Monitorday.com – Pemerintah mempercepat perluasan Pendidikan Jarak Jauh (PJJ) sebagai strategi mengembalikan Anak Tidak Sekolah (ATS) ke bangku pendidikan. Program tersebut dijalankan melalui kolaborasi Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) bersama pemerintah daerah agar akses pendidikan semakin menjangkau anak-anak yang selama ini belum memperoleh layanan belajar.

Langkah itu ditandai dengan dimulainya Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) PJJ jenjang pendidikan menengah Tahun Ajaran 2026/2027 di berbagai satuan pendidikan penyelenggara PJJ pada Senin (3/8/2026).

MPLS menjadi tahap awal bagi peserta didik baru untuk mengenal sistem pembelajaran jarak jauh sekaligus membantu sekolah memetakan kebutuhan belajar setiap siswa agar layanan pendidikan dapat disesuaikan dengan karakteristik masing-masing.

Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Fajar Riza Ul Haq, menegaskan keberhasilan PJJ tidak hanya bergantung pada kebijakan pemerintah pusat, tetapi juga membutuhkan dukungan pemerintah daerah, sekolah, keluarga, dan masyarakat.

“Keberhasilan PJJ ditentukan oleh kemampuan kita membangun sebuah ekosistem. Ketika pemerintah pusat menyiapkan kebijakan dan sistem, pemerintah daerah melakukan penjangkauan, satuan pendidikan menghadirkan layanan pembelajaran, dan masyarakat bersama-sama memastikan bahwa setiap anak memperoleh kesempatan kembali untuk belajar,” ujar Fajar.

Menurut Fajar, penguatan tata kelola, sistem penyelenggaraan, dan penjaminan mutu yang terus dilakukan diharapkan mampu meningkatkan kualitas PJJ sehingga menghasilkan lulusan dengan kompetensi yang setara dengan pendidikan formal reguler.

Direktur Jenderal Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus Kemendikdasmen, Tatang Muttaqin, mengatakan MPLS tidak sekadar menjadi agenda pengenalan sekolah, tetapi juga menjadi fondasi untuk membangun karakter, kemandirian, dan literasi digital peserta didik.

“Bekal tersebut penting agar siswa mampu beradaptasi dengan sistem pembelajaran berbasis teknologi sekaligus memiliki tanggung jawab dalam proses belajar mandiri,” kata Tatang.

Dukungan terhadap pengembangan PJJ juga datang dari sejumlah pemerintah daerah. Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak menilai konsep utama PJJ adalah menghadirkan pendidikan yang mampu menjangkau anak, bukan menunggu anak datang ke sekolah.

“Bagi kami, filosofi Pendidikan Jarak Jauh adalah sekolah yang mendatangi anak, bukan menunggu anak datang ke sekolah. Pendidikan harus mampu menjangkau siapa pun tanpa memandang kondisi geografis maupun latar belakang sosial ekonomi,” ujar Emil.

Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi Ansharullah berharap PJJ menjadi solusi bagi anak-anak yang selama ini belum mendapatkan akses pendidikan.

“Tentu ini menjadi harapan kita bersama agar tidak ada lagi anak-anak yang kehilangan kesempatan memperoleh pendidikan,” kata Mahyeldi.

Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta Nahdiana menekankan keberhasilan PJJ tidak hanya ditentukan oleh proses belajar di sekolah, tetapi juga bergantung pada dukungan keluarga dan lingkungan sekitar.

“Kami meyakini bahwa keberhasilan anak tidak hanya ditentukan oleh proses pembelajaran di sekolah, tetapi juga oleh dukungan keluarga di rumah serta lingkungan masyarakat,” ujarnya.

Pemerintah berharap perluasan implementasi PJJ pada tahun ajaran 2026/2027 mampu membuka akses pendidikan yang lebih luas bagi Anak Tidak Sekolah. Melalui sinergi pemerintah pusat, pemerintah daerah, satuan pendidikan, keluarga, dan masyarakat, semakin banyak anak diharapkan dapat kembali belajar dan memperoleh kesempatan membangun masa depan yang lebih baik.

Monitorday.com – Pemerintah memangkas batas maksimal fuel surcharge atau biaya tambahan bahan bakar untuk tiket pesawat domestik dari 50 persen menjadi 30 persen dari Tarif Batas Atas (TBA). Kebijakan yang mulai berlaku per 1 Agustus 2026 ini diambil menyusul turunnya harga avtur nasional.

Direktur Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan, Lukman F. Laisa, mengatakan penyesuaian tersebut merupakan hasil evaluasi berkala terhadap komponen tarif angkutan udara yang mempertimbangkan pergerakan harga bahan bakar pesawat.

“Kebijakan ini merupakan bentuk penyesuaian terhadap perubahan harga avtur agar struktur tarif tetap mencerminkan kondisi biaya operasional maskapai, sekaligus menjaga keterjangkauan harga tiket bagi masyarakat,” ujar Lukman dalam keterangan resminya.

Dengan aturan baru itu, maskapai hanya boleh mengenakan fuel surcharge maksimal 30 persen dari TBA untuk penerbangan domestik sesuai ketentuan pemerintah.

Meski membuka peluang harga tiket menjadi lebih murah, penurunan tarif tidak akan dirasakan sama oleh seluruh penumpang. Besaran harga tiket tetap bergantung pada struktur tarif yang diterapkan masing-masing maskapai.

Harga tiket pesawat terdiri atas sejumlah komponen, mulai dari tarif dasar, Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pelayanan Jasa Penumpang Pesawat Udara (PJP2U), biaya layanan lainnya, hingga fuel surcharge. Karena itu, maskapai yang sebelumnya mengenakan biaya tambahan mendekati batas maksimal 50 persen berpotensi menurunkan harga tiket lebih besar. Sebaliknya, jika fuel surcharge yang diterapkan selama ini sudah di bawah 30 persen, dampaknya terhadap harga tiket kemungkinan minim atau bahkan tidak berubah.

Kementerian Perhubungan menegaskan penetapan tarif akhir tetap menjadi kewenangan maskapai, selama masih berada dalam koridor Tarif Batas Bawah (TBB) dan Tarif Batas Atas (TBA).

Selain itu, seluruh maskapai diwajibkan mencantumkan komponen fuel surcharge secara terpisah dari tarif dasar pada tiket agar penumpang mengetahui besaran biaya tambahan yang dikenakan akibat fluktuasi harga avtur.

Direktorat Jenderal Perhubungan Udara juga akan memperketat pengawasan terhadap penerapan tarif untuk memastikan kebijakan berjalan transparan, akuntabel, serta tetap melindungi konsumen.

Sebelumnya, pada Mei 2026 pemerintah menaikkan batas maksimal fuel surcharge menjadi 50 persen setelah rata-rata harga avtur nasional melonjak hingga sekitar Rp29.116 per liter. Seiring turunnya harga avtur per 1 Agustus 2026, pemerintah kembali memangkas batas tersebut menjadi 30 persen guna menjaga keseimbangan antara keberlangsungan industri penerbangan dan daya beli masyarakat.

Ketentuan terbaru berlaku untuk angkutan udara niaga berjadwal dalam negeri, khususnya layanan kelas ekonomi. Masyarakat yang akan bepergian disarankan membandingkan harga tiket antar maskapai karena tarif akhir tetap dipengaruhi kebijakan komersial masing-masing operator, selama sesuai dengan regulasi yang berlaku.

Monitorday.com – Presiden Prabowo Subianto menegaskan hubungan Indonesia dan Thailand memiliki peran strategis dalam menjaga stabilitas Asia Tenggara. Sebagai dua negara pendiri ASEAN sekaligus kekuatan ekonomi utama di kawasan, kerja sama kedua negara dinilai berpengaruh terhadap dinamika regional.

“Hubungan antara kita sangat mempengaruhi keadaan di Asia Tenggara,” kata Prabowo saat memberikan pernyataan bersama Perdana Menteri Thailand Anutin Charnvirakul di Istana Merdeka, Jakarta, Senin.

Prabowo mengatakan kunjungan resmi Anutin memiliki arti penting karena menjadi kunjungan perdana seorang Perdana Menteri Thailand ke Indonesia dalam 15 tahun terakhir. Pertemuan tersebut juga menjadi Leaders Consultation kedua sejak Indonesia dan Thailand meningkatkan hubungan bilateral menjadi kemitraan strategis pada tahun lalu.

“Ini menunjukkan bahwa kemitraan Indonesia dan Thailand terus berkembang dan berorientasi ke masa depan,” ujarnya.

Menurut Prabowo, selain sama-sama menjadi pendiri ASEAN, Indonesia dan Thailand juga merupakan dua kekuatan ekonomi besar di kawasan. Posisi tersebut membuat hubungan bilateral kedua negara turut memengaruhi stabilitas politik, keamanan, dan pertumbuhan ekonomi Asia Tenggara.

Dalam pertemuan itu, kedua pemimpin membahas berbagai isu bilateral, regional, dan global, termasuk langkah memperkuat peran ASEAN di tengah meningkatnya ketidakpastian geopolitik dan ekonomi dunia.

Prabowo menegaskan Indonesia dan Thailand memiliki tanggung jawab bersama untuk menjaga perdamaian, stabilitas, keamanan, serta mendorong kemakmuran kawasan sebagai dua negara pendiri ASEAN.

Monitorday.com – Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) berkolaborasi dengan Assemblr EDU dan didukung Samsung for Education meluncurkan ImajiNation 2026, Kompetisi Nasional Koding Visual untuk Murid dan Guru. Program kolaboratif ini mendukung implementasi Pembelajaran Koding dan Kecerdasan Artifisial melalui pemanfaatan teknologi koding visual, pemodelan tiga dimensi (3D), dan Augmented Reality (AR), sekaligus mendorong lahirnya karya-karya inovatif dari guru dan murid di seluruh Indonesia. Kolaborasi ini merupakan bagian dari upaya Kemendikdasmen memperkuat ekosistem transformasi pendidikan digital melalui Rumah Pendidikan sebagai wadah yang mengintegrasikan berbagai layanan pembelajaran digital.

Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Mu’ti, mengatakan bahwa ImajiNation 2026 memiliki semangat yang sejalan dengan implementasi Pembelajaran Koding dan Kecerdasan Artifisial di satuan pendidikan. “ImajiNation memiliki semangat yang sama untuk mendukung implementasi Pembelajaran Koding dan Kecerdasan Artifisial di satuan pendidikan. Yang ingin kita bangun sesungguhnya bukan sekadar kemampuan menulis kode program, melainkan cara berpikir yang sistematis, kreatif, kolaboratif, dan berorientasi pada penyelesaian masalah,” ujarnya.

Menurut Menteri Mu’ti, kompetisi ini tidak hanya menjadi ajang meraih prestasi, tetapi juga pengalaman belajar yang membentuk karakter, kreativitas, dan kemampuan berpikir komputasional peserta didik. “Saya mengajak para guru di seluruh Indonesia untuk menjadi bagian dari ImajiNation 2026 dengan menghadirkan karya-karya inovatif yang dapat menginspirasi praktik pembelajaran serta membimbing anak-anak untuk berani bertanya, bereksperimen, berkolaborasi, dan mengubah ide menjadi solusi yang bermanfaat,” jelasnya.

Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Wamendikdasmen) Atip Latipulhayat, menekankan bahwa keberhasilan ImajiNation 2026 tidak hanya diukur dari capaian prestasi peserta, tetapi juga dari pengalaman belajar yang diperoleh selama mengikuti kompetisi. “Keberhasilan sebuah kompetisi tidak hanya diukur dari siapa yang menjadi juara, tetapi dari seberapa banyak peserta yang memperoleh pengalaman belajar yang bermakna. Karena itu saya mengajak Bapak dan Ibu untuk menjadikan ImajiNation 2026 sebagai bagian dari proses pembelajaran di sekolah,” ujarnya.

Selain itu, Staf Khusus Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Bidang Transformasi Digital dan Kecerdasan Buatan, Muhammad Muchlas Rowi, menegaskan bahwa transformasi digital pendidikan harus dimaknai lebih dari sekadar pemanfaatan perangkat dan aplikasi. “Transformasi digital harus membentuk cara berpikir yang kreatif, kritis, kolaboratif, serta mampu menyelesaikan permasalahan nyata. Pembelajaran Koding dan Kecerdasan Artifisial menjadi langkah strategis untuk menyiapkan generasi Indonesia yang adaptif, berkarakter, dan berdaya saing,” ujarnya.

ImajiNation 2026 menargetkan lebih dari 11.000 peserta dari 2.000 sekolah di 38 provinsi. Kompetisi ini menghadirkan tiga jalur bagi murid jenjang SD/sederajat, SMP/sederajat, dan SMA/SMK/sederajat, serta satu jalur bagi guru. Melalui platform Assemblr EDU, peserta dapat menciptakan pengalaman digital interaktif menggunakan koding visual, teknologi 3D, dan Augmented Reality (AR) tanpa memerlukan kemampuan pemrograman berbasis teks maupun perangkat keras khusus.

Founder dan CEO Assemblr EDU, Hasbi Asyadiq, mengatakan bahwa ImajiNation merupakan wujud kolaborasi bersama Kemendikdasmen dan didukung Samsung for Education untuk menghadirkan ruang bagi guru dan murid di seluruh Indonesia agar dapat belajar, berkarya, dan berinovasi melalui teknologi. “Dengan visual coding, visualisasi tiga dimensi, dan Augmented Reality, kita mengajak generasi muda Indonesia untuk tidak hanya menjadi pengguna teknologi, tetapi menjadi inovator,” ujarnya

Selain menjadi ajang kompetisi, ImajiNation 2026 juga menghadirkan rangkaian pembelajaran yang mendampingi peserta hingga Grand Final. Assemblr EDU memfasilitasi pembelajaran berbasis proyek melalui platform kreasi 3D/AR, sementara Kemendikdasmen memberikan penguatan sesuai arah kebijakan pendidikan nasional. Samsung for Education turut mendukung melalui sesi pendampingan bagi guru dan murid dengan memanfaatkan teknologi Galaxy.

Kompetisi akan berlangsung dalam dua tahap, dimulai dari babak kualifikasi nasional secara daring dan dilanjutkan dengan acara puncak secara luring yang mempertemukan finalis terbaik dari seluruh Indonesia. Salah satu sorotan utama acara puncak adalah kompetisi langsung koding visual jalur SMP yang mempertemukan empat tim finalis untuk mengembangkan dan mempresentasikan proyek secara langsung di hadapan publik.

Acara puncak juga akan menghadirkan Education Expo yang mempertemukan murid, guru, sekolah, instansi pemerintah, perusahaan teknologi, dan berbagai mitra pendidikan dalam satu ruang kolaborasi. Karya-karya terbaik peserta selanjutnya akan dimanfaatkan melalui Rumah Pendidikan, termasuk sebagai konten pembelajaran pada Interactive Flat Panel (IFP) atau Papan Interaktif Digital (PID), sehingga implementasi Pembelajaran Koding dan Kecerdasan Artifisial dapat terus berlanjut di satuan pendidikan.

Pendaftaran ImajiNation 2026 tidak dipungut biaya dan dilakukan melalui platform Assemblr EDU. Peserta dapat memilih salah satu dari tiga tema, yaitu Dream Quest, Eco Quest, atau Culture Quest, untuk dikembangkan menjadi proyek digital interaktif yang akan dinilai oleh dewan juri tingkat nasional. 

Acara Puncak ImajiNation 2026 akan diselenggarakan pada Oktober 2026 secara luring dan mempertemukan para finalis, guru, sekolah, perwakilan pemerintah, mitra industri, media, serta keluarga dari berbagai daerah di Indonesia. Melalui kolaborasi ini, Kemendikdasmen bersama Assemblr EDU dan didukung Samsung for Education berharap ImajiNation 2026 dapat melahirkan semakin banyak murid kreator digital yang mampu memanfaatkan teknologi untuk belajar, berkreasi, berkolaborasi, dan menghasilkan solusi yang bermanfaat. Hasil pembelajaran serta karya-karya inovatif yang lahir dari ImajiNation 2026 diharapkan dapat memperkuat ekosistem Rumah Pendidikan sekaligus mendukung implementasi Pembelajaran Koding dan Kecerdasan Artifisial di satuan pendidikan.

Monitorday.com – Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) menegaskan pengajuan Kredit Usaha Rakyat (KUR) dengan plafon hingga Rp100 juta tidak mensyaratkan agunan tambahan dalam bentuk apa pun. Masyarakat juga diminta tidak menggunakan jasa perantara atau membayar biaya untuk mengakses program pembiayaan tersebut.

Deputi Bidang Kewirausahaan Kementerian UMKM sekaligus Juru Bicara Kementerian UMKM, Riza Damanik, mengatakan ketentuan tersebut telah diatur dalam Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 1 Tahun 2026 tentang Pedoman Pelaksanaan KUR.

“Sesuai Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat, pinjaman KUR hingga Rp100 juta tidak dikenakan agunan tambahan dalam bentuk apa pun tanpa pengecualian,” kata Riza dalam keterangan resmi.

Penegasan itu disampaikan setelah Kementerian UMKM menerima laporan masyarakat mengenai dugaan penyimpangan dalam penyaluran KUR, mulai dari permintaan agunan tambahan hingga pungutan biaya jasa atau fee dalam proses pengajuan pinjaman.

Riza menjelaskan, aturan KUR mengenal dua jenis agunan, yakni agunan pokok dan agunan tambahan. Agunan pokok berupa usaha atau objek yang dibiayai melalui KUR beserta kemampuan debitur mengembalikan pinjaman, sedangkan agunan tambahan berupa aset seperti sertifikat tanah, BPKB kendaraan, atau jaminan pribadi lainnya.

“Calon penerima KUR hingga Rp100 juta cukup menggunakan agunan pokok berupa usaha yang dibiayai melalui KUR,” ujarnya.

Menurut dia, kewajiban menyediakan agunan tambahan hanya berlaku bagi pinjaman KUR di atas Rp100 juta. Ketentuan tersebut juga memiliki pengecualian bagi petani tebu rakyat dan penerima KUR khusus sektor pertanian yang bekerja sama dengan lembaga penjamin kredit.

Untuk menjaga integritas program, Kementerian UMKM meminta masyarakat segera melaporkan apabila menemukan pelanggaran dalam proses penyaluran KUR. Pengaduan dapat disampaikan melalui layanan SP4N-LAPOR! maupun surat elektronik kur@ekon.go.id. Setiap laporan, kata Riza, akan ditindaklanjuti sesuai ketentuan yang berlaku, termasuk pemberian sanksi jika terbukti terjadi pelanggaran.

Pemerintah menargetkan penyaluran KUR sebesar Rp290 triliun sepanjang 2026. Hingga 22 Juli 2026, realisasi penyaluran telah mencapai Rp169 triliun kepada 2,65 juta debitur di seluruh Indonesia. Sebanyak 1,1 juta di antaranya merupakan pelaku usaha yang baru pertama kali memperoleh akses pembiayaan formal.

Pada tahun ini, sekitar 65 persen alokasi KUR difokuskan ke sektor produktif, seperti pertanian, perikanan, industri pengolahan, dan sektor produktif lainnya. Menurut Riza, penyaluran pembiayaan ke sektor tersebut diharapkan mampu menciptakan lapangan kerja sekaligus meningkatkan nilai tambah bagi pelaku UMKM.

“KUR merupakan salah satu program strategis pemerintah untuk memperkuat ekonomi rakyat melalui dukungan pembiayaan kepada usaha-usaha produktif yang belum memiliki agunan tambahan,” katanya.

Monitorday.com – BPJS Kesehatan resmi menerapkan mekanisme baru bagi peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang menjalani kontrol rawat jalan di rumah sakit mitra mulai 1 Agustus 2026. Dalam aturan ini, pasien diwajibkan mendaftar antrean secara online melalui aplikasi Mobile JKN sebelum datang ke rumah sakit.

Kebijakan tersebut melengkapi sistem pelayanan yang mulai diterapkan sejak Juni 2026. Tujuannya untuk mengurangi penumpukan antrean, mempercepat proses administrasi, serta meningkatkan kepastian jadwal pelayanan dokter spesialis.

Dalam ketentuan terbaru, peserta JKN wajib datang sesuai tanggal yang tercantum dalam surat kontrol dan tidak diperkenankan hadir lebih awal dari jadwal yang telah ditetapkan. Sebelum berkunjung ke rumah sakit, peserta juga harus mengambil nomor antrean secara mandiri melalui aplikasi Mobile JKN sesuai sistem yang telah terintegrasi dengan rumah sakit.

Apabila berhalangan hadir, peserta diwajibkan melakukan penjadwalan ulang (reschedule) sesuai prosedur yang berlaku. Saat datang ke rumah sakit, peserta tetap harus membawa kartu JKN atau KTP serta surat kontrol.

BPJS Kesehatan mengingatkan pasien yang datang lebih awal dari jadwal berpotensi tidak memperoleh pelayanan karena sistem rumah sakit telah menyesuaikan jadwal dokter dan kapasitas layanan berdasarkan antrean digital.

Meski demikian, peserta yang terlambat masih dapat memperoleh pelayanan dengan syarat melakukan pendaftaran atau reservasi ulang secara online paling lambat sehari sebelum kedatangan (H-1), sesuai ketentuan masing-masing rumah sakit.

Ketentuan tersebut tidak berlaku bagi pasien yang membutuhkan penanganan darurat. Pasien gawat darurat, kondisi medis akut yang memerlukan tindakan segera, maupun pasien yang berdasarkan penilaian dokter harus segera mendapatkan pelayanan tetap dapat langsung menuju Instalasi Gawat Darurat (IGD) tanpa mengikuti mekanisme jadwal kontrol maupun antrean rawat jalan.

BPJS Kesehatan juga menegaskan aturan baru ini tidak didasarkan pada jenis penyakit. Artinya, peserta dengan penyakit kronis seperti diabetes, hipertensi, penyakit jantung, gagal ginjal kronis, kanker, stroke, asma, penyakit paru obstruktif kronis (PPOK), lupus, dan penyakit kronis lainnya tetap wajib mengikuti jadwal kontrol yang telah ditetapkan. Namun, jika kondisinya berubah menjadi gawat darurat, pasien tetap berhak memperoleh penanganan langsung di IGD.

Untuk mendaftar antrean, peserta cukup masuk ke aplikasi Mobile JKN, memilih menu Pendaftaran Pelayanan atau Antrean FKRTL, memilih rumah sakit dan poli sesuai surat kontrol, menentukan tanggal kunjungan, memilih jadwal praktik dokter yang tersedia, lalu mengonfirmasi pendaftaran hingga memperoleh nomor antrean elektronik. Pada hari pemeriksaan, peserta hanya perlu melakukan check-in di rumah sakit agar Surat Eligibilitas Peserta (SEP) dapat diproses.

BPJS Kesehatan berharap penerapan sistem antrean digital mampu memangkas antrean di loket pendaftaran, mempercepat layanan administrasi, membantu rumah sakit mengelola kapasitas pelayanan dokter, serta menghadirkan pelayanan kesehatan yang lebih tertib, efisien, dan nyaman bagi peserta JKN.

Monitorday.com – Wakil Menteri Ekonomi Kreatif/Wakil Kepala Badan Ekonomi Kreatif (Ekraf) Irene Umar mendorong tumbuhnya jiwa kewirausahaan di kalangan generasi muda sebagai kunci mempercepat pertumbuhan ekonomi sekaligus membawa Indonesia menuju status negara maju.

Irene mengatakan Indonesia masih menghadapi tantangan dalam meningkatkan jumlah wirausaha. Mengacu pada data World Bank, Indonesia membutuhkan sekitar 10–12 persen wirausaha, dengan minimal 4 persen sebagai titik awal menuju negara maju. Namun, saat ini jumlah wirausaha nasional masih berada di bawah angka tersebut.

“Entrepreneurship bukan hanya soal memiliki perusahaan, namun definisi jiwa kewirausahaan adalah tentang rasa memiliki, tanggung jawab, dan melakukan setiap pekerjaan dengan tujuan yang jelas,” ujar Irene dalam keterangannya di Jakarta, Senin.

Menurut Irene, penguatan jiwa kewirausahaan sejak usia muda menjadi fondasi penting dalam membangun ekosistem ekonomi kreatif yang berkelanjutan. Karena itu, Kementerian Ekraf mendukung pengembangan talenta muda melalui berbagai program, salah satunya Prestasi Junior Indonesia (PJI).

Sejak 2011, PJI telah membekali lebih dari dua juta anak muda Indonesia dengan keterampilan dunia kerja, literasi keuangan, dan kemampuan membangun usaha yang berkelanjutan.

Chairman of the Executive Board PJI Pribadi Setiyanto mengatakan seluruh program PJI dirancang dengan pendekatan experiential learning, yang memberikan pengalaman langsung dalam membangun dan mengelola usaha serta didampingi mentor dari kalangan profesional dan pelaku bisnis.

Salah satu program unggulannya, Student Company, memberi kesempatan kepada siswa SMA dan SMK untuk mendirikan serta mengelola perusahaan mereka sendiri. Peserta belajar mengembangkan produk, menyusun model bisnis, memimpin tim, mengelola keuangan, hingga menghadapi tantangan usaha secara nyata.

“Selama 20 tahun pelaksanaannya di Indonesia, Student Company telah menjangkau lebih dari 18.000 siswa dan melahirkan 845 bisnis siswa. Pada periode 2025–2026, pengembangan ide bisnis peserta difokuskan pada empat isu strategis, yaitu ekonomi sirkular, gaya hidup sehat, perubahan iklim, dan kekayaan lokal,” kata Pribadi.

Pada penyelenggaraan tahun ini, sebanyak 45 tim bersaing hingga terpilih sembilan tim terbaik tingkat SMA/SMK. Dua tim terbaik akan mewakili Indonesia dalam ajang kewirausahaan tingkat Asia Pasifik.

Kementerian Ekraf berharap kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan mampu melahirkan lebih banyak wirausaha muda yang inovatif, menciptakan lapangan kerja, serta mengembangkan kekayaan intelektual Indonesia menjadi produk bernilai tambah dan berdaya saing global.

Monitorday.com – PT PLN (Persero) Unit Induk Distribusi (UID) Jakarta Raya memastikan pasokan listrik yang sempat terganggu akibat gangguan suplai dari Gardu Induk Gandul menuju Cirendeu telah sepenuhnya pulih pada Senin pagi.

Senior Manager Komunikasi dan Umum PLN UID Jakarta Raya Haris Andika mengatakan gangguan terjadi pada pukul 04.59 WIB. Setelah memastikan kondisi sistem aman, tim PLN langsung melakukan proses pemulihan mulai pukul 05.14 WIB.

“Secara bertahap, pasokan listrik kepada seluruh pelanggan kembali normal pada pukul 07.00 WIB,” kata Haris dalam keterangannya di Jakarta, Senin.

PLN menyampaikan permohonan maaf atas ketidaknyamanan yang dialami pelanggan selama proses pemulihan berlangsung. Pelanggan yang masih mengalami kendala kelistrikan diminta melaporkannya melalui aplikasi PLN Mobile atau Contact Center PLN 123.

Sementara itu, Direktur Utama PT PLN (Persero) Darmawan Prasodjo menegaskan sistem kelistrikan di Pulau Jawa kini dalam kondisi aman dan tidak lagi mengalami pemadaman. PLN, kata dia, terus memperkuat keandalan sistem guna mencegah gangguan serupa terulang.

Menurut Darmawan, penguatan sistem dilakukan melalui penambahan pasokan batu bara berkalori menengah hingga tinggi, yakni di atas 4.500 kalori. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) telah mengalokasikan tambahan pasokan khusus sebesar 1,8 juta ton di luar pasokan rutin untuk mendukung operasional PLN.

Selain itu, PLN juga menyiapkan tambahan kapasitas pembangkit sebesar 4,6 gigawatt (GW) yang ditargetkan beroperasi pada 2027. Penambahan kapasitas tersebut diharapkan semakin memperkuat keandalan sistem kelistrikan Jawa dan mengurangi potensi terjadinya pemadaman di masa mendatang.

Monitorday.com – PT Pertamina (Persero) memperkuat pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dengan memperluas akses pasar sekaligus mendorong transformasi digital bagi pelaku usaha binaannya melalui program Rumah BUMN.

Sebanyak 13 UMKM binaan Rumah BUMN Kabupaten Tojo Una-Una, Sulawesi Tengah, ambil bagian dalam bazar Jambore Penyuluh Keluarga Berencana (PKB) dan Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) tingkat Provinsi Sulawesi Tengah yang digelar di Desa Labuan, Kecamatan Ratolindo.

Ajang tersebut dimanfaatkan para pelaku UMKM untuk memasarkan produk pangan olahan dan kuliner unggulan kepada masyarakat serta peserta jambore dari 12 kabupaten di Sulawesi Tengah.

Vice President Corporate Communication PT Pertamina (Persero) Muhammad Baron mengatakan Rumah BUMN menjadi bagian dari komitmen perusahaan dalam membangun UMKM yang mandiri, berdaya saing, dan mampu tumbuh secara berkelanjutan.

“Pertamina tidak hanya membuka ruang promosi, tetapi juga mendampingi UMKM agar mampu meningkatkan kualitas produk, memperluas jaringan pemasaran, serta beradaptasi dengan perkembangan teknologi digital,” kata Baron dalam keterangannya di Jakarta, Senin.

Selain membuka peluang pasar, Pertamina juga mendorong pelaku UMKM memanfaatkan sistem pembayaran digital berbasis QRIS guna meningkatkan daya saing di tengah berkembangnya ekonomi digital.

Menurut Baron, penguatan UMKM sejalan dengan agenda pemerintah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif melalui peningkatan kewirausahaan, penciptaan lapangan kerja berkualitas, dan pengembangan industri kreatif.

Sementara itu, pemilik Kopi Tanambi, Imran Mulyadi, mengaku pendampingan Rumah BUMN Pertamina telah membantu meningkatkan kapasitas usaha sekaligus membuka peluang pasar yang lebih luas.

“Rumah BUMN Tojo Una-Una telah memberikan banyak dukungan bagi pelaku UMKM, mulai dari promosi, pendampingan pameran, pembukaan peluang usaha, hingga pengembangan kemasan dan peningkatan kapasitas. Pendamping Rumah BUMN benar-benar serius membina kami agar usaha terus berkembang,” ujar Imran.

Monitorday.com– Keikutsertaan Indonesia dalam World Summit on the Information Society (WSIS) 2026 tidak sekadar menjadi ajang diplomasi teknologi, tetapi juga menunjukkan perubahan arah kebijakan transformasi digital nasional. Jika pada dekade sebelumnya pembangunan lebih berorientasi pada penyediaan infrastruktur telekomunikasi dan perluasan akses internet, kini fokus mulai bergeser pada pembangunan ekosistem digital yang aman, inklusif, dan berkelanjutan.

Pemerintah memperkenalkan kerangka “Terhubung, Tumbuh, dan Terjaga” sebagai fondasi transformasi digital Indonesia. Pendekatan ini mencerminkan upaya menyeimbangkan tiga aspek utama, yaitu konektivitas digital, pertumbuhan ekonomi berbasis teknologi, serta perlindungan masyarakat melalui keamanan siber dan tata kelola kecerdasan artifisial (AI). Pergeseran tersebut sejalan dengan tren global yang menempatkan tata kelola AI sebagai isu strategis, bukan lagi sekadar isu teknis.

Dari perspektif kebijakan publik, perubahan ini menunjukkan bahwa indikator keberhasilan transformasi digital tidak lagi hanya diukur dari jumlah pengguna internet atau pembangunan pusat data. Ke depan, ukuran keberhasilan akan semakin bergantung pada kualitas layanan digital, tingkat adopsi masyarakat, interoperabilitas data antarlembaga, perlindungan data pribadi, serta kemampuan pemerintah memanfaatkan data untuk menghasilkan layanan yang lebih efektif.

Bagi Indonesia, pendekatan ini memiliki nilai strategis karena ekonomi digital nasional diproyeksikan terus tumbuh dalam beberapa tahun ke depan. Tanpa tata kelola yang kuat, percepatan digitalisasi berpotensi meningkatkan risiko serangan siber, penyalahgunaan AI, kebocoran data, hingga kesenjangan digital antarwilayah. Karena itu, investasi pada regulasi, literasi digital, dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia menjadi sama pentingnya dengan pembangunan infrastruktur.

Forum WSIS juga menjadi kesempatan bagi Indonesia untuk memperkuat posisinya dalam pembentukan standar global mengenai tata kelola AI dan transformasi digital. Selama ini, regulasi internasional banyak didominasi negara maju. Dengan aktif menyampaikan pengalaman nasional, Indonesia memiliki peluang untuk memperjuangkan kepentingan negara berkembang, khususnya terkait pemerataan akses teknologi dan pengembangan AI yang sesuai dengan kebutuhan lokal.

Meski demikian, implementasi di dalam negeri masih menghadapi sejumlah tantangan. Integrasi data antarkementerian, interoperabilitas layanan publik, keamanan infrastruktur digital, serta kesiapan talenta digital masih menjadi pekerjaan rumah yang perlu diselesaikan agar transformasi digital berjalan secara efektif. Selain itu, koordinasi lintas sektor akan menjadi faktor penentu keberhasilan pelaksanaan kebijakan.

Secara keseluruhan, langkah Indonesia di WSIS 2026 menunjukkan bahwa transformasi digital nasional memasuki fase yang lebih matang. Fokus tidak lagi sekadar membangun teknologi, tetapi memastikan teknologi tersebut memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, meningkatkan daya saing ekonomi, serta menghadirkan tata kelola digital yang aman, transparan, dan berpusat pada kepentingan publik.