Monitorday.com – Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) secara resmi menutup rangkaian Konsolidasi Nasional Pendidikan Dasar dan Menengah (Konsolnas) Tahun 2026 yang berlangsung selama tiga hari di Depok, Jawa Barat. Pada penutupan kegiatan, Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Wamendikdasmen), Atip Latipulhayat, menerima hasil rekomendasi dari sembilan komisi sebagai rumusan bersama arah penguatan kebijakan pendidikan ke depan.

Dalam sambutannya, Wamendikdasmen menyampaikan apresiasi atas partisipasi aktif seluruh peserta yang berasal dari pemerintah pusat dan daerah serta berbagai pemangku kepentingan pendidikan.

“Alhamdulillah, selama tiga hari pelaksanaan Konsolidasi Nasional ini, kita telah menyamakan arah kebijakan, membahas berbagai isu strategis, serta berbagi pengalaman antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam upaya memperkuat penyelenggaraan pendidikan,” ujar Wamen Atip di Pusat Pelatihan Sumber Daya Manusia Kemendikdasmen, Depok, Rabu (11/2).

Ia menegaskan bahwa forum konsolidasi ini bukan sekadar agenda tahunan, melainkan ruang evaluasi dan perumusan langkah konkret untuk memperbaiki tata kelola dan mutu pendidikan. “Forum ini bukan sekadar silaturahmi, tetapi ruang untuk mengevaluasi dan merencanakan kebijakan serta aksi nyata agar kita dapat mewujudkan amanat konstitusi, yaitu pendidikan yang bermutu dalam seluruh aspek dan manifestasinya,” tegasnya.

Wamen Atip juga mendorong agar hasil pembahasan dan praktik baik yang telah dirumuskan tidak berhenti pada forum tersebut, melainkan diintegrasikan ke dalam dokumen perencanaan pembangunan di daerah. Kemendikdasmen berharap peran dan kesepakatan yang telah disusun dapat diimplementasikan secara terarah, terukur, dan berkelanjutan, termasuk dengan melibatkan organisasi perangkat daerah (OPD) lain yang memiliki peran dalam pembangunan sumber daya manusia.

Senada dengan hal tersebut, Sekretaris Jenderal Kemendikdasmen, Suharti, menyoroti tingginya antusiasme peserta sebagai wujud komitmen bersama dalam membangun sinergi pusat dan daerah. Menurutnya, sidang komisi telah membahas secara komprehensif kondisi terkini, tantangan, serta rencana tindak lanjut di berbagai bidang pendidikan dasar dan menengah.

“Rekomendasi yang dihasilkan tidak sekadar gagasan yang belum teruji, tetapi praktik-praktik baik yang sudah berjalan di berbagai daerah. Di dalamnya juga dirumuskan rekomendasi pembagian peran antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan pemangku kepentingan lainnya,” ujar Suharti.

Ia berharap seluruh peserta dapat mengetahui dan memanfaatkan hasil rekomendasi lintas komisi, sehingga penguatan kebijakan dan praktik pendidikan di daerah dapat berjalan lebih selaras.

Adapun hasil Konsolnas 2026 antara lain terbangunnya kesepemahaman bersama mengenai arah kebijakan dan program prioritas pendidikan, menguatnya sinergi antarpihak, serta tersusunnya rekomendasi strategis dan pembagian peran sebagai wujud partisipasi semesta dalam pembangunan pendidikan. “Kami berharap hasil konsolidasi ini juga dapat menjadi landasan bersama dalam penguatan kebijakan dan praktik pendidikan di daerah, serta mendorong keberlanjutan kerja sama pusat dan daerah dalam mendukung prioritas Presiden Prabowo,” tutupnya.

Perwakilan Komisi I dari Dinas Pendidikan Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatra Utara, Efrida Yanti Pakpahan, memaparkan strategi penguatan Wajib Belajar 13 Tahun. Ia menyampaikan perlunya penanganan Anak Tidak Sekolah (ATS) berbasis pendataan akurat, penyusunan regulasi turunan Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2026 Tentang Pencegahan dan Penanganan ATS, diseminasi pentingnya pendidikan prasekolah hingga tingkat masyarakat dengan melibatkan tokoh adat dan agama, pemenuhan hak pendidikan anak disabilitas melalui pendidikan inklusif, serta pemerataan guru berkualitas termasuk di jenjang PAUD.

Selanjutnya, Perwakilan Komisi II, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pasaman, Sumatra Barat, Muslim, menyampaikan rekomendasi terkait pembangunan dan revitalisasi satuan pendidikan. Ia menekankan perlunya mekanisme verifikasi dan validasi (verval) Dapodik yang melibatkan satuan pendidikan dan dinas pendidikan, optimalisasi linimasa perencanaan revitalisasi, evaluasi struktur konsultan dan pengawas, serta penguatan peran inspektorat pusat dan daerah dalam monitoring dan evaluasi.

Tak hanya perwakilan Komisi I dan Komisi II, paparan juga dilanjutkan perwakilan Komisi III yakni Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Banyuasin, Sumatra Selatan, Adi Candra, menyampaikan penguatan program digitalisasi pembelajaran melalui perencanaan berbasis data, integrasi kebijakan pusat dan daerah untuk kesiapan infrastruktur dan keamanan perangkat, pengembangan konten digital yang relevan dan inklusif, serta pelatihan dan pendampingan berkelanjutan bagi pendidik dan tenaga kependidikan.

Selain itu, Pengawas Ahli Madya Dinas Pendidikan Kabupaten Mojokerto, Jawa Tengah, Rodiyah, sebagai Perwakilan Komisi IV juga memaparkan rekomendasi evaluasi dan tindak lanjut Tes Kemampuan Akademik (TKA). Ia menyebutkan pentingnya analisis rinci capaian sekolah dan wilayah melalui laman resmi Kemendikdasmen, perluasan mata uji TKA untuk SD dan SMP, pemetaan kesiapan sarana prasarana oleh pemerintah daerah, serta pendampingan akademik bagi guru.

Komisi V yang diwakili Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sampang, Jawa Timur, Nor Alam, turut menyoroti isu Data Pokok Pendidikan yang di dalamnya meliputi pemutakhiran data, SDM, dan infrastruktur. Rekomendasinya meliputi peningkatan koordinasi dengan Kementerian Agama untuk rekonsiliasi data, penguatan kapasitas operator Dapodik termasuk kajian insentif, serta dukungan infrastruktur terutama di daerah 3T.

Perwakilan Komisi VI, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Metro, Lampung, Agus Muhammad Septiana, menyampaikan penguatan pendidikan karakter dan manajemen talenta melalui optimalisasi Gerakan 7 Kebiasaan Anak Indonesia Hebat (G7K), percepatan budaya sekolah aman dan nyaman melalui sosialisasi regulasi dan peningkatan kapasitas, serta implementasi Permendikdasmen Nomor 25 Tahun 2025 tentang manajemen talenta murid melalui pemetaan minat bakat dan kebijakan talenta guru.

Dari Komisi VII, Sekretaris Jenderal DPP Asosiasi Kepala Sekolah Indonesia (AKSI), Toto Suharya, menyampaikan rekomendasi tata kelola guru dan tenaga kependidikan. Ia menekankan pemenuhan dan distribusi guru yang lebih fleksibel, peningkatan kesejahteraan dan perlindungan guru, pemenuhan kepala sekolah dan pengawas definitif, serta dukungan tenaga kependidikan untuk administrasi sekolah.

Sementara itu, Perwakilan Komisi VIII, Koordinator BP3OKP RI Provinsi Papua, Albert Yoku, memaparkan penguatan kedaulatan Bahasa Indonesia dan revitalisasi bahasa daerah. Rekomendasi mencakup menjadikan kedaulatan Bahasa Indonesia sebagai indikator kinerja daerah, peningkatan kolaborasi literasi, penguatan bahasa daerah berbasis teknologi dan keluarga, serta optimalisasi program Bahasa Indonesia bagi Penutur Asing (BIPA).

Terakhir, hasil disampaikan oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kalimantan Selatan, Muhammad Anhar, Perwakilan Komisi IX, mengutarakan rekomendasi terkait Pembelajaran Mendalam, koding, kecerdasan artifisial, dan bimbingan konseling (BK). Ia mendorong pelatihan yang lebih ringkas dan kontekstual melalui KKG dan MGMP, penguatan materi koding dan AI yang aplikatif termasuk pendekatan tanpa perangkat, peningkatan kompetensi numerasi, serta penguatan kapasitas guru BK dalam menangani isu kesehatan mental murid.

Monitorday.com – Pemerintah terus memperkuat pemerataan akses pendidikan dan penguatan Wajib Belajar 13 Tahun, salah satunya melalui Program Indonesia Pintar (PIP) sebagai instrumen dukungan bagi peserta didik dari keluarga kurang mampu. Komitmen tersebut ditegaskan oleh Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen), Abdul Mu’ti, dalam Konsolidasi Nasional Pendidikan Dasar dan Menengah Tahun 2026 di Depok, Senin (9/2).

“Khusus untuk penguatan belajar, Wajib Belajar 13 Tahun, kami secara bertahap akan berusaha membangun minimal satu TK untuk satu desa. Dalam rangka memperkuat itu, mulai tahun 2026, akan disalurkan bantuan Program Indonesia Pintar (PIP) untuk murid TK sebanyak 450 ribu per tahun, dengan sasaran 888 ribu murid TK di seluruh Indonesia,” ujar Menteri Mu’ti.

Kebijakan tersebut menjadi landasan penguatan pemanfaatan PIP di daerah, khususnya dalam mendukung pemerataan akses pendidikan sejak usia dini. Di berbagai wilayah, PIP telah dirasakan manfaatnya secara langsung oleh satuan pendidikan, guru, dan peserta didik dalam mendorong keberlanjutan sekolah serta meningkatkan partisipasi belajar anak-anak dari keluarga kurang mampu.

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Indramayu, Caridin, menjelaskan bahwa pengawalan PIP dilakukan melalui koordinasi lintas pemerintahan hingga ke tingkat desa.

“Dalam mengawal PIP di Kabupaten Indramayu, kami selalu berkoordinasi dan berkolaborasi dengan pemerintah daerah, pemerintah desa, dan pemerintah kecamatan. Bahkan laporan dari masyarakat agar masyarakat yang berhak benar-benar menerima bantuan,” ujar Caridin.

Ia menambahkan bahwa pihaknya secara aktif menindaklanjuti laporan masyarakat terkait calon penerima manfaat PIP. Menurutnya, PIP memberikan dampak nyata bagi keluarga yang mengalami keterbatasan ekonomi dalam menyekolahkan anak. “Kami sering menerima laporan dari masyarakat, lalu kami menurunkan guru dan operator sekolah untuk mendeteksi kelayakan penerima PIP berdasarkan data desa. Dengan adanya PIP, kebutuhan sekolah dapat terbantu sehingga keberlanjutan pendidikan anak tetap terjaga,” ungkapnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tasikmalaya, Wandi Herpiandi, menyampaikan bahwa daerahnya masih menghadapi tantangan pada indikator rata-rata lama sekolah. Untuk itu, pemanfaatan PIP diperkuat melalui peran aktif kepala sekolah dan guru dalam mendampingi orang tua penerima manfaat. “Setiap menjelang pencairan PIP, orang tua dikumpulkan oleh sekolah dan diberikan pemahaman bahwa dana PIP adalah dana anak untuk kebutuhan belajar, bukan untuk keperluan lain,” ungkapnya.

Ke depan, Wande berharap cakupan penerima PIP dapat terus diperluas melalui pemutakhiran dan validasi data yang berkelanjutan. Dengan demikian, rata-rata lama sekolah di Kabupaten Tasikmalaya diharapkan dapat meningkat.

Praktik pendampingan juga dilakukan di wilayah dengan tantangan geografis seperti Kabupaten Kayong Utara, Kalimantan Barat. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kayong Utara, Jumadi Gading, menyampaikan bahwa pengawalan PIP dilakukan secara kolaboratif dengan melibatkan kepala sekolah, inspektorat, dan pemantau pendidikan.

“Kami mengumpulkan seluruh kepala sekolah penerima PIP dan melakukan pendampingan agar penetapan penerima benar-benar tepat sasaran,” ujarnya.

Menurut Jumadi, bantuan PIP dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan belajar siswa yang belum terfasilitasi, seperti sepatu, tas, dan alat tulis. “Ketika kebutuhan sekolah terpenuhi, anak-anak tidak lagi merasa minder. Kepercayaan diri dan semangat belajar mereka pun meningkat,” tambahnya.

Dari sisi satuan pendidikan, Kepala SMA Swasta Mitra Inalum, Sumatera Utara menilai PIP sebagai program strategis dalam mencegah angka putus sekolah, khususnya di wilayah pesisir.

“PIP bukan sekadar bantuan finansial, tetapi mampu mengubah paradigma berpikir siswa. Anak-anak yang sebelumnya menganggap sekolah bukan prioritas kini kembali termotivasi untuk melanjutkan pendidikan,” jelas Mardimpu.

Ia menambahkan bahwa kehadiran PIP berdampak pada meningkatnya kehadiran dan rasa percaya diri siswa. “Dengan PIP, anak-anak merasa setara dengan teman-temannya,” ujarnya.

Menurutnya, keberhasilan pemanfaatan PIP tidak lepas dari sinergi berbagai pihak, termasuk Kemendikdasmen. “Kolaborasi antara sekolah, orang tua, dan pemerintah membuat pemanfaatan PIP berjalan transparan dan akuntabel,” pungkasnya.

Monitorday.com– Nilai tukar rupiah menguat dan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) melonjak hampir 2 persen pada perdagangan Rabu (11/2/2026), di tengah tekanan yang dialami dolar Amerika Serikat (AS). Penguatan ini terjadi seiring meningkatnya ekspektasi pasar terhadap kemungkinan penurunan suku bunga global serta optimisme terhadap kondisi ekonomi domestik.

Pada perdagangan spot Rabu (11/2), rupiah menguat Rp25 atau 0,15 persen ke posisi Rp16.786 per dolar AS. Namun, kurs referensi Jakarta Interbank Spot Dollar Rate (Jisdor) justru tercatat melemah Rp18 atau 0,11 persen menjadi Rp16.781 per dolar AS. Pergerakan ini mencerminkan dinamika pasar valas yang masih dipengaruhi sentimen eksternal, terutama arah kebijakan moneter Amerika Serikat.

Deputi Gubernur Bank Indonesia, Destry Damayanti, menyampaikan bahwa masih terdapat ruang bagi penurunan suku bunga acuan. Menurutnya, pelonggaran suku bunga dapat dilakukan jika inflasi tetap rendah, stabilitas ekonomi domestik terjaga, dan nilai tukar rupiah semakin terkendali. Pernyataan ini memperkuat keyakinan pasar bahwa kebijakan moneter nasional akan tetap akomodatif guna menjaga momentum pertumbuhan.

Secara regional, mayoritas mata uang Asia juga menguat terhadap dolar AS. Yen Jepang memimpin penguatan sebesar 0,75 persen, disusul won Korea 0,56 persen dan baht Thailand 0,49 persen. Dolar Taiwan dan peso Filipina masing-masing naik 0,40 persen, sementara dolar Singapura dan ringgit Malaysia menguat 0,20 persen. Hanya rupee India yang tercatat melemah 0,17 persen. Di sisi global, indeks dolar AS turun 0,21 persen ke level 96,59 dan melemah untuk hari keempat berturut-turut.

Tekanan terhadap dolar AS dipicu meningkatnya ekspektasi investor global terhadap potensi penurunan suku bunga Federal Reserve. Kekhawatiran menjelang rilis data penggajian AS serta data inflasi yang akan diumumkan dalam pekan ini membuat pelaku pasar mengurangi eksposur terhadap dolar. Kondisi ini menjadi faktor utama yang mendorong penguatan mata uang emerging markets, termasuk rupiah.

Di pasar saham, IHSG ditutup melonjak 159,23 poin atau 1,96 persen ke level 8.290,9. Aktivitas perdagangan tercatat ramai dengan nilai transaksi mencapai Rp29,7 triliun. Sebanyak 570 saham menguat, 168 saham melemah, dan 220 saham stagnan. Volume perdagangan mencapai 58,1 miliar saham dengan frekuensi 3,31 juta kali transaksi.

Mayoritas sektor mencatat penguatan, dengan sektor energi memimpin kenaikan sebesar 5,95 persen, diikuti barang konsumen primer 5,34 persen dan perindustrian 3,92 persen. Satu-satunya sektor yang melemah adalah sektor keuangan sebesar 0,49 persen. Sejumlah saham seperti PIPA hingga IFSH bahkan melesat antara 25 hingga 34 persen.

Menurut Pilarmas Investindo Sekuritas, penguatan IHSG ditopang oleh berlanjutnya pertemuan regulator pasar modal dengan MSCI serta kenaikan saham emiten konglomerasi. Dari sisi makroekonomi, Wakil Menteri Keuangan menyatakan optimisme bahwa pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) kuartal I-2026 berpotensi melampaui capaian kuartal IV-2025 sebesar 5,39 persen. Kombinasi sentimen global dan domestik inilah yang mendorong pasar keuangan Indonesia bergerak positif pada hari ini.

Monitorday.com – Halmahera Utara kembali menorehkan babak baru dalam sejarah pembangunannya. Bupati Halmahera Utara, Dr. Piet Hein Babua, M.Si., bersama Wakil Bupati Dr. Kasman Hi Ahmad, S.Ag., M.Pd., resmi menghadirkan layanan transportasi udara melalui pesawat Susi Air sebagai bagian dari transformasi besar daerah kepulauan tersebut.

Kehadiran pesawat Susi Air yang mendarat di Bumi Hibualamo bukan sekadar seremoni penerbangan perdana. Ia menjadi simbol keberanian, visi, dan komitmen dua pemimpin Halut dalam membuka isolasi wilayah serta mempercepat konektivitas antar daerah. Di tengah hamparan langit biru Maluku Utara, baling-baling pesawat itu seakan mengabarkan bahwa Halmahera Utara sedang bergerak menuju era baru.

Bupati Dr. Piet Hein Babua menyatakan bahwa penyediaan transportasi udara merupakan langkah strategis dalam mendorong percepatan pembangunan. Menurutnya, wilayah kepulauan seperti Halmahera Utara membutuhkan akses cepat dan efisien untuk menunjang pelayanan publik, distribusi logistik, serta pertumbuhan ekonomi.

“Transportasi udara adalah jawaban atas tantangan geografis yang selama ini menjadi hambatan. Dengan konektivitas yang terbuka, Halmahera Utara dapat berkembang lebih cepat dan kompetitif,” ujarnya.

Wakil Bupati Dr. Kasman Hi Ahmad menegaskan bahwa langkah ini merupakan bagian dari implementasi Program SETARA yang menjadi visi pembangunan daerah. Program tersebut menitikberatkan pada pembangunan yang merata, adil, dan menyentuh seluruh lapisan masyarakat. Kehadiran Susi Air dinilai sebagai instrumen nyata untuk mempercepat akses pendidikan, kesehatan, hingga penguatan sektor pariwisata.

Dampak paling terasa diprediksi akan muncul pada sektor pariwisata. Halmahera Utara dikenal memiliki panorama alam yang memukau pantai eksotis, pulau-pulau kecil yang memesona, kekayaan bawah laut, serta budaya Hibualamo yang unik. Dengan hadirnya penerbangan Susi Air, wisatawan domestik maupun mancanegara kini memiliki akses yang lebih mudah dan cepat untuk menikmati keindahan tersebut.

Para pelaku usaha wisata menyambut baik kebijakan ini. Mereka optimistis kunjungan wisatawan akan meningkat signifikan. Efek berganda diperkirakan akan dirasakan oleh hotel, homestay, restoran, transportasi lokal, hingga pelaku ekonomi kreatif. Halmahera Utara pun semakin terbuka sebagai destinasi unggulan di kawasan timur Indonesia.

Selain pariwisata, layanan penerbangan ini juga berperan penting dalam situasi darurat. Distribusi kebutuhan pokok, pengiriman tenaga medis, hingga evakuasi dalam kondisi bencana dapat dilakukan lebih cepat. Transportasi udara menjadi jembatan harapan bagi masyarakat yang selama ini harus menempuh perjalanan panjang melalui jalur laut dan darat.

Banyak kalangan menilai duet kepemimpinan Dr. Piet Hein Babua dan Dr. Kasman Hi Ahmad sebagai kombinasi visi dan aksi yang kuat. Kedua tokoh Halut ini dinilai tidak hanya menghadirkan gagasan besar, tetapi juga mampu merealisasikannya dalam kebijakan konkret yang berdampak langsung bagi masyarakat.

Deru mesin Susi Air yang kini mengudara di atas Halmahera Utara bukan sekadar suara penerbangan. Ia adalah tanda perubahan—bahwa daerah ini sedang melompat lebih jauh, membuka diri bagi dunia, dan menegaskan komitmennya untuk mewujudkan pembangunan yang setara, berdaya saing, dan berkelanjutan.

Monitorday.Com – Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin menegaskan bahwa 120 ribu pasien penyakit katastropik yang sebelumnya tercatat sebagai Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JK) dan terdampak pemutakhiran data, tetap akan memperoleh layanan dan penanganan medis.

Dalam rapat kerja bersama DPR di Jakarta, Rabu, Budi menyampaikan bahwa Kementerian Kesehatan telah mengirimkan surat kepada sejumlah rumah sakit agar tetap melayani para pasien tersebut tanpa jeda. Ia menjelaskan, di antara pasien yang kepesertaannya sempat dinonaktifkan terdapat penderita yang membutuhkan cuci darah rutin, terapi obat untuk stroke dan penyakit jantung, kemoterapi, hingga transfusi darah bagi pengidap talasemia. Karena itu, menurutnya, layanan medis tidak boleh terhenti demi mencegah risiko fatal.

“Kami di Kementerian Kesehatan saya rasa sama seperti Komisi IX, fokus kita, kita tidak mau layanan kesehatan terutama bagi masyarakat kita yang berisiko ini berhenti sehari pun ya. Sehari pun,” kata Budi.

Ia menerangkan, status nonaktif terjadi akibat perubahan dalam Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN). Sejumlah peserta terdorong ke kelompok desil 6–10 yang dikategorikan lebih mampu, sehingga kepesertaan PBI mereka dihentikan.

Untuk memastikan keberlanjutan layanan, Kementerian Kesehatan juga telah berkoordinasi dengan Kementerian Sosial agar segera menerbitkan Surat Keputusan (SK) sebagai dasar pembayaran klaim rumah sakit.

“Nah, 120 ribu pasien-pasien (penyakit) katastropik ini sudah disetujui oleh pemerintah dan DPR akan segera direaktivasi kembali PBI-nya melalui SK Kementerian Sosial,” katanya.

Selama masa reaktivasi tiga bulan tersebut, Budi menyebut BPJS Kesehatan, Badan Pusat Statistik (BPS), Kementerian Sosial, dan pemerintah daerah akan memperbaiki data 11 juta peserta PBI JK yang saat ini nonaktif.

“Karena total yang berpindah itu ada 11 juta. Yang pindah dari PBI menjadi tidak PBI. Supaya desil-desil yang tinggi ini jangan masuk ke sana. Karena masih ada lagi desil 1 sampai 5 yang belum bisa masuk ke PBI. Nah itu kita akan rapikan,” katanya.

Ia mengingatkan, kuota PBI JK sebenarnya mencapai 96,8 juta orang. Namun masih ditemukan 1.824 orang pada desil 10—kelompok ekonomi tertinggi—yang tercatat sebagai peserta PBI JK.

“Sambil itu ada waktu 3 bulan kita review kembali. Sehingga kita bisa menghimbau teman-teman yang masuk di PBI tapi sebenarnya desilnya desil 10 kita akan jelaskan. ‘Yuk teman-teman, Bapak kan bisa lah keluarin 42 ribu sebulan. Supaya porsinya itu bisa diisi dengan orang-orang yang benar tidak mampu,” katanya.

Terkait kebutuhan anggaran, Budi menjelaskan bahwa iuran sebesar Rp42 ribu per orang untuk sekitar 120 ribu peserta membutuhkan dana sekitar Rp5 miliar per bulan, atau kurang lebih Rp15 miliar untuk tiga bulan. Ia menilai angka tersebut relatif kecil dibandingkan risiko kematian yang dapat terjadi apabila pasien penyakit katastropik terlambat memperoleh penanganan, bahkan hanya dalam hitungan minggu.

Monitorday.com – Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya menegaskan arah baru pembangunan berbasis agromaritim dalam Seminar Pembangunan Agromaritim yang digelar di Aula Lantai 3 Setda, Rabu (11/2). Seminar menghadirkan pakar kelautan dan perikanan nasional, Prof Rokhmin Dahuri, yang memaparkan strategi transformasi ekonomi daerah menuju kesejahteraan berkelanjutan.

Dalam forum tersebut, Prof Rokhmin menekankan bahwa kekuatan Aceh Jaya terletak pada sektor pertanian, kelautan, perikanan, perkebunan, dan kehutanan. Dengan garis pantai sepanjang 221,95 kilometer dan 34 pulau, Aceh Jaya memiliki fondasi kuat untuk mengembangkan ekonomi biru (blue economy) yang ramah lingkungan dan bernilai tambah tinggi.

“Transformasi ekonomi harus bergerak dari berbasis bahan mentah menuju inovasi dan industri hilir. Tanpa hilirisasi, kita akan terus berada pada ekonomi berpendapatan rendah,” tegas Prof Rokhmin.

Data 2024 menunjukkan sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan menyumbang 33,04 persen terhadap PDRB Aceh Jaya yang mencapai Rp3,6 triliun. Pertumbuhan ekonomi daerah tercatat 3,83 persen, relatif stabil dalam tiga tahun terakhir. Produksi padi melonjak menjadi 94.739 ton, sementara kelapa sawit tetap menjadi komoditas perkebunan unggulan dengan produksi 130.982 ton.

Di sektor perikanan tangkap, potensi wilayah perairan yang masuk WPP 572 mencapai 1,22 juta ton per tahun. Namun tingkat pemanfaatannya masih sekitar 26 persen, membuka ruang besar bagi peningkatan produksi dan investasi. Sementara itu, potensi budidaya perikanan seluas 7.176 hektare baru dimanfaatkan 1,65 persen hingga 2024.

Prof Rokhmin juga menyoroti pentingnya peningkatan kualitas sumber daya manusia. Saat ini, lebih dari 54 persen tenaga kerja Aceh Jaya berpendidikan maksimal SMP. Kondisi ini dinilai menjadi tantangan dalam mendorong produktivitas dan inovasi.

Tingkat kemiskinan Aceh Jaya pada 2025 tercatat 10,37 persen, lebih baik dibanding rata-rata Provinsi Aceh. Namun, mayoritas pekerja masih berada di sektor informal, mencapai 63,73 persen. Pemerintah daerah didorong untuk memperkuat industrialisasi berbasis komoditas lokal guna memperluas lapangan kerja formal.

Seminar ini juga menekankan kolaborasi pentahelix antara pemerintah, akademisi, pelaku usaha, komunitas, dan media. Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya menyatakan komitmennya menjadikan agromaritim sebagai mesin pertumbuhan baru menuju daerah yang maju, mandiri, dan berdaya saing tinggi.

Monitorday.com – Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas), Mohammad Syafii, menerima kunjungan akademisi dan jurnalis dalam sebuah forum dialog yang membahas riset kebencanaan dan penguatan sistem pencarian serta pertolongan di Indonesia. Pertemuan ini tidak sekadar menjadi ajang silaturahmi kelembagaan, tetapi juga ruang strategis untuk memperkuat kolaborasi antara negara, dunia akademik, dan media dalam membangun sistem respons bencana yang lebih tangguh, cepat, dan berbasis pengetahuan.

Dalam pertemuan tersebut, Mohammad Syafii menegaskan bahwa Basarnas tidak dapat bekerja sendiri. Kompleksitas medan, dinamika cuaca, serta keterbatasan waktu dalam operasi pencarian dan pertolongan menuntut koordinasi yang solid lintas sektor. Salah satu contoh yang membanggakan adalah keberhasilan operasi penanganan kecelakaan pesawat ATR milik Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) yang terjadi belum lama ini. Operasi tersebut menjadi bukti nyata kapasitas dan profesionalisme Basarnas dalam merespons situasi darurat dengan cepat dan terukur.

Syafii menekankan bahwa keberhasilan tersebut merupakan hasil sinergi kuat antara Basarnas dengan TNI, POLRI, pemerintah daerah, relawan, serta unsur masyarakat lainnya. Setiap elemen memiliki peran penting: TNI dengan dukungan alutsista dan personel lapangan, POLRI dalam pengamanan dan identifikasi, pemerintah daerah dalam koordinasi wilayah, serta masyarakat dan relawan yang membantu pencarian di titik-titik krusial. Kolaborasi ini menunjukkan bahwa penanganan bencana adalah kerja kolektif, bukan kerja sektoral.

Lebih jauh, Syafii mengapresiasi peran akademisi dalam mengembangkan penelitian berbasis data dan teknologi kebencanaan. Ia membuka ruang kerja sama riset untuk meningkatkan sistem peringatan dini, pemetaan risiko, hingga pengembangan metode pencarian berbasis teknologi terkini seperti drone, artificial intelligence, dan sistem navigasi terpadu. “Ilmu pengetahuan harus hadir dalam setiap operasi kemanusiaan. Data dan riset akan membuat keputusan di lapangan semakin presisi,” ujarnya.

Kehadiran jurnalis dalam forum tersebut juga dinilai strategis. Media memiliki peran penting dalam menyampaikan informasi yang akurat kepada publik, mencegah disinformasi, serta membangun literasi kebencanaan di masyarakat. Transparansi informasi, menurut Syafii, merupakan bagian dari akuntabilitas lembaga sekaligus wujud kepercayaan publik terhadap negara dalam situasi krisis.

Pertemuan ini merefleksikan paradigma baru dalam tata kelola kebencanaan nasional: berbasis kolaborasi, riset, dan komunikasi publik yang efektif. Basarnas tidak hanya diposisikan sebagai institusi respons darurat, tetapi juga sebagai simpul koordinasi kemanusiaan yang mengintegrasikan kekuatan negara dan masyarakat.

Dengan pengalaman operasi seperti penanganan kecelakaan pesawat ATR KKP, Basarnas menunjukkan bahwa profesionalisme dan sinergi adalah kunci keberhasilan. Ke depan, penguatan jejaring akademik dan media diharapkan semakin memperkokoh sistem pencarian dan pertolongan Indonesia, sehingga setiap nyawa yang terancam dapat diselamatkan dengan lebih cepat, tepat, dan bermartabat.

Monitorday.com – Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti dengan tegas menyatakan bahwa hasil Tes Kemampuan Akademik (TKA) tidak akan digunakan sebagai alat pemeringkatan sekolah secara nasional. Pernyataan penting ini disampaikan pada Pembukaan Konsolidasi Nasional Pendidikan Dasar dan Menengah 2026 di Gedung PPSDM Kemendikdasmen, Kota Depok, Jawa Barat, Senin (9/2/2026). Mu’ti menekankan bahwa fokus utama TKA adalah sebagai instrumen perbaikan mutu pendidikan, bukan sebagai ajang kompetisi antar lembaga.

Mu’ti lebih lanjut menjelaskan bahwa tujuan hakiki dari TKA adalah untuk menjadi bahan refleksi dan perbaikan proses pembelajaran di satuan pendidikan. “Hasil TKA ini tidak diharapkan berujung pada skor, apalagi ranking, namun menjadi bahan refleksi dan perbaikan proses pembelajaran,” ujarnya. Penegasan ini mengindikasikan pergeseran paradigma dari sekadar pengukuran kinerja menjadi pendorong peningkatan kualitas pendidikan yang berkelanjutan di seluruh tingkatan.

Khusus untuk jenjang SMA/SMK sederajat, TKA diharapkan dapat memperkuat objektivitas dan standarisasi penilaian prestasi akademik untuk jalur Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP) dalam penerimaan mahasiswa baru di Perguruan Tinggi Negeri (PTN). Meskipun demikian, Mendikdasmen Mu’ti menegaskan bahwa hasil TKA tidak akan menggantikan peran rapor dan prestasi siswa lainnya. Ia juga menambahkan bahwa siswa yang tidak mengikuti atau tidak memiliki nilai TKA tetap memiliki peluang luas untuk masuk PTN melalui jalur seleksi nasional berdasarkan tes maupun jalur mandiri.

Sementara itu, pada jenjang SD hingga SMP, hasil TKA akan dimanfaatkan sebagai bahan untuk peningkatan dan pemetaan mutu pendidikan di daerah. Selain itu, TKA juga akan menjadi instrumen penilaian jalur prestasi pada Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) 2026. Nilai TKA akan menjadi salah satu aspek penilaian dalam jalur prestasi tersebut, namun tidak akan meniadakan nilai rapor dan prestasi non-akademik lainnya yang telah dicapai oleh murid.

Dengan demikian, Mendikdasmen Abdul Mu’ti memastikan bahwa TKA adalah bagian integral dari upaya penyempurnaan sistem pendidikan nasional yang bertujuan untuk peningkatan dan pemetaan mutu secara menyeluruh. Ini bukan semata-mata alat untuk menciptakan peringkat atau kompetisi antar sekolah, melainkan sebuah sarana untuk mendukung pendidikan yang lebih baik dan proses penilaian yang lebih komprehensif bagi seluruh peserta didik di Indonesia.

Monitorday.com – Presiden terpilih Prabowo Subianto baru-baru ini menggelar pertemuan penting dengan lima pengusaha nasional terkemuka di kediamannya di Hambalang, Bogor, pada Selasa (10/2) malam. Pertemuan yang berlangsung lebih dari 4,5 jam ini menjadi forum diskusi strategis mengenai percepatan pembangunan ekonomi nasional. Para konglomerat yang hadir antara lain Prajogo Pangestu dari Barito Pacific Group, Anthony Salim dari Salim Group, Franky Widjaja dari Sinar Mas Group, Boy Thohir dari Adaro Energy, serta Sugianto Kusuma atau Aguan dari Agung Sedayu Group.

Dalam pertemuan yang berlangsung dari pukul 19.00 hingga sekitar 23.30 WIB tersebut, Prabowo menekankan pentingnya semangat “Indonesia Incorporated”. Konsep ini menggarisbawahi kolaborasi erat antara pemerintah, dunia usaha, dan seluruh pemangku kepentingan. Tujuannya adalah untuk memperkuat daya saing nasional serta mempercepat roda pembangunan ekonomi di berbagai sektor.

Prabowo mengutarakan harapannya agar para pengusaha dapat bersinergi dengan berbagai sektor untuk mencapai tujuan pembangunan. Penekanan pada kolaborasi ini dianggap krusial demi menciptakan ekosistem bisnis yang lebih kuat dan berkelanjutan, serta mampu memberikan dampak positif yang signifikan bagi kemajuan bangsa secara menyeluruh.

Para pengusaha yang hadir menyambut baik dan menyatakan komitmen solid mereka untuk mendukung visi dan misi pemerintah. Mereka berkomitmen penuh terhadap program-program strategis seperti pemenuhan makan bergizi, peningkatan akses pendidikan tinggi, pelayanan kesehatan, penyediaan rumah subsidi, pengembangan koperasi dan kampung nelayan, hingga kedaulatan pangan dan energi, yang merupakan pilar penting dalam agenda pembangunan nasional.

Lebih lanjut, Prabowo secara khusus mengajak para pengusaha untuk bersama-sama menciptakan lapangan pekerjaan. Fokus utama adalah di sektor riil, guna mendorong pengembangan industri dalam negeri serta penguatan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Inisiatif ini diharapkan dapat membuka lebih banyak peluang kerja dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif serta merata di seluruh lapisan masyarakat.

Monitorday.com – Pemerintah Indonesia tengah mempersiapkan rencana pengiriman sekitar 8.000 anggota pasukan perdamaian ke Jalur Gaza, Palestina. Hal ini ditegaskan oleh Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi, yang menyatakan bahwa pembahasan mendalam mengenai komitmen ini sedang berlangsung. Prasetyo Hadi mengkonfirmasi potensi jumlah pasukan tersebut kepada wartawan seusai jumpa pers di Stasiun Gambir pada Selasa, 10 Februari 2026.

Mensesneg Prasetyo Hadi, yang akrab disapa Pras, menambahkan bahwa pasukan dari Indonesia nantinya akan bergabung dengan kontingen perdamaian dari negara-negara lain. Meski demikian, detail mengenai lokasi penempatan spesifik pasukan Indonesia belum dapat disampaikan. “Kita baru mempersiapkan diri saja kalau sewaktu-waktu sudah dicapai kesepakatan dan kita harus mengirim pasukan perdamaian tentu itu sebagai sebuah komitmen itu akan kita lakukan,” jelas Pras.

Langkah ini merupakan bagian integral dari komitmen Indonesia untuk mengakui dan memperjuangkan kemerdekaan Palestina. Pras juga menyoroti peran strategis Indonesia dalam Board of Peace (BOP), sebuah wadah yang melibatkan beberapa negara untuk upaya perdamaian di kawasan. Keanggotaan Indonesia dalam BOP ini menegaskan dukungan kuat terhadap Palestina dan komitmennya terhadap perdamaian global.

Pras melanjutkan bahwa Indonesia, bersama dengan tujuh negara muslim lainnya, telah memutuskan untuk bergabung dalam BOP dengan tujuan utama membantu masyarakat di Gaza. Harapan besar ditumpukan pada upaya ini untuk meminimalisasi konflik yang berkepanjangan dan penderitaan yang dialami warga Palestina. Inisiatif ini adalah manifestasi nyata dari solidaritas kemanusiaan Indonesia serta upaya berkelanjutan untuk mencapai perdamaian yang berkelanjutan di Timur Tengah.