Monitorday.com – Upaya mewujudkan Pendidikan Bermutu untuk Semua terus dilakukan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) melalui penguatan pendidikan nonformal dan pendidikan vokasi. Kemendikdasmen menyalurkan bantuan peningkatan mutu kepada 71 lembaga kursus dan pelatihan (LKP) terdampak bencana banjir di Aceh dan Sumatra Utara, sekaligus melaksanakan program upskilling dan reskilling bagi 118 guru SMK dari 11 provinsi pada Rabu (26/8) di Balai Besar Pengembangan Penjaminan Mutu Pendidikan Vokasi (BBPPMPV) Bidang Bangunan dan Listrik (BBL) Medan.

Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen), Abdul Mu’ti, menegaskan bahwa pendidikan bermutu tidak hanya berlangsung melalui sekolah formal. Berbagai jalur pendidikan, termasuk pendidikan nonformal, perlu mendapat ruang untuk memberikan kesempatan belajar dan mengembangkan kemampuan masyarakat.

“Education is not only about schooling but the essence of education is learning. Esensi pendidikan itu belajar, tidak hanya sekolah. Undang-Undang Sisdiknas sudah membuat rumusan yang sangat komprehensif mengenai jenis pendidikan itu: ada pendidikan formal, informal, dan nonformal. Semua diwadahi, semua diberikan kesempatan untuk memberikan layanan pendidikan karena tidak semua orang bisa sekolah formal,” jelasnya.

Prinsip tersebut juga menjadi pijakan dalam penguatan pendidikan vokasi. Mendikdasmen mendorong agar pendidikan di SMK tidak hanya diarahkan untuk menyiapkan peserta didik memasuki dunia kerja, tetapi juga membangun keberanian untuk menciptakan peluang usaha melalui kreativitas dan soft skills. “Jangan selalu anak SMK itu didorong kerja kantor pakai lamaran berlapis-lapis, beri mereka visi tentang entrepreneurship. Karena kreativitas dan soft skills-nya itu yang didorong. Kalau hard skills, keterampilan teknis, akan cepat usang,” ungkap Mendikdasmen.

Penguatan orientasi tersebut diwujudkan melalui pengembangan SMK yang lebih beragam dan sesuai dengan potensi daerah. Abdul Mu’ti mengatakan, potensi lokal seperti kopi, teh, nilam, hingga perikanan dapat dikembangkan menjadi bidang keahlian di SMK sehingga peserta didik mampu mengolah kekayaan alam daerah melalui keterampilan yang dimiliki dan menghasilkan nilai ekonomi yang lebih tinggi.

Untuk memastikan pendidikan vokasi tetap relevan dengan perkembangan dunia kerja dan teknologi, peningkatan kompetensi guru juga dilakukan secara berkelanjutan melalui upskilling dan reskilling. Penguatan tersebut tidak hanya mencakup keterampilan teknis, tetapi juga kemampuan untuk menghadapi perubahan. “Para guru ini memang harus terus meningkatkan kemampuannya. Continuing Professional Development. Upskilling, reskilling, itu ditingkatkan kemudian pelajari skill yang baru. Tapi hard skills saja tidak cukup, soft skills harus kita perkuat. Karena hard skills atau kemampuan teknis itu akan mudah usang sehingga yang harus kita tekankan adalah soft skills, kreativitas, inovasi, kemampuan untuk beradaptasi, menyelesaikan masalah dan lain-lain, AI, koding, dan sebagainya itu juga harus kita berikan,” ucap Mendikdasmen.

Kemendikdasmen melaksanakan program upskilling dan reskilling pada 20 Agustus s.d. 2 September 2026 yang diikuti 118 guru dari 11 provinsi. Program ini berfokus pada tiga bidang keahlian, yakni Teknik Kendaraan Ringan, Teknik Sepeda Motor, dan Teknik Komputer dan Jaringan. Melalui lokakarya, kunjungan industri, dan uji kompetensi keahlian, program ini diarahkan untuk meningkatkan kompetensi guru sesuai standar teknis industri, memperkuat kompetensi pedagogik dan jiwa kewirausahaan, serta kemampuan beradaptasi dengan pembelajaran berbasis projek dan pembelajaran mendalam yang terintegrasi dengan teknologi digital, coding, dan kecerdasan artifisial.

Di sisi lain, penguatan pendidikan nonformal juga menjadi perhatian Kemendikdasmen, terutama bagi LKP yang terdampak bencana alam di Aceh dan Sumatra Utara. Direktur Jenderal Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus Kemendikdasmen, Tatang Muttaqin, mengatakan bencana alam yang terjadi di kedua wilayah tersebut tidak hanya berdampak pada kondisi fisik lembaga, tetapi juga keberlangsungan proses pembelajaran.

“Kalau kita review ke sebelumnya, bencana alam di wilayah Aceh dan Sumatra Utara berdampak merusak bangunan dan merendam alat praktik serta menguji keberlangsungan proses belajar di LKP. Namun LKP bukan sekadar fisik bangunan saja yang terkena, melainkan juga ruang harapan bagi anak bangsa untuk meraih keterampilan. Dalam kondisi sulit apa pun tentu kita harus tetap memastikan pendidikan bermutu untuk semua, dan Kemendikdasmen menyalurkan bantuan peningkatan mutu sebesar Rp4,18 miliar kepada 71 lembaga kursus dan pelatihan,” jelas Dirjen Tatang.

Dari 71 LKP penerima bantuan, sebanyak 49 LKP berada di Provinsi Aceh, yakni 21 LKP di Kabupaten Bireuen, 12 LKP di Kabupaten Aceh Tamiang, 10 LKP di Kota Langsa, dan 6 LKP di Kota Lhokseumawe. Sementara itu, di Sumatra Utara terdapat 22 LKP penerima bantuan, yakni 17 LKP di Kabupaten Langkat dan 5 LKP di Kabupaten Deli Serdang. Menurut Tatang, bantuan tersebut menjadi modal untuk memulihkan sarana belajar sekaligus memperkuat tata kelola dan menghadirkan kembali media pembelajaran yang adaptif. “Penyaluran ini merupakan modal nyata untuk memulihkan sarana belajar sekaligus memperkuat tata kelola dan menghadirkan kembali media pembelajaran yang adaptif sejalan dengan kebijakan pemerataan mutu dan pendidikan karakter berbasis vokasi,” jelasnya.

Pimpinan LKP Sakinah, Samsinar, mengatakan bantuan Kemendikdasmen membantu lembaganya kembali menjalankan kegiatan kursus bagi masyarakat, khususnya anak-anak yang tidak dapat melanjutkan pendidikan formal. LKP Sakinah sebelumnya terdampak banjir pada November 2025 lalu yang merendam berbagai fasilitas, termasuk mesin jahit dan peralatan tata busana serta kecantikan. Bantuan tersebut akan digunakan untuk mengganti sarana yang rusak akibat banjir. Selama ini, LKP Sakinah turut membantu anak-anak putus sekolah memperoleh keterampilan yang dapat dikembangkan menjadi usaha, seperti menjahit dan tata rias pengantin.

“Alhamdulillah dengan adanya bantuan dari Kemendikdasmen, kami hari ini sudah pelan-pelan bangkit kembali untuk menjalankan kursus ini, yang selama ini anak-anak, terutama anak putus sekolah, sangat membutuhkan lembaga kursus ini tetap berjalan,” jelas Samsinar.

Dukungan serupa diterima LKP Rita di Kabupaten Langkat, Sumatra Utara. Banjir merendam lembaga dan merusak berbagai sarana pembelajaran. Bantuan sebesar Rp50 juta akan digunakan untuk mengganti mesin sekaligus mendukung kegiatan pelatihan bagi masyarakat. Pimpinan LKP Rita, Dewi Rita, mengatakan bantuan tersebut memberikan semangat bagi lembaganya untuk kembali menjalankan kegiatan pembelajaran karena menurutnya, LKP menjadi salah satu jalur bagi masyarakat untuk memperoleh keterampilan dan membangun kemandirian.

“Semoga dengan bantuan ini kami dapat meningkatkan dan mengembalikan kembali sarana sebagai penunjang dalam melaksanakan program kami, dan terus semangat mendidik murid sehingga dapat meningkatkan SDM yang bermanfaat di masyarakat,” jelasnya.

Dewi Rita menambahkan, keberadaan LKP memberikan kesempatan bagi peserta didik untuk mengembangkan keterampilan dan membangun kemandirian. “Dengan adanya LKP mereka mampu berkarya walaupun tidak harus dengan berkuliah (sehingga) mereka mampu berusaha sendiri,” tutupnya.

Monitorday.com– Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama (NU) di Jombang, Jawa Timur, memasuki tahapan penting setelah terjadi perubahan mekanisme pembahasan tata tertib pemilihan Ketua Umum PBNU dan Rais Aam. Pembahasan yang semula dijadwalkan dalam sidang pleno pertama kini dialihkan ke sidang komisi organisasi untuk mengakomodasi sejumlah usulan terkait mekanisme pemilihan.

Perubahan tersebut antara lain berkaitan dengan usulan mengenai keterlibatan Ahwa dan mekanisme persetujuan Rais Aam. Pengalihan pembahasan ke komisi organisasi diharapkan memberikan ruang lebih luas bagi peserta muktamar untuk membahas substansi tata tertib sebelum keputusan final ditetapkan.

Sementara itu, sidang pleno kedua Muktamar ke-35 NU membahas Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) kepengurusan di bawah Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya. Berdasarkan perkembangan yang disampaikan dalam video, sebanyak 10 perwakilan wilayah telah menyampaikan pandangan dan menerima laporan tersebut, meskipun sejumlah wilayah memberikan catatan kritis.

Beberapa catatan datang dari pengurus wilayah seperti Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Papua Pegunungan. Dinamika tersebut menunjukkan bahwa penerimaan LPJ tidak berlangsung tanpa perdebatan. Peserta muktamar masih memberikan evaluasi terhadap berbagai aspek kepengurusan sebagai bagian dari proses pertanggungjawaban organisasi.

Di tengah proses tersebut, bursa pemilihan Ketua Umum PBNU mulai mengerucut pada tiga nama. Mereka adalah Gus Yahya sebagai petahana, Abdul Hakim Mahfudz atau Gus Kikin yang merupakan Ketua PWNU Jawa Timur, serta Abdul Ghofur Rozin atau Gus Rozin yang merupakan Ketua PWNU Jawa Tengah.

Ketiga nama tersebut memiliki basis pengalaman dan jaringan organisasi yang berbeda. Gus Yahya memiliki pengalaman sebagai Ketua Umum PBNU periode sebelumnya, sementara Gus Kikin dan Gus Rozin memiliki posisi strategis di tingkat wilayah. Konstelasi tersebut membuat dinamika menjelang pemilihan Ketua Umum menjadi salah satu agenda yang paling mendapat perhatian dalam Muktamar ke-35.

Selain persoalan kandidat, mekanisme pemilihan menjadi faktor penting yang dapat memengaruhi jalannya kontestasi. Pembahasan mengenai tata tertib, posisi Ahwa, serta mekanisme pemilihan Rais Aam dan Ketua Umum akan menentukan prosedur yang digunakan dalam tahap akhir muktamar.

Dengan demikian, Muktamar ke-35 NU tidak hanya menjadi forum evaluasi kepengurusan, tetapi juga menjadi momentum menentukan arah kepemimpinan organisasi untuk periode berikutnya. Perubahan tata tertib dan mengerucutnya bursa kandidat membuat tahapan menuju pemilihan Ketua Umum PBNU semakin dinamis, sementara peserta muktamar masih harus menyelesaikan sejumlah agenda organisasi sebelum pemilihan berlangsung.

Monitorday.com – Presiden Prabowo Subianto menerima kunjungan Presiden Timor Leste José Ramos-Horta bersama sejumlah penerima Nobel di Istana Merdeka, Jakarta, pada Jumat (28/08/2026). Dalam pertemuan tersebut, kedua pemimpin negara membahas peningkatan kerja sama, salah satunya melalui kolaborasi antara para peraih Nobel dengan peneliti dan akademisi Indonesia.

“Lebih banyak saya kira potensi untuk ke depan, untuk dieksplorasi, terutama kan para pemenang Nobel ini dari berbagai latar belakang. Ada yang biologis, ada yang fisika, dan macam-macam,” ujar Menteri Kebudayaan Fadli Zon dalam keterangannya usai pertemuan.

Sementara itu, Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Arif Satria menjelaskan bahwa kolaborasi tersebut menjadi fondasi penting dalam memperkuat ekosistem riset di dalam negeri. Menurutnya, Presiden Prabowo menegaskan agar kolaborasi tersebut dapat segera direalisasikan.

“Karena sangat penting sekali para peraih Nobel itu memberikan inspirasi, kemudian bisa menjadi bagian dari ekosistem penguatan talenta riset di Indonesia. Dan Pak Presiden juga sangat berharap bahwa kolaborasi ini bisa dilakukan secepatnya,” jelas Arif.

Arif menuturkan, kolaborasi serupa sebelumnya telah dilakukan BRIN dalam pengembangan Metal-Organic Framework bersama peraih Nobel asal Jepang, Susumu Kitagawa. Menurutnya, kerja sama tersebut dilakukan melalui pembangunan sister lab di Indonesia yang berfokus pada pengembangan teknologi terkait gas alam.

“Jadi sudah pernah saya sampaikan bahwa peraih Nobel Jepang ini kemudian membangun sister lab di Indonesia. Dan sister lab di Indonesia ini sekarang sedang mempersiapkan bagaimana menghasilkan gas alam dengan tekanan yang lebih rendah dengan menggunakan temuan dari hasil peraih Nobel itu,” tuturnya.

Di samping penguatan riset, Arif menuturkan bahwa para peraih Nobel yang diterima Presiden Prabowo sebelumnya telah mengunjungi kawasan konservasi di Lampung. Hal tersebut turut menjadi perhatian dalam pertemuan, khususnya terkait upaya memperkuat konservasi alam di Indonesia.

“Jadi Pak Presiden juga punya komitmen yang sangat kuat agar proteksi terhadap flora fauna di Indonesia ini bisa semakin diperkuat. Itu tadi poin-poin yang tadi sudah disampaikan Pak Presiden,” ungkapnya.

Dalam pertemuan tersebut, Presiden Prabowo juga menyampaikan sejumlah program strategis Indonesia, mulai dari ketahanan pangan hingga pembangunan kampung nelayan. Menurut Arif, Presiden turut berbagi pengalaman Indonesia dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG).

“Pak Presiden juga menyampaikan berbagai program strategis terkait dengan food security, pengalaman kita untuk MBG, dan Presiden juga terus menegaskan komitmen untuk membangun kampung nelayan,” jelasnya.

Selain membahas penguatan riset dan program strategis nasional, Presiden Prabowo mendorong BRIN untuk terus menciptakan inovasi dalam menghadapi potensi bencana di Indonesia. Salah satu inovasi yang menjadi perhatian ialah pengembangan rumah modular tahan gempa yang percontohannya telah dibangun sejak 2021–2022.

“Pak Presiden tadi sudah menyampaikan bahwa Indonesia itu merupakan daerah yang ring of fire ya, banyak sekali titik kerentanan terhadap bencana. Sehingga beliau tadi menyampaikan bahwa ini memerlukan kajian, memerlukan inovasi-inovasi teknologi untuk bisa mengatasi, mengantisipasi, maupun terus bisa memberikan solusi sehingga hal-hal tersebut tidak terjadi di Indonesia,” pungkasnya.

Monitorday.com– Sejarawan dan pakar konflik Prof. Hermawan Sulistyo atau Mas Kikiek menilai pengalaman sejarah kekerasan Indonesia harus menjadi pelajaran penting untuk membangun masa depan bangsa. Hal ini diungkap sejawaran senior tersebut di kanal Youtube NU Online. Pandangan tersebut disampaikan dalam episode ke-47 program Menjadi Indonesia bersama Ivan Aulia Ahsan, yang membahas perjalanan intelektual Mas Kikiek, sejarah konflik Indonesia, serta dinamika Nahdlatul Ulama (NU) dalam politik nasional.

Mas Kikiek dikenal sebagai akademisi yang banyak meneliti konflik dan kekerasan politik di Indonesia, termasuk rangkaian peristiwa 1965–1966. Kajian tersebut antara lain dituangkan dalam buku Palu Arit di Ladang Tebu. Baginya, sejarah tidak semestinya berhenti sebagai catatan masa lalu, tetapi harus digunakan untuk memahami akar konflik dan mencegah berulangnya kekerasan dalam kehidupan berbangsa.

Hubungan Mas Kikiek dengan lingkungan Tebuireng dan Gus Dur turut membentuk perspektifnya mengenai NU. Ia melihat NU memiliki modal sosial dan sejarah yang kuat untuk memainkan peran lebih besar sebagai kekuatan moral di tengah masyarakat. Dalam konteks politik yang semakin terpolarisasi, posisi tersebut dinilai penting agar organisasi keagamaan tidak kehilangan orientasi pada kemanusiaan dan kemaslahatan publik.

Menurut Mas Kikiek, kesadaran politik bukan persoalan yang harus dihindari. Politik dapat menjadi instrumen untuk memperjuangkan kepentingan masyarakat apabila dijalankan dengan etika. Persoalan muncul ketika keterlibatan politik membuat organisasi kehilangan jarak kritis terhadap kekuasaan. Ia menyoroti kecenderungan semakin kuatnya politisasi NU di ruang publik dan mengingatkan bahwa aktivitas politik harus tetap dibingkai moralitas.

Gagasan tersebut dikaitkan dengan konsep “Indonesia Baru”. Dalam pandangan Mas Kikiek, NU seharusnya tidak sekadar menjadi pemain dalam kompetisi kekuasaan, tetapi mampu menyebarkan nilai etika, kemanusiaan, dan moralitas kepada seluruh aktor politik. Dengan demikian, kontribusi NU tidak terbatas pada kepentingan internal organisasi, melainkan ikut memperbaiki kualitas kehidupan demokrasi Indonesia.

Menjelang Muktamar NU ke-35, harapan terhadap organisasi juga semakin besar. Muktamar tidak hanya dipandang sebagai forum pergantian kepemimpinan, tetapi momentum untuk meredakan konflik internal dan mengembalikan energi organisasi pada agenda yang lebih substantif. Salah satu bidang yang dinilai strategis adalah pendidikan, mengingat NU memiliki jaringan lembaga pendidikan yang luas dan dapat menjadi instrumen penting pembangunan sumber daya manusia.

Diskusi tersebut pada akhirnya memperlihatkan bahwa tantangan NU bukan sekadar menentukan posisi dalam politik, tetapi menjaga identitasnya sebagai kekuatan masyarakat sipil yang memiliki mandat moral. Pelajaran dari sejarah konflik Indonesia menunjukkan bahwa kekuasaan tanpa etika dapat melahirkan polarisasi dan kekerasan. Karena itu, NU diharapkan mampu mengambil posisi sebagai jembatan sosial, penjaga nilai kemanusiaan, sekaligus kekuatan yang mendorong Indonesia menuju kehidupan politik yang lebih beradab.

Monitorday.com– Hukum Islam memandang teknologi kloning secara berbeda berdasarkan objek dan tujuan penggunaannya. Kloning manusia dinilai haram, sementara kloning pada hewan dan tumbuhan pada prinsipnya dapat dibolehkan (mubah) apabila digunakan untuk tujuan yang bermanfaat, tidak menimbulkan kerusakan, serta tetap memperhatikan batas-batas etika dan kemaslahatan.

Kloning manusia menjadi persoalan utama karena proses tersebut dapat menimbulkan persoalan serius terkait nasab atau garis keturunan. Dalam sistem hukum keluarga Islam, kejelasan nasab memiliki konsekuensi terhadap berbagai aspek, antara lain perkawinan, perwalian, pengasuhan, hubungan kekerabatan, serta hak waris. Reproduksi melalui kloning berpotensi membuat struktur hubungan tersebut sulit ditentukan secara jelas.

Selain persoalan nasab, kloning manusia juga dipandang dapat mengganggu institusi perkawinan. Reproduksi manusia dalam perspektif Islam berkaitan erat dengan perkawinan yang sah. Kloning reproduktif memungkinkan terciptanya individu tanpa proses reproduksi melalui pasangan suami-istri, sehingga memunculkan persoalan hukum dan etika yang tidak sederhana.

Pertimbangan lainnya adalah prinsip kemaslahatan dan pencegahan mudarat. Dalam kerangka maqashid syariah, perlindungan keturunan (hifz al-nasl) merupakan salah satu tujuan penting syariat. Karena itu, teknologi yang berpotensi mengacaukan keturunan, kehormatan keluarga, maupun tatanan sosial dapat dibatasi. Prinsip sadd adz-dzari’ah juga dapat digunakan untuk mencegah terbukanya jalan menuju dampak yang lebih besar.

Sementara itu, kloning hewan dan tumbuhan tidak otomatis memiliki hukum yang sama dengan kloning manusia. Penggunaannya dapat berstatus mubah sepanjang tujuan dan pelaksanaannya mendatangkan manfaat. Pada hewan, misalnya, teknologi kloning dapat diarahkan untuk penelitian medis, pengembangan obat, konservasi atau peningkatan kualitas peternakan. Pada tumbuhan, teknologi serupa dapat dimanfaatkan untuk menghasilkan varietas dengan kualitas tertentu, meningkatkan produktivitas, maupun mendukung ketahanan pangan.

Dengan demikian, hukum Islam tidak memandang teknologi kloning semata-mata dari teknologinya, tetapi juga dari objek, tujuan, manfaat, dan potensi mudaratnya. Kloning manusia menghadirkan persoalan mendasar terkait nasab, perkawinan dan kehormatan manusia, sedangkan penerapan pada hewan dan tumbuhan dapat diterima apabila berada dalam kerangka kemaslahatan dan tidak menimbulkan kerusakan. Pandangan tersebut menjadi penting di tengah perkembangan bioteknologi yang semakin memungkinkan manipulasi dan reproduksi materi genetik secara lebih kompleks.

Monitorday.com – Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI memastikan belum ada laporan Warga Negara Indonesia (WNI) terdampak banjir bandang yang melanda wilayah Gyirong, di perbatasan China dan Nepal. Pemerintah Indonesia menyampaikan duka mendalam kepada pemerintah dan masyarakat kedua negara atas bencana yang menelan korban jiwa serta merusak sejumlah infrastruktur publik.

Juru Bicara Kemlu RI Vahd Nabyl A. Mulachela mengatakan Indonesia turut bersimpati atas bencana tersebut dan mendukung upaya penyelamatan serta penanganan pascabencana yang dilakukan otoritas China dan Nepal.

“Indonesia menyampaikan simpati dan duka yang mendalam atas terjadinya bencana alam di wilayah Gyirong, perbatasan Tiongkok dan Nepal, yang menyebabkan jatuhnya korban jiwa, luka-luka, dan kerusakan pada sejumlah infrastruktur publik,” ujar Nabyl di Jakarta, Kamis.

Kemlu terus memantau kondisi WNI di wilayah terdampak melalui KBRI Beijing, Kantor Konsul Kehormatan di Kathmandu, Nepal, serta KBRI Dhaka di Bangladesh.

Sejauh ini, tidak ada laporan WNI yang menjadi korban atau terdampak langsung bencana. Kemlu mencatat terdapat sekitar 45 WNI di Nepal, yang sebagian besar tinggal di Kathmandu dan bekerja di sektor perhotelan.

Perhatian Kemlu tidak hanya ditujukan kepada WNI yang tinggal dan bekerja di Nepal, tetapi juga warga Indonesia yang sedang berwisata di negara tersebut.

KBRI Dhaka telah meminta agen perjalanan yang membawa wisatawan Indonesia ke Nepal untuk segera melaporkan keberadaan dan kondisi para WNI, terutama mereka yang sedang melakukan perjalanan pendakian.

Langkah tersebut dilakukan untuk memperkuat pemantauan dan memastikan proses perlindungan WNI dapat dilakukan dengan cepat apabila kondisi darurat terjadi.

Kemlu juga mengimbau WNI yang berada di sekitar wilayah terdampak untuk meningkatkan kewaspadaan dan mengikuti seluruh arahan dari otoritas setempat.

Dalam situasi darurat, WNI dapat menghubungi hotline KBRI Beijing di +86 18610455488 atau KBRI Dhaka di +880 161-4444-552.

Skala bencana di kawasan perbatasan China-Nepal tersebut cukup besar. Menurut laporan Anadolu, otoritas China dan Nepal menyatakan lebih dari 1.300 orang masih hilang, termasuk hampir 900 warga negara asing.

Operasi pencarian dan penyelamatan masih berlangsung untuk menemukan para korban yang belum diketahui keberadaannya.

Berdasarkan citra satelit, banjir bandang diduga berkaitan dengan mencairnya bongkahan es berukuran besar dari gletser di Pegunungan Himalaya.

Di tengah operasi pencarian yang masih berlangsung, pemerintah Indonesia memastikan pemantauan terhadap WNI terus dilakukan dan meminta warga Indonesia di Nepal tetap waspada.

Monitorday.com – Garuda Indonesia mengubah aturan bagasi penumpang mulai 1 September 2026. Maskapai nasional itu akan meninggalkan sistem berdasarkan total berat bagasi (weight concept) dan beralih ke skema berdasarkan jumlah koper atau piece concept.

Perubahan ini membuat penumpang harus lebih memperhatikan jumlah koper dan batas berat masing-masing koper. Jatah bagasi tidak lagi bisa seenaknya digabungkan ke dalam satu koper.

Direktur Transformasi Garuda Indonesia Neil Raymond Mills mengatakan perubahan tersebut ditujukan untuk memberikan informasi yang lebih jelas kepada penumpang sejak awal perjalanan.

“Yang ingin kami dorong adalah agar pelanggan memiliki informasi yang semakin jelas sejak merencanakan perjalanan berapa jumlah bagasi yang dapat dibawa dan berapa batas berat setiap bagasi,” ujar Neil dalam keterangan resmi, Rabu (26/8).

Dalam skema piece concept, jumlah koper yang tercantum dalam e-ticket menjadi patokan utama.

Sebagai contoh, jika tiket mencantumkan jatah 1 piece dengan berat maksimal 23 kilogram, penumpang hanya boleh membawa satu koper dengan berat maksimal 23 kilogram. Jatah 46 kilogram tidak dapat digabungkan menjadi satu koper seberat 46 kilogram.

Berikut ketentuan bagasi Garuda yang berlaku mulai 1 September 2026:

• Ekonomi domestik: jatah hingga 1 koper dengan berat maksimal 23 kilogram.
• Ekonomi internasional: jatah hingga 2 koper, masing-masing maksimal 23 kilogram.
• Business dan First: jatah hingga 2 koper, masing-masing maksimal 32 kilogram, tergantung rute dan jenis tiket.
• E-ticket menjadi acuan: ketentuan akhir tetap bergantung pada rute, kelas penerbangan, dan jenis tiket.

Garuda juga menyarankan penumpang menimbang setiap koper secara terpisah sebelum berangkat. Dengan sistem baru ini, koper yang terlalu berat tidak otomatis bisa ditoleransi hanya karena total berat seluruh bagasi masih berada dalam jatah.

Kelebihan Bagasi Bisa Berasal dari Dua Hal

Penumpang yang membawa bagasi melebihi ketentuan perlu melihat apakah kelebihan terjadi pada jumlah koper, berat masing-masing koper, atau keduanya.

Isi bagasi masih dapat dipindahkan dari satu koper ke koper lain, selama setiap koper tetap berada dalam batas berat yang ditentukan.

Namun, jika jumlah koper melebihi jatah dalam tiket, penumpang harus menggunakan layanan excess baggage sesuai ketentuan yang berlaku.

Jangan Mengandalkan Bagasi Kabin

Kelebihan bagasi juga tidak bisa seluruhnya dialihkan ke kabin.

Bagasi kabin tetap dibatasi maksimal 1 tas atau koper, dengan ukuran hingga 56 x 36 x 23 sentimeter, total tiga dimensi maksimal 115 sentimeter, dan berat paling tinggi 7 kilogram.

Tiket Lama Masih Pakai Aturan Weight Concept

Ada pengecualian bagi penumpang yang sudah memiliki tiket sebelum aturan baru berlaku.

Tiket yang dibeli atau diterbitkan sebelum 1 September 2026 masih mengikuti sistem lama, yakni weight concept atau berdasarkan total berat keseluruhan bagasi.

Sementara itu, penumpang yang menggunakan penerbangan dengan lebih dari satu maskapai—termasuk codeshare, interline, atau penerbangan lanjutan dengan operator berbeda—perlu kembali memeriksa aturan bagasi.

Ketentuannya dapat berbeda antara satu maskapai dan lainnya.

Intinya, mulai 1 September penumpang Garuda tak cukup hanya menghitung total kilogram. Jumlah koper dan berat setiap koper harus sama-sama diperhatikan. Karena itu, sebelum berangkat, penumpang sebaiknya mengecek kembali jatah bagasi yang tercantum dalam e-ticket.

Monitorday.com – Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) menggandeng Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) untuk merancang pembelajaran sejarah berbasis digital. Langkah ini ditujukan agar sejarah lebih menarik, interaktif, dan relevan bagi generasi muda.

Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti mengatakan, pembelajaran sejarah menghadapi tantangan karena banyak anak muda lebih tertarik pada persoalan masa kini dan masa depan. Cara mengajar yang hanya berfokus pada cerita, tokoh, dan tanggal dinilai berisiko membuat sejarah terasa jauh dari kehidupan siswa.

“Metode pengajaran bahasa dan sejarah terkadang kurang menarik bagi siswa. Sejarah berpotensi dipandang sekadar sebagai cerita mengenai orang-orang di masa lalu yang tidak memiliki keterkaitan dengan kehidupan mereka sekarang,” ujar Abdul Mu’ti dalam forum “Arsip Goes to School” di Gedung ANRI, Jakarta, Kamis (27/8/2026).

Karena itu, Abdul Mu’ti mendorong penerapan pendekatan pembelajaran mendalam atau deep learning. Siswa tidak hanya dituntut menghafal fakta dan tanggal, tetapi juga memahami konteks sebuah peristiwa serta kaitannya dengan persoalan yang mereka hadapi saat ini.

Pemerintah juga mendorong penulisan kembali sejarah bangsa dengan bertumpu pada arsip dan dokumen autentik. Menurut Abdul Mu’ti, penggunaan sumber primer penting untuk memperkuat dasar pembelajaran sekaligus mencegah perdebatan sejarah yang tidak ditopang bukti dokumenter.

“Penggunaan sumber sejarah yang kuat diperlukan agar masyarakat tidak terus-menerus berdebat mengenai sejarah bangsa sendiri tanpa dasar dokumentasi yang memadai,” katanya.

Kepala ANRI Mego Pinandoto menilai digitalisasi menjadi langkah yang sulit dihindari karena kebiasaan belajar generasi muda telah berubah. Telepon seluler kini lebih dekat dengan siswa dibandingkan buku fisik.

“Kita melihat bahwa anak-anak sekarang jarang yang bawa buku, bawanya HP, jadi kebayang kalau ada pembelajaran sejarah gitu harus bawa buku, kan sudah tidak sesuai,” ujar Mego.

ANRI membuka peluang materi sejarah dikemas dalam beragam format, mulai dari buku digital, film, hingga media interaktif. Gim juga dipertimbangkan sebagai sarana belajar sejarah yang mampu menghadirkan pengalaman lebih menarik bagi siswa.

“Gim itu juga salah satu model yang sangat menarik, tidak bikin bosan,” kata Mego.

Kolaborasi Kemendikdasmen dan ANRI ini diarahkan untuk mengubah cara siswa memandang sejarah: bukan sekadar hafalan masa lalu, melainkan pengetahuan yang kontekstual dan relevan dengan kehidupan mereka. Meski dikemas secara digital, arsip autentik tetap menjadi pijakan utama.