Monitorday.com – Pemerintah menyiapkan langkah untuk mencapai produksi bahan bakar campuran etanol 20 persen atau E20 dalam dua tahun mendatang. Hal tersebut dibahas dalam rapat terbatas yang dipimpin langsung oleh Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Jakarta, pada Rabu (16/09/2026).

Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengatakan, dalam rapat tersebut Presiden Prabowo menginstruksikan jajaran terkait menyiapkan langkah konkret untuk memenuhi target produksi E20, termasuk penyediaan lahan untuk pengembangan bahan baku etanol serta pembangunan industri pengolahannya.

“Ratas dipimpin Bapak Presiden langsung, kita membahas agar dua tahun mendatang kita sudah bisa produksi paling kurang E20. Oleh karena itu, tadi Mentan diminta menyiapkan rencana termasuk lahan dan seterusnya,” ujar Menko Pangan usai mengikuti rapat.

Menurutnya, bahan baku etanol yang dinilai paling memungkinkan untuk dikembangkan berasal dari tebu. Untuk itu, pemerintah menyiapkan lahan sekitar 2 juta hektare yang tersebar di sejumlah wilayah, termasuk Jawa, Sumatra, Kalimantan, dan Papua. Sementara itu, pembangunan industri pengolahan etanol akan dilakukan oleh Danantara.

“Mengonversi etanol itu yang paling memungkinkan ternyata dari tebu. Menyiapkan lahannya lebih kurang 2 juta hektare, ada yang dari luar Jawa, ada yang dari Jawa, ada dari Sumatra akan disiapkan. Kemudian Danantara yang akan membangun industrinya, dalam dua tahun kita harus bekerja keras melihat perkembangan dulu yang sekarang. Kita harus mampu untuk menghasilkan E20, kira-kira itu intinya tadi,” kata Zulkifli.

Zulkifli menjelaskan bahwa berdasarkan hasil pembahasan, target tersebut memungkinkan untuk dicapai dalam dua tahun. Dengan demikian, minyak mentah (crude oil) yang digunakan dalam negeri nantinya dapat dicampur dengan etanol hingga mencapai komposisi E20.

“Setelah kita kaji dan seterusnya dimungkinkan dalam dua tahun mendatang crude oil kita sudah bisa dicampur dengan E20 itu, dalam dua tahun. Memang yang menjadi titik bottleneck adalah lahan. Tapi setelah dibahas tadi ada dari Kalimantan, ada dari Sumatra, ada dari Jawa, dan ada dari Papua,” ujarnya.

Lebih lanjut, Zulkifli menegaskan bahwa pemenuhan kebutuhan etanol untuk E20 akan berasal dari produksi dalam negeri. Pemerintah juga menyiapkan pengembangan secara bertahap menuju pencampuran etanol yang lebih tinggi dalam jangka panjang.

“E20 dalam negeri semuanya. Bertahap kita akan menuju E50, seperti B50. Tapi yang pertama ini E20, jangka panjang akan menuju E50,” ujar Menko Pangan,” tuturnya.

Terkait ketersediaan lahan, Menko Pangan menyebut pemerintah telah memetakan sejumlah wilayah yang berpotensi dikembangkan untuk tanaman tebu. Ia menjelaskan bahwa pilihan tebu dipertimbangkan setelah komoditas lain, seperti jagung dan singkong, dinilai memiliki tantangan tersendiri untuk memenuhi kebutuhan bahan baku etanol dalam skala besar.

“Lahan, lahan yang ada. Karena kan tebu itu tidak semua daerah cocok ya. Tadi sudah dihitung kalau jagung nggak mungkin, nggak masuk hitungannya. Ya kemudian singkong, singkong juga dihitung-hitung itu tidak mudah. Tidak mudah panennya dan seterusnya karena tidak bisa mekanisasi. Ketemu tebu,” pungkasnya. 

Monitorday.com – Presiden Prabowo Subianto menegaskan pemerintah masih berfokus membenahi sejumlah persoalan mendasar yang dinilai menjadi fondasi kekuatan dan kemandirian Indonesia. Pangan, energi, kemiskinan, hingga penciptaan lapangan kerja menjadi agenda yang disebutnya harus ditangani secara bersamaan.

Dalam program “Presiden Prabowo Menjawab” yang dirilis Badan Komunikasi Pemerintah, Rabu (16/9), Prabowo mengatakan ketahanan pangan menjadi salah satu prioritas utama pemerintah.

“Yang paling mendasar adalah bagi saya, saya harus amankan pangan. Habis itu kita harus amankan BBM,” kata Prabowo.

Di sektor energi, pemerintah mendorong pengembangan bahan bakar nabati berbasis kelapa sawit, termasuk biodiesel B50, serta pengembangan energi surya dalam skala besar.

Persoalan lain yang disebut Prabowo menjadi perhatian adalah kelaparan anak, stunting, kemiskinan absolut, dan kemiskinan ekstrem.

“Bagi saya yang kita harus segera atasi adalah kelaparan anak-anak, stunting dan kemiskinan absolut, kemiskinan ekstrem,” ujarnya.

Prabowo mengatakan agenda tersebut berjalan beriringan dengan upaya melakukan efisiensi anggaran dan mencegah kebocoran uang negara.

Sumber daya yang tersedia, kata dia, kemudian diarahkan ke sektor produktif yang dapat menghasilkan devisa sekaligus membuka lapangan kerja.

Pemerintah juga mendorong hilirisasi untuk meningkatkan nilai tambah sumber daya alam di dalam negeri. Sejumlah proyek hilirisasi telah dimulai dengan target memperkuat industri nasional dan memperluas kesempatan kerja.

Penguatan ekonomi masyarakat juga dilakukan melalui pengembangan Koperasi Desa Merah Putih dan Kampung Nelayan Merah Putih.

Program tersebut diarahkan untuk memperkuat rantai pasok hingga tingkat desa, meningkatkan pendapatan masyarakat, dan menekan biaya logistik.

Prabowo mengatakan integrasi antara kampung nelayan dan Koperasi Desa Merah Putih juga dapat memberikan kepastian pasar bagi hasil tangkapan nelayan. Dengan begitu, hasil tangkapan dapat terserap sekaligus mendukung pemenuhan kebutuhan protein masyarakat.

“Jadi mereka tidak akan khawatir offtaker-nya ke mana. Ini perhitungannya sangat jelas, kehidupan mereka tambah baik,” kata Prabowo.

Pemerintah sebelumnya juga menyatakan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih diarahkan menjadi bagian penting dari rantai pasok di tingkat desa. Prabowo menyebut dampak ekonominya diharapkan mulai lebih terasa pada 2027 hingga 2028.

Di sektor pendidikan, pemerintah menjalankan sejumlah intervensi untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

Langkah tersebut mencakup digitalisasi pembelajaran, renovasi sekolah, serta peningkatan kompetensi guru.

Prabowo menegaskan berbagai program tersebut merupakan bagian dari upaya memperkuat fondasi Indonesia agar lebih siap menghadapi tantangan ke depan.

“Kita ingin semua lebih cepat, tapi insya Allah kita akan berhasil capai sasaran kita,” katanya.

Monitorday.com – Olimpiade Sains Nasional (OSN) Jenjang Pendidikan Menengah 2026 resmi dimulai. Sebanyak 540 finalis dari 28 provinsi dan satu Sekolah Indonesia di Luar Negeri (SILN) Jepang bersiap bertarung dalam sembilan bidang sains.

Pembukaan OSN Dikmen 2026 berlangsung di Universitas Muhammadiyah Malang (UMM), Jawa Timur, Selasa (15/9/2026). Ajang yang digelar Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) melalui Pusat Prestasi Nasional (Puspresnas) tersebut berlangsung hingga 20 September 2026.

Sembilan bidang yang dipertandingkan adalah astronomi, biologi, ekonomi, fisika, geografi, informatika/komputer, kebumian, kimia, dan matematika.

Sekretaris Jenderal Kemendikdasmen Suharti mengatakan OSN menjadi bagian dari upaya pemerintah menemukan dan mengembangkan talenta murid secara berkelanjutan, bukan sekadar ajang mengejar medali.

“OSN adalah ruang untuk menemukan, mengembangkan, dan mengaktualisasikan talenta para murid dan semangat inilah yang menjadi dasar manajemen talenta murid,” ujar Suharti.

Peserta dengan capaian terbaik berpeluang mendapatkan pembinaan lanjutan untuk mengikuti seleksi menuju berbagai olimpiade sains internasional. Pemerintah juga membuka kesempatan pengembangan pendidikan melalui Beasiswa Talenta Indonesia.

Minat terhadap kompetisi ini terus meningkat. Kepala Puspresnas Kemendikdasmen Maria Veronica Irene Herdjiono mencatat 297.955 peserta mendaftar OSN Dikmen 2026.

Jumlah tersebut naik 12,33 persen dibandingkan 2025 yang mencatat 265.251 pendaftar.

“Artinya, setiap tahun tingkat persaingan OSN ini semakin tinggi. Luar biasa adik-adik sudah sampai tahap final,” kata Irene.

OSN Dikmen 2026 juga menghadirkan Ekshibisi Kompetisi Kecerdasan Artifisial (EKKA). Program yang bekerja sama dengan Cakrawala University itu memasuki tahun kedua dan menjadi wadah bagi murid untuk mengembangkan kemampuan di bidang kecerdasan artifisial.

Pendaftar EKKA meningkat dari 1.347 peserta pada 2025 menjadi 2.317 peserta tahun ini. Sebanyak 26 finalis dari 10 provinsi melaju ke babak final.

Peserta terbaik EKKA juga berpeluang mengikuti seleksi dan pembinaan menuju International Olympiad in Artificial Intelligence (IOAI).

Kemendikdasmen sebelumnya menyatakan penyelenggaraan OSN 2026 merupakan bagian dari kebijakan pengembangan talenta murid yang mengacu pada Permendikdasmen Nomor 25 Tahun 2025 tentang Manajemen Talenta Murid.

Pemerintah juga menekankan pentingnya kompetisi yang berlangsung secara jujur, objektif, dan berintegritas.

Rektor UMM Nazaruddin Malik menilai perguruan tinggi memiliki peran penting dalam membangun ekosistem pendidikan dan pengembangan talenta.

“Selamat berkompetisi, tegakkan kejujuran, raihlah prestasi yang maksimal,” pesannya.

Bagi para finalis, OSN menjadi lebih dari sekadar kompetisi nasional. Finalis matematika Edric Owen Pidono dari SMAS Katolik Rajawali Makassar berharap ajang tersebut membuka jalan menuju pendidikan yang lebih tinggi. Sementara finalis biologi Azzahra Nabilla Sofian dari SMA Negeri 10 Samarinda membidik medali sekaligus kesempatan melanjutkan perjuangan ke level internasional.

Dengan OSN dan EKKA, total 566 murid mengikuti rangkaian kompetisi tingkat nasional. Pemerintah menempatkan ajang tersebut sebagai bagian dari jalur pembinaan talenta, dari panggung nasional hingga peluang berkompetisi di level internasional.

Monitorday.com – Kelompok Houthi di Yaman membantah tudingan bahwa pihaknya mengancam kota suci Makkah maupun situs-situs suci Islam di Arab Saudi.

Bantahan itu disampaikan pada Selasa (15/9/2026), setelah otoritas Arab Saudi mengeluarkan peringatan darurat untuk sejumlah wilayah di bagian barat negara tersebut, termasuk Makkah.

“Kami dengan tegas membantah adanya ancaman apa pun dari Yaman terhadap kota suci Makkah maupun situs suci lainnya,” kata sumber militer Houthi seperti dikutip kantor berita Saba.

Sumber tersebut juga menuding peringatan yang dikeluarkan Arab Saudi sebagai rekayasa, tipu daya, dan disinformasi.

Sebelumnya, Badan Pertahanan Sipil Arab Saudi mengeluarkan peringatan darurat untuk wilayah Jeddah, Makkah, dan Taif.

Warga di wilayah tersebut diminta segera menuju tempat aman dan mengikuti instruksi keselamatan dari otoritas. Peringatan disampaikan melalui Platform Peringatan Dini Nasional untuk Keadaan Darurat.

Namun, otoritas Saudi tidak merinci jenis bahaya yang menjadi dasar peringatan tersebut.

Warga diimbau tetap tenang dan mencari tempat berlindung terdekat, terutama di dalam gedung atau ruangan bagian dalam yang jauh dari jendela.

Masyarakat juga diminta tetap berada di lokasi aman hingga otoritas menyatakan situasi telah kembali kondusif.

Peringatan tersebut menjadi sorotan karena Makkah merupakan lokasi Masjidil Haram dan sejumlah situs paling suci dalam Islam. Houthi kemudian menegaskan bahwa pihaknya tidak mengarahkan ancaman terhadap Makkah maupun situs suci lainnya di Arab Saudi.

Monitorday.com – Badan Pangan Nasional (Bapanas) menyatakan 25 merek beras fortifikasi yang diduga tidak memenuhi standar telah menghentikan produksi. Seluruh produk bermasalah kini ditarik dari peredaran untuk melindungi konsumen.

Kepala Bapanas Andi Amran Sulaiman menyebut praktik tersebut sebagai bentuk penipuan yang merugikan masyarakat.

“Itu penipuan. Ini menyusahkan konsumen kita, karena tujuan pemerintah ingin supaya konsumen menikmati harga beras yang baik,” kata Amran di Jakarta, Rabu.

Pemerintah menindak produsen yang diduga menjual beras fortifikasi dengan kandungan gizi dan mutu yang tidak sesuai dengan klaim pada label kemasan maupun izin edar.

Amran menegaskan konsumen berhak mendapatkan produk sesuai spesifikasi yang dicantumkan produsen. Harga yang dibayar pun harus sepadan dengan kualitas produk.

Sebanyak 11 pelaku usaha yang memiliki 25 izin edar merek beras fortifikasi bermasalah telah mendapat surat peringatan dari Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah (OKKPD) dalam koordinasi Bapanas.

Pengawasan dilakukan bersama OKKPD di DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Daerah Istimewa Yogyakarta, dan Sumatera Utara.

Hingga pekan pertama September 2026, seluruh merek yang bermasalah terpantau telah menghentikan produksi. Sebanyak 12 merek telah menarik stok dari pasar, sedangkan merek lainnya masih menjalani proses penarikan.

Amran mengatakan praktik yang dinilai tidak jujur dalam perdagangan beras tidak boleh dibiarkan. Pemerintah berkewajiban memastikan masyarakat memperoleh produk sesuai izin edar, standar mutu, dan harga yang wajar.

Wakil Menteri Hukum Edward Omar Sharif Hiariej sebelumnya menyebut praktik menjual produk yang kandungannya tidak sesuai dengan label dan merugikan konsumen dapat mengarah pada dugaan tindak pidana penipuan.

Kerugian tidak hanya dapat berupa ketidaksesuaian produk, tetapi juga kerugian ekonomi apabila barang dijual jauh lebih mahal dari nilai yang seharusnya.

Edward menyebut ketentuan mengenai penipuan tercantum dalam Bab II Nomor 7 Pasal 492, 493, dan 495 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP),

Monitorday.com – Menteri Keuangan Suahasil Nazara memastikan pemerintah telah menyiapkan anggaran dalam APBN 2026 untuk mengantisipasi dampak fenomena El Nino, termasuk potensi kekeringan dan bencana alam.

Suahasil mengatakan anggaran kebencanaan dalam APBN dirancang fleksibel agar pemerintah dapat bergerak cepat menghadapi situasi yang berkembang.

“Di dalam APBN 2026 telah ada anggaran yang memang disiapkan untuk bencana,” kata Suahasil seusai menghadiri Sidang Paripurna Luar Biasa Ke-2 Tahun Sidang 2026-2027 di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu.

Menurutnya, fleksibilitas anggaran menjadi penting karena pemerintah harus mampu merespons kejadian yang tidak dapat diprediksi, termasuk bencana alam dan kekeringan akibat El Nino.

“Tentu fleksibilitas anggaran sangat diperlukan untuk memastikan bahwa anggarannya responsif terhadap situasi yang berkembang, situasi bencana alam, situasi kekeringan dan yang lainnya harus kita tangani,” ujarnya.

Suahasil menegaskan pemerintah akan mengantisipasi berbagai tekanan akibat kejadian tak terduga demi menjaga kepentingan masyarakat.

“Pressure dari berbagai macam kejadian yang tak terduga itu tentu harus kita tanggulangi untuk kebaikan masyarakat,” tambahnya.

Sebelumnya, Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Said Abdullah mengungkapkan anggaran kebencanaan 2026 dinaikkan menjadi Rp1,1 triliun atas arahan Presiden Prabowo Subianto.

Angka tersebut meningkat signifikan dari alokasi sebelumnya sebesar Rp494 miliar.

Said mengatakan peningkatan anggaran masih akan terus diupayakan. Dalam alokasi tersebut terdapat dana on call sebesar Rp256 miliar.

Selain itu, pemerintah menyiapkan Dana Siap Pakai (DSP) sebesar Rp5 triliun untuk penanganan bencana serta dana pooling insurance senilai Rp14 triliun.

Pemerintah juga mengalokasikan Rp10 triliun untuk kebutuhan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di Sumatera.

Dengan skema tersebut, pemerintah menyiapkan ruang fiskal untuk merespons potensi bencana dan dampak El Nino, sekaligus memastikan penanganan dapat dilakukan tanpa menunggu perubahan anggaran secara keseluruhan.

Monitorday.com – Presiden Prabowo Subianto melontarkan pujian kepada Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung saat meresmikan LRT Jakarta rute Kelapa Gading-Manggarai, Rabu (16/9/2026).

Di hadapan Pramono dan sejumlah pejabat, Prabowo menyebut politik bukan alasan untuk menghambat kerja sama pemerintah dalam melayani masyarakat.

“Saya harus akui kalau ada gubernur yang hebat, saya akui dia hebat,” kata Prabowo saat memberikan sambutan di Stasiun Manggarai, Jakarta.

Prabowo sebelumnya mengapresiasi Pramono dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno atas pembangunan transportasi publik di Ibu Kota.

Ia kemudian menyinggung perbedaan latar belakang politik dengan Pramono. Prabowo menegaskan perbedaan partai tidak seharusnya menjadi penghalang untuk bekerja bersama.

“Walaupun bukan dari partai saya. Tapi ini harus mendorong partai-partai lain, ya kan? Ya kerja yang benar dong,” ujarnya.

Prabowo mengatakan persaingan dalam pemilu seharusnya berhenti setelah rakyat memberikan mandat. Setelah itu, para pemimpin harus kembali bekerja untuk kepentingan masyarakat.

“Kita datang dari partai yang berbeda. Kita bersaing dalam pemilihan umum. Tapi kita bisa bekerja sama. Kita bisa saling menghormati,” kata Prabowo.

Menurutnya, seluruh pejabat pemerintahan memiliki tujuan yang sama, yakni memberikan pelayanan kepada rakyat.

“Kita pelayan rakyat. Kita bertugas untuk rakyat. Pikiran kita, tenaga kita, upaya kita semuanya untuk rakyat Indonesia,” tegasnya.

Dalam kesempatan tersebut, Prabowo juga menyinggung laporan Pramono mengenai perkembangan ekonomi Jakarta. Ia menyebut pertumbuhan ekonomi dan investasi di Ibu Kota menunjukkan tren positif.

“Tadi dilaporkan oleh Gubernur pertumbuhan DKI meningkat. Perusahaan-perusahaan yang tadi agak lesu sekarang bangkit. Investasi naik luar biasa,” ujarnya.

Peresmian LRT Jakarta sekaligus menandai pengoperasian rute Kelapa Gading-Manggarai sepanjang 12,2 kilometer dengan 11 stasiun.

Sebelum peresmian, Prabowo turut menjajal perjalanan LRT dari Kelapa Gading menuju Manggarai bersama Pramono dan sejumlah pelajar.

Pemprov DKI Jakarta memberlakukan tarif khusus Rp8 selama delapan hari pertama setelah peresmian. Setelah masa tarif promo berakhir, tarif LRT Jakarta ditetapkan Rp5.000.

Prabowo berharap kerja sama antara pemerintah pusat dan daerah terus diperkuat. Menurutnya, kolaborasi antarpemimpin diperlukan agar pembangunan memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat.

“Kalau pemimpin-pemimpin bisa kerja sama, bisa gotong royong dan harus gotong royong, bangsa ini akan bangkit menjadi bangsa yang luar biasa,” tandas Prabowo.

Monitorday.com – Mantan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa akhirnya buka suara soal pergantian dirinya oleh Suahasil Nazara. Purbaya mengakui perombakan pejabat di lingkungan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menjadi salah satu faktor yang berkaitan dengan pergantian tersebut.

Pernyataan itu disampaikan Purbaya seusai serah terima jabatan (sertijab) Menteri Keuangan di kantor Kemenkeu, Jakarta, Selasa (15/9/2026).

Saat ditanya apakah pencopotan dirinya berkaitan dengan perombakan besar-besaran pejabat Kemenkeu beberapa hari sebelumnya, Purbaya membenarkannya.

“Sebagian ada (karena perombakan pejabat). Sebagian iya,” ujar Purbaya.

Namun, Purbaya tidak menyebut perombakan pejabat sebagai satu-satunya alasan pergantian Menteri Keuangan. Ia menegaskan keputusan tersebut merupakan kewenangan Presiden Prabowo Subianto.

“Kan itu hak prerogatif Presiden,” katanya.

Perombakan pejabat yang dilakukan Purbaya berlangsung hanya beberapa hari sebelum dirinya digantikan Suahasil.

Mengacu pada laporan ANTARA, pada 10 September 2026 Purbaya melantik sekitar 50 pejabat eselon II dan 350 pejabat eselon III di lingkungan Kemenkeu. Perubahan juga mencakup sejumlah jabatan fungsional di berbagai direktorat jenderal hingga Badan Layanan Umum (BLU).

Langkah tersebut merupakan bagian dari agenda pembenahan birokrasi yang dijalankan Purbaya.

Pada awal September, Purbaya sebelumnya menyebut transformasi sumber daya manusia sebagai salah satu langkah untuk meningkatkan penerimaan negara. Rotasi dilakukan terhadap pejabat di berbagai tingkatan, termasuk eselon II, III, dan IV.

Purbaya juga menegaskan pengisian jabatan di Kemenkeu dilakukan berdasarkan profesionalisme. Pernyataan itu muncul di tengah isu dugaan jual beli jabatan di lingkungan kementerian.

Purbaya membantah isu tersebut. Ia menyebut proses pengisian jabatan melibatkan rekomendasi Sekretaris Jenderal Kemenkeu dan pejabat terkait.

Pergantian mendadak Purbaya memicu spekulasi mengenai kemungkinan gesekan internal di tubuh Kemenkeu. Namun, Purbaya membantah adanya pertentangan tersebut.

Ia mengatakan kebijakan yang dijalankannya selama menjadi Menteri Keuangan pada dasarnya berkaitan dengan kebijakan Presiden Prabowo.

Karena itu, Purbaya tidak menyebut adanya perbedaan kebijakan dengan Presiden sebagai alasan pergantian dirinya. ANTARA juga melaporkan Purbaya menepis isu gesekan internal sebagai penyebab pencopotan.

Direktur Jenderal Bea dan Cukai Djaka Budhi Utama turut membantah adanya konflik internal dengan Purbaya. Kemenkeu sendiri masih menunggu keputusan dan tindak lanjut resmi terkait pejabat yang sebelumnya masuk dalam agenda perombakan.

Presiden Prabowo Subianto menunjuk Suahasil Nazara sebagai Menteri Keuangan menggantikan Purbaya pada Senin (14/9/2026). Suahasil sebelumnya menjabat Wakil Menteri Keuangan dan merupakan teknokrat yang telah lama berkecimpung dalam kebijakan fiskal.

Sehari kemudian, Kemenkeu menggelar sertijab dari Purbaya kepada Suahasil di Jakarta.

Pergantian ini menjadi perubahan kedua pada posisi Menteri Keuangan sejak Prabowo menjabat Presiden. Pada September 2025, Sri Mulyani Indrawati digantikan Purbaya.

Reuters melaporkan pergantian Purbaya berlangsung ketika pasar tengah mencermati kredibilitas kebijakan fiskal Indonesia. Suahasil menghadapi tugas menjaga disiplin fiskal sekaligus mempertahankan kepercayaan investor terhadap pengelolaan APBN.

Sementara itu, Purbaya menyatakan tidak berminat kembali menjadi pejabat negara. Setelah meninggalkan kursi Menteri Keuangan, ia memilih menjalani kehidupan di luar pemerintahan.

Pernyataan Purbaya kini menempatkan perombakan besar-besaran pejabat Kemenkeu sebagai salah satu konteks penting dalam pergantian dirinya. Namun, ia tetap menegaskan keputusan akhir mengenai susunan kabinet berada di tangan Presiden Prabowo.

Monitorday.com – Dalam acara peluncuran Indonesian Center for Health evidence-Informed Policy (I-CHIP), Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen), Abdul Mu’ti, dengan lugas mendorong penguatan kesehatan fisik dan mental peserta didik sebagai bagian penting dalam membangun Indonesia Emas 2045. Baginya, upaya tersebut perlu dilakukan secara bersama-sama melalui penguatan ekosistem pendidikan yang melibatkan orang tua, satuan pendidikan, masyarakat, perguruan tinggi, media, serta kementerian dan lembaga terkait.

Menteri Abdul Mu’ti menilai bahwa kesehatan tidak hanya mencakup aspek fisik semata, tetapi juga kesehatan mental dan spiritual yang perlu mendapat perhatian secara seimbang. Hal tersebut menjadi semakin di tengah berbagai tantangan yang dihadapi generasi muda saat ini.

“Ada dua hal yang utama dan sangat terkait dengan pendidikan. Pertama yaitu kesehatan secara fisik dan kedua adalah kesehatan mental atau kesehatan rohani. Dua hal ini sangat kita perlukan, baik untuk masa sekarang maupun masa yang akan datang,” ungkap Menteri Abdul Mu’ti, di Tangerang Selatan, Selasa (15/9).

Melalui 7 Kebiasaan Anak Indonesia Hebat (7KAIH), Menteri Abdul Mu’ti menjelaskan bahwa Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) mendorong sekolah agar tidak hanya menjadi tempat untuk memperoleh pengetahuan akademik, tetapi juga menjadi ruang bagi peserta didik dalam membangun kebiasaan hidup sehat, karakter, kemampuan sosial, serta keseimbangan mental dan spiritual.

“Generasi Indonesia 2045 adalah generasi yang secara fisik sehat dan secara mental juga sehat. Karena itu, kita perlu membangun budaya yang kuat secara fisik, kuat secara spiritual, dan kuat secara intelektual, yang salah satu upayanya kami wujudkan melalui 7 KAIH,” tuturnya.

Lebih lanjut, Mendikdasmen memandang sektor pendidikan memiliki posisi strategis untuk membangun kebiasaan hidup sehat sejak dini. Kebiasaan sederhana seperti bangun pagi, berolahraga, menjaga pola hidup sehat, membangun interaksi sosial yang baik, serta memperkuat kehidupan spiritual dapat menjadi fondasi penting dalam membentuk karakter dan kesehatan anak.

“Lewat 7 KAIH kita mengajak para murid membangun kebiasaan-kebiasaan baik melalui hal-hal yang sederhana. Berbagai penelitian juga telah menunjukkan adanya hubungan antara kebiasaan hidup yang sehat dengan kesehatan jasmani, kesehatan mental, serta kesiapan murid dalam menjalani proses pembelajaran,” pungkas Mendikdasmen.

Monitorday.com– Perdagangan valuta asing atau foreign exchange (forex) menjadi salah satu aktivitas ekonomi yang banyak dilakukan melalui platform digital. Dalam perspektif Islam, hukum forex tidak dapat ditentukan hanya dari istilah “trading”, tetapi bergantung pada akad, mekanisme transaksi, tujuan, dan cara penyelesaiannya. Menurut Majelis Ulama Indonesia (MUI), trading forex yang diperbolehkan adalah transaksi spot, sedangkan transaksi forward, swap, dan option dinyatakan haram berdasarkan Fatwa DSN-MUI Nomor 28/DSN-MUI/III/2002 tentang Jual Beli Mata Uang (Al-Sharf).

Dasar umum jual beli dalam Islam terdapat dalam QS Al-Baqarah ayat 275, yang menegaskan, “Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.” Dalam konteks pertukaran mata uang, Rasulullah SAW juga bersabda dalam hadis riwayat Muslim, bahwa pertukaran emas dengan emas, perak dengan perak, dan komoditas ribawi sejenis harus dilakukan secara setara dan tunai. Hadis ini menjadi salah satu landasan penting dalam konsep al-sharf, yaitu pertukaran mata uang yang harus memenuhi ketentuan tertentu.

Fatwa DSN-MUI Nomor 28/DSN-MUI/III/2002 menetapkan bahwa jual beli mata uang pada prinsipnya boleh dengan beberapa syarat. Transaksi tidak boleh dilakukan untuk spekulasi atau untung-untungan, harus memiliki kebutuhan transaksi atau berjaga-jaga, dan apabila mata uang yang dipertukarkan berbeda jenis maka transaksi dilakukan menggunakan kurs yang berlaku saat transaksi serta dilakukan secara tunai.

Berdasarkan fatwa tersebut, transaksi forex spot diperbolehkan. Transaksi spot merupakan jual beli valuta asing dengan penyerahan pada saat transaksi atau penyelesaian paling lambat dua hari, yang dipandang sebagai bagian dari proses penyelesaian transaksi internasional. Sebaliknya, forward, swap, dan option dinyatakan haram dalam fatwa tersebut karena karakteristiknya mengandung persoalan penyerahan yang ditangguhkan, spekulasi, atau unsur lain yang tidak sesuai dengan prinsip al-sharf.

Persoalan lain muncul pada praktik trading forex online yang menggunakan leverage, margin, biaya swap/overnight, serta transaksi yang hanya mengejar keuntungan dari perubahan harga tanpa kepemilikan atau penyerahan valuta secara nyata. Dalam kondisi seperti ini, transaksi perlu diperiksa lebih jauh karena dapat menimbulkan persoalan riba, gharar, maupun maisir. Kajian akademik terbaru juga menunjukkan bahwa penggunaan leverage, keterlambatan serah terima, dan spekulasi dapat menyebabkan praktik forex tidak sepenuhnya memenuhi persyaratan al-sharf.

Dari sisi regulasi Indonesia, aspek legalitas juga perlu diperhatikan. Bappebti mengingatkan bahwa perdagangan berjangka, termasuk forex, memiliki risiko tinggi dan masyarakat perlu memastikan pihak yang menawarkan transaksi memiliki izin yang sesuai. Bappebti juga memperingatkan mengenai keberadaan pialang ilegal serta penawaran yang menjanjikan keuntungan besar dengan risiko kecil.

Karena itu, seorang Muslim yang ingin melakukan trading forex perlu memeriksa apa yang sebenarnya diperjualbelikan, bagaimana akadnya, kapan mata uang diserahterimakan, apakah terdapat bunga atau swap, apakah menggunakan leverage, serta apakah transaksi tersebut dilakukan untuk kebutuhan yang dibenarkan atau semata-mata spekulasi. Label “Islamic account” atau “swap-free” saja tidak otomatis membuat sebuah transaksi menjadi halal apabila struktur akad dan praktik keseluruhannya masih mengandung unsur yang dilarang.

Dengan demikian, hukum forex dalam Islam bersifat bergantung pada mekanisme transaksinya. Jual beli mata uang secara spot yang memenuhi ketentuan al-sharf pada prinsipnya diperbolehkan, sedangkan bentuk transaksi yang mengandung riba, spekulasi yang terlarang, gharar, atau mekanisme forward, swap, dan option sebagaimana dimaksud dalam Fatwa DSN-MUI Nomor 28/DSN-MUI/III/2002 tidak diperbolehkan. Menurut MUI, umat Islam yang ingin melakukan trading forex perlu merujuk ketentuan al-sharf tersebut dan memastikan praktik transaksinya benar-benar sesuai dengan prinsip syariah.