Monitorday.com – Presiden Prabowo Subianto meminta kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah memanfaatkan aset negara yang belum digunakan secara optimal untuk mendukung penyelenggaraan Sekolah Rakyat. Langkah ini dinilai penting untuk mengatasi tingginya minat masyarakat yang belum sebanding dengan kapasitas sekolah yang tersedia.

Permintaan tersebut disampaikan Prabowo saat meninjau Sekolah Rakyat Menengah Pertama (SRMP) 17 Tabanan, Bali, Minggu (7/6). Dalam kesempatan itu, ia meminta Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya berkoordinasi dengan berbagai kementerian dan lembaga guna mengidentifikasi gedung atau fasilitas negara yang masih kurang dimanfaatkan.

Menurut Prabowo, fasilitas tersebut dapat dipinjamkan sementara untuk menampung siswa Sekolah Rakyat hingga pembangunan gedung permanen selesai.

“Seskab, mungkin nanti koordinasi dengan kementerian/lembaga yang lain. Cari fasilitas mereka yang mungkin kurang dimanfaatkan, bisa segera dipinjam sampai sekolah yang permanen jadi,” ujar Prabowo.

Presiden mengungkapkan kebutuhan terhadap Sekolah Rakyat masih sangat tinggi di berbagai daerah. Di Bali, misalnya, jumlah pendaftar telah melampaui kapasitas yang tersedia.

“Saya gembira melihat perkembangan Sekolah Rakyat. Tentunya usaha masih sangat besar karena yang membutuhkan sekolah ini ternyata banyak,” katanya.

Berdasarkan laporan Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul, saat ini Bali baru memiliki satu Sekolah Rakyat dengan kapasitas sekitar 270 siswa. Sementara itu, jumlah pendaftar telah mencapai lebih dari 400 orang.

Menanggapi kondisi tersebut, Prabowo meminta percepatan pembangunan Sekolah Rakyat di Bali agar lebih banyak peserta didik dapat diterima.

“Berarti kita harus tambah secepat mungkin. Nanti diusahakan bupati-bupati, kalau tidak ya pemerintah pusat akan mencari lahannya, mencari tanahnya,” ujar Prabowo.

Ia juga meminta seluruh pihak mencari berbagai solusi agar kebutuhan masyarakat terhadap Sekolah Rakyat dapat terpenuhi sambil menunggu tersedianya fasilitas permanen.

“Kita upayakan. Dengan kreativitas yang ada, diusahakan hampir semua yang mendaftar harus bisa diterima,” katanya.

Prabowo menegaskan pendidikan merupakan salah satu kunci utama dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah akan terus berupaya memperluas akses pendidikan dan pelatihan di berbagai bidang.

“Kita harus bekerja keras di semua bidang. Salah satunya pendidikan, karena pendidikan yang bisa membuat rakyat sejahtera di semua bidang,” ujarnya.

Namun demikian, Prabowo mengakui perluasan akses pendidikan membutuhkan dukungan anggaran yang besar. Karena itu, pemerintah harus memastikan pengelolaan keuangan negara dilakukan secara efisien dan tepat sasaran.

“Ini usaha besar dan membutuhkan uang. Karena itu pemerintah dan para pemimpin harus bekerja keras, uang harus dihemat, harus dijaga, dan kekayaan negara harus dijaga,” tegasnya.

Sementara itu, Menteri Sosial Saifullah Yusuf menyampaikan pengembangan Sekolah Rakyat di Bali akan dilakukan secara bertahap. Pemerintah menargetkan setiap kabupaten dan kota di Pulau Dewata memiliki setidaknya satu Sekolah Rakyat sebagai bagian dari perluasan program nasional tersebut.

Monitorday.com – Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa pendidikan merupakan kunci utama untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat di berbagai bidang kehidupan. Hal tersebut disampaikan Kepala Negara saat meninjau Sekolah Rakyat Menengah Pertama (SRMP) 17 Tabanan, Bali, pada Minggu (07/06/2026).

Dalam sambutannya, Presiden Prabowo menekankan bahwa pembangunan sumber daya manusia harus dilakukan secara menyeluruh melalui peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan bagi seluruh lapisan masyarakat. Kepala Negara menyampaikan bahwa tidak hanya pendidikan formal yang perlu diperkuat, tetapi juga pelatihan bagi para petani, guru, perawat, dan berbagai profesi lainnya.

“Pendidikan yang bisa membuat rakyat sejahtera di semua bidang. Pendidikan, latihan untuk petani, latihan untuk guru, untuk perawat, semua bidang harus kita tingkatkan pendidikan dan latihan,” ujar Presiden.

Lebih lanjut, Kepala Negara menjelaskan bahwa upaya meningkatkan kualitas pendidikan dan pelatihan merupakan pekerjaan besar yang membutuhkan dukungan sumber daya yang memadai. Oleh karena itu, pemerintah berkomitmen menjaga dan mengelola kekayaan negara secara bertanggung jawab agar dapat digunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat.

“Pemerintah, pemimpin-pemimpin harus bekerja keras, uang harus dihemat, harus dijaga kekayaan negara, harus dijaga. Negara kita sebetulnya sangat-sangat kaya sumber alamnya sangat banyak, tinggal kita yang pandai mengelola, pandai menjaga,” ungkap Kepala Negara.

Pada kesempatan tersebut, Presiden Prabowo juga menyampaikan kegembiraannya melihat perkembangan program Sekolah Rakyat yang dinilai memberikan harapan baru bagi masyarakat yang membutuhkan akses pendidikan berkualitas. Namun demikian, Kepala Negara mengakui bahwa kebutuhan terhadap program tersebut masih sangat besar.

“Jadi saya gembira melihat perkembangan Sekolah Rakyat. Tentunya usaha masih sangat besar ya karena yang butuh sekolah ini ternyata banyak,” imbuh Presiden.

Presiden Prabowo meminta agar pembangunan Sekolah Rakyat dipercepat dan diperluas ke berbagai daerah. Kepala Negara juga mendorong pemerintah daerah serta kementerian dan lembaga terkait untuk berkolaborasi mencari solusi kreatif guna menambah kapasitas layanan pendidikan, termasuk memanfaatkan fasilitas negara yang belum digunakan secara optimal sambil menunggu pembangunan sekolah permanen.

“Nanti diusahakan bupati-bupati, kalau tidak ya nanti pemerintah pusat cari lahannya, cari tanahnya, ya kita upayakan. Tapi bagaimana caranya kreativitas saudara diupayakan lah hampir semua yang minta harus diterima ya,” pungkas Kepala Negara.

Pemerintah menargetkan pembangunan Sekolah Rakyat di seluruh Indonesia sebagai bagian dari komitmen memperluas akses pendidikan bagi masyarakat yang membutuhkan. Melalui program tersebut, pemerintah berharap semakin banyak anak Indonesia memperoleh kesempatan yang setara untuk meraih pendidikan yang berkualitas dan meningkatkan taraf hidup keluarganya di masa depan.

Monitorday.com – Presiden Prabowo Subianto memberikan pesan kepada siswa dan calon siswa Sekolah Rakyat Menengah Pertama (SRMP) 17 Tabanan, Bali, agar belajar dengan sungguh-sungguh demi meraih masa depan yang lebih baik dan mengangkat derajat orang tua.

Dalam kunjungannya ke SRMP 17 di Tabanan, Minggu (7/6/2026), Prabowo menekankan pentingnya disiplin belajar, menghormati guru, serta mencintai orang tua yang telah bekerja keras demi masa depan anak-anak mereka.

“Belajar yang baik, belajar yang keras, belajar yang disiplin. Patuh kepada guru dan selalu cintai orang tua. Orang tua bekerja keras untuk kalian. Apa pun pekerjaannya sangat mulia. Kalian harus bisa mengangkat derajat orang tua karena kalian adalah harapan mereka,” ujar Prabowo.

Selain mendorong semangat belajar, Presiden juga mengingatkan para siswa untuk menjaga hubungan baik dengan sesama, menjunjung tinggi sopan santun, dan menghindari sikap membenci maupun merendahkan orang lain.

“Belajar yang baik. Hormati guru, cintai orang tua, rukun dengan teman, dan baik kepada semua orang. Jangan sekali-kali menjelek-jelekkan atau membenci orang lain. Hidup yang rukun dan penuh kebaikan adalah kunci keberhasilan,” katanya.

Pada kesempatan tersebut, Prabowo juga memberikan apresiasi kepada salah satu siswa SRMP 17, Gede Bagus Abimanyu, yang berhasil bangkit setelah menjadi korban perundungan atau bullying.

Menurut Prabowo, setiap orang, termasuk dirinya sebagai Presiden, tidak luput dari ejekan dan kritik. Namun, hal itu tidak boleh menjadi alasan untuk menyerah.

“Jangankan kamu, saya sering diejek sampai sekarang. Presiden pun sering diejek, dan itu tidak apa-apa,” ujarnya.

Prabowo berpesan agar para siswa tidak membalas perlakuan buruk dengan tindakan serupa. Ia menilai bahwa keteguhan hati, keberanian, dan sikap santun justru harus semakin kuat ketika menghadapi hinaan atau perlakuan tidak menyenangkan.

“Yang penting hati kita tetap teguh dan baik. Kalau diejek, balas dengan sopan santun. Semakin dihina, semakin teguh, semakin berani, dan semakin santun. Jangan pernah kecil hati,” tegasnya.

Pesan tersebut menjadi bagian dari upaya Presiden untuk menanamkan nilai-nilai disiplin, ketangguhan, serta penghormatan terhadap orang tua dan guru kepada para siswa Sekolah Rakyat sebagai bekal menghadapi masa depan.

Monitorday.com – Peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia 2026 dimanfaatkan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) untuk memperkuat pendidikan karakter berbasis kepedulian lingkungan melalui Gerakan Sekolah ASRI (Aman, Sehat, Resik, dan Indah). Program tersebut ditandai dengan kegiatan penanaman mangrove di SMA Negeri 8 Balikpapan, Kalimantan Timur, Jumat (5/6/2026).

SMA Negeri 8 Balikpapan dipilih karena memiliki keunikan sebagai sekolah yang berada berdampingan langsung dengan kawasan hutan mangrove. Sekolah yang berlokasi di Kelurahan Margomulyo, Balikpapan Barat itu bahkan dikenal sebagai satu-satunya sekolah mangrove di Indonesia.

Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Mu’ti, mengatakan bahwa menjaga lingkungan merupakan bagian penting dalam mewujudkan kehidupan yang harmonis, baik antarsesama manusia maupun dengan alam.

“Sesungguhnya sesuai dengan cita-cita bangsa, kita membangun hubungan yang harmonis dengan sesama, hubungan yang harmonis dengan alam, membangun toleransi dan juga membangun kerukunan. Kita semua berharap agar Indonesia menjadi negeri yang aman, damai, dan tenteram,” ujar Abdul Mu’ti.

Menurutnya, kegiatan penghijauan seperti penanaman pohon dan mangrove merupakan langkah konkret dalam menjaga keberlanjutan lingkungan. Selain menciptakan kawasan yang bersih dan sehat, mangrove juga berperan penting dalam melindungi ekosistem pesisir, mencegah abrasi, dan menjaga keberlangsungan kehidupan masyarakat di masa depan.

Abdul Mu’ti menegaskan bahwa tantangan krisis lingkungan yang semakin kompleks harus direspons dengan memperkuat budaya gotong royong, kepedulian sosial, serta kebiasaan menjaga kebersihan dan kelestarian alam dalam kehidupan sehari-hari.

Senada dengan hal tersebut, Gubernur Kalimantan Timur Rudy Mas’ud menekankan pentingnya pendidikan dalam membentuk generasi yang tidak hanya unggul secara akademik, tetapi juga memiliki kecerdasan ekologis dan tanggung jawab sosial.

“Pendidikan sangat penting untuk membentuk karakter anak-anak muda, generasi bangsa, dan generasi emas 2045 yang memiliki ilmu pengetahuan, kecerdasan ekologis, dan tanggung jawab sosial,” katanya.

Rudy menambahkan, sebagai daerah yang kaya sumber daya alam, Kalimantan Timur memiliki tanggung jawab besar untuk menjaga kelestarian lingkungan. Karena itu, kesadaran merawat alam perlu ditanamkan sejak usia sekolah melalui berbagai kegiatan yang melibatkan peserta didik dan masyarakat.

Sementara itu, Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian menilai sekolah merupakan ruang strategis untuk membangun karakter sekaligus menumbuhkan kebiasaan positif yang berkelanjutan.

“Di tengah tantangan global seperti perubahan iklim dan degradasi lingkungan, sekolah perlu menjadi tempat yang mendorong tumbuhnya kepedulian terhadap alam melalui kebiasaan sederhana, seperti menjaga kebersihan, menanam tanaman, bekerja sama, dan merawat lingkungan sekitar,” ujarnya.

Menurut Hetifah, sekolah tidak hanya berfungsi sebagai tempat transfer ilmu pengetahuan, tetapi juga menjadi ruang pembentukan karakter yang menghubungkan pendidikan, keluarga, dan masyarakat dalam membangun kesadaran lingkungan secara berkelanjutan.

Melalui Gerakan Sekolah ASRI, Kemendikdasmen mendorong sekolah menjadi pusat pembiasaan perilaku hidup bersih, sehat, peduli lingkungan, dan bertanggung jawab terhadap masa depan bumi. Program ini diharapkan mampu menciptakan ekosistem pendidikan yang berkelanjutan sekaligus melahirkan generasi yang berakhlak mulia, peduli lingkungan, dan siap menghadapi tantangan masa depan.

Monitorday.com– PT Sumber Alfaria Trijaya (AMRT), pengelola jaringan Alfamart dan Alfamidi, menyatakan tetap optimistis menghadapi perkembangan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) yang jumlahnya telah mencapai lebih dari 83 ribu entitas di seluruh Indonesia. Manajemen menilai kehadiran koperasi desa tidak menjadi ancaman langsung terhadap operasional perusahaan. 

Corporate Secretary AMRT, Tomin Widian, menyampaikan bahwa setiap pelaku usaha memiliki model bisnis, segmentasi pasar, dan target konsumen yang berbeda. Karena itu, keberadaan Kopdes Merah Putih dan ritel modern dinilai dapat saling melengkapi dalam memenuhi kebutuhan masyarakat. Ia juga menegaskan tidak terdapat penutupan gerai Alfamart yang disebabkan oleh keberadaan KDMP. 

Di tengah berkembangnya jaringan koperasi desa, AMRT justru melanjutkan strategi pertumbuhan. Perseroan menyiapkan belanja modal sekitar Rp500 miliar pada tahun 2026 yang bersumber dari kas internal. Dana tersebut akan digunakan untuk membuka sekitar 800 gerai baru, terdiri atas 500 gerai milik perusahaan dan 300 gerai melalui skema waralaba. 

Berdasarkan data Sistem Informasi Manajemen Kopdes Merah Putih, jumlah koperasi yang telah dibentuk mencapai 83.376 entitas. Dari jumlah tersebut, sekitar 11.824 unit telah memiliki gerai fisik, sementara puluhan ribu lainnya masih berada dalam tahap pembangunan atau pengajuan lahan. Kondisi ini menunjukkan program koperasi desa masih berada dalam fase pengembangan dan implementasi. 

Pemerintah sebelumnya juga menegaskan bahwa keberadaan Kopdes Merah Putih tidak ditujukan untuk menyingkirkan ritel modern. Menteri Koperasi Ferry Juliantono menyatakan koperasi desa dapat berjalan berdampingan bahkan bekerja sama dengan jaringan ritel seperti Alfamart dan Indomaret guna memperkuat distribusi produk serta pelayanan kepada masyarakat. 

Di sisi lain, isu penutupan sejumlah gerai minimarket di Lombok Tengah yang sempat dikaitkan dengan Kopdes Merah Putih telah dibantah berbagai pihak. Pemerintah dan pelaku usaha menyebut penutupan tersebut lebih berkaitan dengan persoalan perizinan dan evaluasi operasional, bukan akibat persaingan dengan koperasi desa. 

Dengan strategi ekspansi yang tetap berjalan dan dukungan belanja modal yang signifikan, AMRT menunjukkan keyakinan bahwa pertumbuhan industri ritel ke depan akan lebih ditentukan oleh kualitas layanan, efisiensi distribusi, serta kemampuan menjangkau wilayah yang belum terlayani secara optimal. 

Monitorday.com– Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyiapkan 2.843 lowongan kerja melalui program padat karya sebagai langkah antisipasi terhadap dampak perlambatan ekonomi global dan domestik. Program ini diharapkan dapat membantu menekan angka pengangguran sekaligus menjaga daya beli masyarakat di ibu kota.

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, menyatakan bahwa program padat karya dirancang sebagai bantalan sosial bagi masyarakat yang membutuhkan pekerjaan. Para peserta yang diterima akan memperoleh upah setara Upah Minimum Provinsi (UMP) DKI Jakarta, yang pada tahun 2026 mencapai sekitar Rp5,72 juta per bulan.

Menurut Pramono, kebijakan tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah daerah untuk memastikan masyarakat tetap memiliki akses terhadap pekerjaan di tengah berbagai tantangan ekonomi. Dengan adanya program ini, pemerintah berharap warga yang terdampak kondisi ekonomi dapat memperoleh penghasilan yang layak sambil berkontribusi pada berbagai kegiatan pembangunan dan pelayanan publik.

Pada tahap awal, program padat karya akan berlangsung selama tiga bulan. Namun, Pemprov DKI membuka kemungkinan perpanjangan masa program setelah melakukan evaluasi terhadap kebutuhan dan kondisi ketenagakerjaan di Jakarta.

Pemerintah juga menetapkan syarat utama bagi pelamar, yakni wajib memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) DKI Jakarta. Kebijakan ini dimaksudkan agar manfaat program dapat dirasakan langsung oleh warga Jakarta yang membutuhkan dukungan lapangan kerja.

Program padat karya selama ini dikenal sebagai instrumen pemerintah untuk menyerap tenaga kerja secara cepat melalui berbagai pekerjaan yang melibatkan banyak pekerja. Selain membuka kesempatan kerja, skema tersebut juga dinilai efektif dalam menjaga perputaran ekonomi masyarakat dan meningkatkan daya beli rumah tangga.

Dengan pembukaan 2.843 lowongan baru ini, Pemprov DKI Jakarta berharap dapat memberikan solusi jangka pendek bagi persoalan ketenagakerjaan sekaligus memperkuat perlindungan sosial bagi masyarakat yang terdampak tekanan ekonomi.

Monitorday.com – Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta berencana menyesuaikan tarif sejumlah rute Transjabodetabek dalam waktu dekat. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo memastikan kebijakan tersebut akan mulai diputuskan dan diterapkan pada Juni 2026 sebagai bagian dari upaya mengendalikan beban subsidi transportasi yang terus meningkat.

Salah satu rute yang menjadi prioritas penyesuaian tarif adalah layanan SH2 Blok M–Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Rute yang resmi beroperasi sejak 12 Maret 2026 itu sebelumnya memang direncanakan untuk dievaluasi setelah berjalan selama tiga bulan.

Menurut Pramono, tingginya biaya operasional menjadi alasan utama perlunya penyesuaian tarif. Selain jarak tempuh yang panjang, armada yang digunakan merupakan bus baru dengan fasilitas khusus, ditambah berbagai biaya operasional di area bandara yang harus ditanggung operator.

“Karena rutenya panjang, busnya baru dan khusus untuk itu. Selain itu, di Terminal 1, 2, dan 3 terdapat biaya operasional seperti parkir yang harus ditanggung,” ujar Pramono.

Saat ini tarif Transjabodetabek masih terintegrasi dengan Transjakarta dan dipatok sekitar Rp3.500 per perjalanan. Namun, biaya operasional untuk melayani satu penumpang diperkirakan mencapai Rp15.000.

Dengan selisih tersebut, Pemprov DKI Jakarta harus menanggung subsidi sekitar Rp11.500 untuk setiap penumpang.

Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Budi Awaluddin, menyebut total subsidi untuk layanan Transjabodetabek pada tahun anggaran 2026 mencapai sekitar Rp401 miliar. Sementara itu, subsidi rata-rata yang diberikan kepada setiap pengguna layanan Transjakarta mencapai Rp12.258 per perjalanan.

Angka tersebut setara dengan sekitar 10 persen dari total subsidi transportasi Transjakarta yang mencapai Rp4,1 triliun pada tahun 2026.

Penyesuaian tarif tidak hanya akan berlaku untuk rute Blok M–Bandara Soekarno-Hatta. Pemprov DKI juga tengah mengevaluasi tarif 18 rute Transjabodetabek yang menghubungkan Jakarta dengan wilayah Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Bodetabek).

“Segera akan kami putuskan. Pada bulan-bulan ini kita akan memutuskan beberapa rute, bukan hanya Blok M ke Soekarno-Hatta, tetapi juga Transjabodetabek lainnya,” kata Pramono saat ditemui di kawasan Matraman, Jakarta Timur, Jumat (5/6/2026).

Meski demikian, pemerintah belum mengumumkan secara rinci rute-rute mana saja yang akan mengalami penyesuaian tarif. Untuk layanan menuju Bandara Soekarno-Hatta, tarif baru diproyeksikan berada di kisaran Rp10.000 hingga Rp15.000 per perjalanan.

Rencana kenaikan tarif juga mendapat perhatian dari DPRD DKI Jakarta. Anggota Fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI Jakarta, Yuke Yurike, mengingatkan pentingnya menghitung secara cermat beban keuangan daerah yang digunakan untuk membiayai subsidi transportasi lintas wilayah.

Menurutnya, Pemprov DKI perlu memastikan bahwa subsidi yang bersumber dari pajak warga Jakarta diberikan secara adil dan tepat sasaran. Ia juga mendorong adanya kajian mengenai skema tarif yang berbeda bagi pengguna dari luar Jakarta.

“Nah ini yang harus kita telaah betul. Apakah itu sudah tepat dan adil untuk warga Jakarta? Karena kita mensubsidi juga dari pajaknya warga Jakarta,” ujar Yuke.

Menjelang penerapan kebijakan baru tersebut, Dinas Perhubungan DKI Jakarta tengah mempersiapkan skema integrasi tarif melalui aplikasi JakLingko.

Budi Awaluddin menjelaskan, pihaknya sedang memperluas cakupan integrasi tarif agar seluruh rute Transjabodetabek dapat menikmati skema tarif maksimal Rp10.000 dalam waktu tiga jam perjalanan melalui sistem JakLingko.

Selain itu, Pemprov DKI juga terus mengupayakan tambahan anggaran subsidi layanan transportasi publik atau Public Service Obligation (PSO) untuk mendukung perluasan armada dan pembukaan rute-rute baru Transjakarta maupun Transjabodetabek.

Dengan rencana penyesuaian tarif tersebut, Pemprov DKI berharap layanan transportasi publik tetap dapat berkembang secara berkelanjutan tanpa membebani anggaran daerah secara berlebihan.

Monitorday.com– Nama Silmy Karim menjadi sorotan publik setelah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK dalam kasus dugaan pemerasan dan gratifikasi terkait pengurusan izin tinggal warga negara asing. Di tengah perkembangan kasus tersebut, laporan kekayaan dan koleksi kendaraannya ikut menjadi perhatian masyarakat. Berdasarkan LHKPN periode 2025, total kekayaan Silmy Karim mencapai sekitar Rp234,59 miliar. 

Sebagian besar kekayaan tersebut berasal dari aset tanah dan bangunan yang nilainya mencapai sekitar Rp184 miliar. Selain itu, ia juga memiliki surat berharga, harta bergerak lainnya, serta kas dan setara kas bernilai puluhan miliar rupiah. Sementara itu, total nilai kendaraan yang tercatat dalam garasinya mencapai Rp8,475 miliar. 

Kendaraan paling mahal yang dimiliki Silmy Karim adalah Mercedes-Benz G63 AMG. SUV premium asal Jerman tersebut tercatat bernilai sekitar Rp6 miliar dan menyumbang hampir 70 persen dari total nilai seluruh kendaraan yang dimilikinya. Mobil ini dikenal sebagai salah satu simbol kemewahan dan kendaraan favorit kalangan elite bisnis maupun pejabat. 

Selain kendaraan modern, garasi Silmy juga dihuni sejumlah mobil klasik dan kendaraan off-road legendaris. Beberapa di antaranya adalah Toyota Land Cruiser senilai sekitar Rp350 juta, Jeep CJ7 senilai Rp275 juta, Jeep Wrangler senilai Rp450 juta, serta Land Rover Range Rover dengan nilai sekitar Rp500 juta. Koleksi tersebut menunjukkan ketertarikan Silmy terhadap kendaraan petualang dan mobil klasik bernilai koleksi tinggi. 

Di segmen kendaraan klasik Eropa, Silmy juga tercatat memiliki Mercedes-Benz 280E yang ditaksir bernilai Rp500 juta. Mobil yang populer dengan julukan “Mercy Tiger” tersebut merupakan salah satu model klasik Mercedes-Benz yang banyak diburu kolektor otomotif di Indonesia. 

Kegemarannya terhadap kendaraan klasik juga terlihat dari kepemilikan dua unit Harley-Davidson. Masing-masing motor gede tersebut memiliki nilai sekitar Rp450 juta. Kombinasi antara moge Amerika, jip legendaris, dan SUV premium menjadikan garasi Silmy Karim sebagai salah satu koleksi kendaraan pejabat yang cukup menonjol dari sisi keragaman dan nilai ekonominya. 

Meski demikian, sorotan publik saat ini tidak hanya tertuju pada nilai aset dan koleksi kendaraan tersebut, tetapi juga pada proses hukum yang sedang berjalan. KPK telah menahan Silmy Karim dan sejumlah pejabat lainnya untuk menjalani proses penyidikan lebih lanjut terkait dugaan tindak pidana korupsi yang tengah diusut lembaga antirasuah tersebut. 

Monitorday.com– Langkah Presiden Prabowo Subianto melakukan pergantian kepemimpinan di Badan Gizi Nasional (BGN) mendapat dukungan dari Anggota Komisi III DPR RI, Bambang Soesatyo. Menurutnya, keputusan tersebut merupakan bentuk respons pemerintah terhadap berbagai aspirasi masyarakat yang berkembang terkait pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Bamsoet menilai pergantian pimpinan di lembaga yang bertanggung jawab atas pelaksanaan MBG menunjukkan bahwa pemerintah tidak menutup mata terhadap berbagai masukan dan kritik yang muncul selama beberapa bulan terakhir. Ia menegaskan bahwa langkah tersebut mencerminkan kesediaan Presiden untuk memastikan program prioritas nasional tetap berjalan sesuai tujuan awal, yakni meningkatkan kualitas gizi generasi muda Indonesia.

Menurut Bamsoet, perubahan kepemimpinan harus menjadi momentum evaluasi bagi seluruh aparatur negara agar selalu menjunjung tinggi integritas, profesionalisme, serta kepatutan dalam menjalankan tugas. Ia mengingatkan bahwa setiap program pembangunan yang menggunakan anggaran negara harus berorientasi pada pelayanan publik dan tidak boleh dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi maupun kelompok tertentu.

Lebih lanjut, Bamsoet menekankan pentingnya menjaga kepercayaan masyarakat melalui tata kelola yang transparan dan akuntabel. Menurutnya, program berskala besar seperti MBG memang menghadapi berbagai tantangan dalam implementasinya. Karena itu, evaluasi dan perbaikan secara berkala menjadi bagian penting untuk memastikan manfaat program dapat dirasakan masyarakat secara optimal.

Selain pergantian pimpinan, Bamsoet menilai pembenahan manajemen dan tata kelola kelembagaan perlu dilakukan secara menyeluruh. Ia menegaskan bahwa budaya kerja yang mengedepankan tanggung jawab, kearifan, dan kepatutan dalam penggunaan anggaran negara harus menjadi fondasi utama pelaksanaan program strategis nasional.

Di sisi lain, Bamsoet meminta agar proses hukum terhadap para mantan pimpinan BGN yang terjerat kasus hukum dilakukan secara tegas, transparan, dan tanpa pandang bulu. Penegakan hukum yang konsisten dinilai penting untuk menjaga kredibilitas Program Makan Bergizi Gratis sekaligus memastikan tidak ada ruang bagi penyalahgunaan wewenang dalam pengelolaan anggaran yang menyangkut kepentingan masyarakat luas.

Diketahui, Kejaksaan Agung telah menetapkan tersangka dan menahan mantan Kepala BGN, Dadan Hindayana, bersama mantan Wakil Kepala BGN Lodewyk Pusung dan Sony Sonjaya. Kasus tersebut menjadi perhatian publik karena berkaitan dengan pengelolaan program strategis pemerintah yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat.

Monitorday.com – Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Wamendikdasmen), Fajar Riza Ul Haq, menegaskan pentingnya menjaga keseimbangan antara penguatan identitas nasional dan kemampuan bersaing di tingkat global. Pesan tersebut disampaikannya saat menghadiri pentas seni di Sekolah Maitreyawira, Kota Dumai, Riau, Jumat (5/6/2026).

Kehadiran Fajar yang didampingi Wali Kota Dumai, Paisal, disambut antusias oleh ratusan siswa, guru, dan jajaran sekolah. Kegiatan tersebut menjadi ajang apresiasi terhadap keberagaman budaya sekaligus kreativitas peserta didik.

Dalam sambutannya, Fajar mendorong sekolah untuk terus mengembangkan konsep Trigatra Bangun Bahasa serta memperkuat transformasi digital pendidikan sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas pembelajaran.

Menurutnya, pendidikan multikultural yang diterapkan di Sekolah Maitreyawira merupakan contoh positif dalam membangun karakter peserta didik di tengah masyarakat yang semakin beragam.

“Kita hidup di tengah masyarakat yang beragam. Semakin dini murid dikenalkan pada keragaman bahasa dan budaya, maka semakin kuat kemampuan mereka untuk menghargai perbedaan dan hidup berdampingan secara harmonis,” ujar Fajar.

Fajar menjelaskan bahwa penguatan kemampuan berbahasa harus dilakukan secara seimbang melalui konsep Trigatra Bangun Bahasa yang terdiri atas tiga pilar utama, yaitu mengutamakan Bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan, melestarikan bahasa daerah sebagai warisan budaya, dan menguasai bahasa asing untuk mendukung komunikasi serta daya saing global.

Konsep tersebut merupakan implementasi dari Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Pengawasan Penggunaan Bahasa Indonesia.

Menurut Fajar, penguasaan bahasa asing memang menjadi kebutuhan di era globalisasi. Namun, hal tersebut tidak boleh mengikis identitas kebangsaan.

“Jangan sampai kita kehilangan jati diri karena terlalu berorientasi pada bahasa asing. Sebaliknya, kita juga tidak boleh menutup diri dari perkembangan dunia global. Oleh karena itu, Trigatra Bangun Bahasa menjadi panduan untuk menjaga keseimbangan itu,” tegasnya.

Selain penguatan literasi bahasa, Fajar menilai transformasi digital pendidikan perlu berjalan seiring dengan pembangunan karakter peserta didik. Ia menegaskan bahwa digitalisasi pendidikan bukan sekadar penggunaan teknologi di ruang kelas, melainkan upaya menciptakan budaya belajar yang lebih adaptif, kreatif, dan inovatif.

Dalam kesempatan tersebut, Fajar juga mengapresiasi perkembangan sektor pendidikan di Kota Dumai. Ia menyebut rata-rata lama sekolah masyarakat Dumai telah melampaui standar minimum nasional dan angka harapan lama sekolah terus menunjukkan peningkatan.

“Capaian ini menjadi indikator bahwa pembangunan sumber daya manusia di Dumai berjalan ke arah yang positif,” ujarnya.

Wali Kota Dumai, Paisal, menyambut baik kunjungan Wamendikdasmen yang dinilainya sebagai bentuk perhatian pemerintah pusat terhadap kemajuan pendidikan di daerah.

Menurutnya, kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah menjadi kunci dalam meningkatkan mutu pendidikan dan kualitas sumber daya manusia.

“Keberadaan sekolah-sekolah swasta yang semakin berkembang menunjukkan bahwa masyarakat kini memiliki banyak pilihan untuk mendapatkan pendidikan terbaik bagi anak-anak mereka. Ini juga menjadi simbol bahwa kualitas pendidikan di Dumai terus meningkat,” kata Paisal.

Ia menambahkan, Dumai yang dihuni masyarakat dari berbagai latar belakang suku, budaya, dan agama memiliki modal sosial yang kuat untuk mengembangkan pendidikan yang inklusif dan toleran.

Selain itu, Pemerintah Kota Dumai juga terus memperkuat pendidikan karakter melalui program Hikmat Pendidikan yang diterapkan di seluruh sekolah negeri maupun swasta.

“Kami ingin anak-anak Dumai tumbuh menjadi generasi yang beradab, berakhlak mulia, dan memiliki kompetensi yang unggul. Dengan karakter yang baik, kelak mereka akan menjadi dokter, guru, polisi, maupun profesi lainnya yang memberikan manfaat bagi bangsa Indonesia,” ujar Paisal.

Melalui sinergi penguatan karakter, pengembangan kemampuan bahasa, dan transformasi digital pendidikan, pemerintah berharap dapat mencetak generasi yang unggul, berdaya saing global, serta tetap memiliki identitas kebangsaan yang kuat.