Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menolak seruan Amerika Serikat (AS) untuk mengurangi serangan militer di Jalur Gaza dan menentang langkah-langkah menuju pembentukan negara Palestina setelah perang. Sikap keras Netanyahu ini mendapat kecaman dari Gedung Putih, yang mengatakan bahwa Israel tidak akan pernah memiliki keamanan sejati tanpa jalan kemerdekaan Palestina.
Netanyahu berbicara pada Kamis (18/1/2024), sehari setelah Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken mengatakan di Forum Ekonomi Dunia di Davos, Swiss, bahwa solusi dua negara adalah cara terbaik untuk melindungi Israel, dengan menyatukan negara-negara Arab moderat dan mengisolasi musuh bebuyutan Israel, Iran.
“Tanpa jalan menuju negara Palestina, Israel tidak akan mendapatkan keamanan sejati,” kata Blinken.
Namun, Netanyahu mengecam pernyataan Blinken dan mengatakan bahwa Israel tidak akan menghentikan serangannya sampai mencapai tujuannya untuk menghancurkan kelompok milisi Hamas di Gaza dan memulangkan semua sandera yang tersisa yang ditahan Hamas.
“Kami tidak akan puas tanpa kemenangan mutlak,” kata Netanyahu dalam konferensi pers yang disiarkan secara nasional.
Israel melancarkan serangan ke Gaza pada 7 Oktober 2023, setelah Hamas menyerbu wilayah selatan Israel dan menewaskan 1.200 orang dan menyandera sekitar 250 lainnya. Sekitar 130 sandera diyakini oleh Israel masih berada dalam tahanan Hamas.
Serangan Israel, salah satu yang paling mematikan dan paling merusak dalam sejarah baru-baru ini, telah menewaskan hampir 25.000 warga Palestina, dan menyebabkan kehancuran yang luas, serta membuat lebih dari 80 persen dari 2,3 juta penduduk Gaza mengungsi dari rumah mereka.
Perang ini juga telah memicu ketegangan di seluruh kawasan, dan mengancam akan memicu konflik lainnya.
Komunitas internasional, termasuk PBB telah mengimbau agar Israel menghentikan serangan tersebut dan menghormati hak-hak rakyat Palestina.
AS, yang awalnya memberikan dukungan penuh kepada Israel, mulai menyatakan keraguannya dan mendesak Netanyahu untuk mengutarakan visinya mengenai Gaza pascaperang.
AS mengatakan Otoritas Palestina, yang diakui secara internasional dan mengatur zona semi-otonom di Tepi Barat yang diduduki Israel, harus direvitalisasi dan dikembalikan ke Gaza. Hamas menggulingkan otoritas di Gaza pada 2007.
AS juga menyerukan langkah-langkah menuju pembentukan negara Palestina, yang meliputi Gaza, Tepi Barat dan Yerusalem Timur. Daerah-daerah tersebut direbut oleh Israel pada 1967.
Namun, Netanyahu menolak rencana tersebut dan mengatakan bahwa hal itu bertentangan dengan gagasan kedaulatan Israel.
“Kami tidak akan menerima solusi dua negara, yang hanya akan membuka pintu bagi terorisme dan agresi Iran,” kata Netanyahu.
