Monitorday.com – ASEAN High-Level Forum (AHLF) on Disability-Inclusive Development and Partnership beyond 2024 digelar di Hotel Four Points by Sheraton, Makassar mulai 10 hingga 12 Oktober 2023. Acara tersebut dihadiri para delegasi dari negara-negara Asia Tenggara.
ASEAN High-Level Forum (AHLF) menjadi forum bagi para delegasi negara Asia Tenggara untuk membahas isu penting terutama terkait penyandang disabilitas. Dalam forum ini, diharapkan bisa memberikan solusi dan bantuan bagi para penyandang disabilitas.
AHLF 2023 resmi dibuka pada Selasa, 10 Oktober 2023. Pembukaan acara dilakukan Menteri Sosial Tri Rismaharini. Pada kesempatan itu, ia memberikan pesan-pesan penting mengenai penyandang disabilitas yang menjadi pembahasan dalam kegiatan tersebut.
“Diperlukan upaya penegakan hak-hak dasar individu penyandang disabilitas yang sangat penting dilakukan. Sebab, hahikatnya mereka memiliki hak sama untuk mendapatkan perlindungan dari negara dari ancaman pengabaian, pengurungan, pelembagaan, serta isolasi,” ujar Risma.
Hak para penyandang disabilitas seperti untuk menjalani kehidupan yang bermartabat, dilindungi dari tindak eksploitasi, korban penyiksaan, perlakuan kejam, serta praktik-praktik tak manusiawi lainnya.
“Saya kira ini semua harus menjadi bagian dari fokus utama kita bersama untuk upaya menciptakan masyarakat yang inklusif dan adil bagi semua individu termasuk bagi para penyandang disabiiltas,” tutur Mensos.
Pembukaan AHLF dimeriahkan dengan penampilan tari tradisional Bali dan yang istimewa penarinya para penyandang disabilitas. Di antara penari disabilitas, salah satunya adalah Gusti Ayu Resya Iswarya yang sukses mengundang decak kagum 13 delegasi, yang terdiri dari 9 negara ASEAN, 1 Negara Observer yakni Timor Leste, serta 3 Negara ASEAN Partners yaitu US, UK dan Australia.
Hadir dalam perhelatan AHLF ini, delegasi dari Menteri-menteri Negara ASEAN; Staf Khusus Bidang Hak-hak Disabilitas Internasional dari AS; Ketua AMMSWD Malaysia; Duta Besar AS untuk Indonesia; Sekretaris Jenderal ASEAN, serta Ketua Komisi 8 DPR RI, dan undangan lainnya.
