Monitorday.com– Pemerintah terus mempercepat pengembangan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) sebagai salah satu instrumen utama untuk memperkuat ekonomi masyarakat di tingkat desa. Hingga Juli 2026, sekitar 30 ribu koperasi telah terbentuk, sementara pemerintah menargetkan jumlahnya mencapai sekitar 40 ribu unit hingga akhir tahun.

Perkembangan tersebut menandai pergeseran fokus pemerintah dari sekadar pembentukan kelembagaan menuju tahap operasional. Pada 16 Mei 2026, Presiden Prabowo Subianto meresmikan operasionalisasi 1.061 KDKMP secara serentak dari Nganjuk, Jawa Timur. Pemerintah kemudian mendorong percepatan pembangunan gerai, gudang dan sarana pendukung agar koperasi dapat menjalankan fungsi ekonominya secara nyata.

Presiden Prabowo menempatkan koperasi tersebut sebagai pusat pelayanan ekonomi desa yang terintegrasi. Konsepnya mencakup kantor koperasi, toko sembako, layanan simpan pinjam, apotek desa serta fasilitas pendukung lainnya. Dengan model tersebut, koperasi diharapkan tidak hanya menjadi lembaga administrasi, tetapi menjadi simpul aktivitas ekonomi masyarakat desa.

Fungsi strategis lainnya adalah memperpendek rantai pasok. Pemerintah ingin KDKMP menjadi jalur distribusi kebutuhan pokok dan sejumlah barang subsidi hingga tingkat desa. Dengan jaringan tersebut, pemerintah berharap distribusi pangan, pupuk dan bantuan pemerintah dapat lebih mudah dipantau sekaligus mengurangi risiko kelangkaan maupun disparitas harga antarwilayah.

Di sektor pertanian, koperasi juga diarahkan untuk memangkas mata rantai perdagangan yang terlalu panjang. Pemerintah menyebut rantai pasok pertanian dapat disederhanakan menjadi tiga pelaku utama, yakni petani, koperasi dan masyarakat. Skema ini diharapkan meningkatkan posisi tawar petani sekaligus membuat harga komoditas lebih efisien.

Namun, ekspansi dalam skala puluhan ribu unit juga menghadirkan tantangan besar. Pemerintah harus memastikan setiap koperasi memiliki pengelola yang kompeten, tata kelola transparan, model bisnis yang sehat dan akses pasar yang jelas. Wakil Menteri Koperasi menyebut penyiapan manajer melalui pelatihan manajerial menjadi salah satu prioritas agar koperasi dapat dikelola secara profesional.

Aspek tata kelola juga menjadi perhatian pemerintah. Pada Juli 2026, pemerintah menyiapkan regulasi mengenai pengelolaan KDKMP, termasuk masa transisi pengelolaan. Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menyatakan pemerintah akan membantu pengelolaan koperasi selama dua tahun sebelum selanjutnya diserahkan kepada desa sebagai pemilik koperasi.

Dengan demikian, fase berikutnya menjadi penentu keberhasilan program Koperasi Merah Putih. Tantangannya bukan lagi semata-mata berapa banyak koperasi yang terbentuk, melainkan apakah koperasi tersebut mampu menghasilkan aktivitas ekonomi, meningkatkan pendapatan warga, memperkuat posisi petani dan UMKM, serta menyediakan layanan pembiayaan dan kebutuhan pokok secara efisien. Jika tata kelola dan model bisnis dapat berjalan baik, KDKMP berpotensi menjadi salah satu infrastruktur penting ekonomi kerakyatan di tingkat desa.

Monitorday.com– Presiden Prabowo Subianto menyatakan pemerintah akan menghadirkan skema pinjaman lunak bagi masyarakat sebagai bagian dari strategi meningkatkan kesejahteraan sekaligus mengurangi ketergantungan warga terhadap rentenir. Gagasan tersebut disampaikan Prabowo dalam penutupan Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama di Jombang, Jawa Timur, Senin (31/8/2026).

Prabowo mengatakan negara perlu memastikan masyarakat memiliki penghasilan yang layak dan cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar, termasuk pangan dan tempat tinggal. Dengan kondisi ekonomi yang lebih kuat, masyarakat diharapkan tidak perlu mencari pinjaman berbunga tinggi dari rentenir untuk memenuhi kebutuhan bulanan.

Menurut Prabowo, pembiayaan tersebut nantinya dapat bersumber dari kekuatan ekonomi Indonesia sendiri. Pemerintah ingin masyarakat memiliki akses terhadap modal dengan biaya yang tidak memberatkan sehingga dapat meningkatkan kemandirian ekonomi, terutama bagi kelompok masyarakat yang selama ini kesulitan memperoleh pembiayaan formal.

“Negara akan hadir di tengah-tengah rakyat, sehingga rakyat kalau perlu dia dapat pinjaman lunak dari kekuatan kita sendiri,” ujar Prabowo. Ia menegaskan pemerintah akan mewujudkan strategi tersebut dalam waktu dekat dan tidak ingin masyarakat terus bergantung kepada tengkulak atau pemberi pinjaman informal.

Kebijakan pembiayaan murah ini disebut sebagai bagian dari strategi pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan dan mengurangi kemiskinan. Prabowo mengklaim telah melakukan perhitungan secara rinci terkait kebijakan yang akan dijalankan dan optimistis program tersebut mampu mengangkat jutaan masyarakat Indonesia keluar dari kemiskinan.

Namun, efektivitas program nantinya akan sangat bergantung pada desain skema pembiayaan, termasuk tingkat bunga atau margin, sasaran penerima, mekanisme penyaluran, pengawasan, serta perlindungan agar kredit tidak berubah menjadi beban baru bagi masyarakat. Akses pembiayaan juga perlu dibarengi peningkatan kapasitas usaha dan pendapatan agar pinjaman benar-benar produktif.

Gagasan tersebut sekaligus menunjukkan arah kebijakan pemerintah yang menempatkan akses pembiayaan sebagai salah satu instrumen pengentasan kemiskinan. Tantangan berikutnya adalah menerjemahkan janji pinjaman lunak menjadi program konkret yang mudah diakses masyarakat, berkelanjutan secara fiskal, dan mampu menjadi alternatif yang lebih sehat dibandingkan pinjaman informal.

Monitorday.com – Suatu pagi di Pasar Madinah, Rasulullah saw. berjalan melewati seorang pedagang makanan, lalu memasukkan tangan beliau ke dalam tumpukan dagangan yang tampak kering di bagian atas, tetapi ternyata basah di bagian dalam. Rasulullah kemudian menegur, “Mengapa tidak engkau letakkan yang basah itu di atas agar orang melihatnya?” 

Sebagaimana diriwayatkan dalam hadis riwayat Muslim; sebuah teguran sederhana yang menyimpan pesan besar bahwa transaksi bukan sekadar soal barang dan harga, melainkan juga soal keterbukaan dan kejujuran.

Dalam Islam, sesuatu yang tampak menguntungkan belum tentu membawa keberkahan jika cara mendapatkannya menyimpan ketidakjelasan. Pembeli berhak mengetahui kondisi barang, penjual wajib menjelaskan keadaan sebenarnya, dan kedua belah pihak harus memahami akad yang sedang mereka lakukan. Sebab, ketika akad dibuat samar, ruang untuk mengambil keuntungan dari ketidaktahuan orang lain menjadi semakin terbuka.

Prinsip yang sama berlaku dalam hubungan ekonomi yang lebih luas, terutama ketika seseorang berada dalam posisi membutuhkan. Islam membedakan dengan jelas antara transaksi yang bersifat komersial dan transaksi yang bersifat sosial. Pembedaan ini penting karena tidak semua kebaikan harus menghasilkan keuntungan, dan tidak semua keuntungan boleh dibungkus dengan alasan kebaikan.

Dalam fikih muamalah, akad komersial seperti bai’ atau jual-beli memang dibangun untuk pertukaran yang menghasilkan keuntungan. Pedagang membeli barang, kemudian menjualnya dengan harga yang disepakati; keuntungan menjadi bagian yang wajar dari aktivitas bisnis. Selama barangnya halal, harga dan objeknya jelas, tidak ada penipuan, serta dilakukan atas dasar kerelaan, keuntungan bukan sesuatu yang harus dicurigai.

Berbeda dengan akad tabarru’, yang sejak awal dibangun atas semangat sosial: membantu, memberi, atau meringankan beban orang lain. Pinjaman (qardh) misalnya, pada dasarnya merupakan bentuk pertolongan kepada seseorang yang membutuhkan, bukan kesempatan untuk mencari keuntungan dari kesulitannya. Di sinilah Islam memberikan pagar agar semangat tolong-menolong tidak berubah menjadi transaksi komersial yang terselubung.

Rasulullah saw. bahkan memberikan peringatan yang sangat tegas mengenai pencampuran akad tersebut. Dalam hadis yang diriwayatkan Abu Dawud disebutkan larangan menggabungkan pinjaman dengan jual-beli, yang dikenal dengan ungkapan “la yahillu salafun wa bai’”. Para ulama menjelaskan bahwa larangan ini berkaitan dengan potensi munculnya keuntungan yang tidak semestinya melalui penggabungan dua akad yang karakter dan tujuannya berbeda.

Mengapa harus dipisahkan? Karena orang yang meminjam biasanya berada dalam posisi yang lebih lemah secara ekonomi. Ketika pemberi pinjaman mensyaratkan orang tersebut membeli barang, menggunakan jasa tertentu, atau melakukan transaksi lain yang menguntungkan pemberi pinjaman, bantuan tadi tidak lagi terasa sebagai bantuan yang bebas. Di titik itulah hubungan sosial bisa bergeser menjadi relasi yang eksploitatif.

Bayangkan seseorang meminjam Rp10 juta karena sedang terdesak kebutuhan keluarga. Pemberi pinjaman mengatakan tidak ada bunga, tetapi ia mensyaratkan peminjam membeli barang dagangannya dengan harga tertentu atau memberikan keuntungan dalam transaksi lain. Secara kasatmata tidak disebut bunga, tetapi jika tambahan keuntungan tersebut muncul karena adanya pinjaman dan menjadi syarat yang melekat pada pinjaman, maka persoalan syariahnya menjadi serius dan berpotensi menyerupai riba terselubung.

Di sinilah keindahan ekonomi Islam sebenarnya terlihat. Islam tidak melarang orang mencari keuntungan, tetapi Islam ingin memastikan bahwa keuntungan lahir dari transaksi yang memang dimaksudkan sebagai transaksi bisnis. Sebaliknya, ketika akadnya adalah pertolongan, jangan diam-diam disisipkan kepentingan komersial yang membuat orang yang sedang membutuhkan justru membayar lebih mahal atas pertolongan yang diterimanya.

Karena itu, pemisahan akad bukan sekadar persoalan teknis dalam dokumen perjanjian. Ia adalah cara menjaga niat agar tetap lurus sekaligus menjaga hak para pihak agar tidak saling menzalimi. Pinjaman sosial biarlah menjadi pinjaman sosial, sementara jual-beli biarlah menjadi jual-beli dengan harga, objek, dan keuntungan yang terang.

Dalam praktik bisnis modern, prinsip ini justru semakin relevan. Koperasi, lembaga keuangan, platform digital, paylater, pembiayaan, hingga berbagai skema bisnis berbasis komunitas perlu berhati-hati agar label “membantu” tidak menjadi pintu masuk untuk memperoleh keuntungan yang seharusnya tidak muncul dari akad sosial. Transparansi akad menjadi penting agar masyarakat tidak hanya tahu berapa yang harus dibayar, tetapi juga memahami mengapa ia harus membayar.

Pada akhirnya, ekonomi Islam tidak sedang mengajarkan manusia untuk takut terhadap keuntungan. Islam justru mengajarkan bahwa keuntungan harus ditempatkan pada tempatnya, sementara pertolongan harus dijaga kemurniannya. Ketika akad komersial dan akad sosial dipisahkan secara tegas, bisnis tetap bisa tumbuh, solidaritas tetap hidup, dan hubungan ekonomi tidak berubah menjadi permainan memanfaatkan kelemahan orang lain.

Sebab keberkahan tidak hanya ditentukan oleh berapa besar uang yang diperoleh, tetapi juga dari akad apa uang itu lahir. Menolonglah ketika akadnya memang untuk menolong, berdaganglah ketika akadnya memang untuk berdagang, dan jangan mencampurkan keduanya demi keuntungan yang tersembunyi. Di situlah keadilan ekonomi menemukan ruhnya: keuntungan diperoleh secara halal, pertolongan diberikan dengan ikhlas, dan setiap transaksi membawa keberkahan bagi semua pihak.

Monitorday.com – Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) melalui Balai Besar Guru dan Tenaga Kependidikan (BBGTK) Provinsi Jawa Barat menyelenggarakan Pelatihan Bakal Calon Kepala Sekolah (BCKS) Gelombang 2, Tenaga Kependidikan, sekaligus Penutupan Pelatihan Program Peningkatan Kompetensi Guru Sekolah Dasar dalam Mengajar Bahasa Inggris (PKGSD-MBI). 

Kegiatan ini juga diikuti secara daring oleh peserta BCKS di enam Unit Pelaksana Teknis (UPT) lainnya yakni Balai Guru dan Tenaga Kependidikan (BGTK) Aceh, BGTK Lampung, KGTK Gorontalo, BBGTK Jawa Tengah, BBGTK Jawa Timur, dan BBGTK Sulawesi Selatan. Sebanyak 40 kelas yang mengikuti kegiatan dari berbagai daerah tersebut turut menyimak kegiatan ini secara daring dari UPT masing-masing.

Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan (Dirjen GTK), Nunuk Suryani menyampaikan, hingga Agustus 2026, sebanyak 5.704 peserta telah mengikuti Pelatihan BCKS. Sebanyak 3.033 peserta dibiayai APBN dan 2.671 peserta melalui APBD. Capaian tersebut menunjukkan kolaborasi pemerintah pusat dan daerah dalam menyiapkan calon kepala sekolah yang kompeten.

“Sudah hampir 80% pemenuhan kebutuhan kepala sekolah terpenuhi,” ujar Nunuk di BBGTK Jawa Barat, Jumat (28/8). Ia menambahkan, jumlah peserta masih akan bertambah karena sejumlah pelatihan yang dibiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jawa Barat masih dalam proses seleksi substansi.

Terkait Pelatihan BCKS Gelombang 2 yang diadakan Balai Besar Guru dan Tenaga Kependidikan (BBGTK) Jawa Barat ini, telah berlangsung sejak 14 Agustus 2026 hingga 30 Agustus 2026 mendatang. Pelatihan BCKS diikuti 415 peserta yang berasal dari 10 kabupaten di Jawa Barat mulai dari jenjang TK hingga SLB. Pelatihan dilaksanakan dengan mengombinasikan pembelajaran mandiri melalui LMS dan tatap muka melibatkan para widyaiswara di Unit Pelaksana Teknis (UPT) GTK, kepala sekolah mentor dari berbagai jenjang. Khusus di Jawa Barat, untuk BCKS SMK bermitra dengan dunia usaha dan industri yaitu PT Len Industri (Persero) di Bandung. 

Dirjen Nunuk berharap, dengan dukungan partisipasi pelatihan ini dapat melahirkan pemimpin pendidikan yang kompeten, visioner, dan siap membawa transformasi di sekolah masing-masing. Secara bersamaan sedang berlangsung Pelatihan BCKS oleh beberapa UPT lainnya dengan jumlah partisipan sekitar 1.300 peserta. 

Sampai bulan Agustus 2026, Ditjen GTK melalui Direktorat KSPSTK telah melakukan intervensi pelatihan Tenaga Kependidikan (Tendik) kepada 633 peserta dan 220 fasilitator. Sepanjang 2026, rencana pelatihan tendik diikuti sebanyak 1.860 peserta oleh 27 UPT GTK dengan pembiayaan APBN dan APBD. Pelatihan ini dikhususkan untuk operator sekolah, bendahara sekolah, tenaga laboratorium, dan perpustakaan. 

Bagi Hetty Kusmiati, guru Bahasa Indonesia SMPN 2 Tegalwaru, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat, mengikuti pelatihan BCKS ini membuatnya merasa mendapatkan bekal baru untuk memimpin sekolah dan meningkatkan kualitas pembelajaran. “Ilmunya sangat bermanfaat untuk diterapkan sebagai pemimpin di sekolah, menjadi seorang kepala sekolah yang dapat meningkatkan kualitas pembelajaran di sekolah menuju pendidikan yang gemilang,” ujar Hetty.

Berangkat dari materi-materi yang ia terima, Hetty mulai membayangkan perubahan yang akan dilakukan ketika mendapat amanah memimpin sekolah. Ia ingin menerapkan pengetahuan tentang pengelolaan sekolah, pola pikir kepemimpinan, kompetensi sosial, komunikasi, kemitraan, hingga pengelolaan sumber daya sekolah. “Saya sudah mendapat inspirasi-inspirasi baru yang mungkin nanti akan saya terapkan ketika saya menjabat sebagai kepala sekolah,” ungkapnya.

Semangat serupa disampaikan Budiyanto, guru dari Kabupaten Purwakarta. Menurutnya, BCKS memberikan pengetahuan baru tentang kepemimpinan dan manajemen sekolah. “Program BCKS sangat perlu sekali. Program ini harus dirasakan oleh semua kepala sekolah,” tuturnya.

Ia pun membawa tekad untuk melakukan perubahan ketika mendapat kepercayaan memimpin sekolah. “Saya akan mereformasi pendidikan di sekolah itu ke arah perubahan yang lebih baik lagi, sesuai dengan apa yang saya dapatkan ilmunya dari sini,” ujar Budi. 

Dalam kesempatan yang sama, turut bergabung secara daring, peserta Pelatihan BCKS dari Aceh. Mewakili peserta lainnya, salah satu peserta menyampaikan harapan selepas kegiatan ini, ia dapat menjadi kepala sekolah yang transformatif dan mampu berkontribusi guna meningkatkan mutu pendidikan. Tak ketinggalan, perwakilan peserta dari Lampung juga menyampaikan pendapat bahwa pelatihan ini memberinya bekal tentang keteladanan sebagai kepala sekolah dan mengajarkan strategi untuk mengelola sumber daya di satuan pendidikan.

Penguatan kompetensi guru menjadi penting terutama dalam menghadapi transisi bahasa Inggris sebagai mata pelajaran wajib di sekolah dasar mulai tahun ajaran 2027/2028. Terlebih, banyak guru memiliki latar belakang pendidikan nonbahasa Inggris. Oleh karena itu, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen), Abdul Mu’ti berharap, pelatihan ini mampu melahirkan guru yang percaya diri menggunakan bahasa Inggris, membangun komunitas belajar, serta mengembangkan budaya belajar melalui refleksi, kolaborasi profesional, dan komunitas belajar. “Jangan biarkan komunikasi dan kolaborasi berakhir di sini. Bangun dan pelihara jejaring profesional yang saling menguatkan, berbagi, dan belajar,” pesan Abdul Mu’ti.

Selain itu, Mendikdasmen juga menekankan pentingnya kolaborasi para pemangku kepentingan dalam menciptakan SDM bermutu yang mampu menggerakkan ekosistem pendidikan. Ia menyampaikan bahwa kekuatan pendidikan terletak pada kolaborasi. “Pendidikan bermutu lahir dari kolaborasi dan semangat berbagi, bukan dari kerja sendiri,” pungkasnya.

Monitorday.com –  Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen), Abdul Mu’ti, menyampaikan bahwa Sekolah Nasional Terintegrasi (SNT) merupakan bagian dari program prioritas Presiden Republik Indonesia yang bertujuan memberikan layanan pendidikan yang unggul bagi anak-anak Indonesia yang memiliki kemampuan dan bakat istimewa, baik dalam bidang akademik maupun olahraga, seni, dan bidang keunggulan lainnya.

Pada tahun pertama, sebanyak 17 SNT mulai dibuka di sejumlah provinsi dan kabupaten di Indonesia. Untuk sementara, proses pembelajaran dilaksanakan di sekolah transit karena sekolah yang direncanakan dibangun di lahan seluas 10 hingga 20 hektare tersebut masih dalam proses pembangunan. Pembangunannya ditargetkan mulai pada akhir tahun ini.

“Penyelenggaraan dan proses belajar mengajar sudah mulai berlangsung. Hari Senin kemarin saya membuka MPLS di SNT 7 di Parung, Bogor, yang diikuti oleh seluruh SNT di Indonesia,” tutur Mendikdasmen.

Isi kepalanya sudah melompat jauh ke depan. Melampaui umurnya yang hari ini bertambah satu angka.

Saat orang lain masih meributkan soal papan tulis dan kapur, ia sudah bicara soal kecerdasan buatan. AI.

Dialah Dr. Muhammad Muchlas Rowi. Bagi kebanyakan angkatan muda Muhammadiyah, kami lebih akrab memanggilnya: Kang Awa. Manusia yang tidak pernah betah diam di zona nyaman. Lihat saja isi kepalanya: ada filsafat UGM, ada hukum, ada manajemen. Lintas disiplin. Berjejer. Lengkap.

Maka, ketika Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Prof. Abdul Mu’ti menariknya menjadi Staf Khusus Bidang Transformasi Digital dan Kecerdasan Buatan, saya langsung membatin: ini pilihan yang klop. Pas.

Mengapa? Pendidikan dasar kita ini sedang menghadapi ombak besar. Ombak digital. Pilihannya hanya due: ikut berselancar di atas ombak itu, atau tenggelam digulung zaman. Kang Awa diserahi tugas memegang kemudi digital itu. Tugas yang tidak ringan. Sungguh berat.

Dari IRM ke Menara Digital
Latar belakangnya adalah aktivis. Ia mengasah kepekaan sosialnya sejak belia di Ikatan Remaja Muhammadiyah (IRM). Jiwa pengabdiannya panjang. Sampai-sampai dipercaya menjadi Wakil Bendahara Majelis Diktilitbang PP Muhammadiyah.

Aktivis itu biasanya punya satu kelebihan: jeli melihat masalah di akar rumput. Maka ketika ia memikirkan transformasi digital untuk sekolah-sekolah di Indonesia, yang ada di kepalanya bukan sekadar membagikan komputer atau gawai gratis. Bukan. Itu terlalu sederhana. Yang ia rancang adalah bagaimana teknologi dan AI benar-benar merombak cara guru mengajar dan cara murid menyerap ilmu.

Ia ingin teknologi menjadi jembatan keadilan, bukan justru memperlebar jurang ketimpangan antara sekolah di kota besar dan di pelosok daerah.

Menjaga Kewarasan Finansial

Hebatnya, di saat otaknya harus berpikir tentang kurikulum digital yang penuh inovasi, ia juga harus menjaga kewarasan finansial di tempat lain. Ya, Kang Awa juga seorang Komisaris Independen di PT Jamkrindo.

Ini dua dunia yang sangat kontras. Di Kemendikdasmen ia harus berpikir out of the box demi masa depan anak bangsa. Di Jamkrindo, ia justru harus menjadi benteng penegak tata kelola. Harus ketat. Harus akuntabel. Melindungi hak pemegang saham minoritas, memastikan manajemen risiko berjalan dengan presisi.

Bagaimana membagi kepala untuk dua urusan raksasa ini? Jawabannya ada pada ilmu hukum yang ia dalami hingga tingkat doktor di UTA ’45 Jakarta. Disertasinya dulu memang membedah soal tata kelola komisaris independen BUMN. Jadi, apa yang ia lakukan di Jamkrindo bukan sekadar teori, melainkan aplikasi dari keyakinan akademisnya.

Belum lagi kalau bicara soal hobinya. Ia memimpin Federasi Karate Tradisional Indonesia (INATKF). Bahkan dipercaya di tingkat Asia dan Oseania. Pantas saja staminanya seperti tidak ada habisnya. Jiwa karatenya membuat ia selalu siap menghadapi tantangan secara ksatria dan disiplin.

Bagi Kang Awa, hidup adalah perpaduan antara kontemplasi filsafat dan ketepatan jurus karate: setiap gerakan pemikiran harus taktis, lincah, namun tetap presisi di atas landasan etika.

Kado Mewah
Kini, di hari ulang tahunnya, tidak ada hadiah yang lebih mewah bagi seorang pemikir selain melihat ide-idenya mulai menetas.

Kita tentu menunggu, kejutan-kejutan digital apa lagi yang akan lahir dari meja kerjanya sebagai Staf Khusus Menteri. Kita ingin melihat AI bukan lagi menjadi barang asing yang menakutkan bagi guru-guru di daerah, melainkan menjadi asisten setia yang memajukan kecerdasan bangsa.

Selamat ulang tahun, Kang Awa. Teruslah melompat memikirkan masa depan digital kita, sembari tetap kokoh berpijak pada bumi tata kelola yang bersih. Pendidikan kita membutuhkan energi-energi lincah seperti Anda!

Monitorday.com – KH Abdul Hakim Mahfudz atau Gus Kikin resmi terpilih sebagai Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) masa khidmah 2026–2031. Pengasuh Pondok Pesantren Tebuireng, Jombang, itu mengungguli empat kandidat lain dalam Muktamar ke-35 NU di Pondok Pesantren Bahrul Ulum, Tambakberas, Jombang, Senin (31/8).

Gus Kikin meraih 472 suara, menjadi peraih suara terbanyak dalam Sidang Pleno V Muktamar ke-35 NU. Setelah proses penjaringan, pemilihan Ketua Umum kemudian ditetapkan melalui mekanisme Ahlul Halli Wal Aqdi (AHWA) dengan restu tertulis Rais Aam terpilih, KH Miftachul Akhyar.

Keputusan tersebut diumumkan anggota AHWA KH Anwar Iskandar di ruang sidang pleno Gedung Serba Guna (GSG) Pondok Pesantren Bahrul Ulum.

“Setelah melakukan musyawarah dari lima calon yang diajukan, maka anggota AHWA secara mufakat memilih KH Abdul Hakim atau sehari-hari disebut Gus Kikin menjadi Ketum PBNU masa khidmah 2026–2031,” kata Anwar saat membacakan keputusan AHWA, Senin pagi.

Musyawarah sembilan anggota AHWA digelar tertutup di Ndalem Kasepuhan pada pukul 06.20–07.00 WIB. Sidang diawali pembacaan Ummul Quran dan ditutup dengan doa yang dipimpin KH Anwar Manshur.

Berita acara penetapan Gus Kikin sebagai Ketua Umum PBNU kemudian ditandatangani seluruh anggota AHWA.

Sembilan anggota AHWA tersebut yakni KH Nurul Huda Dazuli, TGK KH Nuruzzahri Yahya, KH Baharuddin HS, KH Miftachul Akhyar, KH Afifuddin Muhajir, KH Anwar Iskandar, KH Anwar Manshur, KH Said Aqil Siradj, dan KH Abun Bunyamin.

Sebelum ditetapkan melalui AHWA, Gus Kikin sudah memimpin perolehan suara dari muktamirin. Ia mengantongi 472 suara, meninggalkan empat kandidat lainnya.

• KH Zulfa Mustofa: 262 suara
• KH Abdussalam Sochib: 261 suara
• KH Yahya Cholil Staquf: 258 suara
• KH Abdul Ghofar Rozin: 155 suara

Dengan hasil tersebut, Gus Kikin mendapat mandat kuat untuk memimpin PBNU selama lima tahun ke depan.

Gus Kikin lahir pada 17 Agustus 1958. Ia merupakan cicit Hadratussyekh KH Hasyim Asy’ari, salah satu pendiri NU, sekaligus pengasuh Pondok Pesantren Tebuireng, Jombang.

Ia meneruskan kepemimpinan pamannya, KH Salahuddin Wahid atau Gus Sholah, yang wafat pada 2020.

Di lingkungan NU, Gus Kikin sebelumnya menjabat Ketua Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Jawa Timur periode 2024–2029. Ia juga pernah menjadi salah satu ketua di PBNU.

Pencalonannya sebagai Ketua Umum PBNU resmi mendapat mandat dari PWNU Jawa Timur pada Juli 2026. Gus Kikin juga dikenal sebagai sepupu jauh Presiden ke-4 RI KH Abdurrahman Wahid atau Gus Dur.

Dalam pencalonannya, Gus Kikin membawa sejumlah agenda utama, antara lain menguatkan kembali Qanun Asasi NU sebagai pedoman dasar organisasi, memperkuat adab dan sanad keilmuan, serta mengembangkan potensi ekonomi warga NU.

Kini, dengan terpilihnya Gus Kikin sebagai Ketua Umum dan KH Miftachul Akhyar sebagai Rais Aam, kepemimpinan PBNU periode 2026–2031 resmi terbentuk.

Monitorday.com – Korps Garda Revolusi Islam Iran (IRGC) mengklaim melancarkan serangan rudal balistik terhadap dua pangkalan militer Amerika Serikat di Yordania, Senin (31/8). Serangan disebut sebagai balasan atas serangan AS terhadap Pulau Larak sehari sebelumnya.

IRGC menyatakan rudal Iran menghantam pangkalan King Hussein dan Al Azraq. Teheran mengklaim serangan tersebut menghancurkan sejumlah infrastruktur teknis dan fasilitas perbaikan, termasuk lokasi penempatan pesawat tempur.

“(Serangan ini) menghancurkan infrastruktur teknis dan perbaikan, serta lokasi penempatan fighter,” demikian pernyataan IRGC yang dikutip Al Jazeera.

IRGC juga memperingatkan Washington bahwa setiap serangan terhadap Iran akan dibalas dengan serangan yang lebih besar.

“Agresi dan kejahatan tidak akan menyelesaikan keputusasaan musuh dalam upaya melemahkan kendali Iran atas Selat Hormuz. Setiap serangan juga akan menerima balasan yang lebih menghancurkan,” kata IRGC.

Serangan Iran tersebut terjadi setelah militer AS melancarkan serangan terhadap peluncur roket Iran di Pulau Larak pada Senin dini hari.

Washington menyebut serangan itu dilakukan setelah militer AS menilai IRGC tengah bersiap meluncurkan roket yang membawa ranjau laut ke Selat Hormuz, jalur strategis bagi lalu lintas energi dunia.

IRGC sebelumnya mengecam serangan AS dan berjanji melakukan pembalasan. Klaim serangan terhadap dua pangkalan AS di Yordania menjadi indikasi terbaru meningkatnya ketegangan kedua negara, di tengah konflik yang telah berlangsung sekitar enam bulan dan sebelumnya mulai menunjukkan tanda-tanda mereda.

Monitorday.com – KH Miftachul Akhyar kembali dipercaya memimpin jajaran Syuriyah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) sebagai Rais Aam untuk masa khidmah 2026–2031.

Keputusan tersebut ditetapkan melalui musyawarah sembilan kiai sepuh NU yang tergabung dalam Ahlul Halli wal Aqdi (AHWA). Musyawarah berlangsung tertutup di Ndalem Kasepuhan, kediaman KH Wahab Hasbullah, di kompleks Muktamar ke-35 NU, Pondok Pesantren Bahrul Ulum, Jombang, Jawa Timur, Minggu (30/8).

Anggota AHWA KH Anwar Iskandar mengumumkan keputusan tersebut seusai sidang tertutup di Gedung Sidang Pleno V, Gedung Serba Guna.

“Setelah melakukan musyawarah tertutup, anggota AHWA secara mufakat memutuskan bahwa nama KH Miftachul Akhyar dipilih menjadi Rais Aam PBNU masa khidmah 2026–2031,” kata Anwar.

Dengan keputusan itu, Miftachul Akhyar melanjutkan kepemimpinannya sebagai Rais Aam setelah sebelumnya menduduki posisi yang sama pada masa khidmah 2021–2026.

Miftachul Akhyar merupakan Pengasuh Pondok Pesantren Miftachus Sunnah, Surabaya. Karier organisasinya di NU telah berlangsung panjang, mulai dari Rais Syuriyah PCNU Surabaya, Rais Syuriyah PWNU Jawa Timur, Wakil Rais Aam PBNU, hingga Pejabat Rais Aam sebelum akhirnya ditetapkan sebagai Rais Aam definitif.

Di luar NU, Miftachul Akhyar juga pernah memimpin Majelis Ulama Indonesia (MUI) sebagai Ketua Umum untuk periode 2020–2025.

Monitorday.com– Muhammadiyah tidak dapat disebut sebagai gerakan yang anti terhadap kitab kuning atau turats. Ustaz Nur Fajri Ramadan, Wakil Ketua Majelis Tarjih dan Tajdid PWM DKI Jakarta, menjelaskan bahwa warisan intelektual ulama klasik justru memiliki posisi penting dalam proses tajdid atau pembaruan pemikiran Islam.

Menurut Nur Fajri, pembaruan tidak mungkin dilakukan secara memadai tanpa memahami khazanah keilmuan yang telah diwariskan ulama terdahulu. Kajian terhadap turats diperlukan agar proses purifikasi maupun pembaruan tidak dilakukan secara parsial, tetapi memiliki landasan keilmuan dan mampu memahami konteks pemikiran yang berkembang dalam sejarah Islam.

Pandangan tersebut juga memiliki akar sejarah dalam perjalanan Muhammadiyah. Tokoh seperti KH Ahmad Dahlan dan KH Mas Mansur dikenal memiliki tradisi belajar yang bersentuhan dengan literatur dan pemikiran ulama klasik. Dengan demikian, tajdid tidak berarti memutus hubungan dengan tradisi keilmuan masa lalu, melainkan melakukan pembacaan kembali secara kritis untuk menjawab persoalan yang muncul pada zaman berbeda.

Dalam praktik organisasi, Muhammadiyah juga mengembangkan pendekatan yang relatif egaliter terhadap kemampuan membaca kitab kuning. Kemampuan memahami teks Arab klasik bukan satu-satunya ukuran kontribusi seseorang dalam gerakan Muhammadiyah. Dokter, akademisi, insinyur, profesional, pendidik, maupun bidang keahlian lainnya dapat memberikan kontribusi sesuai kompetensinya masing-masing selama berada dalam kerangka nilai dan tujuan organisasi.

Pendekatan tersebut menunjukkan bahwa tradisi intelektual dan profesionalisme dapat berjalan beriringan. Penguasaan turats menjadi salah satu instrumen untuk memperkuat pemahaman keislaman, sementara keahlian modern diperlukan untuk menghadapi persoalan masyarakat yang semakin kompleks. Keduanya tidak harus dipertentangkan.

Diskusi tersebut juga memperlihatkan bagaimana Muhammadiyah berupaya menggunakan kerangka teologi untuk merespons persoalan kontemporer, termasuk ateisme dan isu kesejahteraan hewan. Tantangannya bukan sekadar memberikan jawaban normatif, tetapi menghadirkan pendekatan keagamaan yang argumentatif, kontekstual, dan tetap mempertimbangkan perkembangan ilmu pengetahuan serta realitas sosial.

Dengan demikian, tudingan bahwa Muhammadiyah anti-kitab kuning perlu dilihat secara lebih proporsional. Tajdid bukan berarti meninggalkan turats, melainkan memahami warisan intelektual tersebut untuk kemudian melakukan pembaruan sesuai kebutuhan zaman. Dalam perspektif ini, tradisi klasik dan pemikiran modern dapat ditempatkan sebagai dua sumber dialog intelektual yang saling memperkaya bagi perkembangan pemikiran Islam.