Monitorday.com – Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan meluruskan kabar rencana penerapan pajak digital pada 9 November 2026 yang disebut-sebut menyasar transaksi transfer perbankan. DJP menegaskan, kebijakan tersebut bukan pajak baru dan tidak serta-merta membebani transfer uang pribadi maupun remitansi masyarakat.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Inge Diana Rismawanti menjelaskan, kebijakan yang dimaksud merupakan Sistem Pemungutan Pajak atas Transaksi Digital Luar Negeri (SPP-TDLN). Sistem ini dirancang untuk menata pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas transaksi digital dari luar negeri agar lebih tertib, adil, dan berbasis teknologi.

Inge menegaskan, SPP-TDLN tidak mengubah tarif PPN maupun menjadikan seluruh transaksi luar negeri sebagai objek pajak. Pemungutan hanya berlaku terhadap transaksi digital luar negeri yang memenuhi kriteria sebagai objek PPN sesuai ketentuan perundang-undangan.

“Sistem ini dirancang untuk memberikan kepastian, mencegah pemungutan ganda, menjaga perlakuan yang setara antara pelaku usaha dalam negeri dan luar negeri, serta memastikan penggunaan data dilakukan secara aman, terbatas, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” ujar Inge dalam keterangan tertulis, Senin (2/11).

DJP juga menepis kekhawatiran masyarakat terkait pajak transfer bank. Menurut Inge, transfer dana perbankan, pengiriman uang pribadi, maupun remitansi tidak otomatis dikenai PPN melalui sistem tersebut.

SPP-TDLN justru difokuskan untuk memastikan PPN atas pemanfaatan barang dan jasa digital dari luar negeri oleh konsumen Indonesia dapat dipungut sesuai ketentuan. Bank dan lembaga pembayaran yang ditunjuk akan membantu mengidentifikasi transaksi yang memenuhi kriteria objek PPN.

Selain itu, sistem ini dirancang untuk menghindari pemungutan pajak berganda. Jika PPN atas transaksi digital luar negeri sudah dipungut oleh pelaku usaha Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) yang ditunjuk pemerintah, transaksi tersebut tidak akan dipungut kembali melalui SPP-TDLN.

“SPP-TDLN dirancang untuk mencegah pemungutan ganda. Apabila PPN atas suatu transaksi digital luar negeri sudah dipungut oleh pelaku usaha PMSE yang telah ditunjuk, transaksi tersebut tidak dipungut kembali melalui SPP-TDLN,” jelas Inge.

Dari sisi konsumen, mekanisme ini diharapkan menyederhanakan administrasi perpajakan. Masyarakat tidak perlu mengurus sendiri penyetoran dan pelaporan PPN atas layanan digital luar negeri yang memang wajib dipungut pajak.

DJP menyebut penerapan sistem tersebut telah melalui pengujian dalam lingkungan sandboxing dan periode stabilisasi. Pengujian mencakup kesiapan teknologi, proses bisnis, pertukaran data, hingga integrasi dengan lembaga yang terlibat dalam pemungutan pajak.

Pada tahap awal, 25 September 2026, Direktur Jenderal Pajak telah menunjuk enam lembaga sebagai pemungut PPN atau issuer dalam penyelenggaraan SPP-TDLN. Sementara itu, calon issuer lainnya masih menjalani periode stabilisasi sebelum ditetapkan secara resmi.

DJP akan mengumumkan penunjukan lembaga tambahan melalui kanal resmi setelah seluruh tahapan persiapan rampung.

Sebelumnya, Ketua Dewan Penasihat Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Hashim Djojohadikusumo mengungkapkan pemerintah berencana menerapkan pajak digital pada 9 November 2026. Kebijakan tersebut disebut akan melibatkan bank pemerintah, bank swasta, hingga perusahaan teknologi finansial (fintech) untuk mengoptimalkan penerimaan negara.

Hashim bahkan menyebut platform digital seperti Shopee, Lazada, dan GoTo akan dilibatkan dalam pemungutan serta penyetoran pajak yang selama ini belum tertagih.

“Semua bank pemerintah, bank swasta dan semua fintech termasuk Shopee, Lazada, GoTo dan sebagainya harus ikut pungut dan harus setor pajak yang selama ini tidak dipungut,” kata Hashim dalam Rapat Pimpinan Nasional Kadin 2026 di Jakarta, Kamis (29/10).

Menurut Hashim, pemerintah akan memanfaatkan teknologi elektronik, teknologi informasi, hingga kecerdasan buatan (AI) untuk mengoptimalkan pemungutan pajak dari berbagai transaksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Langkah tersebut, lanjutnya, diperlukan untuk meningkatkan penerimaan negara. Hashim menilai rasio penerimaan negara Indonesia yang mencakup pajak, cukai, dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) masih relatif rendah, yakni sekitar 12 persen terhadap produk domestik bruto (PDB).

Monitorday.com – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) tak hanya menjangkau puluhan juta penerima manfaat, tetapi juga menjadi penyerap tenaga kerja dalam skala besar. Hingga akhir Oktober 2026, program andalan pemerintah ini telah melibatkan sekitar 1,03 juta pekerja dan lebih dari 80.000 pemasok lokal dari kalangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono mengatakan, MBG kini telah menjangkau lebih dari 58 juta penerima manfaat. Dari total 27.485 dapur yang beroperasi, sebanyak 26.723 dapur telah berhasil diverifikasi.

“Program ini sendiri secara keseluruhan telah menjangkau lebih dari 58 juta penerima manfaat serta melibatkan sekitar 1,03 juta tenaga kerja dan lebih dari 80.000 pemasok lokal dari kalangan UMKM,” kata Sudaryono dalam keterangan resmi di Jakarta, Senin.

Di tengah ekspansi program yang masif, BGN menegaskan keselamatan pangan tetap menjadi prioritas utama. Sudaryono mengingatkan bahwa setiap insiden keamanan pangan, sekecil apa pun, tidak boleh dianggap remeh, terlebih karena mayoritas penerima manfaat merupakan anak-anak.

“Keamanan pangan menjadi prioritas. Satu anak-pun (yang mengalami insiden akibat keamanan pangan) masih terlalu banyak,” ujarnya.

BGN mencatat, sejak MBG diluncurkan pada 6 Januari 2025, pengelolaan program mengalami perubahan signifikan. Pada tahap awal, hanya sekitar 700 tenaga kerja yang harus mengendalikan operasional kurang lebih 27.000 dapur dengan dukungan infrastruktur yang masih terbatas.

Kondisi tersebut menjadi salah satu alasan BGN memperketat pengawasan operasional. Langkah pembenahan dilakukan melalui penutupan ribuan dapur yang dinilai tidak memenuhi standar kelayakan serta penerapan sanksi terhadap pengelola yang melanggar ketentuan.

Salah satu bentuk pengetatan pengawasan adalah penghentian pencairan dana bagi dapur yang tidak melaporkan penggunaan anggaran harian secara transparan.

Ke depan, BGN mendorong transformasi melalui skema MBG 2.0. Dalam tahap ini, perluasan jangkauan program harus diimbangi dengan peningkatan kualitas tata kelola, mulai dari standar kebersihan dapur, pengawasan operasional, hingga mutu makanan yang diterima masyarakat.

BGN menegaskan, keberhasilan MBG tidak semata-mata diukur dari besarnya jumlah penerima manfaat maupun tenaga kerja yang terserap. Keamanan, kualitas makanan, dan akuntabilitas pengelolaan menjadi faktor penting untuk memastikan program tersebut mampu mencetak sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas.

Monitorday.com – Presiden Prabowo Subianto memimpin rapat terbatas dengan sejumlah anggota Kabinet Merah Putih di Istana Merdeka, Jakarta, pada Senin (02/11/2026). Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam keterangannya usai rapat menyampaikan bahwa sejumlah indikator ekonomi nasional menunjukkan perkembangan positif. 

“Indeks Purchasing Manager, Indeks Indonesia di sektor manufaktur sudah masuk ke level ekspansi di 54. Itu meningkat dari bulan yang lalu 52,4 dan ini menandakan penguatan ekspansi sektor manufaktur dan level ekspansinya ini terkuat sejak Maret yang lalu, Maret 2024. Jadi ini level ekspansi yang tinggi,” ujar Airlangga.

Dari sisi perdagangan, Airlangga menyebut Indonesia mencatatkan surplus neraca perdagangan pada September 2026 sebesar 3,36 miliar dolar AS. Capaian tersebut ditopang oleh surplus perdagangan nonmigas sebesar 5,67 miliar dolar AS, meskipun terdapat defisit perdagangan migas sebesar 2,31 miliar dolar AS. Secara kumulatif, Airlangga mengatakan neraca perdagangan Indonesia sepanjang Januari hingga September 2026 mencatatkan surplus sebesar 10,61 miliar dolar AS.

“Dari segi bulan Januari sampai September 2026, ini surplusnya neraca perdagangan kita 10,61 miliar. Dipicu oleh surplus non-migas sebesar 34,21 miliar dan walaupun defisit migas mencapai 23,6 miliar,” imbuh Airlangga.

Sementara, Airlangga mengatakan kinerja ekspor nasional juga menunjukkan pertumbuhan positif. 

“Nah sedangkan dari ekspor kita lihat secara total naik 5,58 persen year on year. Jadi tahun ini Januari-September 221,23 miliar (dolar AS). Kemudian dari segi non-migas ekspornya 212,27 (dolar AS),” ungkap Airlangga.

Di sisi stabilitas harga, Airlangga mengatakan inflasi Indonesia pada Oktober 2026 tercatat sebesar 3,23 persen secara tahunan dan 0,22 persen secara bulanan. Adapun inflasi tahun kalender (year-to-date) mencapai 2,4 persen.

“Jadi kalau year to date 2,4 persen, juga ini masih dalam range 2,5 plus minus 1 persen. Terutama kalau kita lihat inflasi ini sebabkan oleh volatile food, makanan minuman, cabai rawit, ikan segar. Kemudian juga didukung oleh inflasi di bidang transportasi. Termasuk angkutan udara namun kita punya program untuk diskon menjelang nataru (natal dan tahun baru). Jadi kenaikan itu nanti kita akan kompensasi dengan diskon,” ujar Airlangga.

Airlangga menjelaskan bahwa berbagai program tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah menjaga daya tahan masyarakat sekaligus memastikan aktivitas ekonomi tetap berjalan.

“Jadi ini menunjukkan bahwa fundamental ekonomi Indonesia terjaga dan masih kuat sampai bulan ini, dan sampai akhir tahun diharapkan kondisi masih terjaga,” pungkas Airlangga.

Monitorday.com – Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) resmi melarang seluruh personelnya menggunakan rokok elektrik atau vape. Larangan tersebut berlaku bagi anggota Polri maupun aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan kepolisian, baik saat bertugas maupun di luar jam kedinasan.

Kebijakan itu tertuang dalam Surat Edaran Kapolri Nomor SE/9/X/2026 tentang Larangan Penggunaan Rokok Elektrik (Vape) di Lingkungan Polri. Surat edaran yang ditandatangani pada 30 Oktober 2026 tersebut langsung berlaku sejak tanggal diterbitkan.

Kadiv Humas Polri Irjen Pol Johnny Eddizon Isir membenarkan penerbitan aturan tersebut. Ia menegaskan, larangan berlaku menyeluruh bagi seluruh Pegawai Negeri pada Polri (PNPP), mulai dari Mabes Polri hingga satuan kewilayahan.

“Lingkupnya menyeluruh, mulai dari Mabes Polri, Kepolisian Daerah (Polda), Kepolisian Resor (Polres), hingga Kepolisian Sektor (Polsek),” ujar Isir dalam keterangannya, Minggu (2/11/2026).

Tidak hanya di lingkungan kantor, personel Polri juga dilarang menggunakan vape di luar kedinasan dan di luar jam kerja. Anggota yang melanggar ketentuan tersebut terancam sanksi sesuai peraturan internal dan mekanisme disiplin yang berlaku di institusi kepolisian.

Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto menegaskan, kebijakan ini bukan semata-mata untuk memperketat disiplin personel. Larangan tersebut juga menjadi langkah pencegahan terhadap potensi penyalahgunaan narkotika melalui perangkat rokok elektrik.

Polri menilai vape berpotensi dimanfaatkan sebagai sarana penyelundupan dan peredaran narkotika, terutama melalui cairan yang dicampurkan ke dalam cartridge. Kandungan zat berbahaya tersebut tidak selalu dapat dikenali secara kasatmata karena bentuknya menyerupai cairan vape biasa.

Salah satu temuan yang menjadi perhatian kepolisian adalah penyalahgunaan etomidate dalam bentuk cair. Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 15 Tahun 2025, zat tersebut telah diklasifikasikan sebagai narkotika golongan II.

“Saat ini perangkat vape berpotensi dimanfaatkan sebagai media penyalahgunaan dan peredaran narkotika. Polri tidak hanya berfokus pada penindakan, tetapi juga mengambil langkah pencegahan dari dalam institusi,” kata Isir.

Sejumlah kepolisian daerah mulai menjalankan aturan tersebut melalui sosialisasi dan pengawasan internal. Polda Kepulauan Riau dan Polda Sumatera Selatan, misalnya, telah memperketat pengawasan penggunaan vape di lingkungan kerja.

Bahkan, tamu yang membawa perangkat rokok elektrik diwajibkan mematikan dan menyimpan perangkat tersebut selama berada di lingkungan markas kepolisian daerah.

Melalui kebijakan ini, Polri ingin memastikan upaya pemberantasan narkotika dimulai dari lingkungan internal institusi. Kepolisian berharap larangan tersebut tidak hanya memperkuat kedisiplinan personel, tetapi juga menjadi contoh bagi lembaga lain dan masyarakat dalam mencegah penyalahgunaan narkotika.

Monitorday.com – Rencana pemerintah menggratiskan biaya kuliah di perguruan tinggi negeri (PTN) belum memasuki tahap pelaksanaan. Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemdiktisaintek) masih mengkaji kebutuhan anggaran, sumber pembiayaan, hingga skema penerapan kebijakan tersebut.

Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kemdiktisaintek, Khairul Munadi, mengatakan pemerintah tengah menyusun berbagai skenario agar program kuliah gratis dapat diterapkan secara realistis dan berkelanjutan.

“Sedang disiapkan kajiannya, ya kan harus di-exercise ya. Kemudian mempertimbangkan berbagai kemungkinan-kemungkinan,” ujar Khairul saat ditemui di Jakarta, Senin (2/11/2026).

Menurut Khairul, pemerintah belum memutuskan apakah pembebasan biaya kuliah akan diberlakukan secara serentak atau bertahap. Seluruh opsi masih diperhitungkan, terutama terkait kemampuan anggaran negara dan keberlanjutan pembiayaan perguruan tinggi.

“Ya, termasuk skenario implementasinya, apakah kemudian dilakukan secara bertahap atau bagaimana? Ini semuanya masih dalam pembahasan,” katanya.

Kemdiktisaintek juga tengah menyerap masukan dari berbagai pihak, termasuk pimpinan perguruan tinggi negeri. Langkah ini dinilai penting untuk memastikan kebijakan yang dirumuskan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masing-masing kampus.

“Ya tentu saja. Kita pasti mendengarkan juga dari masukan ataupun pandangan dari berbagai pihak, sebelum nanti ada perumusan akhir yang pasti akan disampaikan kalau memang sudah,” ucap Khairul.

Rencana kuliah gratis di PTN merupakan tindak lanjut arahan Presiden Prabowo Subianto. Dalam rapat terbatas di Istana Merdeka, Jakarta, pada 23 September 2026, Prabowo meminta jajarannya mempercepat persiapan program pendidikan tinggi negeri tanpa biaya kuliah.

Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Brian Yuliarto sebelumnya menyebut pemerintah perlu menghitung seluruh sumber pendapatan perguruan tinggi. Komponen yang menjadi perhatian antara lain uang kuliah tunggal (UKT), iuran pengembangan institusi (IPI) dari jalur mandiri, serta sumber pemasukan kampus lainnya.

Presiden juga telah menginstruksikan pembentukan tim khusus untuk mengkaji rencana tersebut. Tim yang dipimpin Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno itu melibatkan Kementerian Sekretariat Negara, Kementerian Agama, Kementerian Keuangan, dan Kemdiktisaintek.

Kajian tersebut ditargetkan menghasilkan perhitungan kebutuhan anggaran dan tahapan implementasi yang terukur. Pemerintah harus memastikan program kuliah gratis tidak membebani kemampuan fiskal negara maupun mengganggu keberlangsungan operasional perguruan tinggi.

Dengan belum adanya keputusan final, mahasiswa dan calon mahasiswa masih harus menunggu kepastian mengenai skema pembebasan biaya kuliah, kelompok penerima manfaat, serta jadwal penerapannya. Hingga kini, kuliah gratis di PTN masih sebatas rencana yang dalam tahap pengkajian pemerintah.

[domain-capital]- Ancaman pemutusan hubungan kerja (PHK) massal semakin menjadi perhatian di tengah perubahan ekonomi global dan percepatan transformasi digital. Perkembangan kecerdasan artifisial (AI), otomatisasi, serta perubahan model bisnis perusahaan telah mengubah struktur kebutuhan tenaga kerja. Sejumlah pekerjaan rutin mulai dapat dikerjakan oleh mesin dan sistem AI, sementara profesi baru bermunculan dengan tuntutan kompetensi yang berbeda. Kondisi ini mengharuskan pekerja tidak hanya mengandalkan pendidikan formal dan pengalaman, tetapi juga kemampuan beradaptasi dengan perubahan teknologi.

Dalam sebuah pembahasan mengenai krisis PHK massal, terdapat pesan penting bahwa seseorang tidak boleh sepenuhnya menggantungkan masa depan pada stabilitas perusahaan tempatnya bekerja. Setiap individu perlu membangun kemampuan yang membuat dirinya tetap relevan, produktif, dan memiliki nilai di pasar kerja. Setidaknya ada empat modal utama yang perlu dipersiapkan, yakni keterampilan nyata, jaringan profesional, kepercayaan, dan keberanian mencari peluang baru.

Pertama, penguasaan bahasa Inggris dan kecerdasan artifisial menjadi keterampilan strategis untuk menghadapi masa depan pekerjaan. Bahasa Inggris memberikan akses lebih luas terhadap informasi, pengetahuan, kolaborasi internasional, dan kesempatan kerja global. Sementara itu, AI dapat membantu meningkatkan produktivitas, mempercepat analisis, mengotomatisasi pekerjaan administratif, serta menghasilkan berbagai solusi. Kemampuan menggunakan AI juga perlu disertai keterampilan berpikir kritis, menyusun instruksi yang tepat, memeriksa akurasi informasi, dan mengambil keputusan berdasarkan hasil analisis.

Pentingnya peningkatan keterampilan tersebut diperkuat oleh laporan World Economic Forum (WEF) dalam Future of Jobs Report 2025. Laporan ini memperkirakan hingga 2030 akan tercipta sekitar 170 juta pekerjaan baru, sementara 92 juta pekerjaan berpotensi tergantikan atau mengalami disrupsi. Dengan demikian, perubahan teknologi bukan hanya menghilangkan pekerjaan tertentu, tetapi juga menciptakan kebutuhan kompetensi baru. WEF memperkirakan sekitar 59 dari setiap 100 pekerja membutuhkan pelatihan ulang atau peningkatan keterampilan sebelum 2030.

Kedua, membangun dan menjaga networking atau jaringan profesional merupakan investasi penting dalam menghadapi ketidakpastian pekerjaan. Hubungan baik dengan mantan kolega, pimpinan, mitra kerja, komunitas profesi, dan pelaku industri dapat membuka akses terhadap informasi serta kesempatan kerja baru. Networking bukan sekadar memperbanyak kontak, melainkan membangun hubungan yang dilandasi komunikasi, kolaborasi, dan saling memberikan manfaat. Dalam situasi PHK, jaringan profesional bahkan dapat menjadi jembatan untuk menemukan pekerjaan, proyek konsultasi, maupun peluang usaha.

Ketiga, kepercayaan atau trust merupakan aset yang tidak mudah digantikan oleh teknologi. Kemampuan teknis dapat dipelajari, perangkat teknologi dapat berubah, dan jabatan dapat berganti. Namun, reputasi sebagai individu yang jujur, bertanggung jawab, konsisten, dan dapat diandalkan membutuhkan waktu untuk dibangun. Dalam dunia kerja yang semakin terdigitalisasi, perusahaan dan klien tidak hanya membutuhkan orang yang mampu menyelesaikan pekerjaan, tetapi juga individu yang memiliki integritas dan mampu mempertanggungjawabkan hasil pekerjaannya.

Keempat, setiap orang perlu lebih proaktif mencari peluang ekonomi di luar pekerjaan konvensional. Menjadi content creator, freelancer, konsultan independen, pengembang produk digital, atau pelaku usaha berbasis teknologi merupakan beberapa alternatif yang dapat dikembangkan. Perkembangan platform digital memungkinkan seseorang menawarkan keahlian kepada pasar yang lebih luas tanpa harus selalu bergantung pada satu perusahaan. Peluang bekerja di luar negeri juga dapat menjadi pilihan, terutama bagi tenaga kerja yang memiliki kompetensi profesional, kemampuan bahasa asing, dan sertifikasi yang diakui secara internasional.

Di Indonesia, tantangan ketenagakerjaan juga memperlihatkan pentingnya kesiapan menghadapi perubahan tersebut. Data Kementerian Ketenagakerjaan mencatat 88.519 pekerja mengalami PHK sepanjang 2025. Sementara itu, data Januari hingga September 2026 mencatat 63.789 pekerja ter-PHK melalui sistem Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP). Angka ini menunjukkan bahwa persoalan PHK tetap membutuhkan perhatian serius, baik dari sisi perlindungan pekerja maupun penguatan kompetensi tenaga kerja.

Fenomena tersebut sejalan dengan kajian International Labour Organization (ILO) melalui laporan Generative AI and Jobs: A 2025 Update. ILO memperkirakan sekitar satu dari empat pekerja di dunia berada dalam pekerjaan yang memiliki tingkat paparan tertentu terhadap AI generatif. Namun, sebagian besar pekerjaan diperkirakan akan mengalami transformasi, bukan sepenuhnya dihilangkan. Artinya, tantangan terbesar bukan sekadar menghadapi kemungkinan kehilangan pekerjaan akibat AI, melainkan mempersiapkan manusia agar mampu bekerja bersama teknologi tersebut.

Perubahan ini juga membawa implikasi besar bagi dunia pendidikan dan pengembangan sumber daya manusia. Lembaga pendidikan dan pelatihan perlu memperkuat keterampilan yang relevan dengan kebutuhan industri, termasuk literasi digital, bahasa Inggris, pemanfaatan AI, berpikir kritis, kreativitas, komunikasi, dan kolaborasi. Program reskilling dan upskilling harus menjadi bagian dari strategi pembangunan tenaga kerja, sehingga pekerja memiliki kesempatan untuk berpindah profesi maupun memasuki sektor ekonomi baru.

Pada akhirnya, menghadapi ancaman PHK massal membutuhkan perubahan cara pandang terhadap pekerjaan dan karier. Stabilitas tidak lagi semata-mata ditentukan oleh jabatan atau lamanya seseorang bekerja di sebuah perusahaan. Kemampuan belajar sepanjang hayat, menguasai teknologi, membangun jaringan, menjaga kepercayaan, dan menciptakan sumber penghasilan alternatif menjadi modal penting untuk bertahan. Di era AI, mereka yang mampu beradaptasi dan terus menciptakan nilai tambah akan memiliki peluang lebih besar untuk menghadapi perubahan dunia kerja.

Referensi

1. World Economic Forum, Future of Jobs Report 2025.
2. International Labour Organization, Generative AI and Jobs: A 2025 Update.
3. Kementerian Ketenagakerjaan RI, Data PHK dan Jaminan Kehilangan Pekerjaan.
4. Dewan Ekonomi Nasional, kajian perkembangan pasar tenaga kerja Indonesia.

Monitorday.com – Optimisme pengusaha Indonesia terhadap prospek perekonomian nasional terus menguat di era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Hal tersebut tercermin dari investasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) yang mencapai hampir Rp2.000 triliun dalam dua tahun pertama pemerintahan Presiden Prabowo, dengan kontribusi investasi domestik yang lebih dari separuh total investasi nasional.

Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Anindya Bakrie menyampaikan bahwa besarnya kontribusi investasi domestik menunjukkan peran strategis pengusaha nasional, termasuk pelaku usaha kelas menengah, dalam memperkuat ketahanan ekonomi Indonesia. Menurutnya, keterlibatan dunia usaha dalam investasi menjadi salah satu modal penting untuk menjaga daya tahan perekonomian di tengah ketidakpastian global.

“Kalau dilihat PMDN itu juga melibatkan teman-teman di kelas menengah. Nah ini kami lihat bisa membuat sekali lagi daya tahan kita justru semakin kuat,” ujar Anindya dalam laporannya pada acara Taklimat Presiden Republik Indonesia kepada Peserta Program Presiden untuk Pemimpin Masa Depan Indonesia (P3MDI) Batch 1 Tahun Anggaran 2026 dan Peserta Rapimnas Kadin Seluruh Indonesia di kediaman pribadi Presiden di Hambalang, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, pada Sabtu (31/10/2026).

Lebih lanjut, Anindya menyampaikan bahwa dunia usaha juga berkomitmen untuk berkontribusi dalam pengembangan industri masa depan, tidak hanya memperkuat industri yang telah berjalan. Sejumlah sektor yang dinilai memiliki peluang besar untuk dikembangkan antara lain industri kendaraan listrik (electric vehicle/EV), energi terbarukan (renewable energy), dan pusat data (data center) yang memiliki potensi penggunaan komponen lokal cukup besar.

“Bukan saja untuk industri-industri yang sekarang, tapi industri masa depan. Seperti industri EV, renewable energy, data center yang memang komponen lokalnya juga banyak. Bapak dan tentunya Pak Presiden, tema rapimnas kali ini adalah ekonomi kerakyatan dan Indonesia mendunia,” imbuh Anindya.

Anindya juga menyoroti besarnya peran sektor swasta dalam perekonomian nasional. Anindya menyebut dunia usaha memiliki ruang kontribusi yang sangat besar untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, memperluas kesempatan usaha, dan menciptakan pengusaha-pengusaha baru yang mampu bersaing di tingkat nasional maupun global.

“Ekonomi kerakyatan sudah berjalan di dunia usaha. Kami menyadari dan ini merupakan tanggung jawab kami bahwa 4.000 triliun dari 25.000 triliun PDB adalah APBN. Sehingga sisanya atau sekitar 85 persen adalah uang yang dunia usaha bisa berkontribusi, dan inilah yang kita inginkan bukan hanya pengusaha-pengusaha daerah dan juga di asosiasi himpunan bisa tumbuh bersama-sama, naik kelas, tapi mereka juga bisa menjadi pemain besar kemudian hari,” ungkap Anindya.

Dalam kesempatan tersebut, Anindya juga menilai fundamental ekonomi Indonesia tetap menunjukkan ketahanan di tengah berbagai gejolak global. Anindya menyebut Indonesia masih menjadi salah satu titik terang perekonomian dunia atau bright spot, sebagaimana pernah disampaikan oleh Dana Moneter Internasional (IMF).

“Indonesia continues to be the bright spot. Ini telah disampaikan tahun lalu oleh IMF, dan terbukti bahwa Indonesia juga tetap menjadi bright spot. Di dalam lima guncangan ekonomi selama bisa dibilang 25 tahun, Indonesia adalah dari waktu ke waktu justru lebih kuat. Ini menandakan daya tahan kita sangat resilient,” ungkapnya.

Optimisme tersebut memperlihatkan kesiapan dunia usaha untuk menjadi salah satu penggerak utama pembangunan nasional. Melalui penguatan investasi domestik, pengembangan industri masa depan, dan pemberdayaan pengusaha daerah, Kadin menegaskan komitmennya untuk berkontribusi dalam mewujudkan ekonomi kerakyatan yang kuat serta membawa Indonesia semakin diperhitungkan di panggung dunia.

Monitorday.com – Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen), Abdul Mu’ti, mengajak para lulusan Universitas Cokroaminoto Yogyakarta (UCY) untuk berkontribusi mengatasi kesenjangan mutu pendidikan di Indonesia, khususnya di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Ajakan tersebut disampaikan pada Wisuda Sarjana UCY, di Yogyakarta, Sabtu (31/10).

Abdul Mu’ti mengatakan, kesenjangan mutu pendidikan masih menjadi salah satu persoalan yang dihadapi Indonesia. Berdasarkan kunjungannya ke hampir seluruh provinsi selama menjabat sebagai Mendikdasmen, ia melihat secara langsung kondisi pendidikan yang belum merata di berbagai wilayah. “Alhamdulillah, saya melihat langsung bagaimana pendidikan di berbagai wilayah di Indonesia dan memang kesenjangan itu masih ada,” ungkapnya.

Menurutnya, para sarjana memiliki tanggung jawab untuk ikut berkontribusi dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Ia menekankan bahwa ilmu dan pengetahuan yang diperoleh selama menempuh pendidikan tinggi perlu diwujudkan melalui tindakan nyata untuk menyelesaikan persoalan di tengah masyarakat. “Karena itu maka sebagai sarjana, saudara-saudara memiliki tugas kebangsaan yang sangat mulia untuk bersama-sama dengan kami, bersama-sama dengan seluruh kekuatan bangsa Indonesia berkontribusi nyata dalam mencerdaskan kehidupan bangsa,” ujarnya. 

Salah satu bentuk kontribusi yang ditawarkan Kemendikdasmen adalah kesempatan bagi para lulusan untuk menjadi relawan pendidikan maupun guru yang membantu memberikan layanan pendidikan bagi anak-anak di daerah 3T. Ia juga menyampaikan peluang tes CPNS Guru pada 2027 dengan sekurang-kurangnya 170 ribu formasi yang akan ditempatkan di berbagai daerah di Indonesia. “Yang sangat menarik tentu saja jika kalian berminat adalah yang kami tawarkan untuk menjadi bagian dari relawan-relawan pendidikan yang mengajar di daerah-daerah yang terpencil dan kemudian menjadi bagian dari pionir, bagian dari pelopor yang berkhidmat secara nyata mencerdaskan kehidupan bangsa,” ujarnya.

Sejalan dengan hal tersebut, Rektor UCY Hery Kristiyanto turut menyoroti ketimpangan akses pendidikan dan pembangunan antardaerah, terutama di wilayah timur Indonesia. Ia menyampaikan bahwa persoalan tersebut menjadi salah satu tantangan bangsa yang perlu mendapat perhatian para lulusan ketika memasuki dunia profesional dan kehidupan bermasyarakat. Hery mengingatkan bahwa bangsa tidak hanya membutuhkan orang-orang yang memiliki kecerdasan, tetapi juga integritas dan kesediaan untuk mengabdikan ilmu bagi masyarakat. Ia menekankan pentingnya peran sarjana dalam membantu mengatasi kesenjangan antardaerah.

“Kita juga masih berkulit dengan ketimpangan akses pendidikan dan pembangunan antardaerah, terutama di wilayah timur Indonesia. Sarjana yang baik adalah sarjana yang mau mengabdikan ilmunya di manapun ia ditempatkan,” ujar Hery.

Monitorday.com – Türkiye resmi mencalonkan Sekretaris Jenderal Organisasi untuk Keamanan dan Kerja Sama di Eropa (OSCE), Feridun Sinirliolu, sebagai calon Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Pencalonan ini muncul di tengah kebuntuan proses pemilihan pemimpin baru organisasi dunia tersebut.

Kebuntuan terjadi setelah pemungutan suara pendahuluan terbaru di Dewan Keamanan PBB pada Jumat (30/10/2026) gagal menghasilkan keputusan yang konklusif.

Menurut sumber Kementerian Luar Negeri Türkiye, Utusan Khusus Türkiye untuk PBB, Ahmet Yildiz, telah menyerahkan surat pencalonan yang ditandatangani Presiden Recep Tayyip Erdogan. Surat tertanggal 30 Oktober 2026 itu ditujukan kepada Presiden Majelis Umum dan Dewan Keamanan PBB.

Pencalonan tersebut diajukan sesuai dengan ketentuan Piagam PBB dan resolusi Majelis Umum yang mengatur proses pemilihan Sekretaris Jenderal.

Dalam surat yang ditujukan kepada Presiden Dewan Keamanan PBB bulan ini, Aglaia Balta dari Yunani, Erdogan menyoroti perjalanan panjang Sinirliolu di dunia diplomasi selama lebih dari empat dekade.

Sinirliolu tercatat pernah menjabat sebagai Menteri Luar Negeri Türkiye, Perwakilan Tetap untuk PBB, serta memimpin penilaian independen PBB mengenai Afghanistan pada 2023.

Erdogan menilai pengalaman tersebut, ditambah pemahaman mendalam Sinirliolu terhadap sistem PBB, menjadi modal kuat untuk memimpin organisasi internasional tersebut.

“Mempertimbangkan visi strategis yang telah saya saksikan sendiri, pengetahuan mendalamnya tentang sistem PBB, serta komitmen teguhnya terhadap prinsip-prinsip Piagam PBB, saya yakin Duta Besar Sinirliolu memiliki pengalaman dan budaya konsensus yang dibutuhkan untuk memimpin Organisasi Perserikatan Bangsa-Bangsa,” demikian pernyataan Erdogan dalam surat pencalonannya.

Pemilihan Sekretaris Jenderal PBB mensyaratkan kandidat memperoleh sedikitnya sembilan suara dukungan dari 15 anggota Dewan Keamanan. Selain itu, tidak boleh ada veto dari lima anggota tetap, yakni Amerika Serikat, China, Prancis, Rusia, dan Inggris.

Kandidat yang direkomendasikan Dewan Keamanan selanjutnya harus mendapatkan persetujuan Majelis Umum PBB. Tahap ini umumnya menjadi formalitas setelah Dewan Keamanan mencapai kesepakatan.

Masa jabatan Sekretaris Jenderal PBB saat ini, Antonio Guterres, dijadwalkan berakhir pada 31 Desember 2026.

Dengan masuknya Sinirliolu, kini terdapat sembilan nama dalam daftar kandidat resmi yang bersaing memperebutkan posisi tertinggi di PBB. Mereka adalah:

1. Rebeca Grynspan, diplomat Kosta Rika.
2. Rafael Grossi, Direktur Jenderal Badan Energi Atom Internasional (IAEA) asal Argentina.
3. Macky Sall, mantan Presiden Senegal.
4. Carolyn Rodrigues Birkett, Perwakilan Tetap Guyana untuk PBB.
5. Maria Fernanda Espinosa, mantan Presiden Majelis Umum PBB asal Ekuador.
6. Michelle Bachelet, mantan Presiden Chile.
7. Olara Otunnu, politikus dan diplomat Uganda.
8. Ivonne A-Baki, diplomat Ekuador.
9. Feridun Sinirliolu, Sekretaris Jenderal OSCE yang diusung Türkiye.

Pencalonan Sinirliolu menambah persaingan dalam perebutan kursi Sekretaris Jenderal PBB, di tengah upaya negara-negara anggota Dewan Keamanan mencari sosok yang mampu membangun konsensus dan memimpin organisasi tersebut menghadapi tantangan global.

Monitorday.com – Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa pendidikan memiliki peran fundamental dalam mewujudkan cita-cita para pendiri bangsa untuk menghadirkan negara yang merdeka dan berkeadilan. Hal tersebut disampaikan Kepala Negara dalam sambutannya pada Peresmian SMA Taruna Nusantara Kampus Cimahi di Provinsi Jawa Barat, pada Jumat (30/10/2026).

“Kunci daripada keberhasilan nation building adalah pendidikan. Pendidikan dari sangat awal, pendidikan dari sebelum lahir, pendidikan orang tua, pendidikan usia dini, pendidikan taman kanak-kanak, pendidikan sekolah dasar, sekolah menengah, pertama, sekolah lanjutan, dan seterusnya,” ujar Presiden.

Dalam kesempatan tersebut, Presiden Prabowo turut menekankan pentingnya menjaga dan mengelola sumber daya bangsa secara bertanggung jawab guna mendukung pembangunan pendidikan yang berkualitas. Kepala Negara mengingatkan bahwa investasi besar di sektor pendidikan harus ditopang oleh pengelolaan kekayaan negara yang bersih dari praktik korupsi, penyelewengan, dan penyalahgunaan wewenang.

“Kita butuh pendidikan yang baik, tapi kita butuh investasi yang besar, kita butuh dana yang besar. Karena itu sumber daya bangsa harus diamankan, sumber daya bangsa harus dijaga. Sumber daya bangsa tidak boleh dicuri, tidak boleh diselewengkan, tidak boleh dikorupsi. Korupsi, penyelewengan, penyalahgunaan wewenang, sesungguhnya adalah awal kehancuran bangsa,” tegasnya.

Lebih lanjut, Presiden menjelaskan bahwa gagasan pendirian SMA Taruna Nusantara berangkat dari kesadaran akan pentingnya menyiapkan calon-calon pemimpin bangsa yang unggul. Kecerdasan, menurut Presiden, harus diimbangi dengan integritas dan moralitas agar kemampuan yang dimiliki dapat digunakan untuk memberikan manfaat bagi masyarakat dan negara. 

“Pemimpin yang unggul harus diseleksi yang baik. Seleksi yang baik unggul, tidak unggul hanya otaknya, unggul badannya, unggul jiwanya, unggul hatinya,” ungkap Presiden.

Presiden Prabowo juga menegaskan bahwa kesempatan memperoleh pendidikan berkualitas harus terbuka bagi seluruh putra-putri bangsa tanpa memandang latar belakang ekonomi, suku, ras, maupun agama. Semangat kesetaraan tersebut, kata Presiden, menjadi salah satu landasan utama pendirian SMA Taruna Nusantara yang sejak awal dirancang untuk menjaring bibit-bibit terbaik dari seluruh Indonesia. 

“Bibit-bibit unggul ini, hasil daripada lembaga ini akan berkarya, akan berbuat, akan memberi kebaikan untuk negara, akan memberi penemuan untuk negara, akan memberi kekayaan untuk negara,” tandasnya.