

Justru di sinilah relevansi Dasco Effect. Kepercayaan dapat mulai terbentuk melalui komunikasi, tetapi hanya dapat dipertahankan melalui konsistensi tindakan.

Psikologi Kepercayaan

Peran kepercayaan dalam ekonomi sesungguhnya bukan gagasan baru. John Maynard Keynes, melalui The General Theory of Employment, Interest and Money (1936), memperkenalkan konsep animal spirits untuk menjelaskan bagaimana dorongan psikologis dan keyakinan terhadap masa depan ikut memengaruhi keputusan ekonomi.

Dalam pandangan Keynes, keputusan investasi tidak sepenuhnya dapat dijelaskan melalui perhitungan matematis. Masa depan selalu mengandung ketidakpastian. Karena itu, keberanian berinvestasi turut bergantung pada keyakinan bahwa kegiatan ekonomi akan terus bergerak dan memberikan hasil.

Konsep tersebut tetap relevan dalam pasar keuangan modern. Investor dapat membaca laporan keuangan yang sama, tetapi mengambil keputusan berbeda karena memiliki tingkat keyakinan yang tidak sama terhadap prospek ekonomi.

Ketika pasar menghadapi tekanan besar, persoalannya tidak selalu terletak pada memburuknya seluruh fundamental perusahaan. Kekhawatiran terhadap risiko yang belum pasti dapat mendorong investor menjual aset secara bersamaan.

Dalam keadaan seperti itu, komunikasi yang kredibel dapat membantu memperbaiki ekspektasi. Investor memperoleh alasan untuk menilai kembali apakah tekanan harga telah mencerminkan keadaan fundamental yang sebenarnya.

Kunjungan Dasco ke BEI pada Oktober 2026 dapat dibaca melalui perspektif tersebut. Kehadirannya bersama sejumlah pimpinan lembaga negara menunjukkan bahwa persoalan pasar modal tidak diperlakukan sebagai urusan teknis bursa semata.

Pengamat politik Bawono Kumoro, misalnya, menilai kunjungan tersebut dapat memberikan ketenangan kepada pelaku pasar karena memperlihatkan koordinasi antara legislatif, regulator, dan pemerintah dalam merespons gejolak.

Penilaian tersebut membantu menjelaskan mengapa kehadiran politik dapat memiliki makna psikologis. Dalam situasi ketidakpastian, perhatian yang disertai koordinasi dapat mengurangi kekhawatiran bahwa suatu persoalan dibiarkan tanpa respons.

Namun, psikologi pasar juga memiliki batas. Kepercayaan yang dibangun melalui komunikasi harus bertemu dengan data, fundamental ekonomi, dan kebijakan yang mampu menjawab persoalan sesungguhnya.

Optimisme tidak cukup hanya disampaikan. Ia harus memiliki alasan untuk dipercaya.

Jembatan Politik dan Ekonomi

Fenomena Dasco Effect juga memperlihatkan pentingnya hubungan antara politik dan ekonomi dalam pengelolaan negara modern.

Pasar membutuhkan kepastian hukum, stabilitas kebijakan, serta kelembagaan yang bekerja secara konsisten. Sementara itu, banyak persoalan ekonomi tidak dapat diselesaikan oleh satu lembaga karena melibatkan kewenangan yang berbeda.

DPR memiliki fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. OJK bertanggung jawab atas pengaturan serta pengawasan sektor jasa keuangan. BEI menyelenggarakan perdagangan efek sesuai kewenangannya. Pemerintah dan Danantara memiliki peran tersendiri dalam kebijakan ekonomi dan pengelolaan investasi negara.

Seluruh lembaga tersebut menjalankan fungsi yang berbeda. Namun, ketika pasar menghadapi tekanan sistemik, koordinasi diperlukan agar respons yang diambil tidak berjalan sendiri-sendiri.

Dalam kunjungan 16 Oktober 2026, Dasco meminta otoritas bursa terus melakukan perbaikan dan memperhatikan masukan MSCI. Pada kesempatan yang sama, OJK menjelaskan langkah reformasi pasar modal, termasuk peningkatan keterbukaan kepemilikan saham, penguatan pengawasan, dan penegakan hukum.

Langkah tersebut penting karena persoalan yang dihadapi Indonesia menyangkut kredibilitas pasar di mata investor internasional. Kekhawatiran mengenai transparansi dan tata kelola tidak cukup dijawab dengan ajakan untuk tetap optimistis.

Diperlukan perbaikan yang dapat dilihat, diukur, dan dievaluasi.

Di sinilah komunikasi politik menemukan fungsi produktifnya. Kehadiran tokoh politik dapat membantu mempertemukan perhatian publik dengan agenda pembenahan kelembagaan. Fungsi pengawasan juga dapat menjaga agar komitmen perbaikan tidak berhenti pada konferensi pers.

Dasco Effect, dalam pengertian ini, menarik bukan karena memperlihatkan dominasi politik atas pasar, tetapi karena membuka kemungkinan koordinasi politik yang mendukung pemulihan kepercayaan ekonomi.

Pasar yang sehat tetap membutuhkan regulator independen, penegakan aturan yang konsisten, dan keputusan investasi berdasarkan mekanisme yang wajar. Koordinasi politik seharusnya memperkuat seluruh fondasi tersebut.

Dari Bursa ke Ekonomi Riil

Kepercayaan pasar modal memiliki hubungan yang lebih luas dengan pertumbuhan ekonomi. Bursa bukan hanya tempat memperdagangkan saham, tetapi juga bagian dari sistem penghimpunan modal untuk membiayai kegiatan produktif.

Ketika investor percaya terhadap prospek ekonomi dan kualitas tata kelola, perusahaan memiliki peluang lebih besar memperoleh pendanaan melalui penerbitan saham maupun instrumen pasar modal lainnya.

Akses pendanaan yang lebih baik dapat membantu perusahaan membangun fasilitas produksi, meningkatkan kapasitas usaha, mengembangkan teknologi, dan memperluas pasar. Aktivitas tersebut kemudian berpotensi menciptakan pekerjaan serta meningkatkan permintaan terhadap barang dan jasa.

Hubungan ini dapat dijelaskan melalui konsep cost of capital atau biaya modal. Semakin besar risiko yang dipersepsikan investor, semakin tinggi imbal hasil yang biasanya mereka tuntut. Akibatnya, perusahaan menghadapi biaya yang lebih besar untuk memperoleh pendanaan.

Sebaliknya, ketika kepercayaan meningkat dan persepsi risiko menurun secara berkelanjutan, biaya modal berpotensi menjadi lebih kompetitif. Perusahaan memiliki ruang yang lebih baik untuk membiayai investasi jangka panjang.

Bagi Indonesia, mekanisme tersebut penting karena pembangunan ekonomi membutuhkan pembiayaan dalam jumlah besar. Hilirisasi industri, pengembangan infrastruktur, transformasi energi, penguatan teknologi, serta ekspansi usaha nasional memerlukan dukungan modal yang berkelanjutan.

Kepercayaan investor juga relevan bagi penguatan sektor perbankan. Harga saham memang tidak secara langsung menentukan kemampuan bank menyalurkan kredit. Namun, valuasi yang sehat dan akses permodalan yang baik dapat mendukung kemampuan lembaga keuangan memperkuat struktur modalnya.

Melalui sistem keuangan yang sehat, pembiayaan dapat menjangkau kegiatan ekonomi yang lebih luas, termasuk perusahaan menengah dan usaha produktif yang menjadi bagian dari rantai pasok industri nasional.

Meski demikian, kenaikan IHSG tidak otomatis berarti ekonomi riil langsung mengalami pertumbuhan. Penguatan harga saham di pasar sekunder tidak selalu menghasilkan tambahan modal baru bagi perusahaan.

Manfaat ekonomi yang lebih luas baru terbentuk ketika kepercayaan tersebut mendorong penghimpunan dana produktif, investasi baru, ekspansi usaha, dan peningkatan kegiatan ekonomi.

Karena itu, ukuran keberhasilan Dasco Effect tidak cukup dilihat dari seberapa tinggi indeks bergerak. Yang lebih penting ialah bagaimana optimisme pasar dapat menjadi modal untuk memperkuat investasi dan aktivitas ekonomi nasional.

Melembagakan Kepercayaan

Kepercayaan yang muncul melalui figur politik dapat menjadi modal awal. Namun, keberlanjutannya membutuhkan institusi yang mampu menjaga kepastian tanpa bergantung pada kehadiran seorang tokoh.

Pandangan ini sejalan dengan pemikiran Douglass C. North dalam Institutions, Institutional Change and Economic Performance (1990). North menjelaskan bahwa institusi berperan membentuk aturan permainan dalam kehidupan ekonomi dan memengaruhi ketidakpastian yang dihadapi para pelakunya.

Dalam kerangka tersebut, kualitas institusi memengaruhi keputusan investasi karena menentukan seberapa jelas aturan berlaku, bagaimana hak dilindungi, dan sejauh mana komitmen dapat dipercaya.

Relevansinya bagi pasar modal Indonesia sangat besar. Kepercayaan investor internasional membutuhkan transparansi kepemilikan saham, kualitas informasi emiten, penegakan hukum, perlindungan investor, dan konsistensi pengawasan.

Investor domestik juga membutuhkan fondasi yang sama. Pertumbuhan jumlah investor ritel harus diikuti penguatan literasi keuangan dan perlindungan terhadap praktik yang merugikan.

Momentum perhatian politik terhadap bursa semestinya dimanfaatkan untuk mempercepat pembenahan tersebut.

Dalam konteks ini, Dasco Effect dapat memperoleh makna yang lebih mendalam. Perhatian terhadap seorang figur politik menjadi titik masuk untuk memperkuat kepercayaan terhadap sistem ekonomi secara keseluruhan.

Ketika komunikasi politik diikuti koordinasi yang efektif, pengawasan yang konsisten, dan reformasi yang terukur, kepercayaan tidak lagi bergantung pada pernyataan sesaat. Ia menjadi bagian dari kualitas tata kelola.

Indonesia membutuhkan keadaan semacam itu untuk memperluas basis investornya, meningkatkan daya tarik pasar modal, dan memastikan sistem pembiayaan mampu mendukung pembangunan jangka panjang.

Pada akhirnya, fenomena Dasco Effect memberikan pelajaran bahwa ekonomi modern tidak hanya membutuhkan fundamental yang kuat, tetapi juga komunikasi yang mampu menjelaskan arah kebijakan dan membangun keyakinan terhadap masa depan.

Kehadiran Dasco di tengah gejolak bursa memperlihatkan bagaimana koordinasi politik dapat menjadi sinyal yang diperhatikan pasar. Namun, nilai terbesarnya terletak pada peluang menjadikan perhatian tersebut sebagai dorongan untuk memperkuat kelembagaan ekonomi.

Kepercayaan tidak dapat dibangun hanya dengan pernyataan. Ia tumbuh ketika komunikasi bertemu dengan tindakan, ketika kebijakan memiliki arah yang jelas, dan ketika institusi mampu memberikan kepastian.

Dasco Effect pada akhirnya bukan semata cerita tentang pergerakan IHSG. Ia menjadi pengingat bahwa kepercayaan adalah modal ekonomi yang berharga. Tugas berikutnya ialah memastikan modal tersebut tidak berhenti sebagai optimisme di lantai bursa, tetapi mengalir menjadi investasi produktif, pertumbuhan usaha, dan kesejahteraan masyarakat Indonesia.

Monitorday.com – Kesejahteraan nelayan tidak luput dari perhatian Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dalam dua tahun kepemimpinan. Perhatian ini diwujudukan dalam Kampung Nelayan Merah Putih atau KNMP yang terintegrasi dengan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP). Dengan semangat 2 Tahun Gerak Nyata, KNMP menjadi upaya pemerintah untuk memperkuat sektor pangan nasional.

Program ini sudah berjalan sejak 2025 sebagai program prioritas dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). KNMP digagas sebagai salah satu Program Strategis Nasional yang tertuang dalam Asta Cita. Selain itu, KNMP merupakan salah satu program prioritas sebagaimana Instruksi Presiden Nomor 14 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembangunan Kawasan Swasembada Pangan, Energi, dan Air Nasional.

Secara umum, program ini bertujuan mengembangkan kawasan pesisir dan kampung budidaya sehingga menjadi pusat ekonomi kelautan yang berdaya saing, berkelanjutan, dan produktif. KNMP ini beroperasi dengan basis komunitas dan mengintegrasikan nilai rantai ekosistem yang lengkap di satu kawasan, mulai dari tahap produksi, pengolahan, distribusi, hingga pemasaran.

Dalam pidato kenegaraan di Sidang Tahunan MPR RI pada 14 Agustus 2026, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan bahwa KNMP akan dilengkapi dengan berbagai fasilitas pendukung kegiatan perikanan. Presiden merinci fasilitasnya, antara lain pelabuhan, dermaga, tempat pelelangan ikan, ruang penyimpanan dingin, bengkel, pengolahan hasil laut, perumahan, dan fasilitas sosial.

“Nilai perikanan kita setiap tahun adalah sekitar US$ 34 miliar, baru mungkin 5% yang dapat kita nikmati, sisanya diambil oleh kapal-kapal negara lain tanpa izin kita,” ujar Prabowo dalam pidato kenegaraan pada Sidang Bersama MPR, DPR, dan DPD RI di Gedung Nusantara, Jumat (14/8/2026).

Sejak tahun 2025, pemerintah telah berhasil membangun 100 kampung nelayan yang tersebar di seluruh Indonesia. Dalam tahap pertama, sudah ada 65 KNMP yang beroperasi, sementara 35 sisanya masuk ke dalam pembangunan tahap kedua. Dalam jangka panjang, pemerintah menargetkan akan ada 5.000 KNMP di seluruh Indonesia hingga 2029. Pembangunannya akan mempertimbangkan kondisi geografis, kebutuhan masyarakat, dan potensi ekonomi setiap kawasan pesisir.

Dari sisi anggaran, Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan mencatat APBN mendukung pembangunan KNMP hingga Rp1,1 triliun pada 2025. Anggaran ini digunakan untuk mendukung pembangunan kawasan dan fasilitas penunjang kegiatan nelayan.

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) telah menetapkan KNMP Samber-Binyeri di Biak Numfor, Papua, sebagai proyek percontohan KNMP. Produktivitas dan kehidupan nelayan di Samber-Binyeri berubah menjadi lebih baik berkat datangnya KNMP.

Melansir data KKP, produksi ikan berhasil meningkat 121%, dari 552 kg per bulan menjadi 1.221 kg per bulan. Dengan produksi yang meningkat, penjualan ikan dan pendapatan nelayan pun turut meningkat. Penjualan ikan naik 90% dari Rp10,8 juta per bulan menjadi Rp20,5 juta per bulan. Pendapatan nelayan naik 89% dari Rp6,06 juta per bulan menjadi Rp11,43 juta per bulan. Terakhir, berkat bantuan fasilitas melaut di KNMP, nelayan bisa melaut lebih lama, dari awalnya 9 hari menjadi 13 hari.

Tingginya performa ini berhasil memenuhi kebutuhan konsumsi lokal, hingga mengirimkan hasil tangkapannya ke penjuru negeri di Indonesia. Total sudah ada 15 kali pengiriman sebanyak 231 ton ikan senilai Rp4,36 miliar. Tujuan pengiriman ini meliputi Jakarta, Semarang, Bitung, dan Surabaya.

Keberhasilan ini juga dirasakan oleh nelayan Desa Tongke-Tongke, Kabupaten Sinjai, Sulawesi Selatan yang sudah beroperasi sejak Mei 2026. Dalam waktu empat bulan, rata-rata pendapatan nelayan di kawasan tersebut meningkat dari Rp4 juta menjadi Rp7 juta per bulan. Kegiatan operasional di Tongke-Tongke berhasil menyerap 39 tenaga kerja lokal dan sudah menarik total 80 anggota koperasi.

Tidak hanya ikan segar, KNMP Tongke-Tongke juga mengolah tuna segar menjadi tuna loin. Bahkan, tuna loin ini sudah mengirimkan 65 ton tuna loin senilai Rp2,54 miliar lewat mitra koperasi. Terbaru, pada 27 September 2026, kampung ini kembali mengirimkan 12 ton tuna loin ke Jakarta untuk memenuhi kebutuhan bahan baku unit pengolahan ikan.

Ketua Satuan Tugas Operasionalisasi KNMP, Irjen Pol Victor Gustaaf Manoppo, menjelaskan bahwa konsistensi pengiriman produk perikanan dari kawasan tersebut menunjukkan berkembangnya ekosistem bisnis perikanan di daerah.

“Ini tentu membawa dampak ekonomi yang lebih baik kepada para nelayan sekitar,” ujar Victor.

Bupati Sinjai Ratnawati Arif menilai kehadiran KNMP memberikan peluang untuk memperkuat perekonomian masyarakat pesisir. Keberadaan fasilitas penyimpanan dingin, pengolahan hasil tangkapan, dan jaringan pemasaran membantu meningkatkan kualitas produk serta memperluas pilihan usaha masyarakat. Ratnawati menyebut program tersebut berpotensi meningkatkan produksi perikanan dan pendapatan nelayan apabila fasilitas dikelola secara optimal.

“Program ini (KNMP) diproyeksikan mampu meningkatkan produksi perikanan rata-rata hingga kurang lebih 800 ton per tahun per lokasi dan mampu menaikkan pendapatan nelayan hingga 75 persen,” ujarnya.

Ke depan, pemerintah akan terus memperluas pembangunan KNMP secara bertahap menuju target 5.000 kampung nelayan pada 2029. Langkah ini diharapkan mampu memperkuat kemandirian pangan nasional, membuka lebih banyak lapangan kerja, serta menjadikan kawasan pesisir sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru. Dengan demikian, transformasi sektor kelautan dan perikanan tidak hanya tercermin dari peningkatan hasil produksi, tetapi juga dari kesejahteraan nelayan yang semakin meningkat.

Monitorday.com – PT PLN (Persero) memasuki babak baru kepemimpinan setelah Suroso Isnandar ditunjuk sebagai Direktur Utama menggantikan Darmawan Prasodjo melalui Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) pada 14 Oktober 2026. Pergantian tersebut menjadi bagian dari dinamika pengelolaan perusahaan energi milik negara di bawah koordinasi Danantara Indonesia.

Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi Bahlil Lahadalia menyebut pergantian direktur utama sebagai aksi korporasi yang menjadi kewenangan pemegang saham. Perubahan kepemimpinan ini menjadi perhatian publik karena PLN memiliki peran strategis dalam menjamin ketersediaan listrik bagi rumah tangga, dunia usaha, dan sektor industri.

Pergantian tersebut berlangsung setelah insiden pemadaman listrik atau blackout melanda Batam, Kepulauan Riau. Bahlil menyampaikan sejumlah kemungkinan penyebab teknis gangguan, termasuk faktor cuaca dan persoalan pada jaringan listrik. Meski demikian, pergantian direktur utama tidak dapat langsung disimpulkan sebagai akibat dari insiden tersebut tanpa keterangan resmi yang memastikan hubungan keduanya.

Tantangan utama Suroso Isnandar adalah memastikan keandalan pasokan listrik di tengah meningkatnya kebutuhan energi nasional. Gangguan listrik bukan hanya menghambat aktivitas masyarakat, tetapi juga dapat memengaruhi operasional industri, layanan publik, perdagangan, dan sektor usaha yang bergantung pada kontinuitas pasokan energi.

Karena itu, kepemimpinan baru perlu menjadikan evaluasi jaringan dan sistem penanganan gangguan sebagai prioritas. Penguatan pemeliharaan infrastruktur, peningkatan kesiapan petugas, serta penggunaan teknologi pemantauan jaringan dapat menjadi bagian dari upaya mengurangi risiko pemadaman dan mempercepat pemulihan ketika gangguan terjadi.

Selain keandalan pasokan, efisiensi operasional juga menjadi pekerjaan penting. PLN perlu memastikan investasi infrastruktur dilakukan secara tepat sasaran, pengelolaan biaya berjalan transparan, dan kualitas pelayanan pelanggan terus meningkat. Keberhasilan transformasi perusahaan semestinya diukur melalui indikator yang jelas, seperti frekuensi pemadaman, durasi gangguan, kecepatan pemulihan, serta efektivitas penanganan pengaduan.

Di sisi lain, PLN juga menghadapi agenda transisi energi dan pengembangan energi terbarukan. Perubahan menuju sistem energi yang lebih bersih memerlukan perencanaan investasi, kesiapan jaringan, dan pengelolaan pasokan yang terintegrasi. Tantangannya adalah menjaga keseimbangan antara keberlanjutan lingkungan, keterjangkauan biaya listrik, dan keandalan layanan.

Pergantian pimpinan pada akhirnya harus menghasilkan perubahan yang dapat dirasakan masyarakat. Publik membutuhkan listrik yang stabil, pelayanan yang responsif, dan pengelolaan perusahaan yang akuntabel. Dengan demikian, keberhasilan Suroso Isnandar tidak cukup dinilai dari pergantian jabatan, tetapi dari kemampuannya memperkuat kinerja PLN

Monitorday.com –  Program Revitalisasi Satuan Pendidikan Tahun 2026 menjangkau 943 sekolah di Kalimantan Barat dengan dukungan anggaran Rp846,68 miliar. Untuk memastikan pelaksanaannya berjalan sesuai kebutuhan satuan pendidikan, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti meninjau langsung proses revitalisasi di SMAN 7 Pontianak dan SD Negeri 39 Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya, Sabtu (17/10). Program ini diarahkan untuk menghadirkan fasilitas belajar yang lebih aman, nyaman, dan layak bagi murid serta guru.

“Kita targetkan revitalisasi ribuan satuan pendidikan tahun ini sebagai wujud komitmen Bapak Presiden Prabowo Subianto untuk memperbaiki mutu dan kualitas pembelajaran anak bangsa di seluruh Indonesia,” ujar Menteri Mu’ti.

Di Kota Pontianak, program revitalisasi pada 2026 mencakup 46 sekolah dengan total anggaran Rp38,35 miliar. Pelaksanaannya juga melibatkan 585 tenaga kerja lokal. Salah satu sekolah yang menerima bantuan tersebut adalah SMAN 7 Pontianak, yang membutuhkan perbaikan sejumlah fasilitas untuk mendukung keamanan dan kenyamanan kegiatan belajar.

Kepala SMAN 7 Pontianak, Ibrahim, mengatakan sekolah yang berdiri sejak 1973 tersebut belum pernah menerima program revitalisasi. Sejumlah fasilitas, termasuk laboratorium komputer, laboratorium bahasa, dan ruang kelas, mengalami kerusakan sehingga membutuhkan penanganan segera demi keselamatan warga sekolah. “Maka dari itu yang darurat kami utamakan dulu, demi kenyamanan dan keamanan belajar,” ujar Ibrahim. Pada 2026, SMAN 7 Pontianak memperoleh alokasi bantuan revitalisasi sebesar Rp1,05 miliar untuk perbaikan laboratorium komputer, laboratorium bahasa, dan ruang kelas. Perbaikan tersebut diharapkan dapat membantu sekolah memenuhi kebutuhan fasilitas belajar yang lebih layak.

Keterbatasan ruang kelas yang layak juga memengaruhi pengaturan kegiatan belajar di sekolah tersebut. Selama dua tahun terakhir, SMAN 7 Pontianak menerapkan pembelajaran dalam dua sesi, pagi dan sore, untuk mengakomodasi kebutuhan rombongan belajar.

Wakil Kepala Sekolah Bidang Sarana dan Prasarana SMAN 7 Pontianak, Reza Pratama, mengatakan ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai dibutuhkan untuk mendukung kegiatan pembelajaran dan memberi kesempatan kepada murid untuk belajar dengan lebih baik. “Kami sangat butuh bantuan terkait pembangunan ini, karena ketika kita mempunyai prasarana dan sarana yang bagus, kita bisa melangkah lebih jauh juga,” ungkap Reza.

Harapan agar fasilitas sekolah semakin layak juga disampaikan Aida Nafisa Aristantio, siswi kelas XII SMAN 7 Pontianak. Ia berharap proses revitalisasi dapat segera selesai sehingga guru dan murid dapat menggunakan fasilitas sekolah dengan lebih nyaman. “Kami berharap revitalisasi gedung ini dapat segera selesai sehingga guru bisa kembali memiliki ruang guru dan anak murid bisa belajar dengan normal,” tutur Aida.

Kebutuhan perbaikan fasilitas juga menjadi perhatian di SD Negeri 39 Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya. Pada 2026, sekolah tersebut memperoleh bantuan revitalisasi sebesar Rp2,2 miliar untuk rehabilitasi ruang kelas dan pembangunan ruang kelas baru.

Aqila Viandra, siswi kelas 6A SD Negeri 39 Sungai Raya, menyambut gembira rencana pembangunan ruang kelas baru di sekolahnya. Ia berharap fasilitas tersebut dapat membuat kegiatan belajar semakin menyenangkan. “Wah senang banget, karena ruangan baru juga, tambah senang, tambah semangat,” ucap Aqila.

Secara nasional, pemerintah menargetkan revitalisasi 71.744 satuan pendidikan pada 2026. Pada 2025, sebanyak 16.167 sekolah telah menerima program revitalisasi. Pemerintah terus mendorong perbaikan sarana dan prasarana pendidikan agar semakin banyak sekolah memiliki fasilitas yang layak untuk mendukung kegiatan belajar mengajar.

Melalui program revitalisasi, Kemendikdasmen berupaya mendukung penyediaan lingkungan belajar yang aman dan nyaman bagi murid serta membantu sekolah memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana pendidikan. “Mari terus bersemangat dan berdedikasi mencerdaskan bangsa, memastikan setiap anak Indonesia mendapatkan fasilitas belajar yang layak dan berkualitas,” imbau Mendikdasmen.

Monitorday.com – Sebanyak 67 persen masyarakat percaya pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mampu menjalankan tugas dengan baik. Meski demikian, tingkat kepuasan terhadap kinerja keduanya masih terpaut cukup jauh.

Temuan survei Parameter Politik Indonesia (PPI) itu disampaikan Direktur Eksekutif PPI Adi Prayitno di Jakarta, Minggu.

“Sebanyak 67,0 persen masyarakat masih optimistis bahwa pemerintah akan mampu menjalankan kewajibannya dengan baik,” kata Adi.

Survei tersebut mencatat 24,4 persen responden tidak percaya pemerintah mampu menjalankan tugasnya dengan baik. Sementara itu, 8,6 persen lainnya tidak memberikan jawaban.

Dari sisi kepuasan terhadap kinerja, Presiden Prabowo memperoleh angka 65,2 persen, sedangkan 32,5 persen responden menyatakan tidak puas.

Adapun tingkat kepuasan terhadap kinerja Wakil Presiden Gibran berada di angka 49 persen. Sebanyak 38,5 persen responden menyatakan tidak puas terhadap kinerjanya.

Adi menilai peningkatan kinerja bersama diperlukan untuk mendongkrak kepuasan publik hingga melampaui 70 persen.

“Hal ini menunjukkan bahwa untuk mampu mengembalikan level kepuasan hingga di atas 70 persen dibutuhkan peningkatan kinerja bersama,” ujarnya.

Survei PPI ini melibatkan 1.200 responden berusia minimal 17 tahun atau sudah menikah. Sampel dipilih menggunakan metode multistage random sampling dengan cakupan 38 provinsi.

Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara tatap muka pada 26 September hingga 6 Oktober 2026. Responden tersebar di 116 kabupaten/kota, 120 kecamatan, serta 120 desa/kelurahan.

Hasil survei tersebut menggambarkan optimisme dan penilaian responden terhadap pemerintahan Prabowo-Gibran pada periode pengumpulan data. Namun, informasi mengenai margin of error dan tingkat kepercayaan survei tidak dicantumkan dalam keterangan yang tersedia.

Monitorday.com – Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) António Guterres mengapresiasi kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dalam politik luar negeri serta langkah konkret Indonesia membantu rakyat Palestina. Apresiasi itu disampaikan dalam pertemuan bilateral di kediaman pribadi Prabowo di Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Minggu (19/10).

Sekretariat Kabinet dalam keterangan resminya di Jakarta, Senin, menyebut Guterres juga berpamitan kepada Prabowo menjelang berakhirnya masa jabatan sebagai Sekjen PBB pada Desember 2026.

Guterres menilai Indonesia di bawah kepemimpinan Prabowo berperan penting dalam mendorong ketertiban dunia dan memperjuangkan perdamaian internasional. Ia juga menyampaikan terima kasih atas kontribusi Indonesia dalam pengiriman pasukan penjaga perdamaian PBB.

Selain itu, Guterres mengapresiasi kepemimpinan Indonesia dalam mendorong skema pembiayaan pembangunan yang inovatif serta kontribusinya dalam upaya menanggulangi dan mengantisipasi dampak perubahan iklim.

Pertemuan tersebut turut membahas reformasi sistem multilateral, kemajuan pencapaian Agenda 2030, serta berbagai persoalan global dan regional. Situasi Palestina menjadi salah satu isu penting yang dibicarakan kedua pihak.

Sekretariat Kabinet menyatakan pertemuan itu menegaskan eratnya komunikasi dan kemitraan Indonesia dengan PBB. Kerja sama tersebut diarahkan untuk memperkuat stabilitas global, mendorong penyelesaian konflik, serta mewujudkan tatanan dunia yang lebih adil dan sejahtera.

Dalam pertemuan itu, Prabowo didampingi Menteri Luar Negeri Arrmanatha Christiawan Nasir, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Sugiono, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, serta Wakil Tetap RI untuk PBB di New York Umar Hadi.

Sementara itu, Guterres didampingi Utusan Khusus Sekjen PBB untuk Isu Air Retno Marsudi dan Koordinator Residen PBB di Indonesia Gita Sabharwal.

Usai bertemu Prabowo, Guterres dijadwalkan mengunjungi Pusat Misi Pemeliharaan Perdamaian (PMPP) TNI di Kabupaten Bogor, Senin (20/10). Kunjungan itu menjadi bagian dari agenda penghormatan kepada 50 prajurit TNI yang gugur saat menjalankan tugas bersama pasukan penjaga perdamaian PBB.

Wakil Juru Bicara Sekjen PBB Farhan Haq sebelumnya mengatakan Guterres juga akan bertemu dengan prajurit TNI yang bersiap menjalankan misi perdamaian PBB di Republik Afrika Tengah melalui misi MINUSCA.

Dari PMPP TNI, Guterres dijadwalkan melanjutkan agenda ke Kementerian Luar Negeri RI di Jakarta untuk menyampaikan pidato bertajuk “Delapan Dekade Perserikatan Bangsa-Bangsa: Apa Selanjutnya?”

Setelah seluruh agenda di Indonesia rampung, Guterres dijadwalkan kembali ke New York, Amerika Serikat, pada Senin.