Monitorday.com – Ketegangan antara dua negara bersenjata nuklir di Asia Selatan kembali memuncak. Pada Rabu (7/5/2025), India mengklaim telah melancarkan serangan ke sembilan lokasi di wilayah Pakistan dan Kashmir yang dikuasai Pakistan, sebagai balasan atas serangan teror berdarah di Pahalgam yang menewaskan puluhan warga sipil dua pekan lalu.

Militer India mengonfirmasi aksi tersebut dalam pernyataan publik pertamanya pada Rabu pagi. “Keadilan telah ditegakkan terhadap pihak-pihak yang bertanggung jawab atas serangan Pahalgam. Jai Hind!” tulis Angkatan Darat India melalui akun resmi X (sebelumnya Twitter).

Menurut laporan dari sumber militer yang dikutip CNN, serangan India menghantam lima lokasi utama: Kotli, Ahmadpur Timur, Muzaffarabad, Bagh, dan Muridke. Dua di antaranya—Ahmadpur Timur dan Muridke—berada di provinsi Punjab Pakistan, yang merupakan wilayah tidak disengketakan dan ini memperbesar sensitivitas serangan tersebut.

Pemerintah Pakistan mengecam keras serangan tersebut dan membantah bahwa lokasi-lokasi yang diserang adalah kamp militan. Menteri Pertahanan Pakistan, Khawaja Asif, menyatakan kepada Geo News bahwa “warga sipil termasuk wanita dan anak-anak menjadi korban.” Sedikitnya tiga orang tewas dan 12 lainnya terluka dalam insiden ini, menurut otoritas setempat.

“India mengklaim menyerang kamp-kamp teroris—itu tidak benar. Media internasional dipersilakan mengunjungi lokasi dan melihat bahwa warga sipil menjadi target,” tegas Asif.

Serangan ini dipicu oleh tragedi pada 22 April di daerah wisata Baisaran, Pahalgam, yang terletak di Wilayah Persatuan Jammu dan Kashmir (dikuasai India). Dalam serangan brutal itu, 26 warga sipil ditembak mati oleh kelompok bersenjata.

Front Perlawanan, kelompok yang diduga memiliki afiliasi dengan militan Pakistan Lashkar-e-Taiba, sempat mengklaim bertanggung jawab atas serangan tersebut, namun kemudian menarik pernyataan itu. Pemerintah India menetapkan tiga tersangka utama, dua di antaranya adalah warga negara Pakistan.

Menanggapi serangan tersebut, Perdana Menteri Narendra Modi minggu lalu memberikan “kebebasan operasional penuh” kepada angkatan bersenjata India untuk bertindak tegas terhadap pelaku terorisme lintas batas.

PBB dan berbagai lembaga internasional sebelumnya telah memperingatkan bahwa ketegangan militer antara India dan Pakistan berpotensi membawa kawasan ke ambang konflik terbuka, bahkan risiko penggunaan senjata nuklir.

Meski kedua negara kerap terlibat dalam gesekan di wilayah perbatasan, skala dan lokasi serangan India kali ini—menjangkau wilayah Pakistan non-sengketa—menandai babak baru dalam konflik yang bisa memicu respons militer lebih luas dari Islamabad.

Monitorday.com – Pakar hukum pidana dari Universitas Jenderal Soedirman, Hibnu Nugroho, menilai penetapan Zarof Ricar sebagai tersangka Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) adalah langkah yang sangat progresif oleh Kejaksaan Agung (Kejagung). Menurut Hibnu, dengan menggunakan pasal TPPU, Kejagung tidak hanya berusaha untuk mempidanakan Zarof, tetapi juga berpotensi untuk mengembalikan kerugian negara yang disebabkan oleh tindakannya.

Langkah ini membuka peluang besar untuk menelusuri lebih dalam asal-usul uang yang diduga berkaitan dengan tindakan korupsi atau suap lainnya. Hibnu menjelaskan, TPPU memberikan kesempatan bagi terdakwa atau saksi untuk mengungkapkan sumber-sumber dana tersebut, yang dapat mengarah pada pengembalian kerugian negara yang lebih luas. Ia menambahkan, “Dengan TPPU, paling tidak saksi-saksi atau terdakwa bisa memberikan informasi dari mana uang tersebut berasal,” ujarnya.

Ada dua dimensi penting yang dianggap Hibnu dalam penetapan Zarof sebagai tersangka TPPU. Pertama, dimensi pengembalian uang negara. Dalam hal ini, Kejagung tidak hanya berfokus pada pemidanaan terhadap Zarof, tetapi juga berupaya keras untuk mengembalikan uang yang telah merugikan negara. Kejagung dapat mengungkap dan mengembalikan uang yang seharusnya menjadi milik negara dan bukan digunakan untuk keuntungan pribadi.

Kedua, Hibnu menyoroti dimensi pembuktian dan pembongkaran lebih lanjut tentang kasus ini. Diharapkan Zarof akan memberikan keterangan yang jelas mengenai asal-usul uang senilai Rp 951 miliar dan emas yang ditemukan. Hibnu mengungkapkan, “Uang itu dari mana, siapa yang terlibat, perkara apa saja yang diatur?” Kejelasan tentang pertanyaan-pertanyaan ini sangat penting dalam memastikan bahwa pihak-pihak yang bertanggung jawab atas tindak pidana tersebut dapat diungkapkan dan diberi sanksi yang sesuai.

Dalam proses peradilan, Hibnu berharap Zarof tidak menutup diri dalam memberikan keterangan. Jika ia menutup diri, hal ini dapat memperpanjang proses pengungkapan dan memperburuk kondisi hukum yang sedang berjalan. Oleh karena itu, keterbukaan sangat diperlukan agar proses peradilan berjalan dengan efektif dan efisien.

Selain itu, Hibnu melihat penggunaan pasal TPPU juga dapat menjadi cara yang efektif untuk membongkar dugaan adanya mafia peradilan yang terlibat dalam kasus ini. Temuan uang dan emas yang mencapai hampir Rp 1 triliun bisa jadi merupakan hasil dari tindak pidana yang lebih besar, dan upaya untuk mengungkapnya harus dilakukan dengan hati-hati dan terstruktur.

Menghadapi kenyataan bahwa belum ada Undang-Undang Perampasan Aset, Hibnu menyarankan agar Kejagung dapat terus mengandalkan pasal TPPU. Ini adalah pendekatan normatif yang bisa memberi efek jera bagi pelaku, sekaligus membuka jalan untuk mengetahui aliran dana yang lebih luas. “Ini bisa mengetahui ke mana saja aliran uang tersebut. Ini merupakan cara efektif untuk ‘memiskinkan’ pelaku tindak pidana,” kata Hibnu.

Hibnu juga menyarankan agar Kejagung menggandeng Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) untuk membantu melacak lebih lanjut aliran uang yang terlibat dalam kasus ini. Dengan bantuan PPATK, Kejagung bisa mendapatkan informasi yang lebih jelas mengenai asal-usul dana dan alirannya. Hal ini tentu akan sangat mendukung dalam proses pembongkaran kasus secara menyeluruh.

Langkah Kejagung dalam menangani kasus Zarof Ricar melalui penetapan TPPU ini memang membuka banyak peluang untuk pengungkapan lebih lanjut, baik dalam hal pembuktian kejahatan maupun pengembalian kerugian negara. Dengan kerja sama antara Kejagung dan PPATK, diharapkan kasus ini bisa menjadi momentum besar dalam pemberantasan korupsi dan mafia peradilan di Indonesia.

Monitorday.com – Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mengumumkan perubahan besar dalam mekanisme pembiayaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Salah satu langkah utamanya adalah penghapusan sistem reimburse, yang kini digantikan dengan skema uang muka melalui virtual account.

Perubahan ini dilakukan sebagai bentuk pembenahan menyeluruh setelah munculnya berbagai persoalan di lapangan, termasuk kasus mitra dapur di Kalibata.

Menurut Dadan, skema baru ini mengharuskan semua kegiatan MBG didanai lebih dulu dengan dana operasional yang disalurkan ke rekening virtual account milik mitra yang telah terverifikasi.

“Virtual account adalah rekening bersama yang hanya bisa dicairkan oleh dua pihak: perwakilan yayasan dan Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG),” jelasnya dalam Rapat Dengar Pendapat bersama Komisi IX DPR RI di Jakarta, Selasa (6/5).

Dana bantuan kini tidak langsung masuk ke rekening yayasan seperti sebelumnya, tetapi melalui sistem yang diawasi lebih ketat, termasuk keterlibatan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) dan pengawasan langsung oleh Kementerian Keuangan.

Setiap transaksi tercatat secara digital dan wajib dilaporkan setiap 10 hari. Seluruh kegiatan MBG pun tidak diperbolehkan berjalan jika virtual account belum terbentuk dan belum menerima dana untuk minimal 10 hari operasional ke depan.

Dalam skema terbaru ini, pengajuan pelaksanaan kegiatan harus dilakukan minimal 15 hari sebelum tanggal pelaksanaan.

Dana operasional dan bahan baku diberikan berdasarkan prinsip at cost, dan jika ada sisa dari efisiensi harga, dana tersebut tidak menjadi keuntungan mitra, melainkan akan digunakan sebagai carry over untuk pengajuan berikutnya.

Langkah ini turut diambil sebagai respons terhadap permasalahan di Kalibata, di mana yayasan mitra ternyata bukan pemilik fasilitas dapur, sehingga dana yang dikirim tidak tersalurkan kepada pihak yang seharusnya menerima.

Dadan menegaskan bahwa kini BGN hanya akan bermitra dengan pemilik fasilitas langsung, dan bila belum memiliki yayasan sendiri, BGN akan merekomendasikan yayasan pendamping sementara.

BGN juga membatasi cakupan kerja yayasan. Dalam satu provinsi, satu yayasan hanya boleh mengelola maksimal 10 SPPG, sementara untuk yayasan lintas provinsi dibatasi lima SPPG—kecuali untuk organisasi nasional seperti Kartika Eka Paksi dan Muhammadiyah yang memiliki struktur pembinaan pusat.

Proses verifikasi mitra kini dilakukan secara berlapis, dimulai dari pendaftaran di situs resmi mitra.dgn.go.id, dilanjutkan dengan survei lapangan oleh tim verifikator, hingga penunjukan kepala SPPG.

Setelah mitra dinyatakan layak, BGN akan membuatkan virtual account dan mitra bersama kepala satuan dapat mulai mengajukan proposal pencairan dana melalui Aplikasi Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI).

Dadan menyatakan bahwa seluruh sistem baru ini dirancang untuk meningkatkan transparansi, menghindari konflik kepentingan, dan memastikan dana bantuan tepat sasaran bagi anak-anak Indonesia.

Monitorday.com – Presiden RI Prabowo Subianto hadir dalam acara halalbihalal Purnawirawan TNI Angkatan Darat di Balai Kartini, Jakarta, Selasa (6/5), dan duduk semeja dengan Wakil Presiden ke-6 RI Try Sutrisno.

Pertemuan ini menjadi sorotan publik mengingat Try Sutrisno belakangan aktif dalam Forum Purnawirawan Prajurit TNI yang menyerukan sejumlah tuntutan politik, termasuk pemakzulan Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka.

Acara tersebut turut dihadiri sejumlah tokoh besar militer dan pemerintahan, antara lain Luhut Binsar Pandjaitan, Agum Gumelar, Wiranto, Dudung Abdurrachman, dan A.M. Hendropriyono. Selain itu, hadir pula Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, KSAD Jenderal Maruli Simanjuntak, KSAU Marsekal Tonny Harjono, dan KSAL Muhammad Ali.

Pejabat sipil lainnya yang ikut dalam acara termasuk Kepala BIN Herindra, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X, dan sejumlah menteri dari Kabinet Merah Putih. Acara dibuka dengan ceramah agama oleh Menteri Agama Nazaruddin Umar.

Kehadiran Try Sutrisno menjadi perhatian mengingat keterlibatannya dalam forum purnawirawan yang mengeluarkan delapan poin tuntutan, termasuk desakan kepada MPR untuk mengganti Gibran Rakabuming Raka sebagai wakil presiden karena dianggap terpilih melalui proses yang melanggar hukum.

Forum tersebut juga menyerukan agar pemerintah kembali ke naskah asli UUD 1945 serta melakukan perombakan kabinet, khususnya terhadap menteri yang diduga terlibat korupsi.

Selain Try, forum ini beranggotakan ratusan purnawirawan dari berbagai matra dan pangkat, termasuk Fachrul Razi, Tyasno Soedarto, Slamet Soebijanto, dan Hanafie Asnan.

Momen pertemuan Prabowo dan para purnawirawan di tengah tensi politik ini pun memunculkan berbagai spekulasi arah komunikasi dan rekonsiliasi di tubuh elite militer dan sipil Indonesia.

Monitorday.com – Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) Muara Laboh, proyek ambisius di Solok Selatan, Sumatera Barat, kini memasuki fase penting menuju realisasi penuh. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, baru-baru ini mengungkapkan bahwa proyek yang diperkirakan akan menghasilkan 88 Mega Watt (MW) energi ini ditargetkan untuk mulai beroperasi secara komersial pada tahun 2027. Ini adalah sebuah langkah besar dalam transisi Indonesia menuju energi terbarukan yang lebih bersih dan berkelanjutan.

PLTP Muara Laboh telah mencapai tonggak sejarah dengan penandatanganan kepastian pendanaan antara PT Supreme Energy Muara Laboh (PT SEML) dan Japan Bank for International Cooperation (JBIC). Dalam kesepakatan ini, proyek tersebut diperkirakan membutuhkan investasi sekitar US$ 500 juta atau setara dengan Rp 8,2 triliun. Ini adalah investasi yang tidak hanya menguntungkan bagi Indonesia, tetapi juga menunjukkan kolaborasi internasional yang semakin kuat dalam menghadapi tantangan perubahan iklim global.

Airlangga Hartarto menegaskan bahwa proyek ini merupakan salah satu wujud nyata dari komitmen bersama antara Indonesia dan Jepang dalam mendukung inisiatif Asia Zero Emission Community (AZEC). AZEC adalah sebuah program yang bertujuan untuk mewujudkan kawasan Asia yang rendah emisi karbon, sejalan dengan upaya besar dunia untuk mengurangi dampak perubahan iklim.

Tak hanya PLTP Muara Laboh, sejumlah proyek lainnya juga tengah dipersiapkan dalam kategori pertama kerja sama Indonesia-Jepang melalui AZEC. Proyek-proyek ini meliputi pengembangan waste-to-energy Legok Nangka, produksi Sustainable Aviation Fuel (SAF), serta PLTP Sarulla yang turut berperan dalam upaya mengurangi ketergantungan pada energi fosil. Selain itu, proyek transmisi listrik yang menghubungkan Jawa ke Sumatera juga telah dimasukkan dalam daftar proyek prioritas yang akan mendapat dukungan pendanaan.

Kerja sama Indonesia dan Jepang dalam proyek-proyek tersebut bukan hanya menunjukkan komitmen kuat terhadap transisi energi, tetapi juga membuka peluang besar bagi perkembangan ekonomi berkelanjutan. Airlangga menambahkan bahwa diharapkan proyek-proyek ini dapat mulai memasuki tahap komersial dalam waktu dekat, sehingga dapat memberikan manfaat langsung bagi masyarakat Indonesia, terutama dalam meningkatkan akses terhadap energi terbarukan yang ramah lingkungan.

Pentingnya langkah ini tidak bisa dipandang sebelah mata. Dengan semakin berkembangnya permintaan energi dan meningkatnya tantangan lingkungan, proyek-proyek semacam ini menjadi solusi vital untuk menciptakan keberlanjutan energi yang lebih baik di masa depan. Indonesia, dengan dukungan dari negara-negara seperti Jepang, menunjukkan bahwa negara berkembang pun dapat memimpin dalam inisiatif global untuk menjaga planet ini tetap layak huni bagi generasi yang akan datang.

Dengan kontribusi besar dalam sektor energi terbarukan, Indonesia tidak hanya mendekati ambisi pengurangan emisi karbon yang lebih tajam, tetapi juga memperkuat posisinya sebagai negara yang aktif dalam diplomasi perubahan iklim global. Kolaborasi dengan Jepang diharapkan akan menjadi contoh bagaimana sinergi antara pemerintah dan sektor swasta dapat mendorong inovasi yang tidak hanya menguntungkan secara ekonomi, tetapi juga berkelanjutan dalam jangka panjang.

Monitorday.com – Pemerintah Indonesia menghadapi dilema besar di awal tahun 2025. Setelah menerapkan kebijakan efisiensi anggaran untuk mengatasi pemborosan, dampaknya justru terasa negatif. Ekonomi Indonesia pada kuartal I 2025 tumbuh di bawah 5%, jauh dari harapan, di tengah ketidakpastian global yang kian memanas. Salah satu penyebabnya adalah penurunan daya beli masyarakat yang terpantau cukup signifikan. Anggota Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Arief Anshory Yusuf, menegaskan bahwa meskipun efisiensi anggaran dilaksanakan dengan tujuan menjaga kestabilan fiskal, penurunan daya beli masyarakat yang sudah melambat sejak 2024 justru memperburuk situasi.

Sejak kuartal III 2023, pertumbuhan konsumsi rumah tangga telah mencatatkan penurunan. Angka tersebut hanya mampu mencatatkan angka 4,89% pada 2024, sebuah penurunan yang cukup tajam dibandingkan dengan pertumbuhan yang tercatat pada awal 2023. Pada kuartal III 2023, konsumsi rumah tangga tumbuh sebesar 5,05%, yang menjadi pertumbuhan terakhir yang melampaui angka 5%. Hal ini menjadi pertanda buruk, mengingat konsumsi rumah tangga adalah salah satu pilar utama pendorong ekonomi Indonesia. Arief menyatakan bahwa tidak semua pihak di pemerintah menyadari bahwa daya beli masyarakat memang sedang melemah, meski bukti-bukti konkret sudah jelas terlihat.

Melihat perkembangan ini, Arief mengungkapkan bahwa jika ekonomi Indonesia ingin kembali mencatatkan pertumbuhan di atas 5%, pemerintah harus segera menggeliatkan belanja pemerintah, yang sempat terhenti karena kebijakan efisiensi anggaran. Selain itu, deregulasi juga menjadi hal yang sangat penting untuk mengembalikan investasi ke Indonesia. Investasi, yang selama ini menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi, hanya mencatatkan angka 2,12% pada kuartal I-2025. Ini sangat jauh dibandingkan dengan pertumbuhan yang tercatat pada kuartal IV-2024 yang mencapai 5,03%.

Namun, tak hanya efisiensi anggaran yang menghambat perekonomian. Ketidakpastian global yang disebabkan oleh kebijakan tarif perdagangan Amerika Serikat turut memberikan dampak besar pada perekonomian Indonesia. Hal ini turut mempengaruhi sektor-sektor penting, seperti sektor perhotelan yang mengalami penurunan tajam. Sektor pertanian, di sisi lain, mengalami pertumbuhan yang cukup tinggi, di atas 10%. Pemerintah di bawah pimpinan Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengakui bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal I-2025 sangat terpengaruh oleh dinamika global yang melambat.

Dalam menghadapi situasi ini, pemerintah akhirnya memutuskan untuk membuka kembali pintu bagi kebijakan efisiensi anggaran yang lebih longgar, terutama pada kuartal II-2025. Airlangga mengungkapkan bahwa pemerintah akan meningkatkan penggunaan bantuan sosial (bansos) untuk menjaga daya beli masyarakat dan mendukung konsumsi rumah tangga. Program bantuan sosial ini akan diperluas cakupannya, dengan prioritas pada program makan bergizi gratis (MBG) yang diharapkan dapat memberikan dampak positif terhadap daya beli masyarakat. Namun, Airlangga tidak merinci secara jelas jenis bantuan sosial lainnya yang akan diperkenalkan.

Kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan pada awal tahun terpaksa ditinjau kembali. Pemerintah, meski harus menangguhkan kebijakan penghematan, tetap berharap bahwa dengan dorongan bansos dan insentif-insentif lainnya, ekonomi Indonesia bisa tumbuh kembali di atas 5% pada kuartal II-2025. Menurutnya, beberapa sektor ekonomi masih menunjukkan kinerja yang baik, meski ada beberapa sektor yang mengalami penurunan.

Secara keseluruhan, ini menjadi saat yang sangat krusial bagi Indonesia. Pemerintah harus menemukan keseimbangan antara efisiensi anggaran dan penguatan daya beli masyarakat. Jika sektor konsumsi rumah tangga kembali tumbuh, serta investasi kembali mengalir, maka target pertumbuhan ekonomi 5% bukan hal yang mustahil untuk dicapai.

Monitorday.com – Vatikan mengonfirmasi bahwa sebanyak 133 kardinal dari 70 negara telah tiba di Roma untuk mengikuti conclave atau konklaf pemilihan paus baru, menyusul wafatnya Paus Fransiskus pada 21 April.

Konklaf dijadwalkan dimulai pada Selasa sore, 7 Mei, di Kapel Sistina, dan akan berlangsung hingga salah satu kardinal terpilih menjadi paus dengan memperoleh suara mayoritas dua pertiga.

Dalam persiapan konklaf, Vatikan mengumumkan bahwa sinyal telepon akan diputus selama proses pemilihan berlangsung demi menjaga kerahasiaan, meski pemutusan ini tidak mencakup area Lapangan Santo Petrus tempat ribuan peziarah diperkirakan akan berkumpul.

kardinal yang berpartisipasi akan menginap di Wisma Santa Marta dan dilarang melakukan kontak dengan dunia luar selama konklaf.

Konklaf bisa berlangsung dalam hitungan hari, minggu, bahkan bulan, meski dalam dua pemilihan terakhir, paus terpilih dalam dua hari. Pada hari pertama, para kardinal hanya akan melakukan satu kali pemungutan suara, dan empat kali setiap harinya setelah itu hingga satu nama meraih suara yang dibutuhkan.

Sesuai tradisi berabad-abad, hasil setiap putaran pemungutan suara akan diumumkan melalui asap dari pembakaran surat suara. Asap hitam menandakan belum ada hasil, sementara asap putih menjadi tanda terpilihnya paus baru yang akan tampil pertama kali di balkon Basilika Santo Petrus.

Para kardinal telah menyelesaikan pertemuan persiapan terakhir pada Senin (5/5), membahas isu-isu besar Gereja Katolik termasuk keuangan Vatikan, skandal pelecehan, dan misi persatuan Gereja.

Vatikan menyampaikan bahwa fokus pembahasan mencakup kebutuhan akan paus yang misionaris, dekat dengan umat, menjadi jembatan di tengah krisis dunia, dan hadir dalam kehidupan nyata rakyat.

Pemilihan kali ini menjadi salah satu yang paling internasional sepanjang sejarah, dengan seluruh 133 kardinal yang memiliki hak pilih berusia di bawah 80 tahun.

Selain mereka, seluruh staf pendukung—dari petugas medis hingga staf kebersihan—juga telah diambil sumpah untuk menjaga kerahasiaan penuh selama proses konklaf.

Monitorday.com – Presiden Prabowo Subianto menyatakan komitmennya untuk menghapus utang petani dan masyarakat kecil yang selama ini menjadi beban berat, terutama utang yang tercatat di perbankan sejak puluhan tahun lalu.

Ia menyebut utang-utang tersebut telah membuat para petani dan rakyat kecil tidak lagi memiliki akses pembiayaan dari lembaga keuangan formal.

Dalam Sidang Kabinet Paripurna yang digelar pada Senin (5/5), Prabowo mengungkapkan bahwa utang yang sebenarnya telah dihapus secara administratif oleh pihak perbankan masih menyisakan hak tagih yang menghalangi jutaan petani untuk mendapatkan kredit baru.

Akibatnya, banyak dari mereka terpaksa mencari pinjaman ke rentenir dan platform pinjaman online (pinjol) dengan bunga yang sangat tinggi.

“Masalah sekian puluh tahun lalu, utang orang kecil yang sebenarnya dihapus bank masih dituntut. Jutaan petani rakyat kecil kita tidak bisa pinjam lagi, terpaksa mereka pinjam dari rentenir, pinjam dari pinjol,” ujarnya.

Prabowo menambahkan bahwa meskipun langkah penghapusan utang ini penting untuk kesejahteraan masyarakat, pemerintah tetap akan menjaga kedisiplinan fiskal dan memastikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tetap sehat. “Kita akan tetap disiplin pada diri kita sendiri. Kita menjaga bahwa kita pelihara defisit kita tetap terjaga 2,5 persen dari GDP,” tegasnya.

Sekitar enam juta petani dan nelayan diketahui terlilit utang bank, dengan jumlah pinjaman yang berkisar antara Rp10 juta hingga Rp20 juta per orang. Menurut adik Prabowo, Hashim Djojohadikusumo, utang-utang itu muncul sejak krisis moneter 1998 dan krisis ekonomi 2008.

Ia menjelaskan bahwa meski secara teknis utang tersebut telah dihapusbukukan dan diganti oleh asuransi perbankan, hak tagih dari bank belum sepenuhnya dihapuskan, sehingga para debitur tetap masuk daftar hitam.

“Mereka tidak bisa dapat kredit, akhirnya lari ke rentenir dan pinjol. Saya baru tahu pinjol itu apa enam bulan lalu. Tapi ternyata masalah ini menyentuh nurani kami, dan Prabowo sepakat ini harus diubah,” ujar Hashim dalam pernyataannya pada akhir 2024 lalu.

Langkah penghapusan utang ini diharapkan dapat mengakhiri jeratan utang yang membelenggu petani dan nelayan selama bertahun-tahun, serta membuka kembali akses mereka terhadap pembiayaan yang layak dari perbankan.

Monitorday.com – Militer Pakistan kembali meluncurkan uji coba rudal berpemandu dengan jangkauan 120 kilometer di tengah meningkatnya ketegangan dengan India akibat bentrokan di wilayah Kashmir.

Uji coba ini, menurut pernyataan resmi yang dikutip dari AFP, bertujuan memastikan kesiapan operasional pasukan dan memverifikasi berbagai parameter teknis, termasuk sistem navigasi rudal yang telah ditingkatkan serta akurasinya.

Ini merupakan uji coba kedua yang dilakukan dalam dua hari terakhir. Sebelumnya, pada Sabtu (3/5), Pakistan juga meluncurkan rudal permukaan-ke-permukaan dengan jangkauan hingga 450 kilometer, meski tidak diungkapkan lokasi peluncuran tersebut.

Perdana Menteri Pakistan, Shehbaz Sharif, menyatakan kepuasannya terhadap kesiapan militer negaranya. Ia menyebut peluncuran tersebut sebagai bukti bahwa pertahanan Pakistan berada di tangan yang kuat.

Langkah ini dilakukan tak lama setelah Perdana Menteri India, Narendra Modi, memberikan “kebebasan operasional penuh” kepada militer India sebagai tanggapan atas serangan berdarah di Pahalgam pada 22 April lalu yang menewaskan 26 orang.

Pakistan sendiri telah membantah keterlibatannya dalam serangan tersebut dan menyerukan penyelidikan independen. Islamabad juga memperingatkan akan merespons tegas setiap bentuk agresi dari India.

Dalam lebih dari sepekan terakhir, ketegangan terus meningkat dengan kedua belah pihak melancarkan serangan di sepanjang Garis Kontrol (LoC). Masyarakat internasional menyerukan agar kedua negara nuklir ini segera meredakan konflik demi stabilitas kawasan.