Monitorday.com – Sejumlah tokoh Partai Persatuan Pembangunan (PPP) mendeklarasikan dukungan untuk pasangan Prabowo-Gibran di Pilpres 2024. Sejumlah tokoh tersebut tergabung dalam elemen Pejuang PPP.
Menanggapi hal itu, Ketua Majelis Pertimbangan DPP PPP Romahurmuziy (Rommy) mengatakan bahwa gerakan tersebut tidak pernah mendapatkan izin atau berkoordinasi dengannya di PPP atau komponen DPP PPP lainnya.
“Mereka tidak pernah mendapatkan izin atau berkoordinasi dengan saya atau komponen DPP PPP lainnya terkait deklarasi itu,” kata Rommy dalam keterangannya di Jakarta, Jumat (29/12).
Terlebih, saat ini dirinya juga sedang tidak berada di Tanah Air. Untuk itu, menurut dia, gerakan tersebut tidak berhak mengatasnamakan DPP PPP. “Mereka tak berhak mengatasnamakan DPP Partai Persatuan Pembangunan dan segala atribusinya, baik logo, nama, maupun turunan lainnya,” ujar Rommy.
Rommy mengatakan seluruh fungsionaris dan struktur kepemimpinan partai di seluruh tingkatan mulai dari DPP, DPW, DPC, PAC dan Ranting PPP serta caleg PPP di seluruh Indonesia tetap tegak lurus mengamankan keputusan partai dalam pengusungan Ganjar-Mahfud pada Pilpres 2024.
“Majelis Pertimbangan DPP PPP merekomendasikan kepada Plt. Ketua Umum DPP untuk segera melakukan langkah-langkah penegakan disiplin partai mulai dari peringatan hingga pemecatan keanggotaan terhadap kader-kader yang membangkang, melawan, dan tidak mengindahkan keputusan partai,” jelas Rommy.
Rommy menegaskan bahwa jika para Pejuang PPP adalah caleg, pihaknya merekomendasikan agar tidak dilantik apabila terpilih pada Pemilu 2024.
“Kepada kader PPP diminta tetap kompak, dan berkonsentrasi sekeras-kerasnya untuk mendapatkan kursi legislatif sebanyak-banyaknya di semua tingkatan. Tidak perlu terpengaruh dengan bombardir propaganda aneka survei karena PPP mau menang pemilu, bukan menang survei,” tandasnya.
