Monitorday.com – Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti memastikan guru honorer atau non-ASN mendapat kesempatan mengikuti seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) untuk formasi guru pada 2027.

Hal itu disampaikan Abdul Mu’ti saat memberikan keterangan di Cirebon, Jawa Barat, Senin (28/9/2026). Kesempatan tersebut tidak hanya terbuka bagi guru honorer yang sudah mengajar, tetapi juga lulusan baru yang belum pernah menjadi guru.

Namun, status guru honorer tidak otomatis mengantarkan seseorang menjadi CPNS. Seluruh peserta tetap wajib mengikuti mekanisme dan tahapan seleksi yang ditetapkan pemerintah.

“Guru honorer dapat mengikuti tes CPNS dengan seleksi, semuanya pakai tes dan tes CPNS itu juga bisa untuk mereka yang baru lulus yang belum menjadi guru,” ujar Abdul Mu’ti.

Pemerintah sebelumnya menyatakan akan membuka peluang seleksi CPNS guru pada 2027. Formasi yang disiapkan akan mengacu pada data kebutuhan guru di daerah agar pengadaan ASN sesuai dengan kebutuhan sekolah.

Kebijakan berbeda berlaku bagi guru yang saat ini berstatus Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu.

Abdul Mu’ti mengatakan guru PPPK paruh waktu akan dialihkan menjadi PPPK penuh waktu mulai Januari 2027 tanpa harus mengikuti tes ulang.

“Kalau guru-guru kita itu pertama kan guru yang PPPK paruh waktu, tahun 2027 semuanya kita angkat tanpa tes menjadi PPPK penuh waktu,” katanya.

Pemerintah kini melakukan pendataan sebagai bagian dari persiapan perubahan status tersebut. Sementara itu, guru PPPK yang ingin beralih menjadi PNS tetap harus mengikuti jalur seleksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Peluang seleksi CPNS tersebut menjadi perhatian di Kabupaten Cirebon. Berdasarkan data Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon, masih terdapat sekitar 608 guru honorer yang mengajar di sekolah negeri.

Sebanyak 352 guru honorer mengajar di jenjang SD, sementara 256 lainnya berada di jenjang SMP.

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon Ronianto menyebut jumlah guru SD di wilayah tersebut mencapai sekitar 7.658 orang. Adapun jumlah guru SMP sekitar 2.920 orang.

Menurut Ronianto, sebagian besar guru honorer di Kabupaten Cirebon telah mengantongi sertifikat pendidik setelah menyelesaikan Pendidikan Profesi Guru (PPG).

“Guru honorer yang telah memiliki sertifikat pendidik setelah lulus PPG memenuhi persyaratan profesional sebagai tenaga pengajar,” ujarnya.

Keberadaan guru honorer masih dibutuhkan untuk menopang kegiatan belajar mengajar di sekolah-sekolah Kabupaten Cirebon. Dengan rencana seleksi CPNS pada 2027, mereka memiliki kesempatan mengikuti seleksi ASN selama memenuhi persyaratan.

Namun, peluang tersebut tetap bergantung pada kebutuhan formasi, persyaratan administrasi, serta hasil seleksi yang ditetapkan pemerintah.

Monitorday.com – Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) terus melakukan revitalisasi pendidikan untuk mendukung murid memperoleh lingkungan belajar yang aman dan nyaman. Revitalisasi menjadi salah satu langkah dalam mewujudkan pendidikan bermutu untuk semua, terutama melalui perbaikan sarana dan prasarana yang menunjang proses pembelajaran.

Hal tersebut disampaikan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen), Abdul Mu’ti, saat menjadi narasumber dalam siniar (podcast) bersama Direktur Pemberitaan Tribun Network, Febi Mahindra Putra. Dalam siniar tersebut, Febi membahas perkembangan pendidikan dasar dan menengah, khususnya mengenai revitalisasi pendidikan, digitalisasi, serta Tes Kemampuan Akademik (TKA), di Tribun Network, Jum’at (25/9).

Abdul Mu’ti menjelaskan bahwa visi Kemendikdasmen adalah menghadirkan pendidikan bermutu untuk semua dengan partisipasi semesta. Untuk mencapai tujuan tersebut, Kemendikdasmen melakukan penguatan pada empat aspek, yaitu physical infrastructure, pedagogical infrastructure, cultural infrastructure, dan legal infrastructure. Revitalisasi Satuan Pendidikan dan Digitalisasi Pembelajaran termasuk dalam penguatan infrastruktur fisik untuk mendukung tersedianya sarana pembelajaran yang aman dan nyaman. “Revitalisasi dan digitalisasi itu bukan tujuan, tetapi sarana untuk mencapai tujuan pendidikan yang bermutu,” ujarnya.

Menurut Abdul Mu’ti, kondisi sarana pendidikan turut memengaruhi proses belajar mengajar. Ruang kelas dan sarana prasarana yang memadai dapat membuat murid lebih nyaman belajar serta membantu guru melaksanakan pembelajaran dengan lebih baik. Karena itu, revitalisasi tidak hanya dipandang sebagai pembangunan fisik sekolah, tetapi sebagai bagian dari upaya meningkatkan mutu pembelajaran dan ekosistem pendidikan.

Ia mengatakan bahwa sekolah yang mengalami kerusakan terdapat di berbagai wilayah dengan tingkat kerusakan yang berbeda, mulai dari ringan, sedang, hingga berat. Jumlah sekolah yang mengalami kerusakan mencapai lebih dari 200 ribu sekolah. Kemendikdasmen kemudian memprioritaskan sekolah dengan kerusakan berat untuk diperbaiki secara bertahap dengan mempertimbangkan kemampuan anggaran dan program prioritas pendidikan lainnya.

Pada 2025, Kemendikdasmen merevitalisasi 16.167 sekolah dari target 10.669 sekolah atau mencapai 135 persen. Sementara pada 2026, sasaran awal revitalisasi mencapai 71.744 sekolah. Mendikdasmen mengatakan jumlah tersebut kemudian bertambah sekitar enam ribu sekolah, meskipun pelaksanaannya masih menunggu pencairan anggaran tambahan tahap berikutnya.

Selain itu, untuk menentukan sekolah penerima revitalisasi, usulan berasal dari pemerintah daerah, aspirasi anggota dewan dan tokoh masyarakat, serta masyarakat, termasuk informasi mengenai kondisi sekolah yang disampaikan kreator konten. Program ini tidak hanya menyasar sekolah negeri, tetapi juga sekolah swasta. Pada 2025, sebanyak 23 persen penerima bantuan revitalisasi merupakan sekolah swasta. Adapun prioritas 2026 mencakup sekolah terdampak bencana di sejumlah daerah, sekolah di wilayah 3T, serta sekolah dengan kerusakan berat, termasuk yang berada di wilayah perkotaan.

Revitalisasi Satuan pendidikan dilakukan melalui mekanisme swakelola dengan melibatkan sekolah dalam pelaksanaannya. Di akhir, Mendikdasmen Abdul Mu’ti menyampaikan bahwa mekanisme tersebut memberikan manfaat berupa efisiensi anggaran, pelaksanaan yang lebih tepat waktu, serta dampak ekonomi bagi masyarakat sekitar karena tenaga kerja dan material dapat berasal dari lingkungan setempat. Dengan demikian, revitalisasi diharapkan tidak hanya memperbaiki kondisi fisik sekolah, tetapi juga menciptakan lingkungan pendidikan yang lebih layak bagi murid dan mendukung guru dalam menjalankan pembelajaran.

Monitorday.com – PT Pertamina (Persero) kembali menggelar Pertamina SMEXPO 2026 dengan melibatkan lebih dari 150 UMKM binaan di sejumlah kota di Indonesia.

Vice President Corporate Social Responsibility & Small and Medium Enterprise and Partnership Program (VP CSR & SMEPP) Pertamina Rudi Ariffianto mengatakan rangkaian Pertamina SMEXPO 2026 dibuka di Pekanbaru, Riau, pada 25-27 September 2026.

“Selanjutnya akan dihelat di Yogyakarta, Cirebon, Bekasi, Jakarta dan kota lainnya,” kata Rudi dalam keterangannya di Jakarta, Minggu.

Pertamina SMEXPO digelar rutin sejak 2020. Program tersebut mencakup pemasaran digital melalui marketplace SMEXPO, bazar tematik, forum temu bisnis, serta pameran UMKM berskala regional hingga nasional.

Setiap penyelenggaraan SMEXPO regional melibatkan sedikitnya 20 UMKM binaan. Selain membuka akses ke konsumen melalui pameran ritel, kegiatan tersebut mempertemukan pelaku usaha dengan calon pembeli korporasi melalui forum business-to-business (B2B).

Menurut Rudi, SMEXPO menjadi bagian dari pembinaan UMKM untuk mempertemukan kesiapan usaha dengan peluang pasar, baik dari konsumen ritel maupun korporasi.

“Harapan kami, Pertamina SMEXPO dapat membantu UMKM memahami kebutuhan pasar dan konsumen, memperluas jaringan, serta menemukan peluang kolaborasi usaha yang lebih besar,” ujarnya.

Puncak rangkaian Pertamina SMEXPO 2026 dijadwalkan berlangsung di Jakarta pada pertengahan November. Pameran nasional tersebut akan menampilkan produk kreatif unggulan dari puluhan UMKM binaan Pertamina dari berbagai wilayah Indonesia.

VP Corporate Communication Pertamina Muhammad Baron mengatakan penyelenggaraan SMEXPO di berbagai kota membuka akses lebih luas bagi masyarakat untuk mengenal produk UMKM binaan Pertamina Group.

“Di balik setiap produk UMKM, ada cerita inspiratif tentang pelaku usaha yang terus belajar dan berinovasi,” kata Baron.

Pertamina SMEXPO 2026 digelar melalui kolaborasi Pertamina bersama subholding, anak perusahaan, dan perusahaan afiliasi untuk mendukung pengembangan usaha lokal.

Program tersebut juga dikaitkan dengan Astacita dalam mendorong kewirausahaan dan penciptaan lapangan kerja, serta Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs), khususnya poin 8 mengenai pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi.

Melalui rangkaian kegiatan tersebut, Pertamina berharap UMKM binaannya semakin terhubung dengan peluang promosi, kerja sama, dan akses pasar untuk mengembangkan usaha.

Monitorday.com – Iran mengungkap sebagian kemampuan strategis angkatan bersenjatanya sengaja disimpan di lokasi aman dan infrastruktur bawah tanah. Langkah itu disebut sebagai bagian dari strategi untuk melindungi kekuatan pertahanan negara tersebut.

Juru bicara Kementerian Pertahanan Iran Reza Talaei-Nik menyampaikan hal itu dalam sebuah pertemuan di Provinsi Alborz, Sabtu (26/9), seperti dilaporkan kantor berita IRNA.

Menurut Talaei-Nik, Iran dalam beberapa tahun terakhir telah memindahkan sebagian kemampuan strategis militernya ke fasilitas yang terlindungi. Kebijakan tersebut, katanya, membuat sejumlah perhitungan pihak yang disebut Iran sebagai “musuh” terhadap kemampuan pertahanan dan produksi senjatanya tidak tercapai.

Talaei-Nik juga menyinggung rangkaian konflik yang melibatkan Iran, Israel, dan Amerika Serikat. Ia mengatakan pihak lawan berupaya melemahkan sejumlah kemampuan Iran, termasuk program nuklir, kekuatan rudal, kapasitas regional, hingga kekuatan angkatan laut.

Ia mengakui konflik tersebut menimbulkan kerugian dan kerusakan bagi Iran. Namun, Talaei-Nik menyatakan pihak lawan gagal mencapai tujuan strategis utama yang mereka tetapkan dan justru mengalami kerugian akibat serangan balasan Iran.

Pernyataan tersebut disampaikan ketika Iran menekankan pentingnya perlindungan terhadap kemampuan strategis dan infrastruktur pertahanannya dari ancaman serangan.

Monitorday.com – Menteri Luar Negeri RI Sugiono menilai reformasi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) semakin mendesak seiring perubahan dan gejolak global pada abad ke-21.

Hal itu disampaikan Sugiono dalam pidatonya pada Sidang ke-81 Majelis Umum PBB di New York, Sabtu (26/9) waktu setempat.

“Indonesia senantiasa percaya pada PBB. Akan tetapi, kepercayaan pada PBB juga berarti percaya bahwa PBB harus berevolusi seiring dengan dunia yang dilayaninya,” kata Sugiono, sebagaimana dipantau melalui siaran daring di Jakarta, Minggu.

Meski aktif mendorong reformasi, Indonesia tetap memandang PBB sebagai institusi multilateral yang perannya belum tergantikan. Menurut Sugiono, PBB menyediakan ruang bagi negara-negara untuk mencari jalan keluar atas perbedaan kepentingan tanpa harus berujung pada kekerasan dan konflik.

“PBB memberi aturan bersama di tengah perbedaan kepentingan dan memungkinkan kita menghimpun kemampuan ketika negara-negara tak bisa bertindak sendirian,” ujarnya.

Sugiono menegaskan, ketidaksempurnaan multilateralisme saat ini seharusnya dijawab dengan memperkuat dan memperbaiki sistem tersebut, bukan meninggalkannya.

Ia menyebut sistem multilateral yang relevan untuk abad ke-21 harus lebih representatif, tangguh, dan mampu menghasilkan dampak konkret bagi masyarakat dunia.

Menurut Sugiono, reformasi PBB dan sistem multilateral tidak dapat diselesaikan dalam waktu singkat. Namun, meningkatnya tantangan global membuat langkah pembenahan perlu dimulai segera.

“Kita harus mulai memperkuat kapasitas kolektif kita dalam menghadapi krisis, merespons secara efektif krisis global dan kondisi kemanusiaan, serta menjaga perdamaian, pembangunan, dan kerja sama,” kata dia.

Selain reformasi PBB, Sugiono mendorong pembenahan arsitektur keuangan internasional. Reformasi diperlukan agar sistem keuangan global lebih mampu menjawab kebutuhan negara-negara berkembang.

Menurut dia, sistem tersebut juga perlu memperluas ruang bagi negara berkembang untuk menentukan prioritas pembangunan sekaligus memperkuat ketahanan nasional.

Sugiono mengatakan kemampuan Indonesia berkontribusi secara konsisten terhadap komunitas internasional berangkat dari keberhasilan membangun ketahanan nasional di dalam negeri.

Upaya itu, kata dia, tidak hanya dilakukan melalui peningkatan kualitas hidup masyarakat, tetapi juga dengan memperkuat persatuan dalam keberagaman dan menghormati prinsip-prinsip hak asasi manusia.

Delegasi Indonesia dalam Sidang Majelis Umum PBB 2026 dipimpin Sugiono. Ia tiba di New York pada Senin (21/9) dan mengikuti sejumlah pertemuan tingkat tinggi serta pertemuan bilateral sebelum menyampaikan pidatonya pada Sabtu.

Monitorday.com– Peristiwa Gerakan 30 September 1965 menjadi salah satu titik paling menentukan dalam sejarah politik Indonesia. Dalam wawancara di kanal YouTube yang dipandu Fajar Aditya, almarhum Prof. Salim Said, pakar militer dan saksi sejarah, menguraikan latar belakang peristiwa tersebut dengan menempatkannya dalam konteks konflik panjang antara Tentara Nasional Indonesia dan Partai Komunis Indonesia.

Menurut Salim Said, akar ketegangan antara TNI dan PKI dapat ditelusuri hingga Pemberontakan Madiun 1948. Sejumlah perwira TNI terlibat langsung dalam operasi penumpasan pemberontakan tersebut. Pengalaman itu kemudian menjadi bagian penting dari ingatan politik dan militer ketika Presiden Soekarno memperkenalkan konsep Nasakom, yang berupaya mempertemukan nasionalisme, agama, dan komunisme dalam satu konfigurasi politik.

Dalam pandangan Salim, posisi Soekarno pada masa itu juga tidak sederhana. Secara konstitusional, Presiden memiliki kekuasaan politik yang besar, tetapi tidak mempunyai dukungan militer yang sepenuhnya kuat. Kondisi tersebut mendorong Soekarno untuk merangkul PKI sebagai salah satu kekuatan politik guna menjaga keseimbangan menghadapi kekuatan TNI. Politik keseimbangan inilah yang kemudian membuat hubungan antara kelompok-kelompok politik dan militer semakin kompleks.

Salim juga menyoroti bahwa operasi penculikan dan pembunuhan sejumlah jenderal pada 1965 tidak dapat begitu saja dipahami sebagai sebuah rencana yang berjalan sempurna. Ia menggambarkan adanya kekacauan dalam perencanaan yang kemudian menghasilkan konsekuensi fatal. Pandangan tersebut menunjukkan bahwa sejarah G30S tidak hanya berkaitan dengan keputusan politik tingkat elite, tetapi juga dengan dinamika operasi di lapangan.

Salah satu bagian yang menarik dalam penjelasan Salim adalah mengenai Sam Kamaruzaman. Ia menilai posisi dan peran Sam dalam rangkaian peristiwa tersebut masih menyimpan pertanyaan sejarah. Sam bukan perwira militer, tetapi disebut memiliki peran dalam mengoordinasikan sejumlah perwira TNI yang telah terpengaruh komunisme dalam operasi 1 Oktober 1965. Peran tokoh-tokoh di sekitar peristiwa tersebut menjadi salah satu bidang yang terus dikaji oleh para sejarawan.

Di luar konflik politik dan militer, faktor ekonomi juga menjadi bagian penting dari konteks kejatuhan pemerintahan Soekarno. Salim menyoroti kondisi ekonomi yang sangat buruk pada masa itu, termasuk inflasi yang mencapai sekitar 600 persen. Tekanan ekonomi memperbesar ketidakpuasan masyarakat dan semakin melemahkan posisi politik pemerintahan Soekarno setelah krisis politik 1965.

Bagi Salim Said, memahami G30S tidak cukup dengan menghafalkan kronologi atau mengulang narasi yang sudah dikenal. Generasi muda perlu membaca berbagai sumber sejarah dan memahami hubungan antara konflik politik, militer, ekonomi, serta kepentingan para aktor pada zamannya. Pesan tersebut sejalan dengan prinsip Soekarno tentang “jas merah”, jangan sekali-kali melupakan sejarah.

Wawancara tersebut pada akhirnya memperlihatkan bahwa G30S/PKI merupakan peristiwa sejarah yang memiliki banyak lapisan. Kesaksian Salim Said menjadi salah satu perspektif yang dapat digunakan untuk memahami periode tersebut, sementara berbagai dokumen, penelitian akademik, dan kesaksian lain tetap diperlukan untuk melihat peristiwa 1965 secara lebih utuh dan kritis.

Monitorday.com – Presiden Iran Masoud Pezeshkian menyatakan Teheran masih membuka pintu penyelesaian konflik dengan Amerika Serikat. Namun, ia menegaskan dialog sulit dilanjutkan tanpa pemulihan kepercayaan antara kedua negara.

Pezeshkian menyampaikan pernyataan tersebut setibanya di New York, Amerika Serikat, untuk menghadiri Sidang ke-81 Majelis Umum PBB.

Dalam wawancara dengan CBS News pada Jumat (25/9), Pezeshkian mengatakan Iran dan AS harus mematuhi kesepakatan yang telah dibuat secara tertulis. Washington, menurut dia, juga perlu membuktikan bahwa mereka tidak berniat menggulingkan pemerintahan Iran.

Ia meminta masyarakat AS memahami posisi Teheran dengan melihat konflik dari sudut pandang Iran.

“Cobalah menempatkan diri Anda pada posisi kami. Bayangkan ada seseorang yang datang dan membunuh pemimpin tertinggi Anda. Lalu, tidak mematuhi semua yang telah Anda sepakati. Apa reaksi Anda? Ini bukanlah sesuatu yang bisa diselesaikan dengan begitu mudah,” ujar Pezeshkian.

Pezeshkian mempertanyakan keseriusan AS dalam mencari jalan keluar dari konflik. Ia menuding tujuan Washington adalah menggulingkan pemerintahan Iran, seraya merujuk pada pernyataan Israel mengenai perang tersebut.

“Tujuan Amerika adalah menggulingkan pemerintahan kami. Israel sendiri mengatakannya dalam pidato mereka, apa yang mereka lakukan adalah melumpuhkan pemerintah, bukan bernegosiasi,” katanya.

Ia juga mempertanyakan alasan AS melancarkan serangan ketika proses negosiasi tengah berlangsung.

“Lalu, mengapa mereka membom kami di tengah-tengah negosiasi? Mengapa mereka datang dan membunuh para ilmuwan, pejabat, dan rakyat kami? Selama mereka tidak berhenti melakukan apa yang mereka paksakan kepada kami setiap hari, sulit untuk mempercayai mereka,” ujar Pezeshkian.

Menurutnya, sanksi, ancaman, dan serangan yang masih berlangsung membuat Iran meragukan komitmen AS terhadap kesepakatan yang telah dibuat.

“Jadi, jika mereka terlibat dalam pembicaraan, maka apakah mereka benar-benar akan menepatinya?” kata dia.

Meski hubungan kedua negara masih tegang, Pezeshkian mengatakan Iran tetap menginginkan perdamaian di kawasan. Ia juga menyerukan AS menghentikan dukungan terhadap Israel, yang ia sebut sedang melakukan “genosida”.

Pezeshkian meminta Washington mengedepankan prinsip keadilan dan kesetaraan dalam menangani konflik, termasuk tidak memaksa masyarakat meninggalkan rumah, membunuh warga sipil, maupun menargetkan anak-anak, rumah sakit, dan ilmuwan.

Konflik Iran-AS dan Israel meningkat setelah AS dan Israel melancarkan serangan terhadap Iran pada 28 Februari. Serangan tersebut menewaskan ribuan orang, sementara Iran membalas dengan menyerang Israel dan sejumlah fasilitas AS di berbagai negara di kawasan.

AS kemudian melancarkan serangan tambahan terhadap sejumlah lokasi di Iran ketika perundingan kedua negara menemui jalan buntu. Sebelumnya, Iran dan AS disebut telah menandatangani nota kesepahaman pada pertengahan Juni.

Sejak itu, pembicaraan terhenti di tengah perbedaan pandangan mengenai pelayaran melalui Selat Hormuz, salah satu jalur strategis utama dunia untuk pengiriman energi dan barang.

Monitorday.com – Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) menonaktifkan lima pejabat struktural Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Langkah ini diambil setelah Ombudsman RI menemukan dugaan fasilitas khusus bagi warga binaan dalam inspeksi mendadak pada 23 September 2026.

Inspektur Jenderal Kementerian Imipas Rudi Setiawan mengatakan penonaktifan dilakukan untuk memudahkan proses pemeriksaan dan investigasi terhadap temuan Ombudsman.

“Kami menonaktifkan 5 pejabat struktural yang diduga ya bertanggung jawab terkait peristiwa yang ditemukan oleh Ombudsman,” ujar Rudi dalam konferensi pers, Sabtu (26/9/2026).

Lima pejabat tersebut terdiri atas Kepala Lapas, Kepala Kesatuan Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan (KPLP), Kepala Seksi Bimbingan Narapidana/Anak Didik dan Kegiatan Kerja (Kasi Binadik), Kepala Seksi Keamanan dan Ketertiban (Kasi Kamtib), serta Kepala Urusan Umum.

Mereka akan menjalani pemeriksaan untuk mengungkap bagaimana fasilitas khusus tersebut bisa tersedia dan beroperasi di dalam lingkungan Lapas Cibinong.

“Akan kami lakukan pemeriksaan, bagaimana peristiwa atau kondisi yang terjadi sampai ditemukan dan sampai hari ini,” kata Rudi.

Temuan bermula saat tim Ombudsman melakukan inspeksi mendadak pada Rabu (23/9/2026). Anggota Ombudsman RI Syafrida R. Rasahan mengatakan tim menemukan sejumlah bangunan di sekitar area lapas yang diduga digunakan sebagai hunian warga binaan.

Bangunan tersebut dilengkapi fasilitas yang berbeda dari hunian lapas pada umumnya, mulai dari ruang tamu, kamar tidur, ruang makan, dapur, televisi, kulkas, hingga berbagai perlengkapan rumah tangga.

Tak berhenti di situ, Ombudsman juga menemukan fasilitas kebugaran atau gym yang tengah dibangun serta simulator golf yang masih dalam pengerjaan. Di salah satu lokasi, tim bahkan menemukan minuman beralkohol di dalam kulkas.

Saat dimintai keterangan, seorang penghuni yang mengaku sebagai warga binaan menyebut dirinya membayar untuk menempati fasilitas tersebut. Namun, Ombudsman belum memperoleh informasi mengenai nominal pembayaran karena petugas lapas mendatangi lokasi saat pemeriksaan berlangsung.

Ombudsman juga menemukan celah keamanan berupa akses keluar di belakang bangunan yang tidak terkunci. Akses tersebut terhubung dengan area hutan bambu dan tempat pembuangan sampah.

Selain itu, Ombudsman menerima laporan keluarga warga binaan mengenai dugaan pungutan Rp150.000 per minggu di Blok A.

Penonaktifan lima pejabat tersebut merupakan bagian dari proses pemeriksaan internal Kementerian Imipas. Status nonaktif tidak serta-merta berarti kelima pejabat telah dinyatakan bersalah.

Pemeriksaan akan menentukan ada atau tidaknya tanggung jawab masing-masing pejabat atas kondisi yang ditemukan Ombudsman.

Kasus ini menjadi sorotan karena Lapas Cibinong sebelumnya menyandang predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM), sebagaimana dicatat dalam temuan Ombudsman.

Buku adalah duta besar yang tidak pernah pensiun dan tidak perlu paspor untuk berbicara ke dunia luar. Ketika sebuah negara ingin mengenalkan jati diri terdalamnya, mereka tidak mengirim pejabat, namun aksara atau buku berusia ratusan tahun.

Di tahun 1973 misalnya, Negarakertagama pulang ke tanah air dalam kunjungan kenegaraan Ratu Juliana ke Indonesia. Kini naskah itu tersimpan di Perpustakaan Nasional RI dengan kode NB 9. Pada 2008, UNESCO menempatkannya dalam Memory of the World—sebuah pengakuan bahwa aksara lama itu menyimpan ingatan yang bernilai universal.Aksara lama itu pun menjelma duta yang melintasi zaman.

Langkah kultural inilah yang melatari peristiwa bersejarah di Marston Road, Inggris, saat jajaran rak buku Oxford Centre for Islamic Studies (OCIS) resmi menyambut dua buah pemikiran dari Indonesia. Ditulis oleh Abdul Mu’ti, buku ‘Kristen Muhammadiyah: Mengelola Pluralitas Agama dalam Pendidikan’ serta ‘Pluralisme Positif: Gagasan dan Pengalaman Muhammadiyah dalam Pendidikan’ menjadi karya Menteri Pendidikan Indonesia pertama yang berhasil dikatalogisasi ke dalam sistem Perpustakaan Global Universitas Oxford.

Dua buku tersebut tentu tak berhenti sebagai catatan tentang pengalaman Muhammadiyah dalam mengelola keberagamaan. Ia membawa pengalaman lokal memasuki percakapan akademik yang lebih luas. Ini adalah babak baru diplomasi buku kita: saat narasi inklusivitas madrasah dan sekolah Muhammadiyah bertransformasi menjadi bahan kajian para ilmuwan internasional. 

Masuknya kedua buku ini bukan sekadar urusan seremonial serah terima cendera mata. Perpustakaan Oxford, khususnya OCIS, dikenal memiliki standar kurasi yang sangat ketat. Sebuah karya harus memiliki kontribusi keilmuan yang signifikan agar dapat lolos dan terintegrasi ke dalam sistem SOLO (Search Oxford Libraries Online). Melalui proses ini, gagasan Abdul Mu’ti tentang bagaimana Islam dan pluralisme hidup berdampingan di Indonesia kini resmi diakui sebagai referensi ilmiah global.

Esensi KrisMuha

Dua buku yang ditulis Abdul Mu’ti juga membawa tesis kuat tentang keharmonisan yang organik, bukan sekadar toleransi pasif di atas kertas. Karena itu, esensi dari diplomasi buku ini terletak pada bobot pesan yang dibawanya.

Di buku ‘Kristen Muhammadiyah: Mengelola Pluralitas Agama dalam Pendidikan’ yang ditulisnya bersama Fajar Riza Ul Haq, Mu’ti memotret fenomena sosiologis unik di wilayah-wilayah perbatasan atau 3T (Tertinggal, Terdepan, dan Terluar), seperti di Nusa Tenggara Timur (NTT), Kristen di Ende, serta berbagai daerah di Papua.

Di wilayah-wilayah berpenduduk Muslim minoritas tersebut, banyak warga Kristen dan Katolik yang mempercayakan pendidikan anak-anak mereka di sekolah maupun perguruan tinggi Muhammadiyah. Fenomena ini melahirkan varian sosiologis yang populer disebut ‘KrisMuha’ (Kristen Muhammadiyah).

Buku ini secara empiris membuktikan bahwa lembaga pendidikan Islam mampu menjadi ruang aman bagi komunitas non-Muslim tanpa harus melakukan sinkretisme ataupun asimilisasi paksa. Para siswa Kristen tetap mendapatkan hak pendidikan agama sesuai keyakinan mereka sendiri, sejalan dengan mandat Undang-Undang Sistem Pendidikan nasional Indonesia.Identitas teologis masing-masing pihak tetap terjaga rapat, namun kolaborasi sosial kemanusiaan mereka berjalan lekat.

Sementara itu, dalam buku kedua, ‘Pluralisme Positif’, yang ditulis bersama Azaki Khoirudin, Mu’ti menawarkan sebuah reorientasi konseptual. Muhammadiyah tidak sekadar’membiarkan’ perbedaan (toleransi pasif), melainkan aktif membangun infrastruktur sosial-pendidikan yang merangkul semua golongan demi kemajuan bersama (pluralisme aktif).

Benang Merah Historis

Menariknya, ada momen emosional dan historis yang terekam dalam peristiwa diplomasi buku ini di Inggris. Direktur OCIS, Dr. Farhan Nizami, menyambut hangat saat melihat lembar kata pengantar dalam buku Kristen Muhammadiyah. Lembaran tersebut ditulis oleh almarhum Prof. Dr. Azyumardi Azra, tokoh intelektual Muslim Indonesia legendaris yang juga merupakan mantan Fellow Akademis di OCIS (1994-1995).

Azyumardi Azra juga merupakan anggota dewan penyunting Journal of Islamic Studies terbitan Oxford University Press. Pertemuan garis sejarah ini menegaskan bahwa apa yang telah dilakukan Abdul Mu’ti adalah kelanjutan dari estafet diplomasi intelektual yang telah dirintis para pemikir bangsa.

Secara global, fenomena koeksistensi unik di Indonesia ini sebenarnya telah memantik perhatian para peneliti internasional. Masuknya pemikiran Mu’ti ke Oxford menegaskan relevansi riset-riset terdalam mengenai Islam Indonesia. Contohnya, sosiolog ternama Robert W. Hefner dalam studinya bertajuk ‘Making Modern Muslims: The Prospects for Islamic Democracy in Indonesia” (2009) menyatakan bahwa organisasi kemasyarakatan Islam di Indonesia, seperti Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama, memiliki peran krusial dalam meletakan fondasi masyarakat sipil yang demokratis dan inklusif. Hefner menilai pola pendidikan Islam di Indonesia berhasil memadukan nilai keagamaan yang kokoh dengan kesadaran penuh terhadap realitas pluralitas bangsa.

Lebih spesifik lagi, riset kolega Oxford dari Universitas Birmingham, Stefanus Hendrianto (2020) dalam jurnal akademik mengenai hukum dan agama di Asia Tenggara, mencatat bahwa model akomodasi pendidikan berbasis agama di wilayah timur Indonesia memberikan pelajaran penting bagi Dunia Barat. Hendrianto berpendapat bahwa institusi pendidikan berbasis agama di Indonesia seringkali berfungsi sebagai jembatan sipil di daerah pasca-konflik atau daerah minoritas. Menurutnya, ini sebuah pencapaian yang jarang ditemukan dalam Diskursus Sekularisme Barat yang cenderung memisahkan agama dari ruang publik pendidikan.

Di tengah lanskap global yang sering kali melihat dunia Islam melalui lensa stereotip konflik, ketegangan geopolitik, atau radikalisme, Indonesia memamerkan alternatif yang menyegarkan. Di Indonesia, Islam tidak semata hadir sebagai identitas, tetapi sebagai kekuatan kultural yang mampu merawat perbedaan tanpa kehilangan akar keyakinan.

Diplomasi buku ala Abdul Mu’ti membuktikan dua poin strategis. Pertama, ekspor praktik baik. Indonesia tidak lagi sekadar menjadi konsumen pasif dari teori-teori Barat tentang multikulturalisme, melainkan bertransformasi menjadi eksportir model toleransi praktis di ranah akar rumput.

Kedua, soft power yang autentik. Pendidikan dan manajemen keberagaman adalah wajah terbaik dari soft powerIndonesia. Dunia internasional – khususnya ekosistem ilmiah barat, memerlukan dokumentasi tentangan bagaimana mayoritas muslim di Indonesia mampu mengelola perbedaan secara dewasa.

Kini, dua buku tersebut telah berdiri tegak di rak perpustakaan Marston Road, siap dipinjam, dibaca, dan dibedah oleh para peneliti, mahasiswa, serta pembuat kebijakan dari berbagai belahan dunia. Dari rak itulah, pengalaman Indonesia berpeluang memasuki percakapan yang jauh lebih luas: tentang agama, pendidikan, dan cara sebuah masyarakat merawat keberagaman.

Langkah akademis sekaligus politis dari Abdul Mu’ti ini mengingatkan kita semua bahwa diplomasi terbaik tidak selalu diteriakan di mimbar-mibar politik yang bising. Terkadang, ia bekerja dalam senyap, berbisik secara elegan melalui lembar demi lembar halaman buku yang dibaca di sudut perpustakaan, sambil perlahan merestrukturisasi cara dunia memandang peradaban Islam Indonesia.

Monitorday.com – Sebanyak 15 bank telah ditutup sepanjang 2026. Hingga 25 September, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah mencabut izin usaha 15 Bank Perekonomian Rakyat (BPR) dan BPR Syariah (BPRS) di berbagai daerah.

Terbaru, OJK mencabut izin usaha PT BPRS Musyarakah Ummat Indonesia di Tangerang, Banten. Pencabutan berlaku berdasarkan Keputusan Anggota Dewan Komisioner OJK Nomor KEP-72/D.03/2026 tertanggal 25 September 2026.

Bank yang beralamat di Jalan KH Hasyim Ashari No. 8, Kecamatan Karang Tengah, Kota Tangerang, tersebut kini menghentikan seluruh kegiatan operasionalnya dan menutup kantor untuk umum.

Pencabutan izin juga terjadi secara bertahap sejak awal tahun. Pada Januari, OJK mencabut izin PT BPR Suliki Gunung Mas di Sumatra Barat pada 7 Januari dan PT BPR Prima Master Bank di Surabaya, Jawa Timur, pada 27 Januari.

Pada Februari, giliran Perumda BPR Bank Cirebon, Jawa Barat, yang izinnya dicabut pada 9 Februari, disusul PT BPR Kamadana di Kabupaten Bangli, Bali, pada 18 Februari.

Memasuki Maret, OJK mencabut izin PT BPR Koperindo Jaya di Jakarta Pusat pada 9 Maret dan PT BPR Pembangunan Nagari di Kabupaten Agam, Sumatra Barat, pada 31 Maret.

Pencabutan berlanjut pada April terhadap PT BPR Sungai Rumbai di Kabupaten Dharmasraya, Sumatra Barat, efektif 7 April. Pada Juni, OJK mencabut izin PT BPR Ceper Permata Artha di Klaten, Jawa Tengah, efektif 25 Juni.

Pada Juli, tiga bank kembali ditutup. Ketiganya yakni PT BPR Dwicahaya Nusaperkasa di Batu, Jawa Timur, pada 3 Juli; PT BPR Mataram Mitra Manunggal di Yogyakarta pada 7 Juli; serta PT BPR Syariah Hasanah Mandiri di Depok, Jawa Barat, pada 16 Juli.

Selanjutnya, PT BPR Citra Bersada Abad di Bintara, Bekasi Barat, Kota Bekasi, dicabut izinnya pada 19 Agustus.

Pada September, OJK telah mencabut izin tiga bank, yakni PT BPRS Gaido Indonesia di Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, pada 1 September; PT BPR Pasarraya Kuta di Bali pada 17 September; serta PT BPRS Musyarakah Ummat Indonesia pada 25 September.

Daftar 15 Bank yang Ditutup

1. PT BPR Suliki Gunung Mas, Sumatra Barat — 7 Januari 2026
2. PT BPR Prima Master Bank, Surabaya, Jawa Timur — 27 Januari 2026
3. Perumda BPR Bank Cirebon, Jawa Barat — 9 Februari 2026
4. PT BPR Kamadana, Bangli, Bali — 18 Februari 2026
5. PT BPR Koperindo Jaya, Jakarta Pusat — 9 Maret 2026
6. PT BPR Pembangunan Nagari, Agam, Sumatra Barat — 31 Maret 2026
7. PT BPR Sungai Rumbai, Dharmasraya, Sumatra Barat — 7 April 2026
8. PT BPR Ceper Permata Artha, Klaten, Jawa Tengah — 25 Juni 2026
9. PT BPR Dwicahaya Nusaperkasa, Batu, Jawa Timur — 3 Juli 2026
10. PT BPR Mataram Mitra Manunggal, Yogyakarta — 7 Juli 2026
11. PT BPR Syariah Hasanah Mandiri, Depok, Jawa Barat — 16 Juli 2026
12. PT BPR Citra Bersada Abad, Bekasi, Jawa Barat — 19 Agustus 2026
13. PT BPRS Gaido Indonesia, Cianjur, Jawa Barat — 1 September 2026
14. PT BPR Pasarraya Kuta, Bali — 17 September 2026
15. PT BPRS Musyarakah Ummat Indonesia, Tangerang, Banten — 25 September 2026

OJK menyatakan setelah izin usaha dicabut, penyelesaian hak dan kewajiban masing-masing bank akan dilakukan oleh tim likuidasi yang dibentuk oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Direksi, dewan komisaris, dan pemegang saham bank yang izinnya telah dicabut juga dilarang melakukan tindakan hukum terkait aset dan kewajiban bank tanpa persetujuan tertulis dari LPS.