Monitorday.com — Pemerintah Iran memberikan respons positif atas permintaan Pemerintah Indonesia terkait keselamatan dan kelancaran lintas dua kapal tanker milik Pertamina yang hingga kini masih tertahan di kawasan Selat Hormuz.

Hal tersebut disampaikan oleh Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, Vahd Nabyl A. Mulachela, dalam keterangan resmi pada Jumat (27/3/2026). Ia mengungkapkan bahwa telah terjadi perkembangan signifikan dalam proses negosiasi antara kedua negara.

“Dalam perkembangannya, telah terdapat tanggapan positif dari pihak Iran,” ujar Nabyl.

Menindaklanjuti respons tersebut, berbagai langkah teknis dan operasional kini tengah dijalankan oleh pihak-pihak terkait. Meski demikian, pemerintah belum dapat memastikan waktu pasti kapan kedua kapal tanker milik PT Pertamina International Shipping (PIS) itu dapat kembali melanjutkan pelayaran keluar dari jalur strategis tersebut.

Sebelumnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia pada 4 Maret 2026 menegaskan bahwa pendekatan negosiasi menjadi strategi utama pemerintah dalam upaya pembebasan kapal tanker tersebut. Ia juga memastikan kondisi tersebut tidak mengganggu ketahanan energi nasional karena pemerintah telah menyiapkan alternatif pasokan energi dari negara lain.

Di sisi lain, pernyataan terbaru dari Menteri Luar Negeri Iran, Abbas Araghchi, menyebutkan bahwa negaranya memberikan izin lintas bagi kapal-kapal dari “negara sahabat” di Selat Hormuz. Namun, kapal yang berasal dari Amerika Serikat, Israel, serta negara yang dikategorikan sebagai “negara agresor” tetap dilarang melintas.

Dalam daftar awal negara sahabat yang dirilis oleh Teheran, Indonesia belum termasuk. Daftar tersebut mencakup China, Rusia, India, Pakistan, Irak, dan Malaysia.

Sementara itu, berdasarkan data pelacak kapal real-time MarineTraffic yang dikutip Anadolu, sekitar 1.900 kapal tercatat tidak dapat bergerak di perairan sekitar Selat Hormuz dalam periode 20 hingga 22 Maret 2026.

Monitorday.com – Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid menegaskan pemerintah tidak akan memberikan toleransi terhadap platform digital yang tidak mematuhi aturan perlindungan anak di ruang digital sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 atau PP Tunas.

Pernyataan tersebut disampaikan Meutya di Kantor Kementerian Komunikasi dan Digital, Jakarta Pusat, Jumat (27/3) malam. Ia menegaskan seluruh platform digital yang beroperasi di Indonesia wajib menyesuaikan produk, fitur, dan layanan mereka dengan regulasi yang berlaku.

“Tidak ada kompromi dalam hal kepatuhan. Setiap entitas bisnis yang beroperasi di Indonesia wajib mematuhi hukum yang berlaku,” tegasnya.

Dalam kesempatan itu, Meutya memberikan apresiasi kepada platform X dan Bigo Live yang dinilai telah sepenuhnya mematuhi ketentuan PP Tunas. Sementara TikTok dan Roblox disebut cukup kooperatif meski belum sepenuhnya memenuhi aturan.

Adapun platform lain seperti Facebook, Threads, Instagram, dan YouTube dinilai masih belum memenuhi ketentuan yang ditetapkan.

PP Tunas mulai berlaku efektif pada 28 Maret 2026 dan mewajibkan seluruh penyelenggara sistem elektronik untuk melindungi anak-anak dari potensi risiko di ruang digital.

Meutya menekankan bahwa perlindungan anak harus bersifat universal dan tidak diskriminatif. Ia meminta platform digital tidak membedakan penerapan kebijakan perlindungan anak antarnegara.

“Prinsipnya harus universal dan nondiskriminatif. Tidak boleh ada perbedaan, di satu negara aturan ditaati, di negara lain tidak,” ujarnya.

Pemerintah, lanjut Meutya, akan terus mendorong platform yang belum patuh agar segera menyesuaikan diri. Jika tidak, pemerintah siap mengambil langkah tegas sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Sanksi yang dapat dijatuhkan mengacu pada Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital Nomor 9 Tahun 2026, mulai dari teguran administratif, penghentian akses sementara, hingga pemutusan akses layanan.

Pada tahap awal implementasi, aturan ini akan difokuskan pada delapan platform digital dengan tingkat risiko tinggi, yakni YouTube, TikTok, Facebook, Threads, Instagram, X, Bigo Live, dan Roblox. Pemerintah berharap kebijakan ini dapat menciptakan ruang digital yang lebih aman bagi anak-anak di Indonesia.

Monitorday.com — Otoritas Pemerintah Israel kembali melarang umat Muslim melaksanakan shalat Jumat di Masjid Al-Aqsa untuk pekan keempat berturut-turut. Kawasan masjid tersebut tetap ditutup sejak akhir Februari 2026 di bawah kebijakan darurat terkait konflik dengan Iran.

Polisi Israel menutup seluruh akses masuk ke kompleks Al-Aqsa dan menempatkan pasukan di kawasan Kota Tua Yerusalem guna mencegah jamaah memasuki area tersebut.

Penutupan ini terjadi setelah serangan gabungan Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran, dengan alasan keamanan serta larangan berkumpul dalam jumlah besar yang diberlakukan oleh Komando Front Dalam Negeri.

Sejak kebijakan tersebut diterapkan, aktivitas ibadah di Al-Aqsa hanya diperbolehkan bagi penjaga dan anggota Waqf Islam yang bertanggung jawab atas pengelolaan situs suci tersebut. Selain itu, Gereja Makam Kudus yang merupakan salah satu tempat suci utama umat Kristen juga turut ditutup.

Sejumlah saksi mata menyebutkan bahwa aparat kepolisian mencegah warga Palestina melaksanakan ibadah di sekitar tembok Kota Tua, termasuk di Jalan Salahuddin. Meski terdapat seruan untuk tetap beribadah sedekat mungkin dengan Al-Aqsa, banyak warga akhirnya memilih melaksanakan salat di masjid-masjid kecil yang tersebar di seluruh Yerusalem.

Pada Rabu (25/3), pemerintah Israel memperpanjang status darurat hingga pertengahan April. Namun, belum ada kepastian apakah penutupan Al-Aqsa akan berlangsung hingga periode tersebut.

Larangan ini juga berdampak pada pelaksanaan salat Idul Fitri tahun ini, yang untuk pertama kalinya tidak dapat digelar di Al-Aqsa sejak Israel menduduki Yerusalem Timur pada peristiwa Perang Enam Hari.

Kebijakan tersebut menuai kecaman dari berbagai negara Arab dan Muslim. Sejumlah jamaah menilai penutupan tempat ibadah itu tidak memiliki dasar yang kuat dan diduga sarat dengan kepentingan politik.

Monitorday.com — Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan menerima kunjungan Perdana Menteri Malaysia, Anwar Ibrahim, di Jakarta pada Jumat (27/3/2026).

Kunjungan ini dilakukan atas undangan resmi pemerintah Indonesia dan akan difokuskan pada pembahasan sejumlah isu strategis, terutama perkembangan geopolitik global terkini.

Dalam pernyataan resmi Kementerian Luar Negeri Malaysia, kunjungan tersebut menjadi bagian dari upaya kedua negara untuk merespons dinamika global, khususnya konflik di kawasan Asia Barat serta dampaknya terhadap stabilitas regional dan ekonomi dunia.

Pemerintah Malaysia menyebutkan bahwa situasi global saat ini menuntut koordinasi yang erat antara negara-negara di kawasan, termasuk Indonesia dan Malaysia, guna menyelaraskan posisi dan memperkuat kerja sama strategis.

Pertemuan antara kedua pemimpin diharapkan mampu mendorong langkah diplomatik bersama dalam meredakan ketegangan global, sekaligus menjaga kelancaran jalur perdagangan dan rantai pasok yang vital bagi kesejahteraan masyarakat kedua negara.

Selain itu, ASEAN juga menjadi salah satu fokus utama pembahasan. Kedua pemimpin diperkirakan akan menegaskan pentingnya memperkuat peran ASEAN sebagai blok regional yang solid dan berprinsip dalam menjaga perdamaian, stabilitas, serta ketahanan ekonomi di tengah ketidakpastian global.

Di sisi lain, Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya akan memberlakukan rekayasa lalu lintas selama kunjungan berlangsung. Penutupan jalan akan dilakukan secara situasional, mengikuti pergerakan rombongan kenegaraan.

Sejumlah ruas jalan protokol yang terdampak antara lain Jalan Halim Perdanakusuma, Jalan MT Haryono, Jalan Gatot Subroto, Jalan Sudirman, Jalan MH Thamrin, hingga Jalan Merdeka Barat, dengan pengaturan mulai pukul 15.30 WIB.

Kunjungan ini bukan yang pertama bagi Anwar Ibrahim ke Jakarta dalam rangka bertemu Presiden Prabowo. Sebelumnya, pada 29 Juli 2025, kedua pemimpin telah menggelar pertemuan konsultasi tahunan yang menghasilkan sejumlah kesepakatan penting, mulai dari penyelesaian isu bilateral hingga penguatan peran ASEAN dalam menjaga stabilitas kawasan.

Monitorday.com — Perbedaan pandangan muncul antara Amerika Serikat dan Israel terkait rencana mengakhiri konflik bersenjata dengan Iran, sebagaimana dilaporkan oleh KAN pada Kamis (26/3).

Menurut laporan tersebut, perbedaan sikap kedua negara berfokus pada tiga isu utama, yakni masa depan program rudal balistik Iran, pengelolaan uranium yang telah diperkaya melalui Badan Energi Atom Internasional, serta kemungkinan pelonggaran sanksi ekonomi terhadap Teheran.

Sebelumnya, Amerika Serikat dilaporkan telah mengajukan proposal 15 poin untuk menghentikan perang, yang disampaikan kepada Iran melalui jalur mediasi Pakistan. Proposal tersebut juga mencakup opsi gencatan senjata sementara selama satu bulan guna membuka ruang perundingan.

Menanggapi hal itu, Iran disebut telah memberikan jawaban resmi melalui mediator. Mengutip pejabat Iran yang tidak disebutkan namanya, kantor berita Tasnim melaporkan bahwa respons tersebut memuat sejumlah tuntutan, termasuk penghentian serangan di semua front, jaminan tidak akan terjadi perang lanjutan, kompensasi, serta pengakuan kedaulatan Iran atas Selat Hormuz.

Di sisi lain, sumber politik di Israel menyebutkan bahwa komunikasi antara Washington dan Tel Aviv masih berlangsung, dengan kemungkinan adanya perubahan terhadap proposal yang diajukan AS.

Sumber tersebut juga menilai Iran mulai menunjukkan “bahasa perang tahap akhir”, sembari tetap mengajukan tuntutan signifikan dalam proses negosiasi yang berjalan.

Kekhawatiran turut muncul di pihak Israel bahwa Presiden AS, Donald Trump, berpotensi mendorong gencatan senjata sementara sebagai langkah awal menuju perundingan dengan Iran.

Meski terdapat laporan mengenai upaya mediasi oleh Pakistan, jadwal pasti pertemuan antara pejabat AS dan Iran hingga kini belum ditentukan.

Konflik bersenjata antara pihak-pihak tersebut terus berlanjut sejak 28 Februari, ditandai dengan serangan udara oleh AS dan Israel ke wilayah Iran. Serangan tersebut dilaporkan telah menewaskan lebih dari 1.340 orang, termasuk pemimpin tertinggi Iran saat itu, Ali Khamenei.

Sebagai balasan, Iran melancarkan serangan drone dan rudal ke wilayah Israel serta sejumlah lokasi yang menampung aset militer AS di kawasan Timur Tengah, termasuk di Yordania, Irak, dan negara-negara Teluk.

Monitorday.com — Presiden Prabowo Subianto memerintahkan sejumlah kementerian dan lembaga untuk segera membangun hunian layak bagi warga yang tinggal di pinggir rel kereta api, khususnya di kawasan Senen, Jakarta Pusat.

Instruksi tersebut disampaikan usai Presiden meninjau langsung permukiman padat di bantaran rel pada Kamis (26/3). Dalam kunjungan tersebut, Presiden menerima berbagai aspirasi warga yang telah lama menetap di lokasi tersebut.

Sekretaris Kabinet, Teddy Indra Wijaya, menyatakan bahwa Presiden telah mengarahkan Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait, bersama Perum Perumnas dan PT Kereta Api Indonesia (Persero) untuk segera merealisasikan pembangunan tersebut.

“Hari ini juga tim sudah bergerak untuk proses pembangunan hunian dan fasilitas mandi, cuci, kakus (MCK) baru yang lokasinya tidak jauh dari tempat tinggal mereka saat ini,” ujar Teddy dalam keterangannya, Jumat.

Menurut Teddy, saat peninjauan, warga mengungkapkan bahwa mereka telah tinggal di bantaran rel selama puluhan tahun dengan kondisi hunian yang sangat terbatas dan tidak layak.

Menanggapi kondisi tersebut, Presiden menegaskan perlunya langkah cepat agar masyarakat dapat segera menempati hunian yang lebih aman dan sehat.

Kunjungan Presiden ke kawasan Senen berlangsung tanpa pemberitahuan sebelumnya dan disambut antusias oleh warga. Setibanya di lokasi, Presiden turun dari kendaraan, menyapa masyarakat, serta mendengarkan langsung keluhan dan kebutuhan mereka.

“Pada sore hari ini, saya menyusuri pemukiman di bantaran rel kereta api di kawasan Senen, Jakarta Pusat, sekitar 3 kilometer dari pusat kota, untuk mendengar aspirasi masyarakat,” kata Prabowo.

Presiden menegaskan bahwa penyediaan hunian layak merupakan bagian dari komitmen pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

“InsyaAllah kita akan segera membangun hunian yang layak dengan cepat. Ini menjadi tekad saya untuk menyediakan tempat tinggal yang aman dan layak bagi seluruh masyarakat Indonesia,” ujarnya.

Monitorday.com — Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, memastikan pemerintah akan segera mengumumkan kebijakan kerja dari rumah atau work from home (WFH) sebelum akhir Maret.

“Akan diumumkan (kebijakan WFH) sebelum akhir bulan (Maret),” ujar Airlangga saat ditemui di kantornya di Jakarta, Jumat.

Kebijakan ini diinisiasi sebagai langkah strategis untuk menekan konsumsi bahan bakar minyak (BBM), di tengah tekanan harga energi global yang terus meningkat.

Airlangga sebelumnya menjelaskan bahwa skema WFH akan diterapkan satu hari dalam sepekan bagi aparatur sipil negara (ASN), termasuk Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Sementara itu, sektor swasta hanya akan menerima imbauan untuk menerapkan kebijakan serupa.

Meski demikian, pemerintah belum menetapkan tanggal pasti pengumuman kebijakan tersebut. “Kira-kira minggu ini,” tambahnya.

Pemerintah sendiri telah memutuskan bahwa pelaksanaan WFH akan dilakukan setiap hari Jumat. Kebijakan ini menjadi respons atas kenaikan harga minyak dunia yang dipicu oleh ketegangan di kawasan Timur Tengah.

Di sisi lain, Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, menyatakan bahwa keputusan terkait kebijakan WFH telah final dan tinggal menunggu pengumuman resmi dari pemerintah.

“Sudah diputuskan, nanti diumumkan, bukan saya yang ngomong, bukan saya (mengumumkan) nanti, Pak Menko Perekonomian (Airlangga Hartarto),” kata Purbaya.

Terkait target penurunan konsumsi BBM hingga 20 persen, Purbaya menyebut pemerintah telah melakukan sejumlah perhitungan yang menunjukkan potensi penghematan, meskipun belum bersifat pasti.

Ia menilai, dampak kebijakan WFH tidak hanya dapat dilihat dari sisi penghematan energi, tetapi juga berpotensi mendorong aktivitas ekonomi.

“Hemat saya mungkin tidak di situ saja, karena ekonomi aktifnya naik, bisnis bergerak lebih cepat, konsumsi meningkat. Kalau pajak juga naik, tentu itu menjadi keuntungan bagi pemerintah,” ujarnya.

Monitorday.com – Ada satu sisi dari Bacharuddin Jusuf Habibie yang jarang diceritakan—bukan tentang pesawat, bukan tentang jabatan, tapi tentang sebuah malam yang diam-diam mengubah arah hidupnya.

Di RWTH Aachen University, Jerman, Habibie muda dikenal sebagai mahasiswa jenius. Namun, ada satu hal yang mengusik pikirannya: ia selalu berada di peringkat tiga. Di atasnya, dua mahasiswa lain—yang konsisten menempati posisi pertama dan kedua.

Rasa penasaran itu tidak bisa ia abaikan.

Suatu hari, ia bertanya langsung, “Apa rahasia kalian?”

Keduanya hanya tersenyum. Tidak ada jawaban.

Waktu berlalu, hingga suatu malam, Habibie mendapat kesempatan menginap di rumah mereka. Di sanalah, ia menemukan sesuatu yang tak pernah ia duga.

Pukul dua dini hari. Bukan suasana tidur, bukan pula hening yang biasa. Dua temannya itu justru sedang duduk serius, membaca.

Habibie mendekat. Ia ingin tahu buku apa yang membuat mereka begitu tekun, bahkan di jam yang bagi banyak orang adalah waktu terlelap. Dan saat itu, ia terdiam. Yang mereka baca adalah Al-Qur’an.

Habibie kaget. “Itu kitab suci agama saya. Kenapa kalian membacanya?”

Jawaban mereka sederhana, tapi menghantam sangat dalam.

“Rudy… seandainya umatmu benar-benar membaca dan memahami Al-Qur’an, mereka tidak akan bisa dikalahkan. Ini kunci yang ditinggalkan oleh umatmu sendiri.”

Kalimat itu tidak keras. Tapi justru karena tenang, ia terasa lebih tajam.

Malam itu, Habibie tidak langsung menjawab. Ia pulang dengan pikiran yang penuh. Ada sesuatu yang terasa janggal—seolah ia diingatkan tentang sesuatu yang seharusnya sudah ia miliki sejak awal.

Sejak saat itu, hidupnya berubah.

Ia mulai bangun di malam hari. Bersuci. Menunaikan tahajud. Lalu membaca Al-Qur’an—bukan sekadar membaca, tapi merenungi.

Perubahan itu mungkin tak terlihat oleh orang lain. Tapi dalam diam, ia membangun sesuatu yang jauh lebih penting dari sekadar prestasi akademik: kedalaman, ketenangan, dan kejernihan berpikir.

Kisah ini bukan sekadar tentang siapa yang lebih pintar di kelas. Ini tentang sebuah kesadaran sederhana: kadang, kita kehilangan sesuatu yang paling dekat dengan kita. Dan ironisnya, orang lain justru melihat nilainya lebih dulu.

Habibie tidak hanya belajar tentang teknologi di Jerman. Ia belajar tentang dirinya sendiri. Bahwa kecerdasan bukan hanya soal logika, tapi juga tentang hati yang terhubung.

Dan mungkin, di situlah letak kekuatan sejati—bukan pada apa yang kita kejar, tapi pada apa yang kita hidupkan kembali.

Monitorday.com – Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Konversi Motor Listrik Hemat Energi, Dorong Industri Lokal menilai program konversi motor listrik yang dicanangkan pemerintah berpotensi besar dalam meningkatkan efisiensi energi sekaligus mendorong pertumbuhan industri dalam negeri.

Direktur Eksekutif INDEF, Esther Sri Astuti, menyatakan kebijakan konversi sepeda motor berbahan bakar minyak (BBM) menjadi motor listrik—yang didukung subsidi pemerintah—tidak hanya bertujuan menekan emisi, tetapi juga meningkatkan efisiensi energi dan memperkuat industri komponen lokal.

“Konversi ke motor listrik jauh lebih hemat energi dan mampu menekan biaya operasional harian hingga 80 persen dibandingkan kendaraan berbasis BBM,” ujar Esther di Jakarta, Kamis.

Ia menekankan bahwa agar manfaat program semakin optimal, pemerintah perlu memperluas dukungan kebijakan. Tidak hanya melalui subsidi pembelian, tetapi juga dengan mempermudah pengurusan administrasi kendaraan, termasuk dokumen dan pajak tahunan, serta memperbanyak infrastruktur pengisian daya.

Menurutnya, ketersediaan stasiun pengisian listrik menjadi faktor penting untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat dalam beralih ke kendaraan listrik.

Di sisi lain, Esther mengakui implementasi program ini masih menghadapi sejumlah tantangan. Laju konversi dinilai masih relatif lambat jika dibandingkan dengan total populasi sepeda motor di Indonesia. Selain itu, pemerataan infrastruktur pengisian daya juga masih menjadi pekerjaan rumah yang perlu segera diselesaikan.

Meski demikian, ia melihat kondisi tersebut justru membuka peluang besar bagi pengembangan industri komponen lokal. Meningkatnya kebutuhan motor listrik diyakini dapat memperkuat rantai pasok dalam negeri dan memberikan dampak positif bagi perekonomian nasional.

Sebelumnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Bahlil Lahadalia, menyampaikan bahwa pemerintah akan membentuk satuan tugas (Satgas) transisi energi guna mempercepat implementasi program konversi kendaraan bermotor menjadi listrik.

Hal itu disampaikan usai rapat terbatas bersama Presiden Prabowo Subianto di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta. Pemerintah menargetkan percepatan konversi dari sekitar 120 juta sepeda motor konvensional menjadi motor listrik melalui kerja Satgas tersebut.

Bahlil menambahkan, Presiden telah menugaskan pembentukan tim khusus untuk memastikan program berjalan cepat dan efektif, dengan target implementasi maksimal dalam tiga hingga empat tahun, bahkan diharapkan dapat terealisasi lebih cepat.

Monitorday.com – Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, meyakini bahwa konflik dengan Iran telah memasuki tahap akhir dan berpotensi berakhir dalam beberapa pekan ke depan. Keyakinan tersebut disampaikan Trump kepada para penasihatnya, sebagaimana dilaporkan oleh The Wall Street Journal pada Rabu (25/3).

Dalam laporan itu disebutkan, Trump meminta timnya tetap berpegang pada kerangka waktu yang sebelumnya telah diumumkan kepada publik, yakni penyelesaian konflik dalam rentang empat hingga enam pekan.

Pada hari yang sama, Sekretaris Pers Gedung Putih, Karoline Leavitt, mengungkapkan bahwa Trump dijadwalkan melakukan kunjungan ke Beijing pada 14–15 Mei mendatang. Dalam kunjungan tersebut, Trump akan menggelar pertemuan dengan Presiden China, Xi Jinping.

Pihak Gedung Putih juga telah menetapkan agenda pertemuan kedua pemimpin di Beijing pada pertengahan Mei. Pemerintah AS berharap konflik dengan Iran dapat diselesaikan sebelum pertemuan tingkat tinggi tersebut berlangsung.

Sebelumnya, pada 28 Februari, Amerika Serikat bersama Israel melancarkan serangan terhadap sejumlah target di Iran. Serangan tersebut dilaporkan menyebabkan kerusakan serta korban sipil. Iran kemudian membalas dengan menyerang wilayah Israel serta fasilitas militer milik Amerika Serikat di kawasan Timur Tengah.