Monitorday.com – PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (BRI) resmi memulai rangkaian program inkubasi usaha BRIncubator 2026 melalui kegiatan Kick-Off yang ditujukan bagi UMKM binaan Rumah BUMN BRI.

Program yang telah berjalan sejak 2018 itu merupakan bagian dari upaya BRI memperkuat kapasitas dan daya saing UMKM melalui pembinaan yang terstruktur. Peserta yang mengikuti BRIncubator telah melalui proses kurasi dan akan memperoleh pendampingan sesuai dengan tahap perkembangan usahanya.

Direktur Micro BRI Akhmad Purwakajaya mengatakan, program tersebut dirancang untuk membantu pelaku UMKM menghadapi tantangan bisnis yang semakin kompetitif melalui penguatan kapasitas dan kapabilitas usaha.

Menurutnya, pembinaan mencakup pengembangan pola pikir kewirausahaan, strategi bisnis, literasi keuangan, digitalisasi usaha, hingga pembekalan mengenai peluang ekspor. Dengan demikian, UMKM diharapkan mampu meningkatkan daya saing, memperluas akses pasar, dan naik kelas.

BRIncubator 2026 berfokus pada tiga kategori usaha, yakni Food & Beverage, Fashion & Beauty, serta Home Decor & Craft. Program ini bertujuan mempersiapkan UMKM agar mampu menembus pasar nasional maupun ekspor melalui pendampingan intensif dan pengembangan bisnis.

Akhmad berharap seluruh peserta dapat memanfaatkan program tersebut untuk meningkatkan kapasitas usaha dan memperluas peluang pasar. Ia juga menyampaikan apresiasi kepada para mitra, narasumber, pendamping, serta tim Rumah BUMN yang terus mendukung pemberdayaan UMKM di berbagai daerah.

Monitorday.com – Pemerintah mengubah strategi pemerataan konektivitas nasional dengan tidak lagi hanya mengandalkan pembangunan Base Transceiver Station (BTS). Ke depan, penyediaan akses internet akan disesuaikan dengan karakteristik masing-masing wilayah melalui kombinasi berbagai teknologi, seperti fiber optik, satelit, BTS, hingga solusi telekomunikasi lainnya.

Wakil Menteri Komunikasi dan Digital (Wamenkomdigi) Nezar Patria mengatakan, pendekatan tersebut dipilih karena kondisi geografis, jumlah penduduk, dan kebutuhan layanan digital di setiap daerah berbeda sehingga memerlukan teknologi yang lebih fleksibel dan efektif.

Menurut Nezar, pemerintah akan memetakan kebutuhan setiap wilayah untuk menentukan teknologi yang paling sesuai. Daerah yang sulit dijangkau BTS, misalnya, dapat dilayani melalui satelit atau jaringan telekomunikasi alternatif.

“Yang mungkin tidak bisa ditembus dengan BTS, mungkin lewat satelit atau moda jaringan telekomunikasi yang lain,” kata Nezar saat menerima audiensi Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur di Jakarta, Selasa (4/8/2026).

Nezar mencontohkan Kalimantan Timur sebagai salah satu daerah dengan tingkat konektivitas yang cukup tinggi. Dari total 841 desa, sebanyak 803 desa atau sekitar 95,5 persen telah memiliki akses internet.

Meski demikian, pemerintah masih mengidentifikasi 269 titik blankspot di provinsi tersebut yang memerlukan percepatan penanganan melalui kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI), serta operator telekomunikasi.

Ia menegaskan, keterbatasan anggaran tidak boleh menjadi hambatan dalam pemerataan akses digital. Karena itu, sinergi antarpemangku kepentingan diperlukan untuk memperluas jangkauan internet, terutama di wilayah yang masih mengalami blankspot maupun kualitas sinyal yang rendah.

Sementara itu, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur Ririn Sari Dewi mengatakan pemerintah daerah juga menerapkan strategi serupa dengan mengombinasikan fiber optik, Very Small Aperture Terminal (VSAT), dan satelit agar penyediaan akses internet lebih efektif sesuai kondisi wilayah.

Ririn berharap pemerintah pusat terus memperkuat dukungan melalui sinkronisasi data, kebijakan, dan kolaborasi lintas sektor guna mempercepat pemerataan konektivitas di Kalimantan Timur maupun daerah lainnya.

Monitorday.com – Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg) resmi membuka pendaftaran undangan bagi masyarakat yang ingin mengikuti Upacara Peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di Istana Merdeka pada 17 Agustus 2026.

Pendaftaran berlangsung pada 5–7 Agustus 2026 melalui laman pandang.istanapresiden.go.id dan dibuka setiap hari mulai pukul 10.00 WIB.

Calon peserta diwajibkan menyiapkan KTP atau Kartu Identitas Anak (KIA), nomor telepon aktif, alamat email aktif, serta swafoto formal terbaru sambil memegang identitas diri untuk proses pendaftaran secara daring.

Kemensetneg menetapkan sejumlah persyaratan bagi peserta, yakni berstatus Warga Negara Indonesia (WNI), berusia minimal 12 tahun pada 17 Agustus 2026, dalam kondisi sehat, telah memenuhi ketentuan vaksinasi nasional, serta tidak membawa balita. Setiap Nomor Induk Kependudukan (NIK) hanya dapat digunakan untuk satu kali pendaftaran.

Setelah mengisi formulir dan mengunggah dokumen yang dipersyaratkan, peserta harus melakukan konfirmasi melalui tautan yang dikirim ke alamat email. Peserta yang dinyatakan lolos seleksi dapat mengambil undangan fisik dengan menunjukkan identitas diri.

Pemerintah menyediakan 8.100 undangan bagi masyarakat untuk menghadiri upacara di Istana Merdeka. Selain mengikuti Upacara Detik-detik Proklamasi, penerima undangan juga berkesempatan menyaksikan pagelaran seni dan budaya.

Sebelumnya, Wakil Menteri Sekretaris Negara Juri Ardiantoro memastikan pemerintah kembali membuka kesempatan bagi masyarakat untuk menghadiri upacara HUT RI melalui mekanisme pendaftaran resmi.

Pada peringatan HUT ke-81 RI tahun ini, Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan bertindak sebagai inspektur upacara. Peringatan Hari Kemerdekaan mengusung tema “Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur”, yang mencerminkan semangat pembangunan menuju Indonesia yang mandiri dan sejahtera.

Monitorday.com – Harga emas batangan PT Aneka Tambang (Antam) Tbk. kembali melemah pada perdagangan Rabu (5/8/2026). Berdasarkan data di situs resmi Logam Mulia per pukul 08.30 WIB, harga emas Antam ukuran 1 gram turun Rp4.000 menjadi Rp2.599.000 per batang.

Penurunan ini memperpanjang koreksi harga emas Antam setelah pada perdagangan sebelumnya juga mengalami pelemahan. Harga saat ini menjadi yang terendah sejak 9 Januari 2026 atau dalam kurun tujuh bulan terakhir.

Sejalan dengan itu, harga buyback atau pembelian kembali emas Antam juga turun Rp4.000 menjadi Rp2.370.000 per gram.

Dalam transaksi pembelian emas batangan, pembeli dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 sebesar 0,25 persen bagi pemilik Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan 0,5 persen bagi non-NPWP.

Sementara itu, transaksi buyback dengan nilai di atas Rp10 juta dikenakan PPh Pasal 22 sebesar 1,5 persen bagi pemilik NPWP dan 3 persen bagi non-NPWP. Pajak tersebut dipotong langsung dari total nilai buyback.

Monitorday.com – Bank Dunia menunjuk mantan Menteri Keuangan Sri Mulyani sebagai Ketua Bersama Independen (Independent Co-Chair) dalam proses pengisian kembali pendanaan (replenishment) ke-22 Asosiasi Pembangunan Internasional (International Development Association/IDA22).

Dalam peran tersebut, Sri Mulyani akan memimpin upaya menghimpun dukungan kebijakan dan pendanaan bagi negara-negara termiskin di dunia bersama Paschal Donohoe, Managing Director sekaligus Chief Knowledge Officer Grup Bank Dunia.

Penunjukan Sri Mulyani dilakukan melalui proses seleksi oleh komite pencarian yang terdiri atas perwakilan negara donor dan negara peminjam. Bank Dunia menilai Sri Mulyani sebagai salah satu tokoh paling berpengalaman di bidang pembiayaan pembangunan internasional.

Saat ini, Sri Mulyani menjabat sebagai Blavatnik World Leaders Fellow 2025–2026 di University of Oxford. Sebelumnya, ia merupakan perempuan pertama yang menjabat sebagai Menteri Keuangan Indonesia serta pernah menduduki posisi Managing Director dan Chief Operating Officer Bank Dunia.

Menurut Bank Dunia, pengalaman tersebut memberikan Sri Mulyani keahlian mendalam di bidang kebijakan pembangunan dan pembiayaan multilateral. Ia juga pernah masuk dalam daftar 100 Perempuan Paling Berpengaruh di Dunia versi Forbes.

IDA merupakan salah satu sumber pendanaan terbesar di dunia untuk mendukung pengentasan kemiskinan ekstrem di negara-negara berpendapatan rendah. Lembaga ini menyediakan pinjaman berbunga rendah atau tanpa bunga serta hibah untuk membiayai berbagai program pembangunan, memperkuat ketahanan, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Proses replenishment IDA diselenggarakan setiap tiga tahun untuk menghimpun komitmen pendanaan baru sekaligus mengevaluasi arah kebijakan IDA. Siklus IDA22 akan dimulai pada Mid-Term Review di Tashkent, Uzbekistan, pada Desember 2026, sementara pertemuan penggalangan komitmen pendanaan (pledging meeting) dijadwalkan berlangsung pada Desember 2027.

Hasil IDA22 akan menentukan besaran pembiayaan konsesional yang tersedia bagi 78 negara hingga 2031. Sejak berdiri pada 1960, IDA telah menyalurkan lebih dari US$632 miliar untuk investasi pembangunan di 115 negara.

Monitorday.com – Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno meminta seluruh kepala daerah memperkuat perlindungan anak hingga ke ruang digital melalui implementasi Gerakan Nasional Ruang Aman dan Nyaman Anak (Gernas RANA). Langkah itu didorong menyusul masih tingginya angka kekerasan terhadap anak di berbagai lingkungan.

Pratikno menegaskan pemerintah daerah menjadi ujung tombak dalam memastikan kebijakan perlindungan anak berjalan efektif di lapangan. Menurutnya, ukuran paling nyata dari keberhasilan Gernas RANA adalah turunnya angka kekerasan terhadap anak.

“Indikator keberhasilan gerakan ini yang paling mudah diukur adalah menurunnya angka kekerasan terhadap anak,” kata Pratikno dalam Media Gathering Gernas RANA di Media Center Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi), Jakarta, Selasa (4/8/2026).

Ia menekankan perlindungan anak tidak cukup hanya difokuskan di lingkungan sekolah. Kekerasan, kata dia, dapat terjadi di rumah, satuan pendidikan, ruang publik, hingga ruang digital sehingga upaya pencegahannya harus dilakukan secara menyeluruh.

Menurut Pratikno, pemerintah telah memiliki perangkat kelembagaan yang menjangkau hingga tingkat daerah. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah memiliki jaringan sampai ke satuan pendidikan, sementara Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/BKKBN didukung penyuluh lapangan dan kader yang menjangkau desa-desa.

Untuk memperkuat implementasi di daerah, pemerintah juga menggandeng Kementerian Dalam Negeri. Pratikno menyebut regulasi dan surat edaran terkait perlindungan anak sudah tersedia, sehingga fokus saat ini adalah memastikan pelaksanaannya berjalan optimal.

“Kami sudah berkonsolidasi dengan Kementerian Dalam Negeri. Regulasi dan berbagai surat edaran sebenarnya sudah tersedia. Yang kami dorong sekarang adalah penguatan pelaksanaannya di daerah,” ujarnya.

Pratikno menjelaskan isu perlindungan anak kini rutin dibahas dalam forum koordinasi mingguan yang dipimpin Menteri Dalam Negeri bersama seluruh kepala daerah. Selain mengevaluasi pengendalian inflasi, forum tersebut juga dimanfaatkan untuk mengawal berbagai agenda pembangunan manusia, termasuk perlindungan anak.

“Melalui forum itu kami terus mengingatkan dan mengajak kepala daerah agar ruang aman dan nyaman bagi anak menjadi perhatian bersama. Jadi, ketika membahas inflasi, kami juga membahas perlindungan anak,” katanya.

Pratikno menegaskan keberhasilan Gernas RANA membutuhkan keterlibatan semua pihak, mulai dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, sekolah, keluarga, masyarakat, hingga penyelenggara ruang digital. Pemerintah berharap sinergi tersebut mampu menekan angka kekerasan terhadap anak sekaligus menghadirkan lingkungan yang aman bagi tumbuh kembang anak Indonesia.

Monitorday.com – Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti menegaskan kebijakan pembatasan penggunaan gawai bagi siswa di bawah usia 16 tahun bertujuan menciptakan lingkungan sekolah yang lebih aman, nyaman, dan mendukung proses belajar.

Kebijakan tersebut dituangkan dalam Surat Edaran (SE) Nomor 18 Tahun 2026 tentang Pembatasan Penggunaan Gawai di Satuan Pendidikan.

“Kami sudah menerbitkan Surat Edaran Mendikdasmen tentang pembatasan penggunaan gawai bagi mereka yang berusia di bawah 16 tahun. Itu menjadi bagian dari upaya kami membangun lingkungan fisik sekolah yang aman dan nyaman,” kata Abdul Mu’ti di Jakarta, Selasa (4/8/2026).

Mu’ti menjelaskan, pembatasan penggunaan gawai tidak hanya bertujuan mengurangi distraksi selama kegiatan belajar, tetapi juga menciptakan ruang yang aman bagi siswa untuk berekspresi, mengembangkan kreativitas, serta memperkuat keamanan sosial, spiritual, dan digital.

Menurutnya, implementasi kebijakan tersebut mengedepankan pendekatan yang humanis, inklusif, dan partisipatif sehingga tetap berlandaskan prinsip edukatif dan pedagogis.

“Pendekatannya lebih mengedepankan prinsip-prinsip edukatif dan pedagogis,” ujarnya.

Ia menambahkan, aturan ini juga menjadi bagian dari upaya pemerintah memperkuat perlindungan anak di ruang digital sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Pelindungan Anak (PP Tunas), sekaligus mendukung penerapan budaya sekolah Aman, Sehat, Resik, dan Indah (ASRI).

Selain melindungi anak dari dampak negatif penggunaan gawai, kebijakan ini diharapkan mampu memberikan dukungan psikologis, mental, dan spiritual sehingga peserta didik dapat mengikuti pembelajaran secara optimal.

“Ini komitmen kita bersama untuk membangun budaya sekolah yang aman dan nyaman sebagai bagian dari dukungan secara psikologis, mental, dan spiritual agar anak-anak dapat belajar dengan sebaik-baiknya,” kata Mu’ti.

Dukungan terhadap kebijakan tersebut juga datang dari Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid. Menurutnya, pembatasan penggunaan gawai di lingkungan sekolah sejalan dengan implementasi PP Tunas dan menjadi bagian dari strategi nasional untuk memperkuat perlindungan anak di ruang digital.

“Aturan pembatasan penggunaan gadget di lingkungan sekolah semakin melengkapi komitmen pemerintah untuk melindungi anak-anak dari ancaman negatif di ruang digital, terutama konten-konten berbahaya,” ujar Meutya.

Pemerintah berharap kebijakan ini mampu menciptakan lingkungan belajar yang lebih kondusif sekaligus memperkuat perlindungan siswa dari berbagai risiko di dunia digital tanpa mengabaikan pemanfaatan teknologi untuk kegiatan pembelajaran.

Monitorday.com – Iran mengklaim sempat menyiapkan serangan terhadap tiga titik di Ukraina sebagai respons atas dugaan serangan Kiev terhadap kapal dagang Iran di Laut Kaspia. Namun, operasi militer itu disebut dibatalkan setelah Ukraina menyampaikan permohonan maaf.

Pernyataan tersebut disampaikan penasihat militer Pemimpin Tertinggi Iran, Mohsen Rezaei, dalam wawancara dengan televisi nasional Iran, Senin (3/8/2026).

Menurut Rezaei, militer Iran telah merampungkan seluruh persiapan serangan sebelum akhirnya pemerintah memutuskan menghentikan operasi tersebut.

“Iran sudah siap menyerang tiga titik di Ukraina, tetapi operasi dibatalkan setelah pihak Ukraina menyampaikan permohonan maaf,” ujar Rezaei.

Dalam kesempatan yang sama, Rezaei juga melontarkan peringatan terkait keamanan maritim di Selat Hormuz. Ia menegaskan Iran tidak akan mengizinkan kapal melintas melalui jalur yang tidak diakui pemerintah Iran dan mengancam akan menindak kapal yang dianggap menggunakan “jalur ilegal”.

Selain itu, Rezaei mengklaim Iran berhasil menimbulkan kerugian besar terhadap pasukan Amerika Serikat selama konflik yang berlangsung selama 17 hari. Ia juga menyebut serangan rudal dan drone Iran mampu menggagalkan operasi militer AS di kawasan. Namun, klaim tersebut belum dapat diverifikasi secara independen.

Pernyataan Rezaei muncul setelah Iran menuduh Ukraina menyerang kapal dagang Iran di Laut Kaspia pada 25 Juli 2026. Menurut Teheran, serangan itu menewaskan satu anak buah kapal (ABK).

Menyusul insiden tersebut, Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi meminta Ukraina bertanggung jawab atas serangan tersebut. Dalam komunikasi dengan Menteri Luar Negeri Ukraina Andrii Sybiha, Araghchi menuntut Kiev memberikan ganti rugi atas kerusakan yang dialami kapal Iran.

Ketegangan ini menambah daftar konflik yang melibatkan Iran di tengah situasi kawasan yang masih bergejolak. Sebelumnya, konflik Iran dengan Amerika Serikat dan Israel sempat mereda setelah kedua pihak menyepakati gencatan senjata pada April 2026 dan menandatangani memorandum perdamaian hasil mediasi Pakistan pada Juni.

Namun, kesepakatan tersebut gagal bertahan. Iran dan Amerika Serikat kembali terlibat aksi saling serang selama sekitar dua pekan, memicu kekhawatiran akan meluasnya konflik di kawasan Timur Tengah.

Monitorday.com – Pemerintah bersiap meluncurkan paket insentif baru untuk kendaraan listrik (electric vehicle/EV). Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan mengumumkan kebijakan tersebut dalam dua hingga tiga pekan ke depan.

“Saya kira dalam dua minggu atau tiga minggu dari sekarang, Presiden akan meluncurkan stimulus untuk EV lagi, termasuk untuk sekitar 500.000 sepeda motor listrik dan mobil listrik,” kata Purbaya saat membuka Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2026 di Tangerang, Banten, Selasa (4/8/2026).

Purbaya mengatakan pemerintah tengah menyiapkan insentif berupa pembebasan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) hingga 100 persen serta insentif Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) sebesar 40 persen bagi kendaraan yang memenuhi persyaratan.

Meski demikian, ia memberi sinyal kuat bahwa kebijakan tersebut hanya akan berlaku bagi mobil listrik berbasis baterai atau Battery Electric Vehicle (BEV). Sementara kendaraan hybrid (HEV) maupun plug-in hybrid (PHEV) diperkirakan tidak masuk dalam daftar penerima insentif.

“Saya belum dengar rencana itu. Yang saya dengar rencananya adalah EV saja. Battery nickel-based sama battery lithium-based juga berbeda sedikit,” ujarnya.

Purbaya menegaskan rincian akhir skema insentif akan diumumkan langsung oleh Presiden Prabowo.

Rencana tersebut sejalan dengan arah kebijakan pemerintah dalam Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) 2027 yang menetapkan pengembangan industri mobil dan sepeda motor nasional sebagai salah satu Program Kerja Prioritas Nasional (PKPN) pada sektor hilirisasi dan industrialisasi.

Sebelumnya, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menyatakan pemerintah akan memprioritaskan insentif kendaraan listrik bagi mobil merek nasional sebagai upaya memperkuat industri otomotif dalam negeri.

Namun hingga kini pemerintah belum menjelaskan secara rinci kriteria “mobil merek nasional”, termasuk apakah hanya berlaku bagi merek yang dimiliki perusahaan Indonesia atau juga mencakup kendaraan dengan tingkat komponen dalam negeri (TKDN) tinggi yang diproduksi di Indonesia.

Pemerintah juga belum memastikan apakah produsen kendaraan listrik merek asing yang telah berinvestasi dan memproduksi kendaraan di Indonesia akan ikut menikmati insentif tersebut. Kepastian mengenai cakupan penerima manfaat dan mekanisme pemberian insentif masih menunggu pengumuman resmi dari Presiden dalam beberapa pekan mendatang.

Monitorday.com – Pemerintah mempercepat perluasan Pendidikan Jarak Jauh (PJJ) sebagai strategi mengembalikan Anak Tidak Sekolah (ATS) ke bangku pendidikan. Program tersebut dijalankan melalui kolaborasi Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) bersama pemerintah daerah agar akses pendidikan semakin menjangkau anak-anak yang selama ini belum memperoleh layanan belajar.

Langkah itu ditandai dengan dimulainya Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) PJJ jenjang pendidikan menengah Tahun Ajaran 2026/2027 di berbagai satuan pendidikan penyelenggara PJJ pada Senin (3/8/2026).

MPLS menjadi tahap awal bagi peserta didik baru untuk mengenal sistem pembelajaran jarak jauh sekaligus membantu sekolah memetakan kebutuhan belajar setiap siswa agar layanan pendidikan dapat disesuaikan dengan karakteristik masing-masing.

Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Fajar Riza Ul Haq, menegaskan keberhasilan PJJ tidak hanya bergantung pada kebijakan pemerintah pusat, tetapi juga membutuhkan dukungan pemerintah daerah, sekolah, keluarga, dan masyarakat.

“Keberhasilan PJJ ditentukan oleh kemampuan kita membangun sebuah ekosistem. Ketika pemerintah pusat menyiapkan kebijakan dan sistem, pemerintah daerah melakukan penjangkauan, satuan pendidikan menghadirkan layanan pembelajaran, dan masyarakat bersama-sama memastikan bahwa setiap anak memperoleh kesempatan kembali untuk belajar,” ujar Fajar.

Menurut Fajar, penguatan tata kelola, sistem penyelenggaraan, dan penjaminan mutu yang terus dilakukan diharapkan mampu meningkatkan kualitas PJJ sehingga menghasilkan lulusan dengan kompetensi yang setara dengan pendidikan formal reguler.

Direktur Jenderal Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus Kemendikdasmen, Tatang Muttaqin, mengatakan MPLS tidak sekadar menjadi agenda pengenalan sekolah, tetapi juga menjadi fondasi untuk membangun karakter, kemandirian, dan literasi digital peserta didik.

“Bekal tersebut penting agar siswa mampu beradaptasi dengan sistem pembelajaran berbasis teknologi sekaligus memiliki tanggung jawab dalam proses belajar mandiri,” kata Tatang.

Dukungan terhadap pengembangan PJJ juga datang dari sejumlah pemerintah daerah. Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak menilai konsep utama PJJ adalah menghadirkan pendidikan yang mampu menjangkau anak, bukan menunggu anak datang ke sekolah.

“Bagi kami, filosofi Pendidikan Jarak Jauh adalah sekolah yang mendatangi anak, bukan menunggu anak datang ke sekolah. Pendidikan harus mampu menjangkau siapa pun tanpa memandang kondisi geografis maupun latar belakang sosial ekonomi,” ujar Emil.

Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi Ansharullah berharap PJJ menjadi solusi bagi anak-anak yang selama ini belum mendapatkan akses pendidikan.

“Tentu ini menjadi harapan kita bersama agar tidak ada lagi anak-anak yang kehilangan kesempatan memperoleh pendidikan,” kata Mahyeldi.

Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta Nahdiana menekankan keberhasilan PJJ tidak hanya ditentukan oleh proses belajar di sekolah, tetapi juga bergantung pada dukungan keluarga dan lingkungan sekitar.

“Kami meyakini bahwa keberhasilan anak tidak hanya ditentukan oleh proses pembelajaran di sekolah, tetapi juga oleh dukungan keluarga di rumah serta lingkungan masyarakat,” ujarnya.

Pemerintah berharap perluasan implementasi PJJ pada tahun ajaran 2026/2027 mampu membuka akses pendidikan yang lebih luas bagi Anak Tidak Sekolah. Melalui sinergi pemerintah pusat, pemerintah daerah, satuan pendidikan, keluarga, dan masyarakat, semakin banyak anak diharapkan dapat kembali belajar dan memperoleh kesempatan membangun masa depan yang lebih baik.