Monitorday.com – Presiden Prabowo Subianto memberikan pengarahan kepada para peserta Rapat Pimpinan (Rapim) TNI dan Polri yang digelar di halaman tengah Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (09/02/2026). Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menjelaskan bahwa kegiatan ini merupakan agenda rutin tahunan yang selalu dilaksanakan pada awal tahun sebagai forum konsolidasi pimpinan TNI dan Polri.

“Jadi hari ini Bapak Presiden berkesempatan memberikan pengarahan dalam forum rapat pimpinan TNI dan Polri. Ini adalah agenda rutin tahunan sebetulnya, jadi setiap awal tahun selalu ada forum rapat pimpinan TNI maupun Polri. Dan hari ini alhamdulillah Bapak Presiden dapat memberikan pengarahan dan kebetulan mengundang para pimpinan TNI dan Polri untuk mendapatkan pengarahan di Istana Merdeka, Jakarta,” ujar Mensesneg dalam keterangannya kepada awak media usai acara.

Dalam taklimatnya, Presiden Prabowo menekankan peran strategis TNI dan Polri sebagai institusi pertahanan dan keamanan negara yang harus terus diperkuat, profesional, serta senantiasa dekat dengan rakyat. Kepala Negara juga menyampaikan apresiasi dan penghargaan atas dedikasi TNI dan Polri selama lebih dari satu tahun masa kepemimpinannya, terutama dalam mendukung dan menyukseskan berbagai program pemerintah yang berorientasi pada kepentingan rakyat.

“Tadi juga beliau menyampaikan terima kasih, penghargaan dan apresiasi kepada TNI maupun Polri yang dalam satu tahun lebih masa kepimpinan Bapak Presiden Prabowo, TNI maupun Polri terus menjadi kader terdepan di dalam membantu dan menyukseskan seluruh program-program pemerintah, yang semua program itu selalu orientasinya adalah untuk kepentingan rakyat, kepentingan bangsa, dan kepentingan negara di atas segala kepentingan pribadi maupun golongan,” ungkap Mensesneg.

Selain itu, Presiden Prabowo kembali menegaskan pentingnya persatuan dan soliditas di lingkungan TNI dan Polri dalam menghadapi berbagai tantangan bangsa. Terkait kesejahteraan personel, Presiden Prabowo meminta pimpinan TNI dan Polri agar tidak ragu memberikan penghargaan kepada anggota yang menunjukkan dedikasi dan pengabdian luar biasa.

“Bapak Presiden memang secara khusus tadi juga menyampaikan bahwa meminta kepada pimpinan TNI maupun Polri untuk tidak ragu-ragu, kemudian juga tidak segan-segan untuk memberikan penghargaan kepada anggota TNI maupun anggota Polri yang telah menunjukkan dharma baktinya kepada bangsa dan negara, telah menunjukkan dedikasinya, telah menunjukkan pengabdiannya dalam berbagai bentuk penghargaan tersebut,” ucap Mensesneg.

Mensesneg menambahkan bahwa taklimat Presiden Prabowo juga memberikan evaluasi agar TNI dan Polri terus menjadi institusi yang kuat, profesional, dan berpihak kepada kepentingan masyarakat. Presiden Prabowo turut menyoroti peran nyata TNI dan Polri yang selama ini berada di garda terdepan dalam penanganan bencana serta mendukung pembangunan di daerah-daerah terpencil.

“Dalam hal penanganan bencana, TNI-Polri berada di garda yang paling depan, kemudian dalam hal pembangunan-pembangunan berbagai program-program pemerintah termasuk di jembatan-jembatan di daerah-daerah terpencil, baik TNI maupun Polri juga bekerja keras untuk ikut membangun, sehingga bisa meringankan beban masyarakat,” tambahnya.

Terkait persiapan ramadan dan Idulfitri, Mensesneg menegaskan bahwa koordinasi lintas kementerian terus dilakukan, dengan keterlibatan aktif TNI dan Polri, khususnya dalam menjaga kelancaran dan keamanan masyarakat.

“Secara spesifik arahan dari Pak Presiden memang di dalam forum tadi sudah secara eksplisit disampaikan, tetapi dalam berbagai forum kami di lintas kementerian dalam rangka persiapan bulan suci Ramadan dan persiapan Lebaran, kami terus berkoordinasi, dan baik TNI maupun Polri selalu hadir karena bagaimana pun juga saling berkaitan ya,” pungkasnya.

Monitorday.com – Otorita Pengelola Pantai Utara Jawa (Otorita Pantura) tengah menggodok rencana pembangunan proyek Giant Sea Wallatau tanggul laut raksasa sebagai upaya strategis melindungi kawasan pesisir utara Pulau Jawa dari ancaman banjir rob, abrasi, dan penurunan muka tanah yang kian mengkhawatirkan.

Proyek ini dirancang untuk membentang di sepanjang Pantai Utara Jawa dan menjadi salah satu program infrastruktur prioritas nasional. Pemerintah menilai pembangunan tanggul laut raksasa tidak dapat ditunda mengingat dampak perubahan iklim dan aktivitas manusia yang semakin memperparah kondisi wilayah pesisir.

Kepala Otorita Pantura, Didit Herdiawan Ashaf, mengatakan saat ini pihaknya masih fokus pada tahap perencanaan dan konsolidasi lintas kementerian dan lembaga. “Kami sedang menyusun peta jalan pembangunan Giant Sea Wall Pantura. Fokus awalnya adalah menyatukan seluruh perencanaan teknis agar proyek ini berjalan terintegrasi,” ujarnya.

Menurut Didit, Otorita Pantura dibentuk untuk memastikan proyek tersebut tidak berjalan secara sektoral. Ia menegaskan bahwa pembangunan tanggul laut membutuhkan koordinasi kuat, baik dari sisi teknis, lingkungan, maupun pembiayaan. “Ini bukan proyek kecil. Karena itu perlu satu komando agar pelaksanaannya efektif dan berkelanjutan,” katanya.

Lebih lanjut, Didit mengungkapkan bahwa konsep Giant Sea Wall tidak semata mengandalkan konstruksi beton, tetapi juga mengombinasikan pendekatan berbasis alam. “Kami tidak hanya membangun tanggul, tetapi juga mempertimbangkan solusi alami seperti rehabilitasi mangrove dan pengelolaan kawasan pesisir secara menyeluruh,” ucapnya.

Ia menambahkan, pemerintah juga tengah membuka peluang kerja sama dengan investor dan pihak swasta untuk mendukung pembiayaan proyek tersebut. “Setelah kajian teknis dan regulasi selesai, langkah berikutnya adalah membuka ruang investasi. Skemanya sedang kami siapkan,” jelas Didit.

Pembangunan Giant Sea Wall diharapkan mampu memberikan perlindungan jangka panjang bagi jutaan penduduk yang bermukim di kawasan Pantura, sekaligus menjaga keberlanjutan ekonomi dan ekosistem pesisir. Pemerintah menargetkan proyek ini dapat menjadi solusi komprehensif dalam menghadapi tantangan perubahan iklim di wilayah pesisir utara Jawa.

Monitorday.com – Pengurus Mushalla Al Ikhsan Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Gadjah Mada (UGM) menghadapi sebuah tantangan unik terkait pelaksanaan salat berjamaah di bangunan mushalla mereka yang baru. Dengan selesainya pembangunan lantai dua, muncul pertanyaan mendasar mengenai keabsahan salat berjamaah dengan satu imam, mengingat konfigurasi arsitektur mushalla yang tidak biasa. Untuk mendapatkan jawaban yang kredibel, pengurus memutuskan untuk mengajukan pertanyaan ini ke rubrik Tanya Jawab Suara Muhammadiyah.

Mushalla Al Ikhsan, yang dulunya merupakan bagian dari garasi mobil dengan bentuk melengkung, telah mengalami perluasan signifikan sejak tahun 2012 dengan penambahan lantai dua. Lantai dua ini dibangun persis di atas mushalla lama, namun tanpa koneksi fisik maupun visual yang menghubungkan kedua lantai tersebut. Berbeda dengan desain masjid bertingkat pada umumnya yang menyediakan lubang di atas posisi imam agar makmum di lantai atas dapat melihat imam atau makmum di lantai bawah, Mushalla Al Ikhsan tidak memiliki fitur serupa.

Kondisi ini menimbulkan kebingungan dan pertanyaan krusial bagi pengurus: bagaimana caranya agar mushalla dua lantai ini dapat digunakan untuk salat berjamaah dengan satu imam secara sah dan sesuai syariat? Mereka berharap Suara Muhammadiyah dapat memberikan pencerahan dan solusi praktis agar ibadah berjamaah tetap dapat berlangsung tanpa kendala fiqih.

Menjawab pertanyaan tersebut, Suara Muhammadiyah menjelaskan beberapa syarat utama agar salat berjamaah dinyatakan sah. Di antaranya adalah adanya kesinambungan antara imam dan makmum, yang berarti jarak antara keduanya tidak boleh terlalu jauh dan masih dalam satu kawasan. Selain itu, makmum harus dapat mengetahui gerak-gerik atau keadaan imam, dan imam idealnya dapat terlihat oleh makmum shaf pertama. Syarat penting lainnya adalah suara imam dapat didengar oleh setidaknya makmum shaf pertama, untuk memastikan semua mengikuti gerakan imam dengan benar.

Penjelasan ini didukung oleh hadis riwayat Muslim dari Abu Sa’id Al-Khudri, di mana Rasulullah SAW bersabda, “Maju dan ikutilah aku, dan hendaklah orang-orang yang di belakangmu mengikutimu.” Hadis ini menggarisbawahi pentingnya keteraturan dan kepatuhan makmum terhadap imam. Dengan demikian, pengelola Mushalla Al Ikhsan perlu mempertimbangkan bagaimana memastikan terpenuhinya syarat-syarat koneksi visual dan audio, serta keterhubungan antara lantai satu dan dua, agar salat berjamaah dapat dilaksanakan secara sah dan sempurna sesuai tuntunan syariat.

Monitorday.com – Ketua Dewan Pers, Komaruddin Hidayat, melontarkan teguran keras kepada perusahaan pengembang teknologi kecerdasan buatan (AI). Ia menegaskan bahwa setiap platform AI yang memanfaatkan karya jurnalistik sebagai basis datanya wajib hukumnya untuk membayar royalti. Pernyataan tegas ini disampaikan Komaruddin di sela-sela Konvensi Nasional Media Massa, sebuah acara penting dalam rangkaian peringatan Hari Pers Nasional (HPN) 2026, yang berlangsung di Aula Aston Hotel, Kota Serang, Provinsi Banten, pada Minggu (8/2/2026).

Komaruddin Hidayat mengibaratkan praktik pengambilan data oleh AI tanpa kompensasi sebagai bentuk penjarahan intelektual. Ia menilai tindakan tersebut menciptakan ketidakadilan yang merugikan industri media. “Kalau AI mengambil, ya dia harus bayar royalti. Kalau tidak, ini kan semacam perampokan terhadap karya-karya jurnalistik. Harus dilindungi, itu intinya,” ujar Komaruddin dengan lugas di hadapan awak media, menyoroti pentingnya perlindungan terhadap hak cipta dan kekayaan intelektual jurnalis.

Menurutnya, tantangan terbesar yang dihadapi industri pers saat ini adalah melebarnya kesenjangan ekonomi. Perusahaan media harus menanggung biaya produksi berita yang tidak sedikit, mulai dari riset, peliputan, hingga penyuntingan. Namun, pendapatan mereka terus tergerus secara signifikan oleh dominasi platform digital dan teknologi otomatisasi AI yang memanfaatkan konten tersebut tanpa kompensasi yang layak.

Ketimpangan ini menciptakan kondisi yang tidak sehat bagi keberlangsungan jurnalisme berkualitas. Tanpa adanya pembayaran royalti, kerja keras dan investasi yang dilakukan oleh media untuk menghasilkan berita yang kredibel dan informatif seolah tidak dihargai. Oleh karena itu, Dewan Pers menyerukan agar regulasi terkait hak cipta dan kompensasi atas penggunaan karya jurnalistik oleh AI segera diimplementasikan demi menjaga ekosistem pers yang adil dan berkelanjutan.

Melalui desakan ini, Dewan Pers berharap agar perusahaan teknologi AI dapat menunjukkan tanggung jawab sosial dan etika dalam pengembangan produk mereka. Pengakuan dan pembayaran royalti atas karya jurnalistik bukan hanya tentang keadilan ekonomi, tetapi juga tentang penghargaan terhadap profesi jurnalisme yang memegang peran krusial dalam menyediakan informasi bagi publik. Langkah ini diharapkan dapat melindungi independensi media dan memastikan kualitas jurnalisme tetap terjaga di era digital.

Monitorday.com – Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti pada 8 Februari 2026 di Surabaya, menegaskan bahwa pendidikan bermutu berawal dari sekolah yang aman, nyaman, dan berkarakter. Ia menggarisbawahi peran strategis sekolah bukan hanya sebagai pusat transfer ilmu, melainkan juga wadah pembentukan keberanian intelektual, ketangguhan spiritual, dan kepekaan sosial peserta didik. Pernyataan ini disampaikan dalam konteks dukungan terhadap program nasional “Indonesia Aman, Sehat, Resik, dan Indah (ASRI)” yang baru saja dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto, menempatkan sekolah sebagai garda terdepan pembiasaan nilai-nilai ASRI sejak dini.

Menurut Mendikdasmen, integrasi semangat ASRI di lingkungan sekolah mencakup pembiasaan menjaga kebersihan, pengelolaan sampah yang efektif, pengurangan penggunaan plastik, serta penciptaan ruang kelas yang nyaman dan tidak pengap. Lingkungan yang bersih, sehat, sejuk, dan tertata rapi tidak hanya menunjang suasana belajar yang menyenangkan, tetapi juga membentuk kebiasaan hidup tertib dan bertanggung jawab pada peserta didik. Selain itu, sekolah yang aman juga berarti siswa merasa tenang untuk belajar, berani menyampaikan pendapat, dan tidak takut melakukan kesalahan, memupuk rasa ingin tahu yang berkelanjutan.

Mu’ti juga menyoroti pentingnya keamanan spiritual melalui pendampingan nilai keimanan dan moral, serta keamanan sosial dengan menekan perundungan melalui pembangunan budaya saling menghormati dan empati. Dalam kunjungan kerjanya ke SMP–SMA Amanatul Ummah di Jawa Timur, Mendikdasmen mengapresiasi praktik pembentukan karakter di lingkungan pesantren tersebut, khususnya ikrar rutin yang menjadi fondasi disiplin dan tanggung jawab. Ia menyoroti keberhasilan pesantren dalam menciptakan lingkungan bebas rokok di kalangan ribuan peserta didik, menjadikannya contoh nasional.

Pengasuh Pondok Pesantren Amanatul Ummah, Asep Saifuddin Chalim, memaparkan bahwa keberhasilan pendidikan di sana dibangun atas sistem disiplin dan tanggung jawab, dengan guru sebagai teladan moral dan pembimbing. Bupati Mojokerto, Muhammad Al Barra, turut menyampaikan apresiasi dan harapan agar kunjungan Mendikdasmen membawa pencerahan bagi pengembangan pendidikan di daerahnya, menekankan kolaborasi pemerintah dan lembaga pendidikan sebagai kunci mutu berkelanjutan. Integrasi akademik, karakter, dan kedisiplinan dinilai akan melahirkan generasi cerdas, bertanggung jawab sosial, dan moral.

Mendikdasmen Abdul Mu’ti menekankan bahwa praktik-praktik baik yang sudah berjalan di lembaga pendidikan sejalan dengan arah kebijakan nasional yang berfokus pada pembentukan karakter dan lingkungan belajar yang aman serta sehat. Ia mengingatkan bahwa menciptakan sekolah yang aman, nyaman, dan asri adalah tanggung jawab kolektif seluruh pemangku kepentingan, dari pendidik, peserta didik, hingga masyarakat. Bersamaan dengan itu, Mu’ti juga meresmikan gedung baru sekolah dasar di Surabaya, simbol ikhtiar fisik yang harus diiringi dengan penciptaan rasa aman menyeluruh, demi melahirkan generasi Indonesia yang cerdas intelektual, matang sosial, dan kuat spiritual.

Monitorday.com – Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Prof. Dr. H. Haedar Nashir, M.Si., menegaskan pentingnya penguatan iman, ilmu, dan spirit pembaharuan bagi kader Ikatan Pelajar Muhammadiyah (IPM) dalam pembukaan Muktamar XXIV IPM yang digelar di Makassar. Pesan tersebut disampaikan di hadapan ribuan peserta yang datang dari berbagai wilayah di Indonesia.

Dalam sambutannya, Haedar Nashir menyampaikan bahwa IPM memiliki posisi strategis sebagai kawah candradimuka kader intelektual dan pemimpin masa depan Muhammadiyah. Ia menekankan bahwa IPM bukan sekadar organisasi pelajar, melainkan bagian penting dari gerakan besar Persyarikatan Muhammadiyah yang telah berkiprah lebih dari satu abad.

Haedar juga menyampaikan refleksi pribadinya sebagai bagian dari keluarga besar IPM. Ia mengungkapkan bahwa dirinya pernah aktif sebagai kader IPM sejak masa pelajar hingga menempuh jenjang kepemimpinan di tingkat pusat. Pengalaman tersebut, menurutnya, membentuk karakter ideologis, intelektual, dan kepemimpinan yang kuat serta relevan hingga saat ini.

“IPM harus terus menjadi ruang pembinaan kader yang memiliki iman kokoh, kecerdasan ilmu, dan keberanian melakukan pembaharuan,” tegas Haedar. Ia mengingatkan bahwa kemajuan organisasi dan individu tidak akan bermakna jika tercerabut dari nilai tauhid, amal saleh, dan komitmen keumatan.

Lebih lanjut, Haedar menyoroti pentingnya tradisi keilmuan dalam tubuh IPM. Ia menegaskan bahwa kader IPM harus menjadikan ilmu sebagai dasar berpikir dan bertindak, bukan sekadar mengikuti arus tren atau kepentingan sesaat. Dalam konteks itu, semboyan IPM “Nuun Wal Qolami Wa Maa Yasthuruun” disebut sebagai identitas ideologis yang menegaskan peran pelajar Muhammadiyah sebagai generasi literat, kritis, dan produktif.

Menurut Haedar, tantangan generasi muda saat ini semakin kompleks, mulai dari disrupsi teknologi, krisis nilai, hingga persoalan kebangsaan dan kemanusiaan global. Oleh karena itu, kader IPM dituntut tidak hanya unggul secara akademik, tetapi juga memiliki kepekaan sosial dan tanggung jawab moral terhadap umat dan bangsa.

Ia juga mengajak peserta muktamar untuk bangga menjadi bagian dari Muhammadiyah yang telah berkembang menjadi gerakan Islam berkemajuan dengan jaringan pendidikan, kesehatan, dan dakwah yang mendunia. Kiprah Muhammadiyah di tingkat internasional, kata Haedar, harus menjadi inspirasi bagi kader IPM untuk berpikir global tanpa kehilangan akar nilai keislaman dan keindonesiaan.

Muktamar XXIV IPM menjadi forum tertinggi organisasi pelajar Muhammadiyah yang membahas arah gerak, regenerasi kepemimpinan, serta evaluasi program kerja. Dengan mengusung semangat pembaharuan, muktamar ini diharapkan mampu melahirkan kepemimpinan yang visioner, berintegritas, dan responsif terhadap dinamika zaman.

Menutup sambutannya, Haedar Nashir menegaskan bahwa masa depan Muhammadiyah dan bangsa Indonesia sangat ditentukan oleh kualitas generasi mudanya hari ini. Ia mendorong kader IPM untuk tampil sebagai Dahlan muda yang berani berpikir maju, berakhlak luhur, serta mampu memberi solusi bagi persoalan umat, bangsa, dan kemanusiaan semesta.

Monitorday.com – Layar ponsel menyala, menampilkan video singkat tentang dessert dengan taburan keju asin dan saus karamel yang meleleh. Dalam hitungan jam, tayangan itu dibagikan ribuan kali. Kolom komentar dipenuhi reaksi, dari rasa penasaran hingga pertanyaan klasik: “Bisa dijadikan bisnis, nggak?” Di sanalah denyut peluang 2026 berawal—cepat, visual, dan penuh kemungkinan.

Memasuki 2026, lanskap wirausaha mengalami pergeseran signifikan. Dunia bisnis tidak lagi didominasi oleh pemain besar semata. Justru, para pemula dengan ide segar, keberanian bereksperimen, dan kepekaan membaca tren mulai mencuri perhatian. Konsumen masa kini membeli bukan hanya karena kebutuhan, tetapi karena cerita, nilai, dan pengalaman yang melekat pada sebuah produk.

Di sektor kuliner, inovasi menjadi kunci. Perpaduan rasa manis dan gurih, minuman probiotik berbahan lokal, hingga paket bahan makanan siap masak dengan konsep diet tertentu menjawab kebutuhan masyarakat urban yang serba cepat namun semakin sadar kesehatan. Makanan tidak lagi sekadar pengisi perut, melainkan representasi gaya hidup dan identitas.

Kesadaran lingkungan turut membentuk arah bisnis. Produk fashion dari bahan daur ulang dengan desain custom semakin diminati, terutama oleh generasi muda yang ingin tampil berbeda sekaligus berkontribusi pada isu keberlanjutan. Bahkan camilan tinggi protein berbahan alternatif mulai mendapat tempat, seiring meningkatnya diskusi tentang pangan masa depan dan efisiensi sumber daya.

Teknologi pun terus membuka ruang baru. Produk smart home dengan harga lebih terjangkau kini menjangkau pasar yang lebih luas. Di sisi lain, jasa berbasis digital berkembang pesat. Banyak individu dan pelaku UMKM membutuhkan bantuan untuk menata tampilan media sosial mereka. Estetika digital menjadi etalase utama, tempat citra visual menentukan kesan pertama dan keputusan beli.

Namun tren bisnis 2026 tidak hanya bicara soal kecepatan dan efisiensi. Di tengah ritme hidup yang padat, kebutuhan akan ketenangan semakin menguat. Produk aromaterapi dengan konsep relaksasi dan sentuhan lokal hadir sebagai jawaban. Lilin beraroma, minyak esensial, hingga produk perawatan diri dengan pendekatan holistik menjadi simbol pencarian keseimbangan di tengah kesibukan.

Model bisnis juga ikut berevolusi. Vending machine yang menjual produk UMKM di lokasi strategis menjadi alternatif distribusi yang efisien. Tanpa penjaga dan minim biaya operasional, konsep ini memadukan teknologi dengan peluang ekonomi bagi usaha kecil. Transaksi nontunai dan kurasi produk yang tepat menjadikannya relevan dengan kebiasaan konsumen modern.

Pengamat menilai, keberhasilan bisnis di 2026 tidak semata ditentukan oleh produk yang dijual, melainkan cara membangun hubungan dengan konsumen. Konten video pendek, narasi autentik, dan kehadiran aktif di ruang digital menjadi faktor penentu. Konsumen ingin merasa dekat, dilibatkan, dan dihargai.

Seperti potongan kain yang dijahit satu per satu, peluang-peluang kecil itu membutuhkan ketelatenan untuk dirangkai. Tahun 2026 menawarkan panggung luas bagi siapa pun yang berani mencoba, beradaptasi, dan bercerita. Di balik setiap tren viral, selalu ada kesempatan nyata bagi mereka yang jeli melihat peluang sebelum ia benar-benar berlalu.

Monitorday.com – Survei terbaru dari Indikator Politik Indonesia menunjukkan tingkat kepuasan publik yang luar biasa tinggi terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Angka kepuasan mencapai 79,9 persen, di mana responden menyatakan puas dan sangat puas. Salah satu faktor kunci yang dinilai sangat berkorelasi dengan tingginya angka kepuasan ini adalah kinerja Kejaksaan Agung (Kejagung) dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia.

Capaian kepuasan 79,9 persen ini bahkan melampaui tingkat kepuasan yang diraih oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada awal masa jabatan mereka. Hal ini mengindikasikan penerimaan publik yang sangat positif terhadap langkah-langkah dan kebijakan yang diambil oleh pemerintahan Prabowo di periode awal. Indikator Politik Indonesia, lembaga survei yang didirikan oleh pengamat politik Burhanuddin Muhtadi, menyoroti bagaimana Kejagung berperan sentral dalam persepsi positif ini.

Burhanuddin Muhtadi mengungkapkan bahwa tingkat kepercayaan publik terhadap Kejaksaan Agung mencapai angka fantastis 80 persen. Angka ini menempatkan Kejagung sebagai lembaga penegak hukum dengan tingkat kepercayaan tertinggi, jauh melampaui institusi lain seperti Mahkamah Konstitusi (MK), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), maupun Kepolisian Republik Indonesia (Polri). “Ada kaitan erat antara mereka yang puas dengan kinerja Presiden dengan mereka yang puas terhadap kinerja pemberantasan korupsi oleh Kejaksaan,” ujar Burhanuddin.

Survei tersebut lebih lanjut membeberkan bahwa sebanyak 48,7 persen publik menilai upaya pemberantasan korupsi saat ini sebagai “baik” atau “sangat baik”. Tren positif ini, menurut Burhanuddin, menunjukkan grafik yang stabil dan terus menguat dibandingkan periode survei sebelumnya. Tingginya kepuasan terhadap kinerja Kejagung dalam memberantas korupsi ini menjadi salah satu pilar utama yang menopang tingginya angka kepuasan publik secara keseluruhan terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Monitorday.com – Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) berhasil mencatat sejumlah capaian positif dalam Laporan Indeks Komunikasi Pembangunan dan Informasi Publik (KPIP) Tahun 2025. Laporan yang dirilis oleh Direktorat Jenderal Komunikasi Publik dan Media, Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) ini menunjukkan kinerja komunikasi publik Kemendikdasmen yang berjalan baik dan terintegrasi. Disampaikan pada seminar Komdigi yang dihadiri pejabat humas dari seluruh Indonesia, capaian ini mengukuhkan upaya kementerian dalam mengarusutamakan fungsi komunikasi untuk mendukung penyelenggaraan kebijakan pendidikan.

Dalam penilaian KPIP 2025, Kemendikdasmen meraih nilai impresif 99,05 untuk Indeks Cakupan Kerja K/L, yang mencerminkan konsistensi dalam perencanaan, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi komunikasi publik. Lebih lanjut, kementerian ini berhasil mencapai nilai sempurna 100 pada beberapa indikator kunci, meliputi Prinsip Komunikasi Publik, Indeks Pelibatan Pemangku Kepentingan K/L, dan Indeks Informasi Terpercaya. Nilai-nilai tinggi ini mengindikasikan kepatuhan yang sangat tinggi terhadap prinsip komunikasi pemerintah, kematangan dalam menjalin dialog dan melibatkan aktor eksternal, serta kemampuan kuat dalam memastikan akurasi dan kejelasan informasi yang disampaikan kepada publik.

Prestasi Kemendikdasmen juga tercermin dari Indeks Agregat Dimensi Proses KPIP yang mencapai 99,84. Angka ini menegaskan kapasitas kementerian dalam mengelola komunikasi publik secara komprehensif di setiap siklus kebijakan, mulai dari perencanaan strategis hingga penyampaian informasi yang dapat dipercaya kepada masyarakat. Hal ini menunjukkan adanya sistem komunikasi yang terpadu dan efektif dalam mendukung setiap inisiatif dan tujuan pembangunan pendidikan nasional.

Sekretaris Jenderal Kemendikdasmen, Suharti, menegaskan bahwa capaian KPIP ini adalah buah dari komitmen kolektif untuk menjadikan komunikasi publik sebagai elemen strategis dalam tata kelola kebijakan. “Komunikasi publik bukan sekadar menyampaikan informasi, tetapi memastikan kebijakan dipahami, dipercaya, dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” ujar Suharti. Ia menambahkan, nilai KPIP ini menjadi pengingat bagi Kemendikdasmen untuk terus menjaga konsistensi dan kualitas komunikasi di setiap tingkatan, serta memperkuat koordinasi lintas unit kerja demi pesan kebijakan yang utuh dan sistematis.

Senada dengan itu, Kepala Biro Komunikasi dan Hubungan Masyarakat Kemendikdasmen, Anang Ristanto, menekankan pentingnya upaya berkelanjutan dalam memperkuat tata kelola komunikasi publik yang terbuka dan bertanggung jawab. “Kami berupaya memastikan setiap informasi yang disampaikan kepada publik akurat, jelas, dan mudah dipahami,” kata Anang. Dengan capaian Indeks Informasi Terpercaya yang sempurna, Kemendikdasmen berkomitmen untuk terus menjaga kepercayaan publik melalui praktik komunikasi yang profesional dan berintegritas, sekaligus sebagai sarana membangun partisipasi dan pemahaman publik terhadap kebijakan pendidikan nasional.

Monitorday.com – Indonesia memiliki modal pembangunan yang sangat besar untuk menjadi negara maju, adil, dan berdaulat pada 2045. Namun, besarnya potensi tersebut belum sepenuhnya dikelola secara optimal sehingga belum mampu menghasilkan kesejahteraan yang merata. Hal itu disampaikan Prof. Dr. Ir. Rokhmin Dahuri, MS dalam Kuliah Umum (Studium Generale) di Universitas Syiah Kuala (USK), Banda Aceh, Senin (9/2).

Dalam pemaparannya, Prof. Rokhmin menjelaskan bahwa Indonesia dianugerahi kekayaan sumber daya alam darat dan laut, posisi geoekonomi dan geopolitik yang sangat strategis, serta bonus demografi dengan mayoritas penduduk berada pada usia produktif. Menurutnya, kombinasi tersebut merupakan modal kuat untuk mendorong pertumbuhan ekonomi tinggi dan berkelanjutan.

Namun, ia menilai kinerja pembangunan nasional masih menghadapi tantangan serius. Pertumbuhan ekonomi yang bertahan di kisaran lima persen dinilai belum cukup untuk menyerap tenaga kerja dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Struktur ekonomi yang didominasi sektor berproduktivitas rendah, tingginya pekerja informal, serta melemahnya industri manufaktur menjadi persoalan mendasar yang harus segera diatasi.

“Indonesia seharusnya mampu tumbuh lebih tinggi. Masalahnya bukan pada potensi, tetapi pada kualitas pengelolaan, inovasi, dan sumber daya manusianya,” ujarnya.

Prof. Rokhmin juga mengingatkan bahwa bonus demografi dapat berubah menjadi bencana demografi apabila negara gagal menciptakan lapangan kerja produktif dan meningkatkan kualitas tenaga kerja. Tanpa kesiapan tersebut, jutaan penduduk usia kerja justru berpotensi menambah angka pengangguran dan ketimpangan sosial.

Selain persoalan domestik, Indonesia juga dihadapkan pada tekanan global yang semakin kompleks, seperti konflik geopolitik, krisis iklim, perang dagang, serta disrupsi teknologi. Kondisi ini menuntut bangsa Indonesia untuk memiliki daya saing tinggi dan kemampuan beradaptasi yang kuat agar tidak tertinggal dalam persaingan global.

Dalam konteks tersebut, perguruan tinggi dinilai memiliki peran strategis dalam pembangunan nasional. Prof. Rokhmin menegaskan bahwa universitas harus menjadi pusat pencetak sumber daya manusia unggul sekaligus penghasil inovasi yang berdampak nyata. Perguruan tinggi tidak cukup hanya menghasilkan lulusan, tetapi juga harus melahirkan solusi atas persoalan bangsa.

Universitas Syiah Kuala, menurutnya, memiliki posisi penting dalam mendorong pembangunan berbasis keunggulan agro-maritim. Aceh sebagai wilayah pesisir dinilai memiliki potensi besar di sektor kelautan, perikanan, pertanian, dan ekonomi biru. Penguatan riset terapan, hilirisasi hasil penelitian, serta kolaborasi dengan pemerintah dan dunia usaha menjadi kunci agar potensi tersebut dapat dimanfaatkan secara optimal.

Ia juga menekankan pentingnya sinergi antara kampus, pemerintah, dan sektor industri dalam menciptakan lapangan kerja formal yang produktif. Kolaborasi tersebut diyakini mampu mempercepat transformasi ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

Kuliah umum ini dihadiri oleh sivitas akademika USK, termasuk dosen dan mahasiswa, serta sejumlah pemangku kepentingan. Kegiatan tersebut menjadi ruang refleksi bagi dunia pendidikan tinggi untuk memperkuat perannya dalam menjawab tantangan pembangunan nasional. Dengan SDM unggul, inovasi yang kuat, dan tata kelola yang baik, Indonesia diyakini mampu keluar dari jebakan negara berpendapatan menengah dan mewujudkan Indonesia Emas 2045.