Monitorday.com – Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) memperketat aturan penggunaan fasilitas jabatan di lingkungan Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Direksi dan dewan komisaris kini dilarang menggunakan kendaraan dinas dan fasilitas perusahaan untuk kepentingan keluarga jika penggunaannya menimbulkan biaya tambahan bagi perusahaan.

Larangan tersebut tertuang dalam Surat Edaran Danantara Asset Management Nomor SE/002/DI-DAM/DO/2025 tentang Pedoman Perilaku dan Profesionalisme Direksi dan Dewan Komisaris BUMN, yang diteken pada 31 Oktober 2025.

Dalam poin kelima surat edaran itu, Danantara menegaskan bahwa seluruh fasilitas perusahaan harus digunakan untuk menunjang kegiatan operasional dan bisnis, bukan untuk kepentingan pribadi maupun keluarga.

“Fasilitas perusahaan hanya dapat digunakan untuk mendukung kegiatan operasional dan bisnis perusahaan, bukan untuk kepentingan pribadi atau keluarga,” demikian bunyi surat edaran tersebut.

Ketentuan ini tidak hanya berlaku untuk kendaraan dinas, tetapi juga fasilitas perjalanan, penginapan, dan fasilitas perusahaan lainnya. Penggunaan oleh anggota keluarga tidak diperbolehkan apabila menimbulkan biaya tambahan yang harus ditanggung perusahaan.

Danantara juga memperketat penggunaan fasilitas protokoler, patroli, dan pengawalan jalan atau patwal. Direksi dan komisaris dilarang memanfaatkan layanan tersebut untuk kepentingan pribadi maupun kegiatan di luar urusan operasional perusahaan.

Penggunaan patwal hanya diperbolehkan secara terbatas untuk kegiatan kedinasan resmi, dengan intensitas yang wajar dan sesuai standar etika keprotokoleran.

Pembatasan ini menjadi bagian dari upaya menekan penggunaan fasilitas jabatan secara berlebihan sekaligus mendorong profesionalisme pejabat BUMN.

Aturan baru tersebut juga memperketat perjalanan dinas luar negeri (PDLN). Direksi dan komisaris wajib mengajukan permohonan tertulis kepada Direktur Utama Danantara Asset Management paling lambat 14 hari kerja sebelum keberangkatan.

Setelah perjalanan selesai, laporan pelaksanaan wajib disampaikan paling lambat 14 hari kerja setelah kegiatan berlangsung.

Permohonan perjalanan harus memuat sejumlah informasi, antara lain tujuan perjalanan, keterkaitannya dengan sasaran kebijakan perusahaan, dampak jika perjalanan tidak dilakukan, durasi perjalanan, sumber pembiayaan, serta rencana anggaran biaya.

Dengan persyaratan tersebut, perjalanan dinas diharapkan memiliki tujuan yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan dari sisi manfaat maupun penggunaan anggaran.

Danantara turut mengatur perilaku direksi dan komisaris di media sosial. Pejabat BUMN beserta pasangan dan anggota keluarga yang terdaftar sebagai tanggungan dilarang mengunggah gaya hidup mewah atau berlebihan yang berpotensi menimbulkan persepsi negatif terhadap perusahaan maupun pejabat bersangkutan.

Mereka juga dilarang terlibat dalam perdebatan politik, menyampaikan komentar partisan, atau menyebarkan opini pribadi yang dikaitkan dengan jabatan di BUMN. Pengecualian berlaku untuk komunikasi yang dilakukan atas dasar tanggung jawab institusional dan dengan otorisasi resmi.

Ketentuan ini memperluas standar profesionalisme dari penggunaan fasilitas kantor hingga perilaku pejabat dan keluarganya di ruang publik.

Chief Operating Officer Danantara, Dony Oskaria, mengatakan pembatasan fasilitas jabatan merupakan bagian dari upaya membangun budaya kerja yang lebih profesional di lingkungan BUMN.

Ia menilai pejabat BUMN tidak semestinya menikmati fasilitas jabatan secara berlebihan, termasuk penggunaan ajudan dan pengawalan yang tidak diperlukan.

“Kalau kita lihat sekarang BUMN sudah mulai kurang tuh ajudan-ajudan yang berlebihan patwal-patwal. Kan kita sudah mengeluarkan larangan, tidak boleh lagi pakai itu, karena pada dasarnya kita ini pegawai pemerintah, bukan satu posisi yang harus dibangga-banggakan dan dinikmati dengan berlebihan,” kata Dony.

Danantara menegaskan, pelanggaran terhadap surat edaran tersebut akan menjadi bahan evaluasi kinerja, etika, dan integritas direksi maupun komisaris BUMN. Pelanggaran juga dapat ditindaklanjuti melalui mekanisme penegakan kode etik yang berlaku.

Kebijakan ini menempatkan penggunaan fasilitas perusahaan sebagai bagian dari pertanggungjawaban pejabat BUMN, bukan sebagai hak pribadi yang dapat dimanfaatkan tanpa batas.

Monitorday.com – Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah menerima kunjungan Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto beserta jajaran pada Rabu (28/10) di Kantor PP Muhammadiyah Jakarta Pusat.

Pertemuan tersebut membahas penguatan sinergi dalam menjaga ketertiban masyarakat dan mencegah tindak kejahatan.

Kapolri beserta jajaran disambut langsung oleh Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir bersama sejumlah pimpinan PP Muhammadiyah lainnya, yakni Abdul Mu’ti selaku Sekretaris Umum, Ketua PP Muhammadiyah Anwar Abbas dan Muhadjir Effendy, serta Izzul Muslimin selaku Sekretaris PP Muhammadiyah.

Haedar mengatakan, Muhammadiyah dan Polri memiliki titik temu dalam menjaga kehidupan masyarakat dan bangsa. Menurutnya, kedua pihak memiliki komitmen yang sama untuk menciptakan ketertiban dan kesejahteraan masyarakat.

“Kepolisian Republik Indonesia juga selalu ingin hadir menciptakan ketertiban masyarakat dan kesejahteraan. Dan di situlah juga Muhammadiyah selalu berkomitmen yang sama,” ujar Haedar.

Haedar menambahkan, pertemuan tersebut juga membahas sejumlah persoalan sosial, seperti penyalahgunaan narkoba, dan praktik pinjaman yang merugikan masyarakat. Ia menekankan pentingnya meningkatkan ketahanan masyarakat agar tidak terjerumus dalam persoalan tersebut.

Sementara itu, Kapolri mengapresiasi dukungan Muhammadiyah dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Ia menegaskan bahwa sinergi kedua pihak akan terus dilanjutkan dengan semangat amar makruf nahi mungkar.

“Kami yakin dengan semangat yang sama, yaitu amar makruf nahi mungkar, bagaimana kita menebar kebaikan dan juga mencegah terjadi kejahatan. Inilah semangat yang digelorakan antara kami dan Muhammadiyah ini akan kami lanjutkan,” ungkap Suyudi.

Kapolri menjelaskan, kerja sama tersebut akan diperkuat melalui edukasi dan literasi di tempat ibadah, sekolah, kampus, serta pesantren. Upaya ini diarahkan untuk mencegah berbagai tindak kejahatan, termasuk narkotika, penipuan, kejahatan jalanan, aksi geng, dan balap liar.

Ia juga menyampaikan rencana kegiatan bersama masyarakat, seperti salat Subuh berjamaah, salat Jumat keliling, program Minggu Kasih, serta kunjungan ke tempat ibadah agama lain untuk memperkuat toleransi dan menciptakan suasana yang aman serta damai.

Monitorday.com – Politikus sayap kanan Brasil, Flavio Bolsonaro, dilaporkan meninggalkan Brasil dan terbang menuju Amerika Serikat setelah kalah dalam pemilihan presiden 2026. Kabar tersebut mencuat di tengah penyelidikan dugaan pencucian uang yang menjeratnya dan perintah pengadilan agar ia menyerahkan paspor.

Laporan surat kabar La Nacion pada Selasa (27/10) menyebut Flavio sedang dalam perjalanan udara menuju AS. Seorang pejabat AS juga mengonfirmasi bahwa politikus tersebut berada dalam penerbangan menuju negara itu.

Sementara itu, Folha de S. Paulo melaporkan Flavio sempat merencanakan perjalanan ke AS melalui Argentina. Orang-orang terdekatnya disebut telah mendapat informasi mengenai kepergiannya. Kepolisian Brasil juga dilaporkan melakukan pemeriksaan di wilayah perbatasan Brasil-Argentina.

Namun, menurut laporan tersebut, dinas imigrasi Argentina tidak mencatat Flavio secara resmi memasuki negara itu. Keberadaan Flavio dan keluarganya belum diketahui secara pasti.

Kepergian Flavio terjadi dua hari setelah putaran kedua Pilpres Brasil, Minggu (25/10), yang dimenangi petahana Luiz Inácio Lula da Silva.

Usai kekalahan tersebut, Flavio sempat menyatakan tidak akan mengakui hasil pemilu dan berencana menggugatnya ke pengadilan untuk meminta pembatalan.

Namun, menurut Folha de S. Paulo, rencana itu kemudian dibatalkan setelah para pendukung dan pengacaranya menjelaskan kelemahan dasar hukum gugatan serta risiko institusional jika upaya tersebut diteruskan.

Perkembangan ini menambah sorotan terhadap Flavio, yang merupakan putra mantan Presiden Brasil Jair Bolsonaro. Keluarga Bolsonaro dikenal memiliki kedekatan dengan Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan kalangan politik sayap kanan.

Sehari sebelum kabar kepergiannya mencuat, Senin (26/10), pengadilan Brasil dilaporkan memerintahkan Flavio menyerahkan paspornya terkait penyelidikan dugaan pencucian uang. Informasi tersebut diberitakan portal berita G1.

Flavio membantah tuduhan itu dengan menyebutnya sebagai “berita palsu”.

Perintah penyerahan paspor tersebut menjadi perkembangan penting di tengah ketidakpastian mengenai keberadaan politikus sayap kanan itu. Belum ada kepastian dalam laporan yang dikutip mengenai status hukum Flavio setelah kabar keberangkatannya ke AS muncul.

Keluarga Bolsonaro sebelumnya juga menghadapi sejumlah persoalan hukum. Jair Bolsonaro, yang menjabat presiden Brasil pada 2019–2023, menjadi subjek berbagai penyelidikan, termasuk dugaan keterlibatan dalam upaya membatalkan hasil pemilu. Ia juga pernah dikenai penahanan rumah oleh Mahkamah Agung Brasil.

Kabar mengenai Flavio yang disebut terbang ke AS kini memunculkan pertanyaan mengenai keberadaannya dan tindak lanjut penyelidikan terhadap dirinya. Meski sejumlah media melaporkan ia sedang menuju Amerika Serikat, informasi mengenai jalur perjalanan, lokasi terkini, dan status hukumnya masih memerlukan konfirmasi lebih lanjut.

Monitorday.com – BPJS Kesehatan membantah kabar penghapusan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang beredar di media sosial. Lembaga tersebut memastikan program jaminan kesehatan nasional tetap berjalan sesuai ketentuan perundang-undangan dan pelayanan kepada peserta berlangsung seperti biasa.

Kepala Humas BPJS Kesehatan, Rizzky Anugerah, menegaskan bahwa informasi mengenai penghapusan JKN maupun BPJS Kesehatan tidak benar. Ia meminta masyarakat tidak terpancing kabar yang belum terverifikasi.

“Program JKN merupakan program negara yang diselenggarakan berdasarkan amanat undang-undang. Informasi mengenai penghapusan BPJS Kesehatan yang beredar di media sosial tidak benar. Sampai saat ini, Program JKN tetap berjalan dan kami fokus meningkatkan pelayanan,” ujar Rizzky dalam keterangan BPJS Kesehatan, Selasa (27/10/2026).

Rizzky menjelaskan, BPJS Kesehatan merupakan badan hukum publik yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Sementara itu, pelaksanaan sistem jaminan kesehatan nasional berlandaskan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional.

Kedua regulasi tersebut menjadi dasar penyelenggaraan jaminan sosial, termasuk perlindungan kesehatan bagi masyarakat. Karena itu, JKN bukan program sementara, melainkan bagian dari sistem jaminan sosial nasional yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Rizzky menambahkan, penyelenggaraan jaminan sosial juga sejalan dengan Pasal 28H ayat (3) dan Pasal 34 ayat (2) UUD 1945. Kedua ketentuan tersebut mengatur hak masyarakat atas jaminan sosial serta tanggung jawab negara dalam mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Adapun Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011, khususnya Pasal 5 dan Pasal 6, mengatur pembentukan BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan beserta penyelenggaraan programnya.

Menurut Rizzky, BPJS Kesehatan terus berfokus memastikan program JKN berjalan sesuai amanat regulasi dan manfaatnya dapat diakses oleh masyarakat yang memenuhi ketentuan.

Ia pun mengimbau peserta agar memeriksa kebenaran informasi melalui kanal resmi BPJS Kesehatan sebelum mempercayai atau menyebarkan kabar yang beredar di media sosial.

BPJS Kesehatan memastikan peserta tetap dapat mengakses layanan kesehatan sesuai ketentuan yang berlaku. Masyarakat yang ingin memastikan status keaktifan kepesertaan dapat memanfaatkan sejumlah layanan resmi.

Pengecekan dapat dilakukan melalui Aplikasi Mobile JKN atau layanan Pelayanan Administrasi melalui WhatsApp (PANDAWA) di nomor 08118165165.

Rizzky meminta peserta tetap tenang dan tidak mengambil kesimpulan berdasarkan informasi yang tidak jelas sumbernya. Ia menegaskan, fokus BPJS Kesehatan saat ini adalah menjaga keberlangsungan program dan meningkatkan kualitas pelayanan bagi peserta JKN.

Monitorday.com – Tiga tokoh bangsa, B.J. Habibie, Abdurrahman Wahid (Gus Dur), dan William Soeryadjaya, mendapat penghormatan melalui Katadata Lifetime Achievement Award 2026. Penghargaan ini mengapresiasi kontribusi mereka dalam pengembangan teknologi, penguatan demokrasi dan kemanusiaan, serta pembangunan ekonomi nasional menjelang peringatan Hari Sumpah Pemuda ke-98 pada 28 Oktober.

Malam apresiasi bertajuk Tiga Tokoh, Satu Indonesia digelar di Sudirman Hall, Sequis Tower, Jakarta Selatan, Senin (26/10/2026). Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir turut menghadiri acara tersebut.

Penghargaan untuk Presiden ke-3 RI B.J. Habibie diterima oleh Ilham Akbar Habibie. Sementara itu, penghargaan bagi Presiden ke-4 RI Abdurrahman Wahid diserahkan kepada Sinta Nuriyah Wahid dan Yenny Wahid. Adapun penghargaan untuk pendiri Astra International, William Soeryadjaya, diterima oleh Edwin Soeryadjaya.

Katadata menilai ketiganya memiliki latar belakang dan jalur pengabdian berbeda, tetapi dipersatukan oleh kontribusi nyata bagi kemajuan Indonesia.

Habibie dikenal atas perannya dalam pengembangan teknologi dan industri dirgantara, serta kontribusinya dalam masa transisi demokrasi. Gus Dur dikenang karena perjuangannya memperkuat demokrasi, pluralisme, dan nilai-nilai kemanusiaan. Sementara itu, William Soeryadjaya meletakkan fondasi bagi pertumbuhan Astra International dan perkembangan dunia usaha nasional.

Menpora Erick Thohir mengatakan, perjalanan ketiga tokoh tersebut menunjukkan bahwa pengabdian kepada bangsa dapat diwujudkan melalui beragam keahlian dan profesi. Warisan pemikiran serta kiprah mereka dinilai tetap relevan bagi generasi muda dalam menghadapi kemajuan teknologi, persaingan global, dan tantangan menjaga persatuan.

“Pak Habibie membuktikan bahwa anak bangsa mampu menguasai teknologi dan bersaing dengan dunia. Gus Dur mengajarkan bahwa kebesaran bangsa juga ditentukan oleh kemampuannya menghargai perbedaan dan menjunjung tinggi kemanusiaan. Sementara Pak William menunjukkan bagaimana dunia usaha dapat menjadi kekuatan untuk membangun ekonomi nasional,” ujar Erick.

Menurut Erick, keteladanan ketiga tokoh itu dapat menjadi pijakan bagi generasi muda untuk berkontribusi sesuai kemampuan masing-masing. Penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, penghormatan terhadap keberagaman, serta penguatan ekonomi merupakan bagian dari upaya bersama membangun Indonesia.

Lebih dari sekadar pencapaian pribadi, ketiganya juga memperlihatkan pentingnya tanggung jawab sosial. Inovasi, toleransi, dan penciptaan nilai ekonomi yang bermanfaat bagi masyarakat menjadi modal penting untuk menjawab tantangan masa depan.

Chief Executive Officer (CEO) Katadata Metta Dharmasaputra mengatakan, penghargaan tersebut digelar untuk merawat semangat persatuan yang telah diikrarkan para pemuda Indonesia pada 28 Oktober 1928.

“Anugerah Lifetime Achievement Award pada malam hari ini diberikan kepada tiga tokoh bangsa yang berasal dari latar belakang berbeda, namun telah merawat spirit kebersamaan di jalannya masing-masing untuk membangun Indonesia yang satu: tiga tokoh, satu Indonesia,” kata Metta.

Ia berharap penghargaan tersebut mendorong masyarakat meneruskan jejak para tokoh dalam menjaga persatuan dan kebersamaan di tengah keberagaman.

“Semoga kita semua dapat mengikuti jejak langkah mereka untuk terus merawat spirit persatuan dan kebersamaan di negeri ini sebagai memori kolektif bangsa,” ujarnya.

Menjelang peringatan Hari Sumpah Pemuda ke-98, penghargaan ini menjadi pengingat bahwa persatuan tidak cukup berhenti sebagai semboyan. Semangat tersebut perlu diwujudkan melalui kerja nyata, baik dalam pengembangan teknologi, pemajuan demokrasi, perjuangan kemanusiaan, maupun pembangunan ekonomi yang memberi manfaat bagi masyarakat luas.

Monitorday.com – Warga DKI Jakarta perlu bersiap menghadapi hujan pada Rabu (28/10/2026). Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprakirakan hujan ringan mengguyur seluruh wilayah ibu kota mulai siang hingga malam hari, dengan potensi hujan sedang di Jakarta Selatan dan Jakarta Timur pada malam hari.

Berdasarkan prakiraan cuaca BMKG, hujan ringan berpotensi turun di Jakarta Pusat, Jakarta Utara, Jakarta Barat, Jakarta Selatan, Jakarta Timur, dan Kepulauan Seribu sekitar pukul 13.00 WIB.

Sebelum hujan, sebagian besar wilayah Jakarta diprediksi mengalami cuaca berawan tebal pada pagi hari. Pada pukul 07.00 WIB, kondisi tersebut diperkirakan terjadi di lima kota administrasi. Sementara itu, Kepulauan Seribu berpotensi mengalami hujan ringan.

Memasuki sore hari, sekitar pukul 16.00 WIB, hujan ringan diprakirakan masih mengguyur Jakarta Barat, Jakarta Pusat, Jakarta Selatan, dan Jakarta Timur. Adapun Jakarta Utara diprediksi berawan tebal, sedangkan Kepulauan Seribu berawan.

Intensitas hujan diperkirakan meningkat di sebagian wilayah Jakarta pada malam hari. Sekitar pukul 19.00 WIB, Jakarta Selatan dan Jakarta Timur berpotensi diguyur hujan sedang.

Sementara itu, Jakarta Barat, Jakarta Pusat, Jakarta Utara, dan Kepulauan Seribu diprakirakan mengalami hujan ringan. Hujan ringan juga berpotensi bertahan di seluruh wilayah DKI Jakarta pada pukul 22.00 WIB hingga Kamis (29/10/2026) dini hari.

Dari sisi kondisi atmosfer, suhu udara di Jakarta diperkirakan berkisar 24–29 derajat Celsius. Kecepatan angin berada pada rentang 2–11 kilometer per jam.

Potensi hujan sepanjang hari perlu menjadi perhatian warga yang beraktivitas di luar ruangan, terutama saat jam pulang kerja dan pada malam hari. Pengendara diimbau meningkatkan kewaspadaan karena jalan basah dapat mengurangi daya cengkeram ban dan meningkatkan risiko kecelakaan.

Warga disarankan membawa payung atau jas hujan serta menyesuaikan waktu perjalanan dengan kondisi cuaca. Pemantauan informasi terbaru juga penting karena prakiraan dapat berubah mengikuti perkembangan kondisi atmosfer.

Informasi cuaca terkini dapat diakses melalui situs resmi BMKG di bmkg.go.id.

Monitorday.com – Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti menegaskan perundungan di sekolah tidak boleh lagi dipandang sebagai kenakalan biasa. Ia menyebut praktik tersebut sebagai pelanggaran hak asasi manusia (HAM) yang dapat merusak masa depan anak, memicu trauma, hingga berujung pada hilangnya nyawa.

“Perundungan bukan sekadar kenakalan anak, melainkan pelanggaran HAM yang merusak masa depan, memicu trauma, dan bahkan dapat berujung pada hilangnya nyawa. Untuk itu, sekolah harus menjadi ruang bagi murid untuk belajar, bertumbuh, dan mengembangkan potensi tanpa rasa takut,” kata Abdul Mu’ti dalam diskusi publik mengenai pencegahan perundungan di Gedung Nusantara DPR RI, Senin (26/10/2026).

Menurut Mu’ti, pencegahan perundungan membutuhkan keterlibatan berkelanjutan dari sekolah, keluarga, masyarakat, dan pemerintah. Tanpa kolaborasi tersebut, upaya menciptakan lingkungan pendidikan yang aman akan sulit berjalan optimal.

Kemendikdasmen mendorong penerapan Budaya Sekolah Aman dan Nyaman (BSAN) melalui Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 6 Tahun 2026 serta Keputusan Mendikdasmen Nomor 17 Tahun 2026.Kebijakan tersebut mencakup perlindungan fisik, kesejahteraan psikologis, keamanan sosiokultural, dan keamanan digital. Pelaksanaannya meliputi deteksi dini, penyediaan mekanisme pelaporan yang aman, perlindungan korban dan saksi, serta dukungan psikologis. Penanganan kasus juga harus melibatkan sekolah dan pemerintah daerah sesuai kebutuhan.

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Arifah Choiri Fauzi menyoroti tingginya angka kekerasan terhadap anak di Indonesia.Berdasarkan Survei Nasional Pengalaman Hidup Anak dan Remaja (SNPHAR) 2024, sekitar 50,78 persen anak berusia 13–17 tahun pernah mengalami setidaknya satu bentuk kekerasan sepanjang hidupnya.

Sementara itu, 33,64 persen mengalami kekerasan dalam 12 bulan terakhir.Arifah mengingatkan bahwa kekerasan tidak selalu berbentuk fisik. Penghinaan, ancaman, dan tindakan merendahkan martabat juga dapat mengganggu kesehatan psikologis serta perkembangan anak.Karena itu, masyarakat diminta tidak menyepelekan kekerasan emosional dengan dalih bercanda atau bagian dari proses pendewasaan.

Ancaman terhadap anak juga meluas ke ruang digital. Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid menyoroti data riset yang dipaparkan dalam forum tersebut, yang menyebut 45 persen anak Indonesia pernah mengalami perundungan siber.Selain itu, sebanyak 82 persen remaja menilai media sosial memberikan pengaruh negatif terhadap kesehatan mental mereka.Kemampuan orang tua dalam mendampingi anak di ruang digital juga masih menjadi tantangan. Hanya 39,9 persen orang tua yang merasa percaya diri mendampingi anak saat menggunakan teknologi digital.

Sementara itu, penggunaan fitur kontrol orang tua dilaporkan masih berkisar 10–12 persen.Pemerintah mendorong perlindungan anak melalui kebijakan Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Pelindungan Anak atau PP TUNAS. Kebijakan ini ditujukan untuk memperkuat perlindungan anak ketika mengakses platform digital.

Sekretaris Jenderal PPK Kosgoro 1957 Bambang Patijaya mengingatkan masyarakat agar tidak menormalisasi perundungan sebagai perilaku yang akan berhenti dengan sendirinya.

“Kita tidak boleh menganggap perundungan sebagai kenakalan biasa yang akan selesai dengan sendirinya,” ujarnya.

Senada, Ketua Komisi X DPR RI Agung Widyantoro menekankan pentingnya deteksi dini dan mekanisme pelaporan yang jelas di lingkungan sekolah. Setiap laporan harus segera ditindaklanjuti, korban perlu mendapat perlindungan, dan hak anak untuk memperoleh pendidikan harus tetap dijamin.

Pemerintah menilai pencegahan perundungan tidak cukup hanya melalui aturan. Pelaksanaan kebijakan, keberanian melaporkan kasus, dan respons cepat terhadap korban menjadi faktor penting untuk memastikan sekolah benar-benar menjadi tempat yang aman bagi seluruh murid.

Monitorday.com – Bank Indonesia (BI) berencana memanfaatkan rekam jejak transaksi Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) sebagai dasar alternatif penilaian kelayakan kredit atau credit scoring bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Langkah ini ditujukan untuk memperluas akses pembiayaan bagi usaha kecil yang selama ini kesulitan memenuhi persyaratan kredit perbankan.

Gubernur BI Destry Damayanti mengungkapkan rencana tersebut dalam Danantara Technology Innovation Investment Forum (DTIIF) 2026 di Jakarta, Senin (26/10/2026). Menurutnya, data transaksi QRIS berpotensi membantu lembaga keuangan menilai kelayakan usaha, termasuk merchant berskala kecil yang belum memiliki riwayat kredit memadai.

“Jadi ini paling tidak suatu keberhasilan di mana kita memberikan akses keuangan kepada para merchant di bawah, merchant-merchant yang small juga nantinya data ini bisa menjadi semacam credit scoring. Ke depannya akan seperti itu,” ujar Destry.

Potensi pemanfaatan data QRIS ditopang oleh luasnya adopsi sistem pembayaran digital tersebut. Hingga kuartal III/2026, jumlah pengguna QRIS mencapai 70,6 juta, dengan total 49,4 juta merchant. Sebanyak 97 persen merchant tersebut merupakan pelaku UMKM.

Destry menilai pemanfaatan transaksi digital untuk memperluas akses pembiayaan sejalan dengan upaya BI mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

“Jadi kita sudah melakukan banyak hal, paling tidak karena kita ingin pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. Artinya pertumbuhannya harus inklusif,” katanya.

Dari sisi aktivitas, volume transaksi QRIS tumbuh 75,80 persen secara tahunan (year-on-year/yoy) pada kuartal III/2026. Meski tetap tumbuh tinggi, angka tersebut melambat dibandingkan pertumbuhan 147,65 persen pada kuartal III/2025.

Sementara itu, total transaksi pembayaran digital secara keseluruhan mencapai 18,09 miliar transaksi, tumbuh 39,24 persen secara tahunan.

Rencana BI tersebut sejalan dengan gagasan pemanfaatan teknologi kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI) untuk mengolah data transaksi QRIS menjadi alternative credit scoring. Deputi Gubernur BI Juda Agung sebelumnya menyampaikan bahwa jejak transaksi digital dapat dimanfaatkan sebagai sumber informasi tambahan dalam penilaian kredit.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) juga menilai data transaksi QRIS dapat memberikan gambaran mengenai keberlangsungan aktivitas bisnis UMKM dan menjadi pertimbangan positif dalam penilaian pembiayaan, termasuk melalui perusahaan teknologi finansial atau fintech lending.

Selama ini, sebagian pelaku UMKM menghadapi kendala memperoleh pinjaman formal karena tidak mempunyai riwayat kredit perbankan. Padahal, aktivitas transaksi harian dapat menunjukkan perputaran usaha dan konsistensi penerimaan.

Dengan pengolahan data yang memadai, riwayat transaksi QRIS berpotensi menjadi informasi pelengkap bagi lembaga keuangan untuk menilai kemampuan usaha. Namun, pemanfaatannya sebagai dasar penilaian kredit tetap memerlukan sistem evaluasi yang andal serta perlindungan data transaksi.

Selain QRIS, Destry menyoroti perkembangan BI-FAST sebagai infrastruktur pembayaran yang memungkinkan transaksi berlangsung selama 24 jam.

Pada kuartal III/2026, volume transaksi BI-FAST tumbuh 31,78 persen secara tahunan menjadi 1,631 miliar transaksi. Nilai transaksi tercatat mencapai Rp4.049 triliun.

Perkembangan QRIS dan BI-FAST memperlihatkan semakin luasnya penggunaan pembayaran digital di Indonesia. Bagi BI, infrastruktur tersebut tidak hanya mendukung efisiensi transaksi, tetapi juga berpotensi memperkuat akses UMKM terhadap layanan keuangan formal melalui pemanfaatan data aktivitas ekonomi.

Monitorday.com – Presiden Prabowo Subianto meminta Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) mempercepat pengembangan vaksin malaria demi mewujudkan kemandirian vaksin nasional sekaligus membuka peluang kontribusi Indonesia bagi dunia.

Kepala BRIN Arif Satria mengatakan, arahan tersebut disampaikan Prabowo saat dirinya melaporkan sejumlah penugasan riset di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa.

“Pak Presiden minta agar proses riset terkait dengan vaksin ini dipercepat,” kata Arif seusai bertemu Presiden.

Arif mengungkapkan, BRIN saat ini mengembangkan empat kandidat vaksin malaria. Secara keseluruhan, terdapat sekitar lima hingga enam kandidat vaksin malaria yang tengah dikembangkan di Indonesia.

Dalam prosesnya, BRIN bekerja sama dengan sejumlah pihak, termasuk Kementerian Kesehatan dan PT Bio Farma. Dengan dukungan pemerintah, Arif berharap pengembangan vaksin tersebut dapat dipercepat hingga tiga tahun dari jadwal semula.

“Beliau akan memberikan dukungan penuh terhadap produksi vaksin ini, khususnya vaksin malaria,” ujarnya.

Arif menjelaskan, pengembangan vaksin malaria di Indonesia menghadapi tantangan karena parasit penyebab penyakit tersebut memiliki karakteristik berbeda. Salah satunya adalah Plasmodium vivax, yang menurut Arif hingga kini belum memiliki vaksin.

Karakteristik parasit yang beragam membuat riset vaksin perlu disesuaikan dengan jenis malaria yang menjadi sasaran pengembangan.

BRIN berharap riset yang dipercepat dapat menghasilkan vaksin yang dikembangkan dan diproduksi di dalam negeri. Selain memperkuat kemandirian kesehatan nasional, keberhasilan tersebut berpotensi memberikan manfaat lebih luas bagi masyarakat dunia.

“Jadi kalau kita bisa produksi di Indonesia, ini bisa menjadi salah satu kontribusi Indonesia untuk dunia,” tutur Arif.

Menurutnya, Prabowo juga menekankan pentingnya kontribusi Indonesia dalam menjawab persoalan global. Malaria masih menjadi tantangan kesehatan di berbagai negara, sehingga pengembangan vaksin dinilai memiliki arti strategis melampaui kepentingan nasional.

Selain pengembangan vaksin malaria, Arif turut melaporkan sejumlah agenda riset BRIN kepada Presiden.

Riset tersebut mencakup penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla), pemanfaatan limbah sawit untuk menghasilkan energi biogas, pengembangan obat herbal, serta penanganan sampah.

Berbagai agenda itu menjadi bagian dari upaya BRIN mendukung penyelesaian persoalan strategis nasional melalui riset dan inovasi.

Percepatan riset vaksin malaria kini menjadi salah satu fokus yang mendapat dukungan Presiden, dengan target memperpendek waktu pengembangan dan memperkuat kemampuan Indonesia dalam menghasilkan vaksin sendiri.

Monitorday.com – Pemerintah terus meningkatkan program bedah rumah, penyaluran rumah subsidi, serta pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) melalui pemanfaatan produk bahan bangunan lokal. Hal tersebut disampaikan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait usai diterima Presiden Prabowo Subianto di Kantor Presiden, Jakarta, pada Senin (26/10/2026).

Dalam laporannya, Maruarar menyampaikan perkembangan program bedah rumah yang mengalami peningkatan signifikan. Peningkatan ini menjadi bagian dari upaya pemerintah untuk memperluas akses masyarakat terhadap hunian yang layak dan meningkatkan kualitas rumah yang ditempati masyarakat.

“Ini bagian program yang dibuat oleh negara, Presiden Prabowo itu, tahun lalu itu kita ada 45 ribu bedah rumah. Tahun ini ditingkatkan luar biasa menjadi 400 ribu rumah,” ungkap Maruarar.

Selain perbaikan rumah, Maruarar menyebut pemerintah terus memperluas akses masyarakat terhadap kepemilikan rumah melalui program rumah subsidi dengan skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP). Pemerintah terus mendorong pelaksanaan program tersebut agar semakin banyak masyarakat dapat memiliki rumah melalui skema pembiayaan yang terjangkau.

Dalam kesempatan tersebut, salah satu program yang dilaporkan  juga oleh Maruarar adalah pengembangan industri genteng tanah liat berbasis UMKM di Kabupaten Majalengka, Provinsi Jawa Barat. Menurut Maruarar, program ini mendorong pelaku usaha lokal untuk meningkatkan kapasitas produksi sekaligus memenuhi standar kualitas melalui pendampingan dan sertifikasi Standar Nasional Indonesia (SNI).

“Ada 34 UMKM yang sudah lolos SND, yaitu kriteria kehandalan, artinya dia sudah punya suatu sertifikasi yang kuat, lolos, uji, dan 34 ini menyiapkan 2,4 juta genteng, produk UMKM, genteng dari tanah liat sehingga kualitasnya itu terjaga,” ujar Maruarar.

Maruarar menjelaskan bahwa pemerintah juga mendorong pemanfaatan produk lokal sesuai potensi daerah masing-masing. Maruarar menegaskan, penguatan UMKM lokal menjadi bagian penting dari pelaksanaan program perumahan nasional karena dapat menghubungkan kebutuhan pembangunan rumah dengan pertumbuhan ekonomi masyarakat di daerah.

“Jadi kita ingin memberdayakan UMKM-UMKM lokal. Jadi kalau bisa produk Jawa Barat bisa dipakai di Jawa Barat. Produk Jawa Tengah bisa dipakai di Jawa Tengah. Sesudah Genteng kita juga akan ke tempat yang lain,” imbuh Maruarar.

Dalam kesempatan tersebut, Maruarar juga menyampaikan bahwa Presiden Prabowo memberikan perhatian terhadap pengembangan program ASRI yang mengedepankan lingkungan Indonesia yang nyaman, indah, sehat, serta memberdayakan UMKM. Maruarar menyebut program tersebut tengah dipersiapkan untuk mendukung peningkatan kualitas lingkungan permukiman sekaligus mendorong partisipasi pelaku usaha lokal. 

“Kami juga sudah diminta menyiapkan untuk program ke depan, bagaimana program ASRI, Bapak Presiden itu sangat sekali ingin Indonesia itu nyaman, indah, memperdayakan UMKM, sehat,” pungkas Maruarar.

Rumah rakyat diperbaiki, kesempatan memiliki hunian diperluas, dan UMKM lokal ikut diberdayakan. Inilah arah pembangunan perumahan yang tidak hanya membangun rumah, tetapi juga menggerakkan ekonomi rakyat.