Monitorday.com – Pemerintah resmi meluncurkan Panduan dan Bahan Ajar Pendidikan Antikorupsi Tahun 2026 sebagai langkah strategis membangun generasi muda yang jujur dan berintegritas sejak dini. Peluncuran dilakukan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) bersama Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Jakarta, Senin (11/5/2026).

Program tersebut digadang-gadang menjadi fondasi baru pendidikan karakter nasional di tengah masih tingginya angka korupsi di Indonesia. Pemerintah menilai sekolah harus menjadi ruang utama dalam menanamkan budaya kejujuran, tanggung jawab, dan integritas kepada peserta didik.

Peluncuran panduan itu dihadiri Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti, Wakil Menteri Dalam Negeri Akhmad Wiyagus, Ketua KPK Setyo Budiyanto, serta sejumlah kepala daerah dari berbagai provinsi, kabupaten, dan kota di Indonesia.

Dalam sambutannya, Mendikdasmen Abdul Mu’ti menegaskan pendidikan antikorupsi tidak hanya berisi teori hukum atau pengenalan tindak pidana korupsi semata. Menurutnya, pendidikan harus mampu membentuk karakter murid agar memiliki integritas dalam kehidupan sehari-hari.

“Pendidikan pada hakikatnya adalah proses membangun karakter dan peradaban bangsa,” ujar Mu’ti.

Ia menjelaskan, penguatan nilai antikorupsi akan diterapkan melalui metode pembelajaran mendalam atau deep learning yang terintegrasi dalam seluruh mata pelajaran.

Menurut Mu’ti, seluruh proses belajar di sekolah harus memberi dampak nyata terhadap pembentukan kepribadian peserta didik, bukan hanya mengejar capaian akademik.

“Seluruh proses belajar harus memiliki makna dan berdampak dalam pembentukan kepribadian murid,” katanya.

Selain melalui kurikulum formal, Kemendikdasmen juga menekankan pentingnya hidden curriculum atau budaya sekolah. Lingkungan pendidikan diminta menjadi contoh nyata praktik kejujuran dan tata kelola yang bersih.

“Sekolah harus menjadi model kehidupan yang jauh dari praktik korupsi,” tegas Mu’ti.

Wakil Menteri Dalam Negeri Akhmad Wiyagus menyebut peluncuran panduan ini merupakan bagian dari upaya pemerintah memperkuat reformasi birokrasi dan pencegahan korupsi secara sistemik.

Ia mengungkapkan, Indeks Persepsi Korupsi Indonesia tahun 2025 masih berada pada skor 34 dari 100 dan menempatkan Indonesia di peringkat 109 dari 182 negara.

Selain itu, sepanjang 2025 hingga 2026 masih terjadi sejumlah operasi tangkap tangan terhadap kepala daerah di berbagai wilayah.

“Ini menjadi alarm keras bagi kita semua. Penegakan hukum saja tidak cukup jika tidak menyentuh akar persoalan,” ujar Wiyagus.

Karena itu, pemerintah menilai pendidikan antikorupsi harus dimulai sejak usia sekolah agar budaya integritas tumbuh sebelum generasi muda memasuki dunia kerja maupun birokrasi.

Ketua KPK Setyo Budiyanto mengatakan panduan baru tersebut akan menjadi standar nasional pendidikan antikorupsi agar implementasinya seragam di seluruh daerah.

“Kita ingin pendidikan antikorupsi memiliki irama yang sama dari pusat hingga daerah,” katanya.

Dalam panduan tersebut, terdapat lima kompetensi utama yang akan diajarkan kepada siswa, yakni taat aturan, memahami konsep kepemilikan, menjaga amanah, mengelola dilema etis, serta membangun budaya antikorupsi.

Setyo menilai pendidikan menjadi strategi jangka panjang paling efektif dalam membangun bangsa yang bersih dan berintegritas menuju visi Indonesia Emas 2045.

Selain itu, pemerintah daerah diminta segera menyusun regulasi turunan dan memasukkan pendidikan antikorupsi ke dalam kegiatan intrakurikuler maupun ekstrakurikuler sekolah.

Pada kesempatan itu, pemerintah juga memberikan apresiasi kepada daerah dengan indeks integritas pendidikan terbaik tahun 2024, yakni DKI Jakarta untuk kategori provinsi, Kabupaten Kuningan untuk kategori kabupaten, dan Kota Sabang untuk kategori kota.

Peluncuran panduan ini diharapkan menjadi langkah penting dalam membangun budaya pendidikan yang lebih bersih, jujur, dan berintegritas demi menciptakan generasi masa depan yang bebas dari praktik korupsi.

Monitorday.com – Polemik penilaian dalam Lomba Cerdas Cermat (LCC) Empat Pilar MPR RI 2026 tingkat Provinsi Kalimantan Barat berbuntut panjang. Setelah video kontroversial penilaian juri viral di media sosial dan memicu kritik publik, Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI resmi menyampaikan permintaan maaf sekaligus menonaktifkan dewan juri dan pembawa acara (MC) yang bertugas dalam kegiatan tersebut.

Permintaan maaf disampaikan melalui keterangan resmi MPR RI pada Selasa (12/5/2026). Dalam pernyataannya, MPR mengakui adanya kelalaian dewan juri yang memicu polemik dalam pelaksanaan lomba tingkat provinsi tersebut.

“MPR RI melalui Sekretariat Jenderal MPR RI menyampaikan permohonan maaf atas kelalaian dewan juri,” demikian bunyi pernyataan resmi MPR RI.

Kasus ini menjadi perhatian nasional setelah beredar video yang memperlihatkan dua kelompok peserta memberikan jawaban serupa, tetapi memperoleh penilaian berbeda dari dewan juri.

Polemik bermula pada sesi rebutan final LCC Empat Pilar di Pontianak. Dalam sesi tersebut, peserta diminta menjawab pertanyaan mengenai lembaga yang pertimbangannya wajib diperhatikan DPR dalam memilih anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Grup C dari SMAN 1 Pontianak menjadi tim pertama yang menjawab pertanyaan. Namun jawaban mereka dinilai salah oleh juri dan dikenai pengurangan nilai sebesar lima poin.

Tidak lama kemudian, Grup B dari SMAN 1 Sambas memberikan jawaban yang dinilai publik memiliki substansi sama. Meski demikian, juri justru memberikan nilai penuh sebesar 10 poin kepada tim tersebut.

Perbedaan penilaian itu langsung diprotes peserta Grup C, termasuk siswi Josepha Alexandra atau Ocha, yang mempertanyakan keputusan juri karena merasa jawaban kedua tim identik.

Dalam video yang beredar luas di media sosial, juri menyebut jawaban Grup C dianggap tidak mengucapkan unsur Dewan Perwakilan Daerah (DPD) secara jelas. Namun peserta membantah penilaian tersebut dan meminta audiens menjadi saksi.

Video itu kemudian viral dan memicu gelombang kritik terhadap objektivitas dewan juri serta penanganan protes peserta oleh panitia.

Merespons polemik yang berkembang, MPR RI memastikan telah menonaktifkan dewan juri dan MC yang bertugas dalam perlombaan tersebut.

“Terkait ramainya pemberitaan di media sosial mengenai penilaian jawaban peserta, panitia pelaksana telah menonaktifkan dewan juri dan MC pada kegiatan LCC ini,” tulis MPR RI.

Selain itu, MPR menyatakan akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap mekanisme penilaian, sistem verifikasi jawaban peserta, hingga tata kelola penyampaian keberatan dalam perlombaan.

Langkah tersebut disebut sebagai upaya untuk memastikan pelaksanaan LCC di masa mendatang berlangsung lebih transparan, objektif, dan akuntabel.

Sekretaris Jenderal MPR RI, Siti Fauziah, menyatakan pihaknya menghormati perhatian masyarakat terhadap polemik yang terjadi dan saat ini tengah melakukan penelusuran internal guna mengevaluasi seluruh aspek teknis perlombaan.

Ketua Fraksi Gerindra MPR RI, Habiburokhman, turut menanggapi insiden tersebut. Ia memberikan apresiasi kepada Josepha Alexandra yang dinilai berani memperjuangkan kebenaran saat memprotes keputusan juri.

“Sifat teguh hati dan berani dalam mempertahankan kebenaran patut kita teladani bersama,” ujarnya.

Di sisi lain, Habiburokhman menyayangkan sikap dewan juri dan panitia yang dinilai tidak segera mengakui kesalahan dalam penilaian.

Menurutnya, polemik dalam lomba pendidikan tidak dapat dianggap sepele karena berpotensi memberikan contoh buruk bagi generasi muda.

Ia bahkan mengusulkan agar rangkaian lomba dihentikan sementara hingga ada jaminan perbaikan serius dari pihak penyelenggara.

Polemik ini kini menjadi perhatian publik luas dan memunculkan diskusi mengenai pentingnya profesionalisme, transparansi, serta sportivitas dalam kompetisi pendidikan tingkat nasional.

Monitorday.com – Gunungan sampah di sejumlah kota Indonesia kian mengkhawatirkan. Di beberapa daerah, tingginya bahkan disebut sudah menyerupai gedung belasan lantai. Bau menyengat, pencemaran air, hingga ancaman kesehatan masyarakat menjadi persoalan yang tak lagi bisa ditunda.

Di tengah situasi itu, pemerintah mulai mempercepat langkah. Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara melalui PT Danantara Investment Management resmi menandatangani nota kesepahaman (MoU) dengan sejumlah pemerintah daerah untuk mempercepat pembangunan Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL) di enam wilayah.

Enam daerah tersebut meliputi Lampung, Serang, Medan, Semarang, Bogor-Depok, dan Kabupaten Bekasi.

Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, mengatakan kerja sama tersebut menjadi bentuk keseriusan pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan Danantara dalam mengatasi darurat sampah perkotaan yang semakin mendesak.

“Yang harus dipercepat menjadi energi bersih, listrik. Tanpa bau dan tanpa racun,” ujar Zulhas di Jakarta, Senin (11/5/2026).

Pemerintah memang tengah memprioritaskan daerah dengan timbunan sampah di atas 1.000 ton per hari. Targetnya tidak kecil. Sebanyak 25 lokasi yang mencakup 62 kabupaten/kota masuk dalam agenda percepatan pembangunan PSEL.

Menurut Zulhas, kondisi di sejumlah daerah sudah berada pada level darurat. Bahkan, ada timbunan sampah yang tingginya mencapai 14 hingga 15 lantai.

Karena itu, pemerintah menargetkan penyelesaian proyek dilakukan bertahap dalam tiga tahun ke depan. Separuh proyek diharapkan selesai pada 2027, sementara sisanya rampung pada Mei 2028.

“Dalam tiga tahun ke depan, separuh akan selesai 2027, separuh lagi Mei 2028,” kata Zulhas.

Langkah ini sekaligus menjadi upaya pemerintah mengubah cara pandang terhadap sampah. Bukan lagi sekadar limbah yang dibuang, melainkan sumber energi baru yang dapat dimanfaatkan menjadi listrik.

Di sisi lain, proyek ini juga membuka ruang investasi besar. Chief Investment Officer (CIO) Danantara, Pandu Sjahrir, menyebut kebutuhan pendanaan proyek PSEL diperkirakan mencapai 5 miliar dolar AS atau sekitar Rp87 triliun.

“Ini bukan nilai yang kecil,” ujar Pandu.

Ia menegaskan percepatan pembangunan PSEL membutuhkan kolaborasi semua pihak, mulai dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, hingga masyarakat. Sebab, persoalan sampah telah berubah menjadi krisis di banyak wilayah.

“Waktu kita sangat kecil, jadi semua harus bekerja sama, semua bergerak cepat,” katanya.

Pemerintah sendiri telah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2025 sebagai dasar percepatan penanganan sampah melalui pembangunan PSEL.

Danantara juga telah memulai proses lelang proyek sejak November 2025. Tiga wilayah bahkan sudah memiliki pemenang proyek, yakni Denpasar Raya, Kota Bekasi, dan Bogor Raya.

Monitorday.com – Bahlil Lahadalia mengungkap perkembangan terbaru terkait rencana impor minyak mentah dari Rusia. Pemerintah menargetkan pengiriman perdana crude oil asal Rusia mulai tiba di Indonesia dalam satu hingga dua minggu ke depan.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral itu mengatakan proses kesepakatan antara kedua negara telah rampung, termasuk penandatanganan kontrak kerja sama. Saat ini, pemerintah tinggal menyelesaikan aspek teknis pengiriman minyak mentah tersebut.

“Secara deal sudah. Kontrak sudah. Sekarang bicara tentang teknik pengirimannya dan mungkin satu dua minggu ini sudah bisa,” ujar Bahlil saat ditemui di Kementerian ESDM, Selasa (12/5).

Sebelumnya, Bahlil menjelaskan bahwa rencana pembelian minyak mentah dari Rusia merupakan tindak lanjut arahan Presiden Prabowo Subianto setelah pertemuannya dengan Presiden Rusia Vladimir Putin.

Dalam kesepakatan tersebut, Indonesia disebut akan memperoleh pasokan minyak mentah sebanyak 150 juta barel sepanjang tahun ini.

Meski begitu, Bahlil menegaskan pemerintah tidak akan bergantung pada satu negara dalam memenuhi kebutuhan energi nasional. Indonesia tetap membuka opsi impor energi dari negara lain, termasuk Amerika Serikat.

Menurutnya, langkah diversifikasi sumber impor penting dilakukan di tengah kondisi geopolitik global yang masih tidak menentu.

“Dalam posisi geopolitik yang tidak menentu kita tidak bisa mengharapkan hanya satu negara. Jadi harus ada diversifikasi,” katanya.

Selain crude oil, pemerintah juga tengah menjajaki impor LPG dari Rusia. Langkah itu dilakukan untuk memenuhi kebutuhan LPG nasional yang diperkirakan mencapai sekitar 10 juta ton per tahun dalam beberapa tahun mendatang.

Bahlil menyebut produksi LPG domestik saat ini baru mencapai sekitar 1,6 juta ton sehingga Indonesia perlu mencari sumber pasokan baru dari luar negeri, termasuk Rusia.

“Nah kaitan dengan itu kita juga mencari pasar-pasar baru. Total produksi kita hanya 1,6 juta. Jadi kita harus mencari pasar baru dan termasuk di Rusia. Insya Allah Rusia sekarang untuk LPG dalam taraf finalisasi,” ujarnya.

Monitorday.com– Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan, menegaskan komitmennya untuk memberantas praktik jual beli kursi dalam pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) 2026 di Kota Bandung. Pihak-pihak yang terbukti terlibat dalam kecurangan ini akan menghadapi sanksi berat hingga proses pidana.

Farhan memastikan tidak akan memberi toleransi terhadap upaya curang dalam proses penerimaan siswa, baik di tingkat SD maupun SMP. Langkah tegas ini diambil menyusul kekhawatiran mengenai kerusakan sistem pendidikan dan dampak negatifnya terhadap pembentukan karakter anak sejak dini.

“Siapapun yang terindikasi melakukan jual beli kursi akan saya berikan sanksi berat dan langsung dipidana,” tegas Farhan di Balai Kota Bandung, Senin 11 Mei 2026.

Menurut Farhan, praktik curang dalam proses masuk sekolah tidak hanya merusak integritas sistem pendidikan, melainkan juga menimbulkan konsekuensi serius terhadap nilai-nilai kejujuran dan keadilan yang seharusnya ditanamkan sejak awal.

Ia menilai, siswa yang terbiasa memperoleh sesuatu dengan cara tidak jujur berpotensi tumbuh dengan karakter serupa di masa depan. Hal ini dapat menciptakan generasi yang kurang menjunjung tinggi integritas dalam berbagai aspek kehidupan.

“Kalau anak masuk sekolah dengan cara curang, dia akan tumbuh menjadi orang yang curang juga,” ujarnya.

Monitorday.com– Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) menyoroti praktik penyelewengan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan Kartu Indonesia Pintar (KIP) yang masih terjadi di lingkungan sekolah. Praktik tersebut dianggap mengganggu upaya pendidikan karakter, khususnya penanaman nilai kejujuran, kepada para siswa.

Pernyataan ini disampaikan oleh Abdul Mu’ti, Mendikdasmen, dalam peluncuran Buku Panduan dan Bahan Ajar Pendidikan Antikorupsi (PAK) bersama Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) di Kantor Kemendagri, Jakarta Pusat, pada Senin (11/5/2026). Mu’ti menekankan bahwa fenomena tersebut berseberangan dengan tujuan pendidikan karakter yang ingin dicapai oleh sekolah.

“Kita masih mendapat adanya informasi misalnya bagaimana dana BOS belum digunakan sebagaimana mestinya, KIP disalahgunakan, dan berbagai kebijakan yang justru immediate environment-nya itu terjadi di sekolah,”

“Itu memberikan satu contoh yang kontraproduktif dengan apa yang diajarkan di kelas-kelas ketika anak-anak diajari kejujuran tetapi kenyataannya justru tidak melihat contoh bagaimana kejujuran itu terbangun dengan baik,”

“Sehingga karena itu maka berbagai kebijakan yang dilakukan di sekolah tentu harus bersinergi dengan upaya-upaya bersama agar sekolah juga dapat menjadi model bagaimana kehidupan yang bersih, kehidupan yang jauh dari korupsi itu dapat menjadi immediate environment atau lingkungan terdekat bagi anak-anak kita,”

“Kami berusaha untuk sejak dini menanamkan kepada anak kita bagaimana mereka jujur dalam mengerjakan soal dan juga dalam mereka berperilaku sehari-hari. Kami juga mulai menerapkan sistem penerimaan murid baru yang menekankan prinsip keadilan dan juga kejujuran, yang itu semua membutuhkan dukungan berbagai pihak termasuk dukungan Bapak Ibu sekalian para pemangku kepentingan dan juga pemerintah daerah di semua struktur pemerintahan,”

Monitorday.com – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan pemerintah tidak akan kembali membuka program pengampunan pajak atau tax amnesty selama dirinya menjabat sebagai Menteri Keuangan. Pernyataan itu disampaikan Purbaya dalam media briefing di Jakarta, Senin (11/5/2026).

Penegasan tersebut muncul di tengah polemik rencana pemeriksaan ulang terhadap peserta Program Pengungkapan Sukarela (PPS) atau tax amnesty jilid II oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Menurut Purbaya, isu tersebut telah menimbulkan kegaduhan di kalangan dunia usaha dan wajib pajak.

Dalam keterangannya, Purbaya menilai reformasi perpajakan harus dijalankan dengan prinsip kepastian hukum dan menjaga kepercayaan publik terhadap sistem perpajakan nasional.

“Selama saya menjadi Menteri Keuangan tidak akan menjalankan tax amnesty,” ujar Purbaya dalam konferensi pers di Jakarta.

Ia juga memastikan peserta tax amnesty maupun PPS yang telah mengikuti program sesuai ketentuan tidak akan kembali “dikejar-kejar” oleh otoritas pajak. Pemerintah, kata dia, hanya akan memantau komitmen tertentu yang memang telah disepakati peserta, terutama terkait repatriasi aset dari luar negeri.

Menurut Purbaya, pemeriksaan hanya akan difokuskan kepada wajib pajak yang belum memenuhi komitmen dalam Surat Pemberitahuan Pengungkapan Harta (SPPH). Di luar itu, pemerintah tidak akan membuka kembali data peserta yang sudah mengikuti program pengampunan pajak.

Purbaya bahkan mengaku akan menegur jajaran Direktorat Jenderal Pajak agar lebih berhati-hati dalam menyampaikan kebijakan kepada publik. Ia meminta otoritas pajak menjaga iklim usaha dan kepercayaan masyarakat demi keberlanjutan reformasi perpajakan nasional.

Sikap penolakan terhadap tax amnesty sebenarnya bukan kali pertama disampaikan Purbaya. Sejak menjabat Menteri Keuangan pada 2025, ekonom lulusan ITB itu beberapa kali menyatakan ketidaksetujuannya terhadap kebijakan pengampunan pajak karena dinilai berpotensi menimbulkan moral hazard dan membuat kepatuhan pajak menjadi tidak sehat.

Purbaya Yudhi Sadewa resmi menjabat Menteri Keuangan sejak September 2025 dalam kabinet pemerintahan Prabowo Subianto. Sebelum masuk kabinet, ia dikenal sebagai ekonom sekaligus Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).

Monitorday.com – Persoalan sampah yang selama ini menjadi masalah serius di berbagai kota besar Indonesia mulai ditangani melalui langkah strategis pemerintah. Salah satunya dengan mempercepat pembangunan fasilitas Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL) sebagai solusi mengatasi krisis sampah nasional sekaligus menghasilkan energi ramah lingkungan.

Komitmen tersebut mengemuka dalam penandatanganan kesepakatan bersama antara sejumlah pemerintah daerah dan Danantara terkait percepatan pembangunan fasilitas PSEL di Jakarta, Senin (11/5/2026).

Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya Sugiarto, menegaskan pemerintah pusat akan mengawal langsung pelaksanaan proyek agar berbagai kendala di lapangan dapat segera diselesaikan.

Menurut Bima, sejumlah aspek penting seperti persoalan lahan, volume pengangkutan sampah, dampak lingkungan, hingga kesiapan pemerintah daerah menjadi perhatian utama dalam implementasi proyek pengolahan sampah modern tersebut.

“Insyaallah akan dikawal mulai dari masalah lahan, volume sampah yang diangkut, lingkungan dan lainnya sesuai arahan pemerintah,” ujar Bima.

Ia menilai proyek PSEL bukan sekadar program pengelolaan sampah biasa, melainkan bagian penting dari transformasi pengelolaan lingkungan dan energi nasional.

Selama ini, banyak daerah menghadapi persoalan serius akibat kapasitas tempat pembuangan akhir (TPA) yang semakin penuh, sementara produksi sampah terus meningkat setiap tahun.

Pemerintah berharap teknologi pengolahan sampah menjadi listrik dapat menjadi solusi jangka panjang sekaligus menciptakan sumber energi alternatif yang lebih ramah lingkungan.

Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, mengatakan Presiden RI Prabowo Subianto memberikan perhatian besar terhadap penyelesaian persoalan sampah nasional.

Menurut Zulkifli, persoalan sampah kini tidak lagi bisa dianggap sepele karena telah berdampak luas terhadap kualitas lingkungan, kesehatan masyarakat, hingga pencemaran tanah, air, dan udara.

“Permasalahan sampah yang sudah lama menjadi beban lingkungan harus segera diselesaikan,” kata Zulkifli.

Ia menjelaskan percepatan proyek tersebut merupakan bagian dari implementasi Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2025 tentang percepatan penanganan sampah nasional.

Melalui regulasi itu, pemerintah menargetkan pengolahan sampah berbasis teknologi modern yang aman dan telah diterapkan di berbagai negara maju.

Pada tahap awal, program PSEL akan difokuskan di daerah yang masuk kategori darurat sampah. Secara nasional, proyek ini menargetkan pembangunan di 25 lokasi yang mencakup 62 kabupaten dan kota di Indonesia.

Beberapa wilayah yang telah menandatangani kerja sama tahap awal di antaranya Serang Raya, Semarang Raya, Kabupaten Bekasi, Bogor Raya, Medan Raya, hingga Lampung Raya.

Pemerintah berharap proyek tersebut mampu mempercepat pengurangan volume sampah yang selama ini menumpuk di tempat pembuangan akhir.

Selain menekan pencemaran lingkungan, pengolahan sampah menjadi listrik juga dinilai memiliki nilai ekonomi karena dapat menghasilkan energi baru yang bermanfaat bagi masyarakat.

Konsep waste to energy sendiri kini mulai banyak diterapkan di berbagai negara sebagai solusi modern menghadapi krisis sampah perkotaan.

Indonesia dalam beberapa tahun terakhir menghadapi peningkatan volume sampah yang cukup tinggi, terutama di kota-kota besar dengan pertumbuhan penduduk yang pesat. Kondisi itu mendorong pemerintah mengubah pendekatan pengelolaan sampah dari sekadar membuang menjadi mengolah dan memanfaatkan kembali.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat, Chief Investment Officer Danantara Pandu Sjahrir, serta Kepala BRIN Arif Satria bersama sejumlah kepala daerah.

Melalui percepatan pembangunan PSEL ini, pemerintah berharap persoalan sampah yang selama bertahun-tahun menjadi masalah klasik di berbagai daerah dapat diatasi secara lebih modern, terintegrasi, dan berkelanjutan.

Monitorday.com – Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Said Abdullah, secara tegas menyuarakan optimisme tinggi bahwa postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2026 akan tetap berada dalam kondisi yang sehat dan terkendali.

Di tengah berbagai diskursus publik yang mengkhawatirkan potensi keretakan fiskal akibat beban belanja negara dan dinamika ekonomi global, Said menegaskan bahwa kekhawatiran tersebut terlalu berlebihan.

Ia pun menjamin bahwa pemerintah bersama legislatif telah merumuskan strategi matang guna memastikan setiap kebijakan fiskal yang diambil tetap berpijak pada prinsip kehati-hatian serta keberlanjutan ekonomi jangka panjang. Baginya, APBN 2026 bukan sekadar deretan angka, melainkan instrumen vital yang telah dibentengi dengan berbagai mekanisme pengamanan agar tidak “jebol” di tengah jalan.

“Salah satu pilar utama yang mendasari keyakinan tersebut adalah ketersediaan Saldo Anggaran Lebih (SAL) yang jumlahnya masih sangat signifikan, yakni mencapai kisaran Rp420 triliun,” ujarnya.

Said menjelaskan bahwa dana cadangan ini berfungsi sebagai “bantalan” atau buffer fiskal yang kuat bagi keuangan negara. Jika di masa depan terjadi guncangan ekonomi yang tidak terduga, keberadaan SAL memastikan pemerintah memiliki ruang gerak untuk menutupi kebutuhan belanja tanpa harus terburu-buru menambah beban utang baru secara drastis.

Namun, Politisi plontos itu juga mengingatkan bahwa penggunaan dana SAL ini tetap harus melalui pengawasan ketat dan persetujuan dari DPR, sehingga transparansi dan akuntabilitas dalam pemanfaatannya tetap terjaga demi kepentingan rakyat.

Lebih lanjut, Said Abdullah menyoroti bahwa manajemen defisit anggaran sejauh ini masih berada dalam koridor yang sangat aman. Meskipun ada persepsi mengenai pelebaran defisit akibat kebijakan percepatan belanja, fakta di lapangan menunjukkan bahwa rasio defisit masih jauh di bawah ambang batas legal sebesar 3% dari Produk Domestik Bruto (PDB).

Pengelolaan utang dan pembiayaan pun dilakukan secara terukur dengan tetap menjaga rasio terhadap PDB di level yang sehat dibandingkan dengan banyak negara maju maupun negara berkembang lainnya. Dengan fondasi ini, pemerintah diharapkan mampu mengalokasikan anggaran secara lebih produktif untuk mendorong sektor-sektor strategis seperti industri manufaktur, kedaulatan pangan, serta kemandirian energi yang menjadi prioritas nasional.

Sebagai penutup, Said menyampaikan apresiasi atas berbagai kritik dan peringatan dini yang diberikan oleh para pengamat ekonomi serta akademisi. Ia memandang masukan tersebut sebagai bentuk kontrol sosial yang penting agar pemerintah tidak terlena.

Namun, ia mengajak masyarakat untuk tetap tenang dan yakin pada ketahanan ekonomi domestik. Dengan kepemimpinan yang inovatif dan kreatif dalam mengelola sumber daya yang ada, Said optimis bahwa APBN 2026 akan menjadi motor penggerak transformasi ekonomi yang mampu membawa Indonesia melewati tantangan global dengan tangguh, sembari terus meningkatkan kesejahteraan masyarakat di seluruh penjuru negeri.