Monitorday.com – Pendidikan harus dimaknai sebagai proses membangun karakter dan peradaban, bukan sekadar penyampaian materi pelajaran. Hidden curriculum melalui pembiasaan nilai-nilai dalam kehidupan sehari-hari di sekolah adalah kunci dalam membangun sekolah yang aman dan nyaman. Adapun pendekatan yang digunakan harus bersifat mendidik dan bebas dari kekerasan. Sebagaimana tertuang dalam Permendikdasmen Nomor 6 Tahun 2026 Tentang Budaya Sekolah Aman dan Nyaman.

Budaya sekolah aman dan nyaman adalah keseluruhan tata nilai, sikap, kebiasaan, dan perilaku yang dibangun di lingkungan sekolah untuk menjamin pemenuhan kebutuhan spiritual, pelindungan fisik, kesejahteraan psikologis dan keamanan sosiokultural, serta keadaban dan keamanan digital demi menciptakan dan menjaga lingkungan belajar yang kondusif bagi warga sekolah. 

Dalam membangun karakter, satuan pendidikan dituntut untuk menghadirkan pembelajaran yang memuliakan manusia sebagai inti dari penataan fondasi belajar. “Kata kunci dalam pembelajaran di sekolah adalah memuliakan. Guru harus memuliakan murid, murid menghormati guru, dan keduanya memuliakan ilmu,” tegas Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen), Abdul Mu’ti, di Pekalongan, Jawa Tengah pada Jumat (3/4). 

“Pendidikan itu adalah proses membangun karakter dan peradaban bangsa. Karena itu, guru tidak hanya menjadi agent of learning, tetapi harus menjadi agent of civilization,” imbuhnya di hadapan forum yang dihadiri sekitar 200 kepala sekolah serta guru di wilayah Pekalongan.

Saat menjadi pembicara kunci dalam dialog pendidikan yang bertemakan “Menata Fondasi Belajar: Menciptakan Sekolah Aman, Nyaman, dan Bermartabat bagi Guru dan Siswa”, ia menyampaikan bahwa upaya menciptakan sekolah yang aman dan nyaman dilakukan melalui pendekatan deep learning yang mendorong pembelajaran mindful, meaningful, dan joyful. 

“Kita ingin pembelajaran itu tidak sekadar banyak materi, tetapi dipahami secara mendalam, sehingga siswa terlibat aktif dan belajar dengan bermakna,” jelasnya dalam acara yang didampingi oleh Pelaksana Tugas (Plt.) Bupati Pekalongan, Sukirman dan Rektor Universitas Muhammadiyah Pekajangan Pekalongan (UMPP), Nur Izzah.

Dialog pendidikan tersebut menjadi ruang refleksi bersama dalam menata ulang praktik pembelajaran dan budaya sekolah. Harapannya, dengan pemahaman yang komprehensif dan kolaborasi semua pihak, sekolah dapat menjadi ruang belajar yang tidak hanya mencerdaskan, tetapi juga memuliakan dan memanusiakan setiap individu di dalamnya secara praktis dan berkelanjutan.

Lebih lanjut, Menteri Mu’ti menegaskan bahwa peran guru tidak berhenti pada kegiatan mengajar di kelas, tetapi juga mencakup pembimbingan secara menyeluruh. “Tugas guru itu tidak hanya mengajar, tetapi juga membimbing. Karena itu semua guru harus menjadi guru wali yang mendampingi siswa, tidak hanya secara akademik, tetapi juga sosial dan emosional,” ucap Menteri Mu’ti dalam motivasinya.

Menteri Mu’ti juga menyoroti pentingnya penguatan hidden curriculum melalui pembiasaan nilai-nilai dalam kehidupan sehari-hari di sekolah dalam membangun sekolah yang aman dan nyaman. “Banyak hal penting dalam pendidikan yang tidak diajarkan sebagai mata pelajaran, tetapi dibiasakan seperti disiplin, sopan santun, saling menghargai, yang dibangun melalui keteladanan,” tuturnya.

Terkait disiplin di sekolah, Menteri Mu’ti juga mengingatkan bahwa pendekatan yang digunakan harus bersifat mendidik dan bebas dari kekerasan. “Disiplin harus dibangun tanpa kekerasan. Bukan dengan hukuman fisik, tetapi dengan pendekatan yang membuat siswa sadar dan berubah,” tegasnya.

Ia juga menambahkan bahwa penyelesaian persoalan di sekolah perlu mengedepankan dialog dan pembinaan. “Kalau ada permasalahan di sekolah dapat diselesaikan dengan diskusi lebih dulu, agar hubungan tetap terjaga antara sekolah dan orang tua,” tutup Mu`ti

Monitorday.com – Membayar pajak sejatinya merupakan tanggung jawab setiap warga negara yang telah memperoleh penghasilan. Dana yang terkumpul pun kembali kepada masyarakat dalam bentuk berbagai layanan publik. Namun demikian, tidak semua wajib pajak menjalankan kewajiban ini dengan penuh kesadaran.

Beragam cara kerap ditempuh untuk menghindari beban pajak. Salah satu contoh menarik terjadi di Swiss, yang dikenal sebagai negara dengan tingkat pajak relatif tinggi. Di sana, terdapat jenis pungutan khusus yang disebut pajak gereja, yang dikenakan kepada warga yang terdaftar sebagai anggota komunitas keagamaan tertentu.

Fenomena unik pun muncul. Sebagian warga memilih untuk secara administratif keluar dari keanggotaan agama, bahkan mendeklarasikan diri sebagai ateis, demi terbebas dari kewajiban membayar pajak tersebut. 

Eeksodus iman tengah terjadi di Swiss, dan angkanya melonjak tajam. Di baliknya, ada satu faktor yang tak bisa diabaikan: pajak gereja.

Di negara ini, menjadi anggota gereja bukan sekadar urusan spiritual, tapi juga finansial. Setiap individu yang terdaftar dalam gereja resmi negara wajib membayar pajak sekitar 1–3 persen dari penghasilan. Tidak ada celah: satu-satunya cara untuk berhenti membayar adalah dengan keluar dari keanggotaan gereja itu sendiri.

Dan pada 2023, pilihan itu diambil secara massal.

Menurut laporan media lokal, sebanyak 67.497 orang resmi meninggalkan Gereja Katolik. Angka ini hampir dua kali lipat dibanding tahun sebelumnya—sebuah lonjakan yang mencolok dan sulit diabaikan. Di sisi lain, gereja Protestan juga mengalami gelombang serupa, dengan 39.517 orang mengundurkan diri. Jika digabungkan, hampir 100.000 orang Swiss memutuskan hubungan formal dengan gereja hanya dalam satu tahun.

Di wilayah Basel-Stadt, fenomena ini bahkan lebih terasa. Provinsi di Swiss utara itu mencatat tingkat pengunduran diri tertinggi, mencapai 4,5 persen. Sistem administrasi yang mempermudah proses keluar dari keanggotaan gereja disebut-sebut menjadi salah satu pemicu tingginya angka tersebut.

Namun, persoalannya tidak sesederhana soal uang.

Data dari berbagai lembaga menunjukkan bahwa di wilayah dengan pajak gereja, tingkat keluar dari agama cenderung lebih tinggi. Ini memunculkan pertanyaan besar: apakah kewajiban finansial justru mempercepat jarak antara masyarakat dan institusi keagamaan?

Di sisi lain, faktor lain juga ikut bermain. Gelombang sekularisme yang semakin kuat, ditambah berbagai skandal di lingkungan rumah ibadah, ikut menggerus kepercayaan publik. Bagi sebagian orang, keputusan keluar bukan sekadar menghindari pajak, melainkan refleksi dari perubahan keyakinan yang lebih dalam.

Yang paling mencolok, tren ini berjalan seiring dengan meningkatnya jumlah warga Swiss yang mengidentifikasi diri sebagai ateis sekitar 34 persen populasi pada 2022. Ini bukan lagi sekadar fenomena administratif, melainkan pergeseran sosial yang signifikan.

Swiss hari ini tidak hanya menghadapi penurunan jumlah jemaat, tetapi juga redefinisi hubungan antara agama, negara, dan individu. Pajak gereja mungkin menjadi pemicu, tetapi gelombang yang terjadi jauh lebih besar: sebuah transformasi cara masyarakat memaknai iman di era modern.

Monitorday.com — Tiga prajurit TNI yang tergabung dalam misi perdamaian United Nations Interim Force in Lebanon (UNIFIL) dilaporkan terluka akibat ledakan di fasilitas PBB di dekat El Adeisse, Lebanon Selatan, pada Jumat (3/4) sore waktu setempat.

Juru Bicara UNIFIL, Kandice Ardiel, menyampaikan bahwa dua dari tiga korban mengalami luka serius. “Sebuah ledakan di fasilitas PBB di dekat El Adeisse melukai tiga penjaga perdamaian, dua di antaranya mengalami luka serius,” ujarnya dalam keterangan resmi melalui Pusat Informasi PBB di Indonesia (UNIC).

Ketiga prajurit asal Indonesia tersebut segera dievakuasi ke rumah sakit terdekat untuk mendapatkan perawatan intensif. Hingga kini, pihak UNIFIL masih menyelidiki sumber dan penyebab ledakan. “Kami belum mengetahui asal-usul ledakan tersebut,” kata Ardiel.

Insiden ini menambah daftar kabar duka bagi kontingen Indonesia di Lebanon. Dalam beberapa hari terakhir, tiga prajurit TNI dilaporkan gugur dalam insiden terpisah di wilayah operasi yang sama.

Prajurit Farizal Rhomadhon meninggal dunia akibat tembakan artileri di sekitar posisi kontingen Indonesia di dekat Adchit Al Qusayr pada 29 Maret 2026. Sehari kemudian, Zulmi Aditya Iskandar dan Muhammad Nur Ichwan gugur dalam serangan terhadap konvoi yang mereka kawal.

PBB memastikan investigasi tengah berlangsung untuk mengungkap pihak yang bertanggung jawab atas rangkaian serangan tersebut, dengan hasil penyelidikan dijanjikan akan diumumkan dalam waktu dekat.

UNIFIL juga mendesak semua pihak yang terlibat konflik untuk menahan diri dan tidak melakukan aktivitas militer di sekitar area operasi. Misi UNIFIL sendiri dibentuk berdasarkan resolusi Dewan Keamanan PBB tahun 1978 dan diperkuat setelah konflik tahun 2006, dengan mandat menjaga stabilitas di Lebanon Selatan.

Indonesia selama ini dikenal sebagai salah satu kontributor terbesar dalam misi penjaga perdamaian PBB. Peristiwa terbaru ini kembali menyita perhatian publik Tanah Air terhadap keselamatan prajurit yang bertugas di luar negeri dalam misi kemanusiaan global.

Monitorday.com — Iran dilaporkan mengabaikan usulan gencatan senjata selama 48 jam yang diajukan oleh Amerika Serikat di tengah meningkatnya eskalasi konflik di kawasan Timur Tengah.

Menurut laporan kantor berita semi-resmi Iran, Fars, pada Jumat (4/4), Washington telah mengajukan proposal tersebut sejak 2 April melalui salah satu negara sahabat. Sumber yang mengetahui perkembangan situasi menyebutkan bahwa langkah itu diambil seiring meningkatnya ketegangan serta tantangan yang dihadapi pasukan Amerika Serikat di wilayah tersebut.

“Amerika Serikat pada 2 April mengusulkan gencatan senjata 48 jam melalui salah satu negara sahabat,” ujar sumber tersebut.

Namun demikian, Iran tidak memberikan tanggapan resmi secara tertulis atas usulan tersebut. Teheran justru disebut merespons dengan tindakan di lapangan, yakni melanjutkan serangan dengan intensitas tinggi.

Sumber yang sama juga mengungkapkan bahwa upaya diplomatik Amerika Serikat untuk meredakan konflik terus ditingkatkan, terutama setelah adanya laporan serangan terhadap depot militer AS di Pulau Bubiyan, Kuwait.

Sebelumnya, pada 28 Februari, Amerika Serikat bersama Israel melancarkan serangan udara ke Iran. Serangan tersebut dilaporkan telah menewaskan lebih dari 1.340 orang, termasuk Pemimpin Tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei.

Sebagai balasan, Iran meluncurkan serangan drone dan rudal yang menargetkan Israel serta sejumlah wilayah di Yordania, Irak, dan negara-negara Teluk yang menjadi lokasi aset militer Amerika Serikat.

Rangkaian serangan tersebut tidak hanya menimbulkan korban jiwa dan kerusakan infrastruktur, tetapi juga berdampak pada stabilitas pasar global serta mengganggu sektor penerbangan internasional.

Monitorday.com–Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) secara resmi mendukung penuh inisiatif Transformasi Budaya Kerja dan Gerakan Hemat Energi. Langkah strategis ini diimplementasikan untuk memperkuat ketahanan nasional sekaligus memastikan layanan pendidikan tetap berjalan optimal dan bermutu bagi seluruh lapisan masyarakat. Kebijakan ini menekankan efisiensi dan adaptivitas birokrasi tanpa mengurangi kualitas layanan publik, terutama di sektor pendidikan.

Transformasi ini bertumpu pada tiga pilar utama: pemerataan akses dan keadilan layanan, relevansi dan kesiapan masa depan melalui digitalisasi, serta partisipasi semesta dari ASN, satuan pendidikan, dan masyarakat. Implementasi kebijakan meliputi penerapan Work From Home (WFH) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) satu hari kerja setiap minggu (Jumat), efisiensi penggunaan kendaraan dinas, pengurangan perjalanan dinas, optimalisasi transportasi publik, dan perluasan Car Free Day (CFD). Kebijakan WFH mulai berlaku pada 1 April 2026 dan akan dievaluasi komprehensif setelah dua bulan.

Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen), Abdul Mu`ti, menjelaskan bahwa transformasi ini hadir sebagai upaya kolektif untuk bekerja lebih cerdas dan efisien. “Work From Home bukan berarti libur—ASN tetap bekerja penuh tanggung jawab, hanya saja dari lokasi yang berbeda, sementara layanan kepada masyarakat tetap berjalan dan mudah diakses,” tuturnya beberapa waktu lalu di Jakarta.

Mendikdasmen juga menegaskan komitmen terhadap layanan publik, khususnya di bidang pendidikan. Abdul Mu`ti menyatakan, “Layanan publik seperti Unit Layanan Terpadu (ULT) akan tetap dibuka dan diselenggarakan. Selain itu, guru tetap harus masuk jika muridnya masuk ke sekolah. Ada pengecualian pada beberapa konteks, seperti yang tercantum dalam aturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian.”

Dalam konteks gerakan hemat energi, Menteri Mu’ti menekankan bahwa perubahan ini dirancang untuk memperkuat kualitas layanan. Ia mengatakan, “Kami ingin memastikan bahwa perubahan ini justru memperkuat kualitas layanan pendidikan, bukan menguranginya. Di saat yang sama, ini adalah kesempatan bagi kita semua untuk mulai dari hal-hal sederhana—menghemat energi, menggunakan transportasi publik, dan membangun kebiasaan baru yang lebih baik.”

Inisiatif ini sejalan dengan Gerakan Indonesia ASRI (Aman, Sehat, Resik, dan Indah) yang mendorong kebiasaan positif di lingkungan sekolah dan masyarakat. Melalui semangat gotong royong, Kemendikdasmen berharap ASN, satuan pendidikan, dan masyarakat dapat bergerak bersama menuju masa depan yang lebih adaptif. “Kami percaya, dengan semangat gotong royong, ASN, satuan pendidikan, dan masyarakat bisa bergerak bersama. Inilah transformasi menuju masa depan—di mana kita tetap produktif, layanan tetap hadir, dan pendidikan bermutu dapat dirasakan oleh semua,” pungkasnya.

Monitorday.com– Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto berkomitmen melanjutkan proyek pengembangan jet tempur KF-21 Boramae bersama Korea Selatan. Sebuah tim akan segera dikirim ke Korea Selatan untuk menindaklanjuti kerja sama strategis ini.

Proyek ambisius yang telah bergulir sejak era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ini sempat diwarnai isu tunggakan pembayaran dari pihak Indonesia serta dugaan pencurian teknologi, namun kedua negara sepakat melanjutkan kemitraan pertahanan ini.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan arahan Presiden Prabowo saat pertemuan bilateral dengan Presiden Korea Selatan Lee Jae-myung.

“Bapak Presiden menyampaikan akan segera mengirim tim, baik itu yang sifatnya technical maupun engineering,” kata Airlangga di Seoul, Korea Selatan, pada Rabu, 1 April 2026.

Proyek KF-21/KFX/IFX, yang diluncurkan pada tahun 2015 dengan total investasi 8,1 triliun KRW (sekitar Rp 95,32 triliun), mulanya menargetkan kontribusi Indonesia sebesar 20 persen. Namun, proyek ini sempat tertunda akibat penundaan pembayaran dari Indonesia, hingga Korea Selatan akhirnya sepakat memangkas kontribusi Indonesia menjadi 600 miliar KRW.

Selain masalah tunggakan, proyek ini juga menghadapi skandal dugaan upaya pencurian teknologi pada Januari 2024 yang melibatkan insinyur Indonesia. Meskipun penyelidikan sempat dilakukan oleh kepolisian Korea Selatan atas permintaan Badan Administrasi Program Akuisisi Pertahanan (DAPA) pada Kamis, 22 Februari 2024, Kejaksaan Korea Selatan pada Mei 2025 memutuskan untuk menggugurkan tuntutan terhadap lima teknisi PT Dirgantara Indonesia yang dituduh terlibat. Laporan pada 19 Maret 2026 juga menyebut rencana ekspor 16 unit jet tempur KF-21 ke Indonesia, lebih sedikit dari rencana awal 48 unit.

Airlangga Hartarto menambahkan bahwa masih ada sejumlah isu teknis, termasuk ihwal spesifikasi pesawat dan skema pembayaran baru yang perlu dibahas.

“Tetapi harapannya ini akan diselesaikan dengan dikirimnya tim ke sana,” ujarnya.

Monitorday.com — Presiden Prancis Emmanuel Macron menegaskan rencana kerja sama dengan sejumlah negara untuk menjalankan operasi damai guna membuka kembali akses di Selat Hormuz yang terdampak konflik kawasan.

Pernyataan tersebut disampaikan Macron saat berbicara di Universitas Yonsei dalam kunjungannya ke Korea Selatan, Jumat (3/4). Ia menekankan pentingnya menjaga jalur pelayaran internasional tetap aman dan terbuka.

“Kami ingin membuka kembali Selat Hormuz,” ujar Macron di hadapan mahasiswa.

Menurutnya, Prancis tengah berkoordinasi dengan berbagai negara untuk merancang misi damai yang bertujuan mengawal kapal tanker dan kapal kargo yang melintasi jalur tersebut. Operasi ini dirancang untuk memastikan keamanan pelayaran di salah satu rute energi paling vital di dunia.

Macron menambahkan, pelaksanaan operasi akan sangat bergantung pada mekanisme dekonfliksi dengan Iran, terutama setelah tercapainya gencatan senjata atau ketika situasi kawasan mulai stabil.

Ia juga menegaskan bahwa kerja sama internasional tersebut bertujuan mendorong gencatan senjata serta membuka ruang negosiasi yang komprehensif. Selain itu, upaya ini diharapkan mampu memastikan pengawasan yang memadai terhadap aktivitas nuklir, balistik, serta jaringan proksi Iran di kawasan.

Ketegangan di Selat Hormuz meningkat setelah Amerika Serikat dan Israel melancarkan serangan terhadap Iran. Situasi ini berdampak signifikan terhadap distribusi energi global, mengingat sekitar 20 persen pasokan minyak dunia melewati jalur tersebut.

Di sisi lain, Presiden AS Donald Trump mengeluarkan pernyataan yang beragam terkait langkah Washington dalam merespons situasi di kawasan itu. Meski demikian, Trump turut menyerukan keterlibatan negara-negara lain, termasuk Prancis, untuk menjaga keamanan jalur pelayaran strategis tersebut.

Upaya membuka kembali Selat Hormuz dinilai krusial bagi stabilitas ekonomi global, khususnya dalam menjaga pasokan energi dan meredam lonjakan harga minyak dunia.

Monitorday.com – Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya melakukan kunjungan silaturahmi Idul Fitri 1447 Hijriah dengan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka di Istana Wakil Presiden, Jakarta, Kamis (2/4) malam.

Pertemuan yang berlangsung dalam suasana Lebaran tersebut tidak hanya menjadi ajang saling bermaafan, tetapi juga dimanfaatkan untuk membahas berbagai perkembangan terkini di Indonesia.

Dalam keterangan resmi yang disampaikan melalui akun Sekretariat Kabinet, disebutkan bahwa pertemuan berlangsung hangat selama kurang lebih 1,5 jam di tengah nuansa bulan Syawal, yang identik dengan tradisi mempererat hubungan melalui silaturahmi.

Selain bertukar kabar, kedua pejabat negara itu turut mendiskusikan sejumlah isu strategis dan dinamika terbaru yang tengah berkembang di Tanah Air.

Sebelumnya, Teddy diketahui mendampingi Presiden Prabowo Subianto dalam rangkaian kegiatan Lebaran, termasuk kunjungan ke wilayah terdampak bencana di Aceh Tamiang, serta perjalanan kerja ke Jepang dan Korea Selatan.

Sementara itu, Wapres Gibran mengisi momen Idul Fitri dengan bersilaturahmi ke sejumlah pondok pesantren di Jawa Tengah, serta menghadiri berbagai agenda resmi di Istana Wakil Presiden.

Pertemuan ini mencerminkan semangat kebersamaan dan koordinasi antarpejabat negara dalam menjaga stabilitas serta merespons berbagai isu nasional, khususnya di momen Lebaran.

Monitorday.com – Himpunan Sarjana-Kesusastraan Indonesia (HISKI) terus memperkuat perannya dalam mendekatkan sastra kepada masyarakat melalui penyelenggaraan lokakarya bertajuk Penguatan HISKI Komisariat. Kegiatan yang berlangsung pada Jumat, 3 April 2026 via zoom ini menjadi momentum strategis untuk memperkuat konsolidasi organisasi di tingkat akar rumput, khususnya di wilayah DKI Jakarta.

Lokakarya yang digelar secara hybrid ini melibatkan tiga komisariat utama, yakni Universitas Negeri Jakarta, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, dan Universitas Nasional. Kegiatan ini turut menghadirkan sejumlah tokoh penting HISKI, antara lain Dr. Ahmad Bahtiar, M.Hum. (Ketua HISKI Komisariat UIN Syarif Hidayatullah Jakarta), Dr. Siti Gomo Attas, M.Hum. (Ketua HISKI Komisariat Universitas Negeri Jakarta), Dr. Venus Khasanah, S.S., M.Pd. (HISKI Pusat), serta Dr. Fairuz, M.Hum. (Ketua HISKI Komisariat Universitas Nasional).

Koordinator kegiatan, Dr. Venus Khasanah, menegaskan bahwa komisariat memiliki peran vital sebagai ujung tombak organisasi dalam mengimplementasikan program-program strategis di tingkat lokal.

Menurutnya, penguatan komisariat tidak hanya menyangkut aspek struktural, tetapi juga kualitas program dan dampaknya bagi masyarakat luas.

Ketua Umum HISKI, Prof. Dr. Novi Anoegrajekti, M.Hum., dalam arahannya menekankan bahwa program HISKI tahun 2026 difokuskan pada penguatan komisariat melalui sistem koordinasi yang lebih terstruktur dan berkelanjutan. Ia menyebut bahwa pengurus pusat akan berperan aktif dalam mengoordinatori masing-masing komisariat guna memastikan efektivitas dan kesinambungan program.

“Penguatan komisariat bukan sekadar administratif, tetapi juga ideologis dan akademik. Kita ingin memastikan bahwa sastra hadir dan berdampak langsung di tengah masyarakat,” ujarnya.

Dalam waktu dekat, HISKI akan menjalankan sejumlah program kolaboratif lintas komisariat. Program pertama adalah “HISKI Masuk Kampung untuk Pemberdayaan Sastra” yang dikoordinatori oleh komisariat Universitas Negeri Jakarta di bawah kepemimpinan Dr. Siti Gomo Attas. Program ini dirancang untuk meningkatkan literasi masyarakat melalui pelatihan, pendampingan, dan kegiatan berbasis komunitas.

Program kedua berupa seminar internasional yang akan digelar secara berkala setiap enam bulan dengan koordinasi dari komisariat Universitas Nasional yang dipimpin Dr. Fairuz. Kegiatan ini diharapkan menjadi wadah pertukaran gagasan akademik sekaligus memperluas jejaring global HISKI.

Sementara itu, program ketiga difokuskan pada peningkatan publikasi ilmiah di jurnal bereputasi, baik terindeks Scopus maupun Sinta, yang dikoordinatori oleh komisariat UIN Syarif Hidayatullah Jakarta di bawah kepemimpinan Dr. Ahmad Bahtiar. Langkah ini menjadi bagian dari upaya meningkatkan kualitas akademik anggota HISKI.

Diskusi dalam lokakarya berlangsung dinamis dengan penekanan pada pentingnya koordinasi rutin, pelaporan kegiatan yang akuntabel, serta penguatan jejaring dengan berbagai lembaga kebahasaan dan kesastraan. Sinergi antarkomisariat dinilai sebagai kunci utama dalam menciptakan program yang berkelanjutan dan berdampak luas.

Dengan semangat kolaborasi dan profesionalisme, HISKI menargetkan komisariat di DKI Jakarta dapat menjadi model penguatan organisasi yang adaptif, produktif, dan mampu membawa sastra lebih dekat dengan kehidupan masyarakat.

Monitorday.com–Presiden Prabowo Subianto menegaskan ambisinya untuk mendorong penggunaan kendaraan listrik secara menyeluruh, mencakup sepeda motor hingga truk, sebagai strategi utama untuk mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap energi berbasis minyak.

Kebijakan ini dinilai oleh Managing Director Energy Shift Institute, Putra Adhiguna, sebagai langkah strategis yang tepat untuk mengantisipasi potensi krisis minyak dan gas (migas) global, meskipun ia menekankan pentingnya komitmen kebijakan yang kuat dan konsisten agar implementasinya berjalan optimal.

Adhiguna menjelaskan, lonjakan harga minyak dunia yang dapat melampaui 100 dolar AS per barel berpotensi memberikan tekanan besar terhadap anggaran negara, bahkan menambah beban fiskal dalam jumlah signifikan setiap harinya jika tidak ada langkah antisipasi.

Menurutnya, pemerintah perlu memperkuat pembangunan infrastruktur pengisian kendaraan listrik serta meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat agar adopsi kendaraan listrik dapat berjalan optimal. Selain itu, pengembangan industri kendaraan listrik juga perlu diawasi agar tidak bergantung pada impor, serta mampu memberikan nilai tambah bagi industri domestik.

Di sisi lain, akademisi menilai bahwa elektrifikasi kendaraan merupakan langkah strategis dalam transisi energi dan dekarbonisasi. Namun, transisi ini masih menghadapi berbagai tantangan, termasuk keterbatasan infrastruktur, kesiapan sistem kelistrikan, serta daya beli masyarakat yang harus diperhatikan.

Presiden Prabowo menyampaikan pandangannya terkait potensi besar dari kebijakan ini. “Presiden Prabowo menyatakan bahwa penggunaan kendaraan listrik dapat menekan biaya energi masyarakat secara signifikan dan menjadi “game changer” dalam sistem energi nasional.”