Monitorday.com – Pemerintah resmi meluncurkan delapan poin Kebijakan Transformasi Budaya Kerja Nasional dan Kebijakan Energi sebagai respons terhadap dinamika global yang dipicu konflik geopolitik, khususnya di kawasan Timur Tengah.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menyatakan bahwa kebijakan ini menjadi langkah mitigasi sekaligus momentum transformasi menuju sistem kerja dan pengelolaan energi yang lebih efisien dan modern.

“Program ini merupakan bagian dari transformasi struktural untuk menghadapi tantangan global dengan tetap menjaga stabilitas ekonomi nasional,” ujar Airlangga dalam konferensi pers virtual.

Pemerintah menegaskan bahwa kondisi ekonomi Indonesia tetap stabil dengan fundamental yang kuat, termasuk ketersediaan bahan bakar minyak (BBM) yang aman serta fiskal yang terjaga.

Berikut delapan poin lengkap kebijakan tersebut:

1. Di tengah dinamika global yang menguji rantai pasok dunia, Indonesia menunjukkan dirinya sebagai bangsa yang adaptif, resilien, dan tangguh.

“Situasi ini bukanlah hambatan, melainkan momentum bagi kita untuk melakukan akselerasi perubahan yang modern dan efisien. Perlu ditekankan kepada masyarakat bahwa kondisi perekonomian nasional tetap stabil dan fundamental yang kokoh. Stok BBM nasional dalam kondisi aman dan stabilitas fiskal tetap terjaga,” Untuk itu kebijakan berikut ini diambil agar masyarakat tetap tenang dan tetap positif.

2. Sebagai langkah adaptif dan preventif, guna menghadapi dinamika global, pemerintah menetapkan kebijakan transformasi budaya kerja yang mendorong perubahan perilaku kerja yang lebih efisien, produktif, dan berbasis digital. Kebijakan ini mencakup beberapa langkah utama sebagai berikut:

a. penerapan work from home (WFH) bagi ASN, aparat sipil negara, di instansi pusat dan daerah, yang dilakukan sebanyak satu hari kerja dalam seminggu, yaitu setiap hari Jumat yang diatur melalui surat edaran dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenpanRB) dan surat edaran Menteri Dalam Negeri (Mendagri), termasuk di dalam skema work from home yang diatur sebagai berikut:

– Mendorong transformasi tata kelola pemerintahan berbasis digital,

– Efisiensi mobilitas, termasuk pembatasan penggunaan kendaraan dinas 50%, kecuali untuk operasional dan kendaraan listrik, dan mendorong penggunaan transportasi publik, jadi mengurangi kendaraan dinas dan menggunakan semaksimal mungkin transportasi publik.

– Efisiensi perjalanan dinas di dalam negeri hingga 50%, dan luar negeri hingga 70%.

– Khusus untuk daerah, ini ada himbuan untuk penambahan jumlah hari, waktu, dan takupan daripada ruas jalan dalam car free day, sesuai dengan karakter masing-masing daerah, dan ini akan diatur oleh surat edaran dari Menteri Dalam Negeri.

b. Penerapan work from home bagi sektor swasta, yang diatur lebih lanjut melalui Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), dengan tetap memperhatikan karakteristik dan kebutuhan masing-masing sektor usaha. Pengaturan melalui Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan juga mencakup gerakan efisiensi penggunaan energi di tempat kerja.

c. Terdapat sektor-sektor yang dikecualikan dari WFH, dan tetap bekerja dari kantor atau lapangan, yaitu sektor layanan publik seperti kesehatan, keamanan, kebersihan, serta sektor strategis seperti industri atau produksi, energi, air, bahan pokok, makanan/minuman, perdagangan, transportasi, logistik, dan keuangan.

d. Sektor pendidikan tetap melakukan kegiatan belajar-mengajar secara tatap muka, yaitu luring secara normal di seluruh jenjang pendidikan dasar hingga menengah selama lima hari dalam seminggu, dan tidak ada pembatasan untuk kegiatan ajang olahraga terkait dengan prestasi maupun ekstrakurikuler lainnya.

Sementara untuk pendidikan tinggi, semester 4 ke atas, menyesuaikan dengan surat edaran dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek)

3. Himbauan umum bagi masyarakat terkait:

a. Terkait efisiensi energi, masyarakat agar menjalankan kebiasaan hemat energi dalam aktivitas sehari-hari, baik di rumah maupun di tempat kerja, yang

b. Mobilitas cerdas, yaitu memprioritaskan penggunaan transportasi publik,

c. Masyarakat diminta tetap produktif, menjalankan roda ekonomi sebagaimana biasa.

4. Kebijakan ini akan mulai berlaku 1 April 2026 dan akan dilakukan evaluasi setelah dua bulan pelaksanaan, dan pengaturan teknis ini akan dituangkan dalam surat edaran Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Ketenagakerjaan.

5. Potensi penghematan dari kebijakan Work from Home ini yang langsung ke APBN adalah Rp6,2 triliun, berupa penghematan kompensasi BBM. Sementara total pembelanjaan BBM masyarakat berpotensi untuk dihemat juga sebesar Rp59 triliun.

6. Pemerintah juga melakukan langkah strategis dalam pengelolaan keuangan negara, melalui prioritasisasi dan refocusing belanja kementerian dan lembaga. Pengalihan anggaran dilakukan dari belanja yang kurang prioritas, seperti perjalanan dinas, rapat, belanja non operasional, dan kegiatan seremonial menuju belanja yang lebih produktif dan berdampak langsung kepada masyarakat, termasuk rehabilitasi dan rekonstruksi bencana Sumatra.

Pemerintah juga terus mendorong percepatan belanja kementerian dan lembaga, serta penajaman belanja melalui optimalisasi anggaran. Potensi prioritasisasi dan refocusing anggaran kementerian dan lembaga ini dalam range Rp121,2 triliun hingga Rp130,2 triliun.

7. Sebagai bagian dari upaya kemandirian energi dan efisiensi energi, pemerintah menerapkan kebijakan B50. Ini mulai berlaku 1 Juli 2026. Pertamina telah siap untuk menimplementasikan blending. Ini berpotensi mengurangi penggunaan BBM berbasis fosil sebanyak 4 juta kiloliter dan ini dalam satu tahun. Tentu ini dalam 6 bulan, ada penghematan dari fosil, ada penghematan subsidi daripada biodiesel yang diperkirakan nilainya Rp48 triliun.

Untuk memastikan distribusi BBM, pemerintah akan melakukan pengaturan pembelian dengan penggunaan barcode My Pertamina dengan batas wajar 50 liter per kendaraan. Tetapi ini tidak berlaku uintuk kendaraan umum dan untuk detailnya nanti akan disampaikan untuk energi ini oleh Pak Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral.

8. Kemudian selain langkah di atas, pemerintah mendorong optimalisasi daripada program makan bergizi gratis sebagai program dan program ini diarahkan untuk penyediaan makanan segar selama 5 hari dalam seminggu dan tetap memperhatikan pengecualian seperti untuk asrama, daerah 3T dan daerah dengan tingkat stunting tinggi. Potensi penghematan dari kegiatan ini mencapai Rp20 triliun.

“Dan keseluruhan kebijakan ini merupakan bagian dari transformasi struktural menuju ekonomi yang lebih efisien, produktif, dan berdaya tahan. Pemerintah mengajak seluruh masyarakat dan dunia usaha untuk tetap produktif, berpartisipasi aktif, dan mendukung efisiensi dan transformasi budaya kerja ini,” pungkas Airlangga.

Monitorday.com – Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) dijadwalkan menggelar rapat darurat pada Selasa (31/3) menyusul tewasnya tiga prajurit TNI dalam serangan di Lebanon Selatan. Permintaan rapat tersebut diajukan oleh Prancis setelah insiden mematikan yang melibatkan pasukan penjaga perdamaian UNIFIL.

Menteri Luar Negeri Prancis, Jean-Noel Barrot, menyatakan bahwa serangan terhadap pasukan UNIFIL merupakan insiden serius yang tidak dapat diterima. Ia mengecam keras serangan yang menyebabkan korban jiwa dan luka-luka di kalangan personel penjaga perdamaian.

“Serangan semacam itu di sekitar pos UNIFIL tidak bisa diterima dan tidak dapat dibenarkan. Prancis menyampaikan belasungkawa mendalam kepada keluarga korban serta solidaritas kepada Indonesia,” ujar Barrot dalam pernyataannya di media sosial.

Pemerintah Prancis juga mendoakan kesembuhan bagi para prajurit yang terluka akibat serangan tersebut.

Sementara itu, Menteri Luar Negeri Indonesia, Sugiono, turut mendesak dilaksanakannya rapat darurat DK PBB setelah berkomunikasi dengan Sekretaris Jenderal PBB, Antonio Guterres. Ia menekankan pentingnya penyelidikan yang cepat, menyeluruh, dan transparan atas insiden tersebut.

“Kami menyerukan pertemuan darurat Dewan Keamanan PBB serta investigasi yang komprehensif dan transparan,” kata Sugiono.

Dalam dua hari terakhir, tiga prajurit TNI yang bertugas di bawah misi UNIFIL dilaporkan gugur akibat meningkatnya eskalasi konflik di wilayah tersebut. Dua korban terbaru tewas akibat ledakan di dekat Bani Hayyan pada Senin (31/3), yakni Kapten Inf Zulmi Aditya Iskandar dan Sertu Muhammad Nur Ichwan. Sehari sebelumnya, satu prajurit lainnya dilaporkan tewas di wilayah Adchit Al Qusayr.

Ketegangan di Lebanon Selatan meningkat tajam sejak akhir Februari, ketika operasi militer yang melibatkan Israel dan Amerika Serikat memicu konflik lebih luas dengan kelompok Hizbullah yang didukung Iran. Serangan balasan pun terus terjadi, memperburuk situasi keamanan di kawasan tersebut.

Rapat darurat DK PBB diharapkan dapat menghasilkan langkah konkret untuk meredakan konflik serta memberikan perlindungan lebih bagi pasukan penjaga perdamaian di wilayah rawan tersebut.

Monitorday.com — Pemerintah Jepang dan Indonesia sepakat memperkuat kerja sama strategis di berbagai sektor, termasuk kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI), energi, hingga keamanan maritim, usai pertemuan bilateral tingkat tinggi di Tokyo.

Perdana Menteri Jepang, Sanae Takaichi, menyampaikan bahwa kolaborasi di bidang AI akan menjadi salah satu fokus utama dalam hubungan kedua negara ke depan. Pernyataan tersebut disampaikan setelah pertemuannya dengan Presiden RI, Prabowo Subianto, di Istana Akasaka.

Takaichi menegaskan komitmen Jepang untuk terus mendukung pengembangan industri Indonesia, termasuk melalui kerja sama pengembangan sumber daya manusia di sektor teknologi mutakhir seperti AI.

“Dukungan berkelanjutan untuk pengembangan industri Indonesia dan kerja sama dalam pengembangan sumber daya manusia termasuk sektor AI,” ujarnya dalam keterangan resmi.

Di tengah dinamika global yang semakin kompleks, Jepang memandang kemitraan dengan Indonesia sebagai langkah strategis, khususnya dalam menjaga kawasan Indo-Pasifik tetap bebas dan terbuka.

Selain teknologi, kedua negara juga sepakat memperluas kerja sama di sektor maritim dan penanggulangan bencana. Hal ini didasarkan pada kesamaan karakteristik sebagai negara maritim yang rentan terhadap bencana alam.

Kerja sama tersebut mencakup penguatan industri perikanan serta peningkatan kapasitas dalam manajemen risiko bencana, termasuk upaya pengendalian banjir.

Dalam bidang energi dan sumber daya, Jepang dan Indonesia menegaskan pentingnya kolaborasi berkelanjutan, terutama terkait pengelolaan mineral kritis dan transisi energi. Implementasi inisiatif seperti Asia Zero Emission Community (AZEC) akan terus didorong sebagai bagian dari upaya tersebut.

Sementara itu, di sektor keamanan, kedua negara sepakat mempererat kerja sama melalui peningkatan kapasitas angkatan laut serta penguatan keamanan maritim.

“Melalui upaya-upaya ini, kedua negara kita akan bekerja sama untuk lebih mempromosikan perdamaian dan stabilitas kawasan dan dunia,” kata Takaichi.

Pertemuan tersebut juga membahas berbagai isu regional dan global, termasuk situasi di Timur Tengah, Laut Cina Selatan, serta respons terhadap Korea Utara.

Takaichi menekankan bahwa kerja sama erat antara Indonesia dan Jepang sangat penting dalam menjaga stabilitas kawasan sekaligus memperkuat ketahanan energi global.

Monitorday.com – Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, mengapresiasi langkah Pengadilan Negeri Medan yang mengabulkan permohonan penangguhan penahanan terhadap Amsal Sitepu, terdakwa dalam kasus dugaan penggelembungan anggaran proyek di Kabupaten Karo, Sumatera Utara.

Habiburokhman menilai keputusan tersebut mencerminkan kepekaan lembaga peradilan terhadap rasa keadilan yang berkembang di masyarakat. Ia menegaskan bahwa Komisi III DPR RI sebelumnya turut mengajukan permohonan penangguhan penahanan bagi Amsal.

“Kami mengapresiasi penangguhan penahanan Amsal Sitepu oleh Pengadilan Negeri Medan,” ujar Habiburokhman saat dihubungi dari Jakarta, Selasa.

Lebih lanjut, ia berharap Amsal dapat memperoleh keadilan dalam sidang putusan yang dijadwalkan berlangsung pada Rabu (1/4). Ia juga menyampaikan harapan agar terdakwa bisa mendapatkan putusan yang meringankan, bahkan bebas dari seluruh tuntutan.

Sementara itu, PN Medan resmi mengabulkan permohonan penangguhan penahanan Amsal pada Selasa. Sidang pembacaan vonis terhadap Amsal dijadwalkan digelar sehari setelahnya.

Sebelumnya, Komisi III DPR RI telah menyerukan agar majelis hakim mempertimbangkan putusan bebas atau setidaknya vonis ringan, dengan memperhatikan fakta persidangan serta nilai-nilai hukum dan rasa keadilan di masyarakat.

Sebagai bentuk dukungan, Komisi III DPR RI juga menyatakan kesiapannya menjadi penjamin dalam pengajuan penangguhan penahanan Amsal Sitepu.

Monitorday.com – Pemerintah melalui Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, memastikan bahwa kegiatan belajar mengajar di seluruh jenjang pendidikan tetap berlangsung normal tanpa penerapan pembelajaran jarak jauh (PJJ) secara daring.

Keputusan tersebut disampaikan Airlangga dalam konferensi pers terkait kebijakan pemerintah dalam mitigasi risiko serta antisipasi dinamika global pada Selasa (31/3).

Dalam keterangannya, Airlangga menegaskan bahwa proses pembelajaran di sektor pendidikan akan tetap dilakukan secara tatap muka (luring). Kegiatan belajar mengajar di tingkat pendidikan dasar hingga menengah berlangsung seperti biasa, yakni lima hari dalam sepekan.

“Seluruh kegiatan belajar mengajar dilakukan secara normal dan tatap muka di sekolah,” ujarnya.

Selain itu, pemerintah juga tidak memberlakukan pembatasan terhadap kegiatan lain di lingkungan sekolah, termasuk ajang olahraga maupun aktivitas ekstrakurikuler.

Sementara untuk perguruan tinggi, khususnya mahasiswa semester empat, kebijakan perkuliahan akan mengikuti ketentuan yang diatur dalam Surat Edaran Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi.

Dengan kebijakan ini, pemerintah menegaskan komitmennya untuk menjaga keberlangsungan pendidikan tetap optimal di tengah berbagai tantangan global.

Monitorday.com — Direktur Utama PT Agrinas Pangan Nusantara, Joao Angelo De Sousa Mota, mengungkapkan bahwa pengadaan 160 ribu kendaraan pikap untuk operasional koperasi desa/kelurahan Merah Putih tidak hanya berasal dari India, tetapi juga dari China dan Jepang.

“Semua kendaraan sudah dilakukan pengadaannya, sebanyak 160 ribu unit,” ujar Joao saat ditemui di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Jakarta, Selasa (31/3).

Joao menjelaskan, keputusan impor diambil karena kendaraan pikap dengan sistem penggerak empat roda (4×4) belum diproduksi di dalam negeri. Menurutnya, seluruh kendaraan dengan spesifikasi tersebut masih bergantung pada pasokan luar negeri.

“Semua mobil 4×4 yang ada saat ini masih impor, tidak ada produksi lokal,” katanya.

Ia merinci, kendaraan tersebut berasal dari berbagai pabrikan otomotif global. Dari Jepang, terdapat 13.600 unit Mitsubishi, 10 ribu unit Hino, dan 900 unit Isuzu. Sementara dari China, sebanyak 13 ribu unit dipasok oleh Foton. Adapun sisanya didatangkan dari India.

Secara keseluruhan, kendaraan yang diimpor mencakup pikap dan truk untuk mendukung distribusi dan operasional koperasi desa/kelurahan Merah Putih di seluruh Indonesia.

Joao menambahkan, total anggaran pengadaan kendaraan tersebut mencapai Rp200 triliun. Dana tersebut berasal dari alokasi pembangunan sebesar Rp3 miliar untuk masing-masing koperasi desa/kelurahan.

Meski demikian, ia mengaku belum memiliki data pasti terkait jumlah unit yang sudah tiba di Indonesia dan siap didistribusikan.

Program ini diharapkan dapat memperkuat infrastruktur logistik di tingkat desa serta meningkatkan efisiensi distribusi barang melalui koperasi lokal.

Monitorday.com – Pemerintah memastikan belum ada kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM), baik subsidi maupun nonsubsidi, per 1 April 2026. 

Hal itu disampaikan Menteri Sekretaris Negara (Mesnesneg) Prasetyo Hadi merespons ramainya informasi keliru bahwa harga BBM nonsubsidi bakal naik drastis.

“Pertamina belum akan melakukan penyesuaian harga, baik untuk BBM subsidi maupun BBM nonsubsidi,” ujar Mensesneg dalam pernyataannya, Selasa (31/03/2026). 

Mensesneg menambahkan, keputusan tersebut diambil setelah adanya koordinasi antara pemerintah dengan Pertamina serta adanya petunjuk dari Presiden Prabowo Subianto untuk selalu mengedepankan kepentingan rakyat dalam setiap pengambilan keputusan.

“Kami berharap dengan pernyataan ini masyarakat dapat mendapatkan informasi yang lebih jelas, yang lebih akurat,” imbuhnya.

Lebih lanjut, Mensesneg juga memastikan ketersediaan BBM serta mengimbau masyarakat untuk tetap tenang.

“Kami berharap masyarakat tidak perlu panik, tidak perlu resah karena ketersediaan BBM kita jamin dan harga tidak terjadi penyesuaian,” tegas Mensesneg

Monitorday.com– Konsep hubungan suami istri dalam Islam tidak hanya dipahami sebagai aktivitas biologis, melainkan sebagai ibadah yang sarat nilai spiritual. Dalam konteks ini, istilah mawaddah dan rahmah menjadi fondasi utama yang membentuk kualitas hubungan intim pasangan. Menurut berbagai sumber kajian keislaman yang dikutip, kedua konsep ini bukan hanya teori, tetapi harus terwujud nyata dalam kehidupan rumah tangga sehari-hari, termasuk di ranjang.

Secara konseptual, mawaddah merujuk pada cinta yang penuh gairah, ketulusan, dan keinginan untuk membahagiakan pasangan. Apa maknanya dalam praktik? Mawaddah tercermin dalam upaya suami istri untuk saling memberi kepuasan secara halal (what), dengan cara yang penuh kehangatan dan komunikasi emosional (how). Kapan hal ini dilakukan? Dalam setiap momen kebersamaan yang dilandasi niat ibadah (when). Siapa yang terlibat? Tentu kedua pasangan yang sah (who). Di mana? Dalam ruang privat pernikahan (where). Mengapa penting? Karena hal ini menjadi sarana menjaga keharmonisan dan menjauhkan diri dari penyimpangan (why), sebagaimana dijelaskan menurut media yang dikutip sebagai sumber.

Lebih jauh, mawaddah juga mengandung unsur keaktifan dan kreativitas dalam membangun kedekatan. Suami dan istri tidak hanya menjadi penerima, tetapi juga pemberi kebahagiaan. Bahasa cinta, sentuhan lembut, serta perhatian kecil menjadi bagian dari “pupuk” yang menjaga keintiman tetap hidup. Dengan demikian, hubungan intim tidak menjadi rutinitas kosong, melainkan ekspresi cinta yang terus diperbarui.

Di sisi lain, rahmah hadir sebagai penyeimbang dari mawaddah. Rahmah adalah kasih sayang yang berakar pada empati dan kelembutan hati. Dalam praktiknya, rahmah berarti memahami kondisi pasangan, seperti saat lelah atau sakit, serta tidak memaksakan kehendak. Menurut media yang dikutip sebagai sumber, konsep ini sejalan dengan filosofi Al-Qur’an yang menyebut suami istri sebagai “pakaian” satu sama lain—saling melindungi, menjaga kehormatan, dan menutupi kekurangan.

Rahmah juga menuntut penerimaan fisik dan emosional pasangan apa adanya. Dalam konteks ini, hubungan intim menjadi ruang aman yang bebas dari perbandingan, tekanan, atau ekspektasi yang tidak realistis. Hal ini penting untuk membangun rasa percaya diri dan keamanan emosional dalam pernikahan, sehingga hubungan menjadi lebih sehat dan berkelanjutan.

Ketika mawaddah dan rahmah berjalan beriringan, maka lahirlah sakinah, yaitu ketenangan dalam rumah tangga. Bagaimana dampaknya? Hubungan intim tidak hanya menjadi sarana pemenuhan kebutuhan, tetapi juga alat meredam konflik, mempererat ikatan batin, dan menjaga kesetiaan. Menurut media yang dikutip sebagai sumber, pasangan yang mampu mengelola dua aspek ini akan lebih tahan terhadap godaan eksternal serta memiliki hubungan yang lebih harmonis dan bermakna.

Dengan demikian, Islam memandang hubungan suami istri sebagai ibadah yang utuh—menggabungkan cinta, gairah, empati, dan tanggung jawab. Mawaddah menghidupkan api cinta, rahmah menenangkan jiwa, dan keduanya bersama-sama mengantarkan pasangan menuju sakinah dalam kehidupan rumah tangga.

Monitorday.com – Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, secara terbuka mengungkap ambisinya untuk menguasai sumber minyak Iran, termasuk mempertimbangkan pengambilalihan pusat ekspor utama negara tersebut, Pulau Kharg.

Pernyataan kontroversial ini disampaikan Trump pada Senin (30/3/2026) dan langsung memicu perhatian publik internasional.

“Sejujurnya, hal favorit saya adalah mengambil minyak di Iran,” ujar Trump. Ia bahkan menyebut kritik dari sebagian warga AS terhadap rencana tersebut sebagai pandangan “bodoh”.

Trump membandingkan rencana itu dengan langkah AS sebelumnya di Venezuela, menyusul penangkapan Presiden Nicolas Maduro pada Januari 2026. Menurutnya, pendekatan serupa dapat diterapkan terhadap Iran sebagai bagian dari strategi geopolitik dan energi.

Lebih lanjut, Trump menyebut Pulau Kharg sebagai salah satu opsi utama yang tengah dipertimbangkan. “Mungkin kita merebut Pulau Kharg, mungkin juga tidak. Kita punya banyak pilihan,” katanya.

Pulau Kharg sendiri merupakan titik vital dalam sistem energi Iran. Terletak sekitar 25 kilometer dari daratan utama di Teluk Persia, pulau ini menangani hampir 90 persen ekspor minyak mentah Iran dan menjadi tulang punggung ekonomi negara tersebut. 

Setiap hari, jutaan barel minyak dari ladang besar seperti Ahvaz, Marun, dan Gachsaran dialirkan ke pulau ini sebelum diekspor ke pasar global. Iran sendiri menyumbang sekitar 4–5 persen pasokan minyak dunia, menjadikan stabilitas fasilitas ini sangat krusial bagi ekonomi global.

Dalam perkembangan terbaru, ancaman Trump terhadap infrastruktur energi Iran, termasuk Pulau Kharg, juga disertai opsi militer jika konflik tidak mereda. Bahkan, ia sebelumnya telah mengisyaratkan kemungkinan penghancuran fasilitas energi Iran sebagai bentuk tekanan terhadap Teheran. 

Pulau Kharg dikenal sebagai kawasan dengan pengamanan militer ketat dan kerap dijuluki “pulau terlarang”. Sejak lama, fasilitas di sana disebut sebagai aset paling vital bagi keberlangsungan ekonomi Iran, bahkan sejak era Perang Iran-Irak.

Pernyataan Trump ini menambah ketegangan geopolitik di kawasan Timur Tengah, sekaligus memicu kekhawatiran akan dampak besar terhadap stabilitas energi global dan potensi eskalasi konflik terbuka antara kedua negara.

Monitorday.com – Kunjungan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto ke Tokyo, Jepang, menghasilkan langkah konkret dalam mempercepat investasi strategis, khususnya di sektor energi dan hilirisasi. Fokus utama kunjungan tersebut mencakup percepatan transisi energi nasional serta pengembangan proyek Blok Masela.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengungkapkan bahwa dirinya mendapat arahan langsung dari Presiden Prabowo untuk memastikan dua agenda utama dalam kunjungan tersebut berjalan optimal.

“Atas arahan Bapak Presiden Prabowo, saya itu ditugaskan untuk melakukan dua hal dalam kunjungan di Jepang. Pertama adalah memastikan percepatan tentang investasi di transisi energi. Yang kedua adalah menyangkut INPEX, Blok Masela,” ujar Bahlil dalam keterangan persnya kepada awak media di Tokyo, pada Senin (30/03/2026).

Bahlil menjelaskan bahwa proyek Blok Masela kini telah mencapai kepastian besar setelah melalui proses panjang selama puluhan tahun. Menurutnya, nilai dasar pengembangan proyek (DPOD) mencapai sekitar 20 miliar dolar AS, dengan tambahan sekitar 1 miliar dolar AS untuk teknologi penangkapan dan penyimpanan karbon (CCS) agar lebih ramah lingkungan.

“Atas arahan Bapak Presiden di tahun 2025, kami melakukan pertemuan intensif dan alhamdulillah sudah selesai, total project-nya 20,9 miliar US dolar karena dia tambah CCS 1 miliar, DPOD-nya itu 20 miliar. Tetapi dengan perkembangan geopolitik yang seperti ini kemungkinan besar akan nambah. Jadi total investasi kita kurang lebih sekitar 300 triliun (rupiah) lebih,” ungkap Bahlil.

Lebih lanjut, Bahlil menegaskan bahwa Presiden Prabowo menginstruksikan percepatan implementasi proyek tersebut, mengingat perannya yang strategis dalam memperkuat ketahanan energi nasional.

“Kalau ini mampu kita lakukan maka ketahanan energi kita di sektor migas itu akan semakin kuat dan sekaligus menjadikan Indonesia sebagai salah satu pemain gas di dunia,” tegasnya.

Selain Blok Masela, pemerintah juga memperkuat komitmen dalam mempercepat transisi menuju energi baru terbarukan. Bahlil menegaskan bahwa Indonesia akan mengoptimalkan seluruh potensi energi yang dimiliki di tengah ketidakpastian global.

“Memang kita lagi dorong untuk mempergunakan seluruh potensi energi lain selain fosil yang kita punya. Kenapa? Karena geopolitik ini kita gak pernah tahu kapan selesai. Jadi mau geotermal, mau air, mau matahari, mau angin, selama ada teknologi harganya efisien, kita akan dorong,” ujarnya.

Menurut Bahlil, capaian tersebut tidak terlepas dari koordinasi yang solid antarkementerian dan lembaga dalam kunjungan ke Jepang. “Ini adalah bagian daripada upaya untuk melakukan itu, dan semua ini sudah tentu bisa terjadi karena koordinasi yang baik yang dilakukan oleh Pak Seskab sebagai ketua kelas dalam mengoordinasi urusan-urusan ini di Jepang,” tandasnya.