Monitorday.com – Perdana Menteri Italia Giorgia Meloni mengatakan pemerintahannya tengah menyiapkan kebijakan untuk membatasi jumlah siswa asing di sekolah serta melarang penggunaan burqa dan hijab di lingkungan pendidikan.

Meloni menyampaikan rencana tersebut saat menghadiri Fenix, festival pemuda nasional yang digelar organisasi kepemudaan dari partainya, Brothers of Italy (FdI), Minggu (20/9).

“Anak-anak Italia tidak boleh merasa seperti kelompok minoritas di dalam kelas,” kata Meloni, seperti dilaporkan Kantor Berita ANSA.

Menurut Meloni, pemerintah tidak dapat membiarkan siswa Italia merasa menjadi minoritas di ruang kelas mereka sendiri.

“Sungguh tidak masuk akal jika ruang kelas Italia, anak-anak Italia merasa terpojok karena mereka menjadi kelompok minoritas. Hal itu tidak bisa dibiarkan,” ujarnya.

Selain membatasi jumlah siswa asing, Meloni mengatakan pemerintah akan melarang penggunaan burqa dan hijab di sekolah.

Pemerintah juga berencana mewajibkan orang tua siswa asing yang mengalami kesulitan beradaptasi dengan sistem pendidikan Italia untuk mempelajari bahasa Italia.

Meloni mengatakan paket kebijakan tersebut diperkirakan segera diajukan kepada Dewan Menteri untuk dibahas lebih lanjut.

Monitorday.com – Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Wamendiktisaintek) Stella Christie menilai perkembangan kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI) bisa menjadi momentum bagi Indonesia untuk mengubah posisi strategisnya, mulai dari penguasaan data, energi, infrastruktur, hingga talenta.

Menurut Stella, Indonesia memiliki modal untuk mengambil peran lebih besar dalam ekosistem AI global. Modal itu mencakup infrastruktur, kebijakan, talenta, serta potensi energi terbarukan yang besar.

“Indonesia punya peluang besar, kita punya infrastruktur, kebijakan, dan talenta. Indonesia memiliki energi terbarukan yang luar biasa besar. Kita bisa menang dan maju kalau kita memikirkannya bersama,” kata Stella dalam keterangannya di Jakarta, Senin.

Stella mengatakan perkembangan AI yang berlangsung secara eksponensial berpotensi membawa perubahan besar. Karena itu, AI tidak cukup dipahami sebatas kemajuan teknologi, tetapi juga dari dampaknya terhadap cara manusia bekerja, mengambil keputusan, dan membangun kepercayaan.

Ia menyebut ekosistem AI bertumpu pada tiga komponen utama, yakni computing power, data, dan algoritma. Indonesia, menurut Stella, perlu menentukan ruang strategis yang dapat dikembangkan berdasarkan kekuatan nasional.

Stella melihat jumlah penduduk Indonesia yang besar sebagai salah satu keunggulan dari sisi data. Populasi besar menghasilkan sumber data yang luas, yang menjadi komponen penting dalam pengembangan AI.

Namun, potensi tersebut harus dibarengi pengelolaan dan perlindungan data yang lebih kuat, baik di tingkat negara, institusi, perusahaan, maupun individu.

“Potensi tersebut perlu diiringi dengan pengelolaan dan perlindungan data yang lebih baik, baik pada tingkat negara, institusi, perusahaan, maupun individu,” ujarnya.

Selain data, Indonesia juga memiliki peluang memperkuat computing power melalui investasi pusat data. Kebutuhan data center diperkirakan terus meningkat seiring pesatnya pemanfaatan AI.

Pengembangan infrastruktur tersebut membutuhkan dukungan teknologi, kebijakan, pembiayaan, infrastruktur pendukung, dan talenta.

Stella juga menyoroti potensi energi terbarukan Indonesia yang dinilainya dapat menjadi kekuatan strategis dalam persaingan ekosistem AI.

Kebutuhan energi yang besar untuk menopang infrastruktur komputasi membuat penguasaan sumber energi menjadi semakin penting. Menurut Stella, kemampuan Indonesia memasok kebutuhan tersebut dapat memperkuat posisi tawar nasional.

“Kalau kita bisa menjadi supplier, maka kita punya posisi. Kita tidak hanya dikontrol oleh orang lain, tetapi kita punya sovereignty,” katanya.

Namun, kemajuan AI juga membawa tantangan di luar aspek infrastruktur. Stella mengingatkan perubahan teknologi turut memengaruhi kepercayaan dan hubungan manusia dengan teknologi.

Sebagai pakar psikologi kognitif, ia menekankan pentingnya kemampuan manusia memahami konteks, nilai, preferensi, serta konsekuensi ketika menggunakan AI, terutama ketika teknologi tersebut mulai menghasilkan informasi dan membantu mengambil keputusan.

Monitorday.com – Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman membidik pengembangan bioetanol sebagai sumber energi terbarukan untuk menghemat devisa hingga sekitar Rp500 triliun per tahun.

Amran mengatakan nilai ekonomi yang selama ini mengalir ke luar negeri dapat dipertahankan di dalam negeri jika kebutuhan biofuel dipenuhi dari produksi nasional.

“Karena yang terpenting adalah etanol diproduksi negara lain, itu nilainya energi, ya, biofuel, itu nilainya Rp500 triliun. Kalau Rp500 triliun ini berputar di petani Indonesia,” kata Amran seusai Rapat Koordinasi Percepatan Pengembangan Bioetanol bersama 44 bupati dari berbagai daerah sentra produksi di Jakarta, Senin.

Pemerintah akan mengembangkan bioetanol dengan memanfaatkan tiga komoditas utama pertanian, yakni tebu, singkong, dan jagung. Untuk menopang pasokan bahan baku, pemerintah menyiapkan lahan seluas 1 juta hingga 2 juta hektare.

Amran menyebut percepatan pengembangan kawasan bioetanol membutuhkan kolaborasi pemerintah pusat, pemerintah daerah, BUMN, dan swasta.

Sebanyak 44 bupati yang hadir dalam rapat koordinasi tersebut, kata dia, telah menyatakan dukungan awal dengan menyiapkan potensi wilayah, lahan, serta komoditas yang dapat memasok kebutuhan industri bioetanol.

Pemerintah akan memprioritaskan pemanfaatan lahan yang tersedia, termasuk lahan yang telah dilepaskan dan kawasan yang dinilai sesuai untuk pengembangan tanaman energi.

Di sisi industri, BUMN dan swasta akan dilibatkan melalui skema investasi untuk mempercepat pembangunan fasilitas pengolahan bioetanol.

“Anggarannya mungkin 30 persen dari BUMN, 70 persen dari swasta, dan pasti swasta mau, karena tanahnya disiapkan oleh negara, pasti berbondong-bondong,” ujar Amran.

Amran menempatkan pengembangan bioetanol sebagai langkah lanjutan setelah pemerintah mendorong penguatan sektor pangan dan protein. Menurut dia, potensi pertanian nasional dapat menjadi basis untuk memperkuat kemandirian energi.

“Intinya adalah bagaimana kita berdaulat energi, pangan, protein. Insya Allah, Indonesia menjadi negara besar, negara super power ke depan. Sekarang, pangan selesai, protein sudah selesai. Sekarang, etanol kita kejar,” kata Amran.

[domain capital]- Bursa Efek Indonesia (IDX) menyediakan kanal keterbukaan informasi sebagai bagian dari mekanisme transparansi pasar modal. Melalui kanal tersebut, perusahaan tercatat menyampaikan berbagai informasi kepada publik, mulai dari laporan keuangan berkala hingga aksi korporasi dan informasi material yang dapat memengaruhi keputusan investor.

Keterbukaan informasi merupakan instrumen penting dalam menjaga akuntabilitas emiten. Perusahaan tercatat memiliki kewajiban menyampaikan informasi tertentu kepada Bursa dan publik sesuai dengan ketentuan pasar modal. Informasi tersebut memungkinkan investor memperoleh gambaran mengenai kondisi dan perkembangan perusahaan secara lebih objektif.

Salah satu informasi yang paling banyak diperhatikan adalah laporan keuangan. Data pendapatan, laba rugi, aset, liabilitas, arus kas, hingga perubahan ekuitas dapat digunakan untuk menilai kesehatan fundamental perusahaan. Investor juga dapat membandingkan kinerja antarperiode untuk melihat apakah pertumbuhan perusahaan bersifat konsisten atau hanya terjadi karena faktor sementara.

Selain laporan keuangan, portal IDX menjadi sumber untuk memantau berbagai aksi korporasi dan informasi material. Perubahan kepemilikan, transaksi material, keputusan strategis, perubahan manajemen, hingga informasi lain yang berpotensi memengaruhi harga saham perlu diperhatikan karena dapat mengubah persepsi pasar terhadap prospek perusahaan.

Bagi investor, penggunaan sumber primer seperti IDX juga penting untuk memverifikasi rumor atau informasi yang beredar di pasar. Berita media, media sosial, maupun forum investor dapat menjadi sumber awal informasi, tetapi keputusan investasi sebaiknya dikonfirmasi kembali melalui dokumen resmi perusahaan dan Bursa.

Transparansi tersebut pada akhirnya mendukung prinsip fair disclosure, yaitu tersedianya informasi material bagi seluruh pelaku pasar secara lebih setara. Dengan akses terhadap informasi resmi, investor ritel maupun institusi memiliki dasar yang lebih kuat untuk melakukan analisis fundamental dan menilai risiko investasi.

Karena itu, keterbukaan informasi IDX sebaiknya tidak hanya dipandang sebagai dokumen administratif. Bagi investor, dokumen tersebut merupakan data primer untuk memahami bisnis, kinerja keuangan, risiko, dan strategi emiten. Membaca sumber resmi sebelum mengambil kesimpulan menjadi langkah penting agar keputusan investasi tidak semata-mata didasarkan pada sentimen atau rumor pasar.

Monitorday.com – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyatakan siap menindaklanjuti arahan Presiden Prabowo Subianto untuk mengembangkan teknologi pengolahan batu bara menjadi bahan bakar minyak.

Bahlil mengatakan, langkah tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah mengoptimalkan sumber energi dalam negeri sekaligus memperkuat ketahanan energi di tengah situasi geopolitik yang dinilai semakin tidak menentu.

“Kami sebagai Menteri ESDM akan menindaklanjuti setiap perintah dan arahan Bapak Presiden terkait dengan optimalisasi dalam rangka meningkatkan ketahanan energi dengan memakai sumber energi dalam negeri,” ujar Bahlil di sela-sela acara Donor Darah Ditjen Minerba di Jakarta, Senin.

Menurut Bahlil, salah satu potensi yang akan dioptimalkan adalah batu bara sebagai sumber energi alternatif. Perkembangan teknologi, kata dia, memungkinkan batu bara berkalori rendah diolah menjadi gas maupun minyak.

“Salah satu antaranya adalah energi alternatif dari batu bara. Sekarang teknologinya itu sudah canggih, di mana batu bara yang low calorie (kalori rendah) itu bisa menghasilkan gas maupun minyak,” kata Bahlil.

Pengolahan batu bara menjadi bahan bakar cair bukan teknologi baru. Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara Kementerian ESDM Tri Winarno menyebut teknologi coal to liquid pernah digunakan di Jerman Timur untuk mengubah batu bara menjadi minyak.

Produk minyak tersebut, menurut Tri, bahkan pernah dimanfaatkan sebagai bahan bakar kendaraan militer.

“Terus kemudian kita melihat Afrika Selatan. Dulu dia kena politik Apartheid, terus dilarang oleh negara-negara lain, maka dia mencairkan batu bara Sasol itu sampai sekarang. Kira-kira 300 ribu barel per hari. Jadi memang sudah ada kalau (mencairkan batu bara menjadi bensin) itu,” ujar Tri.

Meski teknologi tersebut telah diterapkan di sejumlah negara, pemerintah masih mengevaluasi teknologi yang akan digunakan serta potensi batu bara Indonesia untuk dikembangkan menjadi minyak.

“Nanti beberapa sedang dievaluasi lah,” kata Tri.

Arahan tersebut sebelumnya disampaikan Presiden Prabowo Subianto saat menghadiri resepsi kesyukuran 100 tahun Pondok Modern Darussalam Gontor di Ponorogo, Jawa Timur, Sabtu (19/9).

Prabowo menekankan pentingnya kemandirian pangan dan energi agar Indonesia dapat mengandalkan kekuatan dalam negeri dan mengurangi ketergantungan terhadap negara lain.

Dalam sambutannya, Prabowo menyebut pemerintah telah mengembangkan bahan bakar berbasis kelapa sawit dan selanjutnya akan mengembangkan bensin dari batu bara.

“Sudah berhasil bikin solar dari kelapa sawit dan sudah bisa membikin bensin dari kelapa sawit. Dan, kita juga nanti akan bikin juga, bensin dari batu bara,” kata Prabowo.

Monitorday.com – Anggota Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih menilai alokasi anggaran pendidikan sebesar 20 persen dari APBN dapat menjadi sumber pembiayaan pendidikan gratis, mulai dari sekolah dasar hingga perguruan tinggi.

Fikri mengatakan, perhitungan Fraksi PKS menunjukkan anggaran pendidikan berpotensi tidak hanya membiayai pendidikan di sekolah negeri, tetapi juga satuan pendidikan yang dikelola swasta.

“Dengan 20 persen anggaran pendidikan dari APBN sebagaimana amanat konstitusi kita, Fraksi PKS sudah menghitung dari SD sampai perguruan tinggi (PT), bahkan tidak hanya negeri, tapi swasta juga bisa gratis,” kata Fikri di Jakarta, Senin (21/9/2026).

Gagasan tersebut muncul di tengah rencana pemerintah memperluas akses pendidikan tanpa pungutan biaya. Presiden Prabowo Subianto sebelumnya menyatakan biaya pendidikan di sekolah negeri, mulai SD hingga perguruan tinggi negeri, harus diupayakan gratis.

Pernyataan itu disampaikan Prabowo saat menghadiri peringatan HUT ke-28 Partai Amanat Nasional (PAN) di Jakarta, Jumat (18/9/2026). Ia mengatakan akan menggelar rapat terbatas untuk membahas pelaksanaan kebijakan tersebut.

“Saya sangat setuju, saya akan segera mengadakan ratas (rapat terbatas) atau pokoknya biaya pendidikan negeri harus gratis,” ujar Prabowo.

Prabowo juga menyebut pengembalian uang negara hasil korupsi dapat menjadi salah satu sumber pembiayaan. “Uangnya yang dikorupsi, yang nyolong, yang dicuri,” katanya.

Dalam RAPBN 2027, pemerintah mengalokasikan anggaran pendidikan sebesar Rp820,9 triliun. Kementerian Keuangan menyebut angka tersebut memenuhi amanat konstitusi yang mewajibkan alokasi anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20 persen dari APBN.

Anggaran tersebut diarahkan untuk sejumlah program, antara lain Program Indonesia Pintar, KIP Kuliah, renovasi sekolah, pembangunan Sekolah Rakyat, serta Sekolah Unggul Garuda.

Dari sisi hukum, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 3/PUU-XXII/2024 memperluas kewajiban negara dalam pembiayaan wajib belajar pada jenjang pendidikan dasar. MK menegaskan pemerintah dan pemerintah daerah wajib menjamin pendidikan dasar tanpa memungut biaya, baik pada satuan pendidikan yang diselenggarakan pemerintah maupun masyarakat.

Namun, putusan tersebut berlaku untuk pendidikan dasar. Gagasan pendidikan gratis hingga perguruan tinggi memiliki cakupan lebih luas sehingga membutuhkan kebijakan, pengaturan, dan skema pembiayaan tersendiri.

MK juga telah mengatur bahwa dukungan pemerintah bagi sekolah atau madrasah swasta diberikan kepada satuan pendidikan yang memenuhi persyaratan tertentu, termasuk terkait standar pendidikan, tata kelola, dan akuntabilitas penggunaan anggaran.

Fikri menilai arah kebijakan tersebut dapat mulai tercermin dalam postur APBN 2027. Menurut dia, pemerintah perlu memastikan anggaran pendidikan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat, baik dalam memperluas akses maupun mengurangi beban biaya pendidikan.

Pemerintah dan Badan Anggaran DPR sebelumnya juga menyepakati pentingnya mempertahankan alokasi pendidikan sebesar 20 persen dalam APBN 2027, sekaligus memperkuat program bantuan dan afirmasi pendidikan untuk mendukung percepatan pencapaian wajib belajar.

Monitorday.com –  Kabar terbaru soal status guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu menemui titik terang. Komisi X DPR RI memastikan perubahan status menjadi PPPK penuh waktu tidak melalui tes.

Wakil Ketua Komisi X DPR RI Lalu Hadrian Irfani mengatakan, keputusan tersebut merupakan hasil pembahasan DPR bersama pemerintah dan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti.

“Ini barusan kami bahas di dalam dengan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah bahwa tegas, kesepakatan pemerintah dengan DPR, pengalihan paruh waktu menjadi PPPK penuh waktu itu tanpa tes,” kata Lalu di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (21/9/2026).

Menurut Lalu, proses pengalihan status akan mulai berjalan pada Januari 2027 dan berlangsung hingga 2029. Sekitar 240 ribu guru PPPK paruh waktu disebut masuk dalam skema tersebut.

DPR dan pemerintah juga telah menyepakati anggaran sekitar Rp23 triliun untuk mendukung kebijakan pengalihan status itu. Dengan demikian, guru PPPK paruh waktu tidak perlu mengikuti seleksi ulang untuk menjadi PPPK penuh waktu.

Pernyataan tersebut sekaligus meluruskan informasi sebelumnya yang menyebut adanya tes bagi guru PPPK paruh waktu yang hendak beralih menjadi PPPK penuh waktu.

Mendikdasmen Abdul Mu’ti sebelumnya juga menyatakan perubahan status tersebut dilakukan secara otomatis tanpa tes mulai Januari 2027. Pemerintah saat ini melakukan pendataan melalui pemerintah daerah sebagai bagian dari persiapan pelaksanaan kebijakan.

Tes tetap diperlukan bagi PPPK penuh waktu yang ingin beralih status menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS). Jalur tersebut berbeda dengan proses pengalihan PPPK paruh waktu menjadi PPPK penuh waktu.

Perbedaan informasi sebelumnya muncul setelah Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian pada 17 September 2026 menyebut lebih dari 172 ribu guru masuk dalam pembahasan penataan status PPPK. Saat itu, Tito mengatakan mereka diupayakan mengikuti tes untuk kemudian menjadi pegawai Kemendikdasmen jika dinyatakan lulus.

Namun, keterangan terbaru Komisi X DPR dan penegasan Mendikdasmen menyebut pengalihan PPPK paruh waktu menjadi penuh waktu tidak menggunakan tes. Seleksi berlaku untuk jalur berbeda, yakni bagi PPPK yang hendak menjadi PNS.

Anggota Komisi X DPR Abdul Fikri Faqih sebelumnya juga menyebut sekitar 230 ribu guru PPPK paruh waktu akan diangkat menjadi PPPK penuh waktu tanpa tes dengan pembiayaan melalui APBN 2027.

Adanya perbedaan angka antara keterangan para pejabat membuat jumlah final guru yang masuk dalam skema pengangkatan masih perlu mengacu pada data pemerintah dan ketentuan resmi pelaksanaan.

Dengan skema tersebut, pemerintah menyiapkan pengalihan status guru PPPK paruh waktu menjadi penuh waktu mulai 2027, sementara jalur seleksi tersendiri tetap tersedia bagi PPPK yang ingin berstatus PNS.

Monitorday.com –  Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menerbitkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13 Tahun 2026 tentang Pemegang Saham Bursa Efek (POJK 13 Tahun 2026) yang telah berlaku sejak tanggal diundangkan pada 17 September 2026.

Penerbitan POJK 13 Tahun 2026 merupakan tindak lanjut amanat Angka 63 angka 3a Pasal 8 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan yang memberikan mandat kepada OJK untuk mengatur lebih lanjut mengenai pemegang saham Bursa Efek dalam bentuk Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK).

POJK 13 Tahun 2026 ini menjadi landasan hukum bagi Bursa Efek untuk melakukan langkah-langkah Demutualisasi Bursa Efek, yang akan mengubah struktur kepemilikan atas saham Bursa Efek dari yang semula terbatas hanya dimiliki oleh anggota Bursa Efek (mutual) menjadi dapat dimiliki oleh orang perseorangan dan/atau badan hukum Indonesia baik anggota Bursa Efek maupun bukan anggota Bursa Efek (demutual).

Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon OJK Hasan Fawzi, menyatakan bahwa Demutualisasi Bursa Efek merupakan bagian penting dari rencana aksi percepatan reformasi integritas di Pasar Modal Indonesia, mengingat langkah transformatif ini tidak hanya mengubah struktur kepemilikan Bursa Efek, tetapi juga akan membangun Bursa Efek yang lebih transparan, efisien, dan inovatif.

“Struktur Demutualisasi Bursa Efek yang memungkinkan kepemilikan secara luas oleh anggota bursa, investor strategis, dan publik akan mendorong peningkatan kualitas tata kelola,  membuka akses permodalan yang lebih luas, dan percepatan pengembangan bagi Bursa Efek,” kata Hasan dalam siaran pers pada Senin (21/9/2026).

POJK 13 Tahun 2026 memuat pokok-pokok pengaturan yang meliputi saham Bursa Efek, pemisahan kepemilikan dan keanggotaan Bursa Efek, pelaksanaan Demutualisasi Bursa Efek, pemisahan fungsi pengaturan, pengawasan, dan bisnis, pembagian dividen, dan laporan Bursa Efek.

POJK 13 Tahun 2026 juga memuat sejumlah substansi pengaturan untuk menjamin independensi Bursa Efek dan penguatan pengawasan oleh OJK, diantaranya:

Pemegang saham, Direksi dan Dewan Komisaris Bursa Efek dalam pelaksanaan tugas dan kewenangannya tunduk pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Pasar Modal.

Demutualisasi Bursa Efek dilaksanakan dengan tetap mempertahankan independensi Bursa Efek, integritas pasar, dan fungsi pengaturan serta pengawasan Bursa Efek oleh OJK.

Kepemilikan Bursa Efek oleh pihak selain Anggota Bursa Efek dilakukan dengan tetap mempertahankan independensi Bursa Efek.  

Kepemilikan saham Bursa Efek oleh pemegang saham Bursa Efek dipisahkan dari keanggotaan Bursa Efek.

Pemegang saham Bursa Efek dapat memiliki saham Bursa Efek paling banyak 5% (lima persen) dari jumlah saham Bursa Efek yang telah dikeluarkan.

Persetujuan Otoritas Jasa Keuangan untuk kepemilikan saham lebih dari 5% (lima persen) dari jumlah saham Bursa Efek yang telah dikeluarkan dimaksudkan untuk mencegah dominasi, konsentrasi kepemilikan saham, dan/atau pengendalian oleh satu Pihak, sehingga independensi Bursa Efek tetap terjaga.

Setiap Pihak dilarang memiliki saham Bursa Efek secara mayoritas (lebih dari lima puluh persen) baik secara langsung maupun tidak langsung termasuk melalui afiliasinya.

Direksi dan Dewan Komisaris Bursa Efek dipilih dan wajib terlebih dahulu melalui Penilaian Uji Kemampuan dan Kepatutan oleh OJK.

CERITA KECIL sering kali menyimpan rahasia dari sebuah lompatan besar sejarah. Kita mungkin mengenal Al-Khawarizmi sebagai bapak aljabar yang jenius, namun bagi masyarakat Baghdad abad ke-8, ia mulanya hanyalah seorang bocah imigran yang gemar memperhatikan cara orang menghitung di pasar. 

Lahir sekitar tahun 780 M di Khwarazm, sebuah kota oasis subur di Uzbekistan, masa kecilnya dipenuhi dengan dinamika lingkungan yang kelak membentuk cara berpikirnya dalam mengubah dunia matematika. Tumbuh di salah satu pusat perdagangan terpenting Jalur Sutra membuat Al-Khawarizmi kecil terbiasa melihat dunia dari sudut pandang yang sangat luas dan multikultural sejak dini.

Bagi Al-Khawarizmi kecil, hiruk-pikuk pasar di tanah kelahirannya bukanlah sekadar tempat bertemunya penjual dan pembeli, melainkan sebuah laboratorium ide yang hidup. Di sana, ia sering berdiri terpaku memperhatikan karavan pedagang yang datang dari Tiongkok, India, hingga Persia. 

Keberagaman tersebut membakar rasa ingin tahunya ketika menyadari bahwa setiap bangsa memiliki metode tersendiri untuk menghitung hasil bumi dan komoditas dagang mereka. Pengamatan visual terhadap transaksi sehari-hari ini perlahan bertransformasi menjadi sebuah obsesi yang mendalam terhadap pola angka dan logika.

Namun, kedamaian masa kecil di kota oasis itu harus terusik ketika ketegangan politik melanda wilayah Khwarazm. Keluarganya terpaksa mengambil keputusan berat untuk bermigrasi jauh ke selatan menuju Baghdad, yang kala itu merupakan megapolitan terhebat di dunia Islam. Perjalanan sebagai pendatang baru tentu tidak mudah bagi seorang anak, tetapi Al-Khawarizmi justru menemukan oase baru di tengah kota yang penuh dengan buku dan ilmuwan tersebut. 

Alih-alih merasa minder sebagai imigran, atmosfer intelektual Baghdad yang begitu hidup justru menyalakan api pembelajar yang jauh lebih besar di dalam dirinya. Di pasar-pasar Baghdad inilah, sebuah momen magis terjadi yang kelak mengubah jalannya sejarah sains dunia. 

Al-Khawarizmi pertama kali bersinggungan langsung dengan sistem bilangan yang dibawa oleh para pedagang dari India. Ia sangat terpesona oleh efisiensi sistem sepuluh angka tersebut, terutama ketika ia diperkenalkan pada konsep ruang kosong yang kita kenal sebagai angka nol. Pertemuan emosional dengan angka India ini menjadi titik balik krusial yang mengobsesi seluruh sisa hidupnya untuk menyempurnakan sistem perhitungan manusia.

Kejeniusan Al-Khawarizmi yang mulai mekar di Baghdad bukanlah sekadar bakat alami yang muncul tanpa arah, melainkan buah dari pola pendidikan yang sangat terstruktur dan adaptif pada Zaman Keemasan Islam. Langkah awal pembentukan intelektualnya dimulai dari penguasaan bahasa. Sejak muda, ia mempelajari bahasa Arab, Yunani, dan Sanskerta secara mendalam. 

Pola pendidikan asimilasi ilmu ini memungkinkannya untuk membaca manuskrip geometri Yunani yang kaku seperti karya Euclid, lalu mengawinkannya secara fleksibel dengan sistem numerik India. Kemampuan multibahasa ini memberinya jembatan untuk menarik kesimpulan yang melampaui sekat-sekat budaya zamannya.

Selain kaya akan teori lintas peradaban, pola belajar Al-Khawarizmi juga sangat menekankan pada metode pemecahan masalah nyata atau problem-based learning. Ia tidak pernah mengurung diri dalam menara gading teori yang mati di atas kertas, melainkan turun langsung ke lapangan untuk mengamati kerumitan konkret yang dihadapi oleh masyarakat sehari-hari. 

Ia mempelajari bagaimana hukum waris Islam yang rumit dibagi secara adil, bagaimana para arsitek kerajaan mengukur luas lahan untuk pembangunan saluran air, serta bagaimana para saudagar menghitung keuntungan dagang mereka. Kegelisahan melihat masalah praktis inilah yang memicunya menciptakan metode sistematis untuk menyamakan dua sisi persamaan, yang ia tuangkan dalam kitab legendarisnya, Al-Jabar.

Puncak dari seluruh perjalanan pendidikan Al-Khawarizmi terjadi ketika bakat luar biasanya tercium oleh Khalifah Al-Ma’mun, pemimpin Dinasti Abbasiyah yang sangat mencintai ilmu pengetahuan. Al-Khawarizmi kemudian diangkat menjadi anggota utama di Bayt al-Hikmah (Rumah Kebijaksanaan), sebuah pusat riset dan perpustakaan terbesar di dunia pada masa itu. Di bawah atap institusi megah ini, pola pendidikannya berubah menjadi riset mandiri yang merdeka. Tanpa dikekang oleh kurikulum yang kaku, ia diberikan fasilitas tanpa batas, akses ke seluruh manuskrip kuno dunia, serta ruang untuk berdiskusi dengan para pemikir terbaik di zamannya.

Perpaduan antara kerasnya pengalaman hidup sebagai pengembara, ketajaman observasi lapangan, dan ekosistem belajar yang merdeka di Bayt al-Hikmah akhirnya berhasil melahirkan aljabar dan algoritma. Al-Khawarizmi telah membuktikan kepada dunia bahwa kecerdasan sejati selalu bermula dari sebuah cerita kecil tentang rasa penasaran seorang anak yang dirawat oleh pola pendidikan yang tepat.

Monitorday.com – Pemerintah Kabupaten Bangkalan mengapresiasi dukungan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) melalui program Revitalisasi Satuan Pendidikan yang dinilai memberikan manfaat bagi sekolah-sekolah yang membutuhkan. Bangkalan menjadi salah satu wilayah dengan alokasi revitalisasi terbesar di Jawa Timur sebagai bagian dari upaya pemerintah meningkatkan pemerataan dan kualitas layanan pendidikan.

Bupati Bangkalan, Lukman Hakim, menyampaikan apresiasi kepada Kemendikdasmen, yang dinilai memberikan harapan bagi sekolah-sekolah di Bangkalan untuk meningkatkan kualitas layanan pendidikan dan mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia di daerah.

“Program Revitalisasi Satuan Pendidikan yang dilaksanakan oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah memberikan harapan dan manfaat bagi sekolah-sekolah yang membutuhkan. Atas dukungan ini kami menyampaikan apresiasi karena yang setinggi-tingginya kepada Bapak Wamen atau dalam hal ini Kemendikasmen yang sangat luar biasa memperhatikan Kabupaten Bangkalan,” ungkap Bupati Lukman.

Pada kesempatan ini, Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Wamendikdasmen), Fajar Riza Ul Haq, menyampaikan bahwa Kabupaten Bangkalan merupakan salah satu wilayah penerima alokasi revitalisasi terbesar di Jawa Timur saat melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Bangkalan, Kamis (17/9). Peningkatan dukungan revitalisasi bagi Bangkalan merupakan bagian dari komitmen pemerintah untuk mengatasi ketimpangan pendidikan melalui pemerataan akses pendidikan yang berkualitas, sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto untuk mempercepat peningkatan kualitas layanan pendidikan di seluruh Indonesia.

“Meningkatnya bantuan Revitalisasi untuk Kabupaten Bangkalan sebenarnya wujud dari komitmen pemerintah pusat oleh Bapak Presiden, untuk mengatasi ketimpangan pendidikan. Karena kita awali dari pemerataan akses yang berkualitas dan tentu ke depan harapannya ada dampak yang lebih, dari perbaikan sekolah yang kita lakukan tadi, ke mutunya. Maka antara perbaikan fisik dengan nonfisik itu harus berkorelasi,” jelas Wamendikdasmen Fajar Riza Ul Haq.

Dalam pelaksanaan program Revitalisasi Satuan Pendidikan, Kemendikdasmen menerapkan prinsip utama swakelola dan pemberdayaan masyarakat. Setiap proyek rata-rata melibatkan 10 hingga 15 tenaga kerja lokal serta menggunakan material bangunan dari daerah setempat, sehingga program tidak hanya mendukung perbaikan fasilitas sekolah, tetapi juga turut menggerakkan perekonomian masyarakat.

“Tahun lalu kami evaluasi, itu tahun 2025 ya, itu kita bisa merekrut tenaga kerja di atas 200 ribu orang, dengan anggaran bervariasi tergantung tingkat kerusakan, ada yang Rp100 juta sampai juga di atas Rp1 miliar,” tutur Wamendikdasmen.

Untuk memastikan manfaat revitalisasi berlangsung berkelanjutan, Bupati Lukman mengimbau kepala sekolah penerima program bantuan revitalisasi untuk merawat sarana yang telah diperbaiki yakni dengan memanfaatkan anggaran pemeliharaan seperti Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). “Tugasnya kita semua untuk menjaga yang sudah dibangun itu, jangan sampai 1 tahun sudah buram catnya. Paling tidak sudah ada di anggaran BOS kan, jadi untuk perawatan juga harus diperhatikan. Saya minta 10 tahun tidak boleh rusak ini, harus di rawat sehingga kenyamanan di dalam proses belajar mengajar anak-anak kita bisa berjalan dengan baik,” tutup Bupati Bangkalan.